The Department of State acknowledges the receipt of the note of May 21, 1981, from the Embassy of the Republic of Indonesia concerning the text of the Agreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Peaceful Uses of Nuclear Energy signed in Washington, D. C. , June 30, 1980. The Department of State confirms that the Government of the United States of America interprets the final paragraph of the English text to mean "Done in Washington, this 30th day of June 1980, in duplicate in the English and Indonesian languages , both being equally authentic."
Department of State Washington,
June 2 9,1981
/-;,'<.!
-L._ :!>.
··~
. '.., ,,_ •
EMBASSY oF TaE RE .PU}.IJ.IC 01:· INDONESIA
The Erobassy ,,f the Republi(: of Jortoncs.i.rt p1.·0-sents its c ompliments to the Department of S i;atc antl bas the honour to r e fer the l atter to the closing paragraph of t h e English text of t:he
Agrecmc~r11
fo:r C·JOpe:r:at.::Lon BeLwHr:!rl. the
Govermnfo~ui :
of the Republ5.c of l.ndo·nesia an<.! L:he Government of the United Stnles of
ll.me~dca. concerni.r,~ Pea·:~ful
l1!;es o'E Nuclear.
Ene~.:p.;y
signed in Washington, D. C. June JO, 1980.
The Emb assy wishes ·to point out thu.t the closing parag:raph of the English t:e.xt,
:r~;:~.d:i.ne;
"Done a ·t Wasl1ingtol\
this 30t1a day of Juue, in dupl.1.cate11 shot1ld be
~~e.a.d
in
conjttnction 't-nth the draFt: tnx:l: ·in'Lt:l;1l.r:rl hy both pat·tie;:; ,
as
follow~:::
11
DonC:' at. Wasbi11gton Lhis 3(H:h day of June l980, in
both
he:i.lt~
l.<.JUiilly autheni:ie".
Tb.c Embassy \.:rishes i.o have the assu1~anc:t~ ft·orn the
llE>pa.l Lu1en
o:l StaLe that such rcad.lng i.s
sLuading of the U·
~~e~
t:h~
under-
States.
The Embassy <>f the R<-'publ·i c c;f Iurluuel'l i.;:~ avai l.s .Lt~~~ I.L
assu:La nc cs of
it:~
Wa shingt on , D. C. May 21, 1981
~ 0
0
>
115 gh~sr- consj dc,o)·atimt .
Persetujuan Kerjasama. antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk
~aksud-Maksud
Damai .
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Amerika Serikat Mengingat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat kedua- duanya adalah Peserta Pe~janaian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata- senjata Nuklir ( selanj uteya discbut " NPI'" ) dan berhasrat untuk mendorong kepatuhan secara universal pacta NPI'; rrtenegaskan lagi kesanggupan mereka untuk menjamin bahwa perkembangpn internasional dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud- maksud tlamai dilaksanakan den@n pengaturan- penp:.aturan yang sedapat mungld.n akan mendorone lebih jauh tujuan-tujuan NPr; rrenepaskan dlll
penggunaan
peru:,gunaan tenaga nuklir untuk maksud- l!Bksud d.f.ln1ai sesuai dengan Persetujuan Kerjasama. antara Pcmerintah Republik Indonesia dan
dan
penpp.~.o1asan
Pemerintah Amerika Serikat tentang Penggunaan Tena~ Nuklir untuk Maksudmaksud Danru , tePtanggal 8 Juni 1960, sebagaimana telah diamendir ; Berhasrat untuk melanjutkan dan memperluas kerjasama nereka
di-
bidang ini; dan f•'ler!f",ingat bahwa kegiatan nuklir secara dama.i harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi line-.kung,a.n hidup internasional dari an radtoaktif, kimia dan termal ; Telah menyetujui sebagai berikut :
pence~11ar
- 2Pasal 1 Ruang Line;kuP Kerj asama. l. Indonesia dan Alrerika Serikat akan bekerjasama. dalam penggu-
naan tenaga nuklir untuk rraksud- maksud dama.1
sesuai dengan
ketentuan-
ketentuan ?ersPtujuan ini dan perjanjian- perjanjian , hukum nasional, pe:raturan dan persyaratan perizinan mereka masing- masing yang berlaku . 2 . Alih keterangan, ba.han, peralatan dan komponen dalam Persetujuan ini dapat dilakukan seca:ra langsun~r antara Pihak- pihak atau melalui o:rang- oranp- yang diberi kuasa untuk itu.
Pengalihan tersebut
akan
diatur dalam Persetujuan ini dan dalam sya:rat- sya:rat tanbahan yang dapat disetujui oleh kedua Pihak . Pasal 2 DefiniE:i
Untuk maksud- maksud perjanjian ini : (a) . ''bahan basil samping" adalah setiap bahan radioaktif ( kecuali bahan nuklir khusus) yang dihasilkan atau dibuat radioaktif karena penyiflP'J
sekelo~
pok bagian yang esensial bagi. beroperaslnya suatu fasilitas nuklir yang sensitif;
- 3(e;) . "bahan" adalah bahan sumber tenaga atom, bahan nukllr
khusus
atau bahan ~sil samping, j_sotop radloaktif selain bahan hasil samping, b~ han m:>derator atau setiap bahan lain scrracam itu yang dinyatakan demi.kian dengan persetujuan kedua Piha.k ; (h) . "bahan m:>derator" adalah l l r berat , atau grafit atau berillum dengan kerrurnl.an yane; sesuai untuk dipakai dalam reaktor untuk memperlambat neutron berkecepatan tinggi dan mcnlngkatkan kemungkinan pembelahan
s~
l anjutnya , atau setiap bahan lain semacam ltu yang dinyatakan demj_kian denePJ1 perset·J juan kedua Pihak;
Pe-me-
(i) . "Kedua Pihak" adalah Pemerintah Republlk Indonesia dan rintah Amerika Serikat ; (j) • "maksud- maksud damai" melj puti penggunaan keteran~an ,
bahan ,
peralatan dan komponen di bidang-bidan~r. seperti riset , pent>angkitan tenaga , kedokte::-an, pertanian dan industri tetapi tidak termasuk penggunaan dalam riset pada at au pengenbangan setiap alat peledak nukUr , a tau t i ap maksud militer ; (k) . "subyek hukum" adalah setiap individu atau setiap
se-
kesatuan
yang tunduk pada jurisdiksi dari salah satu Pihak tetapi ttdak termasuk ke dua Pihak dalam persetujuan ini ; (1) . "Persetujuan sebelurmya" adalah Persetujuan Kerjasarra
antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerj_ka Serj_kat tentanr Penggunaan Tenaga Atom Untuk Maksud- maksud Darra1 yang ditandataneam pada Juni 1960 sebagftimana telah diamendir;
8
(m) . "reaktor" adalah setiap alat , sclain senjata nuklir atau alat peledak nukllr lainnya, yang di dalamnya berlangsung reaksi perrbelahan secara berantai yang bertahankan diri dengan menggunakan uranium, plutonium, atau thoriu.'ll atau setiap korrbinasi daripadanya; (n) . "data terbatas" adalah senna data tentang (1) disain , pcnt>uatan atau penggunaan senjata nukUr , (2) produksi bahan nuklir khusus , atau (3) penggunaan bahan nukllr khusus untuk menghasilkan encrgi , tetapi tidak termasuk data dari satu Pj_hak yang telah di- deklasifikasikannya atau dikeluarkan dari katcgori data terbatas ; (o) . "fasilitas nuklir sensitif" adalah setiap fasilitas yang didisain atau dipakai terutama untuk pene;a.yaan uranium,
I
nuklir
proses ulang
- 4bahan bakar nukllr, produksi air berat , a tau fabrikasi bahan bakar nuklir yang mengandung plutonium; (p) . "teknologi nuklir sensjtif" adalah setiap keteranga.n (tenna.suk keterangan yang terkandung dalam peralatan atau suatu komponen penting) yang tidak dikenal umum dan yang penting bagi disain, konstrulc:..i ,
f~
br1 kasi , operasi atau perawatan setiap fasilitas nuklir sensitif atau keterangpn lain semacam itu yang dapat dinyatakan demikian dengan persetujuan kedua Pihak; (q) . "bahan sumber tenaga atom" adalah (1) uranium,
thorium atau
setiap bahan lain yanp: dinyatakan derni.kian denvm persetujuan kedua Pihak, atau (2) bijih yang mengandung satu atau lebih bahan yang disebutkan terdahulu dalam kadar tertentu yang akan disetujui kedua Pihak dari waktu ke
waktu; (r) . ''bahan nuklir khusus " adalah (1) plutonium, uranium 233 , uranium yang diperkaya dalam isotop 235 , at au ( 2) setiap bahan lain
atau yang
dinyatakan demikian dengan peiT-etujuan kedua Pihak . Pasal 3 Alih ketera.ngpn 1 . Keterangan tentang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud- maksud dama1
dapat dialihkan . Bidang- bidanp. yang dapat dicakup, tetapi tidak ter-
batas padanya, meliputi hal- hal sebaffii berikut : (a) .
