w w w .bpkp.go.id PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi bidang sumber
daya
manusia
di
lingkungan
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai yang transparan, obyektif, adil dan akuntabel berbasis kompetensi dan kinerja; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
w w w .bpkp.go.id -2-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi,
dan
Tata
Kerja
Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan,
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
w w w .bpkp.go.id -3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN
PENGAWASAN
KEUANGAN
DAN
PEMBANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penilaian prestasi kerja pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 3. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja. 4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. 5. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan
kerja menjadi hasil kerja
dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
w w w .bpkp.go.id -4-
6. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik
jabatan,
seperti
nama
jabatan,
kode
jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan. 7. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 8. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 9. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan
dan
tidak
ada
dalam
SKP
yang
ditetapkan. (tapi masuk dalam penilaian) 10. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau negara. 11. Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 12. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran
dari
sasaran
dan
program
yang
telah
ditetapkan oleh instansi pemerintah. 13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan. 14. Perilaku Kerja adalah tanggapan atau reaksi seorang Pegawai Negeri Sipil terhadap lingkungan kerjanya. 15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai. 16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian
sebagaimana
perundang-undangan.
diatur
dalam
peraturan
w w w .bpkp.go.id -5-
BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Sasaran
penetapan
Pedoman
Pelaksanaan
Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan
Keuangan
tercapainya
kesamaan
dan
Pembangunan
adalah
keseragaman
dalam
dan
perencanaan, pelaksanaan dan metode penilaian SKP sesuai
dengan
karakteristik
BPKP
sebagai
lembaga
pengawasan. (2) Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Kepala BPKP ini meliputi seluruh pegawai yang terdiri atas: a. Pejabat Struktural Eselon I; b. Pejabat Struktural Eselon II; c. Pejabat Struktural Eselon III; d. Pejabat Struktural Eselon IV; e. Pejabat Fungsional Tertentu; f. Pejabat Fungsional Umum; dan g. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di lingkungan BPKP. BAB III PERENCANAAN KERJA PEGAWAI Pasal 3 (1) Perencanaan kerja pegawai merupakan penjabaran dari Penetapan Kinerja (TAPKIN)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja
atau dokumen perencanaan kinerja
lainnya yang sah. (2) Perencanaan
kerja
pegawai
dituangkan
ke
dalam
Formulir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan format yang telah ditentukan. (3) Penyusunan berdasarkan
Sasaran hasil
Kerja
cascading
Pegawai atas
RKT
dilakukan unit
kerja
berdasarkan kesepakatan para pimpinan pada unit kerja melalui rapat perencanaan kerja pegawai.
w w w .bpkp.go.id -6-
(4) Kegiatan rapat perencanaan kinerja dilaksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya atau selambatlambatnya awal bulan Januari tahun berjalan. BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN HASIL KERJA PERIODIK Pasal 4 (1) Atasan dalam penugasan melakukan penilaian kinerja setiap kegiatan dan/atau penugasan dan/atau setiap periode. (2) Pencatatan data pelaksanaan dan penilaian kerja secara periodik dituangkan ke dalam formulir Lembar Penilaian Kerja (LPK). (3) Data penilaian kerja periodik yang dituangkan dalam LPK merupakan bahan penilaian kerja untuk satu tahun. BAB V PENILAIAN PERILAKU KERJA Pasal 5 (1) Penilaian
setiap
unsur
perilaku
dilakukan
dengan
kriteria tertentu dan dituangkan dalam Buku Catatan Harian. (2) Penilaian perilaku kerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai untuk periode triwulanan. (3) Nilai akhir untuk setiap unsur penilaian diperoleh dari pembagian rata-rata antara jumlah nilai pada setiap triwulanan dibagi dengan jumlah triwulan terkait. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan BPKP adalah sebagaimana tercantum dalam
w w w .bpkp.go.id -7-
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 7 Dengan berlakunya peraturan, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-764/K/SU/2010
tentang
Sasaran
Kinerja
Individu
Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan BPKP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2014 KEPALA
BADAN
PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 273
w w w .bpkp.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
I.
