PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana teknis Dinas dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten/Kota, keberadaan fungsinya dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Peiayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penoganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Keda Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Somber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas. Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Keduriukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan sebagian urusan tugas teknis Dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 4 huruf a dan huruf b dihapus, angka 10, setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf f, angka 14 diubah, angka 15 antara huruf c dan huruf d disisipi 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 1. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Panti Type A, terdiri dari : 1) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Distrarastra"; 2) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Penganthi"; 3) Panti Karya "Mardi Utomo"; 4) Panti Asuhan "Wira Adi Karya"; 5) Panti Asuhan "Taruna Yodha"; 6) Panti Karya Wanita "Wanodyatama"; 7) Panti Pamardi Putra "Mandiri"; 8) Panti Tuna Grahita "Raharjo". b. Panti Type B, terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)
Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti
Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Pendowo"; Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Dharma Putra"; Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Bhakti Candrasa"; Karya "Bina Sejahtera"; Karya "Samekto Karti"; Karya "Muria Jaya"; Karya "Pamardi Putra"; Karya "Hestining Budi"; Karya "Martani"; Karya "Pamardi Raharjo"; Karya "Mardi Guno"; Karya "Persinggahan Sonorumekso"; Karya "Persinggahan Margo Widodo"; Karya "Persinggahan Waluyotomo"; Tuna Laras "Ngudi Rahayu"; Tuna Laras "Pangrukti Mulyo"; Karya Wanita "Wanita Utama"; Asuhan "Kumuda Putra Putri"; Asuhan "Putra Harapan"; Asuhan "Pamardi Putra"; Asuhan "Sunu Ngesti Tomo"; Asuhan "Harapan Bangsa"; . Asuhan "Kasih Mesra"; Asuhan "Mardi Yuwono"; Asuhan "Wiloso Muda-Mudi"; Asuhan "Budhi Sakti"; Asuhan "Wira Karya Tama"; Asuhan "Pamardisiwi I"; Asuhan "Suko Mulyo";
30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44)
Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti Panti
Asuhan "Karya Mandiri"; Asuhan "Woro Wiloso"; Asuhan "Taman Harapan"; Asuhan "Pamardisiwi II"; Asuhan "Esti Tomo"; Asuhan "Pamardi Utomo"; Asuhan "Kartini"; Asuhan "Wiloso Tomo"; Wredha "Wening Wardoyo"; Wredha "Pucang Gading"; Wredha "Bhisma Upakara"; Wredha "Dewanata"; Wredha "Margo Mukti"; Wredha "Purbo Yuwono "; Wredha "Wiloso Wredho".
2. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata. 3. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. 4. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Dihapus; Dihapus; Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Cilacap; Balai Latihan Kerja Pertanian; Balai Latihan Kerja Luar Negeri; Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes; Balai Latihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat; Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja; Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan.
5.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang; b. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati; c. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen; d. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta; e. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang; f. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo; g. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap; h. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal.
6.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi.
7.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal; b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang; c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana; d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo; f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Cintandui. 8.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang; b. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta; c. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas; d. Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian; e. Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hort?kultura; f. Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih; g. Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi.
9.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. b. c. d.
10.
Balai Balai Baiai Balai
Inseminasi Buatan; Pelayanan Peternakan Terpadu; Pembibitan dan Budidaya Ternak; Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan; b. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap; c. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati; d. Baiai Perbenihan Dan Budidaya Ikan; e. Baiai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan; f. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.
11. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. b. c. d.
Balai Balai Baiai Balai
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian
Peredaran Hasil Hutan Wilayah Tegal; Peredaran Hasil Hutan Khusus Kayu Lapis Indonesia; Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang; Peredaran Hasil Hutan Wilayah Pati.
12. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan; b. Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan. 13. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Latihan Pendidikan Teknik; b. Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah; c. Museum Jawa Tengah "Ronggowarsito"; d. Taman Budaya Jawa Tengah; e. Unit Pendidikan Luar Biasa. 14. Unit a. b. c. d.
Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, adalah : Balai Metrologi Wilayah Semarang; Balai Metrologi Wilayah Surakarta; Balai Metrologi Wilayah Pati; Balai Metrologi Wilayah Banyumas;
e. f. g.
Balai Metrologi Wiiayah Tegal; Balai Metrologi Wi!ayah Magelang; Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang.
15. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang; b. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten; c. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati; c1. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Magelang; d. Balai Kesehatan Indera Masyarakat; e. Balai Laboratorium Kesehatan; f. Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan; g. Akademi Keperawatan. 16. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Solo; b. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Kendeng Muria; c. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Serayu. 17. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah : a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I; b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II; c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III; d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang; e. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; f. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal; g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak; h. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan; i. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta; j. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten; k. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen; l. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo; m. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri; n. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar; o. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali; p. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati; q. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora; r. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang; s. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus; t. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara; u. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan; v. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan; w. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang; x. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang; y. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal; z. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal; aa. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; bb. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas; cc. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap;
dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. 18.