pene;embangan , disain, konstruksi , operosi ,
nemeliharaan dan
penggunaan reaktor serta eksperimen reaktor; (b) .
penyp;unaan bahan dalam riset fisika dan biologi ,
kedoktera.r ,
pertanian dan industri; (c) .
studi daur bahan bakar tentang cara-cara memenuhi
kcbutuhan
nuklir untuJ.: ma.ksud dama.i seluruh dunia d1 ms.sa yang akan datang, tenna.suk pendekatan multilateral untuk menjamin penyediaan bahan bakar n.lklir dan teknik yang memadai untuk pengelolaan linbah nuklir ; (d) . pene-;mnnan dan sekuriti fisik dari bahan dan peralatan; (e). pertimbangaY\ mengenai kesehatan, keselamatan dan hidup yang berhubunvm dengan hal-hal tersebut diatas ;
lJngkungan
- 5(f) . penilaian terhadap peranan yang
d~pat
dilakukan oleh
tena.ga
nuklir dalam rencana energi na.sional ; dan (g). eksplorasi dan pengcnt>anp-,an swrber uranium.
2. Persetujuan 1n1 tidak mensyaratkan pengalihan seti ap ketcrangnn yang kedua ?ihak tidak diperkenankan untuk mengalihkannya.
3. Data terbatas tidak boleh dialihkan berda.sarkan Persetujuan ini . 4. Teknologi nuklir sensitif tldak boleh dialihkan berdasarkan Persetujuan ini kecual1 bila diatur dengan suatu arrandemen pada
Persetujuan
ini . Pasal 4 Penyerahan Bahan , Peralatan dan Komponcn 1. Bahan , peralatan dan komponen dapat diserahkan untuk penggunaan yang sesuai denefl!l Persetujuan ini .
Halaupun demikian fasilitas nuklir sensitif dan komponen kritis utama tidak akan diserahkar berdasarkan Persetujuan ini , kecuali bila diatur dengan suatu amandemen pada Persetujuan 1n1. 2 . Uranium diperkaya renclah dapat di:=:erahkan untuk
digunakan se-
baga1 bahan bakar dalam eksperlncn r•caktor dan c.J:.i1am r-cnktor, untuk koriVI:'£ si atau fabrikasi atau untuk tujuan lain serracaro itu yang dapat
disetujui
oleh kedua Pihak .
3. Bahan nukllr khusus selain uranium diperkaya rendah dan bahan yanfl dimaksud dalam ayat 6, apabila disetujui kedua Pihak , dapat diserahkan untuk penggunaan tertentu yang secara teknis dan ekonomis dibenarkan
atau yang dapat dibenarkan untuk penp;ent>angan dan peragaan daur bahan bakar rcaktor untuk terjaminnya energi dan tujuan pencegahan penyebaran . 4 . Jumlah bahan nuklir khusus yang diserahkan berdasarkan
Persetu-
juan ini , pada setiap saat tidak boleh melebihi jumlah yang disetujui
ke-
dua Pihak , yang dibutuhkan untuk maksud- maksud sebagai berikut : penge'UI1aal1 dalam eksperimen reaktor atau pengisian
bahan bakar reaktor,
pelaksanaan
yang efisien dan kontinu dari eksperimen reaktor atau pengpperasian reaktor semacam itu, dan pencapaian tujuan lain yang dapat disetujui oleh kedua Pihak .
Jika di Indonesia terdapat uranium dtperkaya tinggi
~lcbihi
- 6jumlah yang diperlulali setiap uranium diperkaya tinggi yang diserahkan berdasarkan Persetuj uan ini ( termasuk uranium diperkaya
telah diiradiasi) yang menyebabkan kelebihan ini .
t~
yang
Jika hak ini dilaksana-
kan , kedua Pihak akan membuat pengaturan komersial yang layak yang
tidal<
akan tcrikat pada sesuatu persetujuan lebih lanjut antara kedua Pihak
se-
perti yang telah ditentukan dalam' Pasal 5 dan 6.
5. Setiap uranium diperkaya tinggi
yan~
diserahkan sesuai
dengan
Persetujuan ini tldak boleh ada pada suatu tingkat perkayaan dalam isotop 235 yang melebihi tingkat yang disetujui kedua Pihak yanp.; pcrlu untuk
tu-
j uan yang tercantum dalam ayat 4.
6. Bahan nuklir khusus dalam j umlah keen dapat diserahkan
untuk digunakan sebagp.i contoh , standar, detektor , sasaran dan untuk tujuan lain yang disetujui kedua Pihak . Penyerahan sesuai dengpn
~at
ini tidal<
a-
kan terikat pada pent>atasan jumlah yang tersebut dalam ayat 4 .
7 . .1\rnerika Serikat al
dan
yang layak untuk menjamin kepastian tersedianya bahan bakar nuklir
untuk
Indonesia, tennasuk ekspor bahan nuklir rrenurut jadwal dan kemampuan
un-
tuk melaksanakan kewajiban ini selarm masa berlakunya Persetujuan ini . Pasal 5 Penyimpanan dan Penyerahan kepada pihak ketiPa 1 . Masing- masing Pihak menj amin bahwa plutonium a tau uranium (kecuali yang terkandung dalam bahan bakar yanF" diiradiasi) atau
233
uranium
diperkaya tinggi Yat1P' diserahkan ke dan berada di dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan 1n1, atau yang digunakan dalam, atau yang dihasilkan dari pemakaian setiap bahan atau peralatan yane; diserahkan ke dan
berada
di dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetu,;uan ini harus disimpan
hanya
da1am suatu fasilitas yang telah disetujui kedua Pihak terlebih dahulu.
2 . Masing-masing Pihak menjamin bahwa set.iap bahan, peralatan
dan
komponen yar.g diserahkan ke dan berada di dalam j urisdiksinya berdasarkan Persetujuan ini , dan setiap bahan nuklir khusus yang dihasilkan dari pcrmkaian setiap bahan tersebut atau peralatan tidak akan diserahkan
kepada
subyek hukurn yane; tidal< berwenang atau berada di luar wilayah jurisdiksi-
- 7nya kecuali apabila disetujui kedua Pihak . Pasal 6 Pemrosesan Ulang dan Pengayaan 1. Masing- ma.sing Pihak menjamin ba.hwa bahan yang diserahkan
dan berada
ji
ke
dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan ini dan bahan
yang digunakan dalam, atau yang dihasilkan darl perra.kaian setiap
bahan
a tau peralatan yang diserahkan ke dan berada di dalam j urisdiksinya be£ dasarkan Persetujuan ini tidak boleh diproses ulang kecuali apabila disetujui kedua Pihak. 2 . M=:l.sing- ma.sing Pihak menjamin bah\'la setiap plutonium,
uranium
233, uraniu11 diperkaya tinggi atau bahan sumber yang diradiasi atau bahan nuklir khusus yang diserahkan ke dan berada di dalam
j urisdiksir>.ya
berdasarkan Persetujuan ini, atau yang digunakan dalam, atau yang dihasilkan roolalui perra.kaian setiap bahan atau peralatan yang diserahkan ke dan berada di dalam j urisdiksinya berdasarkan Persetuj uan ini tidak boleh
diubah bentuk atau isinya selain dengp.n iradiasi atau iradiasi lanjutan , kecuali apabila disetujui kedua Pi.ha.k .
