DERADIKALISASI GERAKAN TERORISME (AnalisisPolitik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasasi Terorisme BNPT Tahun 2012)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syari’ah
DisusunOleh:
HAMDANI NIM : 052211187
JURUSAN SIYASAH JINAYAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012
Drs. Mohamad Solek, M.A. Jln. Segaran Baru II no. 5 Purwoyoso Ngaliyan Semarang PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4 Naskah eks Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Hamdani Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Assalamu’alaikum Wr.Wb Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara : Nama
: Hamdani
Nim
: 052211187
Jurusan
: Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : “DERADIKALISASI
GERAKAN
TERORISME(AnalisisPolitik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasasi Terorisme BNPT Tahun 2012)” Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Semarang, 29 April2012 Pembimbing,
Drs. Mohamad Solek, M.A. NIP. 19660318 199303 1 004
ii
iii
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis
menyatakan
bahwa
skripsi ini tidak berisi materi yang pernah
ditulis
orang
lain
atau
diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak
berisi
satupun
pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 25 April 2012 Deklarator,
HAMDANI NIM. 052211187
iv
MOTTO
”” من جدوجد “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan” )(المحفوظات
v
ABSTRAK
Maraknya tindak kejahatan terorisme mengatasnamakan Islam di penjuru dunia, menuntut berbagai pihak berpendapat sekaligus mengambil peran untuk mengatasinya.Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, pasca dikoyak dengan bom Bali I dan beberapa ledakan lain, pemerintah Indonesia segera membutuk BNPTsebagai lembaga non nonkementerian yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Melalui kebijakannya, BNPT menekankan strategi soft approach dalam konsep deradikalisasi untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.Yakni pendekatan yang mengutamakan dialog secara komprehensif, persuasive, penuh kelembutan dan kasih sayang. Islam sebagai ajaran yang sejak awal mendeklarasikan diri manjadi rahmatan lil alamin sekaligus agama mayoritas di Indonesia, tentu bisa dijadikan sudut pandang terhadap progam deradikalisasi. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan politik hukum Islam terhadap program deradikalisasi terorisme BNPT. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menganalisis implementasi program deradikalisasi oleh BNPT Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia.Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalahdeskriptif analitik. Yakni menggambarkan konsep sekaligus pelaksanaan program deradikalisasi BNPT kemudian menganalisisnya. Dari penelitian tersebut ditemukan; Pertama, ditarik dalam sudut pandang politik hukum Islam,melihat beberapa unsur di dalamnya,terorisme tidak lain adalah bughat dalam Islam. Sehingga konsep deradikalisasi BNPT yang lebih mengutamakan dialog sangat sesuai dengan politik hukum Islam dalam menghadapi bughat. Walau hakikat hukuman bughat dalam Islam adalah mati,namun para ulama bersepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu kepada pelaku bughatsebelum eksekusi dilakukan(QS Al-Hujjarat:9). Selain pertimbangan nash tersebut, dalam kaidah fiqh juga dikenal kaidah maslahat mursalah, yakni penyelesaian suatu persoalan dengan cara mendekat kepada kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Ali bin Abu Thalibpun telah menerapkan strategi tersebut dalam menghadapi para pelaku bughat ketika menjadi khalifah. Kedua, secara aplikatif ada tiga program besar BNPT dalam melaksanakan kosep deradikalisasi, yakni; pembinaan kepribadian,pembinaan kemandirian, dan Pembinaan preventif berkelanjutan. Langkah tesebut akan lebih mengena dan memberi pengaruh positif kepada para teroris dan keluarga mereka mengingat beberapa hal; pertama, terorisme merupakan kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal,sehingga perang terhadap gagasan radikal tersebut yang harus diutamakan (war of idea).Kedua,pasca booming isu HAM dalam kancah global, masyarakat dunia mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme.Terakhir, banyak fakta menyebutkan, penyelesaian persoalan dengan cara kekerasan justru akan memperkeruh persoalan tersebut. Hal ini senada dengan teori Thomas More, bahwa pemberantasan kejahatan dengan tindak kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban, membantu dan memberi semangat penulis dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai cita dan cinta. Untuk Ayahanda dan Ibunda terkasih (Bapak Paijo dan Ibu Sumiyati) yang selama ini telah melahirkan, merawat, menjaga, menyayangi dan mendidik penulis.Memberi semangat di kala terpuruk, menjadi pelita ketika diri ini bingung menentukan arah, berkorban siang malam membantingtulang tidak lain demi masa depan penulis yang lebih baik. Tiada henti doa penulis panjatkan,semogaAllah Swt senantiasa menjaga dan mengasihi keduanya setimpal bahkan lebih dengan kasih yang telah penulis dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat kelah. Amin. Juga untuk kedua kakak penulis tercinta Mbak Nurjanah dan Mbak Soimah, yang sedikit banyak telah membantu baik secara materiil maupun immaterial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.Untuk kedua kakak Ipar (Kak Samsuri dan Basuki), untuk seluruh keponakan selaku pewaris tahta generasi keluarga, si cantik Ikhda Maylani Fauziyah, si tampan Hafidz Maulana Haqi dan Muhammad Alfauzan Rizki Hidayat, juga si kecil Sang penantang maut Muhammad Arif Alfaqih yang sukses dalam operasi pengangkatan gumpalan darah di sekitar otak kanan ketika berusia 41 hari, penulis yakin masa depan kalian harus lebih cerah.Juga untuk adik penulis tersayang, Muthoharoh, jadilah sosok pemberani dan mandiri yang bisa melakukan berbagai hal positif dan harus lebih baik dibanding kakak-kakakmu.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah Swt dan dukungan semua pihak lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada: 1. Yth. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memimpin IAIN selama menjabat dengan bijaksana, demi masa depan institusi yang lebih baik. 2. Yth. Dr. Imam Yahya (Dekan Fakultas Syari’ah), penulis ucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Dekan baru Fakultas Syari’ah. Semoga dibawah pimpinannya Syari’ah bisa lebih berjaya. 3. Yth. Drs. Mohamad Solek, M.A.,atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Karena beliau bukan hanya pembimbing, tapi juga sekaligus wali studi penulis. 4. Yth. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Jinayah Siyasah. Beserta segenap dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih. Juga segenap pegawai Fakultas Syari’ah yang selalu direpotkan mahasiswa.
viii
5. Ayahanda dan Ibunda terkasih (Bapak Paijo dan Ibu Sumiyati) yang selama ini telah melahirkan, merawat, menjaga, menyayangi dan mendidik penulis. Memberi semangat dikala terpuruk, menjadi pelita ketika diri ini bingung menentukan arah, berkorban siang malam membanting tulang tidak lain demi masa depan penulis yang lebih baik. Juga untuk kedua kakak dan kakak ipar penulis tercinta Mbak Nurjanah-Kak Samsuri dan Mbak Soimah-Kak Basuki, yang sedikit banyak telah membantu baik secara materiil maupun immaterial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ketinggalan untuk adik penulis tersayang Muthoharoh, yang selalu memberi semangat dan motivasi. 6. Kepada adik-adik penulis yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung (KAMAPALA) Semarang, Novita Andriani (Bendahara), Bethra Ariesta (Sekjend), Mouklasin (Wasekjend), Andika Prabowo (Koordiv Kaderisasi), Ahwani (Koordiv Humas), Purna Cipta Nugraha (Koordiv Litbang), Rika Ferawati (Koordiv Seni Budaya), Dhofier Habibi (Koordiv Perekonomian), Damasus Destra (Koordiv Olah Raga), dan seluruh anggota pengurus serta adik-adik kader baru KAMAPALA Semarang, pesan penulis jaga terus kekompakan dan kekeluargaan, bukan hanya saat ini, tapi sampai kelak kita bersama membesarkan Lampung Tercinta. Runcingkan ide kreatifitas kalian untuk mengangkat budaya nusantara, Mak Ghanta Kapan Lagi, Mak Gham Sapa Lagi. 7. Sahabat-sahabat di PMII (Almapaba 05, Rayon Syariah, Komisariat Walisongo dan PCPMII Kota Semarang), yang selama ini menjadi media bagi
ix
penulis untuk mengembangkan diri dan mengasah potensi dalam bidang organisasi, yang telah mewariskan banyak ilmu dan relasi. Tangan terkepal dan maju ke muka.. 8. Wadyabala Justisia (terkhusus 2005; Rouf, Lina, Ella, Faizin, Aril; akhirnya penulis bisa mengejar kalian pakai toga). Kepada para senior dan seluruh wadyabala yang ada, lanjutkan perjuangan kalian meski melintas batas melanggar etika. 9. Segenap keluarga Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW), yang telah memberi warna unik dalam hidup ini. JQH, FOSIA, HMJ HPPI, DEMA, SMI, IPNU Kota Semarang, IPNU Jateng, ke depan masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama. Indonesia telah menunggu kita! 10. Posko 29 KKN Desa Gunungtawang, Kecamatan Selomerto Kab. Wonosobo(Fauzan, Farid, Inza, Amel, dan Davia) untuk kenangan tak terlupakan.Kapan kumpul dan makan-makanlagi nich? Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semarang, 25 April 2012 Penulis,
HAMDANI NIM. 052211187
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i NOTA PEMBIMBING ..................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii HALAMAN DEKLARASI................................................................................ iv HALAMAN MOTTO ....................................................................................... v HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... vi HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vii HALAMAN KATA PENGANTAR .................................................................. viii DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................ 9 C. Tujuan Penelitian ................................................................. 10 D. Telaah Pustaka ..................................................................... 11 E. Metode Penelitian ................................................................ 16 F. Sistematika penulisan ........................................................... 20
BAB II
TINJAUAN TENTANG BUGHAT A. Pengertian Bughat ................................................................ 22 B. Dasar Hukum ....................................................................... 24 C. Unsur-Unsur Bughat ............................................................ 26 D. Sanksi Bughat ...................................................................... 27
xi
E. Gerakan Terorisme sebagai Baghat ..................................... 31 BAB III
Program Deradikalisasi BNPT Tahun 2012 A. Pengertian Deradikalisasi ..................................................... 41 B. Sejarah dan Profil BNPT ...................................................... 42 C. Pelaksanaan Program Deradikalisasi oleh BNPT ................ 57
BAB IV
ANALISIS PROGRAM DERADIKALISASI BNPT TAHUN 2012 A. Analisis Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme ............................................................................ 72 B. Analisis Implementasi Program Deradikalisasi oleh BNPT .................................................................................. 76
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................... 85 B. Rekomendasi ........................................................................ 86 C. Penutup................................................................................. 87
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
xii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa berdarah yang terjadi pada 12 Oktober 2002 silam. Sebuah catatan sejarah untuk kali pertama serangan bom bunuh diri (suicide bomber) terbesar terjadi di Indonesia1. Peristiwa yang terjadi di Paddy‟s Bar2 dan Sari Club3 Legian, Kuta Bali tersebut menewaskan lebih kurang 202 nyawa manusia dan melukai ratusan lainnya4. Walau sesaat, ledakan yang terjadi tepat pukul 23.05 WITA tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap bangsa, khususnya masyarakat Bali. Di bidang ekonomi misalnya, dibutuhkan lebih 2,5 tahun untuk memulihkan perekonomian masyarakat Bali. Selama itu pula terjadi pengangguran sebanyak 3,5%, penurunan jumlah jam kerja 4,2%,
1
Ledakan tersebut merupakan ledakan terbesar sekaligus sebagai ledakan puncak pasca runtuhnya Soeharto (1998). Sebelum terjadi ledakan, Indonesia sudah diguncang dengan berbagai ledakan di belahan nusantara, antara lain; Plaza Hayam Wuruk (15/4/1999), Masjid Istiqlal (19/4/1999), Kejaksaan Agung (4/6/2000), Kedubes Filipina Jakarta (3/8/2000), Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), serangkaian bom natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam dan Pekanbaru (24/12/2000 ), Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jakarta (22/7/2001), Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang (31/7/2001), Plaza Atrium Jakarta (23/9/2001), Australian International School (AIS) Jakarta (6/11/2001), Restoran KFC Makassar (12/10/2001). Baca Bambang Abimanyu, Teror Bom Azhari-Noor Din, Jakarta: Republika, 2006, hlm. 83-90 2 Diledakkan oleh Iqbal alias ar-Nasan alias Jimi dari Banten. Walaupun ledakan bom ransel ini tidak begitu kuat, tapi mampu menghancurkan tubuh Jimi berkeping-keping. Selengkapnya baca Majalah Tempo, Edisi 4-10 April 2011, hlm. 32 3 Diledakkan oleh Iqbal alias Isa. Ramuan bom ditaruh di 48 laci dan 12 Filing cabinet yang disatukan dan dijejalkan ke mobil Mitsubishi L-300 yang dikendarai Ali Imron (kini menjalani hukuman seumur hidup). Ibid. 4 Dari 202 korban meninggal, 88 orang berkebangsaan Australia, 10 orang WNI dan selebihnya dari wisatawan asing. Baca, Bambang Abimanyu, op.cit, hlm. 61
1
2
penurunan upah riil 47% dan pendapatan rumah tangga juga menurun hingga 22,6%5. Selain berimbas terhadap perekonomian bangsa, ledakan Bom Bali I mampu mengantarkan Indonesia mendapatkan stigma negatif sebagai bagian dari negara teroris di mata dunia6. Satu pertanyaan yang muncul kala itu, siapa aktor intelektual di balik peristiwa berdarah tersebut? Berbagai pendapat pun mengemuka, mulai anggapan skenario Amerika, misi Australia menguasai Indonesia, bahkan sempat muncul pula anggapan bahwa Inteligen dan TNI berada di balik aksi teror bom itu.7 Hingga ditemukan fakta bahwa pelaku sekaligus dalang bom bunuh diri adalah kelompok teroris8 Jamaah Islamiyah.9 Dalam waktu singkat, kepolisian bekerja sama dengan berbagai stakeholder membentuk tim investigasi bom Bali. Walhasil, tim investigasi mampu menangkap sekaligus mengadili beberapa nama yang diduga terlibat