PENDAHULUAN A. Umum Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan proses manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Dalam proses penilaian juga dilakukan analisis dan evaluasi apabila ditemukan hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik, menyusun rekomendasi perbaikan serta menetapkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
B. Tujuan Pedoman pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk: 1. Memberikan
keseragaman
pemahaman
dalam
penerapan
Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS di lingkungan BPKP; 2. Memberikan panduan prosedur pelaksanaan setiap tahapan PPK PNS; 3. Memberikan panduan dalam pengisian formulir-formulir yang digunakan pada setiap tahapan PPK PNS; dan 4. Memberikan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
C. Ruang Lingkup Ketentuan dalam pedoman ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan BPKP yang terdiri atas pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV, pejabat fungsional tertentu, pejabat fungsional umum, dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPKP.
w w w .bpkp.go.id D. Tahapan Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan BPKP 1. Tahap Pertama yaitu perencanaan kerja merupakan aktivitas dalam menjabarkan tugas pokok dan rencana kerja ke dalam formulir SKP tahunan yang meliputi uraian tugas pokok dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. 2. Tahap Kedua yaitu pelaksanaan dan penilaian hasil kerja merupakan
yaitu
rangkaian
aktivitas
dalam
merealisasikan
perencanaan kegiatan yang sudah disepakati dalam formulir SKP. 3. Tahap Ketiga yaitu penilaian perilaku kerja merupakan aktivitas penilaian atas aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan dari seorang pegawai. 4. Tahap Keempat yaitu penilaian akhir tahun dan evaluasi yaitu aktivitas dalam menelaah dan menilai hasil prestasi kerja PNS serta mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pembinaan PNS yang dilaksanakan pada akhir tahun.
II.
PERENCANAAN KERJA Pada tahap perencanaan kerja, seorang pegawai dan atasan langsung sebagai pejabat penilai, bersama-sama menyiapkan dan menyepakati penugasan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pegawai tersebut untuk periode satu tahun.
A. Rapat Perencanaan Kerja Rapat perencanaan kerja merupakan kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka pembagian penugasan atau kegiatan (cascading) kepada masing-masing pegawai. Beberapa hal yang terkait dengan rapat perencanaan kerja, antara lain: 1. Rapat
perencanaan
kerja
dapat
dilaksanakan
pada
bulan
Desember tahun sebelumnya atau selambat-lambatnya awal bulan
Januari
tahun
berjalan.
Hal
itu
dilakukan
untuk
menyinkronkan jadwal antara penyusunan SKP dengan finalisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja. 2. Rapat perencanaan kerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural, Kordinator Bidang Pengawasan, beberapa Auditor Madya dan pegawai lainnya pada unit kerja yang bersangkutan. 3. Materi yang dibahas dalam rapat ini antara lain:
2
w w w .bpkp.go.id a. Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Program Kerja Administrasi Umum (PKAU), dan dokumen perencanaan lainnya untuk tahun yang akan datang. Usulan RKT dapat digunakan sebagai referensi apabila RKT unit kerja yang bersangkutan belum final. b. Arah kebijakan umum unit kerja yang antara lain berisikan perencanaan
pembagian
penugasan
sesuai
RKT
dengan
pembagian beban kerja yang dilakukan secara berimbang antar pegawai dalam satu unit kerja. Pembagian penugasan atau kegiatan menganut asas bahwa penugasan atau kegiatan yang ada di suatu bidang/bagian/sub direktorat dibagi habis kepada seluruh pegawai, dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang disepakati, antara lain kompetensi dan komposisi pegawai pada bidang/bagian/sub direktorat tersebut. Dalam pembagian kerja dimungkinkan bagi pegawai untuk berperan serta dalam penugasan lintas bidang/bagian/sub direktorat. c. Penunjukan atasan langsung sebagai pejabat penilai dilakukan oleh pimpinan unit kerja melalui surat keputusan kepala unit kerja.
B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) wajib disusun dan ditetapkan setiap tahun selambat-lambatnya pada awal bulan Januari oleh masingmasing pegawai. 2. SKP
dibuat
berdasarkan
hasil
kesepakatan
dalam
rapat
perencanaan kerja. 3. SKP yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja dan merupakan acuan umum kegiatan yang akan dilaksanakan bagi pegawai yang bersangkutan. 4. Formulir SKP menggunakan format sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dengan unsurunsur sebagai berikut: a. Kegiatan Tugas Jabatan 1) Pejabat Struktural Eselon I Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat struktural eselon I antara lain dapat berupa merumuskan kebijakan, 3
w w w .bpkp.go.id menetapkan
rumusan,
dan
menyelenggarakan
program/kegiatan.
2) Pejabat Struktural Eselon II Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat struktural eselon II
antara
lain
dapat
berupa
menyelenggarakan,
menyetujui, mengesahkan dan menetapkan.
3) Pejabat Struktural Eselon III Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat struktural eselon III
antara
merumuskan,
lain
dapat
berupa
mengembangkan,
melaksanakan,
mensosialisasikan,
merekomendasikan, dan memfinalisasi.