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tengah, adalah : a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan b. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan c. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan d. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan e. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan f. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Angkutan Jalan Wilayah Semarang; Angkutan Jalan Wilayah Surakarta; Angkutan Jalan Wilayah Magelang; Angkutan Jalan Wilayah Pati; Angkutan Jalan Wilayah Pekalongan; Angkutan Jalan Wilayah Banyumas.
3. Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut : Pasal 43 (1) Balai Latihan Kerja Industri adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Dihapus; b. Dihapus; c. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Cilacap. 4. Pada BAB XII ditambah 1 (satu) Bagian baru, yaitu Bagian Keempat yang terdiri dari 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 130A, Pasal 130B, Pasal 130C, dan Pasal 130D, sehingga keseluruhan Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut : Bagian Keempat Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 130A Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari adalah UPT Dinas Perikanan Dan Kelautan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 130B Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempunyai tugas pokok : a. b.
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan ; melaksanakan kebijakan teknis operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Pasal 130C
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130B, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempunyai fungsi : a
penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
b
penyiapan bahan rencana dan program, informasi, pengumpulan data, identifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
c
pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelabuhan perikanan pantai;
d
pelaksanaan prograrn pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan keamanan dan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan pantai;
e
pelaksanaan program dan kegiatan kesyahbandaran, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
f
pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan ikan untuk pelestariannya;
g
pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
h
penyelenggaraan ketatausahaan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal130D (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, terdiri dari : a. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Tata Pengusahaan; d. Seksi Tata Pelayanan. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai. (4) Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 162 (1) Susunan Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
Kepala Unit; Sub Bagian Tata Usaha ; Sekolah Luar Biasa Negeri Sekolah Luar Biasa Negeri Sekolah Luar Biasa Negeri Sekolah Luar Biasa Negeri
Surakarta; Pemalang I; Pemalang II; Semarang.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (4) Bagan Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. BAB XVI diubah, sehingga keseluruhan BAB XVI berbunyi sebagai berikut : BAB XVI UNTI PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN Bagian Pertama Balai Metrologi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 163 (1) Balai Metrologi adalah UPT Dinas Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Balai Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. b. c. d. e. f.
Balai Balai Balai Balai Balai Balai
Metrologi Metrologi Metrologi Metrologi Metrologi Metrologi
Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
Semarang; Surakarta; Pati; Banyumas; Tegal; Magelang. Pasal 164
Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perdagangan; b. melaksanakan kebijakan teknis operasional kemetrologian.
Pasal 165 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 , Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana teknis operasional kemetrologian; pengkajian dan analisis teknis operasional kemetrologian; pelaksanaan kebijakan teknis bidang kemetrologian; pelaksanaan verifikasi standar tingkat III dan standar kerja satuan ukuran; pengelolaan sarana dan parasana laboratorium kemetrologian; pelaksanaan tera dan tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta kalibrasi alat ukur; g. pengelolaan cap tanda tera; h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran biaya tera; i. pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal; j. pelaksanaan fasilitasi kemetrologian; k. pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan kemetrologian; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemetrologian; m. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; n. pengelolaan ketatausahaan.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 166 (1)
Susunan Organisasi Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Standar Ukuran Dan Kalibrasi; d. Seksi Teknik; e. Seksi Pengawasan Dan Penyuluhan.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
(3)
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
(4) Bagan organisasi, tempat kedudukan dan wilayah keda masingmasing Balai Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 167 Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPT Dinas Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 168 Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok : a.
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perdagangan;
b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang perdagangan. Pasal 169 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 , Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang; b. pengkajian dan analisis teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang; c. pelaksanaan kebijakan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang; d. pelaksanaan fasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang; e. pelaksanaan kalibrasi peralatan penguji mutu barang; f. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang; g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; h. pengelolaan ketatausahaan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 170 (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Balai; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengujian Mutu Barang; Seksi Bimbingan Teknik Dan Kalibrasi.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi' yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. (4) Bagan Organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 171 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 171 (1) Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang; b. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten; c. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati; d. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Magelang. 8. Ketentuan Pasal 174 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 174 berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 174 (1) Susunan Organisasi Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), masingmasing terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Balai; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi; Seksi Diagnosa Pengobatan Dan Perawatan.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
(3)
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Bagan organisasi, tempat kedudukan dan Wilayah kerja masing-masing Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)
9. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 203 berbunyi sebagai berikut : Pasal 203 Pejabat Struktural pada UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
110. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 205 berbunyi sebagai berikut : Pasal 205 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap crang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2006 GUBERNUR JAWA TENGAH
Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBARAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH II. UMUM Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana teknis Dinas dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten/Kota, keberadaan fungsinya dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Di'nas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat beberapa UPT dari beberapa Dinas yang perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 43 ayat (1)
Cukup jelas ayat (2) huruf a Semula adalah Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Semarang dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor 047/OTDA/2005 tanggal 12 Januari 2005 telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi). huruf b Semula adalah Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Surakarta dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor 047/OTDA/2005 tanggal 12 Januari 2005 telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi). Angka 4 Pasal 130A Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari semula adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Pasal 130B Cukup jelas. Pasal 130C Cukup jelas. Pasal 130D Cukup jelas. Angka 5 Pasal 162 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Cukup jelas Pasal 165 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas
huruf c Cukup jelas huruf d Yang dimaksud dengan "Standar Tingkat III" adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II. huruf e Yang dimaksud dengan "Laboratorium Kemetrologian" adalah instansi/lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian di bidang kemetrologian. huruf f Yang dimaksud dengan "Tera" adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Cukup jelas. huruf I Cukup jelas. huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 166 ayat (1) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas.
