DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

www.bpkp.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1363/K/SU/2012 TENTANG PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai, yang didasarkan pada formasi, hasil analisis beban kerja, relevansi dan pemanfaatan ilmu yang dimiliki, serta kontribusinya pada organisasi, perlu mengatur pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

www.bpkp.go.id -2-

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaran Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010; 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKP, termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan atau ditugaskan pada badan atau lembara atau instansi lainnya.

www.bpkp.go.id -3-

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Ujian Dinas, yang selanjutnya disingkat UD adalah ujian yang diselenggarakan secara internal dalam rangka mengisi formasi pegawai di lingkungan BPKP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ujian Penyesuaian, yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian yang diselenggarakan oleh BPKP dalam rangka mengisi formasi secara internal atau menilai kompetensi pegawai atas ijazah yang diperoleh. Izin belajar di luar kedinasan adalah izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Utama BPKP. Tim Penguji adalah Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP, yang bertugas untuk melakukan pengujian terhadap pegawai yang mengikuti UP tingkat pendidikan doktoral (S3). Ijazah yang diperoleh adalah ijazah yang dimiliki oleh pegawai, tetapi belum diakui secara kedinasan, atau belum tercantum dalam surat keputusan pengangkatan/kepangkatan pegawai. Ijazah yang diakui secara kedinasan adalah ijazah yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau kepangkatan pegawai. Untuk pejabat fungsional tertentu, ijazah yang diakui secara kedinasan adalah ijazah yang telah dihitung sebagai unsur utama angka kredit pada pendidikan formal. Ijazah yang diakui sebagai unsur penunjang adalah ijazah kedua dan seterusnya, yang setingkat dengan ijazah yang telah diakui secara kedinasan, dan atau ijazah di luar unsur utama bagi kualifikasi pendidikan jabatan fungsional tertentu. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan (SKP2) adalah surat yang diterbitkan sebagai sarana pengakuan secara kedinasan atas ijazah yang diperoleh karena melaksanakan tugas belajar. BAB II UJIAN DINAS

(1)

(2)

Pasal 2 PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus UD, kecuali pegawai yang dibebaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. UD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam dua tingkat, yaitu: a. UD Tingkat I, untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; b. UD tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Pasal 3 UD diikuti oleh pegawai yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi UD Tingkat I dan pangkat Tingkat I, golongan ruang III/d bagi UD Tingkat II. (2) Tidak sedang dalam keadaan: a. Menjalani hukuman disiplin dan atau proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; b. Cuti di luar tanggungan negara; c. Menjalani tugas belajar.

www.bpkp.go.id -4-

(3) Bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, sekurang-kurangnya telah melewati masa satu tahun untuk hukuman disiplin tingkat sedang atau dua tahun untuk hukuman disiplin tingkat berat, terhitung sejak berakhirnya hukuman disiplin tersebut, dan dinilai telah mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan baik. (1) (2)

Pasal 4 Ujian Dinas dilakukan secara tertulis Materi ujian dinas sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negara

Pasal 5 Pegawai yang dinyatakan lulus UD akan diberikan Sertifikat Tanda Lulus UD BAB III PENGECUALIAN UJIAN DINAS Pasal 6 Pegawai dikecualikan dari kewajiban mengikuti UD apabila: (1) Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: (2) Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian: a. Karena mencapai batas usia pensiun; b. Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan (4) Akan diberikan kenaikan pangkat anumerta (5) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II (6) Telah memperoleh: a. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk UD Tingkat I; atau b. Ijazah Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk UD Tingkat II. (7) Menduduki Jabatan Fungsional tertentu. BAB IV UJIAN PENYESUAIAN Pasal 7 UP dibagi dalam 5 (lima) tingkat, yaitu: (1) UP tingkat I, diikuti oleh pegawai yang telah memperoleh STTB/Ijazah SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, menduduki pangkat serendahrendahnya Juru, golongan ruang I/c; (2) UP tingkat II, diikuti oleh pegawai yang telah memperoleh ijazah Diploma III atau yang sederajat, menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a (3) UP tingkat III, diikuti oleh pegawai, yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV, menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c (4) UP tingkat IV diikuti oleh pegawai yang yang memperoleh ijazah Magister/Pasca Sarjana (S2), menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a