4) Pejabat Struktural Eselon IV Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat struktural eselon IV antara lain dapat berupa merancang, mengkaji, memproses,
menelaah,
menyusun,
melakukan,
mengevaluasi dan mengerjakan.
5) Pejabat Fungsional Umum Bagi pejabat fungsional umum, pekerjaan yang dilakukan bersifat rutin, berulang, dan teknis operasional. Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat fungsional umum antara
lain
dapat
berupa
menyiapkan,
mengetik,
mengumpulkan bahan, membayar, mendokumentasikan, memasukkan
data,
mengolah
data,
mengedit
dan
sebagainya.
6) Pejabat Fungsional Tertentu Redaksi kalimat dalam penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu (auditor), antara lain: melaksanakan, memberikan (bimbingan mengendalikan,
dan
penyuluhan/keterangan
menyusun,
mengkaji,
ahli),
mengevaluasi,
memimpin (pelaksanaan), dan mendampingi.
4
w w w .bpkp.go.id b. Angka Kredit Diisi dengan perkiraan target angka kredit sesuai peraturan yang berlaku untuk masing-masing jenis Jabatan Fungsional Tertentu.
c. Target Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu dan merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis, meliputi empat aspek sebagai berikut: 1) Kuantitas (Target Output) Target
kuantitas/output
(TO)
dapat
berupa
dokumen,
konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan hasil audit, laporan hasil evaluasi, laporan hasil reviu, laporan hasil pemantauan,
laporan
hasil
kegiatan,
naskah,
buku,
makalah, kertas kerja, dan sebagainya.
2) Kualitas (Target Kualitas) Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada
mutu
hasil
kerja
yang
terbaik.
Target
kualitas
(TW)
harus
diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
3) Waktu (Target Waktu) Dalam
menetapkan
target
waktu
memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan, misalnya hari kerja,
bulanan,
triwulan,
caturwulan,
semester,
dan
tahunan.
4) Biaya ( Target Biaya) Dalam
menetapkan
target
biaya
(TB)
harus
memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain. Contoh SKP pejabat struktural dapat dilihat pada Anak Lampiran I-a, sedangkan contoh SKP pejabat fungsional auditor
pada Anak
Lampiran I-b. 5
w w w .bpkp.go.id III.
PELAKSANAAN DAN PENILAIAN HASIL KERJA A. Pelaksanaan Kerja dan Penyusunan Lembar Penilaian Kerja (LPK) Pelaksanaan
kerja
merupakan
rangkaian
kegiatan
dalam
merealisasikan perencanaan kegiatan yang sudah disepakati dalam formulir SKP. Dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi dalam tahap pelaksanaan pekerjaan ini antara lain formulir Kendali Mutu (KM), routing slip dan berkas konsep laporan (termasuk review sheet), untuk penugasan/kegiatan teknis pengawasan serta formulir lainnya sesuai keperluan yang digunakan untuk kegiatan dukungan pengawasan atau ketatausahaan. Penilaian hasil kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penilaian pelaksanaan kerja atas penugasan atau kegiatan yang hasilnya berupa dokumen dilakukan pada saat penugasan atau kegiatan tersebut berakhir. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam
suatu
dokumen
yang
disusun
oleh
pegawai
yang
bersangkutan dan selanjutnya dibahas serta dinilai oleh pejabat penilai. 2. Penilaian pelaksanaan kerja atas penugasan atau kegiatan yang bersifat pelayanan dilakukan setiap akhir bulan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai/atasan langsung pegawai yang bersangkutan. 3. Hasil penilaian kerja tersebut dituangkan dalam formulir LPK (Lembar Penilaian Kerja) sebagaimana pada Tabel 1 dan akan menjadi nilai SKP serta sebagai bahan pengukuran atau penilaian kerja serta pelaporan pada akhir bulan yang bersangkutan. 4. Apabila
dalam
hal
pegawai
dan
pejabat
penilai
terjadi
ketidaksepakatan dalam penilaian hasil kerja tersebut, maka penilaian ditetapkan oleh atasan dari pejabat penilai dan hasilnya bersifat final. 5. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai sebelum akhir periode penilaian, pegawai yang bersangkutan membawa formulir LPK dari unit kerja lama ke unit kerja baru sebagai bagian dari pengukuran, penilaian, pelaporan serta evaluasi kinerja di unit kerja yang baru. 6. Formulir LPK disimpan oleh pejabat penilai, pada akhir tahun diserahkan kepada pengelola dokumen kepegawaian sebagai bagian tidak terpisahkan dari berkas Penilaian Prestasi Kerja PNS. 6
w w w .bpkp.go.id Tabel 1 - Lembar Penilaian Kerja Formulir LPK BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA .................................... LEMBAR PENILAIAN KINERJA
