SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN TAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah dapat menyusun Peraturan Daerah; bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa untuk melaksanakan kewenangan pembinaan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan pedoman terkait dengan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
2
Pasal 1 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam perumusan materi muatan rancangan peraturan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. dasar hukum Peraturan Daerah; b. dasar pertimbangan perlunya Peraturan Daerah; dan c. materi muatan Peraturan Daerah. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011
BALTHASAR KAMBUAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 932
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak 3
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
I. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. 1. Pasal 136 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPUU) bahwa, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 4. Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 berlaku pula terhadap pembentukan Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
II. DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA PERATURAN DAERAH Dalam pembentukan Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain memperhatikan dasar hukum Peraturan Daerah, juga dilakukan atas dasar pertimbangan: 1. Kewenangan. Kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UUPPLH dan Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah. Namun demikian, tidak setiap kewenangan harus diatur dalam Peraturan Daerah. 4
2. Kebutuhan. Kebutuhan pemerintahan daerah mengenai perlunya Peraturan Daerah untuk memberikan landasan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup spesifik daerah, kebutuhan mendesak atau prioritas dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan yang akan datang. 3. Kemampuan. Kemampuan pemerintahan daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah, antara lain kelembagaan dan sumber daya manusia. 4. Dukungan Sistem. Dukungan sistem untuk melaksanakan Peraturan Daerah, antara lain sistem keuangan, mekanisme kerja (SOP) aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
III. MATERI MUATAN Dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penormaan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan nasional dan ekosistem suatu daerah. Sedangkan perumusan normanya harus mencerminkan asas-asas yang melandasinya. Struktur materi muatan dalam pedoman ini tidak selalu merupakan urutan yang menggambarkan penamaan Bab, Bagian atau Paragraf, dan tidak menunjukkan hirarki penormaan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah, melainkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan norma. Secara keseluruhan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat luas. Namun demikian materi muatan tersebut tidak harus dimuat secara keseluruhan, tergantung dari jenis Peraturan Daerah dan kebutuhan pengaturan di daerah. Hendaknya materi muatan yang dipilih tidak melampaui judul dari rancangan Peraturan Daerah. Secara keseluruhan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1. PERENCANAAN. Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka 5
panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
PEMANFAATAN. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3.
PENGENDALIAN. Untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pengendalian pencemaran dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat terlibat berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya masing-masing. Pengendalian pencemaran dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi: a. Pencegahan. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui instrumen: 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pelaksanaan KLHS merupakan kewajiban bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. KLHS dilaksanakan pada tahap penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, KLHS tidak merupakan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan KRP. Untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP, pemerintah provinsi dan pemerintah 6
kabupaten/kota cukup mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur KLHS. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan KLHS, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak perlu mengatur kembali tata cara penyelenggaraan KLHS melalui delegasi kewenangan mengatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. 2) Tata Ruang Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta dilakukan KLHS sebelum RTRW ditetapkan. Namun jika RTRW telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi RTRW. Selain itu, bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW, AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak. 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup. Untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari baku mutu media penerima beban limbah (air, air laut, dan udara), dan baku mutu buangan (air limbah, emisi dan gangguan): a). Baku Mutu Air Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air di daerah hanya dapat ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, dengan ketentuan lebih ketat dari baku mutu air nasional. Baku mutu air berlaku untuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter baku mutu air nasional. Baku mutu air dan parameter tambahan tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah provinsi. b). Baku Mutu Udara Ambien Untuk menentukan terjadinya pencemaran udara ambien diukur melalui baku mutu udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfor yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu udara ambien hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah provinsi, 7
dengan ketentuan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara nasional. Baku mutu udara ambien daerah tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah provinsi. c). Baku Mutu Air Laut Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Untuk menentukan terjadinya pencemaran air laut ditetapkan baku mutu air laut. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu air laut di daerah hanya dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah provinsi, dengan ketentuan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional. Baku mutu air laut daerah tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah provinsi. d). Baku Mutu Air Limbah. Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Baku mutu air limbah di daerah hanya dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi, dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu air limbah nasional. Baku mutu air limbah provinsi harus dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah provinsi. Materi muatan rancangan Peraturan Daerah provinsi yang mengatur baku mutu air limbah mengatur norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengolahan air limbah dan air limbah yang dibuang ke sumber air, ke laut dan/atau dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah telah mentaati baku mutu air limbah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, Peraturan Daerah provinsi perlu mengatur norma larangan bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengenceran air limbah, membuang air limbah ke laut tanpa izin Menteri Negara Lingkungan Hidup, membuang air limbah ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebelum mendapatkan izin dari bupati/walikota. e). Baku Mutu Emisi. Emisi merupakan zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Sumber emisi dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik. Baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truk, alat berat, kapal bermotor hanya dapat ditetapkan dengan 8
