BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang : Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Humbang Hasundutan. 8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan. 9. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 12. Unit Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada SKPD. 13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PPadalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran. 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing.
2
15. Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan. 16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 17. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 18. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan Satpol PP. 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP. (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Satpol PP; b. penyusunan RKA Satpol PP; c. pelaksanaan DPA Satpol PP; d. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; f. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; g. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat; h. penanganan gangguan keamanan Daerah; i. penegakan Perda dan Peraturan Bupati; j. pembinaan PPNS; k. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran; l. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Satpol PP, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bahaya kebakaran; m. pelaksanaan pemadaman kebakaran; n. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran; 3
o. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; p. pelayanan investigasi kejadian kebakaran; q. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun; r. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran; s. pelaksanaan pengordinasian dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya; t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; u. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; v. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran; w. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP; x. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; y. pengelolaan kepegawaian pada Satpol PP; z. pengelolaan keuangan Satpol PP; aa. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP; bb. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Satpol PP; cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan dd. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari: 1. Seksi Operasi; 2. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM; dan 3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan; d. Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Pemadam; dan 3. Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4
Paragraf 1 Kepala Satuan Pasal 4 Kepala Satpol PP mempunyai tugas : a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; b. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional; c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya; b. pelaksanaan DPA Satpol PP; c. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP; d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Satpol PP; e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpol PP; f. pengelolaan kepegawaian Satpol PP; g. pengelolaan keuangan Satpol PP; h. pengelolaan ketatausahaan Satpol PP; i. pengelolaan kerumahtanggaan Satpol PP; j. pengelolaan perlengkapan Satpol PP; k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Satpol PP; l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan; m. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kasat Pol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. Pasal 6 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 5
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaianSatpol PP. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya; c. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Satpol PP; d. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Satpol PP; e. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Satpol PP; f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Satpol PP; g. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP; h. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP; i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP; j. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Satpol PP; k. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Satpol PP; l. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Satpol PP; m. melaksanakan orientasi ASN baru Satpol PP; n. memproses pendayagunaan ASN Satpol PP; o. mengurus pengembangan karir ASN Satpol PP; p. mengurus kesejahteraan ASN Satpol PP; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pasal 7 (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Satpol PP. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya; 6
b. melaksanakan DPA Satpol PP sesuai lingkup tugasnya; c. menghimpun bahan dan menyusunRenstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP; d. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP; e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Satpol PP; f. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Satpol PP; g. menyusun anggaran kas Satpol PP; h. memproses pengajuan SPD dan SPM Satpol PP; i. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Satpol PP; j. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Satpol PP; k. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Satpol PP; l. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Satpol PP; m. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Satpol PP; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Paragraf 3 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8 (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Satuan. (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umummempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; e. penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; f. penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan masyarakat; g. penanganan gangguan keamanan Daerah; h. penegakan Perda dan Peraturan Bupati; i. pembinaan PPNS; 7
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; k. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; l. pengelolaan prasarana dan sarana Satpol PP, dan perlindungan masyarakat; m. pengembangan kapasitas petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP; n. penyusunan peta potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsiBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 9 (1) Seksi Operasi merupakan satuan pelaksana bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. (2) Seksi Operasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan analisa kebutuhan pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan; d. melaksanakan persiapan pasukan untuk pelaksanaan operasi; e. melaksanakan persiapan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan operasi; f. melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan operasi dengan aparat Kepolisian, TNI dan aparat hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan; g. melaksanakan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan; h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan; i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan; j. menyusun laporan hasil operasi ketertiban, ketentraman dan keamanan; k. melaksanakan tugas pengawalan kepada Bupati/Wakil Bupati, Tamu Negara dan Pejabat lainnya; l. melaksanakan tugas pengamanan pertemuan, rapat, perayaan hari-hari besar Nasional/Keagamaan/Daerah; m. melaksanakan tugas pengamanan obyek vital Daerah; 8
n. menyusun peta potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Operasi. Pasal 10 (1) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM merupakan satuan pelaksana bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kegiatan penegakan produk hukum daerah dan peningkatan sumber daya manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. (2) Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan produk hukum daerah dan peningkatan sumber daya manusia. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Seksi Penegakan Hukum Daerah dan Peningkatan SDM; b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; d. melaksanakan koordinasi rencana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Kepolisian, TNI dan aparat hukum lainnya sesuai kebutuhan; e. mempersiapkan administrasi rencana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; g. melakukan proses penyidikan terhadap praduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; h. menyusun berita acara/laporan sesuai hasil penyidikan; i. melaksanakan patroli rutin dan insidentil dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; j. menyusun rencana kebutuhan pelatihan dan pendidikan terhadap PPNS, anggota Satpol PP, Petugas Linmas, dan Petugas Pemadam Kebakaran; k. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara sendiri dan/atau bekerjasama dengan instansi lain; l. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan; m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara sendiri dan/atau bekerjasama dengan instansi lain; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan SDM. 9
