T'NIDANC-UNDAIYG NO. 22 TAHT'N I95iI
TENTANG PENYELESAHII PERSELISIIIAN PENBT]NUHAN
PRESIDEN NEPT]BLIK INDONESIA
Menimbang
:
bahwa $dah tiba waktrmya untuk mengganti Undang-undang Danrat No. 16 Tahun l95l tentang Penyelesaian Perselisrhan perburuhan; bahwa pcrlu diadakm penturm banr untuk menyelesaikan perselisihanpersclisihan perbrrruhan ;
Mengingd
:
Pasal 21 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Rcpublik Indonesia; Dengflr persetujuan Dewan perwakilan Rdsyaq
MEMUTUSKAN: I.Mencabut
:
II. Menetapkan
:
Darurat No. 16 Talnm t95l
-Undang-undang Penyelesaian Persclisihan Pefturuhan.
tentang
'undang-undang tentang Penyelesaian perselisihan perbunrhan-.
BAGIAN
I
Tentang istilah-istilah dalam Undmg-rmdang ini Pesel
(l).
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
:
a.
burulL ialah barang siapa bekerja padamajikan denganmenerimaupah;
b.
majikan, ialsh orang atau badan hlil$m yang mempekcrjakan 6sqtr,
c. perselisihan
, ialah pertentangsn antara nqiikan atau pe*umpulan majilnn dengrn s€riket bunft atau gabungan scrikat blrruh berhubrmg dangan tidak adanya persesraian paham mengenai hubungrn ksjq syrat-ryrrat k*j. dan/atau laadaan perbunrhan;
l0
d.
tindakan tersebut
pada pasal
6
Undang-undang ini, ialah salah satu dari
perbuatan perbuatan sebagai berikut
1.
r
:
dari pihak majikan: menolak buruh-buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilalcukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lain menekan supaya buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan;
2. dari pihak buruh: secara kolektif
menghentikan pekerjaan atau jalannya memperlambat pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perbunrhan, maksud dilalokan dengan unhrk menekan atau membantu golongan buruh lain, menekan supaya majikan menerima hubungan keryu, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan;
e.
Pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perbunrhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan;
f.
Panitia Daerah, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada pasal 5;
g.
Panitia Pusat,
ialah Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
tersebut pada pasal 12.
(2). Termasuk perbuatan-perbuatan secara kolektif ialah perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan sedemikian, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari kehendak bersama. (3). Termasuk majikan ialah wakilnya di lndonesia dari pada majikan di luar negeri.
BAGIAN
II
Tentang penyelesaian di daerah
Pasal 2
(l). Bilamana terjadi perselisihan
perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan.
(2). Persetujuan yang tercapai karena perundingan itu dapat disusun menjadi perjanjian perburuhan menurut ketenfuan-ketenfuan yang tercanfum dalam Undang-undang Perj anjian Perburuhan. 1t
Pssal 3 (1). Jika dalam penmdingan
r
itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat
diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan
perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrage oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan pada pasal 19 dan seterusnya" maka hak demikian oleh pihnkpihak terscbut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada Pegawai.
di
(2). Pemberitahuan termaksud pada ayat
atas berarti pennintaan kepada pegawai
tersebut untuk rnemberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.
Pasal 4 (1). Segera sesudntr menerima pemberitahuan tersebut pada pasal 3 ayat (l) pegawai itu mengadakan penyelidikan tentang dudulnya perkara perselisihan dan tentang sebabnya dan selanbat-larrbatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal penerimaan surat perrrberitahuan di atas, sudah mengadakan perantaraan menurut cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat perantaraan oleh Panitia Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat(2). (2).
Jika Pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat
diselesaikan dengan perantaraan olehnya maka hal itu oleh Pegawai segera diseratrkan kepada Panitia Daerah, dengan memberitahukan hsl itu kepada pihak-pihak yang berselisih.
Pasal 5
(l).
Di
tempat-tempat yang ditetapkan
oleh Menteri
Perbunrhan dibentuk Panitia-
panitia Penyelesaian Persesilihan Perbunrhan Daerah. (2).
Panitia terdiri dari seorrng wakil
Kementerian Perbunrhan, sebagai Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri {sri seorang Wakil Kernenterian Perindustrian, seorang Wakil Kementerian Keuangan" seorang Wakil Kementerian Pertanian serta seorang Wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelayaran" 5 orang dari kalangan majikan.
(3).
serta anggota-anggota pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Peburuhan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketua, anggota-anggota
t2
(a). Daerah keluasaan tiaptiap Panitia, peraturan tata t€rtib, penggantian kerugian untuk pekerjaan yrng dilsk*an serta susman kepmiteramrya ditetapkan oleh Menteri Perhrnrhrn.
Pesrt 6 (1). Jilca dalam suatu penelisihan satu pihakhendak melakukm tindal
(l)
(3). Tindakan terscbut pada ayat hanya boleh dilshkan scsudah pihak yang bersangkutan menerimr surat hda p€nerimaan dari Ketua Panitia Da€rah.
(a). Surat tanda p€nerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat (3) hanya diberikan oleh Ketua Panitia Da€rah sogera dslam waktu sclambat-lambatnya 7 hari, setelah ia menerima surat pennberitahuan tersebut pada ayat (l), t€ftitung mulai tanggsl penerimaan surrt tcrsebut.
Pesd
7
(l). Panitia
Dacrah memberikan perantaraan uatuk menyelesaikan persclisihan segera setelah menerima penyerahan p€dcara perselisihan termaknrd pada pasal4 ay* (2).
(2). Panitia Daerah scgera mengadakan perundingnn dengan pihak-pihak yang b€rs€lisih dan mengusahakan serta memimpin penmdingan penmding&. antara pihak-pihak yang bcrselisih keErah mencapai penyelesaian secara dsmai. (3). Persctujuan yang tcrcapai knrena penmdingan-perundingan sebagri termaksud pada ryat (2) di atas d8n lor€na pcrundingm-perundin$n termaksrd pado pasal 4 ayat (1) mempunyai kekuaan huhm sebagci perjanjian perbunrhan.
l3
Pasal
t
(l). Panitia Daerah dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan
,
perbunrhan mernpergunakan segala daya upaya dan menimbang sezuatu dengan mengingat hrrkum, perjanjian-petjanjiao yang ad4 kebiasaaq keadilan dan kepentingan Negara.