3. Mll>ing- ma.sing Pihak
menjamin bahwa uranium yang diserahkan ke
dan berada di dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan ini dan
ura-
nium yang dipakai dalam setiap peralatan yang dlscrahkan kc dan bcrada di dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan ini tidak boleh
diper-
kaya setelah penyerahan , kecuali apabila disetujui kedua Pihak . Pasal 7 Sekuriti Fisik l.
~ing-r.l'ising
Pihak menjamin bahwa sekuritl flsik yang merradai
akan dipertahankan terhadap setiap bahan dan peralatan yang dlserahkan
ke dan berada di dalam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan in.:. dan te!:_ hadap setiap bahan nuklir khusus yang digunakan dalam atau yang dihasillffin rmll'llu1 pP.~mkaian sP.tiap hahan Bt;:m pPrnlBt.l'ln yRne tl1sPl"l'lhkl'ln kP. nl'ln berada di da.lam jurisdiksinya berdasarkan Persetujuan ini.
- 82 . Pihak- pihak renyetujui tiru!;\
fisik
yang memadai sesuai dengan tingkat-tine~t tersebut . Usaha- usaha 1n1 akan renberikan perlindungan yang sekurang-kuranPJlYa setara dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen
IAEA INFCIRC/225/
Revisj on 1 tentang perlinch.mgpn fisik bagi bahan nuklir , a tau dalam tiap re'Tlsl darl dokumen tersebut yang disetujui oleh kcdua Pihak.
3. Peninjauan kembali
dan konsultasi mengenai memadai atau tidal{-
nya usaha- usaha sekuriti fisik
yan~
dipertahankan sesuai dengan pasal ini
dapat diadakan oleh kedua Pihak secara berkala dan tilama.na sala.h sa.tu Pihak berpendapat bahwa revisi itu diperlukan ~mtuk mcmpcrtahankan sekuri ti fisik yang mermdai .
4 • Masinp',-rmsing Pihak akan menunj uk badan atau instansi
yane; berwenane; yane; rempunyai tanggung ja\'lab untuk menjamin dapat dipenuhinya tingl
Pasal lnl . Vfasing- masing Pihak jugp. akan mcnW'ljuk terrpat kontak badan nasionalnya
~mtuk
bekerja sana dalam hal pengpngkutan ke luar ne-
geri dan hal-hal lain yang menjadi
5. Ketentuan Pasal renghindari hanbatan,
dalam
kepentin~
bersama.
ini a.kan dllaksanakan sederaikian rupa sehingga
pen~mdaan
atau campur tangan yang tidal< sernestinya
dalam kegiatan nuklir kedua. Pihak dan agar sej alan dengan praktek pen~lolaan yang disyaratkan bagi pelaksanaan program nuklir mereka secara ekonomis dan aman. Pasal 8 Penggunaannya tidak untuk peledak atau militer r·lasing- masing Pihak menjamin bahwa bahan, peralatan atau
korrpo-
nen yanp; diserahkan ke dan berada di dalam jur:!.:::diksinya berdasarkan Persetujuan 1ni dan ba.han yang digunakan dalarn, atau dihasilkan relalui pemaka.Hu 1 ba1an, peralatan atau konponen yane; discrahkan ke dan berada di dalam j urisdiksinya berdasarkan Persetuj uan ini tidak akan dir;unakan un-
- 9tuk setiap alat pelcdak nuklir, untuk rlset atau
pe~mbangan
setiap alat
peledak nuklir, atau untuk tujuan militcr. Pasal 9 Penga.nanan 1. Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini memerlukan adanya
pelak-
sanaan pengamanan IJ\Ef\ terhadap semua kefiatan nuklir dalam wilayah hukum Indonesia, di bawah jurisdiksinya atau yang dilaksanakan dalam penga\'lasannya d1 rmnapun juga. Pelaksanaan darl suatu persetujuan pengamanan sesuai dengan Pasal III ( 4) dari NPI' harus dianggpp memenuhi persyaratan yang tercantum dalam kalimat eli atas . 2 . Bahan yang diserahkan kepada Indonesia berdasarkan
Persetujuan
ini dan setiap bahan sumber tenaga atom atau bahan nuklir khusus yang di-
gunakan dalam atau dihasilkan melalui pemakaian bahan, peralatan atau ko~ ponen yang diserahkan harus dikenakan pen~ sesuai dengan Persetujuan antara I:1donesi.a dan IAEA untuk pclaksanaan pengarranan yang berkaitan de~
NPI' .
3.
A~ila
Indonesia atau Amerika Serikat menyadari adanya keada-
an yang memnjukkan bah>va IAEA karena suatu alasan tidak atau tidak alran melaksanaka"l pene,-amanan sesuai dengan persetujuan yang ditentukan dala.!T' ayat 2, salah satu Pihak akan merrberitahukan kepada Pihak yang lain dan untuk menjamin kontinuitas pengamanan yanp- efektif, kedua Pihak harus s~ gera rrengadakan pengp.turan ya.ne; scsuai denr;an prinsip dan prosedur pengamanan IAEA dan dengan lingkup yang disyaratkan oleh ayat tersebut
dan
yang memberikan j aminan yang setaraf der18jm j aminan yang dimaksudkan oleh
sistem yang digantik.annya. 4 . Masing-masing Piha.k menjamin akan melakukan usaha.- usaha diperlukan untuk memelihara dan mempermudah pelaksanaan pengamanan
yang
yang
eli tentukan dalam Pasal ini .
5.
~1as1ng-masing
pembukuan dan
pen~wasan
Pihak akan
me~
dan memelihara suatu sistem
atas semua bahan yang diserahkan bcrdnsarkan
P~
setuj uan in! dan setiap bahan yana digunakan dalam atau dihasilkan melalui pemakaian bahan , peralatan at au komponcn yang diserahkan , yang prosedurnya harus sebanding dengpn prosedur yang tercantum dalam dokumen IAEI\ INFCIRC/153 (corrected) atau dalam setiap perobahan dari dokumen terscbut
- 10yang disetujul oleh kedua Pihak .
6. Atas permintaan salah satu Pihak, Pihak yang lain akan mclaporkan atau mengizinkan IAEA untuk melaporkan kepada Pihak yang meminta ten-
tang keadaan dar1 semua bahan yang diatur oleh Persetujuan ini.
7. Ketcntuan-ketentuan
dar1 Pasal ini akan dilaksanakan sedemikian
rupa untuk mcn¢11ndarkan harrbatan , penundaan a tau campur ta.ngp.n yang tidak semestinya dalam kegiatan nuklir kedua Pihak dan agar sej alan clengan praktek pengelolaan yang disyaratkan bagi pelaksanaan program nuklir mereka secara ekonomis dan aman.
Ii
Pasal 10 Pengp.wasan ganda oleh penyedia Jika suatu persetujuan antara salah satu pihak deng:m negara lain atau dengan suatu kelompok negara, memberikan kepada negpra atau kelompok negp.ra tersebut hak yang sama seperti yang tcrcantum dalam pasal 5, 6 dan
7 berkenaan dengan bahan , alat dan komponen yang tercakup dalam
persetuj~
an ini, rraka atas permintaan salah satu pihak, kedua Pihak dapat menyetujui bahwa pelaksanaan hak- ha.k tersebut akan dila.kukan oleh negpra
lain
atau f.elompok negara lain yang dimaksud . Pasal 11 Penghentian Kerjasama L
Jika salah satu pihak sewaktu-1t1aktu sesudah berlakU1Ya
Perse-
juan ini :
a . tidak merra.tuhi ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, a tau 9,
a tau
b . rrengakhiri , ment>atalkan atau rrelanggar su<"'tu persetujuan pengar;anan dengan IAEII., rra.ka pihak Yarl8 lain akan memperol""h hak untuk menghentikan kcrjasama lebih lanjut berdasarkan Persetujuan ini dan bcrhak untuk merninta kembali semua bahan, alat dan komponen yang telah diserahkan berdasarkan persetujuan ini dan tiap bahan nul
a.Ka11
mcmperolch hak
- 11 -
3. Jika sa1al1 satu pihak me1aksanakan ha.knya berdasarkan pasa1
1ni
untuk meminta kembali setiap bahan, alat atau komponen, rraka setelah pemindahan dar1 wilayah p1hak yang lain, ia harus membayar kemba.li kepada pihak yang lain harga pasaran yang layak dari bahan, alat a tau
ko~nen
tersebut .
