ZONA MARITIM
The Exclusive Economic Zone Iman Prihandono, Prihandono, SH., MH., LL.M Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga E-Mail:
[email protected] Blog: Blog: imanprihandono.wordpress.com
Definisi Umum Adalah Zona sejauh 200 NM dari baseline, dimana negara pantai memiliki hakhak-hak terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi, yurisdiksi, dan zona dimana negara lain memiliki kebebasan pelayaran, pelayaran, penerbangan dan menempatkan kabel dan pipa bawah laut. laut.
Batas/Delimitasi ZEE Batas dalam dari ZEE adalah batas terluar dari territorial sea (“…is “…is an area beyond and adjacent to the territorial sea…” sea…”)) Art. 55 LOSC.
Batas terluar dari ZEE “…shall “…shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines…” baselines…” (Art. 57 LOSC).
A.L. Hollick “… the figure of 200 miles seems to have been something of an accident.” accident.”
NegaraNegara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil harus melakukan suatu delimitasi ZEE satu sama lain;
Art. 74 LOSC, “…shall “…shall be effected by
agreement on the basis of international law… law… in order to achieve an equitable solution.” solution.”;
Bandingkan dengan Art. 15 LOSC;
1
1. Hak dan Kewajiban Coastal State
Elemen Utama: 1. Hak dan Kewajiban Negara Pantai (Coastal State);
2. Hak dan Kewajiban Negara lain (Other States);
A. Sumber daya alam Non Hayati; Hayati; B. Sumber daya alam Hayati; Hayati; C. Sumber ekonomis lainnya; lainnya; D. Pembangunan Pulau Buatan dan Instalasi; Instalasi; E. Penelitian Ilmiah Kelautan; Kelautan; F. Kontrol terhadap Pencemaran; Pencemaran;
1.A.) SDA Non Hayati (Art. 56) Negara pantai memiliki hak berdaulat “… for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the non living natural resources;
Dari: a). waters superjacent to the seaseabed; b). the seasea-bed; c). its subsoil;
Non living natural resources = mineralmineralmineral.
1.C.) Sumber ekonomis lain
(Art. 56)
Negara pantai memiliki hakhak-hak
berdaulat terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa “…the “…the production of energy from the water, currents and winds…” winds…”;;
Memberikan peluang kepada coastal states untuk memanfaatkan “perkembangan teknologi” teknologi”;
Dibatasi dengan ketentuanketentuan-ketentuan tertentu; tertentu;
1.B.) SDA Hayati (Art. 56 LOSC) Negara pantai memiliki hak berdaulat “… for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the living natural resources;
Dari: a). waters superjacent to the seasea-bed; b). the seasea-bed; c). its subsoil;
Dibatasi dengan (Art. 61 dan 73 LOSC), - Conservation of the living resources, allowable catch, maximum sustainable yield, restoring populations; - inspection, arrest and judicial proceedings;
1.D.) P. Buatan dan Instalasi (Art. 56 LOSC) Negara pantai memiliki YURISDIKSI “…
terhadap: terhadap: “… the establishment and use of artificial islands, installations and structures…” structures…”;;
Diatur lebih lanjut dengan Art. 60 LOSC,
mempunyai hak eksklusif “… to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of…” of…”;;
Dibatasi dengan aturan a). giving warning of
their presence; b). establish reasonable safety zones; c). not exceed a distance of 500 metres; metres;
2
1.E.) Pen. Ilmiah Kelautan (Art. 56 LOSC)
1.F.) Pencemaran Laut
Negara pantai memiliki YURISDIKSI “…
Negara pantai memiliki YURISDIKSI “…
Diatur lebih lanjut dengan Art. 246(1)
Diatur lebih lanjut dengan Art. 210(5) dan 216
terhadap: terhadap: “… marine scientific research…” research…”;;
LOSC, dalam menjalankan yurisdiksinya, yurisdiksinya, “…have “…have the right to regulate, regulate, authorize and conduct marine scientific research…” research…”;;
Pada prinsipnya negara pantai akan
memberikan persetujuan (consent), kecuali terhadap penelitian tertentu; tertentu;
Tambahan
(Art. 56 LOSC)
terhadap: terhadap: “…the “…the protection and preservation of the marine environment…” environment…”;;
LOSC, berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap “dumping of waste” waste”.