5
Data dapat dibaca dari, http://nasional.vivanews.com/news/read/140779riset__dampak_bom_bali_i_berkelanjutan, diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 6 Noor Huda Ismail, Temenku Teroris? Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan yang Berbeda, Jakarta; PT Mizan Republika, 2010, hlm. 98 7 Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota JI, Jakarta: 2006, hlm. 11 8 Hamzah Haz, selaku wakil presiden saat itu sebenarnya dengan tegas telah membantah keberadaan terorisme di Indonesia. Walau demikian pendapat Hamzah Haz kemudian berbalik 180 derajat ketika Barat dan sebagian besar dunia mengatakan bahwa teroris terlibat di dalamnya. http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=116/hl=id/Akhirnya_Hamzah_Haz_Akui_Ada_Terorisme _Di_Indonesia diunduh pada tanggal 4 Juli 2011. 9 Al-Jamaah Al-Islamiyah merupakan organisasi pecahan dari Jamaah Darul Islam atau yang dikenal dengan NII. Organisasi ini mempunyai teritori di kawasan Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Kamboja. Dibentuk sekitar bulan Januari 1993 setelah terjadinya perpecahan (imtishol) di intern Darul Islam antara Abdullah Sungkar dengan Anjengan Masduki. Salah satu pemicunya adalah kritik keras yang dilontarkan oleh Abdullah Sungkar terhadap ajaran thariqot Anjengan Masduki yang dianggap menyimpang dari paham Saalafi Jihadi. Sehingga Abdullah Sungkar keluar dan membentuk Jama‟ah Islamiyah. Baca Solahudin, NII Sampai JI, Salafy Jihadi di Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011, hlm. 277
3
dalam peristiwa tersebut10. Tim investigasi juga berhasil menyeret Amrozi, Imam Samudra dan Ali Gufron berhadapan dengan eksekusi hukuman mati11. Jika kita tarik dalam kancah global, peristiwa bom Bali I mempunyai korelasi terhadap tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat yakni atas nama Islam. Di mana empat pesawat Boeing milik Amerika dibajak dan menabrak dua menara kembar WTC (Word Trade Center) yang mengakibatkan lebih dari 3.000 tewas dan ribuan lainnya terluka.12 Dalam catatan sejarah, peristiwa tersebut menjadi titik awal dimulainya perang terbuka antara Barat (Amerika Serikat dan sekutu) terhadap Gerakan Islam Radikal yang dianggap teroris. Pasca serangan tersebut, di bawah komando George Walker Bush, Amerika mengadakan ekspansi besar-besaran ke negara-negara Timur Tengah.13 Salah satunya adalah Irak (2003) yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Al-
10
Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa para pelaku merupakan veteran perang Timur Tengah sekaligus bagian dari Jamaah Islamiyah. Baca, pengakuan Fadhullah Hasan, salah seorang terpidana yang mendapat vonis hukuman seumur hidup bom Bali I dalam, Noor Huda Ismail. Op. Cit. Noor Huda Ismail, hlm. 2 11 Eksekusi dilaksanakan pada hari minggu, 9 November 2008, tepat pada pukul 00.15 di Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah oleh tim penembak dari Polda Jawa Tengah. Baca koran harian Kompas, 10 November 2008. 12 Munawir Aziz, “Relasi Islam-Terorisme; Subjek dan Objek”, dalam Abdul Wachid (ed.), Islam dan Terorisme, Yogjakarta: Grafindo Litera Media, 2010, hlm. 122 13 Eksistensi gerakan Islam Radikal yang menghendaki tegaknya Khilafah Islamiyah di muka bumi dianggap sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas regional Timur Tengah khususnya dan kepentingan-kepentingan Barat di dunia Islam secara lebih luas. Lihat tulisan D. Pipes. “Fundamentalist Muslims‟, Foreign Affairs, Summer 1986, pp. 939-59 – dikutip dalam J.L. Esposito, Ancaman Islam: Mitos atau Realitas, Edisi Revisi, Bandung : Mizan, 1996, hlm. 14.
4
Qaedah, kelompok teroris yang bertanggung jawab terhadap penyerangan WTC.14 Selain memerangi terorisme, alasan G.W. Bush menjadikan Irak sebagai target operasi adalah tuduhan bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal (nuklir). Bahkan alasan yang tidak ada keterkaitannya dengan terorisme menjadi legitimasi serangan Amerika ke Irak, yakni keinginan membebaskan masyarakat Irak dari belenggu kediktatoran Saddam Hussein.15 Namun, apapun alasan Amerika dan sekutu memerangi Irak, badai kritik terus bermunculan dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Ada tiga alasan yang setidaknya muncul ke permukaan, pertama, perang yang dilakukan AS terhadap Irak tidak mendapat restu PBB. Kedua, sejak dimulainya perang hingga perang berakhir, tidak ada bukti bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal. Terakhir, perang tersebut telah menelan korban lebih dari 85 ribu jiwa, dan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan.16 Perang tersebut juga berdampak serius pada konstitusi Irak, karena berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein yang kemudian di hukum di tiang gantungan.17
14
Benturan antara Barat dan Gerakan Islam sebenarnya sudah diramalkan oleh Samuel P. Huntington dalam tesisnya, Clash of Civilization, Remaking of the World Order, New York: Simon and Schuster, 1997. 15 Saiful Munjani, Jajat Burhanudin, dkk, Benturan Peradaban, Sikap dan Perilaku Islam Indonesia terhadap Amerika Serikat, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2005, hlm. 3 16 http://koran.republika.co.id/berita/82551/85_Ribu_Warga_Irak_Tewas_Akibat_ Perang, diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 17
Eksekusi hukuman gantung terhadap Saddam Hussein dilaksanakan pada, 30 Desember 2006 di Bagdad. Video eksekusi bisa diakses di http://metrotvnews.com/index.php/met
5
Ketidakjelasan alasan Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutu mengadakan ekspansi ke Timur Tengah serta banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di dalamnya menjadi salah satu alasan para penganut Islam radikal menebar teror di penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Imam Samudra dalam Aku Melawan Teroris mengungkapkan kegelisahan hatinya, “Kekejaman dan kebiadaban bangsa-bangsa penjajah (Amerika dan sekutu_red) yang telah memangsa jutaan nyawa kaum muslimin dengan pembantaian yang kejam, mulai dari Irak, Afghanistan, Somalia, sampai Indonesia hanya bisa dihadapi dengan cara jihad. Kepedihan dan kesakitan hati kaum muslimin hanya dapat diobati oleh jihad”18. Dalam perjalanan Bangsa Indonesia, kekerasan mengatasnamakan agama sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, beberapa saat setelah Indonesia merdeka, para founding father bangsa berselisih faham saat hendak menentukan ideologi bangsa. Satu sisi, kaum Islam fundamentalis yang menghendaki dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta dalam pancasila dan kelompok nasionalis yang menolaknya di lain sisi. Menangnya kelompok nasionalis dengan dihapuskannya tujuh kata piagam Jakarta dalam pancasila memunculkan kekecewaan bagi kelompok fundamentalis. Dan berangkat dari kekecewaan dan beberapa persoalan yang muncul saat itulah Kartosoewiryo (1905-1962),19 memproklamirkan
romain/newscatvideo/internasional/2009/12/31/96974/Video-Eksekusi-Saddam-Hussein-Marakdiunduh pada tanggal, 25 November 2011 18 Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, Solo: Jazera, 2004, hlm. 97 19 Kartosoewirjo yang mempunyai nama lengkap Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dilahirkan di Cepu, Jawa Tengah. Ayah Kartosoewirjo adalah seorang mantri yang mengkoordinasikan para penjual candu di Kota Pamotan, Rembang. Ayahnya mempunyai posisi cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu, karena mantri candu sederajat dengan
6
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal, 7 Agustus 1949.20 Munculnya NII ini tidak bisa dipisahkan dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pasukan berbasis muslim Indonesia yang diciptakan untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Pasca dideklarasikan NII inilah perang saudara antara TNI dan DI/TII tak bisa dielakkan di negeri ini. Jika kita telisik lebih dalam, Pemberontakan DI/TII mempunyai titik persamaan dengan Gerakan Terorisme yang muncul belakangan, yaitu sama-sama mengatasnamakan Islam. Bahkan menurut pengakuan Sukanto, mantan aktivis NII KW 9, gerakan terorisme di Indonesia yang diwakili oleh Jamaah Islamiyah (JI) merupakan transformasi NII fundamentalis versi Abdullah Sungkar.21 Namun, akan sangat berbeda jika keduanya dilihat dari sisi teritori maupun tujuan akhirnya. DI/TII merupakan gerakan lokal dalam satu negara untuk membentuk negara Islam, sedangkan Gerakan Terorisme (Jamaah Islamiyah) merupakan gerakan transnasional, bertujuan membentuk Khilafah Islamiah di muka bumi.22 Perbedaan DI/TII versi Kartosoewirjo dengan Gerakan Terorisme yang muncul belakangan meniscayakan rumusan strategi yang berbeda pula dalam mengatasinya. Jika DI/TII dapat diselesaikan dengan mengadakan
jabatan Sekretaris Distrik. Dengan salah satunya modal itulah Kartosoewirjo meniti karir di publik. Baca Adhe Firmansyah, SM. Kartosoewirjo, Biografi Singkat 1907-1962, Jogjakarta: Garasi, 2009, hlm. 11 20 Umar Abduh, disampaikan dalam seminar nasional, Menangkal Penetrasi Pemikiran & Gerakan NII ke Dunia Kampus, yang diselenggarakan oleh Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 23 Juni 2011 21
Sukanto, NII VS NKRI, Telaah Singkat Penanganan Kasus NII KW 9, NII Crisis Center, 2011, hlm. 17 22 Baca Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama‟ah Al-Islamiyah (PUPJI), sumber: lipsus.Vivanews.com, 16 Desember 2008
7
penyerangan di daerah kekuasaan mereka dengan strategi Operasi Pagar Betis,23 tidak demikian untuk terorisme. Di samping masyarakat dunia sudah tidak suka dengan konsep peperangan fisik, para teroris juga kini telah berbaur dengan masyarakat, sehingga tidak mudah untuk membedakan mereka dengan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, jika pemerintah menggunakan strategi perang (represif) menghadapi teroris, yang terjadi justru perlawanan. Bukan tanpa fakta, selama ini pemerintah lebih menekankan tindakan represif dalam menghadapi teroris, bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai asasi dari manusia (HAM)24. Walhasil, gerakan mereka semakin masif dan terbuka. Bahkan, mereka kian beringas dengan berani mengadakan penyerangan kepada aparat hukum, seperti penyerangan yang terjadi di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara dengan menewaskan tiga anggota polisi (22/9).25
23
Adhe Firmansyah, op.cit, hlm. 82 Munculnya kejahatan terorisme yang mengatasnamakan Jamaah Islamiyah di Indonesia selain telah menimbulkan hilangnya nyawa, rusaknya harta benda, menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi masyarakat sipil juga melahirkan UU Anti Kejahatan Terorisme yang mengesampingkan UU Hukum Acara Pidana biasa. Di bawah UU tersebut, polisi dengan mudah dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan bahkan kekerasan dan penyiksaan terhadap siapa saja yang diduga menjadi bagian dari jaringan aktivitas terorisme. Baca, Mufti Makaarim dan Wendy Andika Prajuli (eds), Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009, Jakarta: Institut for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2009. hlm. xiv-xv 25 Peristiwa tersebut merupakan serangan balasan atas penyergapan tiga pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan oleh Densus 88. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustofa, salah satu pendiri Jamaah Islamiyah. Karir pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah dalam kelompoknya dimulai sejak 1987, setelah Abu Tholut lulus pelatihan kemiliteran Angkatan IV di Afghanistan dan menjadi Instruktur di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan di Sadda. Pada tahun 1993 bergabung dengan Jamaah Islamiyah, lalu diminta Abdullah Sungkar menjajaki tempat latihan militer di Moro Filipina. Menjadi pelatih kemiliteran di Al-Islamic al-Jamaah Military Academy di Muaskar, Hudaybiyah, Filipina Selatan, perintis Mantiqi III (Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sabah, dan Filipina Selatan), ketua Kamp latihan militer Hudaybiyah di Mindanao, Filipina Selatan. Terlibat dalam tragedi Poso, sekaligus sebagai perekrut Asmar Latin 24
8
Pada titik tertentu, penulis ingin mengamini satu teori yang diutarakan oleh Thomas More (1478-1535), bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.26 Begitu juga dalam konteks pemberantasan terorisme, strategi represif kuranglah tepat. Jika dalam satu dekade ini, pemerintah berhasil menumpas seluruh teroris yang ada, maka tidak ada garansi dalam jangka 10 atau 15 tahun yang akan datang Indonesia bisa benar-benar bersih dari terorisme. Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam.27 Karena gerakan teroris tersebut didasari atas faham keagamaan yang radikal, maka deradikalisasi adalah jawabannya. Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. 28 Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik sehingga
Sanai, pelaku bom Hotel Marriot. Baca Tempo, edisi 27 September - 3 Oktober 2010, hlm. 109115 26 Dikutip oleh Hendrojono, Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005, hlm. 13 27
Terorisme atas motif balas dendam juga dapat kita jumpai di Moskow yang dikenal dengan janda-janda hitam “Black Widows”. Para janda melakukan bom bunuh diri di tempattempat umum seperti dalam kereta dan bandara karena ingin meneruskan misi suami-suami dan kerabat mereka yang tewas dalam "Perang Jihad" melawan tentara Federasi Rusia tahun 19951999. Baca Tempo online, 31 Januari 2011(http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/31/ITR/mbm.20110131.ITR135822.id.h tml), diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 28
Petrus Reinhard Golose. Op.cit., hlm. 63
9
lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Deradikalisasi juga diterapkan oleh negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yaman, mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, dan Tajikistan. Di Indonesia sendiri, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga yang penanggung jawab membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme, termasuk program deradikalisasi. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia, menekankan pada perdamaian dan mendeklarasikan diri sebagai ajaran rahmatan lil alamin, tentu bisa menjadi sudut pandangan sendiri terhadap strategi deradikalisasi yang menekankan soft approach rancangan BNPT. Karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema, “Deradikalisasi Gerakan Terorisme, Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasasi Terorisme BNPT Tahun 2012”.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain: 1.
