DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- 83 /BC/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. KEP-83-99.doc\cho

bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, hal-hal yang menyangkut tatalaksana kepabeanan di bidang impor perlu semakin disempurnakan ke arah otomatisasi yang lebih luas; bahwa guna mendukung penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, khususnya lampiran III, IV dan V. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612); Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3639); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak 1

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

16. 17.

18.

19. 20. 21.

22.

23.

KEP-83-99.doc\cho

Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 232/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 233/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 399/KMK.05/1996 tentang Gudang Berikat; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 344/KMK.01/1999; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 491/KMK.05/1996 tentang Dasar Perhitungan Bea Masuk atas Barang Impor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 573/KMK.05/1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 584/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembulatan Jumlah Bea Masuk, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor; 2

24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; 25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean beserta penyempurnaannya; 26. Keputusan Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor : 15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang petunjuk umum pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP47/BC/1999. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999

Pasal I 1.

Mengubah Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini.

2.

Mengubah Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.

3.

Mengubah Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 sehingga menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal II Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1999 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Teknis Kepabeanan u.b. Pjs. Kepala Subdirektorat Impor

S. Rusdijanto. KEP-83-99.doc\cho NIP 060034864

Direktur Jenderal ttd.

3

Dr. R. B. Permana Agung D., M.Sc. NIP 060044475

KEP-83-99.doc\cho

4

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 83/BC/1999 Tanggal : 31 Desember 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB SECARA MANUAL

1.

Importir/PPJK mengisi PIB dalam 3 (tiga) rangkap dan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor untuk kemudian melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang dengan mendapatkan bukti pembayaran.

2.

Khusus untuk PIB yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.6.2, Importir/PPJK segera memperbaiki atau memenuhi hal-hal yang diminta oleh Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang dan menyerahkan kembali kepada Pejabat yang menerima dokumen.

3.

Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB dan bukti pembayaran.

4.

Importir/PPJK menyerahkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat yang menerima dokumen pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang.

5.

Dalam hal identitas Importir/PPJK mengalami perubahan, perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Pejabat yang bersangkutan.

6.

Pejabat yang menerima dokumen melakukan kegiatan : 6.1. menerima berkas PIB baru atau perbaikan; 6.2. menerima pemberitahuan dari Pejabat yang mengelola penagihan tentang Importir/PPJK yang mempunyai tunggakan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan; 6.3. memeriksa identitas Importir/PPJK dan apabila terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam PIB dan yang tercantum dalam profil Importir/PPJK, menginformasikan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna penelitian lebih lanjut; 6.4. meneliti ada/tidaknya SPKPBM atas nama Importir/PPJK yang bersangkutan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau data Importir/PPJK yang termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : 6.4.1. 6.4.2.

apabila ada, PIB atas nama Importir/PPJK yang bersangkutan tidak dilayani; apabila tidak ada, PIB dilayani dengan memberikan bukti penerimaan (BCF 2.1 A);

6.5. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 6.6. mengembalikan berkas PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 7.6.2 dan menerima kembali bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.2. dari Importir/PPJK. 7.

Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang melakukan kegiatan :

KEP-83-99.doc\cho

5

7.1. menerima berkas PIB dari Pejabat yang menerima dokumen; 7.2. meneliti kebenaran pengisian PIB, kelengkapan Dokumen Pelengkap Pabean dan kejelasan uraian barang sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean barang impor; 7.3. meneliti pemenuhan persyaratan ketentuan larangan/pembatasan impor serta fasilitas impor; 7.4. mencocokkan nomor tanda pembayaran dan jumlah pembayaran yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran; 7.5. menuangkan hasil penelitian butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 ke dalam lembar penelitian BCF 2.1 B; 7.6. membuat keputusan hasil penelitian butir 7.5 : 7.6.1. 7.6.2.

apabila diterima, membukukan dan mendaftarkan PIB ke dalam BCP-BC 2.0 guna penetapan jalur pengeluaran barang; apabila tidak diterima, mengembalikan berkas PIB kepada Importir/PPJK dengan menggunakan Nota Pengembalian (BCF 2.1 C) disertai dengan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi;

7.7. menetapkan jalur pengeluaran barang dengan memperhatikan NHI/NI : 7.7.1. 7.7.2.

hijau, apabila tidak ada NHI/NI; merah, apabila ada NHI/NI;

7.8. dalam hal ditetapkan jalur hijau, melakukan kegiatan : 7.8.1.

menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan : a. b.

7.8.2.

7.8.3.

rangkap kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; rangkap kedua, kepada Importir/PPJK untuk pengeluaran barang;

mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen hijau untuk penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, cukai, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku;

7.9. dalam hal ditetapkan jalur merah : 7.9.1. 7.9.2. 7.9.3.

7.9.4.

8.

menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah/SPJM (BCF 2.3. A) untuk diserahkan kepada Importir/PPJK; menerbitkan Instruksi Pemeriksaan (BCF 2.3 B); mengirimkan Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan:

KEP-83-99.doc\cho

6

8.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 8.2. menerima pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Pejabat yang memeriksa Dokumen merah untuk dilakukan perbaikan; 8.3. melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP; Pengambilan contoh barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan; 8.4. menyerahkan LHP, invoice dan/atau packing list dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk penelitian lebih lanjut, selambatlambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran; dalam hal melebihi batas waktu yang ditetapkan, harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kantor. 9.

Pejabat yang memeriksa dokumen hijau melakukan kegiatan : 9.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang dan melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : 9.1.1.

9.1.2.

apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan; apabila tidak diterima : a.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya; - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB

b.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

9.2. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen. 10.