(2). Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang benrpa anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih supaya mereka menerima suatu penyelesaian yang tertentu.
(3). Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang bersifat mengikat, bilamana suatu perselisihan sukar dapat diselesaikan dengan suatu putusan yang berupa anjuran.
Prsel 9 (1). Putusan Panitia Daeratr mernuat: a.
b.
d.
nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka; il*rtisar dari tmtutan-tuntuta& balasan-balasan serta penjelasan-penjelasan lebih lajut dari kedua belatr pihak; pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu; pokok putusarq yang juga manuat pernyataan apakah putusan bersifat anjuran atau mengikat"
(2). Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat dimana putusan dan ditandatangani oleh ketua dan paniteranya.
itu diagbil
(3). Segera setelah diambil putusan, salinan surat putusan tersebut disampaikan kepada kedua belah pihak yang bersetisih dengan surat tercatat atau dengan perantaraan pegawai kepaniteraan, masing-masing selembar. (4). Suat tanda penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat (3) hanya diberikan oleh Ketua Panitia Daerah segera dalam waktu selasrbat-lambatnya 7 hari, setelah dia menerima suat pernberitahuan tersebut pada ayat (l), terhitung mulai tanggal penerimaan surat tersebut.
Pasel l0
(l). Putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat dapat mulai dilaksanakan bila terhadapnya dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, tidak dimintakan pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat.
t4
(2). Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, maka oleh pihak yang bersangftutan dapat dimintakan pada Pengaditan Negeri yang meliputi tempat kedudukan pihatq terhadap siapa putusan itu akan dijalankan, supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan.
daerah
a
(3). Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan Negeri" maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan yang biasa untuk menjalankan suahr putusan perdata.
BAGIAN
III
Tentang penyelcsaian di puset
Pssal
(l).
ll
Terhadap putusan Panitia Daeratr yang bersifat mengikaq kecuali bila putusan itu mengenai soal-soal yang khusus bersifat lokal, yang ditentukan oleh Panitia Pusat, dalam 14 hari setelah putusan itu dianrbil, salah satu pihak yang berselisih dapat memintakan pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat.
(2). Permintaan pemeriksaan ulangan dinyatakan pada panitera Panitia Daerah yang bersangkutan, yang menoatatnya dalam daftar yang disediakan untuk itu dan lantas meneruskannya ke Panitia Pusat disertai surat-surat yang berhubungan dengan perkaranya.
(3).
Panitia Pusat dapat menarik suatu perselisihan perburuhan dari
tangan PegawailPanitia Daeratr untuk diselesaikan, bila perselisihan perburuhan itu memrut pendapat Panitia Pusat dapat negara atau kepantingan umum, penarikan mana diberitaturkan kepada PegawailPanitia Daerah serta pihakpihak yang berselisih.
membahayakan Pesal 12
(l). Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan Daerah berkedudukan terdiri dari :
di Jakarta
dan
Seorang wakil Kementerian Perburuhan sebagai Anggota memngftap Ketua dan Seorang wakil Kementerian Perindusffian, Seorang wakil Kementerian Keuangan, Seorang wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelayaran, 5 orang dari kalangan buruh dan 5 orang dari kalangan majikan sebagai Anggota: Untuk tiap-tiap Anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.
l5
(2). Ketua" anggota-anggota dan anggota-anggota pengganti dari Panitia Pusat diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Menteri dengan surat keputusan Presideru atas usul Menteri Perburuhan menunrt ketentuan-ketentuan yang diatru dalam Peraturan Pemerintah.
. (3). Tata Tertib Panitia Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4). Penggantian kerugian untuk peke{aan yang dilahrkan serta susunan kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perbunrhan.
Pasel 13 Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, Menteri Pcrburuhan tidak membatalkan putusan atau menunda pelalsanaan putusan itu.
Pasal 14
(l).
Putusan Panitia Pusat memuat
:
a.
nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
b.
ilfitisar dari tututan-hntutan" balasan-batasan serta penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak;
c.
pertimbangan-pertimbangan yang menjadi putusan itu;
d.
pokokputusan.
(2). Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat di mana putusan itu diambil dan ditandatangani oleh Ketua dan Paniteranya.
(3). Segera sezudah diambil putusan, maka putusan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berselisih dengan surat tercatat atau dengan perantaraan pegawai kepaniteraan.
Pasel 15 Dalam memberikan putusanny4 Panitia Pusat murimbang sesuatu dengan mengingat hukum pe{ar{ian yang ada" kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara.
l6
Pesd
15
(1). Jil
(2). Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan Negeri, maka putusan itu dilaftsanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk mcnjalnnkarr sesuatu putusan perdats-
Pesel 17
(l). Menteri
Perbunrhan dapat membatalkan stsu m€mmda pelalcsanaan suafin putusan Panitia Pusaq jil
I
(2). Pembahlan atau peinrndaan pelaksanaan putuson terscbut dalam ayat diambil setelah Menteri Perbunrhan benmding dengan Menteri-menteri yang Kementeriannya manpunyai wakil dalam Panitia Pusat. (3). Dalam srnat keputusan pembatalan atau penrmdaan suatu putusan diatur pula akibat-akibat dari pembatalan afau penundsan itu. (4).
