www.bpkp.go.id PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa
dalam
pemerintahan pelayanan
rangka yang
kepada
baik
mewujudkan dan
masyarakat,
tata
kelola
meningkatkan telah
mutu
dilaksanakan
reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang salah satu langkah kegiatannya struktur
melakukan
organisasi
penataan
Perwakilan
dan
Badan
penguatan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
telah
dibentuk
Perwakilan
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat,
Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat, sehingga diperlukan adanya penyesuaian Kelas Jabatan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut;
www.bpkp.go.id -2c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan
Nomor:
PER-
1216/K/SU/2010 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi mengenai aturan kelas jabatan sehingga perlu diganti; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan
Kepala
Badan
Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan tentang Kelas Jabatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
197,
Tambahan
Lembaran
Negara
www.bpkp.go.id -3Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil
dalam
Jabatan
Struktural
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5.
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Lingkungan
Kinerja Badan
bagi
Pegawai
Pengawasan
Negeri
Sipil
Keuangan
di dan
Pembangunan; 6.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8.
Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:
PER/220/M.PAN/7/2008
tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
www.bpkp.go.id -410. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan
Nomor:
KEP-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor:
KEP-06.00.00-286/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan
sebagaimana
telah
beberapa
dan kali
Pembangunan, diubah
terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013; 12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-2195/K/SU/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor
12
Tahun
2013
tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan
Nomor:
PER-
1596/K/SU/2011 tentang Uraian, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala, yang dimaksud dengan:
www.bpkp.go.id -51. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 18 (delapan belas) sebagai salah satu dasar pemberian besarnya tunjangan kinerja. 2. Jabatan
Struktural
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)
dalam
rangka
memimpin suatu satuan organisasi Negara. 3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 4. Jabatan
Fungsional
Umum
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 5. Jabatan
Lainnya
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, namun disamping itu juga melaksanakan tugas untuk memimpin suatu
satuan
dan/atau
kelompok
jabatan
fungsional
tertentu. 6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah seorang PNS yang diangkat oleh Kepala BPKP dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP Tipe B yang merupakan bagian dari kelompok Jabatan Lainnya.
www.bpkp.go.id -6Pasal 2 Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada: a. Sekretariat Utama; b. Deputi
Pengawasan
Instansi
Pemerintah
Bidang
Perekonomian; c. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; d. Deputi
Pengawasan
Instansi
Pemerintah
Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah; e. Deputi Bidang Akuntan Negara; f. Deputi Bidang Investigasi; g. Inspektorat; h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; i. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor; j. Pusat Informasi Pengawasan; k. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan; l. Perwakilan BPKP Tipe A; dan m. Perwakilan BPKP Tipe B. (2) Kelas Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat di Perwakilan BPKP Tipe B. Pasal 4 (1) Kelas Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas Para Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
www.bpkp.go.id -7(2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dijabat oleh sekurang-kurangnya Pejabat Fungsional Auditor Madya yang diangkat oleh Kepala BPKP melalui surat keputusan. (3) Koordinator
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Auditor
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan teknis pengawasan di masingmasing bidang kelompoknya. (4) Jumlah Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor paling banyak 5 (lima) orang setiap Perwakilan BPKP Tipe B. (5) Dalam Auditor
hal
Koordinator
dijabat
oleh
Kelompok Auditor
Jabatan
Utama,
Fungsional
maka
berlaku
tunjangan kinerja bagi Jabatan Auditor Utama. Pasal 5 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala
Nomor:
PER-1216/K/SU/2010
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-961/K/SU/2011 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MARDIASMO
www.bpkp.go.id
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAS JABATAN STRUKTURAL Kelas Jabatan 18 17 16 15
14 13 12
Nama Jabatan
Keterangan
Kepala BPKP Sekretaris Utama; Deputi Kepala BPKP; Kepala Biro; Direktur; Inspektur; Kepala Pusat; Kepala Perwakilan BPKP Tipe A; Kepala Perwakilan BPKP Tipe B. Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Bagian; Bidang; Sub Direktorat. Subbagian; Subbidang.