Pejabat yang memeriksa dokumen merah melakukan kegiatan : 10.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 10.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list serta contoh barang, bila ada, dan/atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 10.3. mengembalikan LHP yang kurang jelas, disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 10.4. mengirimkan contoh barang ke laboratorium DJBC guna identifikasi barang bila

KEP-83-99.doc\cho

7

diperlukan; 10.5. meneliti lebih lanjut LHP dan membandingkan dengan berkas PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, cukai, nilai pabean dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor : 10.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8.1, selanjutnya melakukan kegiatan : a.

melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : - apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan; - apabila tidak diterima : i.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

ii.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

b.

mengirimkan berkas PIB pendistribusian dokumen.

kepada

Pejabat

yang

melaksanakan

10.5.2. dalam hal jenis barang tidak sesuai, melakukan kegiatan : a.

meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian tersebut : - mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan (dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda) dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

KEP-83-99.doc\cho

8

i.

ii.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambatlambatnya pada hari kerja berikutnya; rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8.1 apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan. - mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : i. ii.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8.1. b.


kepada

Pejabat

yang

melaksanakan

10.5.3. dalam hal contoh barang dikirimkan ke laboratorium, penerbitan SPPB dapat dilakukan dengan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. 10.5.4. dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan/pembatasan impor : a.

menyatakan barang impor tersebut sebagai barang yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : - rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK; - rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola informasi; - rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas PIB;

b.

menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan : - meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean, serta bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : i.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan

KEP-83-99.doc\cho

9

sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8.1 apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan. ii.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8.1;

- mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; c.

menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996;

10.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku. 11.

Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan: 11.1. menerima SPPB rangkap kesatu dari Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang/Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah dan SPPB rangkap kedua dari Importir/PPJK; 11.2. membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; 11.3. mencocokkan data SPPB rangkap kedua dengan rangkap kesatu: 11.3.1. kedapatan sesuai, dapat dilayani pengeluarannya; 11.3.2. kedapatan tidak sesuai, tidak dapat dilayani pengeluarannya, SPPB rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang mengeluarkan barang selama 12 (dua belas) jam : a. b.

KEP-83-99.doc\cho

apabila diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dapat dilayani pengeluarannya; apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dikirimkan ke Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya; 10

11.4. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan : 11.4.1. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; 11.4.2. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan dan SPPB dikembalikan kepada Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang/Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah untuk penyelesaian lebih lanjut; 11.4.3. kedapatan identitas sesuai dan jumlah kemasan/peti kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999; 11.5. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB, kemudian mengirimkan SPPB rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengelola manifest dan informasi untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1; 11.6. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan; 11.7. mengembalikan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah diberi catatan pengeluaran. 12.

Pejabat yang mengelola manifest dan informasi melakukan kegiatan : 12.1. menerima SPPB dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 12.2. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan dan menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999; 12.3. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan; 12.4. memantau PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan; 12.5. menerbitkan NI dan mengirimkan kepada : 12.5.1. Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang atau Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 12.5.2. Kepala Kantor Wilayah up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

13.

Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melakukan kegiatan: 13.1. menerima berkas PIB yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah; 13.2. menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest dan informasi; 13.3. menyematkan SPPB pada PIB yang bersangkutan; 13.4. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyerahkan jaminan, kepada Pejabat yang mengelola fasilitas; 13.5. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai ketentuan

KEP-83-99.doc\cho

11

yang berlaku; 13.6. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999. 14.

Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan: 14.1. menerima berkas PIB yang pengeluaran barangnya dengan jaminan untuk pemantauan penyelesaiannya; 14.2. menerbitkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999; 14.3. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPBC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM; 14.4. menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir;

15.

Pejabat yang mengelola fasilitas melakukan kegiatan : 15.1. menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; 15.2. melakukan pemantauan penyelesaian atas PIB fasilitas; 15.3. mengirimkan berkas PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.

16.

Pejabat yang menatausahakan penerimaan negara melakukan kegiatan : 16.1. menerima pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran (BPBC dan/atau BPPAI); 16.2. menerima penyerahan jaminan atau STTJ dari Importir/PPJK atas data PIB yang diajukan.

Direktur Jenderal Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Teknis Kepabeanan u.b. Pjs. Kepala Subdirektorat Impor

ttd. Dr. R. B. Permana Agung, M.Sc. NIP. 060044475

S. Rusdijanto. NIP 060034864

KEP-83-99.doc\cho

12

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 83/BC/1999 Tanggal : 31 Desember 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET

1.

Importir/PPJK menyiapkan PIB dengan mempergunakan program Aplikasi PIB, melakukan pencetakan PIB dan transfer data PIB ke disket.

2.

Importir/PPJK melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

3.

Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka Impor berdasarkan berkas PIB serta membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB maupun pada bukti pembayaran;

4.

Importir/PPJK menyerahkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat yang menerima dokumen pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang disertai disket yang berisi data PIB;

5.

Pejabat yang menerima dokumen melakukan kegiatan : 5.1. menerima berkas PIB baru atau PIB perbaikan beserta disket yang berisi data PIB; 5.2. meneliti kelengkapan Dokumen Pelengkap Pabean; 5.3. mencocokkan nomor tanda pembayaran dan jumlah pembayaran yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran; 5.4. meneliti ada/tidaknya SPKPBM yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau data Importir/PPJK yang termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : 5.4.1. 5.4.2.

apabila ada, PIB atas nama Importir/PPJK yang bersangkutan tidak dilayani; apabila tidak ada dan data nama dari pembayaran cocok, PIB dilayani;

5.5. memeriksa kondisi data dalam disket; 5.6. memindahkan data dari disket ke komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 5.7. memeriksa identitas Importir/PPJK dan apabila terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam PIB dan yang tercantum dalam profil Importir menginformasikan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna penelitian lebih lanjut; 5.8. mengembalikan disket kepada Importir/PPJK untuk berkas PIB yang dapat dilayani; 5.9. mengembalikan berkas PIB beserta disket yang tidak dapat dilayani kepada Importir/PPJK; 5.10. menyerahkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa persyaratan impor. 6.

Komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : 6.1. meneliti data PIB; 6.2. menolak data PIB dalam hal :

KEP-83-99.doc\cho

13

6.2.1. 6.2.2.

6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.

data PIB tidak lengkap; Importir/PPJK belum menyerahkan berkas PIB EDI sampai dengan hari kerja ke 3 (tiga) sejak diterbitkannya SPPB atau menyerahkan dalam keadaan tidak lengkap yang menyangkut bukti pembayaran dan/atau surat keputusan fasilitas pembebasan/keringanan dan/atau pemenuhan ketentuan impor; PPJK mencantumkan Nomor Pokok PPJK (NPP) yang tidak benar; tidak menyerahkan bukti pembayaran atas PIB dengan fasilitas pembayaran berkala pada saat jatuh tempo; kode valuta asing tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan; pos tarip tidak tercantum dalam BTBMI; data nomor B/L atau AWB atau data nomor pengajuan yang berulang;

6.3. meneliti tarip pos yang termasuk dalam ketentuan tentang barang-barang yang dilarang atau dibatasi impornya atau yang wajib memenuhi persyaratan impor berdasarkan parameter H.S. dan meneliti pengisian nomor pos BC 1.1. 6.3.1.

6.3.2. 6.3.3.

7.

data PIB yang memuat barang impor dengan tarip pos yang termasuk dalam kriteria tersebut untuk dilakukan penelitian secara khusus oleh Pejabat yang memeriksa persyaratan impor ; data PIB yang memuat barang impor dengan tarip pos yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut diteruskan untuk penetapan jalur; data nomor pos BC 1.1 (kolom 18) yang tidak diisi dilakukan penelitian tentang persyaratan pre-notification.

Pejabat yang memeriksa persyaratan impor melakukan kegiatan : 7.1. meneliti kebenaran data PIB mengenai pemenuhan persyaratan impor dengan memperhatikan analisa risiko : 7.1.1. 7.1.2.

7.1.3.

dalam hal persyaratan impornya belum dipenuhi, data PIB tidak dapat diterima; dalam hal berdasarkan analisa risiko terdapat petunjuk yang cukup adanya risiko tinggi terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan, wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Pejabat yang mengelola informasi; dalam hal persyaratan impornya telah dipenuhi, data PIB diteruskan untuk penetapan jalur;

7.2. meneliti nomor pos BC 1.1 (kolom 18) yang tidak diisi : 7.2.1. 7.2.2.

dalam hal terdapat persetujuan pre-notification, data PIB diteruskan untuk penetapan jalur; dalam hal tidak terdapat persetujuan pre-notification, data PIB tidak dapat diterima;

8.

Dalam hal data PIB diterima, komputer memberikan Nomor Pendaftaran PIB.

9.

Pejabat yang memeriksa persyaratan impor juga melakukan kegiatan : 9.1. mendistribusikan SPPB rangkap kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dan rangkap kedua kepada importir/PPJK untuk pengeluaran barang; 9.2. mengembalikan berkas PIB yang tidak diterima beserta hasil cetak Nota Pengembalian

KEP-83-99.doc\cho

14

kepada Importir/PPJK; 9.3. menyerahkan Instruksi Pemeriksaan beserta fotokopi invoice dan/atau packing list kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang atau Pejabat analis Hi Co Scan; 9.4. menyerahkan berkas PIB jalur merah kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah; 9.5. menyerahkan berkas PIB jalur hijau, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen hijau; 9.6. menyerahkan SPJM, kepada Importir/PPJK; 10.

Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang : 10.1. hijau, apabila tidak ada NHI/NI dan tidak terkena pemeriksaan acak, selanjutnya mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau SPPB bersyarat; atau 10.2. merah, apabila ada NHI/NI atau terkena pemeriksaan acak, selanjutnya mencetak SPJM dan Instruksi Pemeriksaan. 10.2.1. dalam hal diperlukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan, maka komputer pabean menerbitkan SPJM dengan Instruksi Pemeriksaan yang diberi tanda “melalui Hi-Co Scan”. 10.2.2. Pejabat yang memeriksa persyaratan impor mengirimkan Instruksi Pemeriksaan beserta invoice dan/atau packing list kepada Pejabat Analis HiCo Scan atau Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang.

11.

Untuk kantor-kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan. 11.1. Pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dilakukan terhadap : 11.1.1. barang impor yang telah mendapat SPPB dari PIB jalur hijau, yang dikenakan tindakan penegahan; 11.1.2. barang impor yang ditetapkan jalur merah : a. b.

berdasarkan penetapan secara acak oleh komputer; berdasarkan NHI/NI, dengan ketentuan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang mengelola manifest dan informasi secara selektif berdasarkan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dan professional judgement;

11.1.3. barang impor eksep. 11.2. Dikecualikan dari pemeriksaan melalui Hi-Co Scan : 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

barang-barang peka cahaya (photo sensitive); barang-barang yang mengandung zat radioaktif; barang-barang eks LCL/CFS; barang-barang yang diimpor sementara dan re-impor; pada lokasi penimbunannya tidak tersedia peralatan bersangkutan;

11.3. Pejabat Analis Hi-Co melakukan kegiatan : 11.3.1. menerima SPPB/SPPB bersyarat dan BCF 2.3 C dari Pejabat yang mengeluarkan barang dalam hal PIB jalur hijau yang dikenakan tindakan KEP-83-99.doc\cho

15

penegahan; 11.3.2. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor; 11.3.3. menganalisis Image/hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas; 11.3.4. membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D : a. b.

tidak dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan penjelasannya dan menuangkan keputusan tersebut dalam LHP; atau dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan penjelasan tentang halhal yang harus diperiksa;

11.3.5. mengirimkan : a.

b.

