DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;

4.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

8.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;

9.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

tentang

10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

1

11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 09/BC/2007; 12. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.

Importir adalah orang mengimpor barang.

perseorangan

atau

badan

hukum

yang

2.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor barang.

3.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disebut dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

4.

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

5.

Registrasi adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh PPJK ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK dalam rangka akses kepabeanan.

6.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

7.

Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

8.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yang terdiri dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

9.

Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan pengawasan baik secara fisik maupun secara administrasi. BAB II PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Pasal 2

(1)

Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh importir atau eksportir.

(2)

Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir memberikan kuasanya kepada PPJK.

2

Pasal 3 (1)

Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK harus memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK dalam rangka akses kepabeanan baik secara manual maupun secara elektronik.

(2)

Nomor Pokok PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal. BAB III TATACARA REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Pasal 4

(1)

Untuk mendapatkan Nomor Pokok PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPJK harus melakukan registrasi melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)

PPJK yang akan melakukan registrasi, harus memenuhi persyaratan: a. b. c. d.

kejelasan dan kebenaran alamat PPJK (existence); kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab PPJK (responsibility); mempunyai Ahli Kepabeanan (competency); dan kepastian penyelenggaraan pembukuan (auditable).

(3)

Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat digunakan sebagai persyaratan untuk satu PPJK.

(4)

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. b.

(5)

penelitian dan penilaian administrasi terhadap data; dan penelitian lapangan.

Tatacara registrasi PPJK adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 5

(1)

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian lapangan sesuai domisili PPJK.

(2)

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.

(3)

Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil penelitian lapangan dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

(4)

Penelitian lapangan dan pengiriman hasil penelitian lapangan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai menyampaikan hardcopy berkas penelitian lapangan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK untuk tujuan pengawasan, setelah diterbitkan Nomor Pokok PPJK.

3

Pasal 6 (1)

Hasil registrasi PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk penilaian dan pembuatan profil PPJK.

(2)

Profil PPJK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasan kepabeanan kepada importir dan eksportir yang memberikan kuasa pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK. Pasal 7

(1)

Atas registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap dan benar.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat penolakan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Nomor Pokok PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan.

(5)

PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK, secara administrasi berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK. BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Pasal 8

(1)

Untuk dapat memulai kegiatan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.

(2)

Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. b. c.

(3)

uang tunai; jaminan bank; dan/atau jaminan dari perusahaan asuransi.

Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan jumlah kegiatan dan tingkat risiko dengan besaran untuk PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan pada: a.

b. c. d.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

4

e. (4)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima jaminan, wajib mengadministrasikan dan mengelola jaminan yang diterimanya. Pasal 9

(1)

PPJK yang akan melakukan kegiatan pengurusan kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selain dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK, harus terlebih dahulu: a.

b.

(2)

menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK; atau menyerahkan bukti penerimaan jaminan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK dan menyesuaikan besarnya jaminan, dalam hal besarnya jaminan yang telah diserahkan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima penyesuaian besarnya jaminan, wajib mengadministrasikan dan mengelola jaminan yang diterimanya. Pasal 10

PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan di kantor pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), wajib menggunakan perangkat dan modul Pertukaran Data Elektronik (PDE) milik sendiri untuk pembuatan dan penyerahan pemberitahuan pabean. Pasal 11 (1)

Dalam hal terdapat perubahan data, PPJK yang telah mendapat Nomor Pokok PPJK wajib menyampaikan permohonan perubahan data kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

(2)

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik.

(3)

Atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi dan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pasal 12

(1)

PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor.

(2)

PPJK bertanggung jawab terhadap pungutan negara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir atau eksportir tidak ditemukan.

(3)

Segala isi dan bentuk perjanjian antara PPJK dan importir atau eksportir, tidak mengurangi tanggung jawab PPJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. BAB V SANKSI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN Pasal 13

(1)

Nomor Pokok PPJK diblokir dalam hal:

5

a.

b.

c.

d.

e. f. (2)

Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dalam hal: a.

b. c.

d. e. f. (3)

PPJK sedang menjalani proses penyelidikan atau penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya; PPJK tidak menyerahkan hardcopy Pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam jangka waktu yang ditetapkan; PPJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b; PPJK tidak lagi memiliki jaminan yang cukup dalam hal adanya pencairan jaminan sebagai akibat tanggung jawab PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); PPJK tidak lagi memiliki Ahli Kepabeanan; dan/atau berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit dan/atau Unit Pengawasan lainnya.

PPJK telah selesai menjalani proses penyelidikan atau penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya dan telah dinyatakan terbukti tidak bersalah; PPJK telah menyerahkan hardcopy Pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; PPJK telah menyampaikan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terkait dengan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dan telah mendapatkan persetujuan perubahan data; PPJK telah menaruhkan jaminan yang cukup atau telah memenuhi jaminan yang ditetapkan; PPJK telah memiliki Ahli Kepabeanan; dan/atau PPJK telah melaksanakan rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Audit dan/atau Unit Pengawasan lainnya.

Pemblokiran dan pencabutan blokir dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang pemblokiran di bidang kepabeanan yang berlaku. Pasal 14

(1)

Nomor Pokok PPJK dapat dicabut dalam hal PPJK: a.

b. c. d. e. f. (2)

tidak memenuhi tanggung jawab terhadap bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam status pemblokiran; tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus; dinyatakan pailit; dan/atau mengajukan permohonan pencabutan.

Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan surat keputusan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

6

Pasal 15 Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menggugurkan tanggung jawab PPJK terhadap pungutan negara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir atau eksportir tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 Dalam hal domisili PPJK berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, semua ketentuan yang terkait dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1)

PPJK yang telah memiliki Nomor Pokok PPJK sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, harus melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Pokok PPJK berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Nomor Pokok PPJK yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini masih berlaku dan dapat dipergunakan untuk pengurusan jasa kepabeanan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-69/BC/1997 tentang Pengaturan Kembali Ketentuan Jaminan sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-23/BC/1997 Tanggal 21 Maret 1997 jo. Nomor KEP-59/BC/1997 Tanggal 4 Juni 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2007.

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

7

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

TATAKERJA REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN I.

PPJK: 1. 2. 3. 4.

Melakukan registrasi user pada website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat http://www.beacukai.go.id. Mengisi dan mengirimkan Formulir Isian secara elektronik. Menerima respon serta nomor urut sebagai tanda terima permohonan registrasi. Menerima surat keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian NP PPJK atau surat pemberitahuan penolakan Permohonan Registrasi melalui elektronik dan jasa kiriman.

II. Sistem Aplikasi Registrasi PPJK: 1. 2.

Menerima data formulir isian registrasi secara elektronik. Melakukan validasi data, Formulir Isian, dan penelitian Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikirimkan oleh PPJK. 3. Mengirim respon berupa Tanda Terima (TT) sekaligus memberi nomor dan tanggal secara elektronik kepada PPJK atau menolak Formulir Isian. 4. Melakukan penilaian awal mengenai status dan rekam jejak penelitian lapangan. 5. Mengirimkan pemberitahuan status penelitian lapangan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai. 6. Menerima Surat Tugas pelaksanaan penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai. 7. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai. 8. Menerima hasil registrasi dari tim registrasi berupa pemberian NP PPJK atau penolakan dan meneruskannya kepada PPJK. 9. Mengirimkan pemberitahuan status persetujuan (NP PPJK) atau Surat Penolakan. 10. Menerima hasil penilaian dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengenai hasil kinerja PPJK. 11. Menerima distribusi data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan meneruskan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. III. Tim Registrasi PPJK: 1.

Petugas Sekretariat Tim Registrasi:

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2.

Menerima data Formulir Isian secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Menunjuk Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan PPJK melalui Sistem Aplikasi Regidtrasi PPJK. Mencetak Surat Pengantar penunjukan Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian lapangan. Mengirimkan peringatan kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai dalam hal belum mengirimkan hasil penelitian lapangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penunjukan. Mencetak Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian NP PPJK atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Registrasi dan mengirimkannya kepada PPJK.

Petugas Analis Tim Registrasi:

2.1 2.2 2.3 2.4

Menerima data Formulir Isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan, dan rekomendasi analisis dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Melakukan penelitian dan analisis data Formulir Isian dan hasil penelitian lapangan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan. Melakukan penelitian terhadap Sertifikat Ahli Kepabeanan. Menuangkan hasil analisis berupa rekomendasi ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

8

3.

Supervisor Tim Registrasi:

3.1 3.2 3.3 4.