Bagaimana
tinjauan
politik
hukum
Islam
terhadap
program
deradikalisasi terorisme BNPT? 2.
Bagaimana Implementasi Program Deradikalisasi oleh BNPT Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia?
10
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain: 1.
Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap program deradikalisasai terorisme oleh BNPT.
2.
Mengetahui berbagai implementasi program deradikalisasi oleh BNPT Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme di Indonesia. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara
teoritis dan praktis.29 Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan sekaligus mengisi kekosongan penelitian yang menelaah analisis hukum Islam terhadap deradikalisasi oleh BNPT terhadap para pelaku tindak kejahatan terorisme. Sedangkan manfaat secara praktis empirik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan serta evaluasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah terkait program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme. Selain kedua manfaat di atas, karena pada prinsipnya sebuah penelitian atau ilmu pengetahuan merupakan pengembangan terhadap pengetahuan sebelumnya, maka penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pijakan untuk para peneliti mendatang dalam bidang yang tidak jauh berbeda. 29
Saifullah, Konsep Dasar Proposal Penelitian, Fakultas Syari‟ah UIN Malang, TK, 2006, hlm. 10.
11
D.
Telaah Pustaka Telaah pustaka menjadi sebuah keniscayaan dalam dunia akademis. Bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya. Yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan signifikan. Penulisan karya ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian maupun karya terkait persoalan yang saat ini peneliti bahas, antara lain; Petrus Reinhard Golose, dalam bukunya “Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput.”30 Karya Petrus banyak mengupas tentang deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pada hakikatnya buku ini sudah melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai terorisme dan deradikalisasi. Sejarah dan perkembangannya serta terorisme baik yang bermotif politik maupun agama yang berasal dari dalam maupun luar negeri sedikit banyak telah dikupas. Terkait gerakan Islam radikal yang semakin berkembang dan menyebar luas di berbagai belahan dunia belakangan, perlu dirumuskan strategi jitu untuk menyelesaikannya. Strategi yang bisa menyelesaikan terorisme dari akarnya menurut Petrus, adalah deradikalisasi, karena gerakan tersebut merupakan paham keagamaan radikal.
30
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Jakarta: YPKIK, 2009
12
Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK) juga memuat proses deradikalisasi yang ada di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia dan Tajikistan. Namun, belum ada pembahasan yang rigid mengenai pelaksanaan deradikalisasi terorisme di Indonesia saat ini. Selanjutnya adalah karya Imam Samudra “Aku Melawan Teroris”31. Buku yang ditulis dengan spirit menggebu ini, berisi tentang perjalanan hidup seorang Imam Samudra atau Abdul Azis hingga akhirnya memasukkan diri ke dunia yang dianggap teroris. Buku ini juga mengulas berbagai dalil yang menjadi legitimasi halalnya seorang muslim memerangi atau melakukan aksi bunuh diri terhadap Barat. Dalam pandangan Imam Samudra, yang layak untuk disebut teroris adalah orang-orang Barat karena selalu melakukan pelanggaran dan senantiasa memerangi orang-orang muslim. Bagi penulis, buku yang mempunyai tebal 280 halaman ini hanya mengantarkan pada peperangan. Jika sejak awal Imam Samudra menulis banyak hal terkait pelanggaran Barat terhadap negara-negara Timur Tengah, bukan solusi penyelesaian yang ditawarkan, bahkan justru memperparahnya dengan cara menghalalkan perang untuk balas dendam. Yusuf Qardhawi menulis buku berjudul al-Shawah al-Islamiyyah bain al-Juhud wa al-Tatharuf dan diterjemahkan menjadi Islam Radikal: Analisis
31
terhadap
Radikalisme
dalam
Berislam
Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, Sukoharjo: Jazeera, 2006
dan
Upaya
13
Pemecahannya.32 Qardhawi mengkaji radikalisme keagamaan (al-tatharruf al-diniy) dari sisi „keharusan-keharusan‟ yang hendaknya dilakukan oleh umat Islam. Walau memberi kesan normative karena hanya mengutip alQur‟an dan Hadits, tapi Qardhawi menyajikan analisis yang lebih terbuka tentang radikalisme keagamaan dengan mendudukkannya pada posisi yang tepat. Secara umum, Qardhawi mengungkapkan bahwa sikap radikal berbeda dengan spirit yang diajarkan oleh ajaran Islam. Hendropriyono, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menulis buku Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam .33 Penulis buku ini menyatakan bahwa terorisme tidak hanya dikenal di dunia Islam. Gerakan terorisme global juga ada di antara kaum fundamentalis agamaagama samawi lain termasuk Yahudi dan Kristen. Sebelum menjadi Perdana Menteri Israel, Menachem Begin dan Yitzhak Shamir pernah jadi pemimpin kelompok teroris Yahudi. Meski berbeda keyakinan, mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush maupun pimpinan jaringan Al Qaeda Osama bin Laden sesungguhnya sama-sama teroris. Keduanya merupakan fundamentalis yang gemar melancarkan aksi kekerasan dan menebar rasa takut di kalangan warga tak berdosa.
32
Yusuf Qardhawi, Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya, terj. Hawin Murtadho, Solo: Era Intermedia, 2004 33
AM. Hendropriyono, Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam, Jakarta: Kompas, 2009
14
E.
Metode Penelitian Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Dalam skripsi ini menggunakan sistem penelitian kualitatif (studi pustaka), yakni suatu penelitian dengan objek utamanya adalah Program Deradikalisasi Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
2.
Sifat Penelitian Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti dalam hal ini mengenai Deradikalisasi Gerakan Terorisme, Analis Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasai Terorisme BNPT Tahun 2012”. Bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang (sementara berlangsung), tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
15
3.
Sumber Data Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan sekaligus kepustakaan, maka Informasi dan data tentang program deradikalisasi terorisme BNPT 2012, diperoleh dari dua sumber, yaitu; a.
Sumber Data Primer Data primer merupakan data utama dan terpokok yang peneliti
dapatkan
Deradikalisasi
dari
Terorisme
objek Badan
penelitian, Nasional
yakni
Program
Penanggulangan
Terorisme. b.
Sumber Data Sekunder Data Sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, seperti laporan-laporan, bukubuku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
4.
Metode Pengumpulan Data Data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana program deradikalisasi BNPT tahun 2012 terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia. Adapun data-data tersebut akan dicari dengan menggunakan metode: a.
Observasi langsung Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang diteliti, peneliti akan melakukan observasi langsung di kantor
16
BNPT yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol Nomor 15, Jakarta Pusat. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai kondisi langsung di lapangan, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam observasi ini adalah menggunakan rekaman gambar, rekaman suara.34 b.
Wawancara mendalam (in dept interview) Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaanpertanyaan kepada para responden.35 Mekanisme ini akan digunakan untuk mewawancarai pimpinan BNPT, yaitu Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT dan Muslih Nashoha, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT. Dengan tujuan untuk memperoleh
informasi
mendalam
mengenai
program
dan
implementasi program deradikalisasi gerakan terorisme oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia tahun 2010-2011. Wawancara ini dilakukan secara terarah dan intensif dengan substansi permasalahan sesuai pedoman yang dirancang. c.
Metode Dokumentasi Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
34
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 146 35 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 39
17
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya.36 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan pendapatpendapat
untuk
menganalisis
dari
menjadikan
landasan
literatur-literatur
teori
yang
yakni
dengan
berkaitan
dengan
permasalahan penelitian. d.
Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati,37 dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.
F.
Sistematika Penulisan Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:
36 37
hlm. 5
Sulisty Basuki, Pengantar Dokumentasi Ilmiah, Jakarta: Kesaint Balanc, 1989, hlm. 1 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-I., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,
18
Bab 1
: Pendahuluan Berisi aspek-aspek utama penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, Metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.
Bab II
: Tinjauan Umum Bughat Berisi seputar pengertian bughat, dasar hukum, unsur-unsur, sanksi bughat, serta korelasi antara bughat dan terorisme.
Bab III
: Program Deradikalisasi oleh BNPT Tahun 2012 Memuat sejarah berdirinya BNPT, struktur kelembagaan BNPT, dan program serta program deradikalisasi oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme tahun 2012.
Bab IV
: Analisis Deradikalisasi Gerakan Terorisme Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap deradikalisasi BNPT dan implementasi program deradikalisasi oleh BNPT terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia.