Keputusan tidak dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan; Keputusan dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan. Pemeriksaan fisik sedapat mungkin dilakukan di tempat penimbunan milik Importir atas izin Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai tatacara dalam Lampiran X huruf D Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/99;

11.3.6. menerima salinan LHP dari Pejabat yang melakukan pemeriksaan barang dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan keputusannya. 11.3.7. dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik. 12.

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan : 12.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor atau ditambah Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co; 12.2. menerima pengembalian LHP dari Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk dilakukan perbaikan; 12.3. melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP pada formulir Instruksi Pemeriksaan dan ke dalam komputer sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean; Pengambilan contoh barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan; 12.4. menyerahkan LHP, invoice dan/atau packing list, serta Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk pemeriksaan lebih lanjut selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran; 12.5. menyerahkan salinan LHP kepada Pejabat Analis Hi-Co dalam hal pemeriksaan barang tersebut dilakukan berdasarkan keputusannya;

13.

Pejabat yang memeriksa dokumen hijau melakukan kegiatan : 13.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor dan melakukan penelitian :

KEP-83-99.doc\cho

16

13.1.1. kebenaran kelengkapan dokumen, klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; 13.1.2. kebenaran pengisian PIB berdasarkan invoice/packing list yang dilampirkan; 13.1.3. kebenaran pengisian PIB berkaitan dengan fasilitas yang diterima; 13.1.4. penyelesaian PIB jalur hijau yang terkena tindakan penegahan. Untuk pengubahan data PIB yang diakibatkan karena kegiatan 13.1.2 sampai dengan 13.1.4 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 13.2. menuangkan hasil penelitian ke dalam komputer : 13.2.1. apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan. 13.2.2. apabila tidak diterima : a.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

b.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.


Pejabat yang memeriksa dokumen merah melakukan kegiatan : 14.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor; 14.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang yang dilengkapi dengan Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co serta contoh barang, bila ada, atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 14.3. menerima instruksi pemeriksaan, invoice dan/atau packing list, dan Keputusan Tidak Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis HiCo; 14.4. mengembalikan LHP yang kurang jelas, disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 14.5. meneliti lebih lanjut LHP dan membandingkan dengan data PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, cukai, nilai pabean dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor, dan menuangkan ke dalam

KEP-83-99.doc\cho

17

komputer : 14.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 7.8.1 Keputusan ini, selanjutnya melakukan kegiatan : a.

melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : - apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan; - apabila tidak diterima : i.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

ii.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

b.


kepada

Pejabat

yang

melaksanakan

14.5.2. dalam hal jenis barang tidak sesuai, melakukan kegiatan : a.

meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian tersebut : - mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, dan kemungkinan sanksi administrasi berupa denda, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : i.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. ii. rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; KEP-83-99.doc\cho

18

apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 7.8.1 Keputusan ini; - mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : i.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; ii. rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 7.8.1 Keputusan ini; b.


kepada

Pejabat

yang

melaksanakan


menyatakan barang impor tersebut sebagai barang yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : - rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK; - rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola informasi; - rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas PIB;

b.

menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan : - meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, dan apabila hasil penelitian tersebut : i.

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan kemungkinan sanksi administrasi berupa denda, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

KEP-83-99.doc\cho

19

-- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 7.8.1 Keputusan ini;

ii.

mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 7.8.1 Keputusan ini;


menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996.

14.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. 15.

Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan : 15.1. menerima SPPB/SPPB bersyarat rangkap kesatu dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor/ Pejabat yang memeriksa dokumen merah dan dari Pejabat Analis Hi-Co dalam hal jalur hijau yang terkena penegahan melalui pemeriksaan kedapatan sesuai dan SPPB/SPPB bersyarat rangkap kedua dari Importir/PPJK; 15.2. membukukan SPPB/SPPB bersyarat ke dalam buku untuk SPPB/SPPB bersyarat; 15.3. mencocokkan data SPPB/SPPB bersyarat rangkap kedua dengan rangkap kesatu; 15.3.1. kedapatan sesuai, dapat dilayani pengeluarannya; 15.3.2. kedapatan tidak sesuai, tidak dapat dilayani pengeluarannya, SPPB/SPPB bersyarat rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang selama 12 (dua belas) jam : a. b.

KEP-83-99.doc\cho

apabila diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dapat dilayani pengeluarannya; apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dikirimkan ke 20

Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya; 15.4. menerima bukti penerimaan dokumen pembayaran, atau bukti penerimaan dokumen jaminan, atau bukti penerimaan dokumen pelengkap pabean/masterlist dari importir/PPJK dalam hal SPPB bersyarat; 15.5. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB/SPPB bersyarat dan/atau data komputer dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan : 15.5.1. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; 15.5.2. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan dan SPPB/SPPB bersyarat dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest dan informasi untuk penyelesaian lebih lanjut; 15.5.3. kedapatan identitas sesuai dan jumlah kemasan/peti kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999; 15.6. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB, kemudian mengirimkan SPPB rangkap kesatu selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1; 15.7. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan; 15.8. mengembalikan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah diberi catatan pengeluaran. 16.

