w w w .bpkp.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER- 955/K/SU/2011 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-06.00.00-286/K 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar berjalan secara efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan bagi para pemangku kepentingan, dipandang perlu membentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 3. Keputusan presiden Nomor 68/M Tahun 2010; 4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara; 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-616/K/SU/2011; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1832/M.PAN-RB/8/2011, tanggal 5 Agustus 2011.
w w w .bpkp.go.id
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR KEP-06.00.00-286/K 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah dengan : a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002; c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011. Diubah sebagai berikut: 1. Mengubah BAB I sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI Pasal 1 (1) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertical BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP (2) Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rencana dan program rja pengawasan; b. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pengurusan barang milik/kekayaan Negara; c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerntahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; e. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; f. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
w w w .bpkp.go.id
g. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate govermance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara, badan usaha milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaanterhadap ambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; j. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; k. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disispkan 1 (satu) asal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 A Perwakilan BPKP Provinsi diklasifikasikan sebagai berikut : a. Perwakilan BPKP; dan b. Perwakilan BPKP Madya. c. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Perwakilan BPKP terdiri atas :
a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang pengawasan Instansi Pemerinh Pusat; c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah; d. Bidang Akuntan Negara; e. Bidang Investigasi; f. Kelompok Jabatan fungsional. (2) Perwakilan BPKP Madya terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Di antara ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1 9satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 A Subbagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Madya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan berkala hasil pengawasan. 5. Di antara ketentuan Pasal 11 dan asal 12 disispkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
w w w .bpkp.go.id
Pasal 11 A Struktur Organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana Lampiran I A dan Perwakilan BPKP Madya sebagaimana Lampiran I B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 6. Ketentuan Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP dan 8 (delapan) Perwakilan BPKP Madya yang nama, lokasi dan wilayah kerjanya sebagaimana Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 7. Ketentuan asal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan structural eselon II.a. (2) Kepala Perwakilan BPKP Madya adalah jabatan structural eselon III.a. (3) Kepala Bagian dan kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP dan Perwakilan Madya adalah jabatan structural eselon IV.a. 8. Dalam BAB VI setelah Pasal 23 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 A Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-140/K/SU/2011 tentang Kantor Penghubung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Kepala BPKP ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
LAMPIRAN I A PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR: PER/K/SU/2011 TANGGAL : AGUSTUS 2011
STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP Perwakilan BPKP Bagian Tata Usaha
Sbbagian Program dan Peloparan
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Kepegawaian S
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Subbagian KeuanganS
Bidang Akuntan Negara
Subbagian UmumS
Bidang Investigasi
KEPALA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
LAMPIRAN I B PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR: PER/K/SU/2011 TANGGAL : AGUSTUS 2011
STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP MADYA
Perwakilan BPKP
Subbagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ttd MARDIASMO
w w w .bpkp.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR: PER/K/SU/2011 TANGGAL : AGUSTUS 2011 NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP No. I. 1.
2.
3.
Nama Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Lokasi
Banda Aceh
Medan
Padang
4.
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Pekan Baru
5.
Perwakilan BPKP ProvinsiJambi
Jambi
6.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
7.
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
8.
Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
9.
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Perwakilan BPKP 10. Provinsi Banten
Palembang
Bengkulu Bandar Lampung Jakarta
Serang
Perwakilan BPKP 11. Provinsi Jawa Barat
Bandung
Perwakilan BPKP 12. Provinsi Jawa Tengah
Semarang
Perwakilan BPKP 13. Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta
14.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Surabaya
Wilayah kerja Prrvinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Sumatera utara dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Riau dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Lampung dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Banten dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi DIY Yogyakarta dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di
w w w .bpkp.go.id
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 15. Barat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 16. Timur Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 17. Selatan Perwakilan BPKP 18. Provinsi Bali Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara 19. Timur
20.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawsi selatan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 21. Tengah Perwakilan BPKP 22. Provinsi Sulawesi Utara 23. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Pontianak
Samarinda
Banjarmasin
Denpasar
Kupang
Makassar
Palu
Manado
Kendari
24. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Ambon
25. Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Jayapura
II.
Perwakilan BPKP Madya Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
1.
2.
3.
Wilayahnya Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Bali dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi Maluku dan Kabupaten/kota di Wilayahnya Provinsi papua dan Kabupaten/kota di Wilayahnya
Batam
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pangkalpinang Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Mataram Kabupaten/Kota di Wilayahnya
w w w .bpkp.go.id
4.
5.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
6.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
7.
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
8.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Palangka Raya
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Manokrawi
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ttd MARDIASMO
