Demo Pilkada Bombana Dua Kubuh Paslon Bentrok tegas.co, KENDARI, SULTRA – Unjukrasa Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bombana yang digelar di markas Polda Sulawesi Tenggara berujung bentrok antar dua kubuh pendukung pasangan paslon, Senin (6/2).
Dua kubu pengunjuk rasa terkait pilkada Bombana terlibat bentrok di depan Mapolda Sultra. FOTO : FT
Kedua kubu pasangan calon saling pukul, ketika sedang melakukan orasi. Hal itu karena ada ketersinggungan, ketika massa yang datang lebih dahulu dan melakukan orasi dan merasa terganggu oleh massa lainnya yang baru datang. Polisi yang sedang bertugas mengawal aksi unjuk rasa itu langsung
meleraikan hingga tidak terjadi keributan missal dengan kesigapan cepat, akhir massa langsung membubarkan diri dari bentrokan. aksi unjuk rasa ini terkait Pilkada Kabupaten Bombana, dimana warga meminta kenetralisiran petugas kepolisian dalam mengawal Pilkada, sebab warga menduga pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Bombana di duga mendukung salah satu pasangan calon. “Warga Bombana meminta agar Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru dapat bersikap tegas dan mencopot bawahanya yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan memihak kepada salah satu calon,”Ujar salah satu oratornya. FT / HERMAN
H Tafdil Aman Dari Dugaan Keterlibatan Korupsi K1-K2 tegas.co,KENDARI, SULTRA – Puluhan mahasiswa menggelar aksi di Markas Polisi Daerah (Polda) Sultra mendesak pihak Polda untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi dalam peneriamaan pegawai K1 dan K2 di Kabupaten Bombana.
Aksi Unjukrasa yang digelar puluhan Mahasiswa yang menuntut agar mantan bupati Bombana H Tafdil diperiksa atas kasus Korupsi K1-k2 di Bombana. FOTO : EDI SAFRAN
Kordinator lapangna Aksi Zaenal mengatakan, masih ada yang diduga terlibat tapi sampai saat ini mereka belum pernah diproses secara hukum. Dalam kasus ini dugaannya ada keterlibatan mantan Bupati Bombana H Tafdil. ”Tidak mungkin tidak terlibat dalam kasus ini, pasti ada keterkaitannya apalagi dia sebagai pimpinan pasti dia terlibat,”Ungkapnya melalu pembesar suara saat menggelar orasi di depan mapolda Sultra, Selasa (7/2). Selain itu mereka meminta pada Polda Sultra agar para tersangka yang terlibat dalam kasus ini agar segera ditangkap dan ditahan antara lain Andi Rahman (Ketua DPRD ,) Dr. Arman (Staf BKD), Asis Fair, Ir Rusdiamin, Hasbi, dan H Jaya. Direktur Reserse Kriminal (Disreskrim) Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) AKPB Hornesto telah menyimpulkan status hukum H Tafdil atas dugaan keterlibatan kasus korupsi K1 dan K 2 di Bombana. Dalam hearing bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati Demokrasi Bombana (P3D) Direskrim Polda AKPB Hornesto mengatakan, H Tafdil tidak terlibat sama sekali dalam kasus K1 dan K2 tersebut. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa setelah kami melakukan penyelidikan tentang dugaan keterlibatannya ternyata tidak cukup alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. ”Karna alat buktinya tidak cukup akhirnya kami simpulkan bahwa H Tafdil tidak ada keterlibatanya dalam kasus tersebut”, ungkapnya. Dugaan H Tafdil terlibat dalam kasus korupsi penerimaan pegawai K1 K 2 ini hanya berdasarkan pengakuan Ridwan dipengadilan yang sudah jadi terdakwa dalam kasus tersebut. Kemudian lagi ia melanjutkan bahwa sebelum menyimpulkan bahwa H Tafdil tidak bersalah mereka terlebih dulu mereka minta keterangan pada saksi ahli.
”Saksi ahli mengatakan bahwa tidak ada payung hukum untuk menjeratnya, dan tidak mungkin perbuatan orang lain dia yang bertanggung jawab walaupun posisinya dia sebagai pimpinan. Tetap yang melakukan yang bertanggung jawab”, pungkas Dirreskim Polda ini. Untuk diketahui dalam penetapan seseorang jadi tersangka harus memenuhi 2 alat bukti seperti yang diatur dalam KUHAP. “Untuk tersangka dalam kasus ini kenapa sampai sekarang belum ditindak lanjuti disebabkan belum siapnya Kejati Sultra untuk menerima berkas P21 mereka, ungkap AKBP Hornesto Ditambahkan, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sultra baru satu yang dinyatakan lengkap atau P21 yakni tersangka Arman. Berkas bersama tersangkanya akan segera dilimpahkan dikejaksaan. EDI SAFRAN / HERMAN
Nur Alam Resmikan Kantor Dinas Perkebunan Dan Hortikultura tegas.co, KENDARI, SULTRA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam meresmikan penggunaan Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura di kompleks Bumi Praja Anduonohu, Selasa (7/2).
