PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor kependudukan dan Catatan Sipil dan sejalan dengan adanya perubahan status Vertikal Kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Perangkat Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
www.djpp.depkumham.go.id
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura; 3. Bupati ialah Bupati Jayapura; 4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura; 5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 6. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kelurga Berencana Kabupaten Jayapura; 7. Sub Dinas adalah Sub Dinas pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 9. Seksi adalah Seksi pada Sub Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatatan Sipil dan Keluarga Berencana. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1)
(2)
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pemberdayaan Remaja, Kesehatan Reproduksi Remaja; c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan Program penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB; e. Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; f. Penyelenggaraan dan pengelolaan Catatan Sipil; g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; h. Penyelenggaraan dan pengelolaan data Kependudukan dan informasi keluarga; i. Pengelolaan ketatausahaan; j. Pembinaan terhadap UPTD;
www.djpp.depkumham.go.id
k. l.
Pembinaan terhadap jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. BAB III ORGANISASI Pasal 5
(1)
(2)
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 2) Sub Bagian Kepegawaian. 3) Sub Bagian Keuangan. c. Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari: 1) Seksi Penyusunan Program. 2) Seksi Kependudukan. 3) Seksi Catatan Sipil. 4) Seksi Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. d. Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : 1) Seksi Advokasi dan KIE. 2) Seksi Perlindungan Hak-hak Reproduksi Keluarga dan Remaja. 3) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana. e. Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga. 2) Seksi Institusi dan Peran Serta. 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan, Struktur Organisasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6
(1) (2)
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian serta keuangan; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Urusan Umum dan Perlengkapan; b. Pelaksnaan Ketatausahaan, Penelaahan hukum dan perundang-undangan;
www.djpp.depkumham.go.id
c. d. e. f. g.
Pengorganisasian dan Ketatalaksanaan; Pelaksanaan urusan kepegawaian; Pelaksanaan urusan keuangan; Pemberdayaan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 7
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Melakukan urusan kerumahtanggaan, menyiapkan rumusan, rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; b. Melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan; c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana penyaluran sarana dan perlengkapan; d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian sarana dan perlengkapan; e. Melaksanakan administrasi sarana dan perlengkapan; f. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan sarana, perlengkapan dan gedung; g. Merencanakan dan mengadakan kebutuhan sarana, perlengkapan program; h. Melaksanakan dan mengelola administrasi, surat-menyurat dan kearsipan; i. Menyiapkan pelayanan kebutuhan alat tulis kantor; j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatausahaan; k. Menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan untuk kegiatan protokoler, rapat-rapat dan acara resmi lainnya; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian Pasal 8 Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program; b. Membuat daftar perencanaan kepegawaian untuk kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala; c. Menyiapkan bahan-bahan dan membuat konsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala; d. Melaksanakan pembuatan statistik kepegawaian dan daftar hadir; e. Mengurus dan menyiapkan usul cuti pegawai; f. Menyiapkan bahan-bahan untuk kelengkapan kesejahteraan pegawai; g. Menerima, mengolah dan mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional; h. Menyiapkan administrasi bagi pegawai yang memasuki purna bhakti; i. Menyiapkan dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan struktural dan fungsional; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
www.djpp.depkumham.go.id
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 9 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Mengelola dan mengendalikan keuangan rutin dan pembangunan; b. Menyusun konsep anggaran rutin dan pembangunan sesuai dengan perincian kegiatan/program; c. Melakukan pembukuan dan administrasi perbendaharaan baik rutin maupun pembangunan; d. Mengatur pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; e. Memeriksa dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk mengetahui kebenarannya; f. Menyiapkan dan menyusun penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan; g. Mempersiapkan konsep calon bendahara dan pimpro sesuai ketentuan yang berlaku; h. Mempersiapkan konsep laporan anggaran rutin dan pembangunan; i. Menyiapkan konsep pertanggungjawaban keuangan dan anggaran rutin dan pembangunan; j. Mengumpulkan data keuangan yang diperlukan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Bagian Kedua Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 10 (1)
(2)
Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, menganalisa dan melaksanakan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan perencanaan kegiatan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Penyelenggaraan dan pengelolaan data dan intormasi Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; d. Pelaksanaan analisaan data kependudukan, catatan sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; e. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; f. Penyelenggaraan pendataan keluarga dan kependudukan; g. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi kependudukan dan keluarga; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
www.djpp.depkumham.go.id
Paragraf 1 Seksi penyusunan Program Pasal 11 Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan dan Perencanaan Anggaran Program; b. Menyusun dan merencanakan kegiatan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; c. Menyusun Anggaran Rutin dan Pembangunan kegiatan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; d. Menyiapkan dan menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan (Juknis dan Juklak); Program dan Anggaran; e. Menyelenggarakan rapat kerja dan penelahaan program di lingkungan organisasi; f. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan Anggaran dan Program; g. Menyelenggarakan rapat pengendalian Program dan Program; h. Menyusun laporan Akuntabilitas, Kinerja Organisasi; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 2 Seksi Kependudukan Pasal 12 Seksi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk; b. Menghimpun dan mengolah data kependudukan dari Distrik; c. Melaksanakan Pendataan Keluarga; d. Menyelenggarakan dan mengolah data Kependudukan dan Informasi Keluarga; e. Menyelenggarakan orientasi petugas Pandataan dan sosialisasi hasil pendataan; f. Mengolah Pendataan, Pemetaan dan Penomoran Keluarga; g. Menetapkan penggunaan data Keluarga; h. Menyelenggarakan dan mengelola Sistem Informasi Kependudukan dan keluarga (SIDUGA); i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 3 Seksi Catatan Sipil Pasal 13 Seksi Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Catatan Sipil; b. menghimpun dan mengklasifikasi permasalahan-permasalahan tentang pelaksanaan Catatan Sipil; c. Merumuskan pemecahan masalah Catatan Sipil; d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengadaan Akta Kelahiran, Kematian dan Akta
www.djpp.depkumham.go.id
e. f.
Perkawinan; Menyiapkan berkas pencatatan sipil; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 4 Seksi Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Besar Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 14
Seksi Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Melakukan penyusunan Laporan dan Pengelolaan Data dan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. Melakukan Analisis evaluasi pelaksanaan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; c. Melakukan umpan balik hasil pencatatan pelaporan Kepedudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; d. Menyiapkan bahan penyajian data Kependudukan, Catatan Sipl, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; e. Melakukan pelayanan hasil pencatatan pelaporan dan dokumentasi informasi program Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; f. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pencatatan pelaporan; g. Menghimpun data dan laporan (Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) dari distrik; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Bagian Ketiga Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 15 (1)
(2)
Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Advokasi dan KIE Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Pembangunan Keluarga Sejahtera; b. Pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Perlindungan hak-hak Reproduksi Keluarga dan Remaja; c. Pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
www.djpp.depkumham.go.id
d. e.
Merencanakan, mengkoordinir dan memberdayakan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 1 Seksi Advokasi dan KIE Pasal 16
Seksi Advokasi dan KIE dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Advokasi dan KIE; b. Mengembangkan media Advokasi dan KIE; c. Menyusun materi Advokasi dan Konseling; d. Mengembangkan dan mengadakan sarana media komunikasi; e. Melaksanakan penyelenggaraan Advokasi dan KIE Kependudukan, catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Pembangunan Keluarga Sejahtera; f. Menyelenggarakan kehumasan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 2 Seksi Perlindungan Hak-hak Produksi Keluarga dan Remaja Pasal 17 Seksi Perlindungan Hak-hak Reproduksi Keluarga dan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Monitor dan mengevaluasi tindak kekerasan dalam Kesehatan Reproduksi terhadap Perempuan, Anak dan Remaja; b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis upaya perlindungan tindak kekerasan dalam Kesehatan Reproduksi terhadap Perempuan, Anak dan Remaja; c. Menetapkan prioritas kegiatan dan sasaran kesehatan reproduksi remaja; d. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif; e. Menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja, pusat informasi dan konsultasi remaja; f. Melaksanakan promosi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja baik bagi remaja maupun keluarga; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
www.djpp.depkumham.go.id
Paragraf 3 Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 18 Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknik pelayanan kelayanan Keluarga Berencana; b. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; c. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan konseling Keluarga Berencana; d. Melaksanakan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui jalur pemerintah, swasta dan masyarakat; e. Menyelenggarakan dukungan pelayanan dan rujukan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; f. Melakukan pemantauan mutu pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi; g. Melakukan pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi; h. Melakukan penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi; i. Melakukan pembinaan peserta KB Mandiri; j. Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Bagian Keempat Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 19 (1)