Berdasarkan penugasan dari atasan langsung/pejabat penilai, pegawai telah melakukan kegiatan ………………………..maka dalam rangka penilaian hasil kerja, dengan ini: Nama : .................................................................................................... NIP : .................................................................................................... Pangkat/Golongan : .................................................................................................... Jabatan : .................................................................................................... Unit Kerja Eselon III/ : .................................................................................................... Eselon IV telah melakukan penilaian kerja kepada: Nama : .................................................................................................... NIP : .................................................................................................... Pangkat/Golongan : .................................................................................................... Jabatan : .................................................................................................... Unit Kerja Eselon III/ : .................................................................................................... Eselon IV No dan Tanggal ST/ND : .................................................................................................... Bulan Penilaian : .................................................................................................... Dengan hasil penilaian sebagai berikut: No
Indikator Penilaian
(1) 1
(2) Kuantitas (Output)/ Hasil Kerja Kualitas Output/Hasil Kerja Ketepatan Waktu Biaya (Rp)
2 3 4
Target
Realisasi
(3)
(4)
Nilai Capaian SKP (5)
Keterangan
(6)
Penjelasan:
………….., ……….. 20XX Dinilai dan Disahkan oleh:
Diajukan oleh:
Atasan Langsung/Pejabat Penilai
Pegawai Bersangkutan
Nama
Nama
NIP
NIP
7
w w w .bpkp.go.id Petunjuk pengisian: 1. Bagian
identitas
diisi
dengan
data-data
atasan
langsung/pejabat penilai dan data-data pegawai yang dinilai pekerjaannya. 2. Nomor dan tanggal surat tugas/nota dinas diisi sesuai dengan informasi dalam dokumen surat tugas seperti nomor, tanggal dan periode penilaian (bulan yang bersangkutan). 3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut komponen indikator penilaian. 4. Kolom (2) merupakan uraian penilaian yang telah ditetapkan yaitu jumlah kuantitas (output)/hasil kerja, ketepatan waktu penyerahan output/hasil kerja, kualitas output/hasil kerja, dan biaya (jika ada). 5. Kolom (3) diisi dengan target untuk masing-masing komponen indikator penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Kolom
(4)
diisi
dengan
realisasi
untuk
masing-masing
komponen indikator penilaian yang dicapai oleh seorang pegawai. 7. Kolom (5) diisi dengan nilai capaian kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. 8. Uraian
keterangan
diisi
dengan
catatan
atasan
langsung/pejabat penilai yang dianggap perlu atas penugasan atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
B. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penilaian
SKP
mengacu
pada
ketentuan
yang
berlaku
pada
Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Aspek Kuantitas/Output Penentuan realisasi output dihitung dari jumlah laporan yang diterbitkan, sehingga pelaksanaan kegiatan harus dibuktikan dengan dokumen tertentu, antara lain berupa laporan kegiatan, laporan hasil pengawasan, konsep laporan, kertas kerja kegiatan, dan lain-lain. Output pejabat struktural/eselon tertentu dapat diperoleh
dari
gabungan
output
pejabat/pegawai
yang
menjadi bawahannya.
8
w w w .bpkp.go.id 2. Aspek kualitas Dalam
menilai
kualitas
kewenangan
menentukan
kesepakatan
dengan
output,
pejabat
standar
pegawai
yang
penilai
memiliki
yang
menjadi
kualitas
dinilainya,
berdasarkan
definisi jabatan dan jenis pekerjaan masing-masing pegawai. Untuk beberapa jabatan, diatur sebagai berikut: a. Pejabat Fungsional Auditor Dalam penugasan teknis pengawasan, penilaian kualitas dapat menggunakan panduan daftar pengujian/daftar simak. Contoh dan
tata
cara
pengisian
daftar
pengujian/daftar
simak
sebagaimana pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 6.
b. Widyaiswara Penilaian untuk widyaiswara, penilaian kualitas hasil kerja butir kegiatan “pelaksanaan tatap muka di depan kelas diklat” dapat menggunakan formulir Evaluasi Widyaiswara (Form WI01) yang selama ini berlaku di Pusdiklatwas BPKP yang telah disahkan oleh pejabat penilai, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.
c. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu lainnya Untuk kegiatan dukungan pengawasan/ketatausahaan bagi pejabat
fungsional
umum
(PFU)
dan
pejabat
fungsional
tertentu (PFT) selain auditor, penilaian kualitas hasil kerja pegawai
oleh
pedoman/kriteria
pejabat
penilai
sebagaimana
dapat telah
menggunakan
dijelaskan
pada
Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 sebagai referensi penilaian.
