DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
a. b. c.
Mengingat
:
1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
bahwa Barang Kena Cukai yang dijual di Toko Bebas Bea diberikan fasilitas berupa pembebasan cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadapnya; bahwa desain Label Tanda Pengawasan Cukai yang ada perlu dilakukan perubahan guna mendukung pengawasan secara optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Label Tanda Pengawasan Cukai untuk Barang Kena Cukai yang Dijual di Toko Bebas Bea; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai; Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-74/BC/2001 tentang Tata Cara Pengusahaan dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Toko Bebas Bea. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan: 1. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri, atau orang yang tiba dari luar negeri dengan
mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak, atau tidak mendapatkan pembebasan. 2. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang-barang asal impor dan Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di Toko Bebas Bea. 3. Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol adalah pengusaha minuman mengandung etil alkohol dalam negeri yang hasil produksinya dijual di Toko Bebas Bea. 4. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau adalah pengusaha hasil tembakau dalam negeri yang hasil produksinya dijual di Toko Bebas Bea. 5. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Toko Bebas Bea yang bersangkutan. Pasal 2 Barang Kena Cukai yang dijual di Toko Bebas Bea yang cukainya belum dilunasi wajib dilekati Label Tanda Pengawasan Cukai. Pasal 3 (1)
Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol dalam negeri yang akan dimasukkan ke Toko Bebas Bea wajib dilekati Label Tanda Pengawasan Cukai sebelum dikeluarkan dari Pabrik.
(2)
Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor yang akan dimasukkan ke Toko Bebas Bea wajib dilekati Label Tanda Pengawasan Cukai sebelum dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. BAB II DESAIN LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI Pasal 4
(1)
Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk minuman mengandung etil alkohol berjumlah 105 keping setiap lembar.
(2)
Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 1,5 cm X 3,8 cm setiap keping.
(3)
Desain setiap keping Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. teks ”REPUBLIK INDONESIA”; b. gambar logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. teks ”INDONESIA DUTY & EXCISE NOT PAID”; d. teks “MMEA”; dan e. teks “BCBCBC”. Pasal 5
(1)
Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk hasil tembakau berjumlah 150 keping setiap lembar.
(2)
Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2,1 cm X 4,5 cm setiap keping.
(3)
Desain setiap keping Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. b. c. d. e. f.
teks ”REPUBLIK INDONESIA”; gambar logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; gambar logo Garuda Pancasila Lambang Negara Republik Indonesia; teks ”INDONESIA DUTY & EXCISE NOT PAID”; teks “BCBCBC”; dan foil hologram yang memuat logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, angka Tahun Anggaran, teks “BC”, dan teks “RI”. BAB III PENYEDIAAN, PEMESANAN, DAN PELEKATAN LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI Pasal 6
(1)
Penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai untuk minuman mengandung etil alkohol asal impor dilakukan di Kantor Pusat.
(2)
Penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai untuk minuman mengandung etil alkohol asal dalam negeri dan hasil tembakau dilakukan di Kantor Pelayanan. Pasal 7
(1)
Pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pemegang NPPBKC dengan ketentuan: a. untuk hasil tembakau asal impor dilakukan oleh pengusaha Toko Bebas Bea; b. untuk minuman mengandung etil alkohol asal impor dilakukan oleh importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol; c. untuk hasil tembakau dalam negeri dilakukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau; atau d. untuk minuman mengandung etil alkohol dalam negeri dilakukan oleh pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol.
(2)
Pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai (CK-1B).
(3)
Format CK-1B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 8
Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Barang Kena Cukai sehingga mudah dilihat dan dibaca. BAB IV BIAYA PENCETAKAN LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI Pasal 9 (1)
Untuk memperoleh Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha Toko Bebas Bea, Importir, pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, dan pengusaha pabrik hasil tembakau dikenakan biaya pencetakan Label Tanda Pengawasan Cukai.