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO
www.bpkp.go.id
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Kelas Jabatan 14 12 10 9 7 6
Nama Jabatan Auditor Auditor Auditor Auditor Auditor Auditor Auditor
Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
14 12 10 9
Widyaiswara Widyaiswara Widyaiswara Widyaiswara
Utama Madya Muda Pertama
14 12 10 9
Dokter Dokter Dokter Dokter
Umum Umum Umum Umum
14 12 10 9
Dokter Dokter Dokter Dokter
Gigi Gigi Gigi Gigi
13 11 9 8 8 6 5
Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
13 11 9 8 8 6 5
Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis
Utama Madya Muda Pertama
Utama Madya Muda Pertama Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
Keterangan
www.bpkp.go.id -213 11 9 8 8 6 5
Pranata Pranata Pranata Pranata Pranata Pranata Pranata
Komputer Komputer Komputer Komputer Komputer Komputer Komputer
Utama Madya Muda Pertama Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana
8 6 5
Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana
8 6 5
Perawat Gigi Penyelia Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO
www.bpkp.go.id
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM Kelas Jabatan
9
8
7
6
Nama Jabatan Lead Assessor Management Assessment Center; Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum; Assessor Management Assessment Center; Penelaah Hukum; Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan; Asisten Assessor Management Assessment Center ; Asisten Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum; Asisten Penelaah Hukum; Asisten Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan; Analis Ketatalaksanaan Tingkat I (Ketua Tim); Analis Organisasi Tingkat I (Ketua Tim); Bendahara Pengeluaran Tingkat I (Kantor Pusat); Bendahara Pengeluaran Tingkat II (Unit Kerja Mandiri); Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang-barang Persediaan Tingkat I; Pengelola SAI Tingkat I (Kantor Pusat); Sekretaris Pimpinan Tingkat I. Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat II; Pengelola SAI Tingkat II (Unit Kerja Mandiri); Penyedia Layanan Informasi Kehumasan; Penyusun Anggaran (Kantor Pusat); Sekretaris Pimpinan Tingkat II; Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; Petugas Pengelola Diklat dan Ujian; Analis Ketatalaksanaan Tingkat II (Anggota Tim); Analis Organisasi Tingkat II (Anggota Tim); Penatausaha Keuangan Tingkat I (Kantor Pusat); Pengadministrasi Umum Tingkat I. Penatausaha Keuangan Tingkat II (Unit Kerja Mandiri); Teknisi Bangunan dan Instalasi Air; Teknisi Elektrikal dan Mekanikal
Keterangan
www.bpkp.go.id -2-
5
4
3
Verifikatur Keuangan Tingkat I (Kantor Pusat); Verifikatur Keuangan Tingkat II (Unit Kerja Mandiri); Pembuat Daftar Gaji/ Tunjangan Kinerja; Penghubung Antar Instansi/Lembaga Pusat; Pengelola Data Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pengelola Media Kehumasan; Penghubung Antar Instansi/Lembaga Perwakilan; Juru Bayar; Satuan Pengamanan Tingkat I (Komandan); Pengadministrasi Perjalanan Dinas; Pengadministrasi Umum Tingkat II; Pengelola Perpustakaan; Pengemudi Tingkat I. Satuan Pengamanan Tingkat II( Anggota); Pengemudi Tingkat II; Pengganda; Petugas Piket Diklat; Pramu Kantor; Pramu Tamu; Caraka; Operator Telekomunikasi. Pengagenda; Pramubakti/Pramusaji; Pemandu.
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO
www.bpkp.go.id
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAS JABATAN LAINNYA Kelas Jabatan
13
Nama Jabatan
Keterangan
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Instansi Pemerintah Pusat Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARDIASMO
