DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 11/BC/2008 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan;
Nomor:
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/PM.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI.
Pasal 1 Dalam melaksanakan audit, auditor harus berpedoman pada standar audit kepabeanan dan audit cukai. Pasal 2 (1) Standar audit kepabeanan dan audit cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Standar umum; b. Standar pelaksanaan; c. Standar pelaporan. (2) Standar umum, standar pelaksanaan dan standar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku: a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP33/BC/1997 tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai; b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-28/BC/2007 tentang Standar Audit di Bidang Kepabeanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2008 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttd,ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-11/BC/2008 Tanggal : 12 Agustus 2008
STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI 1. STANDAR UMUM Standar Umum terdiri dari : 1.1. Auditor harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya, dengan penjelasan sebagai berikut: Auditor harus: a. memiliki kemampuan, baik secara teori maupun praktik di bidang kepabeanan dan cukai; b. memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, berupa kecakapan dalam menerapkan teknik dan prosedur audit yang sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran audit, serta kecakapan dalam memahami permasalahan teknis yang diaudit; c. memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; d. memiliki sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Audit. 1.2. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap independen, berintegritas, dan menjaga perilaku profesional, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Auditor harus bersikap independen pada saat melaksanakan tugas audit, artinya auditor bertindak netral dengan mengambil pertimbangan yang tidak bias dan harus objektif dalam melaksanakan audit. b. Auditor harus mempunyai integritas dalam pelaksanaan tugasnya yang dilandasi unsur-unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab. c. Auditor melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan ini menekankan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar audit kepabeanan dan audit cukai dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan tujuan audit kepabeanan dan audit cukai.
1.3. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit, dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain kecuali atas perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. STANDAR PELAKSANAAN Standar pelaksanaan terdiri dari: 2.1. Pelaksanaan audit harus direncanakan dan terhadap auditor harus dilakukan supervisi dengan seksama, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Perencanaan audit harus dibuat untuk setiap penugasan berdasarkan profil auditee. Apabila diperlukan, rencana tersebut dapat diperbaiki selama proses audit. b. Perencanaan audit dilakukan untuk:
menentukan tujuan dan lingkup audit; menetapkan jadwal kerja audit; menetapkan kriteria dalam audit; menentukan pengujian yang akan dilaksanakan dan teknik-teknik pengumpulan bukti audit; dan menetapkan mekanisme koordinasi dari pekerjaan audit yang dilaksanakan di berbagai lokasi.
c. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dan auditor tidak memilikinya, maka auditor dapat menggunakan bantuan peralatan khusus dan/atau tenaga ahli. d. Kriteria dapat berasal dari sumber-sumber, sebagai berikut:
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku untuk auditee; dan standar yang diterima secara umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan.
e. Supervisi berupa bimbingan, pengarahan dan pengendalian terhadap auditor dilakukan dengan seksama oleh Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit dalam setiap penugasan. f.
Supervisi harus dilakukan untuk memastikan bahwa:
2.2
auditor memahami tujuan dan rencana audit; audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai; rencana dan program audit telah diikuti; kertas kerja audit memuat dokumentasi bukti-bukti yang mendukung kesimpulan, dan rekomendasi; tujuan audit telah tercapai; dan laporan audit memuat kesimpulan dan rekomendasi.
Struktur pengendalian intern (SPI) auditee harus dipahami untuk menentukan jenis, saat, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Auditor harus mempelajari dan memahami SPI auditee. b. Auditor harus melakukan pengujian terhadap penerapan SPI untuk menilai keandalan SPI.
2.3
Bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh sebagai dasar dalam membuat kesimpulan dan rekomendasi audit, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bukti audit disebut cukup jika jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit. Bukti disebut kompeten jika bukti tersebut relevan dengan temuan audit dan konsisten dengan fakta. b. Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan pencapaian sasaran audit. c. Auditor dapat menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli untuk mendukung dugaan atau kesimpulan auditnya. d. Auditor harus mempunyai pemahaman yang baik tentang teknik dan prosedur pengumpulan bukti.
2.4. Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditee terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 2.5. Prosedur audit yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan audit yang didapatkan selama penugasan harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Hal-hal penting berupa prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan, harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit (KKA). b. KKA harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:
pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik; bukti audit yang telah diperoleh; prosedur audit yang telah diterapkan, atau pengujian yang telah dilaksanakan.
c. Tim Audit harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan KKA.
3. STANDAR PELAPORAN 3.1. Pelaporan hasil audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3.2. Pelaporan hasil audit harus memuat: -
Ruang lingkup dan tujuan audit;
-
Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai;
-
Kesimpulan dan/atau rekomendasi.
dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kesimpulan dan/atau rekomendasi yang disampaikan kepada auditee harus dikemukakan secara objektif dan didukung bukti yang cukup dan kompeten sehingga auditee dapat memahami kesimpulan dan/atau rekomendasi tersebut secara utuh.
b. Tanggung jawab auditor terbatas pada kesimpulan dan/atau rekomendasi, sedangkan kebenaran data merupakan tanggung jawab auditee dan pihak terkait. c. Pelaporan hasil audit dapat mengungkapkan prosedur yang tidak atau belum dapat diselesaikan selama proses audit dengan disertai alasan yang jelas. d. Pelaporan hasil audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai. Apabila pelaporan hasil audit memuat pernyataan bahwa audit tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan/atau audit cukai, tim audit harus menjelaskan alasannya.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttd,ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332