Di mana perlu kcputusan yang mengatur akibat-akibat pcmbatalan
i*iti,
Pusat,
atau pcnundaan
dapat dilaksanakan sebagai putusan Panitia Pusat
BAGIAN W Tenteng Enquctc
Prsd
lt
(l). Jika dalam mengurus perselisihan Panitia Pusat/Panitia Daerah tidak culup memprmyai keterangan-keterangan atau bahan{ahan yang dimggap perlu untuk dapat mengambil putusan, naka Panitia Pusatnanitia Daerah,dapat memutuskan untuk mengada*an enquete. (2). Enquete dapat pula diadakan bila dalam suatu perselisihan akan atau telatr dilakukan tindakan oleh sezuatu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dapat menrbahayakan unrrm atau kepentingan Negara. Dalam hal yang demikian pihak-pihak yang berselisih wajib menerima perantaraan atau penyclesaian perselisihan oleh Penitia Pusst/Dsffah"
t7
I
(3). Untuk keperluan penyelidikan tersebut pada ayat dan 2 Panitia Pusat/panitia Daerah membentuk suatu Panitia Enquete, menentukan bentuk dan tugasnya dan menetapkan dalam beberapa lama enquete itu harus selesai.
(4). Panitia Enquete setelah pekerjaannya atau sedang masih melakukan pekerjaannya, menyampaikan laporan tentang hasil penyelidikannya disertai pendapatrya tentang penyelesaian kepada Panitia Pusat/Panitia Daerah. (5). Selama diadakan enquete pihak-pihak yang berselisih tindakan.
tidak boleh
melalerkan
BAGIAN V Tentang Arbitrage
Pasal 19 (1). Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari Pegawai dan Panitia Daeratr yang memberikan perantaraa4 dapat menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.
(2). Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan pegawai atau Panitia Daerah tersebut. Dalam surat pe{anjian tersebut diterangkan:
a.
pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang akan diserahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk diselesaikan;
b.
nama-nama pengurus atau wakil (wakil-wakil) serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
c.
siapa yang ditunjuk menjadi
j,tru pemisah/dewan
p€n-nsah serta tempat
tinggalnya
d.
bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan diambil oleh juru pemisah/dewan pemisah, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
e.
hal-hal yang perlu untuk melancarkan pemisahan.
(3). Penunjukan
j
ur
u pemisah
atau pembenhrkan dewan pemisatr begitu pula tata cara
l8
pemisahsn tersebut pada persetujuan kedua belah pihalq sedang Pegawai atau Panitia Daerah yang memberikan perantaraan dapat pula dipilih mcnjadi jruu pemisah/dewan pemisah atau atss p€rnintaan membantu kedua belsh pihsk dalmr pemilihan jgru p€misah atau pcmbentukan dcwan pemisah dan penyrsrmm tata cara pemisalnn. 1af. Putusan juru pe,misah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitia pusat memprmyai kekuatan hr*um sebagai putusan Prritia Pusat.
(5). Panitia Pusat hanya dapat menolak pengesahaq jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan p€misah atau di dalamnya terdapat hal-hal yang menunjulftan itikad bun* atau yang bertc,ntangan dengnn Undang-rmdang tentang ketertiban umum atau deogan kesusilaan. (6). Akibat-akibat penolakan pada ayat (5) diatur oleh Panitia Pusat.
Prcd (l).
Futusan tersebut memuat
20
:
a.
hal-hal yang termuat dalam surat pe{anjian tersebut dalam pasal 19 ay* (2).
b.
ilfitisar dari tuntutan-tuntutaq balasan-balasan serta peqielasan-peqielasan lcbih lanjut dari kedun belah pihalq
c.
pertimbangrn-pertimbangan yang menjadi dasar prsusao itu;
d.
pokok puilsan.
(2). Putusan tersebut dib€ri tanggal, dibubuhi nama tempat di mnna putusan itu diambil dan diundatangani olehjunr p€misah atau oleh mggota-anggota dewan p€missh.
Prsd 2f Terhadap putusan junr pemisah/dewan pemisah tidak dapat ulnngan. Pasel 22
Ai-iorrf.r"
perncriksaan
(l). Jika perlu untuk melaksanakan zuatu putusan junr/dewan p€Nnisah yang sudah disahkan oleh Panitia Pusat, maka oleh pihak yang Uersargtrutan dapat aimintatan pada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kdudukan pihak terhadap siapa puhrsan itu akan dijalsnkan, supaya putsan itu dinyatakan dapat
daerah r9
dijalankan.
(2). Sesudah dinyatakan dapat dijatankan demikian oleh Pengadilan Negeri, maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan
,
perdata.
BAGIAN VI Tenteng kctentuan-ketentuan lain
Pasal 23 (1). Menjelang atau selarna berlangsung usaha-usaha penyelesaian perselisihan menurut undang-undattg ioi majikan dan buruh dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat atau berupa pembalasan. (2). Termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat atau berupa pembalasan antara lain perubahan hubungan k"du, syarat-syarat perburuhan dan/atau keadaan perburuhan yang ada yangjustm sedang menjadi perselisihan. (3). Tindakan-tindakan demikian adalah tidak sah.
Pasal 24
Bilamana dalam waktu pelaksanaan persetujuan majikan atau pengurus atau pimpinan berganti, maka majikan baru atau pengurus atau pimpinan baru titap terikat pada persefujuan yang telah tercapai dalam penyelesaian perselisihan menurut undangundang ini.
Pasal 25 (1). Barang siapa diminta bantuannya oleh Pegawai, Panitia Daeralq Panitia Pusat, panitia Enquete, juru atau dewan pemisah atau Menteri Perbwuhan guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian perselisihan berdasarkan undang-undang ini, berkewajiban untuk memberikannya dengan tiada berqyara! begitu pula atas permintaan berkewajiban membtrkakan buku-buku dan memperhatikan surat-surat yang diperlukan. (2). Barang siapa dipenggil oleh pejabat-pejabat atau badan-badan tersebut pada ayat (l) untuk menjadi saksi atau ahli, berkewajiban untuk memenuhi panggilan itu dan atau jasany4 jika perlu di bawatr sumpah.
memberikan
20
(3). Saksi dan ahli yang memenuhi panggilan dapat menerima penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang ditetapkm oleh Menteri Perburuhan. (4), Barang siapa yang di dalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan undangr undang ini mengetahui sesuatu yang harus diratrasiakan, wajib merahasiakannya kecuali jika dalam menjalankan tugas kewajiban rtu, ia perlu memeritahukannya.