Bab V
: Penutup Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan, rekomendasi dan penutup.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BUGHAT
A. Pengertian Bughat Secara etimologi, kata bughat berasal dari bahasa Arab memiliki arti yang sama dengan kata
yang
yaitu berlaku zalim, menindas.1
Pendapat lain menyebutkan bahwa kata bughat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu.2 Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Kahfi ayat 64: .... “Musa berkata: Itulah (tempat) yang kita cari.” (QS. Al-Kahfi: 64) Dalam „urf, kata al-baghyu diartikan meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat alA‟raf ayat 33; .... ”Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.” (QS. Al-A‟raf: 33) Sedangkan secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan tindak pidana baghat, antara lain: 1. Ulama Malikiyyah, mendefinisikan bughat sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap 1 2
Ali Muthohar, Kamus Arab – Indonesia, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005, hlm. 228 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989, hlm. 69
22
23
dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta‟wil). Dengan kata lain, bughat adalah sekelompok orang muslim yang berseberangan dengan imam (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau maksud menggulingkannya. 2. Ulama Hanafilah, bughat adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara dan alasan yang benar.3 3. Ulama Syafi‟iyyah mendefinisikannya dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasanalasan mereka sendiri. 4. Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri.4 Dari
beberapa
definisi
di
atas,
dapat
disimpulkan
bahwa
pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (ta‟wil).5 Pendapat lain mengatakan bahwa al-baghyu adalah bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas
3
Mohd. Said Ishak, Hudud dalam Fiqh Islam, Johor: Universiti Teknologi Malaysia: 2003, hlm. 15 4 Loc.cit. 5 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111
24
hukum yang legal menurut syara‟ dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang mereka pegangi.6 bughat memiliki kesamaan dengan hirobah (perampokan), yakni samasama mengadakan kekacauan dengan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, keduanya sangat berbeda. Hirobah hanya bertujuan mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan di muka bumi tanpa menggunakan alasan (ta‟wil), sedangkan bughat menggunakan alasan (ta‟wil) politis. Tegasnya, bughat merupakan tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.7
B. Dasar Hukum Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan persoalan bughat, antara lain;
“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan
6
Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam, Semarang: Rasail Media Grup, 2009, hlm. 47 7 Ahmad Wardi Muslich, ibid., hlm. 106
25
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al Hujuraat :9)
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujuraat: 10) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59) HR. Muslim dari Abdullah Ibnu Umar dari Rasulullah SAW
“Barang siapa telah memberikan kepercayaan kepada imam (pemimpin) dengan kedua tangannya dan sepenuh hatinya maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Apabila dating orang lain yang menentang dan melawannya, maka pukullah leher orang tersebut.” (HR. Muslim dari Abdullah Ibnu Umar dari Rasulullah SAW)
“Saya mendengar rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang datang kepada kamu sekalian sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.” (HR. Muslim)
26
“Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barang siapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, yang sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang di manapun dia berada.” (HR. Muslim)
C. Unsur-Unsur Bughat Setidaknya, terdapat tiga unsur di dalam jarimah bughat, yaitu: 1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam) Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Menurut empat mazhab dan Syi‟ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari imam yang ada walau dia berlaku fasik atau tidak adil, walau pembangkang tersebut bermaksud amar ma‟ruf nahi munkar. Alasannya adalah pembangkangan terhadap imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat marjuh (lemah), apabila seorang imam itu fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya. 2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka
27
mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata. Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan, tapi jika sudah tahap perhimpunan kekuatan dikategorikan sebagai ta‟zir. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap imam. 3. Adanya niat yang melawan hukum (al-qasd al-jinaiy) Yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya.
D. Sanksi Bughat Dalam
menentukan
sanksi
bagi
pelaku
pidana
bughat
atau
pemberontakan dibagi menjadi dua hal, yakni; Pertama, Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat jarimah biasa, akan
28
tetapi mendapat hukuman mati. Akan tetapi, jika imam memberikan pengampuan (amnesti), maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman ta‟zir. Kedua, Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukuman jarimah biasa dan akan mendapat hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Dalam persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungjawabannya, kecuali jika perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu, maka pelaku wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagian penganut Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum.8
8
Ahmad Wardi Muslich, ibid., hlm. 118
29
Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pelaklu pemberotakan adalah hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat (negara).9 Walau jarimah pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi.Sabaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9: “Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah 9
Rokhmadi, op.cit., hlm. 48
30
golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat: 9) Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah. Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi. Sebelum terjadinya perang Jamal (Unta), Khalifah Ali juga pernah mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan dialoh dan ajakan untuk patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahakan Khalifah Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak memulai pertempuran.10 Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam sebelum melakukan perang bagi pemberontak, menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai, mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat untuk alam semesta “rahmatan lil alamin”. Perimbangan lain, 10
Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 115
31
pertempuran dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Untuk menentukan hukum dalam Islam, selain pertimbangan nash juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu kaidah fiqh tersebut adalah maslahat mursalah, yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.11
E. Gerakan Terorisme sebagai Bughat Secara etimologi, terorisme memiliki kata dasar terror. Ia berasal dari bahasa Latin terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror dimaknai sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.12 W.J.S. Poerwadarminta (2006) mengartikan terorisme sebagai praktekpraktek tindakan terror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama politik).13 Senada dengan Poerwadarminta, B.N. Marbun dalam Kamus Politik mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan
11
Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, hlm. 17 12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 1048 13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1263
32
ketakutan dalam usaha mencapai satu tujuan (terutama tujuan-tujuan politik). Tujuannya, untuk mempromosikan kepentingan politiknya, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan.14 Muhammad Asfar (2003) membagi beberapa dimensi yang dijadikan pijakan untuk membatasi tipologi terorisme. Pertama, dimensi legalitas, bahwa terorisme merupakan aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Dimensi legalitas mengandung pesan bahwa terdapat kekurangan dalam memahami terorisme, apakah itu bagian dari „aksi‟ atau „reaksi‟? Kedua, dimensi kekerasan, tindakan terorisme selama ini selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap manusia, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. Ketiga, dimensi tujuan, bahwa perbuatan para teroris adalah dalam upayanya mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk ideologi, kekuasaan maupun yang lainnya. Dan keempat, dimensi kemiliteran. Selama ini, terorisme selalu menggunakan cara-cara profesional laiknya operasi militer, operasi intelijen yang semuanya dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang militer.15 Dalam konteks kekinian, masyarakat dunia dihadapkan dengan maraknya tindak terorisme dengan jubah Islam. Sejarah mencatat pasca tragedi penyerangan WTC (World Trade Center) Amerika Serikat, 11 September 2001, mengikuti kemudian berbagai tindakan teror yang tersebar hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan tindak terorisme
14
B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 530 Muhammad Asfar (ed.), Islam Lunak Islam Radikal, Pesantren, Terorisme dan Bom Bali, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2003, hlm.15. 15
33
dalam bentuk peledakkan bom di Indonesia terjadi sebelum peristiwa september kelabu terebut, tapatnya sejak tergulingnya orde baru. Beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain; Plaza Hayam Wuruk (15/4/1999), Masjid Istiqlal (19/4/1999), Kejaksaan Agung (4/6/2000), Kedubes Filipina Jakarta (3/8/2000), Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), serangkaian bom natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam dan Pekanbaru (24/12/2000 ), Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jakarta (22/7/2001), Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang (31/7/2001), Plaza Atrium Jakarta
(23/9/2001),
Australian
International
School
(AIS)
Jakarta
(6/11/2001), Restoran KFC Makassar (12/10/2001).16 Bahkan, ledakan terbesar saat itu terjadi di Paddy‟s Bar17 dan Sari Club18 Legian, Kuta Bali pada tahun 2002, yang biasa dikenal dengan bom Bali I. Pada Tahun 2003, ledakan bom kembali mengguncang bumi pertiwi, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2003, bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Kompleks Mabes Polri Jakarta. Diikuti pada 27 April 2003ledakan bom terjadi di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Bom juga mengguncang sebagian Hotel JW Marriott (5/8/2003).
16
Bambang Abimanyu, Teror Bom Azhari-Noor Din, Jakarta: Republika, 2006, hlm. 83-
90 17
Diledakkan oleh Iqbal alias ar-Nasan alias Jimi dari Banten. Walaupun ledakan bom ransel ini tidak begitu kuat, tapi mampu menghancurkan tubuh Jimi berkeping-keping. Selengkapnya baca Majalah Tempo, Edisi 4-10 April 2011, hlm. 32 18 Diledakkan oleh Iqbal alias Isa. Ramuan bom ditaruh di 48 laci dan 12 Filing cabinet yang disatukan dan dijejalkan ke mobil Mitsubishi L-300 yang dikendarai Ali Imron (kini menjalani hukuman seumur hidup). Ibid.
34
Tahun 2004 juga tak kalah menyeramkan, karena juga terjadi beberapa peladekan di Indonesia, yakni bom Palopo (10/01/2004), bom Kedubes Australia (9/9/2004), dan terakhir Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12/12/2004). Di tahun 2005, ledakan bom diawali dengan terjadinya dua ledakan bom di Ambon (21/3/2005), bom Tentena (28/5/2005). Tengerang pun tak luput dari ledakan bom, tepatnya di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal, Pamulang Barat(8/6/2005). Kembali Bali digoncang oleh ledakan bom bunuh diri di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran (1/10/2005). Diakhirnya bom meledak di Pasar Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 9 oran dan melukai sedikitnya 45 orang (31/12/2005). Setelah tahun 2005, Indonesia mengalami masa-masa tenang namun tidka berjalan lama, karena ledakan bom kembali terjadi pada tahun 2009. Ledakan bom dasyat untuk kali keduanya mengguncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta (17/7/2009). Pada tahun tahun 2010 terjadi sedikit perubahan strategi teror yakni dalam bentuk penembakan warga sipil di Aceh sekitar Januari 2010 dan perampokan Bank CIMB Niaga pada September 2010 yang keduanya diyakini bagian dari kelompok teroris. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat sebagian bentuk teror mengawali tahun 2011(15/4/2011). Dilanjutkan rencana peledekan menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten (22/4/2011) namun aksi tersebut berhasil digagalkan pihak
35
Kepolisian RI. Sebagai penutup tahun 2011, bom berhasil meledak di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah (25/9/2011) usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja19. Rentetan peristiwa panjang perjalanan terorisme di atas cukup memberikan catatan kelam di Bumi Pertiwi, pasalnya ribuan nyawa melayang dan jutaan orang lainnya harus merasakan sakitnya imbas perbuatan teroris terebut. Di lain sisi, para pengikut muslim ekstrim dan kelompok teroris berpendapat bahwa yang mereka dilakukan merupakan manifestasi dari keimanan dan kecintaan terhadap Islam, sekaligus merupakan jihad yang diperintahkan agama.20 Imam Samudra, salah seorang pelaku bom Bali I, mendefinisikan jihad dalam pengertian syar‟i sebagai perintah perang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, “Jihad fi sabilillah”.21 Melalui definisi tersebut, Imam Samudra menyimpulkan,
berbagai
tindakan
teror
yang
dilakukan
bersama
kelompoknya merupakan jihad. Yaitu diniati untuk membalas perbuatan Amerika dan sekutunya yang dianggap bertanggung jawab atas pembantaian umat Islam di Afghanistan pada bulan Ramadhan 2001.22 Selain pertimbangan rasionalisasi di atas, para teroris juga mendasari aksinya dengan dalil Naqliah. Beberapa potongan ayat al-quran dan hadits 19
http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia. diungguh pada, 07 April 2012 Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat al-Quran yang menyerukan kewajiban melakukan jihad, antara lain; al-Baqarah: 191, at-Taubah: 5, 36, dan al-Tahrim: 9. Baca, Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 2 21 Pengertian tersebut bagi Imam Samudra merupakan harga mati, karena sudah menjadi Ijma‟ (konsensus) para ulama salafush Shalih, terutama dari empat mazhab (Syafi‟i, Hamdali, Maliki, Hanafi). Baca, Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, Solo: Jazera, 2004, hlm.108 22 Ibid, hlm. 109 20
36
yang dapat kita jumpai dalam karya Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, antara lain: .... ... “Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpa mereka” (Q.S. At-Taubah: 5) ... “Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka juga memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. At-Taubah: 36) ....
...
“Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian.” (Q.S. Al-Baqarah : 217)
“Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, (dia mengubah) dengan lisannya. Jika tidak mampu, (dia mengubah) dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan.” (HR. Abu Sa‟id Al-Khudry) Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusai sampai ia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan membayar zakat.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim) Definisi dan pelaksanaan jihad dalam bentuk perang secara fisik yang dilakukan Imam Samudra dan kelompoknya di atas bertolak belakang dengan teori jihad yang diutarakan oleh Gamal Al-Banna, saudara Hasan Al-Banna
37
(Mursyid „Am pertama al-Ikhwan al-Muslimun). Bagi Gamal, jihad di abad modern bukanlah kita mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama di jalan Allah.23 Enizar dalam karyanya, Jihadi, the best Jihad for Moslems, juga mengutarakan definisi jihad yang berbeda dengan pendapat Imam Samudra. Menurut Enizar, jihad merupakan segala bentuk usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan dalam koridor kebenaran dan dalam masalah kebaikan.24 Kalau pun jihad harus dimaknai perang, dalam pandangan Moenawar Chalil bukan berarti perang dalam rangka memaksa orang lain mengikuti garis Islam maupun memperluas wilayah kekuasaan Islam.25 Dalam karyanya, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Moenawar Chalil menemukan fakta bahwa perang yang dilakukan Nabi Muhammad dan Kaum Muslimin, semata-mata untuk mempertahankan diri, melindungi umat Islam dalam mengerjakan agamanya, serta untuk melawan dan menahan serangan musuh yang nyata-nyata hendak membunuh dan memerangi Islam.26 Jika kita telisik sejarah perkembangan Islam pada masa nabi dan sahabat, ada tiga faktor yang mendasari kaum muslim melakukan perang. Ketiga faktor tersebut adalah terjadinya pelanggaran sumpah atau perjanjian
23
Dikutip oleh Agus Maftuh Abegebriel, Pengantar Robert Dreyfuss, Devil‟s Game, How The United States Helped Unieash Fundamentalist Islam , Terj. Asyhabudin, “Devil‟s Game, Orchestra Iblis, 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist,” Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007, hlm. Xxviii-xxix 24 Enizar,”Jihadi, the Best Jihad for Muslims,” Jakarta: Amazah, 2007, hlm. 03 25 Moenawar Chalil, “Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I,” Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 549 26 Ibid.