Kantor Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sultra di kompleks Praja Anduonohu diresmikan Gubernur. FOTO : HERMAN
Gubernur Sultra, Nur Alam mengatakan bahwa sebagai kepala daerah, ia memastikan akan selalu mendukung kinerja SKPDnya. “Memang awalnya untuk pembangunan kantor itu kami kucurkan 10 Milyar, tapi pandailah meminta kalau memang untuk kebutuhan, asal jangan minta sekaligus,” ujarnya. Nur Alam memberikan apresiasi terhadap pembangunan kantor tersebut, dimana ia melihat desain bangunan yang cukup elegant, sehingga akan menambah kenyamanan dalam bekerja. Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Yesna Suarni melaporkan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap diatas lahan seluas dua hektar “Pembangunan ini kita mulai sejak tahun 2015, dengan jumlah anggaran yang sudah dihabiskan yakni 13 Milyar lebih,”Ungkapnya saat melaporkan. Diharapkan, dengan kantor baru tersebut semangat serta kinerja bisa jadi lebih baik lagi, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi Sultra sebagai sentra perkebunan di kawasan regional Sulawesi FIY / HERMAN
Paslon Walikota Langsa Blusukan Di Rsud tegas.co LANGSA, ACEH – Pasangan Calon Walikota Langsa periode 2017-2022 Yuni /Nyong melakukan blusukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa.
Calon walikota Langsa Yuni (Baju putih) saat menyalami sejumlah pasien di RSUD langsa. FOTO : ROBY SINAGA
Dalam kesempatannya itu Yuni mengunjungi hampir seluruh ruangan yang ada di RSUD Langsa dan berbincang-bincang dengan sejumlah pasien Di selah – selah blusukannya ke RSUD Langsa Yuni memaparkan, Visi Misinya jika terpilih menjadi Wali Kota Langsa, maka program unggulan nantinya adalah meluncurkan Kartu Langsa Sehat, Sehingga masyarakat dapat berobat dimana saja saat dia sakit dan mebutuhkan perawatan. “Kartu Langsa Sehat ini beda dengan BPJS,”Ujarnya kepada tegas.co, senin (6/2).
Perempuan berjilbab itu mengatakan, di samping program unggulan Kartu Langsa Sehat yang sudah kita programkan Dirinya bersama pasangannya juga akan membuka lapangan pekerjaan dengan cara membuka worshop di lima Kecamatan yang ada di Kota Langsa . “Kita akan bentuk UKM muda berbakat, satu orang harus menyerap minimal 10 orang pekerja. Jika ada 1000 UKM berapa banyak tenaga kerja yang bisa tersereap. Bila ini terwujut pasti akan mengurangi angka pengangguran di Kota Langsa,”Terangnya. Plt Ketua DPC Golkar Kota Langsa ini menambahkan, dari sekian program yang sudah disampaikan tidak akan terwujut tampa ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Langsa. “Untuk itu kami mengharapkan dukungan masyarakat di Pilkada 15 februari mendatang untuk menetapkan pilihannya pada nomor 2 (dua). Agar semua progaram ini bisa terlaksana,”Tandasnya. ROBY SINAGA / HERMAN
Bhabinkantibmas Mediasi Sengketa Lahan Di Tambosupa. tegas. co. KONSEL. SULTRA – Peran Bintara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di suatu desa bukan saja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi dituntut untuk mampu menyelsaikan persoalan masyarakat dimana ditugaskan. Salah satunya adalah konflik pertanahan di masyarakat sering terjadi, karena itu Bhabinkantibmas juga dapat berperan untuk dapat menyelesaikan tanpa adanya pertengkaran yang berujung adanya korban.