Apabila hak 1ni dilaksanakan, kcdua Pihak akan meni:luat pene;aturan yang; 1ayak yang mungkin diperlukan, yang tidal< akan terikat pacta sesuatu persetujuan 1ebih lanjut antara kedua Piha.k seperti yang te1al1 ditentukan pasa1
dalam
5 dan 6. Pasal 12 Berakhirnya Persetu.juan terdahulu l. Persetujuan Kerjasama antara Pemer1ntal1 Republik Indonesia
dan
Pemerintah 1\ncriko.Scrikat tentang Penggunaan Tenaga Atom Untuk Maksud maksud Damai, yang ditanda tangani 8 Junl 1960, sebagpima.na te1al1 dia.rmndir, akan berakhlr pada tanggal Persetujuan ini mu1ai berlaku. 2 . Kerjasana yang telah dimulai berdasarkan Persetujuan yang
ter-
dahulu akan terus berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini . Kete:1tuan Persetujuan 1ni akan ber1aku untuk bahan dan alat tercantum dalam Persetujuan' terdahulu.
yang
Pasa1 13 Konsultasi dan Pcrlindungan Lingkungan Hidup l. Kedua Pihak berusaha untuk berkonsultasi atas permintaan
salah
satu pihak ~entang penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan 1ni dan pengembangp.n kerjasama 1eb1h lanjut di bidang penggunaan tenaga nuklir untuk ~ sud- rra.ksud danai . Apabila tirrtlul pel"bedaan pendapat antara kedua Pihak te!!_ t<.>.ng penafsL""an atau pelaksanaan Persetujuan ini , kedua Pihak akan berkonsultasl dengan tuj uan untuk mencari pcnyc1csalan secara bersahabat . 2 . Kedua Plhak akan berkonsulLasi, berkenaan dengan kegiatan-kegia~. an berdasarkan Persetuj aun ini, untuk mengidentifikasi akibat yang meny;mglmt 11 nglmne;;:m hi t'lup i nte-rnasional yane timbul dari kegiatan- kegiatan
tersebut dan a.kan bekerjasana dalam hal melindungi lingkungan hidup internasional da.ri kontruninasi radioaktif, k1m1a dan termal yang tirrbul dari
- 12 -
keg!.atan penggunaan nuklir yang bersifat damai berdasarkan Perset.ujuan ini dan masa1ah- masa1ah kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan itu. Pasa1 14 Mulai Berla!runya Persctujuan dan Janrr,ka waktu
l. Masing- rnaslng Pihak harus rneni)erikan kepada Pihak lain perrberi-
tahuan tertulis tentang telah dlpenuhinya persyaraian perundang- undanga.n bagi. ber1akunya Persetujuan ini . Persetujuan ini rm.1lai ber1aku pada tanggal perrberitahuan yang terakhir dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun . Jangka waktu in1 dapat diperpanjang dengan suatu jangka waktu menurut kesepakatan kedua Pihak sesuai jenszp.n peraturan perundang- undangan masine;-masing. 2. vJa1aupun terjadi suatu penangguhan, perm.ltusan atau r..en~iran Persetujuan atau setiap kerjasama yang tirrbul dari padanya karena suatu alasan , maka pasal- pasa1 5, 6, 7, 8 , 9 dan 11 akan tetap berlaku selama setiap bahan , alat atau komponen yang diatur oleh pasal- pasal tersebut t~ tap berada Ji w11ayah Pihak ya:nrr bersangkutan atau berada di dalam jurisdiksi atau pengawasannya di rmnapun , atau sampai suatu waktu yang disepakati kedua Pihak bahwa bahan, alat atau komponen tersebut tidak berguna untuk suatu
ke~atan
nuklir di11hat dari sep;l.
1agi
pen~ .
SEBAGAI BUKTI, persetujuan ini telah ditandatangani o1eh waki1- wakil berkuasa penuh dari kedua Perrerintah . DIDUAT di Washington , D. c. pada tane.J';l1 30 Juni 1980 da1am rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inge;ris , yang kedua-duanya mempunyai kekuatan yang sama .
UNTUK PEMERINTAH REFUBLIK INIXlNESIA ,
Signed
UNI'UK PEMERIN'J'AH
AMERIKA SERIKAT,
Signed
T.ABEL
KATEGORI BAHAN BAKAR NUKr..TI1
================================================================================================================,========== 3ahan
Bentuk
Kategori II
I
1 . Plutonium a , f ,
Tidak diiradiasi b
' 2 kg atau lebih
III
Kurang dari 2 kg tetapi
'
500 gram atau
lebih 500 gram
' kurang c
Kurang dari 5
' l kg atau kurang c
Tidak d.iiradiasi b
2 . Uranium - 235d
- Uranium diperkaya dengan
' 5 kg atau lebih
20% 235 U atau lebih
'
' - Uranium diperkaya dengan 10% 235u tetapi kurang dari 20%
kg tetapi
1ebih dari 1 kg.
' 10 kg atau 1ebih
- Uranium diperkaya dengan pengayaan di atas kadar 235 u
' Kurang dari 10 kgc
' 10 kg atau lebih
yang terdapat di alam, tetapi ' kurang dari 10% 235 u. 3 . Uranium - 233
Tidak diiradiasi
'
' 2 kg atau 1ebih
Kurang dari 2 kg tetapi
' 500 gram atau kurangc
1ebih dari 500 gram
=======================================:=======================================-~=============·============================
a . Senrua p1t:tonium kecuali plutonium dengan kadar isotop lebih da""i 30% dalarn plutonium 238 . b . Bahan tidak diiradiasi dalam reaktor atau bahan diiradiasi dalam reaktor tetapi dengm tingkat radiasi sama deng:m atau kurang dari 100 rad/jam pada jarak 1 meter dari bahan tan;:>a peP..ahan radiasi.
- 2 -
c . Kurang dari kuantitas yang berarti secara radiologi harus dike(:ualikan . d . Uranit.UT: ala'Tl, uranium susut kadar dan thorium serta jumlah uranium yang diperkaya kurang dari 10% yang tidak rrasuk dalam Kategorl III ha!'WS dilindungl. sesua1 dengan praktek r.anajenen yang baD<. e . Bahan bakar yang telah d.i.iradiasi ha.rus dilindungl. sebaEJll Kategori I , II atau III bergantung pada Kategori dari
bahan
bakar setelum dipakai . Akan tetapi bahan bakar yang kalau dilfrl.at dari kandun.g;an baha'1 dapat- belahnya sebelum dii ra.diasi ternasuk sebagpi Kategori I atau II, Kategorinya hanya diturunkan satu tingkat , bila tingkat radiasi bahan bakar melebihi 100 rad/jam pada j arak 1 neter tanpa penahanal1 radiasi . f . Instansi Yang Ben1enang suatu negara ha.T'US menentukan bila terdapat ancaman yang tepercaya terhadap penyebaran plutonium
dengan
itikad buruk.
Ke:rudian !-:egp.-ra harus melaksanakan persyaratan perlindl.ll'lg311 fisik untuk bahan bakar nuklir Ka.tegori I , II atau III, sesuai ya·1c diperlukan, dan tanpa re:rperhatikan jlJ'lllah plutoniurr. yang diperinci untuk tiap Kategori , terha.dap isotop plutoniurr dalam jumlah da'1 bentuk yang ditentukan oleh 1\e@ra. bera.da dalam ruang lingkup ancaman terhadap penyebaran tersebut .