Pejabat yang mengelola manifest dan informasi melakukan kegiatan : 16.1. menerima SPPB/SPPB bersyarat dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 16.2. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan dan menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999; 16.3. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan; 16.4. meneliti data PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan; 16.5. menerbitkan NI dan memasukkan data informasi ke dalam komputer dengan penegasan harus atau tidak melalui Hi-Co Scan; 16.6. mengirimkan NI kepada : 16.6.1. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 16.6.2. Kepala Kantor Wilayah up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

17.

Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melakukan kegiatan : 17.1. menerima berkas PIB yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah; 17.2. menerima SPPB/SPPB bersyarat dari Pejabat yang mengelola manifest dan informasi; 17.3. menyematkan SPPB pada PIB yang bersangkutan; 17.4. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan

KEP-83-99.doc\cho

21

atau yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyerahkan jaminan, kepada Pejabat yang mengelola fasilitas; 17.5. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; 17.6. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999. 18.

Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan : 18.1. menerima berkas PIB yang pengeluaran barangnya dengan jaminan untuk pemantauan penyelesaiannya; 18.2. menerbitkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999; 18.3. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPBC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM dan memasukkan data pelunasan tersebut ke dalam komputer; 18.4. menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir;

19.

Pejabat yang mengelola fasilitas melakukan kegiatan : 19.1. menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; 19.2. melakukan pemantauan penyelesaian atas PIB fasilitas; 19.3. mengirimkan berkas PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.

20.

Pejabat yang menatausahakan penerimaan negara melakukan kegiatan : 20.1. menerima pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran (BPBC dan/atau BPPAI); 20.2. menerima penyerahan jaminan atau STTJ dari Importir/PPJK atas data PIB yang diajukan.

21.

Ketentuan lain-lain 21.1. Dalam hal sistem komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak dapat berfungsi, tatacara pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan secara manual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini; pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan tidak dilaksanakan; 21.2. Untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir 21.1, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menunjuk Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 21.3. Pelaksanaan hal tersebut pada butir 21.1 dilakukan apabila setelah ditunggu sampai dengan 2 (dua) jam komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai belum berfungsi; 21.4. Untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir 21.1, dapat dipergunakan format PIB sebagaimana yang ada dalam modul importir pada sistem PIB disket atau PIB EDI.

KEP-83-99.doc\cho

22

Direktur Jenderal Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Teknis Kepabeanan u.b. Pjs. Kepala Subdirektorat Impor

ttd. Dr. R. B. Permana Agung D., M.Sc. NIP 060044475

S. Rusdijanto. NIP 060034864

KEP-83-99.doc\cho

23

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 83/BC/1999 Tanggal : 31 Desember 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB MELALUI JARINGAN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)

1.

Importir/PPJK menyiapkan PIB dengan mempergunakan program aplikasi PIB, dan selanjutnya : 1.1. mencetak data PIB; 1.2. melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dengan cara : 1.2.1. 1.2.2.

melalui perintah bayar (Payment Order) atau langsung pada Bank Devisa Persepsi yang telah mengikuti program EDI Kepabeanan; atau langsung pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang;

1.3. menyerahkan jaminan atas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau STTJ atas PIB yang mendapat fasilitas Bapeksta kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk mendapatkan Tanda Bukti Penerimaan Jaminan/STTJ; 1.4. menyerahkan dokumen pelengkap pabean/masterlist untuk PIB yang mendapat fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk mendapatkan bukti penyelesaian dokumen; 1.5. menyerahkan SSBC dan/atau SSP atas data PIB yang diajukan kepada Pejabat yang menatausahakan penerimaan negara apabila mendapat respon komputer untuk menyerahkan dokumen tersebut; 1.6. mengisi data bukti pembayaran, bukti penerimaan jaminan, bukti penyelesaian dokumen atau STTJ ke dalam aplikasi PIB; 1.7. mengirimkan data PIB ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 1.8. menerima respon berupa penolakan data PIB; 1.9. mengirim kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki; 1.10. menyerahkan bukti penerimaan SSBC dan/atau SSP, atau Bukti Penerimaan Jaminan/STTJ, atau bukti penyelesaian dokumen kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang bersama SPPB bersyarat sebagaimana dimaksud pada butir 1.3, 1.4, dan 1.5; 1.11. menerima respon keputusan jalur pengeluaran barang : 1.11.1. dalam hal jalur hijau mencetak SPPB/SPPB bersyarat untuk pengeluaran barang, dan menyerahkan berkas PIB berikut Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan SPPB/SPPB bersyarat; 1.11.2. dalam hal jalur merah mencetak SPJM, dan menyerahkan berkas PIB beserta Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang memeriksa persyaratan impor untuk pelaksanaan pemeriksaan barang; 1.12. menerima respon SPPB untuk PIB jalur merah yang telah diselesaikan dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang; 1.13. menerima respon SPKPBM dan melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda dalam waktu KEP-83-99.doc\cho

24

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM dan menyerahkan bukti pembayaran kepada : 1.13.1. Pejabat yang memeriksa dokumen merah dalam hal PIB belum diterbitkan SPPB-nya; 1.13.2. Pejabat yang mengelola penagihan dalam hal PIB telah diterbitkan SPPB-nya; 1.14. menerima respon Nota Pembetulan karena kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, mencetak Nota Pembetulan tersebut dan mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 233/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996; 1.15. menerima respon Nota Pemberitahuan, mencetak Nota Pemberitahuan dan mengurus pemenuhan persyaratan ketentuan larangan/pembatasan impor serta menyerahkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah; 1.16. menerima respon Informasi Nilai Pabean (INP), mencetak INP, mengisi Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan menyerahkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan respon INP. 2.

Komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : 2.1. meneliti data PIB yang dikirim oleh Importir/PPJK; 2.2. mengirimkan respon berupa penolakan data PIB, dalam hal : 2.2.1.

terdapat SPKPBM yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan; 2.2.2. data PIB tidak lengkap; 2.2.3. Importir/PPJK belum menyerahkan berkas PIB sampai dengan hari kerja ke 3 (tiga) sejak diterbitkannya SPPB/SPPB bersyarat atau menyerahkan dalam keadaan tidak lengkap yang menyangkut bukti pembayaran dan/atau Skep fasilitas pembebasan/keringanan dan/atau pemenuhan ketentuan impor; 2.2.4. PPJK mencantumkan Nomor Pokok PPJK (NPP) yang tidak benar; 2.2.5. tidak menyerahkan bukti pembayaran atas PIB dengan fasilitas pembayaran berkala pada saat jatuh tempo; 2.2.6. tidak diterima “credit advice” atas data PIB yang bersangkutan. 2.2.7. Importir/PPJK termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 2.2.8. kode valuta asing tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan; 2.2.9. pos tarip tidak tercantum dalam BTBMI; 2.2.10. data nomor B/L atau AWB atau data nomor pengajuan yang berulang; 2.3. meneliti tarip pos yang termasuk dalam ketentuan tentang barang-barang yang dilarang atau dibatasi impornya atau yang wajib memenuhi persyaratan impor berdasarkan parameter H.S. dan meneliti pengisian nomor pos BC 1.1. 2.3.1.

2.3.2.

KEP-83-99.doc\cho

data PIB yang memuat barang impor dengan tarip pos yang termasuk dalam kriteria tersebut dilakukan penelitian secara khusus oleh Pejabat yang memeriksa persyaratan impor; data PIB yang memuat barang impor dengan tarip pos yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut diteruskan untuk penetapan jalur; 25

2.3.3.

data nomor pos BC 1.1 (kolom 18) yang tidak diisi dilakukan penelitian tentang persyaratan pre-notification;

2.4. mencocokkan “credit advice” yang dikirimkan oleh Bank Devisa atau yang pembayarannya dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan data PIB; 2.5. mengirimkan respon kepada Importir/PPJK untuk menyerahkan : 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

3.

jaminan untuk PIB penangguhan dan impor sementara kepada Pejabat yang mengelola fasilitas; STTJ untuk PIB yang mendapat fasilitas Bapeksta kepada Pejabat yang mengelola fasilitas; Dokumen Pelengkap Pabean/masterlist untuk PIB yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat yang mengelola fasilitas.

Pejabat yang memeriksa persyaratan impor melakukan kegiatan : 3.1. meneliti kebenaran data PIB mengenai pemenuhan persyaratan impor dengan memperhatikan analisa risiko : 3.1.1. 3.1.2.

3.1.3.

dalam hal persyaratan impornya belum dipenuhi, data PIB dikembalikan; dalam hal berdasarkan analisa risiko terdapat petunjuk yang cukup adanya risiko tinggi terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan, wajib menyampaikan informasi tersebut kepada pejabat yang menangani informasi; dalam hal persyaratan impornya telah dipenuhi, data PIB diteruskan untuk penetapan jalur;

Terhadap data PIB yang dikembalikan, komputer mengirimkan respon pengembalian data PIB. 3.2. meneliti nomor pos BC 1.1 (kolom 18) yang tidak diisi : 3.2.1. 3.2.2.

dalam hal terdapat persetujuan pre-notification, data PIB diteruskan untuk penetapan jalur; dalam hal tidak terdapat persetujuan pre-notification, data PIB dikembalikan;

Terhadap data PIB yang dikembalikan, komputer mengirimkan respon pengembalian data PIB. 4.

Dalam hal data PIB diterima, komputer memberikan Nomor Pendaftaran PIB dan mengirimkan respon nomor pendaftaran tersebut kepada Impotir/PPJK.

5.

Pejabat yang memeriksa persyaratan impor juga melakukan kegiatan : 5.1. mendistribusikan SPPB/SPPB bersyarat rangkap kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 5.2. menerima berkas PIB yang ditetapkan jalur merah dari Importir/PPJK; 5.3. menyerahkan Instruksi Pemeriksaan beserta fotokopi invoice dan/atau packing list kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang atau Pejabat Analis Hi-Co Scan; 5.4. menyerahkan berkas PIB jalur merah kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah;

KEP-83-99.doc\cho

26

6.

Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang : 6.1. hijau, apabila tidak ada NHI/NI dan tidak terkena pemeriksaan acak, mencetak SPPB atau SPPB bersyarat dalam hal diperlukan penyerahan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5, dan mengirimkan respon tentang SPPB/ SPPB bersyarat kepada Importir/PPJK; 6.2. merah, apabila ada NHI/NI atau terkena pemeriksaan acak; selanjutnya mencetak Instruksi Pemeriksaan, SPJM, dan mengirimkan respon tentang SPJM kepada Importir/PPJK; 6.2.1.

6.2.2.

7.

Dalam hal diperlukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan, maka komputer pabean menerbitkan SPJM dengan Instruksi Pemeriksaan yang diberi tanda “melalui Hi-Co Scan”. Pejabat yang memeriksa persyaratan impor menandasahkan Instruksi Pemeriksaan dan mengirimkannya beserta invoice dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat Analis Hi-Co Scan atau Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang.