Bhabikantibmas Desa Tambosupa, Bripka Fuad Hasan saat dilokasi lahan sengketa. FOTO : Ist
Konflik agrarian di desa Tambosupa kecamatan Moramo yang melibatkan sesama masyarakat setempat bertikai, karena saling mengklaim atas kepemilikan lahan. Konflik tersebuit tidak sampai bertikai, karena peran Bhabinkantibmas yang mampu menyelsaikan dengan baik. “Kedua belah pihak yang bersengketa diajak bersama untuk saling menunjukkan dimana batas-batas tanahnya dengan sejumlah saksi. Setelah itu dipasanglah tapal batas dan disaksikan oleh polisi, kedua bela pihak yang bersengketa dan sejumlah saksi,”Ujar Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resort (Polres) Konawe Selatan (Konsel) AKP Yusuf Tawang kepada awak media ini di Mapolres konsel, Selasa (7/2). Penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut dimediasi oleh Bhabinkamtibmas Desa Tambosupa, Bripka Fuad Hasan, dan dibantu oleh Kepala Unit (Kanit) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek Moramo, Bripka Jon Kristal. Atas mediasi tersebut, kedua bela pihak yang bertikai dianggap telah selesai. “Penyelesaian itu dilakukan dengan cara bersama-sama kedua belah pihak yang saling mengklaim pemilik lahan tersebut, meninjau langsung ke lokasi
sengketa tanah, baik yang mengaku pemilik tanah pertama atas nama, Samsul Sarita dengan yang mengaku pemilik tanah kedua atas nama, H. Ahmad Lamboku, setelah kedua belah pihak menunjukan batas tanah berdasarkan klaim masing-masing dan kemudian disetujui,”Terangnya. Mantan Kelapa Polsek Angata itu menambahkan, dalam kegiatan mediasi tersebut, ikut hadir para perangkat Desa, Kepala Dusun II Desa Tambosupa, Amrudin, Tokoh Masyarakat, Rustam serta Keluarga kedua belah pihak yang bersengketa. “Dengan begitu sengketa lahan di masyarakat dapat dituntaskan oleh Bhabinkantibmas dengan baik,”Tutupnya. MAHIDIN / HERMAN
Marak Perambahan Hutan Dan Ilegal Loging Resahkan Warga tegas. co. KONSEL, SULTRA – Masyarakat Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diresahkan
oleh maraknya aktifitas kasus perambahan hutan lindung atau illegal logging. Hal itu disebabkan karena minimnya pengawasan dan tindakan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan dari aparat hukum lainnya.
Kepala Desa Alakaya Kecamatan Palangga, Konawe Selatan Muh Edwin, S.Sos. FOTO : MAHIDIN
Keresahan warga, khususnya di Desa Alakaya Kecamatan Palangga itu karena kondisi persawahan petani yang semakin hari semakin mongering. Hal itu disebabkan hutan yang selama ini sebagai penyangga dan penopang ketersedian air kali Roraya sudah tidak rimbun lagi, bahkan sudah terambah oleh warga, termasuk pelaku illegal loging. Desa Alakaya yang berpenduduk 186 Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas sebagai petani sangat khawatir, jika kondisi hutan terus dirambah, maka lahan persawahan masyarakat akan semamin kering dan tandus dengan kurangnya resapan air dari hutan di sekitar areal persawahan masyarakat. “Kami minta pemerintah daerah, termasuk dari Kepolisian Resort Konsel untuk mengambil langka antisipatif terkait perambahan hutan dan illegal logging di kawasan hutan di desa Alakaya,”Ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya di media ini, Selasa (7/2). Menurutnya, perambahan hutan dan illegal loging di kawasan hutan Alakaya Kecamatan palangga sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi belum ada tindakan persuasive yang dilakukan. “Tolong persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena kalau air kali roraya kering, areal persawahan kami juga ikut menjadi kering, mau cari makan dimana kami,”katanya. Lanjutnya, aktifitas illegal loging juga telah merusak beberapa infrastruktur di wilayah Desa kami, seperti infrastruktur jalan dan jembatan. “Mobil yang memuat kayu hasil perambahan hutan tersebut lalulalang setiap hari, akibatnya debu bertebaran, setiap hari kami hanya menghirup debu jalanan saja,”Tandasnya.. Sementara itu Kepala Desa Alakaya Muh Edwin, S.Sos membenarkan akan keluhan warganya. “Terkait dengan persoalan tersebut, kami dari
pemerintah Desa sudah beberapa Kali melakukan upaya pemalangan jalan, agar mobil pemuat kayu tidak lagi melewati jalan tersebut, namun hal itu tidak efektif karena pihak pengolah kayu selalu saja merusak portal yang kami buat,”Ujarnya kepada awak media ini saat ditemui di kediamannya, Selasa (7/2). Orang nomor satu di desa Alakaya itu mengaku, Pemerintah Desa telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait persoalan itu, dan saat ini telah masuk dalam daftar pengawasan aparat hukum. “harapan kami bukan saja pengawasan, tetapi ada tindakan dengan menghentikan aktifitas perambahan dan illegal loging di areal kawasan hutan di desa Alakaya,”Katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sekror (Kapolsek) Palangga, Iptu Muchlis, saat konfirmasi mengatakan, sebelumnya sudah melakukan beberapa kali operasi dilokasi tersebut, namun tidak perna berhasil menemukan pelakunya. “Setiap Kali kami melakukan operasi, tidak perna mendapati pelaku illegal loging tersebut, kami curiga mungkin ada yang bocorkan operasi itu, namun saat ini sudah ada anggota Bhabinkamtibmas yang selalu mengecek Dan memonitor aktifitas mereka,”Ujarnya saat ditemui di Mapolsek Palangga. MAHIDIN / HERMAN
Jalur Ke Penanjakan Untuk Sementara Ditutup Akibat Longsor tegas.co, PROBOLINGGO, JATIM – Cuaca buruk yang di sertai hujan dan angin kencang yang melanda kawasan wisata bromo, mengakibatkan terjadinya tanah longsor di beberapa titik, terutama yang menuju Gunung Penanjakan. Jalur lalu lintas tersebut memang di apit oleh tebing dengan kemiringan 75 derajat, sehingga jika hujan lebat rawan akan terjadi longsor.
