DEPARTEMEN PERBUHUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110
TEL. (021) 3506138 3506129, 3506145, 3506204, 3506143
FAX
: (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506204, 3506143 Email :
[email protected] Home Page : www.hubdat.go.id
KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR FASILITAS PELAYANAN BUS UMUM ANGKUTAN ANTAR KOTA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Menimbang
:
a.
bahwa untuk menghadapi pemberlakuan pasar bebas, disektor transportasi, maka penyedia jasa angkutan bus dituntut untuk memberikan jasa angkutan dengan kualitas pelayanan yang makin baik ;
b. bahwa dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan persaingan yang sehat perlu ditetapkan standar fasilitas pelayanan angkutan antar kota dengan mobil bus umum; c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang standar fasilitas pelayanan bus umum angkutan antar kota. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 1185/ PR.301/ DRJD/ 2002 Tanggal 22 Nopember 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dengan Mobil Bus Umum 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1186/ HK.402/DRJD/ 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur M EM U TU SKAN Menetapkan
:
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Standar Fasilitas Pelayanan Angkutan Antar Kota Dengan Bus Umum BAB I JENI S PELAYANAN Pasal 1 Pelayanan angkutan Orang dalam trayek terdiri pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi. Pasal 2 (1) Pelayanan ekonomi adalah pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan ; (2) Pelayanan non ekonomi adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat) dan peturasan (toilet) untuk kenyamanan penumpang ;
Pasal 3 Pelayanan Non Ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri dari empat kelas yaitu : a. b. c. d.
Kelas Bisnis RS Kelas Bisnis AC Kelas Eksekutif Kelas Super Ekskutif BAB II
FASILITAS PELAYANAN TAMBAHAN Bagian Pertama Kelas Ekonomi Pasal 4 (1). Untuk pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan: a. tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar; b. lebar tempat duduk sekurang-kurangya 400 milimeter; c. jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 650 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya; d. lebar lorong efektif (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas penumpang didalam bus; e. susunan tempat duduk 2-3, untuk mobil bus besar. (2) Ukuran dan susunan tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). adalah sebagaimana contoh 1 Lampiran Keputusan ini. Bagian Kedua Kelas Bisnis RS Pasal 5 (1) Pelayanan kelas Bisnis RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelayanan yang hanya dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat). (2)
Untuk penyediaan fasilitas tambahan berupa tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan :
a. tempat duduk harus dapat direbahkan dan dilengkapi dengan sandaran tangan b. tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar; c. lebar tempat duduk sekurang-kurangya 480 milimeter; d. jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk disepannya sekurang-kurangnya 850 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya; e. lebar lorong (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas didalam bus; f. susunan tempat duduk 2-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk; g. tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal ; h. reclining seat berfungsi dengan baik ; i. dapat ditambahkan foot rest atau foot step. (3) Ukuran dan susunan tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana contoh 2 lampiran Keputusan ini Bagian Ketiga Kelas Bisnis AC Pasal 6 (1) Pelayanan kelas Bisnis AC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan yang hanya dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (air conditioner). (2) Untuk pelayanan non ekonomi kelas Bisnis AC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, tempat duduk mobil bus harus memenuhi persyaratan : a. tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar; b. lebar tempat duduk sekurang-kurangya 400 milimeter c. jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 650 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya; d. lebar lorong (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 350 milimeter untuk lalu lintas didalam bus; e. susunan tempat duduk atau 2-3 untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk. (3)
Ukuran dan susunan tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana contoh 1 Lampiran Keputusan ini.
Bagian Keempat Kelas Eksekutif Pasal 7 (1)
Pelayanan kelas Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan berupa pengatur suhu ruangan (air conditioned) dan dapat dilengkapi dengan toilet.
(2)
Selain dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempat duduk mobil bus untuk pelayanan non ekonomi kelas Ekskutif harus memenuhi persyaratan : a. tempat duduk harus dapat direbahkan dan dilengkapi dengan sandaran tangan; b. tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar; c. lebar tempat duduk sekurang-kurangya 480 milimeter; d. jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang-kurangnya 850 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya; e. lebar lorong (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 400 milimeter untuk lalu lintas didalam bus; f. susunan tempat duduk 2-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk; g. tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal ; h. reclining seat berfungsi dengan baik ; i. dapat ditambahkan foot rest atau foot step.
(3) Ukuran dan susunan tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana contoh 2 Lampiran Keputusan ini. Bagian Kelima Kelas Super Eksekutif Pasal 8 (1)
Pelayanan kelas Super Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan berupa pengatur suhu ruangan (air conditioned) dan toilet.