Untuk kantor-kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan. 7.1. Pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dilakukan terhadap : 7.1.1. 7.1.2.

barang impor yang dikeluarkan dengan SPPB dari PIB jalur hijau, yang dikenakan tindakan penegahan; barang impor yang ditetapkan jalur merah : a. b.

7.1.3.

yang disebabkan penetapan secara acak oleh komputer; berdasarkan NHI/NI, dengan ketentuan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang mengelola manifest dan informasi secara selektif berdasarkan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dan professional judgement;

barang impor eksep.

7.2. Dikecualikan dari pemeriksaan melalui Hi-Co Scan : 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5.

barang-barang peka cahaya (photo sensitive); barang-barang yang mengandung zat radioaktif; barang-barang eks LCL/CFS; barang-barang yang diimpor sementara dan re-impor; pada lokasi penimbunannya tidak tersedia peralatan bersangkutan;

7.3. Pejabat Analis Hi-Co melakukan kegiatan : 7.3.1.

7.3.2. 7.3.3. KEP-83-99.doc\cho

menerima SPPB/SPPB bersyarat dan BCF 2.3 C dari Pejabat yang mengeluarkan barang dalam hal PIB jalur hijau yang dikenakan tindakan penegahan; menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor; menganalisis Image/hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas; 27

7.3.4.

7.3.5.

membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D : a.

tidak dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan penjelasannya dan menuangkan keputusan tersebut dalam LHP; atau

b.

dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan penjelasan tentang halhal yang harus diperiksa;

mengirimkan : a.

Keputusan tidak dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas, segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan;

b.

Keputusan dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas, segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan. Pemeriksaan fisik sedapat mungkin dilakukan di tempat penimbunan milik Importir atas izin Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai tatacara dalam Lampiran X huruf D Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999;

7.3.6. 7.3.7. 8.

menerima salinan LHP dari Pejabat yang melakukan pemeriksaan barang dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan keputusannya. dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik.

Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang juga melakukan kegiatan : 8.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor atau ditambah Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co; 8.2. menerima pengembalian LHP dari Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk dilakukan perbaikan; 8.3. melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP pada formulir Instruksi Pemeriksaan dan ke dalam komputer, sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean. Pengambilan contoh barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan; 8.4. menyerahkan LHP/LHP perbaikan, invoice dan/atau packing list, serta Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen merah untuk pemeriksaan lebih lanjut selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran; 8.5. menyerahkan salinan LHP kepada Pejabat Analis Hi-Co dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan keputusannya;

9.

Pejabat yang memeriksa dokumen hijau melakukan kegiatan : 9.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen dan melakukan penelitian :

KEP-83-99.doc\cho

28

9.1.1.

kebenaran kelengkapan dokumen, klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

9.1.2. 9.1.3. 9.1.4.

kebenaran pengisian PIB berdasarkan invoice/packing list yang dilampirkan; kebenaran pengisian PIB berkaitan dengan fasilitas yang diterima; penyelesaian PIB jalur hijau yang terkena tindakan penegahan.

Untuk pengubahan data PIB yang diakibatkan karena kegiatan 9.1.2 sampai dengan 9.1.4 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 9.2. menuangkan hasil penelitian ke dalam komputer : 9.2.1.

9.2.2.

apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan; apabila tidak diterima : a.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya; - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB Komputer mengirimkan Importir/PPJK.

b.

respon

tentang

SPKPBM

kepada

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : - rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian; - rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Komputer mengirimkan respon tentang Nota Pembetulan kepada Importir/PPJK.


Pejabat yang memeriksa dokumen merah melakukan kegiatan : 10.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa persyaratan impor; 10.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang yang dilengkapi dengan Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co serta contoh barang, bila ada, atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 10.3. menerima instruksi pemeriksaan, invoice dan/atau packing list, dan Keputusan Tidak

KEP-83-99.doc\cho

29

Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis HiCo; 10.4. mengembalikan LHP yang kurang jelas, disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 10.5. meneliti lebih lanjut LHP atau keputusan untuk tidak diperiksa dan membandingkan dengan data PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, nilai pabean, pungutan cukai dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor, dan menuangkan ke dalam komputer : 10.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, komputer mencetak SPPB/SPPB bersyarat dan mengirimkan respon tentang SPPB/SPPB bersyarat kepada Importir/PPJK, selanjutnya melakukan kegiatan : a.

melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : - apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/ audit, jika diperlukan; - apabila tidak diterima : i.

yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; Komputer mengirimkan respon tentang SPKPBM kepada Importir/PPJK.

ii.

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Komputer mengirimkan respon tentang Nota Pembetulan kepada Importir/PPJK.

b.


kepada

Pejabat

yang

melaksanakan

10.5.2. dalam hal jenis barang tidak sesuai, melakukan kegiatan : a. KEP-83-99.doc\cho

meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta 30

besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian tersebut : - mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : i.

ii.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya; rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

Komputer mengirimkan Importir/PPJK.

respon

tentang

SPKPBM

kepada

apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK; - mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : i. ii.

rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian; rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

Komputer mencetak SPPB dan mengirimkan respon tentang SPPB dan Nota Pembetulan kepada Importir/PPJK. b.


kepada

Pejabat

yang

melaksanakan


menyatakan barang impor tersebut sebagai barang yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : -

b.

KEP-83-99.doc\cho

rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK; rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola informasi; rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas PIB;

menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan :

31

- meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean, serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian : i.

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan kemungkinan sanksi administrasi berupa denda, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

-- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB. Komputer mengirimkan respon tentang SPKPBM kepada Importir/PPJK. apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK. ii.

mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan : -- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian; -- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB; Komputer mencetak SPPB dan mengirimkan respon tentang SPPB dan Nota Pembetulan kepada Importir/PPJK.


menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996.