LAMPIRAN
Sesuai de~ pasal 7 ayat 2, tingkat yang disetujul bagi sekuriti fisik yang :lijamin oleh instansi yane: bel"'l1enang untuk pemakaian, penyimpanan dan
dari bahan-bahan yang tercantum dalam tabel terlampir akan meliputi sekurang- kurangnya ciri- ciri perlindungan sebagai berpe~gkUtan
ikut : Kategori III . Pcmakaian dan penyimpanan d1 dalam suatu daerah d1 mana akses diawasi . Pengangkutan dengan perlakuan- perlakuan khusus termasuk peneatt.II'a!:!. pengaturan yang terlebih dahulu dilakukan antara pengirim, penerina dan pengangkut, dan persetujuan yang terlebih dahulu dari badan- badan yang tunduk pada j urisdiksi dan peraturan negara penyedia dan negfU'a penerirra, berturut- turut dalam hal pengangkutan intcrnasional dengan menetapkan waktu, tempat dan prosedur tentang pengalihan tane;gung jawab pen~gkutan . Kategori II . Pemakaian dan penyimpanan d1 dalam daerah yang dilindun,Y. di mana akses diawasi , yaltu suatu daerah dalam pengrumtan terus menerus oleh penjae;a-penjae;a atau alat elektronik, dikelilingi dengm penghalane;- penghalang fisi:<: dengpn jumlah jalan nasuk yang terbatas dengan yang
~remadal.,
penf:P.1'1asan
a tau suatu daerah dengan tinp:J
yang
setara . dengan perlakuan-perlakuan khusus termasuk pengaturCI!!. perlgfituran yan[" terlebih dahulu dilakukan antara pengiri.m, penerima dan Pe~utan
pengangkut,
dan persetujuan yang terlebih dahulu dari badan-badan
yang
tunduk pada jurisdiksi dan peraturan ne~ penyedia dan negara per.er:im, berturut- turut dalam hal pengangkutan internasional , den~ ~renetapkan waktu, tempat dan prosedur tentang pengalihan tanggung jawab pengangkutan . Kategori I. Bahan dari kategori in1 harus dlllndungi dengan sistem yang
mem-
punyai keandalan tinggi terhadap penegunaan yang tidal< sah sebagai berikut : Penggunaan dan penyimpanan d1 dalam daerah dengan perlindunganyang ketat yaitu dacrah perlindungpn seperti ditetapkan untuk kategpri II yang aksesnya ter'batas pada orang-orang yang telah dipastikan ketepercayaannya dan yang diamati oleh penjaga yang selalu berhubu.ngpn erat denefi!l satuan
tanggap keamanan yang memadai .
- 2 -
Tirrla.kan-tindakan khusus dalam hubW18(m ini harus ditujulam pada pendeteksian dan pencegphan terjadinya suatu serangan, ma.suknya ora11g secara tidak sah atau pemindahan bahan secara ti dak sah .
Di samping pengangkutan dengan perlakuan khusus seperti
tersebut pengamatan secara terus menerus oleh satuan- satuan pengawal dengan kondisi yang dapat menjam1n hubungan yang erat dengan satuan tang>.:;ap keamanan yang memadai . di atas W1tuk pengpngkutan bahan kategori II dan III perlu
-
i
KESEPAKATAN MENGENAI BEEERAPA HAT
Selama. berlangsungnya
pe~
I
mengenai Persetujuan
Kerjasarra
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerlntah Amerlka SerJkattentang Penc;gunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud- Imksud Danai (untuk selanjutnya dis~ but "Persetujuan") yang ditandatane;ani pada hari 1n1, telah tercapai
pe-
ngertian bersarra , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada Persetuj uan , sebagai berikut : Cakupan Persetuj uan Bahan , peralatan dan komponen- komponcn yang diserahkan dari wilayah P1hak yang satu ke wilayah Pihak yang lain untuk tujuan darra.i , baik secara
langsung atau melalui suatu negara ketiga, hanya akan dianggap telah diserahkan berdasarkan Persetujuan ini setelah ada konfirmasi dari instansi pemerintah yang berwena.ng dari Pihak penerirre. kepada instansi pemerintah yanr; bei\'lena.ng dar1 P1hak penyedia, bahwa bahan, peralatan dan komponen tersebut tunduk pada Persetujuan ini . Untuk pelaksanaan hak- hak yang diperinci dalam pasal-pasal 5, 6, dan 7 berkenaan dengan bahan nuklir khusus yang dihasilkan melalui pe'""lgounaan bahan yang diserahkan berdasarkan Persetujuan in1 dan tidak dipergu-
nakan dalam atau dihasilkan melalui pengguna.an peralatan yang diserahkan berdasarkan Persetujuan, dalam praktek hak- hak tersebut akan diterapkan pada bap-;tan bahan nuklir khusus yang dihasilkan yanP; ~rupakan perbandingan dari bahan yang diserahkan yang digunakan dalam produksi bahan nuklir khusus tersebut ternadap j umlah keseluruhan bahan yanp; dipergunakan , dan
dernil
akan dlizinkan untuk melakukan kegi.atan- kegi.at;an yang tersebut di bawah ini kecuali jika Amerika Serikat menyetujui bahwa kebutuhan untuk melakukan kegiatan-keg:.atan tersebut telah dipenuhi dengan diterapkannya
pen~
IAEA sesua: dengpn pet1€fituran tersebut dalam pasal 9 ayat 3 : ( l) . menilai kerrball secepatnya disain dari peralatan yang diserahkan berdasarkan Persetujuan , atau disain dari setiap fasilitas yang akan menggunaka.n, memfa.brikasi, rrenproses a tau meny:impan setiap bahan yang diserahkan atau setiap bahan nuklir
..
khusus
- 2 -
yang digunakan di dalam atau dihasilkan
~lalui
penr;gunaan ba-
han atau peralatan tersebut . ( 2) . rrensyaratkan perawatan dan
pe~daan
catatan dan laporan yang
bersangkutan dengan tmksud rrembantu rrenjamin adanya pencatatan bahan yang diserahkan bcrdasarkan Persetujuan dan setiap bahan surrber tenaga atom atau bahan nuklir khusus yanp: digunakan didalam atau dihasilkan rrelalui penggunaan bahan pcralatan atau komponen yang dikirimkan tersebut , dan
(3; . menunjuk petugas- petugas , setelah berkonsultasi dengan Indonesia , yang akan rrempunyai akses ke semua te~at dan data yang diperlukan untuk pe~itungan bahan termaksud dalam ayat (2) , untuk memeriksa setiap peralatan atau fasilitas yang tersebut dalam ayat (1) , dan untuk memasang alat- alat dan rnerrbuat pe~ kuran tersendiri yang diperlukan untuk
menf'j1itun~
bahan terse-
but . Petugps- petugas tersebut akan disertai ol eh pctueas- petugas yang ditunjuk oleh Indonesia. Berkenaan dengpn pasal 9, tela.h ditetapkan bahwa keterangan disain yang berkaitan dengan pengpmanan untuk peralatan baru atau fasilitas di mana peng;:unanan diper1ukan berdasarkan Persetujuan, akan diserahkan IAEA dalam waktu yang tepat atas permintaannya.
kepada
Pengaturan Peralihan Berkenaan dene;an pasa1 7 ayat 1 dan 2 'llalaupun sebagian besar fasilltas di Amerika Serikat rrenppdakan perlindun!lP!l fisik yang: scbanding dengan yane ditetapkan untuk bahan- bahan yang diklasifikasikan sebagai kate!l;£ ri II dan III di dalam tabe1 terlampir pada Lampiran , peraturan di Amerika Serikat yang berkenaan dengan perllndune;an fisik dari bahan-bahan tersebut tidal< rrensyaratkan pelaksanaannya hlngga Juli 198o . Jika calon penerima bahan dari kateb"'ri II dan III yang diser-clhkan
sesuai
dengan Persetu,juan tidal< me1akukan per1indungpn fisik yang sekurang-kurangnya sebandinr- dengan yang tercantum da1am INFCIRC/225/Revislon 1, Amer•ika Ser ikat akan rrcmberitahukan hal tersebut kepada Indonesia sebe1um pengp.palan dari bahan tersebut dan akan mencari penr.;aturan sernentara Kcdu.::t Piho.lr •
y~
memuaskan
- 3Berkenaan denRPJ1 pasal 12 ayat- 2 dengf'}.n maksud untuk memudahkan penerapan dari ketentuan- ketentuan Persetujuan, kedua Pihak akan
menyusun
suatu daf'tar dar1 bahan dan peralatan yanp- dimaksud .