(2)
Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan ketahanan keluarga, institusi dan peran serta pemberdayaan keluarga; Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Besar; b. Pelaksanaan, Pengkoordinasian dan Pengendalian Penyelenggaraan Program Pengembangan Ketahanan Keluarga; c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan Pengendalian penyelenggaraan pengembangan institusi dan peran serta masyarakat; d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga; e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
www.djpp.depkumham.go.id
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Ketahanan keluarga Pasal 20 Seksi Pengembangan Ketahanan keluarga dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan penyusunan kriteria pembinaan ketahanan keluarga; b. Menyusun dan memasyarakatkan hak anak, remaja dan kaum perempuan didalam kehidupan keluarga; c. Menyediakan fasilitas bagi kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja dan Keluarga Lansia; d. Menggalang kemitraan dalam pembinaan dan pemantapan Ketahanan Keluarga; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan Ketahanan Keluarga; f. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kader Bina Keluarga Balita; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 2 Seksi Institusi dan Peran Serta Pasal 21 Seksi Institusi dan Peran Serta dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menginventarisasi kelembagaan dan institusi Pelayanan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera; b. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan Institusi Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; c. Mengklasifikasi tahapan Institusi masyarakat pedesaan; d. Memberdayakan dan menguatkan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan; e. Melakukan penggerakan masyarakat; f. Menetapkan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat; g. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman operasional institusi masyarakat pedesaan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Paragraf 3 Seksi Pemberdayaan Keluarga Pasal 22 Seksi Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun kriteria Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; b. Menyusun syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS; c. Mengklasifikasi kelompok UPPKS tentang akses informasi dan dasar dan permodalan; d. Menyelenggarakan temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan; e. Membimbing dan menfasilitasi kelompok UPPKS tentang teknologi tepat guna; f. Menyusun kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha bagi kelompok UPPKS; g. Melaksanakan pelatihan tentang menejemen Ekonomi Keluarga;
www.djpp.depkumham.go.id
h. i. j. k.
Menggalang kemitraan dalam pendampingan kelompok UPPKS; Menggalang kemitraan dalam pengentasan keluarga miskin; Melakukan pemantauan dan evaluasi kelompok UPPKS; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Pertama Kepangkatan Pasal 23
(1) (2) (3)
Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.b; Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon III.A; Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon IV.A; Pasal 24
Penetapan eseIon dan jenjang kepangkatan dalam jabatan Struktural sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG --------------------------------------------------------------------------------TERRENDAH TERTINGGI --------------------------------------------------------------------------------NO. ESELON PANGKAT GOL/RUANG PANGKAT GOL/RUANG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 2. 3. 4.
II.b III.a III.b IV.a
Pembina Tk.I Pembina Penata Tk.I Penata
IV/b IV/a III/d III/c
Pembina Utama Muda Pembina Tk.I Pembina Penata Tk.I
IV/c IV/b IV/a III/d
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 25 (1) (2)
(3)
Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan'Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan Bupati; Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 26
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 27 Keuangan untuk pembiayaan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada ex Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta ex Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jayapura akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 (1)
(2)
Barang inventaris pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jayapura menjadi Barang Inventaris pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perpindahan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
www.djpp.depkumham.go.id
Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, Pimpinan dapat melaporkan dan menyerahkan Daftar Inventaris Barang Unit kepada Bupati. BAB VIII Pasal 30 (1) (2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi; Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Disahkan di Sentani Pada tanggal 7 April 2003 BUPATI JAYAPURA CAP/TTD HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos
Diundangkan di Sentani pada Tanggal 7 April 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA CAP/TTD Drs. GIDEON DODOP, MM PEMBINA NIP. 640002667
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 9 Bagan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura tidak dapat ditampilkan (lihat fisik).
www.djpp.depkumham.go.id