BAGIAN VII Tentang aturan hukuman
Pasd 26 Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah:
l.
barang siapa melanggar pasal6 ayat (3);
2.
barang siapa melakukan tindakan setelatr ada:
a.
b.
putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat seperti dimaksud pada pasal 8 ayat (3); putusan Panitia Pusat seperti dimaksud pada pasal 13;
c.
putusan junr/dewan peinisah seperti dimaksud pada pasal 19;
d.
putusan Menteri Perbunrhan tersebut pada pasal 17.
3.
barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitia Daerah yang bersifat murgikat dan tidak dapat dimintakan pemeriksaan ulangan lagi seperti tennaksud padal pasal 10 ayat(l);
4.
barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang dapat mulai dilaksanakan terrraksud pada pasal 13;
5.
barang siapa tidak tunduk pada putusan Menteri Perburuhan'tersebut pada pasal
t7:
6.
barang siapa menolak perantaraan atau penyelesaian seperti dimaksud pada pasal 18 ayat (2) atau melanggar pasal 18 ayat (5);
7.
barang siapa tidak tunduk pada putusan junr/dewan pemisah yang telah mempunyai kekuatan hukum ternnaksud pada pasal 19 ayat (4);
2l
8. barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurur pasal zs ayat(l) dan (2). Parel 27
(f). Jika sesuatu hal yang diancan
dengan hukuman dalam undang-undang ini dilalokan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan serta hukuman
dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pernimpin badan hukum atau
perserikatan itu.
(2). Jika pimpinan badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain" maka ketentuan pada ayat (l) berlaku bagi pengrrus badan hukun atau perserikatar yang memegang pimpinan itu.
Pesal
2t
(l). Barang siapa dengan sengaja membuka ratrasia" yang dipercayakan
kepadanya menurut pasal 25 aytt (4), dihukum dangan hukuman penjara setinggr-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyalmya dua puluh ribu rupiah
(2). Barang siapa karena kelfiilafannya menyebabkan rahasia itu terbukq dihukum dengan hukuman hrungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyakbanyalnya sepuluh ribu rupiah.
(3). Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal pada ayat dari yang berkepentingan
(l) dan (2) kecualijiLa
ada pangaduan
Pasal 29 Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 26 diang;gap sebagai pelanggaran, pada pasal 28 ayat(l) dan (2) scbagi kejahatan.
Pasd 30 Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umrunnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuaan yang dapat dikenakan hukuman menurut unAang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian Perbunrtran yang dituttiuk oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung atas usul Menteri Perburuhan.
22
BAGIAN VIII Ketentuan Pcrallhan Pasel
(tj.
3l
rerselisihan perburuhan yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini berada di tangan Panitia Daerah dan Panitia Pusat menurut Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 dilanjutkan penyelesaiannya menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.
(2). Ketentuan-ketentuan ini mulai berlaku pada hari yang diteapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah.
BAGIAN IX Ketentuan Terekhlr Pesal 32
ini mulai berlaku
Undang-undang Peraturan Pemerintah.
pada hari yang ditetapkan kemudian dengan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penernpatan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.
di
Disahkan : Jakarta Pada tanggal : 8 April l95T Presiden Republik Indonesia, Diundanglcan pada tanggal I April
1957
SOEKARNO
Menteri Kehakiman R.I
Menteri perburuhan
ttd.
,'
Soenario
ttd.
Sabilal Rasjad
LEMBARAN NEGAII{ REPUBLIK INDONESIA TAHTIN 1957 NO. 42
23
MEMOru PENJEII\SAIiI tINI}ANG-I]NI'AI\G NOMOR:22 TAIIITN 1957 IE'NTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
MEMORI PENJELASAI\I
I]MUM
l.
Dalam ma{elaskan dasardasar dan alasan-alasan undang-undang ini, sebagai kata pendahuluan akan diberikan il*rtisar ringkas tentang riwayat penyelesaian perselisihan perbunrhan di negeri kita dalam waktu yang singkat sebelum pengakuan kedaulatan dan sesudahnya.
Dalam waktu yang singkat sebelum pengaluan kedaulatan perselisihan-perselisihan perburuhan belum meningkat kepada taraf yang p€nting.
Ini disebabkan karena pada waktu itu seluruh ralcyaf juga kaum buruh dan organisasiorganisasiny4 sibuk mencurahkan tenaga dan perhatiannya kepada perjuangan kemerdekaan, yaitu perjuangan yang bersifat politis. Lagi pula dalam Republik pada wakhr itu perusahaan-perusahaan penting dikuasai oleh negara sehingga pertentangan antara buruh dan majikan tidak begtu terasa.
Perselisihan-perselisihan perburtrhan yang besar dan penting yang disertai pemogokan-pemogokan mulai timbul setelah pgnga-kuan kedaulatan, karena kaum buruh dan rakyat pada umrunnya dengan penuh kesadaran akan harga pribadi mulai membelokkan peftatiannya ke arah perjuangan dalan lapangan sosial ekonomi. Sampai permulaan tahun 1951 negara kia per-atuan tertentu untuk menyelesaikan mamlah tersebut; pada wal*u itu perselisihan-perselisihan perburuhan diums dan diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersanglutan sendiri (majikan dan buruh),di mana perlu dicamprui oleh pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan di Pusat dan di Daerah berdasutan instruksi dari Menteri Perbunrban
belum
Cara bekerja demikian itu memberikan hasil yang diinginkan dan inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengadnkan peraturan tertmtu tentang penyelesaian perselisihnn pe*urunan. 2. Dalam menghadapi kegelisahan di lapangan ymg mulai menglrebaf Pemerintah pada bulan Pebnrari l95l sebagai usaha pertama t€lah mengeluarkan Peraturan Ketuasaan Militsr No. I tahun 1951 untuk mengatasi keadam pada waknr itu.