38
damai, mendapat serangan dari pihak lain (membela diri), dan terakhir karena fitnah. Untuk alasan pertama dan kedua diperbolehkannya perang ini sesuai dengan berfirman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 12-15:
12. jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orangorang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. 13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. 14. perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 15. dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakiNya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 12-15).
Sedangkan syarat fitnah untuk diperbolehkannya melakukan perang sesuai dengan firman Allah, yakni: ....
“Dan perangilah mereka, agar tidak ada fitnah dan agar agama itu semata-mata untuk Allah.” (Q.S. Al-Baqarah: 193)
39
Selain ketiga alasan diperbolehkannya perang di atas, dalam perang pun tidak diperkenankan asal membunuh. Dalam hadits, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda: “Janganlah membunuh orang-orang tua yang sakit, anak-anak kecil atau wanita-wanita dan jangan berlaku berlebihan mengumpulkan barang rampasan perang. Berlaku baik karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku baik.”(HR. Abu Daud) Tentu terdapat alasan mengapa etika/adab dalam masa perang harus diterapkan. Tidak diperbolehkannya membunuh orang tua yang sakit, anakanak kecil dan wanita adalah karena hukum alam yang memfitrahkan mereka bukan sebagai pejuang dan tidak membahayakan.27 Jadi jika ada kelompok yang melakukan perang tanpa kedua alasan di atas, dan menelan korban yang tidak semestinya bukanlah termasuk jihad, melainkan pembunuhan. Jika kita amati dari pemaparan di atas, beberapa unsur yang ada di dalam bahgat dapat kita jumpai pula pada kasus terorisme. Pertama, terkait dengan pembangkangan terhadap kepala negara (imam). Yang dilakukan kelompok terorisme merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah (imam) yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena tidak menerapkan syariah Islam sebagai hukum negara. Kedua, pemberontakan yang dilakukan para teroris selama ini selalu mengunakan kekerasan dan persenjataan lengkap. Jumlah anggota mereka pun tidak sedikit, terbukti tidak putusnya kejahatan yang dilakukan walau telah diadakan penembakan, penangkapan, penahan, bahkan eksekusi
27
Muhammad Haniff Hassan, Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007, hlm.68-70
40
hukuman mati terhadap mereka. fakta tersebut mengisyaratkan bahwa yang dilakukan kelompok teroris dengan menggunakan kekuatan. Ketiga, kegiatan kelompok teroris merupakan perbuatan melanggar hukum yang terencana. Ini bisa dibuktikan dari rapihnya tindakan teror yang mereka lakukan. Rencana objek, target dan siapa yang akan menjadi “pengatin” sudah tersusun dan disiapkan secara matang, termasuk pesan terakhir yang disampaikan oleh pelaku bom bunuh diri baik dalam secarik kertas maupun melalui video.
BAB III PROGRAM DERADIKALISASI BNPT TAHUN 2012
A. Pengertian Deradikalisasi Sebelum mendefinisikan deradikalisasi, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Deradikalisasi sendiri berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin, radix yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah.1 Eko Endarmoko dalam “Tesaurus Bahasa Indonesia,” menjelaskan arti radikal sinonim dengan fundamental, mendasar, primer, esensial, ekstrim, fanatik, keras, militan. Jika dikaitkan dengan tindakan seseorang, maka radikal berarti ekstrimis, reaksioner, revolusioner, progresif, liberal, reformis dan seterusnya.2 Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.3 Dan jika dalam bentuk radikalisaisi biasa dimaknai sebagai proses peradikalan. Sedangkan, deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris deradicalization dengan kata dasar radical. Mendapat awalan deyang memiliki arti, opposite, reverse, remove, reduce, get off, (kebalikan atau
1
B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 462 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: GPU, 2006), hlm. 501. 3 Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1130 2
41
42
membalik). Mendapat imbuhan akhir –isasi dari kata –ize, yang berarti, cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.4 Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.5 Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.6
B. Sejarah dan Profil BNPT 1. Sejarah Berdirinya BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disebut BNPT, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terorisme.7
4
Petrus Reindhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm. 62 5 Ibid., hlm. 63 6 Amirsyah, Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012, hlm. 35-36 7 Tugas tersebut berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
43
Berdirinya BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa peledakan bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Selaku orang nomor satu di negeri ini, Megawati segera mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 pasca terjadinya peledakan bom yang menewaskan lebih kurang 200 orang itu. Instruksi Presiden tersebut memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme. Segera setelah memperoleh mandat, Menkopolkam membentuk Desk
Koordinasi
Pemberantasan
Terorisme
(DKPT)
berdasarkan
Keputusan Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Serta menunjuk Irjen Pol Drs. Ansyaad Mbai, MM sebagai ketua DKPT. Pada tanggal 31 Agustus 2009, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkopolkam, DPR merumuskan beberapa keputusan dan rekomendasi, yakni: a. Mendukung
upaya
pemerintah
dalam
menanggulangi
dan
memberantas terorisme. b. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama.
44
c. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat. d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk suatu “badan” yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme. e. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri. Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal, 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
tentang
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,
dan
mengangkat Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, M.M sebagai kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/M Tahun 2010. 2. Tugas Pokok BNPT Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai beberapa tugas, yakni: a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
45
c. Membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing 3. Fungsi BNPT Selain mempunyai beberapa tugas pokok di atas, BNPT juga mempunyai beberapa fungsi, yakni: 1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. 2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme. 3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal. 4. Pelaksanaan deradikalisasi. 5. Perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme 6. Pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiap-siagaan nasional. 7. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme. 8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi. 9. Pengoperasionalan
satuan
tugas
–
satuan
tugas
pencegahan,
perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.
46
4. Tujuan Pemberantasan terorisme bertujuan melindungi warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisasi dan menghentikan aksi terorisme. 5. Visi Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif, apabila tidak dilakukan upaya penanganan secara komprehensif di tingkat nasional dan kewilayahan, dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
upaya
komprehensif
tersebut,
mencakup
upaya-upaya
penindakan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi. 6. Misi Untuk melakukan pemberantasan terorisme perlu diupayakan langkah-langkah: a. Menangkal dan mencegah terorisme dengan menghilangkan faktorfaktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenar aksi terorisme. b. Memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, control, komunikasi, dukungan materiil dan keuangan.
47
c. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan terorisme. d. Melindungi prasarana vital dari ancaman serangan terorisme. 7. Satuan Tugas BNPT Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BNPT dibentuklah satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsure-unsur terkait, juga dapat melibatkan masyarakat. Penugasan TNI dan Polri dalam Satgas BNPT bersifat “disiapkan” atau Bawah Kendali Operasi (BKO). Satuan tugas BNPT dalam rangka penindakan harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama di dalam penggunaan kekerasan dan senjata api dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip dasar: a. Setiap anggota Satgas melakukan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penggunaan senjata api adalah merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain non kekerasan tidak efektif lagi (Last Resort). c. Penggunaan kekerasan dengan senjata api hanya dalam keadaan terpaksa atau dalam pembelaan darurat sesuai Pasal 48 KUHP (Overmacht) dan Pasal 49 KUHP (Noodweer). d. Penggunaan kekerasan dengan senjata harus seimbang (prosedural) dengan ancaman yang dihadapi. e. Setiap tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Accountable).
48
8. Struktur Kelembagaan BNPT
DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
9. Data Narapidana Terorisme yang Ada Berdasarkan data yang masuk di BNPT pada akhir 2010 lalu, terdapat 29 lapas berpenghuni 121 narapidana terorisme yang tersebar di seluruh Indonesia8, yakni:
8
Jakarta.
Data tersebut diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada Desember 2010 di
49
1) Lapas Kelas IIB Kuala Simpang Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Iwan Setiawan alias Husein bin Suripto, pelaku Bom Kedutaan Besar Malaysia. 2) Lapas I Medan Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Syahruddin alias Aan alias Ramses alias Chandra alias Deny Fachrudin, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan. 3) Lapas Binjai Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Waluyo alias Muhammad Aryo alias Tatang alias Jono, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan. 4) Lapas Labuhan Ruku Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Tono alias Regar, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan. 5) Lapas Lubuk Pakam Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Agung alias Gogon, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan.
50
6) Lapas Pematang Siantar Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Agung alias Gogon, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan. 7) Lapas Kelas I Jambi Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Dedi Busriasi alias Edi bin Burhanudin, selaku pengancaman bom Mal Ditronal. 8) Lapas Kelas I Palembang Dihuni oleh enam narapidana terorisme yaitu, Heri Purwanto alias Abu Hurairoh bin Sukardi, Agussetiawan alias Bukhori alias Junaedi bin Sofian, Abdurrahman Taib alias Musa alias Ivan bin Tarminto, Ki Agus Muhammad Toni, Ali Masyudi alias Zuber alias Musahadi alias Huda bin Ahmad Kohari, Ani Sugandi alias Abdullah Huzair bin Sudarjo. 9) Lapas I Cipinang Dihuni oleh tujuh belas narapidana terorisme yaitu, Syaiful Bahri alias Apuy alias Epu alias Ahmad, terlibat bom Kedutaan Besar Australia. Muhamad Nuh alias Cholid alias Olid bin Muji Taba, terlibat bom Kramat Jati Indah. Lilik Purnomo alias Haris alias Arman, terlibat bom Poso. Ahmad Syahrul Uman alias Doni alias Faesol, selaku teman dekat Abu Duzana. Nur Arifudin alias Suharto alias Haryanto bin Suyadi, Azis Mustofa alias Ari alias Bangkit,
51
Zuhroni alias Zainudin Fahmi alias Oni alias Mbah alias Abu Irsyad alias Zarkasih alias Nu’aim, Ainul Bahri alias Yusron Mahmudi alias Abu Dujana alias Abu Musa alias Sorim alias Sobirin alias Pak Guru alias Dedy alias Mahsun bin Tamli Tamimi, Taufik Masduki alias Abu Khotib alias Gianto alias Abdul Rojak alias Suraji alias Ruli alias Yasid alias Taufik Kondang alias Ahmad Asropi, (menyembunyikan informasi tentang terorisme bom Poso). Hargobind P Tahilramani, pelaku sms teror ke Kedutaan Besar Amerika. Tengku Ismuhadi bin Jafar, terlibat bom Bursa Efek Jakarta. Wahyudi alias Piyo alias Gunawan, membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme, memiliki senjata api dan menimbulkan suasana teror. Sukarso Abdillah alias Abdurrahman alias Rohman, membantu tindak pidana terorisme, memiliki senjata api dan menimbulkan suasana teror (tindak pidana terorisme Palembang). Sugiarto alias Sugicheng alias Raja, Mohammad Hasan bin Saynudin alias Fajar Taslim alias Zaid alias Omar alias Ust. Alim (melakukan tindak pidana terorisme dan menimbulkan suasana teror di Palembang). Parmin alias Yoser Abdul Baar, mengetahui keberadaan Noordin M. Top juga penerjemah buku tentang jihad. 10) Lapas II A Narkotika Jakarta Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Irwan bin Ilyas dan Ibrahim Hasan (terlibat dalam bom Bursa Efek Jakarta).
