www.bpkp.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER- 247/K/D4/2012 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan direktif Presiden agar kepala daerah
meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan negara, kinerja daerah, dan pengadaan barang dan jasa agar kualitas laporan keuangan daerah dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian sehingga diperlukan adanya suatu pedoman kegiatan peningkatan kualitas laporan keuangan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Pedoman
Peningkatan
Kualitas
Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
www.bpkp.go.id -23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor:
Kep-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor:
Kep-06.00.00-286/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002; 10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-1265/K/D4/2010 tentang Prosedur
Kegiatan
Baku
(Standard
Operating
Procedures/SOP) Kegiatan Asistensi Perwakilan Badan
www.bpkp.go.id -3Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
pada
Pemerintah Daerah; Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan
Kualitas
Akuntabilitas
Keuangan Negara; 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PENINGKATAN
TENTANG
PEDOMAN
LAPORAN
KEUANGAN
KUALITAS
PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah keseluruhan
kegiatan
penatausahaan,
yang
pelaporan,
meliputi
perencanaan,
pertanggungjawaban,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
keuangan daerah. 3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna
barang,
yang
juga
melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah
anggaran/barang,
pada yang
pemerintah
daerah
bertanggung
selaku jawab
pengguna kepada
www.bpkp.go.id -4gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah keseluruhan
kegiatan
penatausahaan,
yang
pelaporan,
meliputi
perencanaan,
pertanggungjawaban,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
keuangan daerah. 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi keyakinan
oleh yang
manajemen memadai
yang
dalam
diciptakan pencapaian
untuk
memberikan
efektivitas,
efisiensi,
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya peraturan Kepala BPKP ini adalah untuk memberi panduan bagi para auditor BPKP dan Pemerintah Daerah. (2) Tujuan
dibentuknya
peraturan
Kepala
BPKP
ini
adalah
untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) Sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi target dalam PKPT masing-masing Perwakilan BPKP. (2) Ruang lingkup Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi seluruh masalah yang menjadi penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah.
www.bpkp.go.id -5BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus melalui suatu proses
berdasarkan
Sistem
Akuntansi
Pemerintahan
sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 5 Pelaksanaan
kegiatan
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan metode dan langkah kerja seperti diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
Nomor
:
KEP-1265/K/D4/2010
tentang
Prosedur
Kegiatan Baku (Standard Operating Prosedure/SOP) Kegiatan Asistensi Perwakilan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
pada
Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dituangkan dalam rencana kerja komprehensif yang terdiri dari: a. seluruh langkah kerja termasuk hasil (output) yang akan dicapai; b. batasan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi; c. alokasi pembiayaan rencana aksi telah ditetapkan dalam APBD; dan d. adanya pemilahan langkah kerja yang akan dilaksanakan oleh perwakilan BPKP. (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui kegiatan pendampingan: a. Perbaikan Sistem Pengendalian Intern; dan b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku.
www.bpkp.go.id -6BAB V PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 7 (1) Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan peningkatan kualitas laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah
disusun
dalam
suatu
pedoman
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. BAB VI PENUTUP Pasal 8 Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2012 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
MARDIASMO