UNlUK PEl>1ERINTAH REPUBLIK INOONESIA
UNIUK PEY.ERINI'AH AMERIKA SERIKA':"
Signed
Signed
AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF TRE UNITED S'I'ATES OF AMERICA CONCERNING PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America, Mindful that both Indonesia and the United States are Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons (hereinafte r referred to as "NPT " ) and desire to promote universal adherence to the NPT ; Reaffirming their commitment to ensuring that the international development and use of nuclear eneray for peaceful purposes are carried out under arrangements which will to the maximurr possible extent further the objectives of the NPT; Affirmina their support of the objectives of the International Atomic Enerqy Aqency (hereinafter referred to as "IAEA"); Considering their cooperation in the development, use and control of peaceful uses of nuclear energy pursuant to the Agreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning Civil Uses of Atomic Energy , signed June 8 , 1960, as amended ; Desiring to continue and expand their cooperation in this field; and Mindful that peaceful nuclear activities must be undertaken with a view to protectina the international environment from radioactive , chemical and thermal contamination ; Have aqreed as follows:
Article l Scope of Cooperation 1.
Indonesia and the United States shall cooperate in
the use of nuclear energy for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Agreement and ther applicable treaties, national laws, regulations and license requirements. 2.
Transfers of information, material, equipment and
components under this Agreement may be undertaken directly between the Parties or through authorized persons.
Such
transfers shall be subject to this Agreement and to such additional terms and conditions as may be agreed by the Parties. Article 2 Definitions For the purposes of this Agreement: (a)
"byproduct material" means any radio-
active material (except special nuclear material) yielded in or made radioactive by exposure to the radiation incident to the process of producing or utilizing special nuclear material; (b)
"component" means a component part of
equipment or other item, so designated by agreement of the Parties; (c)
"equipment" means any reactor other
than one desiqned or used primarily for the formation of plutonium or uranium 233, or any other item so desiqnated by agreement of the
Parties;
(d)
"high enriched uranium" means uranium
enriched to twenty (20) percent or greater in
the isotope 235; (e)
"low enriched uranium" means uranium
enriched to less than twenty (20) percent in the isotope 235; (f)
"major critical component" means any
part or group of parts essential to the operation of a sensitive nuclear facility ; (q)
"material" means source material,
special nuclear material or byproduct material, radioisotopes other than byproduct material, moderator material, or any other such substance so designated by agreement of the Parties; (h)
"moderator material" means heavv
water, or graphite or beryllium of a purity suitable for use in a reactor to slow down hiqh velocity neutrons and increase the likelihood of further fission, or any other such material so designated by agreement of the Parties; (i)
"Parties" means the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the United States of America; (j)
"peaceful purposes" include the use of
information, material, equipment and components in such fields as research , power generation, medicine, agriculture and industry but do not include use in, research on or development of any nuclear explosive device , or any military purpose;
(k)
"person " means any individual or any
entity subject to the jurisdiction of either Party but does not include the Parties to this Aareeme nt; (1)
"previous Agreement " means the Agree-
ment for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning Civil Uses of Atomic Energy , signed June 8 , 1960, as amended; (m)
"reactor" means any apparatus, other
than a nuclear weapon or other nuclear explosive device , in which a self-sustaining fission chain reaction is maintained by utilizing uranium , plutonium or thorium, or any combination thereof ; (n)
"restricted data" means all data
concerning (1) design , manufacture or utilization of nuclear weapons , (2) the production of special nuclear material , or (3) the use of special nuclear material in the production of energy , but shall not include data of a Party which it has declassified or removed from the category of restricted data; (o)
"sensitive nuclear facility " means any
facility designed or used primarily for uranium enrichment , reprocessing of nuclear fuel , heavy water production , or fabrication of nuclear fuel containina plutonium ;
(p)
"sensitive nuclear technology" means
any information (including information incorporated in equipment or an important component) which is not in the public domain and which is important to the design, construction, fabrication, operation or maintenance of any sensitive nuclear facility, or other such information which may be so designated by agreement of the Parties; (q)
"source material" means (1) uranium,
thorium, or any other material so designated by agreement of the Parties, or (2) ores containing one or more of the foregoing materials in such concentration as the Parties may agree from time to time; (r)
"special nuclear rna teri al" means ( 1)
plutonium, uranium 233, or uranium enriched in the isotope 235, or (2) any other material so desiqnated by agreement of the Parties . Article 3 Transfer of Information 1.
Information concerning the use of nuclear energy for
peaceful purposes may be transferred.
Fields which may be
covered include, but shall not be limited to, the following: (a)
development , design, construction,
operation, maintenance and use of reactors and reactor experiments;
(b)
the use of material in physical and
biological research, medicine, agriculture and industry ; (c)
fuel cycle studies of ways to meet
future worldwide civil nuclear needs, including multilateral approaches to guaranteeing nuclear fuel supply and appropriate techniques for management of nuclear wastes ; (d)
safeguards and physical security of
material and equipment7 (e)
health, safety and environmental
considerations related to the foregoing ; (f)
assessing the role nuclear power may
play in national energy plans7 and (g)
exploration for and development of
uranium resources . 2.
This Agreement does not require the transfer of any
information which the Parties are not permitted to transfer. 3.
Restricted data shall not be transferred under this
Aqreement. 4,
Sensitive nuclear technology shall not be trans-
ferred under this Agreement unless provided by an amendment to this Aqreement.
Article 4 Transfer of Material, Equipment and Components 1.
Material , equipment and components may be trans-
ferred for applications consistent with this Agreement. However, sensitive nuclear facilities and major critical components shall not be transferred under this Agreement unless provided by an amendment to this Agreement . 2.
Low enriched uranium may be transferred for use as
fuel in reactor experiments and in reactors, for conversion or fabrication, or for such other purposes as may be agreed by the Parties. 3.
Special nuclear material other than low enriched
uranium and material contemplated under paragraph 6 may, if the Parties aqree, be transferred for specified applications whPrP technically and economically justified or where justified for the development and demonstration of reactor fuel cycles to meet energy security and non-proliferation objectives. 4.
The quantity of special nuclear material trans-
ferred under this Agreement shall not at any time be in excess of the quantity the Parties agree is necessary for any of the followinq purposes:
use in reactor experiments or the loading
of reactors, the efficient and continuous conduct of such reactor experiments or operation of such reactors, and the accomplishment of other purposes as may be agreed by the Parties.
If high enriched uranium in excess of the quantity
required for these purposes exists in Indonesia, the United States shall have the riaht to reauire the return of any high
enriched uranium transferred pursuant to this Aqreement (including irradiated high enriched uranjum) which contributes to this excess.
If this riqht is exercised, the Parties shall
make appropriate commercial arrangements which shall not be subject to any further agreement between the Parties as otherwise contemplated under Articles 5 and 6. 5.
Any high enriched uranium transferred pursuant to
this Agreement shall not be at a level of enrichment in the isotope 235 in excess of levels to which the Parties agree are necessary for the purposes described in paragraph 4. 6.
Small quantities of special nuclear material may be
transferred for use as samples, standards, detectors, targets and for such other purposes as the Parties may aqree . Transfers pursuant to this paragraph shall not be subject to the quantity limitations in paragraph 4.