52
11) Lapas Kelas I Tangerang Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Andri Octavia alias Yudi dan Abdul Rouf alias Sam (terlibat dalam bom Bali I). 12) Lapas Kelas I Cirebon Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Andi Makassau alias Usama alias Aba Mukti (terlibat dalam bom Poso). 13) Lapas Kelas II Karawang Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Matria alias Haris bin Maslan (melakukan ancaman bom via sms ke Cafe Kartika Bekasi). 14) Lapas I Semarang Dihuni oleh lima narapidana terorisme yaitu, Suranto Abdul Ghoni alias Umar alias Wayan, Sarjiyo alias Sawad alias Zaenal Abidin, Anif Solchanudin alias Pendek alias Suyadi, Dwi Widiyanto alias Wiwid alias Sigit alias Bambang bin Purnomo, dan Abdul Azis alias Jafar bin Abu Bakar, (terlibat dalam bom Bali II). 15) Lapas Sragen Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Aris Widodo alias Tri (pindahan dari LP Cipinang), dan Sikas alias Karim alias Abi Salma (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris).
53
16) Lapas IIA Permisan Dihuni oleh tiga narapidana terorisme yaitu, Wawan Suprihatin alias Muclis bin Kastolani (menyembunyikan Noordin M. Top), Ahmad Syahrul Uman alias Doni alias Faesol alias Irul, dan Suparjo alias Sarwo Edi Nugroho alias Said (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris). 17) Lapas Batu Dihuni oleh sebelas narapidana terorisme yaitu, Joko Wibowo alias Abu Sayaf bin Parman, Subur Sugiarto alias Abu Mujahid bin Isa alias Marwan Hidayah, Mustaghfirin alias Jek alias Adi alias Sukarno alias Bagas alias Febi, Joko Surono alias Pak Man bin Danu Kusno, Aditya Tri Yoga alias Surya alias Cahyo bin Efendi, Agung Setyadi, S. Kom alias Pakne alias Slafulhajihad (menyembunyikan Noordin M. Top di Semarang), Achmad Hasan alias Agung Cahyono alias Purnomo (terlibat dalam kasus Ambon), Iwan Dharmawan alias Rois alias Fajar (terlibat dalam bom Kedutaan Besar Australia), Syaiful Anam alias Mujadid alias Brekele alias Idris (terlibat dalam peledakan bom Poso), Amr Ahmadi alias Abu Jundi alias Ahmad alias Ghozy, dan Mahfudz Qomari alias Suparjo alias Ayyasi alias Abu (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris).
54
18) Lapas Pasir Putih Dihuni oleh lima narapidana terorisme yaitu, Abdul Jabar bin Achmad Kandani (terlibat dalam bom Gereja Halim), Taufik bin Abdul Halim alias Dani (terlibat dalam bom Atrium Senen), Nor Misuari alias Nurdin alias Herman alias Ardiansyah alias Diki alias Ibrahim alias Rusli, Edi Setiyono alias Abbas alias Usman, Joni Meranam alias Joni bin M. Yusuf (terlibat bom Gereja Duren Sawit). 19) Rutan Temanggung Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Arif Ma’ruf alias Bagong alias Wahyu. 20) Lapas I Surabaya Porong Dihuni oleh delapan belas narapidana terorisme yaitu, Rahmadi Suheb alias Adi bin Tatin (terlibat dalam bom Halong Maluku), Hardi Tausikal bin Abdul Ghafur (terlibat dalam bom Lateri Ambon), Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen, Samsudin alias Fatur, Ismail Fahmi Yamsehu, Abdullah Umamiti alias Dullah, Asep Jaya alias Aji Dahlan, Muthalib Patty alias Tholib bis Hasan Patty, M. Sholeh alias M. Sholeh Ikhwan alias Andri Susanto bin Ali Mansaid, Nasrudin Mochtar bin Marzuki, Zainuddin Nasir alias Nurdin bin Sofyan, Nachrum Waili Sahalong alias Teddy bin Ghozali, Ridwan Lestaluhu alias Edo bin Thamrin, Samsul Bahri Sangadji alias Soa bin Abdul Manaf, M. Syarif Tarabubun alias Lukman (Penyerangan Villa Karaoke Desa Hatiwe Besar), Arief Syaifudin alias Tsaqaf alias
55
Firdaus, dan Maulana Yusuf Wibisono alias Kholis (terlibat dalam latihan militer Abu Duzana). 21) Lapas I Malang Dihuni oleh empat narapidana terorisme yaitu, Muhammad Agung Hamid, SE alias Arifin alias Yacob alias Budi bin H. Hamid, Usman Nuraffan alias Salman bin DG Naba, Masnur bin Abd Latif (terlibat dalam peledakan bom Makasar), dan Mohammad Cholily alias Yahya Antoni bin Munakib (terlibat bom Bali II). 22) Lapas II A Denpasar Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid (terlibat bom Bali I). 23) Lapas Kelas Tanggarong Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Hendy Yusar bin M. Yusni. 24) Lapas I Makassar Dihuni oleh tiga narapidana terorisme yaitu, Arman alias Gala alias Galaksi bin H. Abdul Samad, Wirahadi alias Hadi (terlibat bom Makassar), Salamun DG Pasau alian Amun alias Ahmad Azzam bin Baco DG Pasau (terlibat bom Polopo). 25) Lapas II A Palu Dihuni oleh sembilan narapidana terorisme yaitu, Yudi Heryanto Parsan alias Udit, Irwanto Irano alias Iwan alias Priyanto,
56
Hasanuddin bin Hasan alias Hasan alias Slamet Raharjo (terlibat bom Poso), Tugiran alias Iran, Ridwan al Daun alias Iwan, Rohman Kalahe alias Wiwin alias Tamo, Agus Nur Muhammad alias Agus Jenggot, Amril Ngiode alias Aat alias Moket, Amirullah alias Salama alias Kanna alias Leo bin Umamareng (terlibat kerusuhan Poso). 26) Lapas II B Luwuk Dihuni oleh tujuh belas narapidana terorisme yaitu, Syaiful Ibrahim alias Ipul, Romiyanto Parusu alias Romi, Benhard Tompondusu alias Tande, Erosman Tioki alias Eman, Jefri Bontura alias Karate alias Ate, Walsus Alpin alias Eje, Sastra Yuda Wastu Naser alias Ibo, Agus Chandra alias Anda, Darma Arya alias Panye, Fernikson Bontura alias Kenong, Harpri Tumonggi alias Api, Erwin Poima alias Epin (terlibat dalam bom Poso), Roni Supriyanto Rantedago Parusu alias Oni, Jonathan Tamsur alias Nathan, Dedy Dores Serpianus Tempali, Arnoval Mencana alias Opan, Bambang Tontou alias Bambang (terlibat dalam bom Poso juga mengubur, menyembunyikan dan membawa lari mayat). 27) Lapas Ampana Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Mohamad Basri alias Ayas alias Bagong dan Ardin Djanatu alias Rojak (terlibat dalam kekerasan Poso).
57
28) Lapas Polewali Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Aminudin Ismail alias Ilham bin Baharudin (Penyerangan Desa dalam peristiwa pemisahan kabupaten). 29) Lapas Ambon Sulthon Qulbi alias Arsyad alias Asadullah (pindahan dari rutan Ambon). Dari total narapidana terorisme, sampai akhir 2010 yang masih menjalani hukuman penjara 115 orang. Pidana penjara sementara 98 orang, pidana mati 2 orang, dan 15 orang dipidana seumur hidup.
C. Pelaksanaan Program Deradikalisasi oleh BNPT Kehadiran reformasi yang ditandai dengan tumbangnya orde baru di Indonesia pada tahun 1998, diikuti pula era berkembang bebasnya berbagai ideologi, tak terkecuali radikalisme. Dalam pandangan BNPT, setidaknya ada 5 tipologi kelompok radikal yang berkembang di Indonesia saat ini9, yaitu: 1. Kelompok Radikal Gagasan Kelompok ini adalah kelompok yang dapat dikatakan radikal dari segi gagasan dan pemikirannya, namun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
9
Disampaikan oleh Muslih, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT dalam Dialog Publik, “Radikalisasi, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal” olah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Hotel Pandanaran Semarang, 3 Desember 2011
58
2. Kelompok Radikal Non Teroris Kelompok ini bergerak dalam bentuk residivis kelompok radikal non terorisme, gangsterisme atau vandalism. Contoh dari kelompok ini adalah Front Pembela Islam (FPI). 3. Kelompok Radikal Milisi Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso. Contoh dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia. 4. Kelompok Radikal Separatis Kelompok ini mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Islam Indonesia (NII). 5. Kelompok Radikal Terorisme Kelompok ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukumhukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Contoh dari kelompok ini adalah Jamaah Islamiyah. Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; 1. Pra Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
59
2. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal. 3. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil. 4. Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad. Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu10.
10
Data diambil dari makalah Mayjen TNI Agus SB, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI, yang disampaikan dalam “Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama”, oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam Depok, 14-16 September 2011
60
Tahapan Terjadinya Radikalisasi Dalam Lima Tipologi Radikalisasi No.
Tahapan
1.
Pra Radikalisasi
2.
Identifikasi Diri
3.
Indoktrinasi
4.
Jihadisasi
Radikal Gagasan
Radikal Non Teroris Radikal Milisi
- Jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) - Diskusi & Seminar masalah aktual - Sebar poster & bulletin - Diskusi masalah nash - Cermati masalah politik & Ekonomi
- Menerima semua - Opini konflik golongan Masyarakat komunal - Sasaran perekrutan - Muslim dibantai pemuda Non Muslim pengangguran - Pengajian
- Solusi permasalahan adalah Syariat Islam - Tolak Sistem Demokrasi - Menentang berbagai isu di Rah & Nas
- Cermati masalah dekadensi moral - Kontrol Pemerintah - Kriminal & tidak tertib - Anggota diajak dalami prinsip jihad & amar ma’ruf nahi munkar
Radikal Separatis
Radikal teroris
- GAM rekrut kelompok - Rekrut kelompok tidak puas Ekstremis, remaja - NII rekrut mahasiswa, potensial, pelajar SMA & - Pesantren Radikal Keluarga
- Buka Posko - Yang sudah direkrut - Gunakan kaderdiundang dalam kader terlatih & pengajian lulusan kamp-kamp pelatihan - Jihad fi sabilillah - Pentingnya Negara - Latihan semi Islam Militer - NKRI kafir
- Sekolah/Madrasah - Ngruki - Malaysia, - Afgan& Moro - Sist Usrah - Id Jihad - Benci AS
- Benci kemaksiatan - Terjun ke wilayah - Pemberontakan ber-Jat - Teror BOM - Sebagai Polisi syariat konflik - Himpun dana - Perampokan & - Perangi tempat - Serang non muslim penembakan hiburan
61
Tidak semua dari kelima tipologi radikalisme di atas mendapat tindakan langsung dari pemerintah, karena itu akan berbenturan dengan HAM juga kebebasan berfikir dan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Setidaknya ada tiga kelompok yang dianggap mengancam keutuhan NKRI sehingga harus mendapat tindakan langsung dari pemerintah, yakni radikalisme milisi, separatism, dan terorisme. Munculnya Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sebagai akar kelahiran BNPT pada tahun 2002 tidak lain sebagai respons terhadap maraknya radikalisme dan terorisme atas nama agama. Walhasil, sebanyak 260 orang ditangkap, 160 proses hukum, 5 dihukum mati, dan tokoh teroris (Noordin M. Top dan Dr. Azhari) juga mati. Dalam rangka mengemban tugas untuk menyusun dan melaksanakan program penanggulangan terorisme di Indonesia, Irfan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi BNPT mengenalkan dua strategi pendekatan, yakni Hard Approach dan Soft Approach. Hard Approach, merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan polri, sedangkan Soft Approach yakni pendekatan yang komprehensif, persuasive, penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun demikian, strategi kedua (Soft Approach) saat ini lebih ditekankan oleh BNPT, mengingat tindakan represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia.11
11
Diolah dari hasil wawancara dengan Prof Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 6 Desember 2011
62
Selain bukti ketidakmampuan strategi represif untuk menuntaskan terorisme di Indonesia, strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal, antara lain; Pertama, kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa, yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undangundang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pada pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagamaan radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (war of idea). Kedua, pasca booming-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga, jika dalam satu massa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya. Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad telah terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam. Beberapa alasan di atas seolah ikut mengamini apa yang telah teori Thomas
63
More, yang dikutik oleh Hendrojono (2005),12 bahwa pemberantasan kejahatan dengan tindak kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti. Secara
aplikatif,
Irfan
menambahkan
bahwa
dalam
proses
deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme, BNPT secara garis besar mencanangkan tiga
macam
program
pembinaan,
yakni;
pembinaan
kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan preventif berkelanjutan. Pertama, pembinaan kepribadian, pembinaan tersebut terkait mindset atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa menerima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam mindset masing-masing individu. Kedua,
pembinaan
kemandirian.