(2)
Selain dilengkapi dengan fasilitas pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempat duduk mobil bus untuk pelayanan non ekonomi kelas Super Ekskutif harus memenuhi persyaratan : a. Tempat duduk harus dapat direbahkan, memiliki sandaran tangan dan dapat dilengkapi dengan Leg Rest atau Foot Rest;
b. tempat duduk terbuat dari busa atau bahan sejenis yang tidak mudah terbakar; c. lebar tempat duduk sekurang-kurangya 650 milimeter; d. jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk disepannya sekurang-kurangnya 1200 milimeter, diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk didepannya; e. tempat duduk dapat direbahkan; f. lebar lorong (gangway) antar baris tempat duduk sekurangkurangnya 400 milimeter untuk lalu lintas didalam bus; g. susunan tempat duduk 1-2, untuk mobil besar, untuk mobil bus sedang disesuaikan dengan persyaratan lebar tempat duduk; j. tidak mengganggu penumpang dibelakangnya pada saat sandaran direbahkan termasuk pada posisi maksimal ; k. reclining seat berfungsi dengan baik ; l. ditambahkan foot rest atau foot step. (3) Ukuran dan susunan tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana contoh 3 Lampiran Keputusan ini. Bagian Keenam Persyaratan fasilitas tambahan Pasal 9 Fasilitas tambahan berupa pengatur suhu udara ruangan (Air Conditioning/ AC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. b. c. d.
mempunyai alat kontrol udara baik sentral maupun partial ; alat pengatur suhu berfungsi dengan baik ; suhu udara di dalam kendaraan secara konstan pada suhu 25° Celcius ; dapat menyediakan tempat untuk merokok (smoking area) bila memungkinkan. Pasal 10
(1)
Fasilitas tambahan berupa toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
menyediakan fasilitas urinisasi yang memadai ; dapat berfungsi dengan baik ; persediaan air yang cukup ; aroma toilet tidak tersebar keseluruh ruangan bus ; terjaga kebersihannya ; tersedia tempat sampah ; dapat digunakan pada saat bus sedang berjalan. Posisi Toilet dikanan belakang Ukuran Toilet 830 milimater x 960 milimeter
(2) Bentuk dan ukuran Toilet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana contoh 4 Lampiran Keputusan ini. Pasal 11 Pelayanan Bus disamping menyediakan fasilitas tambahan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dapat pula dilengkapi dengan Pelayanan Tambahan seperti Televisi (TV), Video, Karaoke, lampu baca, Selimut dan / atau Snack (makanan kecil) untuk kenyamanan penumpang. Pasal 12 Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 3 wajib ditulis secara jelas pada badan bus dan atau karcis bus, sebagaimana contoh 5 lampiran Surat Keputusan ini. BAB I V ATURAN PERALI HAN Pasal 13 (1) Pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan baru, sudah harus dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan standar fasilitas pelayanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini ; (2) Pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan yang telah mendapat izin sebelum Keputusan ini ditetapkan, ditentukan sebagai berikut : a. dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan ini diterbitkan, perusahaan angkutan harus menyelesaikan proses inventarisasi kendaraan yang dimiliki, kemudian melakukan pengelompokan/ klasifikasi atas fasilitas pelayanan kendaraan dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan ini; b. melaporkan hasil inventarisasi kendaraan yang dimiliki kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota sesuai domisili dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapatkan pengesahan registrasi kendaraan dari masing-masing Perusahaan Angkutan ; c. setelah dilakukan verifikasi antara data yang dilaporkan, disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota menyampaikan Surat Perintah untuk mencantumkan identitas jenis pelayanan pada badan bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Perusahaan Angkutan (PO) ;
d. Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota selanjutnya meneruskan data kendaraan lama yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan kepada Direktur Jenderal untuk pelayanan bus dengan trayek AKAP dan kepada Gubernur untuk pelayanan bus dengan trayek AKDP, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. e. Direktur Jenderal dan Gubernur menerbitkan Kartu Pengawasan yang telah disesuaikan, menggantikan Kartu Pengawasan yang lama. BAB VI PENUTUP Pasal 14 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini Pasal 15 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 2 Juli 2003
DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd I r. I SKANDAR ABUBAKAR MSc NI P. 120 092 889 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Perhubungan RI; 2. Menteri Dalam Negeri RI; 3. Kepala Kepolisian RI 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 6. Para Gubernur; 7. Para Bupati/ Walikota; 8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi; 9. Para Kepala Dinas/ Kantor Perhubungan/LLAJ Kab / Kota; 10. Ketua DPP Organda.
1200
350
650
POT B-B
POT A-A
Skala : 1/30
Skala : 1/30
650
440
1050
650
SAMPING SUSUNAN KURSI Skala : 1 / 60
800
CONTOH 2
850
800
350
450
POT B-B Skala : 1/30
POT A-A Skala : 1/30
800
1200
1200 1880
CONTOH 3
TAMPAK SAMPING KIRI
650
290.0
TAMPAK DEPAN
CONTOH 4
B
235
Lubang Pengeluaran ( Drainase )
160
Bak Air
30
530
260
Tempat sampah
580 830 B
40
CONTOH 5 :
PO. INDONESIA EXPRESS
Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat Telp. (021) 3506138
JAKARTA - PEKALONGAN Nama:…………………Jenis Pelayanan : Tanggal:…………………Bisnis RS. Jam Kebrgk.: …………………Bisnis AC Nomor Bus: …………………Executive No. Kursi:…………………Super Executive
• • • •
TARIF Rp. 30.000
Bayarlah tiket sesuai tarif yang tercetak diatas Sudah termasuk Iuran wajib dan Extra Cover Barang hilang/ rusak menjadi tanggung jawab penumpang Bila mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan laporkan kami
TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA MENGGUNAKAN BUS KAMI
Gambar b. Contoh Tiket
INDONESIA EXPRESS SUPER EXECUTIVE
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
Gambar a. Bus Kelas Super Executive