Jalur jalan yang menghubungkan ke lokasi Wisata Penanjakan longsor akibat hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir. FOTO : AHMAD SUGENG LAKSONO
Gunung Penanjakan adalah tempat paling populer, yang tiap pagi di kunjungi oleh wisatawan untuk melihat matahari terbit. Cuaca buruk dan hujan deras seperti saat ini, kondisi tanahnya sangat labil, sehingga terjadi keretakan yang cukup mengkhawatirkan, untuk mengantisipasi keadaan yang lebih parah, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, serta TNBTS, menyiagakan beberapa alat berat dan beberapa personil. “Saat kami ke lokasi longsoran di Jalur Penanjakan, beberapa alat berat sedang melakukan aktivitas membersihkan tanah yang menutupi badan jalan,”Ujar salah seorang warga kepada tegas.co, Selasa, (7/2). Sementara itu salah satu petugas TNBTS Yonki mengaku, jalur untuk ke lokasi wisata di penanjakan untuk sementara waktu di tutup, mengingat jalur jalan menuju lokasi tersebut dalam proses perbaikan akibat longsor. “Untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak di inginkan maka pihak TNBTS memberikan himbauan terhadap pelaku wisata dan wisatawan untuk berhatihati bila melintas di jalur menuju penanjakan,”Tandasnya. AHMAD SUGENG LAKSONO / HERMAN
Perwakilan Pertamina Walkout Saat Hearing Di Dprd Kota Kendari tegas.co, KENDARI, SULTRA – Agenda hearing antara DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan jajaran Pertamina Region VII Kendari tidak dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya saat digelat hearing atau rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh perwakilan dari komisi I, II dan III DPRD Kota Kendari, perwakilan dari pertamina meninggalkan tempat saat akan berlangsung hearing. Kepergian perwakilan pertamina dengan tanpa pamit itu membuat seluruh anggota DPRD sangat kecewa. Selasa, (7/2).
Suasana hearing di DPRD Kota Kendari yang ditinggalkan perwakilan Pertamina. FOTO : FT
Hearing antara DPRD dengan jajaran Pertamian region VII tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait maraknya SPBU nakal di
Kota Kendari yang melakukan sejumlah pelanngaran. Aksi Walk out yang dilakukan perwakilan Pertamina di saat akan digelar hearing membuat anggota DPRD berang atas sikap yang ditunjukkan oleh perwakilan pertamina tersebut. DPRD Kota kendari dinggap remeh dan tidak dianggap dengan adanya aksi yang dilakukan oleh perwakilan pertamina tersebut. Aksi tersebut menimbulkan amarah dan kesal terhadap sikap perwakilan pertamina yang telah diundang untuk mendengarkan penjelasan terkait keluhan masyarakat. Tetapi belum juga terlaksana hearing, tamu DPRD tersebut justru telah “lari” meninggalkan forum tanpa pamit. “Ini sangat disesalkan dengan sikap yang ditunjukan oleh perwakilan pertamina yang pergi begitu saja sebelum digelar rapat dengar pendapat,”Ujar Umar Bonte dengan kesalnya di ruang rapat DPRD kota kendari, Selasa (7/2). Politisi PDIP itu mengaku, aksi yang dilakukan oleh pihak pertamina itu dengan meninggalkan RDP di DPRD Kota telah membuat seluruh anggota DPRD tersinggung dengan tidak menghargai lembaga tersebut. “Jika larinya perwakilan pertamina dari ruang sidang karena takut menjawab akan pertanyaan dari anggota DPRD yang di duga ada indikasi korupsi di dalamnya,”Katanya menduga Mantan Aktifis di Universitas Halu Oleo itu mengaku, sikap yang ditunjukan oleh perwakilan Pertamina dengan “Lari” sebelum RDP, DPRD berjanji akan segera memanggil secepat mungkin kepada pihak Pertamina region VII Kendari dan meminta pertanggung jawaban terkait kejadian hari ini. “DPRD akan melakukan inversitagi kepada pertamina tentang adanya dugaan kerja sama dengan pemilik SPBU untuk meraut keuntungan yang besar,Tegasnya. FT / HERMAN
