DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR-09/BC/2008 TENTANG TATA CARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut tata cara pelayanan dan pengawasannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pengawasan Penggunaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Berdasarkan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan 70/PMK.011/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat dengan USDFS adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada User dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi atau disebut dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). 2. User adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVIUSDFS) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. 3. Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVI-USDFS) adalah hasil verifikasi industri yang dilakukan oleh Surveyor terhadap badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai User dan memuat rencana impor barang satu tahun. 4. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan dan cukai. Pasal 2 (1) Untuk menggunakan tarif bea masuk dalam rangka USDFS, User mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan c. SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan/disetujui oleh Menteri Perindustrian atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penelitian. (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Teknis Kepabeanan dapat meminta data teknis dari barang yang diajukan untuk menggunakan tarif bea masuk dalam rangka USDFS. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka USDFS. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan surat penolakan beserta alasannya. Pasal 4 (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan oleh User kepada Kantor Pabean dalam rangka USDFS selain dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean sesuai ketentuan di bidang impor, juga dilampiri dengan : a. Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); b. Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang; dan c. Salinan SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan/disetujui oleh Menteri Perindustrian atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pada PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan : a. kode fasilitas preferensi tarif; b. nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan;
c. nomor referensi Form JIEPA; dan d. pos tarif dan besaran tarif bea masuk dalam rangka USDFS. Pasal 5 Atas PIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Pabean selain melakukan penelitian dokumen sesuai ketentuan di bidang impor, juga melakukan penelitian sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 6 Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dimaksud dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum, kecuali dalam hal jenis barang tersebut termasuk dalam skema IJ-EPA maka dikenakan tarif berdasarkan tarif IJ-EPA. Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2008
Pgs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttd,-
Mulia P. Nasution NIP 060046519 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Harry Mulya NIP 060079900
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2008
PENELITIAN DAN KEPUTUSAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN (PFPD) DAN KEPALA SEKSI PABEAN (KASI PABEAN)
1.
Penelitian
PFPD atau Kasi Pabean menerima PIB yang dilampiri dengan SKVI-USDFS dan Form JIEPA melakukan penelitian sebagai berikut: 1.1 PIB. a.
b. c.
d.
e. f. g. h.
Disamping PIB dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean sebagai ditentukan dalarn tatalaksana kepabeanan di bidang impor yang berlaku, juga dilampiri dengan SKVI-USDFS dan Form JIEPA lembar pertama atau Form JIEPA yang telah diberi cap CERTIFIED TRUE COPY; Jenis barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan fisik barang (untuk PIB yang dilayani dengan jalur merah), SKVI-USDFS dan Form JIEPA kedapatan sesuai; Jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB dan hasil pemeriksaan fisik barang (untuk PIB yang dilayani dengan jalur merah) tidak melebihi kuota sebagaimana ditentukan dalam SKVIUSDFS; Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapatkan fasilitas USDFS sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan untuk importir yang bersangkutan; Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalarn PIB, SKVI-USDFS dan Form IJ-EPA kedapatan sesuai; Kolom 19 PIB telah diisi kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form IJ-EPA, yaitu angka 56; Kolom 34 PIB telah diisi dengan benar sesuai tarifbea masuk dalarn rangka USDFS; Bea masuk telah dihitung dan dilunasi sesuai dengan tarifbea masuk dalam rangka USDFS.
1.2 Form JIEPA a. b.
c. d. e. f.
Lembar pertama telah dilarnpirkan pada PIB yang bersangkutan; Telah ditandatangani dan diberi cap jabatan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar pejabat yang berwenang menandatangani Form IJEPA dari negara asal barang yang bersangkutan; Mencocokkan tanda tangan dan cap jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Form JIEPA dengan contoh specimen tandatangan dan cap jabatan pejabat tersebut; Kolom-kolom pada Form JIEPA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai dengan yang diberitahukan dalarn PIB dan dokumen pelengkap pabean; (misalnya invoice atau packing list) Kolom 5 Preference criterion telah diisi dengan kriteria origin; Tidak diragukan keabsahannya. Indikasi keabsahan Form JlEPA diragukan antara lain adalah: f.1 ukuran kertas tidak sesuai dengan ukuran kertas yang ditentukan; f.2 format Form JlEP A tidak sesuai dengan format yang ditentukan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini; f.3 Negara asal diragukan. Negara asal diragukan hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata (misalnya informasi tertulis) yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari: − perusahaan asosiasi/industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri; − instansi pemerintah di dalam/luar negeri;
− hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau − hasil pemeriksaan pembukuan, bahwa kebenaran negara asal diragukan yaitu tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Rules of Origin of the Indonesia-Jepan EPA. Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara Form JlEPA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan Form JlEPA dianggap tidak sah. Contoh perbedaan kecil tersebut antara lain: (i) kesalahan tulis nama kota/tempat yang dengan mudah dapat diketahui nama kota/tempat yang benar; (ii) kesalahan pencantuman pos tarif HS, 2.
Keputusan
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa: 2.1 sesuai dan keabsahan Form JlEPA tidak diragukan, maka PFPD atau Kasi Pabean yang menetapkan tarif menerima pemberitahuan tarif dalam rangka USDFS; 2.2 sesuai, tetapi keabsahan Form JlEP A diragukan (misalnya diterima bukti nyata bahwa negara asal barang diragukan), maka PFPD atau Kasi Pabean: a. menetapkan tarif bea masuk berdasarkan tarif umum (MFN); b. menerbitkan Nota Pembetulan (Notul); c. memberitahu importir untuk mempertaruhkan jaminan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor; d. membuat surat kepada instansi penerbit Form JIEPA yang ditandatangani oleh Kepala KPPBC yang berisi: (i) pemberitahuan bahwa keabsahan Form JlEPA atau negara asal barang diragukan disertai dengan alasannya; (ii) permintaan konfirmasi tentang keabsahan Form JlEPA dan kebenaran negara asal barang tersebut. Fotokopi Form JlEPA dilampirkan pada surat tersebut. Berdasarkan Rules of Origin IJ-EPA, negera penerbit Form JlEPA harus memberikan jawaban dalam waktu enam bulan setelah diterimanya permintaan konfirmasi. Apabila dalam waktu enam bulan, instansi penerbit Form JlEPA memberikan jawaban bahwa Form JlEPA yang dipermasalahkan absah dan/atau negara asal barang tidak diragukan kebenarannya, maka KPPBC menerima pemberitahuan tarif dalam rangka USDFS dan mengembalikan jaminan. Apabila dalam waktu lebih dari enam bulan, KPPBC tidak menerima jawaban dari instansi penerbit Form JIEPA maka KPPBC mencairkan (mendefinitifkan) jaminan yang diserahkan importir menjadi penerimaan negara; atau 2.3 ketidaksesuaian, maka fasilitas USDFS tidak dapat diberikan, PFPD atau Kasi Pabean: (a) menetapkan tarif bea masuk berdasarkan tarif umum (MFN); (b) menerbitkan Nota Pembetulan (Notul) untuk menagih kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan ditolaknya preferensi tarif tersebut. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Pgs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttd,-
Mulia P. Nasution NIP 060046519 Harry Mulya NIP 060079900