www.bpkp.go.id -5-

(5) UP tingkat V diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu tingkat ahli yang telah memperoleh ijazah Doktor (S3), menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b Pasal 8 UP diikuti oleh PNS dilingkungan BPKP yang: (1) Diangkat/akan diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazahnya dan tersedia formasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut; (2) Diusulkan oleh pimpinan unit kerja; (3) Memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; (4) Telah lulus secara resmi dari lembaga pendidikan atau universitas, dibuktikan dengan ijazah/STTB untuk tingkat UP yang akan diikuti; (5) Memiliki ijazah/STTB yang telah diakui secara kedinasan setingkat di bawahnya; (6) Telah melewati masa empat tahun terhitung sejak tanggal pengakuan secara kedinasan atas ijazah jenjang sebelumnya; (7) Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya setiap unsur bernilia baik dalam satu tahun terakhir; (8) Tidak sedang dalam keadaan: a. Menjalani hukuman disiplin dan atau proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; b. Cuti di luar tanggungan negara; c. Menjalani tugas belajar; (9) Telah melewati sekurang-kurangnya masa satu tahun untuk hukum disiplin tingkat sedang, atau dua tahun untuk hukum disiplin tingkat berat terhitung sejak berakhirnya hukuman disiplin tersebut dan dinilai telah mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 9 (1) Ijazah yang diperkenankan untuk digunakan mengikuti UP sesuai kualifikasi pendidikan yang berlaku di lingkungan BPKP. (2) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKP. Pasal 10 (1) UP dilakukan secara tertulis terdiri atas Tes Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini. (2) UP tingkat IV bagi pejabat struktural yang telah menduduki pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b, UP Tingkat IV bagi pejabat fungsional tertentu yang telah menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dan UP Tingkat V dilakukan dengan menyampaikan dan menyajikan makalah yang merupakan hasil karya sendiri, dengan topik yang relevan bagi tugas dan fungsi, serta peran BPKP saat ini dan di masa yang akan datang. Pasal 11 (1) Bobot kelulusan Peserta UP Tingkat IV bagi pejabat struktural yang telah menduduki pangkat pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, UP Tingkat IV bagi pejabat fungsional tertentu yang telah menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, serta UP Tingkat V berdasarkan nilai makalah yang dibuat, presentasi yang dilaksanakan, dan kemampuan menjawab pertanyaan para penguji. (2) Ketentuan teknis penyusunan makalah ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

www.bpkp.go.id -6-

Pasal 12 (1) Peserta yang tidak lulus pada kesempatan pertama mengikuti ujian, kepadanya diberikan kesempatan empat kali untuk mengikuti ujian ulangan dalam kurun waktu empat tahun terhitung mulai tanggal ujian pertama, dan mengulang atas materi yang belum lulus. (2) Apabila setelah ujian ulangan keempat atau setelah empat tahun, pegawai tetap, dinyatakan tidak lulus ujian, maka peserta harus mengikuti ujian mulai dari awal untuk seluruh materi ujian. Pasal 13 Tim Penguji UP tingkat V ditetapkan oleh Sekretaris Utama, dengan susunan tim yang terdiri dari tiga orang memiliki jabatan minimal eselon III yang berlatar belakang pendidikan doktor (S3) atau eselon II. Pasal 14 (1) Teknis penyelenggaraan UP dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi. (2) Ketentuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan UP diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Utama. Pasal 15 Pegawai yang dinyatakan lulus UP akan diberikan Sertifikat Tanda Lulus oleh Kepala Pusdiklatwas. Pasal 16 (1) Pegawai yang sebelum menjadi PNS memperoleh ijazah yang lebih tinggi daripada ijazah yang digunakan untuk pengangkatan sebagai CPNS, dapat menggunakan ijazah tersebut untuk mengikuti UP. (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang diangkat CPNS dengan ijazah DIII, dapat mengikuti UP atas ijazah S1 setelah melewati waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNS. b. Pegawai yang diangkat CPNS dengan ijazah S1, dapat mengikuti UP atas ijazah S2 setelah melewati waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNS. BAB V HAK-HAK KEPEGAWAIAN Pasal 17 Pegawai yang telah dinyatakan lulus UP diberikan hak-hak kepegawaian, sesuai dengan jenjang UP yang diikuti sebagai berikut: (1) Dapat diusulkan mengikuti diklat alih jalur bagi pejabat fungsional auditor yang masih duduk di jabatan terampil, sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Angka kredit unsur utama bagi pejabat fungsional tertentu sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Jenjang kepangkatan tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

www.bpkp.go.id -7-

BAB VI PENGECUALIAN UP Pasal 18 Pegawai yang dikecualikan dari UP adalah: (1) Pegawai yang memperoleh ijazah karena melaksanakan tugas belajar, sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai yang memperoleh ijazah yang termasuk sebagai unsur penunjang dalam penghitungan angka kredit bagi pejabat fungsional tertentu. (3) Pegawai yang memperoleh ijazah yang ke dua dan seterusnys yang masih setara dengan ijazah yang diakui secara kedinasan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, maka ketentuan lain mengenai Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) yang ada dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd MARDIASMO