24
Didalam pertimbangannya dikemukakan bahwa pembangunan ncgara dan masyarakat Indonesia membutubkan jaminan keamanan dan ketertiban, bahwa pernogokan pada umumnya dan pemogokan lhusrsnya dalarn perusaham-penrsatrarn, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang mantrahayakan negara" bahwa perlu diadakan larangan terhadap pemogokan di perusahaan-perusatraan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dan at
ketertib*
O*Jf_ffiff;
_
Dalam prakteknya ternyata bahwa/ itn hanya sanggup mengatasi scbagian saja kesulitan-kesulian yang timbul dalam lapangan perburuhan.
3. Berhubung dengan itu maka Pemerintah pada bulan September 1951 sebagai usaha yang dalam daya upayanya untuk memecahkan kezuliun-kcsulitan perbunrhan secara lebih memuaskan telah memaklwnkan Undang-rmdang Danrat No. 16 tatrun 1951, yang meskipun belum sempunl4 tetapi sudah menrpakan perbaikan b*yulr" bila dibandingkan dengan Peraturan Kekuasaan Militer.
Undang-undang
Danrat itu mencabut Perattran Kekuasaan Militer Pusat
dan
menetapkan peraturan-peraturan banr tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
Dalam sejaratr selama kurang lebih lima tahun Undang-undang Darurat itu dapat menyelesaikan hampir semua perselisihan-perselisihm perburuhan besar dan kecil dan sanggup menurunkur jumlah-junlah pcmogokan saurpai ke mgka yang sckecil-kecilnya sebagai tef,rryata dari statistik-statistik yang diadakan untuk keperluan itu. Jadi ditinjau dari zudut kesanggupan unttrk menstabilisasi ke-adaan perbunrhan dapat dikatakan bahwa Undang-undang Danrat itu berhasil baik; junlah jam kerja yang hilang dan kerugian yang diakibatkannya dalam lapangan produksi turrm sampai ke angfta yang kecil sekali.
Akan tetapi hasil-hasil dari Undang-undang Danrat itu menjadi kurang artinya karena Undang-rmdangtersebut masih kurang disenangi oleh brnuh maupun majikan.
Berhubung dengan itu" Pemerintah Wilopo dalam keterangsnnya di hadapan Dewan Perwakilan Ralryat menyatakan : "Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 sebagai pengganti Peraturan Larangan Mogok dan lock-out dari pihak kehrasaan militer dan yang mengatur cara-cara penyelesaian perselisihan perburuhan itu, hanya bersifat peraturan peralihan belaka".
25
Pemerintah mengakui bahwa Undang-undang Danrat tersebut masih perlu diperbaiki dan disempurnakan.
Sekarang Pemerintah sedang manyiapkan suatu undang-undang yang definitief tdtrtang hal itu.
Tetapi sebelum Undang-undang baru yang akan
men
Undang-undang
Darurat itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Ralcyat, Kabinet Wilopo telah janrh terlebih dahulu.
Kabinet Ali Wongso yang menggantikan Kabinet Wilopo, dalam penjelasan programnya mengenai soal-soal perbunrhan di hadapan Dewan Perwakilan Ralqyat di antaranya mengemukakan: "Telah dimaklumi oleh Pemerintah bahwa Undang-undang Darwat No. 16 tahun 1951 mengenai perselisihan perburuhan tidak disenangi oleh sebagian dari bunrh". Ternyata di dalam praktek bahwa dengan adanya Undang-undang Darurat itu ada setengah buruh dan setengah pengusaha tidak mau benrnding dan menyerahkan saja penyelesaian perselisih-an kepada P4. Hal yang demikian itu tentu tidak menarnbah pengertian yang baik antara buruh dan pengusaha. Maka karena itu Pemerintah akan segera mencabut Undang-uadang Darurat No. 16 tahun 1951 itu dan memajukan suatu rancangan Undang-undang yang akan menetap-kan ketentuan-ketentuan baru tentang penyelesaian perselisihan perbrnuhan dengan dasar-dasff banr, antara lain mewajibkan buruh dan pengusaha merundingkan masak-masak perselisihan mseka terlebih dahulu sebelum memajukan perselisihan itu kepada instansi pemerintah.
Melihat lemahnya kedudukan setengah serikat bunfi dibandingkan dengan kedudukan yang luat dari pada pengusaha besar, percampuran tangan Pemerintah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan kiranya masih diperlukan" meskipun percampuftm tqngan itu tidak lagi mendalam seperti yang dikerjakan oleh P4 sekarang.
4. Berhubung dengpn adanya keberatan-keberatan baik dari pihak buruh maupun dari pihak majikan, Kementerian Perburuhan telah benrlang-ulang mengadakan pertukaran pikiran dengan organisasi-organisasi buruh dan majikan. Dari pihak organisasi buruh disarankan dua macam tindakan: (a). mencabut Undang-undang Danrat temebut;
26
(b). mencabut Undang-undang Danuat itu dengnn discrtai penggantiannya yang sifamya lebih demolrrtiq lebih meqiarnin hak-hak asasi dan menguntrmglan bunft.
Dari pihak najikaa sungguhpun dimajukan keberatan-keberatan jug4 tidak terdengar sar0n-saran yang konkrit mengurai isi pcnrbahan atau pengganti Undang-rmdang Danrat No. 16 itu.
Pada hakekatnya keberatan-keberaan itu sebagian besar berpangkal kepada peninjauan soal-soalnya semata-mata dari sudut yang bersangkutan, ssde4gtnn Pemerinah sebagai wakil dari selunrh rakyat ddm masyarakat, yang terdiri dari golongan-golongan dan kalangrn-kalangan yang bersangkut paut, harus mernimpin dalam kepentingan yang bersamaan dan mendamaikan dalam kepentingan yang bertentangan, yang sudah barang tentu tidak dapat mernuaskan sepenuhnya semua pihak.