Menerima data Formulir Isian, hasil penilaian awal, hasil penelitian lapangan dan rekomendasi analisis dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Menelaah dan melakukan review rekomendasi dari petugas Analisis. Memutuskan permohonan registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

Ketua Tim Registrasi:

4.1 4.2

Menelaah dan melakukan review keputusan dari Supervisor Tim Registrasi. Menandatangai Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Jasa Kepabeanan (NP PPJK) atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan NP PPJK.

IV. Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah Bea dan Cukai:

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima pemberitahuan penelitian lapangan secara elektronik dari Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Menunjuk Tim Pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian lapangan. Melakukan penelitian lapangan sesuai Program Penelitian Lapangan. Menuangkan hasil penelitian lapangan kedalam Lembar Penelitian Lapangan dan merekam ke dalam Sistem Aplikasi Regiatrasi PPJK. Mengirim data hasil penelitian lapangan secara elektronik ke Sistem Aplikasi Registrasi PPJK.

V. Direktorat Penindakan dan Penyidikan:

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima Formulir Isian dan hasil penilaian Tim Registrasi PPJK melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Melakukan analisis dan penilaian berdasarkan kinerja kegiatan PPJK. Menuangkan hasil penilaian kinerja PPJK ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Mendistribusikan hasil penilaian Registrasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi Registrasi PPJK. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PPJK.

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

9

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

Contoh Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ……………................. TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN ATAS NAMA ............ (nama perusahaan) DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

: a. bahwa ketentuan tentang tatacara registrasi dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ………………….; b. bahwa ..............(nama perusahaan) di ................ telah melakukan

registrasi PPJK dengan Tanda Terima Nomor....... tanggal..... untuk memperoleh NP PPJK dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Atas Nama ............... (nama perusahaan); Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

tentang

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-...../BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN ATAS NAMA ............ (nama perusahaan).

PERTAMA

: Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) ………………………….. (nomor pokok) kepada: Nama Perusahaan NPWP Perusahaan

: :

……………………………..………… ……………………………..…………

10

Alamat Perusahaan Nama Penanggung Jawab NPWP Penanggung Jawab Alamat Penanggung Jawab Nama Ahli Kepabeanan Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanan

: : : : : :

……………………………..………… ……………………………..………… ……………………………..………… ……………………………..………… ……………………………..………… ……………………………..…………

KEDUA

: PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor.

KETIGA

: Dalam hal PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka NP PPJK yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Direktur Penindakan dan Penyidikan; Direktur Audit; Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ...................................; 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .................. Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

yang

Ditetapkan di .............................. pada tanggal .............................. a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

.................................................... NIP ............................................. DIREKTUR JENDERAL SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

11

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

Contoh Format Surat Pemberutahuan Penolakan KOP INSTANSI Nomor Hal

: :

......................................... Pemberitahuan Penolakan Permohonan NP PPJK

………….

Yth. ........................................... ..................................................

Sehubungan dengan registrasi dan permohonan untuk mendapatkan NP PPJK Saudara dengan tanda terima …………….. tanggal ...., dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut tidak/belum dapat disetujui dengan alasan: 1. ............................................................................................................................. 2. ..............................................................................................(alasan penolakan) 3. dst. Saudara dapat mengajukan kembali registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ............. tanggal......... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan terpenuhi. Demikian disampaikan penjelasan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur Teknis Kepabeanan

............................................... NIP ........................................

DIREKTUR JENDERAL SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

12

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

Contoh Keputusan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ……………................. TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN ATAS NAMA ............ (nama PPJK) DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

: a. bahwa persyaratan untuk pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..........................…..........; b. bahwa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) atas nama ……………….. (nama PPJK) telah .................................. (alasan pencabutan); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) Atas Nama ............... (nama PPJK);

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

tentang

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-...../BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (NP PPJK) ATAS NAMA ............ (nama PPJK).

PERTAMA

: Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) ………………………….. (nomor pokok), dengan data: Nama Perusahaan NPWP Perusahaan Alamat Perusahaan Nama Penanggung Jawab

: : : :

……………………………..……………. ……………………………..……………. ……………………………..……………. ……………………………..…………….

13

NPWP Penanggung Jawab Alamat Penanggung Jawab Nama Ahli Kepabeanan Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanan

: : : :

……………………………..……………. ……………………………..……………. ……………………………..……………. ……………………………..…………….

KEDUA

: Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan karena ................................................ (alasan pencabutan).

KETIGA

: Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai ketentuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Direktur Penindakan dan Penyidikan; Direktur Audit; Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .........................................................................; 5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.................. Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .............................. pada tanggal .............................. a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

.................................................... NIP .............................................

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

14