DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN DINAS PRASARANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, Menimbang :

a.

b.

c.

Mengingat :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pembangunan di bidang Cipta Karya dan Prasarana Daerah sehingga menyebabkan semakin meningkatnya tugas-tugas Pekerjaan Umum; Bahwa sesuai pertimbangan diatas maka perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan menjadi Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah; Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturah Daerah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah

www.djpp.depkumham.go.id

8.

Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14); Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN DINAS PRASARANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura; 3. Bupati ialah Bupati Jayapura; 4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura 5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Jayapura; 6. Dinas Prasarana Daerah adalah Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 8. Sub Dinas adalah Sub Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 10. Seksi adalah Seksi pada Sub Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura; 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.


BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura.

Pasal 3 Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ' BAB III DINAS CIPTA KARYA Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1) (2)

Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah di bidang Cipta Karya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijakan Bupati; Pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis; Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan; Pengelolaan Tata Usaha; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya; Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Kedua Organisasi Pasal 5

(1)

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.


(2)

2. Sub Bagian Kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan. 4. Sub Bagian Penyusunan Program. c. Sub Dinas Tata Bangunan, terdiri dari : 1. Seksi Bina Teknik Tata Bangunan. 2. Seksi Pembangunan Gedung. 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan gedung. d. Sub Dinas Perumahan, terdiri dari : 1. Seksi Bina Teknik Perumahan. 2. Seksi Pembangunan Perumahan. 3. Seksi Pengelolaan. e. Sub Dinas Tata Kota, terdiri dari : 1. Seksi Tata Kota. 2. Seksi Tata Daerah. 3. Seksi Pengendalian. f. Sub Dinas Teknik Penyehatan, terdiri dari : 1. Seksi Bina Teknik Penyehatan. 2. Seksi Air Bersih. 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. g. U P T D: Pemakaman. Kebersihan dan Pertamanan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6

(1)

(2)

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan tehnis di bidang ketatausahaan; b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi; e. Melaksanakan urusan perencanaan dan program; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Per1engkapan Pasal 7 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program ketatausahaan dan perlengkapan; b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan data kearsipan; c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan per1engkapan; d. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; e. Menyusun keprotokolan dan persiapan perjalanan dinas; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian Pasal 8 Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku daftar nominatif pegawai, daftar urutan kepangkatan pegawai dan mutasi pegawai; b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. Mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 9 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan pembangunan; c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran lainnya; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 4 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 10 Sub Bagian penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, menyusun rencana dan program kerja dinas serta pelaporan; c. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keempat Sub Dinas Tata Bangunan Pasal 11 (1) (2)

Sub Dinas Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja di Tata Bangunan; b. Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah; c. Merencanakan, memanfaatkan, memelihara bangunan gedung pemerintah; d. Menyusun laporan di bidang tugasnya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Bina Teknik Tata Bangunan Pasal 12

Seksi Bina Teknik Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyal tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang bina teknik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis pembangunan gedung pemerintah; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap segala perencanaan pembangunan gedung pemerintah; d. Menyusun laporan di bidang tugasnya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 2 Seksi Pembangunan Gedung Pasal 13 Seksi Pembangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun program kerja di bidang pembangunan gedung; b. Melaksanakan pembangunan dan pengendalian terhadap pembangunan gedung pemerintah; c. Menyusun laporan di bidang tugasnya; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Gedung Pasal 14 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pengendalian dan pemanfaatan gedung; b. Melaksanakan pendataan terhadap bangunan gedung pemerintah dalam rangka pemeliharaan; c. Mengadakan pengawasan terhadap efisiensi pemanfaatan gedung; d. Menyusun laporan di bidang tugasnya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Kelima Sub Dinas Perumahan Pasal 15 (1) (2)

Sub Dinas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan pemerintah atau swasta. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Perumahan mempunyai fungsi : a. Menyusun program kerja di bidang perumahan; b. Memberikan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan pemerintah, maupun swasta (developer); c. Menyusun laporan di bidang perumahan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1 Seksi Bina Teknik Perumahan Pasal 16 Seksi Bina Teknik Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok :


a. b. c. d. e.