7.
The United States shall take such actions as neces-
sary and feasible to ensure a reliable supply of nuclear fuel to Indonesia, including the export of nuclear material on a timely basis and the availability of the capacity to carry out this undertaking during the period of this Aqreement. Article 5 Storage and Retransfers 1.
Each Party guarantees that any plutonium or uranium
233 (except as contained in irradiated fuel elements) or high enriched uranium transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Aoreement or used in or produced through the use of any material or equipment transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement shall be stored only in a facility that has been agreed to in advance by the Parties.
2.
Each Party guarantees that any material, eauipment
or components transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement and any special nuclear material produc ed through the use of any such material or eguipment shall not be transferred to unauthorized persons or , unless the Parties agree , beyond its territorial jurisdiction. Article 6 Reprocessing and Enrichment 1.
Each Party guarantees that material transferred to
and under its iurisdiction pursuant to this Agreement and material used in or produced through the use of any material or equipment transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement shall not be reprocessed unless the Parties aqree . 2.
Each Party guarantees that any plutonium , uranium
233 , high enriched uranium or irradiated source or special nuclear material transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement or used in or produced through the use of any material or equipment transferred to and under its iurisdiction pursuant to this Agreement shall not be altered in form or content, except by irradiation or further irradiation, unless the Parties agree . 3.
Each Party guarantees that uranium transferred to
and under its jurisdiction pursuant to this Aoreement and uranium used in any eauipment transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement shall not be enriched after transfer unless the Parties aoree .
Article 7 Physical Security 1.
Each Party guarantees that adequate physical
security shall be maintained with respect to any material and eouipment transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Aqreement and with respect to any special nuclear material used in or produced through the use of any material or equipment transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Aqreement. 2.
The Parties agree to the levels for the application
of physical security set forth in the Annex, which levels may be modified by mutual consent of the Parties.
The Parties
shall maintain adequate physical security measures in accordancc with cuch levels.
These measures shall as a minimum
provide protection comparable to the recommendations set forth in IAEA document INFCIRC/225/Revision 1 concerning the physical protection of nuclear material, or in any revision of that document agreed to by the Parties . 3.
The adequacy of physical security measures main-
tained pursuant to this Article shall be subject Lo review and consultation by the Parties periodically and whenever either Party is of the view that revised measurP.S may be required to maintain adequate physical security .
4.
Each Party shall identify those agencies or authori-
ties having responsibility for ensuring that levels of physical security are adequately met and havinq responsibility for coordinating response and recovery operations in the event of unauthorized use or handling of material subject to this Article .
Each Party shall also desiqnate points of contact
within its national authorities to cooperate on matters of out-of-countrv transportation and other matters of mutual concern. 5.
The provisions of this Article shall be implemented
in such a manner as to avoid hampering, delay or undue interterence in the Parties ' nuclear activities and so as to be consistent with prudent management practices required for the economic and safe conduct of their nuclear programs . Article 8 No Explosive or Military Application Each Party guarantees that no material, equipment or component transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement and no material used in or produced through the use of any material , equipment or components transferred to and under its jurisdiction pursuant to this Agreement shall be used for any nuclear explosive device, for research on or development of any nuclear explosive device, or for any military purpose .
A-cticle 9
Safeguards 1.
Cooperation under this Agreement shall require the
application of IAEA safeguards with respect to all nuclear activities within the territory of Indonesia , under its jurisdiction or carried out under its control anywhere . Implementation of a safeguards agreement pursuant to Article I I I ( 4) of the NPT shall be considered to fulfill the require ment stated in the foreqoing sentence . 2.
Material transferred to Indonesia pursuant to this
Agreement and any source or special nuclear material used in or produced through the use of any material, equipment or components so transferred shall be subject to safeguards in accordance with the Aqreeme nt between Indonesia and the IAEA for the application of safequards in connection with the NPT . 3.
If Indonesia or the United States becomes aware of
circumstances which demonstrate that the IAEA for any reason is not or will not be applying safeguards in accordance with the agreement as provided for in paragraph 2, the Party shall inform the other and , to ensure effective continuity of safequards , the Parties shall immediately enter into arrangements which conform with IAEA safeguards principles and procedures and with the coverage required by that paragraph and which provide assurance equivalent to that intended to be secured by the system they replace . 4.
Each Party guarantees it shall take such measures
as are necessary to maintain and facilitate the application of safeguards provided for under this Art- irlP .
5.
Each Party shall establish and maintain a system of
accounting for and control of all material transferred pursuant to this Aqreement and any material used in or produced through the use of any mater ial , equipment or components so tranferred , the procedures of which shall be comparable to those set forth in
I~EA
document INFCIRC/153 (corrected) , or in any revision of
that document agreed to by the Parties. 6.
Upon the request of either Party, the other Party
shall report or permit the IAEA to report to the requesting Party on the status of all inventories of any materials subject to this Agreement . 7.
The provis i ons of this Article shall be implemented
in such a manner as to avoid hampering, delay or undue interference in the Parties ' nuclear activities and so as to be consistent with prudent rna.naqement practices required for the economic and safe conduct of their nuclear programs . Article 10 Multiple Supplier Controls If an agreement between either Party and another nation or group of nations provides such other nation or group of nations rights equivalent to any or all of those set forth under Articles S , 6 , or 7 with respect to material , equipment or components subject to this Agreement , the Parties may, upon the request of either of them , aqree that the implementation of any such rights will be accomplished bv such other nation or qroup of nations .
Article 11 Cessation of Cooperation 1.
If either Party at any time following entry into
force of this Aqreement (a) does not comply with the provisions of Articles 5 , 6, 7, 8, or 9 , or (b) terminates , abrogates or materially violates a safeguards agreement with the IAEA , the other Party shall have the rights to cease further cooperation under this Agreement and to require the return of any material , equipment and components transferred under this Agreement and any special nuclear material produced through their use . 2.
If Indonesia at any time following entry into force
of this Aqreement detonates a nuclear explosive device , the United States shall have the same rights as specified in paragraph 1 . 3.
If either Party exercises its riqhts under this
Article to require the return of any material , equipment or components , it shall , after removal from the territory of the other Party , reimburse the other Party for the fair market value of such material , equipment or components .
In the
event this right is exercised, the Parties shall make such other appropriate arrangements as may be required which shall not be subject to any further agreement between the Parties as otherwise contemplated under Articles S and 6 .
Article 12 Previous Agreement Terminated 1.
The Agreement for Cooperation between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Concerning Civil Uses of Atomic Energy siqned June 8, 1960, as amended, shall terminate on the date this Aqreement enters into force. 2.
Cooperation initiated under the previous Agreement
shall continue in accordance with the provisions of this Agreement.
The provisions of this Agreement shall apply to
material and equipment subject to the previous Agreement. Article 13 Consultations and Environmental Protection l.
The Parties undertake to consult at the request of
either Party regarding the interpretation or implementation of this Aqreement and the development of further cooperation in the field of peaceful uses of nuclear energy.
If differ-
ences arise between the Parties concerning interpretation or implementation of this Agreement , the Parties shall consult with a view to resolving them amicably. 2.
The Parties shall consult, with regard to activi -
ties under this Agreement, to identify the international environmental implications arising from such activities and shall cooperate in protecting the international environment from radioactive, chemical or thermal contamination arising from peaceful nuclear activities under this Agreement and in related matters of health and safety .
Article 14 Entry into Force and Duration 1.
Each Party shall provide the other Party with
written notification that it has complied with its legal requirements for entry into force of this Aqreement .
This
Aqreement shall enter into force on the date of the latter notification and shall remain in force for a period of ten (10} years.
This term may be extended for such additional
periods as may be aqreed between the Parties in accordance with treir legal requirements . 2.
Notwithstanding the suspension, termination or
expiration of this Agreement or any cooperation hereunder for any reason , Articles 5, 6, 7, 8 , 9 , and 11 shal l continue in effect so long as any material , equipment or components subject to these Articles remains in the territory of the narty concerned or under its jurisdiction or control anywhere , or until such time as the Parties aqree that such material, equipment or components are no longer useable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned being duly authorized by their respective governments , have signed this Agreement. DONE at Washington this
day
of ~ , t.tfo
1980 , in duplicate .