Art. 211, 220 dan 234 LOSC berkaitan dengan “other forms of pollution from vessel” vessel”;
Art. 208 dan 214 LOSC, terhadap polusi yang timbul dari “seasea-bed activities” activities”;
2. Hak dan Kewajiban Negara Lain
“...other rights and duties provided for in this Convention…” Convention…”
Art. 33 LOSC, Contiguous Zone; Art. 111 LOSC, Hot Pursuit, violations in the exclusive economic zone;
2.A.) Navigasi (Art. 58) …all States, whether coastal or landland-
locked menikmati “freedom of navigation” navigation” sebagaimana diatur dalam Art. 87 LOSC;
Kebebasan pelayaran tidak tak terbatas; terbatas; Dibatasi juga dengan Art. 88 LOSC,
“peaceful purposes” purposes”; dan Art. 115 LOSC, “taken all reasonable precautionary measures” measures”;
A. Navigasi; Navigasi; B. Penerbangan (Overflight); C. Penepatan Kabel dan Pipa Bawah Laut; Laut;
2.B.) Penerbangan (Art. 58) …all States, whether coastal or landland-
locked menikmati “freedom of overflight” overflight” sebagaimana diatur dalam Art. 87 LOSC;
Kebebasan penerbangan tidak tak terbatas; terbatas;
Dibatasi juga dengan Art. 88 LOSC,
“peaceful purposes” purposes”; dan Art. 115 LOSC, “taken all reasonable precautionary measures” measures”;
3
2.C.) Kabel & Pipa Bawah Laut (Art. 58) …all States, whether coastal or landland-locked
Tambahan hak
menikmati “freedom of laying submarine cables and pipelines ” sebagaimana diatur dalam Art. 87 LOSC;
Kebebasan penempatan tidak tak terbatas; terbatas; Dibatasi juga dengan Art. 88 LOSC, “peaceful purposes” purposes”; dan Art. 115 LOSC, “taken all reasonable precautionary measures” measures”;
1. LandLand-locked States; 2. Geographically disadvantaged States;
Masih dibatasi lagi dengan Art. 112 LOSC,
“…subject “…subject to the consent of coastal State… State…, conditions laid down by coastal State…” State…” (Art. 79(3)(4) LOSC);
LandLand-locked States (Art. 69 LOSC) a State which has no seasea-coast (Art. 124) LOSC;
Berhak untuk berpartisipasi: berpartisipasi: i). on an equitable basis; ii). of an appropriate part; iii). of the surplus of living resources; resources;
Melalui bilateral, subregional or regional agreements, dengan memperhatikan syaratsyarat-syarat lain.
ZEE Indonesia UndangUndang-undang Nomor 5 Tahun 1983
Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di ZEE Indonesia; UndangUndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup; Hidup; UndangUndang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; UndangUndang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan; Perikanan;
Geographically Disadvantaged States
(Art. 70 LOSC)
“…coastal “…coastal States, including States
bordering enclosed or semisemi-enclosed sea… sea…dependent upon the exploitation of the living resources of the EEZ of other States…” States…”;;
Memiliki hak untuk “…participate, “…participate, on an
equitable basis, of an appropriate part, of the surplus of the living resources;
PENEGAKAN HUKUM Pasal 13 (UU 5/1983) Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, berdaulat, hakhak-hak lain, yurisdiksi dan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, berwenang, dapat mengambil tindakantindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UndangUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang-undang Hukum Acara Pidana, Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut : (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orangorang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orangorang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut; lanjut; (b) Penyerahan kapal dan/atau orangorang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh (tujuh)) hari, hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure; majeure; (c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b UndangUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang-undang Hukum Acara Pidana. Pidana.
4
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam (enam)) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua (dua puluh miliar rupiah). rupiah).
Peradilan perikanan harus terbentuk paling lama dua tahun sejak UU 31/2004 ditetapkan (Psl. Psl. 71 (5)).
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN.
5