peraturan gubernur, dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu emisi nasional. Baku mutu emisi provinsi tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur. Selain itu, dalam rancangan peraturan gubernur perlu mengatur norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mentaati baku mutu emisi sumber bergerak atau baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama. e). Baku Mutu Gangguan Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat. Baku mutu gangguan terdiri atas baku mutu kebisingan, baku mutu getaran dan baku mutu kebauan. Baku mutu kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku mutu kebisingan kendaraan bermotor lama dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truk, alat berat, kapal bermotor hanya dapat ditetapkan dengan peraturan gubernur, dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu gangguan nasional. Selain itu, dalam rancangan peraturan gubernur perlu diatur norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mentaati baku mutu kebisingan, baku mutu getaran dan baku mutu kebauan.
4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi atau skala kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada skala provinsi atau kabupaten/kota juga ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Dalam peraturan gubernur atau bupati/walikota tersebut supaya dirumuskan norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 5) AMDAL, UKL-UPL dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (disebut SPPL). Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam materi muatan Amdal supaya mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Amdal. Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota tidak perlu dirumuskan kembali dalam suatu rancangan Peraturan Daerah, melainkan cukup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali jika gubernur atau bupati/ walikota akan menetapkan skala/besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari skala/besaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atas dasar 9
pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Dalam materi muatan Amdal juga perlu mewajibkan setiap penyusun dokumen Amdal untuk memiliki sertifikasi kompetensi dan mewajibkan komisi penilai Amdal untuk memiliki lisensi. Sertifikasi kompetensi dan lisensi tersebut cukup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki UKLUPL. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL diwajibkan untuk membuat SKPPL, yang selanjutnya disebut SPPL. Jika kepala daerah belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL. Dalam rancangan peraturan daerah juga perlu mewajibkan bupati/walikota untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL. 6) Perizinan Lingkungan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Materi muatan perizinan lingkungan supaya mengatur norma kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPLnya menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota untuk memiliki izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota. Selain itu, materi muatan izin lingkungan juga mengatur norma bagi setiap usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Izin PPLH diberikan pada tahap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi. Adapun jenis izin PPLH yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan secara atribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Izin PPLH yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, izin lokasi pengolahan limbah B3, dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
10
Izin PPLH yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, dan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. Dalam merumuskan norma perizinan PPLH supaya mencakup: a) pejabat yang berwenang menerbitkan izin di provinsi oleh gubernur sedangkan di kabupaten/kota oleh bupati/ walikota; b) jenis izin yang diberikan merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; c) persyaratan izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup; d) prosedur/mekanisme permohonan izin; e) masa berlakunya izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; f) berakhirnya izin; dan g) peran serta masyarakat dalam pemberian izin. 7) Instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup, antara lain: a) Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menggunakan NSDA dan LH dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Demikian pula pada setiap pengambilan keputusan penetapan target pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan dan konservasi SDA dan LH harus didasarkan atas kajian NSDA dan LH. NSDA dan LH provinsi merupakan kompilasi NSDA dan LH yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota Dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup, gubernur menetapkan penyusunan NSDA dan LH dan mengkoordinasikan pelaksanaannya serta menggunakannya sebagai dasar perencanaan, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemanfaatan SDA dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. NSDA dan LH kabupaten/kota merupakan kompilasi NSDA dan LH yang disusun oleh SKPD kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan penyusunan NSDA dan LH dan mengoordinasikan pelaksanaannya serta menggunakannya sebagai dasar perencanaan, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan. b) Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). PDB/PDRB Hijau disusun oleh pemerintah daerah. PDB/PDRB Hijau digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan arah perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 11
lebih berkelanjutan, memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap hasil pembangunan, mengukur kinerja pembangunan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, dan pengambilan keputusan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. c) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah. SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang tugasnya terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH menyediakan data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi jasa lingkungan hidup di daerah lain untuk melakukan perencanaan pemanfaatannya dengan baik. Untuk dapat melaksanakan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup harus tunduk pada daya tampung/daya dukung guna tidak melebihi daya eksploitatif jasa lingkungan hidup. Penerima manfaat imbal jasa lingkungan hidup harus menyediakan anggaran untuk memberi kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup. Pemerintah daerah menganggarkan dana untuk pembayaran jasa lingkungan hidup. Anggaran untuk pembayaran kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup dapat diambil dari kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Nilai kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup harus digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan konservasi, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya. Kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup didasari kerja sama antarpemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagai pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi dari kegiatan pembangunan, sedangkan pemanfaat SDA dan pelaku pencemaran mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatannya.
d) Dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup untuk upaya pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan/atau penanganan tanggap darurat apabila badan usaha tidak melakukan kewajibannya. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan mengawasi pelaksanaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. e) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup . Pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan 12
hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan merupakan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan pelaku pencemaran dan/atau perusakan serta kegiatan tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat tersebut merupakan kegiatan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sebelum pelaku pencemaran dan perusakan diketahui. f)
Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup. Pemerintah daerah mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.
g) Pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah mengembangkan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perseorangan, masyarakat/kelompok, lembaga dan instansi pemerintah yang berjasa dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem penghargaan kinerja tersebut dilakukan dengan menyusun program-program penghargaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyusun kriteria-kriteria penilaian dan kelayakan pemberian penghargaan, menyosialisasikan program-program penghargaan, dan melakukan harmonisasi dengan penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di instansi pemerintah. h) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup. Peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, dengan menginisiasi pembayaran jasa lingkungan hidup apabila terdapat potensi dan/atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan subsidi lingkungan hidup kepada setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berdampak terhadap perbaikan fungsi lingkungan hidup dan mengalokasikan anggaran subsidi bagi usaha dan/atau kegiatan tersebut.
8) Analisis Risiko Lingkungan Hidup. Analisis risiko lingkungan hidup adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelapasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah bahan berbahaya dan beracun. Setiap usaha dan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia untuk melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup terdiri dari pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Pengkajian risiko meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya 13
konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Audit Lingkungan Hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gubernur atau bupati/walikota hanya dapat mendorong bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela. Selain itu, gubernur atau bupati/walikota dapat mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala. Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penanggulangan. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sedang berlangsung dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dengan beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tindakan untuk menghentikan sumber dampak, mengurangi dan memperkecil sebaran dampak, dan melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.
c. Pemulihan. Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 14
Pemulihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup dengan beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau melalui dana penjaminan pemulihan lingkungan. Pelaksanaan pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.
4.
PEMELIHARAAN. Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfir. Konservasi sumber daya alam, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem kars. Koservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka. Pelestarian fungsi atmofer dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas secara terukur, terlaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan sejalan dengan kegiatan penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas tersebut. Perlindungan lapisan ozon diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara; pemantauan dampak Hujan Asam; dan penaatan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.
5.
PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (PL-B3). Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 15
dan/atau penimbunan. Dalam materi muatan rancangan Peraturan Daerah perlu mewajibkan penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3, baik dilakukan oleh penghasil sendiri atau diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi meliputi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas, rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi, dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Sedangkan ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota meliputi Izin lokasi pengolahan limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten/kota, pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota, dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota. 6.
DUMPING. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah,konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dalam Peraturan Daerah yang mengatur materi muatan dumping supaya mengatur norma larangan bagi setiap orang yang meliputi orang-perorangan, kelompok orang dan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dengan izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau didelegasikan pengaturannya ke dalam peraturan kepala daerah.
7.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN. Dalam rancangan Peraturan Daerah perlu dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sepanjang mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dirumuskan sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kaitannya dengan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan norma tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut mempunyai konsekuensi, misalnya: menyediakan pendanaan bagi terselenggaranya pokok materi aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah. Pengaturan mengenai kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk masyarakat pada umumnya, misalnya: melaporkan kepada aparat terdekat mengenai terjadinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, juga ditujukan bagi pemegang izin lingkungan, misalnya: kewajiban untuk mematuhi persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada instansi lingkungan hidup. Pengaturan mengenai larangan karena ada konsekuensi dengan ketentuan pidana dalam rancangan Peraturan Daerah, 16
sehingga dalam merumuskan norma larangan supaya lebih dititik beratkan pada larangan yang bobot pelanggarannya lebih ringan dari ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya:tidak membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air, tidak memasang alat pengukur debit air limbah (flow meter), tidak melakukan pengolahan air limbah, dan tidak melaporkan hasil pemantauan air limbah. 8.