Bpn Sultra Bakal Lakukan Inventarisasi Lahan P2Id tegas.co, KENDARI, SULTRA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera melakukan inventarisasi lahan yang terletak di kawasan P2ID, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Kepala Bagian Humas BPN Sultra Asrafil SH. FOTO : FIY
Hal itu disampaikan oleh Humas BPN Sultra, Asrafil. Pihaknya akan melakukan inventarisasi karena ada sebagian warga yang mengklaim memiliki lahan di kawasan tersebut dan belum dibayarkan ganti ruginya yang kemudian melakukan tuntutan di DPRD Sultra beberapa waktu lalu. Mantan kepala seksi di BPN Konsel itu mengatakan, semua lahan yang ada di kawasan tersebut telah dibayarkan ganti rugi lahannya, namun akhir-akhir ini ada yang mengklaim kepemilikan lahan sampai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra. “Sebenarnya melalui rapat yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, tidak ada lagi masalah karena sudah dibayarkan sehingga kami dari pemerintah melakukan pembangunan di kawasan P2ID,”Ujarnya kepada sejumlah awak media, Selasa (7/2). Namun demikian, sebagai pemerintahan yang tetap memperhatikan kepentingan warga, pihaknya akan kembali mengikuti Panitia Khusus (Pansus) guna menuntaskan masalah ganti rugi lahan P2ID yang masih diklaim tersebut. FIY / HERMAN
Dprd Kota Probolinggo Serahklan Rekomendasi Pembekuan Izin Thm tegas.co, PROBOLINGGO, JATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Probolinggo melalui Ketua komisi A DPRD menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah kota Probolinggo tentang pembekuan ijin operasional tempat hiburan malam.
Ketua Komis A DPRD Kota Probolinggo menrehkan rekomendasi DPRD kepada Walikota Probolinggo Rukmini disaksikan oleh Sekretaris Kota Jhoni Haryanto: FOTO : AHMAD SUGENG LAKSONO
Tempat hiburan m,alam yang dimaksud untuk dibekukan izinnya itu diantaranya karaoke Pop City selama tiga bulan. Pembekuan tersebut karena Pop City belum sesuai Perda yang berlaku, Perda nomor 9/2015 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan; dan Perda nomor 3/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. “Apabila usaha tempat hiburan tersebut tidak bisa menyesuaikan diri maka ijin usahanya akan di bekukan selamanya,”Ujar Abdul azis Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo kepada awak media, Senin (6/2). Rekomendasi itu, disampaikan pimpinan dan anggota komisi A, kepada Walikota Probolinggo Rukmini, di ruang Sabha Bina Praja, Kantor Pemerintah kota Probolinggo. Penyerahan rekomendasi tersebut kepada Wakilota yang didampingi Sekretaris kota, Johny Haryanto. Abdul azis mengaku, poin rekoemdasi berikutnya yang disampaikan itu kepada Pemerintah Kota adalah memberi batas waktu tiga bulan bagi tempat karaoke Beejay Entertainment, dan Tempat Karaoke 88, untuk menyesuaikan dengan ketentuan kedua perda. Jika tidak, izin keduanya harus dicabut secara permanen. “Dua langkah itu, harus dilakukan pemkot dalam jangka waktu tujuh hari, terhitung sejak diterimanya rekomendasi dewan. Tak hanya itu, DPRD juga meminta tembusan atas semua langkah Pemkot Probolinggo berkaitan dengan tempat karaoke tersebut,”Akunya. Ditegaskan, bila rekomendasi tidak dilaksanakan dan tidak diindahkan oleh pihak Pemkot Probolinggo, maka langkah DPRD akan meningkatkan penggunaan hak DPRD sesuai ketentuan yang ada. “Rekomendasi ini merupakan kesimpulan dari hearing dan sidak yang kami lakukan, dan disetujui semua anggota,”Tegasnya.
AHMAD SUGENG LAKSONO / HERMAN