Menyusun rencana dan program kegiatan di bidang bina teknik; Melaksanakan survey lokasi pembangunan perumahan; Mengadakan pendataan terhadap perumahan dan penyusunan rencana di bidang perumahan berdasarkan kebutuhan; Menyusun laporan di bidang tugasnya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Seksi Pembangunan Perumahan Pasal 17

Seksi Pembangunan perumahan dipimpin oeh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan perumahan; b. Melaksanakan pembinaan pembangunan, perbaikan, peremajaan perumahan dan fasilitas perumahan; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan perumahan pemerintah maupun swasta; d. Menyusun laporan dibidang tugasnya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Pengelolaan Pasal 18 Seksi Pengelolaan Dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengelolaan; b. Melaksanakan tertib administrasi pemanfaatan, perijinan penghunian perumahan pemerintah; c. Melaksanakan tertib administrasi peralihan hak pemanfaatan, pengaturan penghunian, penetapan harga sewa rumah dinas, penetapan tarif ijin rumah kontraksewa layak huni. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Bagian Keenam Sub Dinas Tata Kota Pasal 19 (1) (2)

Sub Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok penataan kota dan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) pasal ini Kepala sub Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang tata kota dan tata daerah; b. Menyusun rencana teknis perkembangan penataan kota dan daerah; c. Mengelola administrasi perijinan teknis dibidang Cipta Karya; d. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan penataan kota dan daerah. e. Menyusun laporan dibidang tugasnya. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Tata Kota Pasal 20

Seksi Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang tata kota; b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data pengembangan penataan kota. c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan penataan kota; d. Melaksanakan rencana/prgram pembangunan kota; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Seksi Tata Daerah Pasal 21 Seksi Tata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang tata daerah; b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data pengembangan penataan daerah; c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan penataan daerah. d. Melaksanakan rencana/program pengembangan penataan Caerah; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 3 Seksi Pengendalian Pasal 22 Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang pengendalian; b. Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap perkembangan penataan kota dan daerah; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penataan kota dan daerah; d. Melaksanakan administrasi perijinan mendirikan bangunan dibidang Cipta Karya; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Ketujuh Sub Dinas Teknik Penyehatan Pasal 23 (1) (2)

Sub Dinas Teknik Penyehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengadaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Teknik Penyehatan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang teknik penyehatan; b. Menyusun rencana teknis pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; c. Melaksanakan pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Bina Teknik Penyehatan Pasal 24

Seksi Bina Teknik Penyehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang bina teknik penyehatan; b. Menyusun inventarisasi sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; c. Melaksanakan survey perencanaan teknis pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan; d. Memberikan sarana teknis pertimbangan dalam rangka pembangunan; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 2 Seksi Air Bersih Pasal 25 Seksi Air Bersih dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang air bersih; b. Melaksanakan program pembangunan/peningkatan sarana air bersih; c. Melaksanakan pemeliharaan sarana air bersih; d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemanfaatan air bersih; e. Menyusun laporan dibidang tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 26 Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, seperti : persampahan, pertamanan, drainase dan jalan lingkungan, pemakan, dan lain-lain; b. Menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan dibidang penyehatan lingkungan pemukiman; c. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, penyuluhan dibidang penyehatan lingkungan pemukiman; d. Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk mengatasi permasalahan dibidang penyehatan lingkungan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BAB IV DINAS PRASARANA DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 (1)

(2)

Dinas Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum, yaitu penyediaan Prasarana Daerah yang meliputi tugas Bina Marga dan Air Pengairan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, dibidang prasarana daerah yang meliputi Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan kebijakan Bupati; b. Pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan


c. d. e. f.

umum untuk lingkup tugas kebinamargaan, pengairan dan operasional alat-alat berat milik daerah; Mengelola Tata Usaha; Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam lingkup tugasnya; Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Kedua Organisasi Pasal 28

(1)

(2)

Susunan Organisasi Dinas Prasarana Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 2. Sub Bagian Kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan. 4. Sub Bagian Penyusunan Program. c. Sub Dinas Survey dan Pengendalian, terdiri dari : 1. Seksi Survey dan Pengendalian. 2. Seksi Pemetaan. 3. Seksi Pengujian. 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. d. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknis. 2. Seksi Pembangunan. 3. Seksi Pemeliharaan. 4. Seksi Bina Manfaat. e. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknis. 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan. 3. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan. 4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. f. U P T D Peralatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Prasarana Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 29

(1)

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan


(2)

urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, koordinasi penyusunan rencana dan program untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketatausahaan; b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi; e. Melaksanakan urusan perencanaan dan program; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 30

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program ketatausahaan dan perlengkapan; b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan; c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha perlengkapan; d. Menyusun keprotokolan dan mempersiapkan perjalanan dinas; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian Pasal 31 Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan pegawai dan mutasi pegawai; b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. Menyusun administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai; d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 32 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan pembangunan; c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran lainnya; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;


e.