Akan tetapi di samping opposisi dari banyak serikat buruh dan keberatan-keberatan yang tempo-tempo m€mang berisi sari kebenaran, juga Pemerinah dari telah matgalami banyak hal yang menyebabkan Pemerintalrpun menerrui kesukarankesr*aran dalam melaksanakan penyelesaian penelisihan perburuhan menunrt Undangundang Dannat itu.
pihak
Kesukaran-kemloran dan kekecewaan-kekecewasn itu antara lain adalah:
a.
dalam memajukan tuntutan dan menyelesaian perselisihan pihak-pihak yang bersangkutan oleh karena hubungan yang kurang baik disebabkan b€rbagsi hel, terlalu banyak menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada alat-alat Pemerintatl sedang pihak-pihak yang bffsangkutan terlalu bersikap pasief. Keadaan yang dmikian itu lcurang bersifat mendidik bagi p€rtumhhan hubungan yang baik antara buruh dan majikan dan pertumbuhan pergerakan buruh yang sehat,
hnt
dan baik.
b. kegiatan P4 Pusat atau P4 Daeratr serta procedure pcnyelesaian
perselisihan sekarang inimenyebabkan organisasi-organisasi buruh hrang sempurna m€nyusun tmtutantuntutan merek4 derrikian juga merrperjuangkannya; tunhrtan mereka acaplcali tidak terang dan acaphli juga ti&k memuat inti persoalan yang dinnjuk;
c.
berhubung dengan terlalu banyak perselisihan besar dan kecil yang diserahkan untuk diselesaikan, maka pekerjaan dat-alat Pemerintah (P4) acapkali berada dalam keadaan tergesa-gesa karena scnantiasa dikejar waktu;
d.
Pemerintah (Kementerian Perbunrhm) terlalu menjadi bulan-bulanan dari segala
27
semua itu maka Pemerintah sekarang untuk ketiga kalinya berusaha menyusun suatu undang-undang yang diharapkan dapat lebih memuaskan keinginan-keinginan yang timbul dan hidup dalam masyarakat mengenai penyelesaianperselisihanperburuhan
kritik. Mengingat ke
,
Dalam undang-undang yang !.a.ru, ini tetap diusahakan penyelesaian perselisihanperselisihan perburuhan secara #if aan effektif, tetapi juga sangat diperlihad
5.
Cara dirn tingkat-tingkat penyelesaian perselisihan perburuhan menurut undangundang ini adalah sebagai berikut:
a.
Undang-undaog ini hanya meliputi penyelesaian perselisihan antara majikan dan serikat burult, perselisihan antara majikan dan bwuh perseorangan atau segerombolan buruh tidak diliputi oleh undang-undang ini.
b.
ini ialah bahwa dalam tingkat pertama pihak-pihak yang berselisih hams sendiri Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi pokok pikiran dari undang-undang
menyelesaikan kesukaran-kesukaran mereka dalam lapang perburuhan dengan jalan perundingan yang langsung antara kedua belatr pihak. Bila perundingan antara kedua belah pihak itu menghasilkan persetujuan, persetujuan itu disusun menjadi suatu perjanjian perburuhan.
c.
perundiogat't itu tidak memberikan hasil, pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh jalan arbitrage yang diatur lebih lengkap dalam undang-undang ini.
d.
Bila arbitrage tidak dikehendaki, mereka dapat minta
Bila
perantaraan
dari
Pegawai
Kementerian Perburuhan yang tfiusus ditunjuk untuk itu. Permintaan perantaraan dilakukan dengan surat yang pula berisi pernyataan bahwa perundingan langsung antara kedua pihak tidak memberikan [asil serta mereka tidak bermaksud untuk menyeralrkan perselisihannya kepada juru/dewan pemisah. Segera setelah pemberitahuan rtu, Pegawai mencoba mendamaikan kedua pihak.
e.
Bila menurut Pegawai daya upayanya tidak (akan) berhasil, perantaraan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Daerah.
Dalam hal perundingan yang dilakukan di bawah pimpinan PegawailPanitia Daerah menghasilkan persetujuan, persefajuan itu disusun merupakan suatu perjanjian perburutran.
f.
Bila tidak tercapai persetujuan, Panitia Daerah berhak mernberikan putusan yang berupa anjwan.
Dalam hal-hal tertentq yaitu bila perselisihan sukar rmtuk diselesaikan dengan suatu injuran. Panitia Daerah berhak juga memberikan putusan yang bersifat mengikat. h. Terhadap putusan Panitia Daerah yang bersifat menglka! dalam 14 hari dapat diminta pemeriksaan ulangan pada Panitia Pusat, kecuali bila putusan itu mengeirai soal-soal yang lfiusus bersifat lokal, hal mana ditennrkan oleh Panitia Pusat. Jika putusan mengikat dari Panitia Daerah yang tidak dapat dibandingkan lagi, tidak ditaati secara sukarel4 pelaksanaannya dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu akan dijalankan.
Untuk selanjutnya putusan itu dilaksanakan menurut atuan yang berlaku rmtuk nrelaksanakan suatu putusan perdata.
Selanjutny4 siapa yang tidak tunduk pada putusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibanding lagi dapat pula dituntut s€cara hukum pidana.
Bila suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara
atau
itu
dari
kepentingan umum, Panitia Pusat dapat menarik perselisihan perbruuhan tangan Pegawai atau Panitia Daerah untuk diselesaikan.
Putusan Panitia Pusat semuanya bersifat mengikat dan terhadapnya tidak dapat dimintakan banding.
Hanya sebagai hak kecualian dalarn hat-hal tertentu Menteri Perburuhan dapat mernbaalkan atau menunda pelaksanaan putusan Panitia Pusat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak veto adalah sebagai berikut:
l.
pembatalan (penundaan pelaksanaan) itu perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindung kepentingan-kepentingan negara.