9
w w w .bpkp.go.id Tabel 2 - Daftar Simak Kualitas Output Kegiatan Pengawasan – Assurance (Auditor Pertama/Anggota Tim) Form KAT1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA ESELON II ................................... DAFTAR SIMAK KUALITAS OUTPUT KEGIATAN/PENUGASAN - TEKNIS PENGAWASAN ASSURANCE PNS Yang Dinilai
: ............................................................................................................................
Nama
: ............................................................................................................................
NIP
: ............................................................................................................................
Jabatan/Peran
: ............................................................................................................................
Nomor dan Tanggal ST
: ............................................................................................................................
No A
Unsur Yang Dinilai
Nilai
KELENGKAPAN KERTAS KERJA 1 2 3
4 5 6 7 8 B
Kesesuaian Daftar Isi Kertas Kerja dengan Fisik Kertas Kerja Surat Tugas Kelengkapan pengisian Kendali Mutu a. KM 3 : Anggaran Waktu b. KM 4 : Kartu Penugasan c. KM 8 : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Assurance d. KM 9 : Program Pemeriksaan e. KM 10 : Daftar Pengujian Akhir (Check list) Ikhtisar/Notisi Tanggapan dari Auditan Berita Acara Kesepakatan/ Risalah Pembahasan Konsep Laporan Formulir TP III (bila ada)
80
3 4
SUBSTANSI KERTAS KERJA Format kertas kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode assurance, nomor Kertas Kerja, Ref. Program Kerja, Nama dan tanda tangan Penyusun dan Pereviu dan tanggal penyusunan dan reviu) Kertas Kerja telah menggambarkan materi yang diassurance dan sesuai prosedur kerja Tickmarks beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian Kertas kerja telah memuat komentar dan simpulan
95 90
1
PENGARSIPAN KERTAS KERJA Kertas kerja assurance telah diserahkan kepada Sekretaris Bidang
90
1
2
C
JUMLAH NILAI NILAI RATA-RATA *) Range nilai kualitas mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
90
76
521 86,83
....................., ................ 20xx Pejabat Penilai,
Nama NIP
10
w w w .bpkp.go.id Tabel 3 - Daftar Simak Kualitas Output Kegiatan Pengawasan – Assurance (Auditor Muda/Ketua Tim) Form KKT1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA ESELON II ................................... DAFTAR SIMAK KUALITAS OUTPUT KEGIATAN/PENUGASAN - TEKNIS PENGAWASAN ASSURANCE PNS Yang Dinilai
: ............................................................................................................................
Nama/NIP
: ............................................................................................................................
Jabatan/Peran
: ............................................................................................................................
Nomor dan Tanggal ST
: ............................................................................................................................
No
Unsur Yang Dinilai
KELENGKAPAN KERTAS KERJA Kesesuaian Daftar Isi Kertas Kerja dengan Fisik Kertas Kerja Surat Tugas Kelengkapan pengisian Kendali Mutu a. KM 3 : Anggaran Waktu b. KM 4 : Kartu Penugasan c. KM 8 : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Assurance d. KM 9 : Program Pemeriksaan e. KM 10 : Daftar Pengujian Akhir (Check list) 4 Ikhtisar/Notisi 5 Tanggapan dari Auditan 6 Berita Acara Kesepakatan/ Risalah Pembahasan 7 Konsep Laporan 8 Formulir TP III (bila ada) B SUBSTANSI KERTAS KERJA 1 Program Kerja Assurance disusun sesuai pedoman 2 Langkah-langkah kerja dalam program assurance telah dibagi habis kepada ketua dan anggota tim 3 Personil dalam tim telah melaksanakan seluruh langkah assurance yang ditugaskan 4 Format kertas kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode assurance, nomor Kertas Kerja, Ref. Program Kerja, Nama & tanda tangan Penyusun & Pereviu & tanggal penyusunan & reviu) 5 Telah disusun daftar temuan yang memenuhi atribut yang lengkap, terdiri dari: kondisi, kriteria, penyebab, akibat & saran sesuai dengan substansinya dan simpulan sehingga dapat ditindaklanjuti 6 Temuan telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil assurance dengan Berita Acara 7 Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil Pembahasan 8 Temuan didukung dengan bukti yang relevan, cukup dan material (memadai) C PELAPORAN 1 Pengungkapan yang meliputi a. Semua temuan telah diungkapkan dalam laporan b. Unsur-unsur temuan lengkap c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi d. Menyajikan tanggapan auditan e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditan telah direkomendasikan untuk didalami 2 Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui 3 Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan JUMLAH NILAI NILAI RATA-RATA *) Range nilai kualitas mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
Nilai
A
1 2 3
80 82 83
76 80 90 85
86 87 88 89 91
95 95 1207 82,21
....................., ................ 20xx Pejabat Penilai,
Nama NIP
11
w w w .bpkp.go.id Tabel 4 - Daftar Simak Kualitas Output Kegiatan Pengawasan – Assurance (Auditor Madya/Pengendali Teknis) Form KPT1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT KERJA ESELON II ................................... DAFTAR SIMAK KUALITAS OUTPUT KEGIATAN/PENUGASAN - TEKNIS PENGAWASAN ASSURANCE
PNS Yang Dinilai
: ............................................................................................................................