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. Paragraf 4 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 33

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun Rencana dan Program kerja sebagai pedoman kerja; b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, menyusun rencana dan program kerja dinas serta pelaporan; c. Meyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keempat Sub Dinas Survey Dan Pengendalian Pasal 34 (1) (2)

Sub Dinas Survey dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Survey dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, study kelayakan, dan Amdal; b. Pelaksanaan survey dan pemetaan; c. Pengujian tanah air dan bangunan; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas; e. Pengelolaan administrasi perijinan teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Survey dan Penelitian Pasal 35

Seksi Survey dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok: a. Menyiapkan petunjuk teknis dibidang pengumpulan data dan pelaksanaan survey; b. Menyiapkan bahan dalam rangka penelitian dan penyelidikan; c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan study kelayakan dan AMDAL dalam rangka pembangunan, pengembangan dibidang Bina Marga dan Pengairan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Paragraf 2 Seksi Pemetaan Pasal 36 Seksi Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Meyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran, pemetaan dan dokumentasi; b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan Inventarisasi; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Pengujian Pasal 37 Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengujian tanah serta kualitas air; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian bahan bangunan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian kualitas pekerjaan pembangunan; d. Mencatat setiap permasalahan yang ditemui dalam hal pengujian bahan bangunan dan kualitas pekerjaan pembangunan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pasal 38 Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan dibidang Bina Marga dan Pengairan; b. Menyiapkan bahan laporan tugas dinas kegiatan pembangunan dibidang Bina Marga dan Pengairan; c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak kegiatan pembangunan dibidang Bina Marga dan Pengairan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Kelima Sub Dinas Pengairan Pasal 39


(1) (2)

Sub Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengairan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan; b. Melakukan pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan; c. Mengelola perijinan dan pengamanan manfaat air permukaan dan atau sumber air serta rekomondasi perijinan usaha bahan galian golongan C pada alur sungai; d. Menanggulangi bencana banjir dan atau bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil; e. Mengumpulkan dan mengelola data serta pelaporan dibidang pengairan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Perencanaan Teknis Pasal 40

Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun perencanaan teknis dibidang pengairan; b. Menyiapkan bahan pemecahan masalah terhadap persoalan dibidang pengairan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Seksi Pembangunan Pasal 41 Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program pembangunan pengairan; b. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan pengairan; c. Melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan pengairan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pasal 42 Seksi Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana pengairan;


b. c.

Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan pemeliharaan, Rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan sarana pengairan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 4 Seksi Bina Manfaat Pasal 43

Seksi Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program bina manfaat sarana pengairan; b. Menghimpun dan mengolah data tentang teknis pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air rekomendasi perijinan penambangan bahan galian C pada alur sungai; c. Menyiapkan bahan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Sub Dinas Bina Marga Pasal 44 (1) (2)

Sub Dinas Bina Marga dipimpinoleh seorang Kepala yang mempunyai sebagian tugas Dinas dibidang Bina Marga Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga; b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga; c. Mengelola perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya; d. Melakukan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana; e. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang Bina Marga; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 1 Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan Pasal 45

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan program dibidang teknis dan leger jalan; b. Menyiapkan bahan pengelolaan perencanaan teknis dan leger jalan;


c.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pasal 46 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program pembangunan dan peningkatan jalan; b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan jalan; c. Menghimpun dan menerima laporan tentang kerusakan jalan; d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan dan peningkatan jalan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan Pasal 47 Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program pembangunan dan penggantian jembatan; b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan; c. Menghimpun dan mengelola data tentang pembangunan jembatan dan penggantian jembatan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 4 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pasal 48 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok : a. Menyusun rencana dan program pemeliharaan jalan dan jembatan; b. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penaggulangan akibat banjir; c. Menghimpun dan mengelola data pemeliharaan jalan dan jembatan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Pertama Kepangkatan Pasal 49 (1) (2) (3)

Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon III.a. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon IV.a. Pasal 50

Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam jabatan Struktural, sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JENJANG PANGKAT GOLONGAN/RUANG ------------------------------------------------------------------------------------------TERENDAH TERTINGGI NO ESELON -------------------------------------------------------------------------------------------PANGKAT GOL/ PANGKAT GOL/ RUANG RUANG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pembina 1. II.b Pembina Tk.I IV/b Utama IV/c Muda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pembina 2. III.a Pembina IV/a Tk. I IV/b -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. III.b Penata Tk.I III/d Pembina IV.a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penata 4. IV.a Penata III/c Tk. I III/d -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pasal 51 (1) (2)

(3)

Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 53 Keuangan untuk pembiayaan Dinas-Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 54 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Perurnahan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 55 (1) (2)

Barang Inventaris pada eks Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura menjadi Barang Inventaris pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Prasarana Daerah Kabupaten Jayapura Barang Inventaris pada eks Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura menjadi Barang Inventaris pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Jayapura. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56

(1) (2)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 57 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani Pada tanggal 7 April 2003 BUPATI JAYAPURA CAP/TTD HABEL MELKIAS SUWAE, S.S0S

Diundangkan di Sentani pada tanggal 7 April 2003 SEKRETARI5 DAERAH KABUPATEN JAYAPURA CAP/TTD Drs. GIDEON DODOP, MM PEMBINA NIP. 640 002 667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 10 LAMPIRAN BERUPA BAGAN LIHAT FISIK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA,

Recommend Documents