2.
pembatalan fuenrurdaan pelaksanaan) harus didatului oleh perundingan dengan Menteri-menteri yang Kenrenteriannya memprmyai wakil dalam Panitia Pusat.
3.
Hak
veto
dalarn waktu 14 hari sesudah penanggalan keputusan
Panitia Pusat. 29
Jika h{enteri Perbunrhan menggunakan hak vetony4 ia harus mengatur sendiri akibat-akibatnya dalam suatu keputusan.
.
Keputusan
itu
jika perlu
dapat dilaksanakan menurut cara
untr,rk
melaksanakan putusan Panitia Pusat.
Jika putusan Panitia Fusat yang dapat mulai dilaksanakan tidak ditaati secara sukarelq pelaksanaannya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri di Jakafia oleh yang berkepentingan.
Untuk selanjutnya putusan itu dilaksanakan menurut aturan yang berlaku untuk melaksanakan suatu putusan perdata.
Selanjrrfrrya siapa yang tidak tunduk pada putusan Panitia yang mulai dapat dilaksanakan, dapat pula dituntut secara hukum pidana. L.
j
Jika suatu pihak hendak melahrkan tindakan, maka maksud itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lawan serta kepada Panitia Daerah.
Tindakan baru dapat dilakukan setelah diterima surat tanda penerimaan pemberitahuan. Surat tanda penerimaan pemberitahuan itu oleh Ketua Panitia Daerah hanya diberikan bila ternyat4 bahwa:
k.
l.
telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan dengan pihak lawan yang diketahui atau diperantarai oleh Pegawai;
2.
Pihak lawan menolak untuk mengadakan perundingan;
3.
pihak yang hendak melakukan tindakan telah dua kali dalam janeka waktu 2 minggu, tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai halhal pokok perselisihan. -
Tindakan yang hendak/telah dilalukan hanya dapat diperintalrkan ditunda, bila hendak diadakan enquete.
l.
Selanjufirya majikan dan buruh dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat atau berupa pembalasan. Tindakan-tindakan demikian adalah tidak sah.
30
Panitia Daerrh/Pusat disrsun berdasar*m Eiztlr tiputite, pcrbandingrm wakil Pemerintrh : Bunrh : ldajikan dalam Pmitia Da€rah adalah 5 : 5 : 5 dan dalam Panitia Pusatjugn 5 : 5 : 5.
'Untuk mempertinggi dera.iat Panitia Pusat maka penganglstailpemberhentian anggota-mggptanya dilakrftan oleh Dewan Menteri dengan srrat keputusan Presiden. Anggota-anggota Panitia Da€rah diangka/dipertentikan oleh Mentcri Perburuhm.
X /
A*fuVu
akan diberil€n ilfitisar mengenai perbedaan antara undang+rrdand dengnn undang-undangNo. 16/1951:
l. 2.
Perselisihan Perburuhan dibatasi hingea serikat buruh saja (pasal
I
ayat
(l)
Perundingan yang diwajibkan antara pihak-pihak yang berselisih (pasal 2 ayat 4).
m
zub c).
jo
pasal 6
3. 'Susunan dari P4 Daerah diubah: yang diwakili sekarurg hanya
Kementerian Perbunrtraru Kement€rion Perekonomian, Kemmterian Keuangarq Kementerian Pertanian s€rta Kementerian Perhubungnn sedang selcarang diwakili juga kepentingan-kepentiqgsn buruh dan majikan Gasal5 ayat 2).
4.
Tenggang watfir 3 minggu tidak dimuat lagi (pasal 6).
5.
P4 Daerah dalam hal-hal tertentu berhak
membcrikan
mengikat (pasal
I
ayat 3).
Permintaan pemeriksaan ulangan kepada P4 Pusat hanya mungkin terhadap perselisihan-perselisihan yang tidak kfiusus bersifat lokal (pasal l1). 7.
Semua keputusan-keputusan dari P4 Pusat benifat mengikat (pasal l3).
8.
Hak veto dari Menteri Perburuhan (pasal
9.
Pengangkatan dan punberhentian dari anggota-anggota P4 Pusst oleh Dewan Menteri dengan zurat Keputusan Presiden (pasal 12 ayat2).
10. Susunan P4 Pusat
13
jo pasal l7).
diubah; anggota-anggotanya tidak lagi terdiri
dui Menteri-menteri,
tetapi dari wakil-wakil lima Kementerian dan wakil-wakil buruh dan majikan (tripartite: pasal l2).
3l
11. Hak unhrk mengadakan suatu enguete tidak lagi pada Menteri Perburuhan tetapi pada P4 Pusat c.q. P4 Daerah (pasat 18 ayat l). 12. Kemungftinan
untuk
enquete diperluas (pasal 18 ayat 2).
13. Menjelang atau selama berlangsung perselisihan dilarang mengadakan tindakantindakan panbalasan (pasal 23 ayat l\. 14. Jumlah aturan-afiran hukuman lebih banyak (pasal 26). 15. Tata acara diatur lebih luas (pasal 9,14, 19 ayat2 danpasal20).
PASAL DEMI PASAL Passl
I
Pasal ini memuat ke{erangan tartang istilatr-istilatr yang dipakai dalam Undangundang ini.
Pasal 2 Sebagai telatr diterangkan dalam penjelasan urnum, undang-undang ini berpokok pangkal kepada azas, bahwa daya upaya terutama untuk menyelesaikan perselisihan adalatr permusyawaratan. Daya upaya lain baru dapat dipiki*aa bila pennusyawaratan langsung itu tidak memberikan hasil. Baru dalam tingkat inilatt ada alasan untuk minta p€rcampuran tangan pihak ketiga.
