BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan pemberian remunerasi secara berdayaguna dan berhasil bagi UPT Puskesmas di Kabupaten Blora yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian remenurasi dimaksud; b. berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi ditetapkan oleh kepala daerah atas usul pemimpin BLUD-unit kerja melalui kepala Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;
1
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Blora.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3
5.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Blora.
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
8.
Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPKBLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya di wilayah kerjanya. 11. BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang menerapkan PPK- BLUD. 12. Pejabat Pengelola BLUD UPT Pejabat Pengelola adalah bertanggung jawab terhadap pemimpin, pejabat keuangan, UKP, pejabat teknis UKM.
Puskesmas yang selanjutnya disebut pimpinan UPT Puskesmas yang kinerja operasional yang terdiri atas pejabat teknis umum, pejabat teknis
13. Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas. 14. Pejabat keuangan adalah Kepala Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas. 15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4
16. Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang bekerja di UPT Puskesmas yang melaksanakan PPK-BLUD. 17. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT Puskesmas. 18. Tim Pembina BLUD adalah tim yang melakukan pembinaan teknis kinerja UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 19. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan. 20. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD. 21. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim Pembina BLUD. 22. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya. 23. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diterima Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, dan Pegawai BLUD. 24. Pesangon adalah imbalan yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai BLUD Non PNS pada akhir masa kerjanya. 25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya. BAB II AZAZ DAN FILOSOFI Pasal 2 (1) Pemberian Remunerasi berazaskan: a. proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
5
b. kesetaraan, yang memperhatikan keberadaan UPT Puskesmas yang ada di wilayah sekitar; dan c. kepatutan, yang melihat kemampuan pembiayaan UPT Puskesmas. (2) Pemberian Remunerasi mempunyai filosofi: a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan; b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai; c. menumbuhkan rasa saling percaya dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawablan; d. saling menghargai, menegakkan keadilan dan kejujuran; e. meningkatkan ketakwaan, rasa pengabdian, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
BAB III SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI Bagian Kesatu Sasaran Remunerasi Pasal 3 Sasaran pemberian Remunerasi meliputi : a. Pejabat Pengelola BLUD; b. Pegawai BLUD; c. Dewan Pengawas/Tim Pembina BLUD; dan/atau d. Sekretaris Dewan Pengawas. Bagian Kedua Bentuk Remunerasi Paragraf 1 Umum Pasal 4 (1)
Remunerasi dapat diberikan berupa: a. gaji dan tunjangan tetap; b. honorarium; c. insentif; d. pesangon; dan/atau e. pensiun.
(2)
Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. 6
Paragraf 2 Gaji dan Tunjangan Tetap Pasal 5 (1)
Gaji pokok dan tunjangan tetap bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
(2)
Gaji pokok bagi Pegawai BLUD berstatus non PNS yang diangkat sebagai Pejabat Pengelola diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : a. besaran gaji Pemimpin BLUD disetarakan dengan PNS golongan ruang III/c dengan masa kerja 5 (lima) tahun; b. gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis disetarakan dengan dengan PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 5 (lima) tahun; Gaji bagi pegawai BLUD yang berstatus non PNS diberikan berdasarkan besaran yang tertuang dalam surat perjanjian kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)
Paragraf 3 Honorarium Pasal 6 (1)
Honorarium bagi Dewan Pengawas/Tim Pembina dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 5 ‰ (lima per seribu) dari pendapatan jasa layanan BLUD.
(2)
Besaran honorarium untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
(3)
Besaran honorarium untuk Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
7
Commented [A1]: KALAU PNS SUDAH SINGLE ATURAN INI SUDAH TIDAK BISA DIPAKAI..... Commented [a2]: Yang dimaksud adalah Bagi Pegawai Non PNS yang diangkat sebagai Pimpinan atau Kepala UPT dan Pejabat Pengelola yang diangkat oleh Bupati
Paragraf 4 Insentif Pasal 7 (1)
Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD merupakan tambahan penghasilan di luar gaji yang bersumber dari Jasa Pelayanan yang bersifat rutin secara periodik dan besarannya ditetapkan berdasarkan pendapatan BLUD UPT Puskesmas pada bulan berkenaan.
(2)
Besaran anggaran untuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD.
(3)
Pemberian insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indikator sebagai berikut: a. pengalaman dan masa kerja (basic index); b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competensy index); c. resiko kerja (risk indek); d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index); e. jabatan yang disandang (position index); dan f. hasil/capaian kinerja (perfomance index).
(4)
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
Paragraf 5 Pesangon Pasal 8 (1)
Pesangon bagi Pegawai BLUD yang berstatus non PNS yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan yang bersangkutan merupakan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa putus.
(2)
Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar paling tinggi 3 (tiga) kali gaji terakhir yang diterima.
8
Paragraf 6 Pensiun Pasal 9 (1)
Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS.
(2)
Pelaksanaan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pensiun.
BAB IV ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI Pasal 10 (1)
Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pegawai BLUD yang berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.
(2)
Pemberian gaji bagi Pegawai BLUD yang berstatus non PNS, insentif, honorarium dan pesangon dialokasikan melalui Belanja Langsung.
(3)
Penetapan alokasi Remunerasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Pebruari 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. BONDAN SUKARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 11
eraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 3 (f) pada peraturan tersebut berbunyi Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Pasal tersebut mengikuti Perpres No 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes pasal 3 (f) yang menjabarkan hal yang sama.
10