Nama / NIP
: ............................................................................................................................
Jabatan/Peran
: ............................................................................................................................
Nomor dan Tanggal ST
: ............................................................................................................................
No
Unsur Yang Dinilai
KELENGKAPAN KERTAS KERJA Kesesuaian Daftar Isi Kertas Kerja dengan Fisik Kertas Kerja Surat Tugas Kelengkapan pengisian Kendali Mutu a. KM 3 : Anggaran Waktu b. KM 4 : Kartu Penugasan c. KM 8 : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Assurance d. KM 9 : Program Pemeriksaan e. KM 10 : Daftar Pengujian Akhir (Check list) 4 Ikhtisar/Notisi 5 Tanggapan dari Auditan 6 Berita Acara Kesepakatan/ Risalah Pembahasan 7 Konsep Laporan 8 Formulir TP III (bila ada) B SUBSTANSI KERTAS KERJA 1 Format kertas kerja sesuai ketentuan (mencantumkan instansi auditor, nama auditan, periode assurance, nomor Kertas Kerja, Ref. Program Kerja, Nama dan tanda tangan Penyusun dan Pereviu dan tanggal penyusunan dan reviu) 2 Temuan telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil assurance dengan Berita Acara 3 Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil Pembahasan C PELAPORAN 1 Pengungkapan yang meliputi a. Semua temuan telah diungkapkan dalam laporan b. Unsur-unsur temuan lengkap c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi d. Menyajikan tanggapan auditan e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditan telah direkomendasikan untuk didalami 2 Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui 3 Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan JUMLAH NILAI NILAI RATA-RATA *) Range nilai kualitas mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
Nilai
A
1 2 3
84 82 80
85
87 88 91
95 95 787 87,44
....................., ................ 20xx Pejabat Penilai,
Nama NIP
12
w w w .bpkp.go.id Tabel 5 - Daftar Simak Kualitas Output Kegiatan Pengawasan – Consulting (Auditor Pertama/Anggota Tim) Form KAT2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT KERJA ESELON II ................................... DAFTAR SIMAK KUALITAS OUTPUT KEGIATAN / PENUGASAN - TEKNIS PENGAWASAN CONSULTING
PNS Yang Dinilai
: ............................................................................................................................
Nama
: ............................................................................................................................
NIP
: ............................................................................................................................
Jabatan/Peran
: ............................................................................................................................
Nomor dan Tanggal ST
: ............................................................................................................................
No A 1
2 3
4 5 6
B
Unsur Yang Dinilai
Nilai
KELENGKAPAN DOKUMEN BIMBINGAN TEKNIS Dasar Penugasan Terdapat KAK/dokumen sejenis yang memuat: - Lingkup/jenis kegiatan - Output hasil kegiatan - Kesepakatan sumber dan anggaran pembiayaan - Latar Belakang - Dasar Pelaksanaan Asistensi - Tujuan, Sasaran, Output - Ruang Lingkup Kerja Sama - Jumlah Personel yang dibutuhkan - Tahapan , Uraian, Jangka Waktu Kegiatan - Tanggung jawab Dalam Melakukan Kerja Sama - Pembiayaan Surat Tugas Kelengkapan Form KM a. KM 3 : Anggaran Waktu b. KM 4 : Kartu Penugasan c. KM 5 : Laporan Kegiatan Harian Terdapat laporan berkala Terdapat laporan akhir kegiatan Terdapat dokumen pemaparan kepada jajaran pemda yang bersangkutan agar mereka memahami hasil dari kegiatan tersebut secara utuh
PENGARSIPAN KERTAS KERJA Kertas Kerja Asistensi/ Bintek telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus Bidang yang terpisah dengan dokumen lain JUMLAH NILAI NILAI RATA-RATA *) Range nilai kualitas mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
80
82 83
86 88 85
1
86 590 84,29
....................., ................ 20xx Pejabat Penilai,
Nama NIP
13
w w w .bpkp.go.id Tabel 6 - Daftar Simak Kualitas Output Kegiatan Pengawasan – Consulting (Auditor Muda/Ketua Tim dan Auditor Madya/Pengendali Teknis) Form KKT2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT KERJA ESELON II ................................... DAFTAR SIMAK KUALITAS OUTPUT KEGIATAN/PENUGASAN - TEKNIS PENGAWASAN CONSULTING PNS Yang Dinilai
: ............................................................................................................................