huruf c Yang dimaksud dengan "Kalibrasi" adalah kegiatan untuk rnenentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukur. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168. Cukup jelas. Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 171 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru semula adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang dan berdasarkan Berita Acara Nomor 440/385/113/2002 tanggal 13 Nopember 2002 telah menjadi bagian dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah ditindaklanjuti dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/25/2003 tentang Pengintegrasian Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Magelang Ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Angka 8 Pasal 174 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 203 Cukup jelas. Angka 10 Pasal 205 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006 BAGAN ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006
BAGAN ORGANISASI UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SURAKARTA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMALANG I
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMALANG II
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN IIIA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006
BAGAN ORGANISASI BALAI METROLOGI
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN IIID PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006 DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI METROLOGI WILAYAH
TEMPAT KEDUDUKAN
WILAYAH KERJA
Wilayah Semarang
Kota Semarang
a. Kota Semarang; b. Kota Salatiga; c. Kabupaten Semarang; d. Kabupaten Kendal; e. Kabupaten Demak; f. Kabupaten Grobogan.
Wilayah Surakarta
Kota Surakarta
a. Kota Surakarta; b. Kabupaten Sukonarjo; c. Kabupaten Karanganyar; d. Kabupaten Sragen; e. Kabupaten Wonogiri; f. Kabupaten Klaten; g. Kabupaten Boyo;ali.
Wilayah Pati
Kabupaten Pati
a. Kabupaten Pati; b. Kabupaten Kudus; c. Kabupaten Blora; d. Kabupaten Jepara; e. Kabupaten Rembang
Wilayah banyumas
Purwokerto, Kabupaten Banyumas
a. Kabupaten Banyumas; b. Kabupaten Banjarnegara; c. Kabupaten Purbalingga; d. Kabupaten Cilacap.
WILAYAH
TEMPAT KEDUDUKAN
WILAYAH KERJA
Wilayah Tegal
Kota Tegal
a. Kota Tegal; b. Kabupaten Tegal; c. Kota Pekalongan; d. Kabupaten Pekalongan; e. Kabupaten Brebes; f. Kabupaten Pemalang; g. Kabupaten Batang.
Wilayah Magelang
Kota Magelang
a. Kota Magelang; b. Kabupaten Magelang; c. Kabupaten Temanggung; d. Kabupaten Purworejo; e. Kabupaten Kebumen; f. Kabupaten Worosobo.
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006
BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 MARET 2006
BAGAN ORGANISASI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
GUBERNUR JAWA TENGAH
LAMPIRAN VB PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN2006 TANGGAL : 3 MARET 2006 DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI PENCEGAHAN DAN PENCOBATAN PENYAKIT PARU
WILAYAH
TEMPAT KEDUDUKAN
WILAYAH KERJA
Wilayah Semarang
Kota Semarang
a. Kota Semarang; b. Kabupaten Semarang; c. Kabupaten Kendal; d. Kabupaten Batang; e. Kabupaten Pekalongan; f. Kota Pekalongan; g. Kabupaten Pemalang; h. Kabupaten Tegal; i. Kota Tegal; j. Kabupaten Brebes.
Wilayah Klaten
Kabupaten Klaten
a. Kota Surakarta; b. Kabupaten Sukonarjo; c. Kabupaten Karanganyar; d. Kabupaten Sragen; e. Kabupaten Wonogiri; f. Kabupaten Klaten; g. Kabupaten Boyolali; h. Kota Salatiga;
Kabupaten Pati
a. Kabupaten Pati; b. Kabupaten Kudus; c. Kabupaten Blora; d. Kabupaten Jepara; e. Kabupaten Rembang; f. Kabupaten Grobogan; g. Kabupaten Demak;
Wilayah Pati
WILAYAH Wilayah Magelang
TEMPAT KEDUDUKAN Kota Magelang
WILAYAH KERJA a. Kota Magelang; b. Kabupaten Magelang; c. Kabupaten Temanggung; d. Kabupaten Purworejo; e. Kabupaten Kebumen; f. Kabupaten Wonosobo; g. Kabupaten Banyumas; h. Kabupaten Banjarnegara; i. Kabupaten Purbalingga; j. Kabupaten Cilacap.
GUBERNUR JAWA TENGAH