Pasal
31
4 dan 5
Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pasal
6
:'
Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melalrukan suatu tindakan, sudah dijelaskan pada penjelasan umum. Bila qyarat itu dipenuhi, tindakan lantas dapat dilakukan. Syarat itu lebih ringan dari apa yang tersebut dalam Undang-undang Darurat karena dulu pihak yang hendak mengambil tindakan harus tnnggu 3 minggu. Sekarangjangka waktu itu tidak ada sama sekali. 32
Pesel
Tdrnt
Setelah apa yang diuraikan ddarn penjelasan umum, pasal-pasal peqielasan lebih
tidak
l4iut. Prsal 9
Untuk menjamin kesatuan dalam putusan-putusan Panitia Daerah, maka disini ditetapkan syarat-qyarat yang harus dipenuhi. Posel 10
menurut
Karena masih timbul keragu-raguan tentang sikap apa yang harus diarnbil, bila pihak lain menolak untuk melaksanakan putusan yang bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan, diangap perlu untuk menjelaskan, bahwa terdapat pihak yang lalai demikian dapat dilalckan sanctie pidana (lihat pasal 26) maupun sanctie perdata" yaitu meminta kepada Pangadilan supaya putusan tersebut dinyatatan dapat dijalankan. Berhubung dengan jalan-jalan yang dapat ditenrputr ini, tidak perlu dan jrrga tidak ada tempatnya untuk lantas m€ngtdakan tindakaq bila pihak lawan tidak bersedia melaksanakan putusan demikian.
Pesd
ll
kepada pengertian istilah *perselisihan yang khusus bersifat lokal dapat dipilih antara dua cara: Isi pengertian itu dite,taptan untuk seterusnya dnlam suatu nmrus abstract yang hanrs dianggap meliputi semua hal-hal, aau pemberian isi lebih lanjut kepada pengertian itu diserahlcan kepada instrnsi yang memutuso yang dapat memperhatikan s€mua hah-ikhwal yang concreet dd soal yang dihadapi. Cara pertarna sifatnya statis dan tidak memungldnkan perhmbuhan bertrubung
Dalam memberi
isi lebih lanjut
dengan benrbahnya
keadaan.
..
Karena pengertian *perselisihan yang lhusus bersifat lokal" dalam pelaksanaannya yang concreet mempunyai unsur yang dinamis, maka di sini dipilih cara kedua. Tidak perlu dikhawatirkan, batrwa cara ini seolah-olah memberi jalan kepads instansi yang memutuskan rmtuk bertindak sewenang-wenang.
Dalam waktu yang singftat tentu akan tumbuh yurisprudcntie tertentu yang akan mernberi culup pegangan rmtuk dijadikan pedoman, sedangftan penyesuaian pengertian itu kepada keadaan yang telah berubalL tidak terhalang. 33
Selaqiutnya $rsunan Panitia Pusat adalah sedemikian, schingga kelfiawatiran demikian tidak perlu timbul. Ifudangkadang suatu perselisihan perburuhan dapat me,mbahayakur kepentingrn negara atau kepentingan umum.
,
Dalam hal demikian penyelesaian dalam tingkat daerah mrmgkin tidak memberikan jaminnn rmtuk penyelesaian secara integral yang menruaskan.
Ayat (3)
membuka
an untuk menyelesaikan s€cara langsung oleh Panitia Pusat dengan melewati PegawailParritia Daerah.
Pesrl 12 slll l7 Setelatr apa yang diuraikan dalan penjelasan umum pasal-pasal ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pesrl
lt
Acapkali suatu penyelesaian dipersukar oleh karena tidak cukupnya batran-bahan atau karena bahan-batran yang dikemukakan demikian tehknimy4 sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut dari ahli-ahli dalam lapangan tertentu. Dalam hal demikian pembentukan Panitia Enquete dapat memudahkan penyelesaian.
Prsal 19 slllzz Arbitrage ialah penyelesaian secara mengikat dari suatu perselisihan oleh seorang atau suatu badan yang dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih. Justru karena juny'dewan pemisah dipilih oleh yang berkepentingan sendiri, maka sebagai salah satu keunfirngannya dapst dikertukakan bahwa kepercayaan mereka terhadap putusan junr/dewan pemisah adalah lebih besar dari pada terhadap putusan yang dipaksakan dari atau oleh alat-alat Negara.
Sarrpai sekarang menunrt kenyataan jalan ini masih jarang sekali ditempuh oleh pihak-pihakymg berselisih mungkin karena cara ini belum begto dikennl
*
Berhubrmg den$n keuntungan sebagei dike,mukakan di atag dapat diharapkan bahwa untuk selanjutnya jalan ini akan lebih sering ditempuh. Dalam pada ltu arbitrage diatur lebih sempurna dalam Undang-undatg
34
il.
Keleluasaan pihak-pihak yang berselisih yang tidak terbatas untuk menyanggah putusan arbitrage, dapat merrbahayakan dasar-dasar arbitrage ssndiri. Maka karena itu ditetapkan bahwa terhadap putusan arbitrage tidak dapat dimintakan pemeriksaan ulangan.
' H*y" sebagai perkecualian kepada Panitia Pusat diberikan hak membatalkan putusan arbitrage dalam hal-hal tertentu saja.
Pasal
, .
An
Ketentuan seperti dalam pasal ini perlu ditetapkan supaya jangan terjadi perbuatanperbuatan yang bersifat pembalasan-
Pesal 24 :
ini ialah untuk menjamin supaya persetujuan/keputusan yang telah tercapai tidak meniadi harrpa belaka dsngan penggantian majikan atau Maksud pasal
pengrrus/pimpinan banr yang menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatanpertuatan majikan aau pengrrus/pimpinan lama.
Pasal 25 Dengan sendirinya pembukaan buku-buku sebagai dimaksudkan disini, dilalekan terhadap orang (orang) yang atrli dalam soal pembukuan, yang untuk ini ditunjuk oleh Pegawai, Panitia Daerd Panitia Pusat, Panitia Enquete, junr (dewan) pemisah atau Menteri Perbunrhan. Pasal-pasal selanjutnya tidak memerlukan penjelasan lebih laniut.
Termasuk Lembaran Negara No. 42 Tahrm 1957.
'
Diketahui : Menteri Kehanrikan R.I ttd.
Soenarjo
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 1227