Nama
: ............................................................................................................................
NIP
: ............................................................................................................................
Jabatan/Peran
: ............................................................................................................................
Nomor dan Tanggal ST
: ............................................................................................................................
No A 1
Unsur Yang Dinilai
Nilai
KELENGKAPAN DOKUMEN BIMBINGAN TEKNIS Dasar Penugasan
80
Terdapat KAK/dokumen sejenis yang memuat: - Lingkup/jenis dan Output hasil kegiatan - Kesepakatan sumber dan anggaran pembiayaan - Latar Belakang & Dasar Pelaksanaan Asistensi - Tujuan, Sasaran, Output - Ruang Lingkup Kerja Sama - Jumlah Personel yang dibutuhkan - Tahapan , Uraian, Jangka Waktu Kegiatan - Tanggung jawab dalam melakukan kerja sama - Pembiayaan 2
Surat Tugas
3
Kelengkapan Form KM
82 83
a.
KM 3 : Anggaran Waktu
b.
KM 4 : Kartu Penugasan
c.
KM 5 : Laporan Kegiatan Harian
4
Terdapat laporan berkala dan laporan akhir kegiatan
5
Terdapat dokumen pemaparan kepada jajaran pemda yang bersangkutan agar mereka memahami hasil dari kegiatan tersebut secara utuh PELAPORAN
1
Laporan berkala yang menginformasikan:
B
2
C
86 85
82
a.
Kemajuan pekerjaan
b.
Permasalahan dan usulan pemecahan masalah
c.
Rencana kerja bulan berikutnya
d.
Lampiran yang diperlukan (Minimal Daftar hadir tim yang sudah ditandatangani pihak III)
Laporan akhir kegiatan yang menginformasikan:
83
a.
Uraian singkat pelaksanaan tahapan kegiatan;
b.
Rencana dan realisasi kegiatan;
c.
Kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah;
d.
Usulan kerja sama berikutnya;
e.
Hal lain yang perlu disampaikan;
f.
Lampiran yang diperlukan. (Khusus SIMDA ada laporan monitoring SIMDA)
PENGARSIPAN KERTAS KERJA 1
Kertas Kerja Asistensi/ Bintek telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus Bidang yang terpisah dengan dokumen lain JUMLAH NILAI NILAI RATA-RATA
86 667 83,37
*) Range nilai kualitas mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
....................., ................ 20xx Pejabat Penilai,
Nama NIP
14
w w w .bpkp.go.id Tabel 7 – Evaluasi Widyaiswara Form WI-01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Evaluasi Widyaiswara
Nama Diklat
: ...............................................................................................................
Nama Widyaiswara/Instruktur Hari / Tanggal / Waktu
: ...............................................................................................................
Petunjuk Pengisian
: Mohon diisi dengan memberikan tanda (X) pada kolom tersedia
No
: ...............................................................................................................
Uraian
1
Disiplin Kehadiran
2
Manajemen waktu
3
Sistematika dan kemampuan menyajikan materi Penguasaan materi diklat
4 5 6 7
8 9
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Kemampuan komunikasi dan menjawab pertanyaan peserta Pemberian motivasi dan perhatian kepada peserta Memberikan kecukupan waktu dan kesempatan kepada peserta berpartisipasi dalam diskusi Porsi latihan/aplikasi dalam diklat Gaya/sikap dan perilaku selama mengajar Predikat Penilaian Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Kurang
:
91 - 100
:
81 - 90
:
71 - 80
:
61 - 70
:
51 - 60
15
w w w .bpkp.go.id 3. Aspek Waktu Pengukuran
realisasi
waktu
dihitung
berdasarkan
tahapan
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pada jenjang masingmasing pegawai. Sebagai contoh dalam suatu penugasan audit, maka tanggung jawab tim (Ketua Tim dan Anggota Tim) terbatas pada
pelaksanaan
pekerjaan
lapangan
sampai
dengan
penyusunan konsep laporan hasil audit. Adapun bagi Pengendali Teknis meliputi waktu untuk melaksanakan supervisi dan riviu laporan hasil audit. Penugasan dengan realisasi waktu melampaui tahun berjalan yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuan PNS yang bersangkutan, maka output dinilai berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per 31 Desember tahun berjalan.