FOR THE 'GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA : Signed
FOR THE 'GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA :
Signed
ANNEX
Pursuant to paragraph 2 of Article 7, the agreed levels of physical security to be ensured by the competent national authorities in the use , storage and transportation of the materials listed in the attached table shall as a minimum include protection characteristics as below. Cateoory III Use and storage within an area to which access is controlled . Transportation under special precautions including prior arrangements among sender, recipient and carrier, and prior agreement between entities subject to the jurisdiction and regulation of supplier and recipient states, respectively, in case of international transport specifying time, place and procedures for transferring
trans~)rt
responsibili t y.
Cateqory II Use and storage within a protected area to which access is controlled, i.e., an area under constant surveillance by guards or electronic devices, surrounded by a physical barrier with a
li~ited
number of points of entry under appropriate
control, or any area with an equivalent level of physical protection. Transportation under special precautions including prior arrangements among sender, recipient and carrier, and prior agreement between entities subject to the jurisdiction and regulation of supplier and recipient states, respectively, in case of international transport, specifying time , place and procedures for transferring transport responsibility .
Category I Material in this category shall be protected with highly reliable systems against unauthorized use as follows: Use and storage within a highly protected area, i . e., a protected area as defined for Category II above, to which, in addition , access is restricted to persons whose trustworthiness has been determined , and which is under surveillance by guards who are in close communication with appropriate response forces .
Specific measures taken in this context
should have as their objective the detection and prevention of any assault , unauthorized access or unauthorized removal of material . Transportation under special precautions as identified above for transportation of Categories II and III materials
and, in addition, under constant surveillance by escorts and under conditions which assure close communication with appropriate response forces.
... TABLE: CATEGORIZATION OF NUCLEAR MATERIAL«
·,...
. I.
Material
Form
Plu tonium•.f
Cltccory II
I
Unirndillcdb
Ill
Leu than 2 k' but more SOO 1
SOO 'or Jesse
Less th•n S kc: but more lh1n I kl
I k11 or Jesse
-
10 k& or more
Lus Uun I 0
-
-
2 kc: or more
th~n
2. Unnium-2JSd I
Unirr•diatcdb
'
- ur:i.;,ium enriched to '20% 2 "U or more -
uranium enriched to 10% "'U but leu th1n 20%
'
- uranium enriched.1t>:,ve natural, but less than 10%u 1 U
'
3. Urallium-233
I
S kg or more
Unitradiatcdb
'
lltaor more
.
Less than 1 k& but more than 5001 ---
'
I ~;,c
10 k& or more
I. \
SOO & or lusC:
.·
- ----------·-
- - - · - ---·--
'
• A ll plutonium uctpl I hoi with ls.olopl< conctnlratlon ucuclln1 10" In plu lol\ho,..l )ft. ~ J..4Jitr lal f\Ol hud i tled In a nee lor or malcrhlltudlaltd tn • uutot bwC with • uchat fon 1tftl equal to Of ln1 than 100 ndsJhour at ont tntlf'r utuhltldtd.
c d
leu than a uiJ iotoalct U)' • f: nUic anl quantity should be ••c mple:d. Holunl \Hinlum, dtpltlt .S uunlu"' and Chorlum and quonllllu or uranium . . okhrd lo lrn chu 10 % no I h llln 1 l" Calr:o ry Ill •hould br p
,~n•a'rnt1H
pucllcc-.
ltud !alrd '"'' Jhould b• C'IO IC'Cttd u Catr~OfJ' I, II Of Ill I'IUcl~u "'''"''' dtp rn dlna Of\ lhc CllfiOff or tht ftuh rutl. U nwtver. rvct which by 'flrlvt or ht . oflc ln •l fln•lc "utnl al conltnl h Include"~ at Cstrcorr 1 or ll b•f'orc hud lstlon tho1.1ld onlt bt ttductd ont CaltiOfJ' le-nt. whUt th~ udhtlo n lc•tl hom lht - - t~rl .. ,c·cC'dt t 00 u d t/h at on« rnttn vnd,ltldC'cl. • •
I
Tile Stolt'• comprlrnl a\011\orlly oho.. ld dc lrrmln~ lllhoro It a cudlblr thrul lo dhprn• pl .. co~lum molr•olrnct,. Thc Slalc •t.ould '"'" opply phJIICII It CUd to 11\.t plvtonlum quan•••r l l)tCtfltd Yndt"f t«h uco,or)' 1\crrln, to lhc phHoni .. m holopco In lhooc q•nnllliu ond foomt dolumi•rclll' the Stalc lo fall wilMa lilt scope or the cOtdiblc ditpu .. t lhoret,
proltciiOI\. rtqlroltrf,(ft\1 tor catr&OtJ I. nor IU of ftVCit•r matt••··· ., II dttmt •P&>•optialt and whho-..
AGREEO MINUTE During the negotiation of the Aoreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Governrrent of the Onited States of America Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy (hereinafter referred to as " Agreement") signed today , the following understandings, which shall be an integral part of the Agreement, were r-eached . CoveragP of Agreement Material, equipment and components transferred from the territory of one Party to the territory of the other Party for peaceful purposes, whether directly or throuqh a third country, shall be regarded as having been transferred pursuant to the Agreement only upon confirmation by the appropriate government authority of the recipient Party to the appropriate qovernment authority of the supplier Party, that such material, equipment or components shall be subject to the Agreement. For the purpose of implementing the rights specified in Articles 5, 6 and 7 with respect to special nuclear material produced through the use of material transferred pursuant to the Aqreement and not used in or produced through the use of equipment transferred pursuant to the Agreement, such rights shall in practice be applied to that proportion of special nuclear material produced which represents the ratio of transferred material used in the production of the special nuclear material to the total amount of material so used, and similarly for subsequent generations.
Safeguards If either Party becomes aware of circumstances referred to in paragraph 3 of Article 9 , following consultation with Indonesia , the United States shall be permitted to conduct the activities listed below unless the United States agrees that the need to conduct such activities is being satisfied by the application of IAEA safeguards under arrangements pursuant to paragraph 3 of Article 9: (1)
to review in a timely fashion the
design of any equipment transferred pursuant to the Agreement, or of any facility which is to use , fabricate, process or store any material so transferred or any special nuclear material used in or produced through the use of such material or equipment; (2)
to require the maintenance and
production of records and of relevant reports for the purpose of assisting in ensuring accountability for material transferred pursuant to the Agreement and any source material or special nuclear material used in or produced through the use of any material , equipment or components so transferred; and
(3)
to designate personnel , in consulta-
tion with Indonesia, who shall have access to all places and data necessary to account for the material in paragraph (2), to inspect any equipment or facility referred to in paragraph (l) , and to install any devices and make such independent measurements as may be deemed necessary to account for such material .
Such
personnel shall be accompanied by personnel designated by Indonesia . With reference to Article 9, it is confirmed that design information relevant to safeguards for new equipment or facili t ies where safeguards will be required under the Agreement shall be provided to the IAEA in a timely fashion upon its reo uest. Trans~~~~~al ~r~angements
With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 7, while most facilities in the United States provide physical protection comparable to that specified for materials classified as cateqory II and III in the table attached to the Annex , the regulations of the United States with respect to physical protection of these materials do not require implementation until July 1980.
If any proposed recipient of category II or
III material transferred pursuant to the Aqreement does not provide physical protection as a minimum comparable to that set forth in INFCIRC/225/Revision 1, the United States shall so inform Indonesia prior to shipment of such material and .s eek interim arrangements satisfactory to both Parties .
With respect to paragraph 2 of Article 12, in order to facilitate the application of the provisions of this Agreement, the Parties shall establish a list of such material and equipment.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA:
Sign e d
FOR THE GOVERNMENT OF 'IHE UNITED STATES OF AMERICA:
Signe d