Pembinaan
kemandirian
ini
merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.
12
Hendrojono, Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005, hlm. 13
64
Ketiga,
Pembinaan
preventif
berkelanjutan.
Pembinaan
ini
dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya. Dari beberapa konsep besar program di atas, BNPT menelurkan beberapa program kerja yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2012, antara lain: 1. Resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga Yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia. 2. Rehabilitasi mantan teroris di lapas Rehabilitasi ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali
65
nara pidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga negara yang baik. 3. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada nara pidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya.
Pentingnya
kegiatan
ini
untuk
memantau
perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik. 4. Pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk secara bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang langsung di masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga akan terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia.
66
5. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi di 15 provinsi Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponenkomponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2012 dilakukan pada 15 provinsi. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatankegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya. 6. TOT Anti Radikalisme dan Terorisme Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainertrainer anti radikalisme dan terorisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme. 7. Workshop kurikulum pendidikan agama Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi.
67
8. Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan
sikap-sikap
anti
radikalisme
dan
terorisme.
Mereka
ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 9. Pendirian pusat kajian deradikalisasai di perguruan tinggi Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusatpusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas. 10. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi di masyarakat agar pelaksanaan deradikalisasi di masyarakat dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah pedoman tersebut disusun, maka disosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui dan mempedomani buku tersebut agar terwujud sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi.
68
11. Penelitian anatomi kelompok radikal Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pemantapan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal. Menurut Muslih Nashoha, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT, tidak semata kepada nara pidana, rehabilitasi juga dilakukan pada keluarga teroris. Muslih yang selama menjadi orang terdepan dalam melakukan deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme memaparkan sejauh ini pembinaan kemandirian terhadap narapidana terorisme baru bisa dilakukan di Palu dan Palembang. Bentuk pembinaannya pun baru satu format yakni pemberian pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian terhadap keluarga narapidana baru dilaksanakan di Palu dengan cara memberikan pelatihan pembuatan kue kering dan basah. 13 Lebih lanjut, Muslih memaparkan bahwa rehabilitasi tidak an sich dilakukakan kepada keluarga inti, melainkan keluarga besar pelaku terorisme. salah satu fakta yang diungkap Muslih adalah dari sembilan narapidana terorisme di Palu, sekitar 60 orang anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pengembangan skill pembuatan kue tersebut. “Tidak lain karena
13
Diolah dari hasil wawancara dengan Muslih, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT di Jakarta, 13 Desember 2011
69
sejauh ini kita menyadari bahwa hubungan keluarga menjadi faktor dominan dalam penyebaran doktrin terorisme”, jelas Muslih. Muslih juga menambahkan, pembinaan terhadap keluarga narapidana terorisme di Palu tidak sekedar kemandirian, tapi juga pembinaan kepribadian. Di sela-sela pelatihan pengembangan skill pembuatan kue basah dan kering, beliau mengajak dialog dengan hati kepada mereka terkait faham keberagamaan. “Walhasil, ada beberapa istri dan keluarga narapidana terorisme yang mau melepaskan cadar dan kembali kepada kehidupan semula,” pengakuan pria kelahiran Kota Demak tersebut. Walau demikian, diakui olah Muslih, pembinaan kepribadian adalah proses yang paling berat, setidaknya ada dua alasan; Pertama, para teroris dan keluarga mereka phobia dan anti pemerintah yang dianggap tidak islami. Parahnya dalam sudut pandang mereka BNPT merupakan skenario Amerika yang hendak menghancurkan Islam. Kedua, sebagian besar para pelaku kejahatan terorisme mempunyai landasan baik nash maupun rasionalisasi yang kuat mengapa mereka melakukan teror. Namun semua itu bagi Muslih bukanlah penghalang sehingga BNPT menghentikan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan terorisme. Menyiasati dua tantangan berat tersebut, Muslih mempunyai strategi tersendiri; Pertama, karena mereka tidak berkenan dengan BNPT, maka untuk masuk dalam dunia mereka BNPT harus menggunakan baju selain BNPT, Muslih sendiri setiap melakukan kunjungan ke berbagai lapas yang mempunyai narapidana terorisme selalu menggunakan baju MUI.
70
Kedua, karena mereka memiliki landasan yang kuat baik secara nash maupun rasionalisasi, maka perlu membangun dialog faham keagamaan dengan mereka. Satu tips yang selama ini digunakan Muslih adalah jangan pernah menjustifikasi atau memberi vonis salah terhadap mereka, hormati dan berusaha menerima keadaan mereka, sehingga mereka akan menghormati dan menerima kita. “Ketika nuansa kenyamanan telah tercipta, saat itulah kita bisa memberi suntikan doktrin keberagamaan yang mau menerima perbedaan,” tambah Muslih yang saat ini menjadi anggota MUI Pusat. Sedangkan dalam rangka pembinaan preventif berkelanjutan BNPT menggandeng beberapa organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, LSM dan institusi lain yang peduli terhadap maraknya terorisme. Pada akhir maret 2012 lalu, BNPT bekerja sama dengan LSM Lembaga Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) mengadakan Training Of Trainer (TOT) Anti Radikalisme dan Terorisme dalam Rangka Penangkalan Radikalisme dan Terorisme. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 29-31 Maret 2012 dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, masyarakat maupun ilmuwan yang ada di Surakarta dan sekitar. Dalam TOT tersebut, pihak panitia menghadirkan sejumlah pembicara baik tingkat lokal maupun nasional yang berkompeten di bidangnya masingmasing. Bahkan dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga salah seorang mantan aktivis NII yang membedah pergerakan NII hingga saat ini. Di akhir
71
kesempatan, seluruh peserta diajak berevaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi terorisme khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya.
BAB IV ANALISIS PRORAM DERADIKALISASI BNPT TAHUN 2012
A. Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012 Deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris deradicalization dengan kata dasar radical. Mendapat awalan de- yang memiliki arti, opposite, reverse, remove, reduce, get off, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir –ize yang dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan – isasi berarti, cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.1 Sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun menggunakan strategi deradikalisasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, setidaknya ada tiga program besar deradikalisasi yang dicanangkan BNPT dalam 1
Petrus Reindhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm. 62
72
73
menanggulangi terorisme di Indonesia pada tahun 2010-2011. Ketiga program tersebut antara lain; Pertama, Pembinaan Kepribadian, yakni pembinaan terkait mindset atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa menerima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam mindset masingmasing individu. Kedua,
Pembinaan
Kemandirian.
Pembinaan
kemandirian
ini
merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme. Ketiga,
Pembinaan
preventif
berkelanjutan.
Pembinaan
ini
dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.
74
Jika melihat pengertian deradikalisasi di atas yang lebih menekankan proses dialog dalam mengatasi terorisme, maka strategi tersebut pun dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam, kita mengenal baghat yang sama pengertiannya dengan terorisme. Pada hakikatnya sanksi baghat adalah hukuman mati, namun ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9: “Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)
75
Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Salah satunya adalah ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah. Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi. Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam perlu dilakukan, karena tujuan pemberantasan pemberontakan adalah untuk mencegah, bukan membunuh mereka. Dengan demikian, apabila dengan ucapan dan dialog mereka dapat kembali patuh kepada imam, tidak perlu diadakan penumpasan atau pertempuran, karena pertempuran tetap menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Pilihan langkah tersebut sesuai dengan kaidah fiqh maslahat mursalah, yakni penyelesaian sebuah persoalan dengan pertimbangan atau pilihan yang mendatangkan kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan. Hal tersebut berdasarkan kaidah yang berbunyi;
76
“Menarik Kemaslahatan dan menolak kerusakan”
Selain pertimbangan di atas, sejak diturunkan di muka bumi, Islam sudah mendeklarasikan diri sebagai ajaran yang menjadi rahmat bukan hanya bagi pemeluknya atau kelompok tertentu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam “rahmatan lil alamin”. Hal itu menunjukkan bahwa sejatinya Islam merupakan agama yang damai, penuh kasih sayang, anti kekerasan dan bisa menerima perbedaan yang ada2. Teologi rahmatan lil alamin ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107:
“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya: 107) B. Analisis Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme BNPT Berdasarkan data yang diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada akhir 2010 lalu, terdapat 29 lapas dengan total narapidana terorisme 115 orang. Dari jumlah total, Pidana penjara sementara 98 orang, pidana mati 2 orang, dan 15 orang dipidana seumur hidup3. Dalam rangka menjalankan mandat presiden sebagai lembaga untuk penanggulangan terorisme, telah banyak program dilakukan BNPT. Program BNPT pada tahun 2012 yang merupakan program terusan dari periode
2 3
Jakarta.
Mudhofir Abdullah, Jihad Tanpa Kekerasan, Jakarta: Inti Media, 2009, hlm. 75 Data tersebut diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada Desember 2010 di
77
sebelumnya. Beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan BNPT pada tahun 2012 antara lain: 1. Resosialisasi mantan terorisme dan keluarga Yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia. 2. Rehabilitasi mantan teroris di lapas Rehabilitasi ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga negara yang baik. 3. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada nara pidana terorisme, melainkan keagamaan,
juga
kepada
keluarganya,
mental/psikologis/budaya,
yaitu
dengan
pendekatan
pendidikan,
ekonomi,
78
wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik. 4. Pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk secara bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang langsung di masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat
melakukan pembinaan kepada masyarakat
sehingga akan
terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia. 5. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi di 15 provinsi Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponenkomponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2012 dilakukan pada 15 provinsi. Pentingnya kegiatan
79
ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya. 6. TOT Anti Radikalisme dan Terorisme Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainertrainer anti radikalisme dan terorisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme. 7. Workshop kurikulum pendidikan agama Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi. 8. Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan sikap-sikap anti radikalisme dan terorisme. Mereka ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
80
9. Pendirian pusat kajian deradikalisasai di perguruan tinggi Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusatpusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas. 10. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi
di
masyarakat
agar
pelaksanaan
deradikalisasi
di
masyarakat dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah pedoman tersebut disusun, maka disosialisasikan ke seluruh
komponen
masyarakat
agar
mereka
mengetahui
dan
mempedomani buku tersebut agar terwujud sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi. 11. Penelitian anatomi kelompok radikal Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pemantapan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal.
81
Beberapa program di atas merupakan buah dari tiga konsep besar program deradikalisasi, yakni; 1. Pembinaan Kepribadian Dalam
rangka
melakukan
pembinaan
kepribadian,
BNPT
mengadakan dialog dari hati ke hati terhadap narapidana dan keluarga mereka terorisme. Dialog dengan para narapidana dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa Lembaga Kemasyarakatan (LP) seperti di Palu, Palembang, dan Surabaya Porong. Sedangkan pembinaan kepribadian kepada keluarga narapidana terorisme baru dilakukan di Palu. Dialog diikuti oleh lebih kurang 60 orang peserta. Hasilnya, beberapa istri narapidana terorisme tersebut berkenan melepas cadar yang selama ini menutupi wajah mereka. 2. Pembinaan Kemandirian Pembinaan ini bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka agar ketika kelak mereka bebas dari masa tahanan dan dari ideologi terorisme, mereka mampu bertahan hidup tanpa harus tergantung dengan orang lain atau organisasi teroris yang pernah diikuti. Pembinaan Kemandirian bagi narapidana terorisme baru dilakukan di Palembang dan Palu. Pembinaan tersebut berbentuk pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian bagi keluarga narapidana terorisme, baru dilakukan di Palu dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering dan basah.
82
3. Pembinaan Preventif Berkelanjutan Pembinaan preventif berkelanjutan ini dalam rangka pembinaan dan sosialisasi untuk membendung faham terorisme. Secara kongkrit, BNPT telah mengadakan beberapa pelatihan, workshop dan training. Dalam melaksanakan program tersebut BNPT menggandeng institusi lain yang mempunyai kepedulian terhadap isu terorisme. Pada akhir maret 2012 lalu, BNPT bekerja sama dengan LSM Lembaga Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) mengadakan Training Of Trainer (TOT) Anti Radikalisme dan Terorisme dalam Rangka Penangkalan Radikalisme dan Terorisme. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 29-31 Maret 2012 dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, masyarakat maupun ilmuwan yang ada di Surakarta dan sekitar. Dalam TOT tersebut, pihak panitia menghadirkan sejumlah pembicara baik tingkat lokal maupun nasional yang berkompeten di bidangnya
masing-masing.