4. Aspek Biaya Untuk aspek biaya, pengukuran dan penilaian SKP dibebankan kepada pejabat yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melakukan
penyerapan
anggaran,
yaitu
Kuasa
Pengguna
Anggaran (KPA).
Jika terdapat penugasan yang dilaksanakan oleh seorang PNS tetapi penugasan tersebut bukan berasal dari atasan langsungnya, maka bahan penilaiannya diperoleh dari atasan dalam penugasan yang bersangkutan.
IV.
PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai dan atau pejabat lain yang ditentukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan aspek penilaian dan indikator perilaku kerja. 2. Media penilaian menggunakan Daftar Isian Penilaian Perilaku Kerja dengan mencantumkan angka absolut (lihat Anak Lampiran I-c). Daftar Isian tersebut digunakan sebagai kertas kerja pengamatan Pejabat Penilai atas perilaku kerja pegawai yang dinilai secara bulanan.
16
w w w .bpkp.go.id 3. Rekapitulasi hasil penilaian perilaku kerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang merupakan nilai rata-rata dalam semester tersebut, yaitu: a. Periode bulan Januari sampai dengan Juni (semester I) dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juni. b. Periode bulan Juli sampai dengan Desember (semester II) dilakukan
paling
lambat
pada
hari
kerja
terakhir
bulan
Desember.
Hasil penilaian semester I dan semester II tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan rata-rata nilai perilaku kerja pada tahun yang bersangkutan, dan dirangkum dalam Lembar Penilaian Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana contoh pada Tabel 8. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar unit kerja, nilai perilaku kerja pegawai yang bersangkutan dihitung dari rata-rata nilai sampai dengan bulan terakhir pegawai tersebut berada di unit kerja lama.
17
w w w .bpkp.go.id
Tabel 8 Lembar Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Unit Kerja : ……………………. LEMBAR PENILAIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI TAHUN ……
Nama Pegawai yang Dinilai NIP Jabatan/Peran
: : : REKAPITULASI PENILAIAN
NO
ASPEK PENILAIAN
SEMESTER I BULAN …… S.D …..
SEMESTER II BULAN …… S.D …..
NILAI PERILAKU KERJA TAHUNAN
1
2
3
4
5 = RATA-RATA (3)+(4)
1
Orientasi Pelayanan
2 3 4 5
Integritas Komitmen Disiplin Kerja sama
6
Kepemimpinan
……………., ……………. 20xx Pejabat Penilai,
…………………………… NIP
18
w w w .bpkp.go.id
V.
PENILAIAN AKHIR TAHUN DAN EVALUASI A. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Penilaian SKP dan perilaku kerja pada akhir tahun merupakan akumulasi dari Lembar Penilaian Kerja/LPK (sesuai dengan tugas jabatannya sebagaimana contoh pada Tabel 1 sampai dengan 7) dan tugas tambahan dan kreativitas (jika ada) serta Lembar Penilaian Perilaku Kerja Pegawai (Tabel 8) pada tahun yang bersangkutan ke dalam formulir PPK PNS.
B. Pengadministrasian Dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sasaran Kerja Pegawai dibuat tiga rangkap masing-masing untuk: a. Pegawai yang bersangkutan; b. Atasan langsung selaku Pejabat Penilai; dan c. Arsip
yang
dikelola
oleh
unit
pengelola
kepegawaian
setempat. Khusus bagi pejabat struktural eselon II unit kerja mandiri, SKP dibuat dalam empat rangkap masing-masing untuk: a. Pejabat
struktural
eselon
II
pada
unit
kerja
yang
bersangkutan; b. Atasan langsung selaku Pejabat Penilai dalam hal ini Kepala BPKP; c. Deputi Pembina unit kerja yang bersangkutan; dan d. Arsip yang dikelola oleh unit pengelola kepegawaian setempat.
2. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS dibuat dalam tiga rangkap masing-masing untuk: a. Pegawai yang bersangkutan; b. Atasan langsung selaku Pejabat Penilai; dan c. Arsip yang dikelola oleh unit pengelola kepegawaian setempat. Khusus bagi pejabat struktural eselon II unit kerja mandiri, PPK PNS dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing untuk: a. Pejabat eselon II unit kerja yang bersangkutan; b. Atasan langsung selaku Pejabat Penilai, dalam hal ini Kepala BPKP;
19
w w w .bpkp.go.id c. Deputi Pembina unit kerja yang bersangkutan; dan d. Arsip yang dikelola oleh unit pengelola kepegawaian setempat.
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO
20