(2)
Biaya pencetakan Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. untuk minuman mengandung etil alkohol sebesar Rp21.000,00 per lembar; b. untuk hasil tembakau sebesar Rp1.800,00 per lembar. Pasal 10
Tata cara penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Barang Kena Cukai yang dijual di Toko Bebas Bea diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Barang Kena Cukai yang belum dilekati Label Tanda Pengawasan Cukai yang masih berada di Toko Bebas Bea sebelum Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku, harus sudah dilekati Label Tanda Pengawasan Cukai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. BAB VI PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-68/BC/1997 tentang Label Tanda Pengawasan Cukai untuk Barang Kena Cukai yang Dijual di Toko Bebas Bea sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-56/BC/1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Juli 2007
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
-ttd-
Nofrial NIP 060040274
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, -ttdANWAR SUPRIJADI NIP 120050332
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
Diisi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Nomor :
CK-1B Lembar : Asli/Kedua/Ketiga
Tanggal
:
Kode Kantor
:
PEMESANAN LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nama Pengusaha No dan Tgl. NPPBKC /Izin TBB Yang Diberi Kuasa Jenis Barang Kena Cukai Cara pembayaran
No.
Merk
: : : : : : :
...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Jumlah (Lembar)
Jumlah Biaya Pengganti Jumlah Lembar x Rp. /Lbr
Jumlah Cukai
Jumlah total Jumlah Biaya Pengganti Yang Dibayar 8.
Catatan Petugas :
Nomor
Diserahkan Label Tanda Pengawasan Cukai
Tanggal
Paraf
Diminta pada tanggal : Pengusaha
CAP
( .........................................)
I
Kolom untuk Bendaharawan 1. Bendaharawan DJBC di ............................................................................................................................................. 2. Menerangkan bahwa Pengusaha di ............................................................................................................. 3. Pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai nomor ...................................................tanggal................................ 4. Jumlah biaya pengganti Rp................................. ( ...................................................................................................) 5. Pelunasan biaya pengganti secara tunai Dengan SSCP nomor ........................................tanggal ............................................................................................ ........................, .......................
tanggal
Bendaharawan DJBC CAP
(..................................) NIP. ............................ II
Tanda Terima Label Tanda Pengawasan Cukai 1. Nama Penerima Label Tanda Pengawasan Cukai 2. Alamat Penerima Label Tanda Pengawasan Cukai 3. Kuasa dari
: ..................................................................................... : ..................................................................................... : .....................................................................................
Pada hari ini telah menerima Label Tanda Pengawasan Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1B nomor : ........................................ tanggal .......................................................... ........................, .......................
tanggal
Pengusaha/Kuasa CAP
(..................................) .................................... III
Penyerahan Label Tanda Pengawasan Cukai Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di ...................... Bahwa Label Tanda Pengawasan Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1B nomor ...................... tanggal ...................... telah diserahkan pada tanggal........................................................
........................, tanggal ................... Pejabat Bea dan Cukai (..................................) NIP................................
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
-ttd-
Nofrial NIP 060040274
NIP 120050332
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
TATA CARA PEMESANAN DAN PENYEDIAAN LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
A. Tata Cara Penyediaan dan Pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor 1.
Importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengisi format CK-1B secara lengkap dan benar dan menandatanganinya; CK-1B dibuat dalam rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut: - lembar ke-1 : untuk Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai; - lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan; - lembar ke-3 : untuk yang bersangkutan; - lembar ke-4 : untuk Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; dan - lembar ke-5 : untuk Bank Persepsi atau PT (PERSERO) Pos Indonesia. b. melakukan pembayaran biaya pencetakan Label Tanda Pengawasan Cukai pada Bank Persepsi atau PT (PERSERO) Pos Indonesia; c. mengajukan CK-1B beserta SSPCP kepada Kepala Kantor; d. menyerahkan CK-1B lembar ke-1 beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai guna pengambilan Label Tanda Pengawasan Cukai; e. menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; f.
mencocokkan jumlah Label Tanda Pengawasan Cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1B; dan
g. menandatangani CK-1B lembar ke-1 pada carik II dan tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai sebagai bukti bahwa telah menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dengan lengkap dan benar.