Pasal 11 (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan merupakan satuan pelaksana bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan perlengkapan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. (2) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dan perlengkapan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA dan DPA bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melaksanakan rekruitment, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat; e. melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat; f. melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan perlindungan masyarakat; g. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan prasarana dan sarana perlindungan masyarakat; h. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; i. menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana Satpol PP dan Linmas; j. melaksanakan penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana Satpol PP dan Linmas; k. melaksanakan penyimpanan prasarana dan sarana kerja Satpol PP dan Linmas; l. melakukan pendistribusian prasarana dan sarana kerja Satpol PP dan Linmas; m. melakukan pencatatan dan pembukuan prasarana dan sarana kerja; n. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerjaSatpol PP dan Linmas; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan Perlengkapan. Paragraf 4 Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Pasal 12 (1) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran merupakan unit kerja Satpol PP sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Satuan. 10
(2) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran; d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran, masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran; e. pelaksanaan pemadaman kebakaran; f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran; g. pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; h. pelayanan investigasi kejadian kebakaran; i. pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun; j. pelaksanaan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran; k. pelaksanaan pengordinasian kejadian kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan; l. pengelolaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran; m. penyusunan peta potensi rawan kebakaran; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. Pasal 13 (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan pelaksana bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA, dan DPA bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi dan kemitraan dengan masyarakat dalam hal pencegahan bencana kebakaran; d. melaksanakan kegiatan deteksi dini bahaya kebakaran; e. melaksanakan penyusunan pemetaan dan dan pendataan potensi rawan kebakaran; f. melaksanakan penilaian teknis tentang penggunaan 11
bahan alat pemadam api ringan (apar) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat; g. melaksanakan koordinasi pencegahan kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pencegahan dan pemadam kebakaran; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran. Pasal 14 (1) Seksi Pemadam Kebakaran merupakan satuan pelaksana bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kesiapsiagaan anggota pemadam kebakaran; d. melaksanakan pemadaman pada bencana kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan mahluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran; e. melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun; f. melaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran dengan kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran; dan h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pemadam Kebakaran. Pasal 15 (1) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian merupakan satuan pelaksana bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi peralatan dan investigasi kejadian kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. (2) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inspeksi peralatan dan investigasi kejadian kebakaran. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut : 12
a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan DPA bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya; p. melaksanakan pelayanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. melaksanakan pelayanan investigasi kejadian kebakaran; d. menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran; e. melaksanakan penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran; f. melaksanakan penyimpanan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran; g. melakukan pendistribusian prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran; h. melakukan pencatatan dan pembukuan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran; i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pemadam kebakaran; j. mempersiapkan administrasi rencana kegiatan investigasi kejadian kebakaran; k. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran; l. melakukan proses penyidikan terhadap kejadian kebakaran; m. menyusun berita acara/laporan sesuai hasil penyidikan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian. Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 (1) Satpol PP memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Satuan. (3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai etos kerja yang baik; b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi; c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai ratarata baik selama 2 (dua) tahun terakhir; d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Satpol PP; e. memberikan sikap keteladanan; dan f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Satpol PP.
13
(4) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah. (5) Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati. BAB III TATA KERJA Pasal 17 Setiap pejabat struktural dan fungsional Satpol PPwajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar SKPD. Pasal 18 Setiap pejabat struktural dan fungsional Satpol PPwajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Satpol PP sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasal 19 Setiap pejabat struktural dan fungsional Satpol PP wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing. Pasal 20 Setiap pejabat struktural dan fungsional Satpol PP wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing. Pasal 21 Setiap pejabat struktural dan fungsional Satpol PP yang memangku jabatan manajerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.
14
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 22 ASN yang mengemban tugas di Satpol PP merupakan ASN Pemerintah Daerah. Pasal 23 Setiap ASN yang mengemban tugas di Satpol PP dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif. Pasal 24 Setiap ASN yang mengemban tugas di Satpol PP dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi. BAB V KEUANGAN Pasal 25 Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dibebankan pada APBD atau APBN atau sumber lainnya yang sah. Pasal 26 Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP merupakan penerimaan daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Satpol PP dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas. BAB VI ASET Pasal 28 (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Satpol PP merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Satpol PP wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.
15
Pasal 29 Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, ttd DOSMAR BANJARNAHOR Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, ttd SAUL SITUMORANG BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 37. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUHUT SILABAN, S.H.
19620624 198602 1 001 al NIP.Desember 16