Bahkan
dalam
kesempatan
tersebut
dihadirkan juga salah seorang mantan aktivis NII yang membedah pergerakan NII hingga saat ini. Di akhir kesempatan, seluruh peserta diajak berevaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi terorisme khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Jika melihat dari makna deradikalisasi sekaligus implementasi beberapa program deradikalisasi BNPT pada tahun 2012 di atas, dalam pandangan penulis strategi ini sangatlah tepat. mengingat beberapa hal;
83
Pertama, kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa yang bisa diselesaikan dengan penangkapan dan hukuman. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagamaan radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebut harus diutamakan (war of idea). Kedua, pasca booming-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga, mengingat banyak fakta, bahwa penyelesaian sebuah persoalan dengan cara kekerasan justru akan memperkeruh persoalan tersebut. Perang Amerika dan sekutu yang dipimpin oleh George Walker Bush melawan terorisme misalnya, perburuan terhadap kelompok pelaku peledakkan WTC (Word Trade Center) ke beberapa negara Timur Tengah justru mengundang perlawanan dari banyak kalangan. Bahkan, aksi teror semakin merebak di berbagai penjuru dunia dengan alasan balas dendam atas ekspansi Amerika dan sekutu ke beberapa negara Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, aksi kekerasan para aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Densus 88 beberapa kali terjadi, bahkan sebagian oknum yang disinyalir anggota kelompok terorisme tewas dalam prosesi penangkapan. Walhasil, tindakan teror semakin merajalela dan vulgar, bahkan beberapa kali aksi dilakukan di dalam instansi kepolisian dengan target aparat. Beberapa serangan tersebut antara lain; penyerangan di Polsek Hamparan Perak, Deli
84
Serdang, Sumatra Utara yang menewaskan tiga anggota polisi (22/9),4 peledakan bom bunuh diri oleh Muhammad Syarif di Masjid Mapolresta Cirebon yang menewaskan pelaku dan melukai sedikitnya 23 orang.5 Beberapa fakta di atas cukup membenarkan teori Thomas More yang dikutip oleh Hendrojono (2005), bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.6 Kaitannya dengan hal tersebut pula, maka deradikalisasi dianggap strategi yang paling tepat untuk menghadapi maraknya tindak terorisme atas dasar faham keagamaan yang radikal saat ini. Strategi tersebut bahkan diterapkan oleh sebagian besar negara yang mengalami problem terorisme di negara mereka, antara lain Arab Saudi, Yaman, mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia, AlJazair, dan Tajikistan.
4
Peristiwa tersebut merupakan serangan balasan atas penyergapan tiga pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan oleh Densus 88. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustofa, salah satu pendiri Jamaah Islamiyah. Karir pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah dalam kelompoknya dimulai sejak 1987, setelah Abu Tholut lulus pelatihan kemiliteran Angkatan IV di Afghanistan dan menjadi Instruktur di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan di Sadda. Pada tahun 1993 bergabung dengan Jamaah Islamiyah, lalu diminta Abdullah Sungkar menjajaki tempat latihan militer di Moro Filipina. Menjadi pelatih kemiliteran di Al-Islamic al-Jamaah Military Academy di Muaskar, Hudaybiyah, Filipina Selatan, perintis Mantiqi III (Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sabah, dan Filipina Selatan), ketua Kamp latihan militer Hudaybiyah di Mindanao, Filipina Selatan. Terlibat dalam tragedi Poso, sekaligus sebagai perekrut Asmar Latin Sanai, pelaku bom Hotel Marriot. Baca Tempo, edisi 27 September - 3 Oktober 2010, hlm. 109115 5 Peristiwa bom bunuh diri terjadi pada hari Jum’at, 15 April 2011. Baca Kompas, 16 April 2011 6 Dikutip oleh Hendrojono, Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005, hlm. 13
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa upaya menanggulangi terorisme dengan strategi deradikalisasi melalui pendekatan soft approach yang mengutamakan proses dialog sangat sesuai dengan hukum Islam (QS. Al-Hujjarat:9). Selain pertimbangan nash tersebut, di dalam kaidah fiqh juga dikenal kaidah maslahat mursalah, yakni penyelesaian suatu persoalan dengan cara mendekat kepada kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Bagaimanapun perang hanya akan meninggalkan kerusakan pada kedua belah pihak, termasuk jika perang digunakan untuk mengatasi terorisme. Selain pertimbangan tersebut, sejatinya Islam merupakan ajaran yang menjadi rahmat bagi semesta alam ‘rahmatan lil alamin’. Dengan demikian, Islam merupakan ajaran yang damai, menekankan kepada kasih sayang, anti kekerasan dan bisa menerima perbedaan. Bahkan strategi dialog menghadapi para pemberontak juga pernah beberapa kali dilakukan oleh sahabat Ali bin Abu Tholib saat menjadi khalifah. 2. Implementasi program deradikalisasi oleh BNPT tahun 2012, dilakukan melalui tiga pendekatan yakni: Pertama, pembinaan kepribadian, dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kepada beberapa lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana terorisme guna mengadakan
85
86
dialog dengan hati kepada pelaku terorisme terkait faham keberagamaan. Selain dengan pelaku terorisme, kunjungan dan dialog juga dilakukan kepada keluarga teroris. Kedua,
pembinaan
kemandirian.
Sejauh
ini
pembinaan
kemandirian baru dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana terorisme dan keluarga besar narapidana terorisme yang ada di Palu dan Palembang. Bentuk kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan tersebut berupa pelatihan perbengkelan kepada narapidana dan pelatihan pembuatan kue kering dan basah kepada keluarga besar narapidana tindak terorisme. Ketiga, pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, workshop dan training dengan cara menggandeng institusi lain.
B. Rekomendasi Dari penelitian di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi antara lain: 1. Dalam proses deradikalisasi terorisme BNPT harus melibatkan para tokoh agama, masyarakat, kaum intelektual dan seluruh komponen masyarakat. 2. Harus adanya program yang intens, teratur, terarah dan terukur khususnya dalam pembinaan kepribadian dan menyentuh kepada tiap-tiap individu narapidana maupun keluarga pelaku terorisme di seluruh Indonesia. 3. Perlu diadakannya evaluasi dan rekonstruksi silabus pendidikan baik sekolah maupun pesantren dengan spirit multikultur, selama dibutuhkan.
87
4. Revitalisasi nilai-nilai Islam wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai bentuk antisipasi semakin terkikisnya rasa nasionalisme generasi muda.
C. Penutup Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari, tiada gading yang tak retak. Begitu pun dengan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Abas, Nasir, Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota JI, Jakarta: 2006. Abduh, Umar, disampaikan dalam seminar nasional, Menangkal Penetrasi Pemikiran & Gerakan NII ke Dunia Kampus, yang diselenggarakan oleh Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 23 Juni 2011. Abdullah, Mudhofir, Jihad Tanpa Kekerasan, Jakarta: Inti Media, 2009. Abimanyu, Bambang, Teror Bom Azhari-Noor Din, Jakarta: Republika, 2006. Amirsyah, Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998. Asfar, Muhammad, (ed.), Islam Lunak Islam Radikal, Pesantren, Terorisme dan Bom Bali, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2003. Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Cet. Ke-I., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 462 Basuki, Sulisty, Pengantar Dokumentasi Ilmiah, Jakarta: Kesaint Balanc, 1989. Chalil, Moenawar, “Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I,” Jakarta: Gema Insani, 2001. Dreyfuss, Robert, Devil’s Game, How The United States Helped Unieash Fundamentalist Islam , Terj. Asyhabudin, “Devil’s Game, Orchestra Iblis, 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist,” Yogyakarta: SRIns Publishing, 2007. Endarmoko, Eko, Tesaurus Bahasa Indonesia, Jakarta: GPU, 2006. Enizar, Jihadi, the Best Jihad for Muslims, Jakarta: Amazah, 2007. Esposito, J.L., Ancaman Islam: Mitos atau Realitas, Edisi Revisi, Bandung : Mizan, 1996.
Farih, Amin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press. Firmansyah, Adhe, SM. Kartosoewirjo, Biografi Singkat 1907-1962, Jogjakarta: Garasi, 2009. Golose, Petrus Reindhard, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Hassan, Muhammad Haniff, Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007. Hendrojono, Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005. Hendropriyono, AM., Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam, Jakarta: Kompas, 2009. http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia. diungguh pada, 07 April 2012 http://koran.republika.co.id/berita/82551/85_Ribu_Warga_Irak_Tewas_Akibat_ Perang, diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/31/ITR/mbm.20110131.ITR1 35822.id.html), diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 http://metrotvnews.com/index.php/met http://nasional.vivanews.com/news/read/140779riset__dampak_bom_bali_i_berkelanjutan, diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 http://romain/newscatvideo/internasional/2009/12/31/96974/Video-EksekusiSaddam-Hussein-Marak- diunduh pada tanggal, 25 November 2011 http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=116/hl=id/Akhirnya_Hamzah_Haz_Akui _Ada_Terorisme_Di_Indonesia diunduh pada tanggal 4 Juli 2011. Huntington, Samuel P., Clash of Civilization, Remaking of the World Order, New York: Simon and Schuster, 1997. Ishak, Mohd. Said, Hudud dalam Fiqh Islam, Johor: Universiti Teknologi Malaysia: 2003.
Ismail, Noor Huda, Temenku Teroris? Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan yang Berbeda, Jakarta; PT Mizan Republika, 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Kompas, 10 November 2008. _______, 16 April 2011 Makaarim, Mufti, dan Wendy Andika Prajuli (eds), Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009, Jakarta: Institut for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2009. Marbun, B.N., Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003. Munjani, Saiful, Jajat Burhanudin, dkk, Benturan Peradaban, Sikap dan Perilaku Islam Indonesia terhadap Amerika Serikat, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2005. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Muthohar, Ali, Kamus Arab – Indonesia, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005. Nasuha, Muslih, dalam Dialog Publik, “Radikalisasi, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal” olah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Hotel Pandanaran Semarang, 3 Desember 2011. Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama’ah Al-Islamiyah (PUPJI), sumber: lipsus.Vivanews.com, 16 Desember 2008 Peraturan Presiden Nomor 46 Penanggulangan Terorisme
Tahun
2010
tentang
Badan
Nasional
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Qardhawi, Yusuf, Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya, terj. Hawin Murtadho, Solo: Era Intermedia, 2004. Rifa’i, Moh., dkk, Terjemahan Kifayatur Akhyar, Semarang: Toha Putra, 1978. Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam, Semarang: Rasail Media Grup, 2009. Saifullah, Konsep Dasar Proposal Penelitian, Fakultas Syari’ah UIN Malang, TK, 2006.
Salenda, Kasjim, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009. Samudra, Imam, Aku Melawan Teroris, Solo: Jazera, 2004. SB, Agus, Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI, yang disampaikan dalam “Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama”, oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam Depok, 14-16 September 2011. Solahudin, NII Sampai JI, Salafy Jihadi di Indonesia, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011. Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1991. Sukanto, NII VS NKRI, Telaah Singkat Penanganan Kasus NII KW 9, NII Crisis Center, 2011. Tempo, edisi 27 September - 3 Oktober 2010. _____, Edisi 4-10 April 2011. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Umar, Muin, dkk, Ushul Fiqh I, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986. Wachid, Abdul, (ed.), Islam dan Terorisme, Yogjakarta: Grafindo Litera Media, 2010. Yunus, Mahmud, Kamus Arab – Indonesia, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.
RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap 2. Tempat & Tgl. Lahir 3. NIM 4. Alamat Rumah HP e-mail
: Hamdani : Lampung Selatan, 12 Desember 1987 : 052211187 : Desa Kertosari, Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan : 085225821478/085741256228/081957259001 :
[email protected]
B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a. SD Negeri 2 Kertosari lulus tahun 1999 b. MTs Assalam lulus tahun 2002 c. MAN Kutowinangun lulus tahun 2005 d. Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2012 C. Karya Ilmiah Deradikalisasi Gerakan Terorisme, Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasasi Terorisme BNPT Tahun 2012 D. Pengalaman Organisasi 1. Almapaba 05 dan Lintas Rayon 05 2. LPM Justisia Fakultas Syariah 3. JQH Fakultas Syariah 4. HMJ SJ Fakultas Syariah 5. KSMW 6. MPM IAIN Walisongo 7. PC PMII Kota Semarang 8. IPNU Jawa Tengah 9. Putera Saburai 10. KAMAPALA Semarang
sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai
Ketua Pemred 2008 Sekretaris 2008 Pengurus 2007-2008 Direktur 2008-2009 Anggota 2008-2009 Kaderisasi 2009-2010 Kajian dan Penerbitan Ketua Umum 2006 Ketua Umum 10-12
Semarang, 25 April 2012
HAMDANI NIM. 052211187