2.
Kepala Kantor Pelayanan melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
menerima CK-1B dari Importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol;
b.
meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk memesan Label Tanda Pengawasan Cukai. Dalam hal tidak memenuhi, CK-1B dikembalikan kepada importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol;
c.
meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1B meliputi: - nama importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol; - alamat importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol; - Nomor dan Tanggal NPPBKC; - yang diberi kuasa; - jenis barang kena cukai; - merk barang kena cukai; - jumlah lembar; dan - kebenaran perhitungan jumlah biaya pencetakan Label Tanda Pengawasan Cukai.
d.
dalam hal pengisian CK-1B telah lengkap dan benar, mencatat data CK-1B pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan LTPC (BDCK-3B), memberi nomor CK-1B dari buku BDCK-3B, dan mencatat nomor serta tanggal SSPCP pada carik CK-1B;
e.
dalam hal pengisian CK-1B tidak lengkap atau tidak benar, CK-1B dikembalikan kepada importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol untuk dilengkapi atau diperbaiki;
f.
menyerahkan kepada importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol: - CK-1B lembar ke-1 beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen
-
3.
pelengkap lainnya untuk diteruskan kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai; dan CK-1B lembar ke-3 untuk arsip yang bersangkutan;
g.
mengirimkan CK-1B lembar ke-4 beserta fotokopi SSPCP dan dokumen pelengkap lainnya ke Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; dan
h.
dalam hal Label Tanda Pengawasan Cukai telah diterima importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol, menerima dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian carik III CK-1B.
Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya dari importir terdaftar Minuman Mengandung Etil Alkohol; b. meneliti kebenaran pengisian CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya; dan c. meneruskan CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.
4.
Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya dari Kasubdit Pita Cukai; b. meneliti kebenaran pengisian CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya; c. apabila pengisian CK-1B beserta fotokopi SSPCP yang telah dilegalisasi dan dokumen pelengkap lainnya kedapatan benar, mencatat pada buku bambu (Buku Daftar CK-1B) dan memberi nomor penerimaan dokumen CK-1B; d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran pengisian CK-1B, maka CK-1B tersebut tidak dilayani dan dikembalikan kepada Kepala Kantor Pelayanan; e. membuatkan usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; f.
menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran;
g. menyetujui pengeluaran Label Tanda Pengawasan Cukai untuk diserahkan kepada importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol; h. menyerahkan Label Tanda Pengawasan Cukai sesuai dengan CK-1B kepada importir terdaftar minuman mengandung etil alkohol dengan membuat tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai;
5.
i.
mengirimkan carik III CK-1B kepada Kepala Kantor Pelayanan asal CK-1B; dan
j.
mengarsipkan CK-1B lembar ke-1 tanpa carik III beserta tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai.
Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian; b. meneliti usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai; c. membuat daftar pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada penyedia Label Tanda Pengawasan Cukai; d. menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari penyedia Label Tanda Pengawasan Cukai; e. menyerahkan Label Pendistribusian; dan f.
Tanda
Pengawasan
Cukai
kepada
Seksi
mengarsipkan usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai tersebut.
Penyimpanan
dan
B. Tata Cara Pemesanan Label Tanda Pengawasan Cukai untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri, Hasil Tembakau Asal Impor, dan Hasil Tembakau Dalam Negeri 1.
Pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mengisi format CK-1B secara lengkap dan benar dan menandatanganinya; CK-1B dibuat dalam rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut: -
lembar ke-1 lembar ke-2 lembar ke-3 lembar ke-4
- lembar ke-5
: : : :
untuk Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai; untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; untuk yang bersangkutan; untuk Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; dan : untuk Bank Persepsi atau PT (PERSERO) Pos Indonesia.
b. melakukan pembayaran biaya pengganti pencetakan LTPC pada Bank Persepsi atau PT (PERSERO) Pos Indonesia; c. mengajukan CK-1B beserta SSPCP kepada Kepala Kantor; d. menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Perbendaharaan; e. mencocokkan jumlah Label Tanda Pengawasan Cukai yang diterima dengan yang tertera dalam CK-1B; dan f.
2.
3.
menandatangani CK-1B lembar ke-1 pada carik II dan tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai sebagai bukti telah menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dengan lengkap dan benar.
Kepala Kantor Pelayanan melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
menerima CK-1B dari pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau;
b.
meneliti apakah pengusaha yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk memesan Label Tanda Pengawasan Cukai. Dalam hal tidak memenuhi, CK-1B dikembalikan kepada pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau;
c.
meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen CK-1B meliputi: - nama pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau; - alamat pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau; - Nomor dan Tanggal NPPBKC; - yang diberi kuasa; - jenis BKC; - merk BKC; - jumlah lembar; dan - kebenaran perhitungan jumlah biaya pengganti pencetakan LTPC.
d.
meneruskan CK-1B beserta SSPCP kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
Kepala Seksi Perbendaharaan melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima CK-1B beserta SSPCP dari Kepala Kantor Pelayanan; b. meneliti kebenaran pengisian CK-1B beserta SSPCP; c. dalam hal pengisian CK-1B telah lengkap dan benar, mencatat data CK-1B pada Buku Daftar Dokumen Pemesanan LTPC (BDCK-3B), memberi nomor CK-1B dari buku BDCK-3B, dan mencatat nomor serta tanggal SSPCP pada carik CK-1B; d. dalam hal pengisian CK-1B tidak lengkap atau tidak benar, CK-1B dikembalikan kepada pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau untuk dilengkapi atau diperbaiki; e. melakukan pemesanan penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dengan mengirimkan salinan CK-1B yang telah ditandasahkan oleh
Kepala Seksi Perbendaharaan melalui Kepala Kantor Pelayanan; f.
menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari Subdit Pita Cukai;
g. menyetujui pengeluaran Label Tanda Pengawasan Cukai untuk diserahkan kepada pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau; h. menyerahkan Label Tanda Pengawasan Cukai sesuai CK-1B kepada pengusaha pabrik minuman mengandung etil alkohol, pengusaha Toko Bebas Bea, atau pengusaha pabrik hasil tembakau dengan membuat tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai; dan i.
4.
mengarsipkan CK-1B lembar ke 1 beserta tanda terima Label Tanda Pengawasan Cukai.
Kasubdit Pita Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima pemesanan penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai berdasarkan salinan CK-1B yang telah ditandasahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan melalui Kepala Kantor Pelayanan; dan b. meneliti kebenaran pengisian pemesanan penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.
5.
6.
Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
menerima pemesanan penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai berdasarkan salinan CK-1B yang telah ditandasahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dari Kasubdit Pita Cukai;
b.
meneliti kebenaran pengisian pemesanan penyediaan Label Tanda Pengawasan Cukai;
c.
membuatkan usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran;
d.
menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran; dan
e.
mengirimkan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan.
Kepala Seksi Penyediaan dan Penukaran melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
menerima usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai dari Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian;
b.
meneliti usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai;
c.
membuat daftar pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai kepada penyedia Label Tanda Pengawasan Cukai;
d.
menerima Label Tanda Pengawasan Cukai dari penyedia Label Tanda Pengawasan Cukai;
e.
menyerahkan Label Pendistribusian; dan
f.
mengarsipkan usulan pesanan Label Tanda Pengawasan Cukai tersebut.
Tanda
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Pengawasan
Cukai
kepada
Seksi
Nofrial NIP 060040274
dan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
-ttd-
Penyimpanan
NIP 120050332