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP. Dalam rancangan Peraturan Daerah supaya mewajibkan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang memuat paling sedikit status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
9.
PERAN SERTA MASYARAKAT. Peran serta masyarakat merupakan hak demokrasi yang melekat pada setiap orang, sehingga substansi dan prosedurnya paling sedikit harus mencerminkan jaminan hak atas informasi, hak untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan, dan hak atas akses keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT. Dalam rancangan peraturan daerah sedapat mungkin diupayakan untuk mengatur tata cara pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan masyarakat ini diatur sepanjang masyarakat adat atau kearifan lokal masih ada dan diakui keberadaannya. Materi muatan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat diatur sepanjang materi muatan yang tertuang di dalam rancangan Peraturan Daerah ada relevansinya dengan masyarakat adat, misalnya rancangan Peraturan Daerah yang terkait dengan kegiatan pertambangan dan kehutanan. 11. TUGAS DAN WEWENANG. Dalam merumuskan norma wewenang ini terutama menunjuk pada penetapan kebijakan pemerintah daerah dan program pelaksanaannya dalam kaitan dengan pokok materi aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah. Disamping itu, keterpaduan antarsektor di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tuntutan arah kebijakan yang juga harus dinormakan dalam suatu rancangan Peraturan Daerah. Keterpaduan antarsektor seperti pertambangan, kehutanan, perindustrian, pariwisata, perumahan dan lain sebagainya dilakukan secara sinergis dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dalam merumuskan tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup supaya mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 17
12. KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP. Dalam merumuskan norma kelembagaan pada intinya menunjuk lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga tersebut diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memadai. 13. KERJA SAMA DAERAH. Dalam hal tertentu rancangan Peraturan Daerah yang mengatur materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dirumuskan norma kerja sama daerah mengenai pokok materi aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama dengan daerah yang saling berpengaruh secara timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu daerah menjadi satu kesatuan ekosistem dengan daerah lain, daerah yang ditetapkan menjadi daerah konservasi perlu mendapatkan insentif dari daerah lain yang memperoleh manfaat dari penetapan sebagai daerah konservasi. Kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, yaitu antara gubernur dengan gubernur lain, atau antara gubernur dengan bupati/walikota, atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota lain, dan/atau antara gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga meliputi Lembaga Pemerintah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama tersebut dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penormaan materi muatan kerja sama daerah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
14. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. Dalam merumuskan norma pemantauan kualitas lingkungan hidup dengan mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup, misalnya: sungai, danau, laut dan udara. Adapun frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemantauan lingkungan hidup dapat 18
dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat. 15. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP. Rumusan norma pengawasan dalam rancangan Peraturan Daerah meliputi: a. siapa yang berwenang melakukan pengawasan; Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan di provinsi adalah gubernur, sedangkan di kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Untuk melaksanakan pengawasan, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup. b. tujuan pengawasan; Secara umum, pengawasan bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. c. wewenang pejabat pengawas; Kewenangan pengawas lingkungan diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang meliputi: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. d. kewajiban pejabat pengawas: membawa surat tugas dan tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan. e. Mekanisme pengawasan lingkungan. Dalam merumuskan norma mekanisme pengawasan lingkungan didelegasikan pengaturannya dalam peraturan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 16. SANKSI ADMINISTRATIF. Dalam merumuskan norma sanksi administratif harus memperhatikan dan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. pelanggaran administratif yang berupa pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif; c. jenis sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. d. tindakan pejabat yang berwenang menerbitkan izin dalam menerapkan sanksi administratif; e. prosedur dan pentahapan penerapan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 17. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP. Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pemerintah daerah bertindak 19
sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat. Pemerintah daerah juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga (fasilitator, dan mediator) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. 18. PENDANAAN. Dalam merumuskan norma tentang pendanaan bagi penyelenggaraan pokok materi aspek pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
20