10.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku. 11.

Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan : 11.1. menerima SPPB/SPPB bersyarat dari Pejabat yang memeriksa persyaratan

KEP-83-99.doc\cho

32

impor/Pejabat yang memeriksa dokumen merah dan Pejabat Analis Hi-Co dalam hal SPPB jalur hijau yang terkena penegahan melalui pemeriksaan Hi-Co Scan kedapatan sesuai dan SPPB/SPPB bersyarat yang dicetak oleh Importir/PPJK; 11.2. membukukan SPPB/SPPB bersyarat ke dalam buku untuk SPPB/SPPB bersyarat; 11.3. mencocokkan data SPPB/SPPB bersyarat rangkap kedua dengan rangkap kesatu; 11.3.1. kedapatan sesuai, dapat dilayani pengeluarannya; 11.3.2. kedapatan tidak sesuai, tidak dapat dilayani pengeluarannya, SPPB/SPPB bersyarat rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang selama 12 (dua belas) jam kerja : a.

apabila diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dapat dilayani pengeluarannya;

b.

apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dikirimkan ke Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya;

11.4. menerima bukti penerimaan dokumen pembayaran, atau bukti penerimaan dokumen jaminan, atau bukti penerimaan dokumen pelengkap pabean/masterlist dari importir/PPJK dalam hal SPPB bersyarat; 11.5. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB/SPPB bersyarat dan/atau data komputer dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan : 11.5.1. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; 11.5.2. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan dan SPPB/SPPB bersyarat dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola manifest dan informasi untuk penyelesaian lebih lanjut; 11.5.3. kedapatan identitas sesuai dan jumlah kemasan/peti kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999; 11.6. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB/SPPB bersyarat, kemudian mengirimkannya kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1; 11.7. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB/SPPB bersyarat segera setelah : 11.7.1. diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan; 11.7.2. diketahui SPPB yang diberi diberi tanda pemeriksaan acak melalui Hi-Co Scan belum dilaksanakan pemeriksaannya; 11.8. mengembalikan SPPB/SPPB bersyarat kepada Importir/PPJK setelah diberi catatan pengeluaran. 12.

Pejabat yang mengelola manifest dan informasi melakukan kegiatan : 12.1. menerima SPPB/SPPB bersyarat dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 12.2. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan dan menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999;

KEP-83-99.doc\cho

33

12.3. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan; 12.4. meneliti data PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan; 12.5. menerbitkan NI dan memasukkan data informasi ke dalam komputer dengan penegasan harus atau tidak melalui Hi-Co Scan; 12.6. mengirimkan NI kepada : 12.6.1. Pejabat yang memeriksa persyaratan impor atau Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 12.6.2. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

13.

Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen : 13.1. menerima berkas PIB jalur hijau yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Importir/PPJK dan memasukkan data penerimaan PIB ke dalam komputer; 13.2. mengirimkan berkas PIB jalur hijau ke Pejabat yang memeriksa dokumen hijau; 13.3. menerima berkas PIB jalur hijau selesai dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau; 13.4. menerima berkas PIB jalur merah yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen merah; 13.5. menerima SPPB/SPPB bersyarat dari Pejabat yang mengelola manifest dan informasi; 13.6. menyematkan SPPB pada PIB yang bersangkutan; 13.7. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyerahkan jaminan, kepada Pejabat yang mengelola jaminan/fasilitas; 13.8. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13.9. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999.

14.

Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan : 14.1. menerima berkas PIB yang pengeluaran barangnya dengan jaminan untuk pemantauan penyelesaiannya; 14.2. menerbitkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen hijau/merah dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999; 14.3. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPBC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM dan memasukkan data pelunasan tersebut ke dalam komputer; 14.4. menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir;

15.

Pejabat yang mengelola fasilitas melakukan kegiatan : 15.1. menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; 15.2. melakukan pemantauan penyelesaian atas PIB fasilitas; 15.3. mengirimkan berkas PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang

KEP-83-99.doc\cho

34

melaksanakan pendistribusian dokumen; 15.4. menerima dokumen pelengkap pabean/masterlist atas data PIB yang diajukan yang mendapat respon komputer untuk menyerahkan dokumen tersebut dan menyerahkan tanda bukti penerimaan. 16.

Pejabat yang menatausahakan penerimaan negara melakukan kegiatan : 16.1. menerima pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran (BPBC dan/atau BPPAI); 16.2. menerima SSBC dan/atau SSP atas PIB yang pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui bank yawang tidak mengirimkan “credit advice”, dan memasukkan datanya ke dalam komputer; 16.3. menerima penyerahan jaminan atau STTJ dari Importir/PPJK atas data PIB yang diajukan yang mendapat respon komputer untuk menyerahkan dokumen tersebut dan menyerahkan tanda bukti penerimaan.

17.

Ketentuan lain-lain 17.1. Dalam hal sistem komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak dapat berfungsi, tatacara pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan secara manual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini; pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan tidak dilaksanakan; 17.2. Untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir 17.1, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menunjuk Pejabat yang menerima dokumen dan Pejabat yang menetapkan jalur pengeluaran barang; 17.3. Pelaksanaan hal tersebut pada butir 17.1 dilakukan apabila setelah ditunggu sampai dengan 2 (dua) jam komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai belum berfungsi; 17.4. Untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir 17.1, dapat dipergunakan format PIB sebagaimana yang ada dalam modul importir pada sistem PIB disket atau PIB EDI.

Direktur Jenderal ttd. Dr. R. B. Permana Agung D., M.Sc. NIP 060044475

KEP-83-99.doc\cho

35

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents