dana yang lazim disebut investor

BAB II PENGATURAN HUKUM INSTRUMEN PENYERTAAN (SAHAM) PADA PASAR MODAL SYARIAH A. Pasar Modal Dan Pasar Modal Syariah 1. Pasar Modal Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sini yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana yang lazim disebut investor. Pembeli

dana/modal

adalah

mereka,

baik

perorangan

maupun

kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif. Sedang penjual modal/dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Pasar modal juga disebut sebagai bursa efek dalam bahasa Inggris disebut Securitas Exchange atau Stock Market, seperti tampak pada istilahnya yang berbeda, namun pada intinya sama yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dana dan pembeli dana yang di pasar modal atau bursa tersebut diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukaan transaksi jual beli. 30 Secara sederhana, pasar modal dapat didefenisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Seperti halnya negara-negara maju, pasar modal Indonesia mempunyai 30

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 1.

Universitas Sumatera Utara

sejarah yang cukup panjang. Pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada zaman VOC. 31 Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhankebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual efek yang baru dikeluarkan. Istilah lain yang populer dipakai adalah securities market. Arti efek menurut UUPM Pasal 1 angka 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pengertian efek ini mencakup efek dalam arti luas. Sedangkan Prof. Limperg memberikan defenisi menurut hak pemegangnya, yaitu : 32 a. Hak pemilikan atas sebagian kekayaan/permodalan perusahaan. b. Hak untuk menerima bagian laba perusahaan. c. Hak dalam bagian utang jangka panjang. Dengan demikian, pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak untuk memesan atau membeli saham atau obligasi, warrant, dan option. Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham atau equity). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari 31 32

M. Irsan Nasarudin, Op. cit., hlm. 13. Ibid., hlm. 181.


perusahaan. Sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Di bursa di seluruh dunia, kedua efek itulah yang banyak diperdagangkan. Demikian pula halnya dengan bursa efek di Indonesia. Khusus di pasar modal Indonesia ada pula surat berharga yang dinamakan sebagai sekuritas kredit, yang tiada lain adalah bukti pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 tahun). Dalam praktiknya, saham maupun obligasi dapat diperbanyak ragamnya. Artinya, saham dan obligasi diderivasikan dalam kriteria yang melekat pada masing-masing saham dan obligasi itu sendiri. Secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori : 33 1) Instrumen Utang (Obligasi) Obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, bergantung pada sudut mana kita melihatnya apakah dari sudut pengalihan, jangka waktu, atau jaminan atas obligasi dan bunga yang dibayarkan. 2) Instrumen Penyertaan Instrumen penyertaan atau saham merupakan yang lebih populer di masyarakat. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu : modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Saham ini

33

Ibid., hlm. 182.


dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar. 34 3) Instrumen Efek Lain Dalam pasar modal dikenal instrumen lain yang merupakan pengembangan dari efek utama, saham dan obligasi, yaitu Indonesia Depository Receipt dan Efek Beragunan Aset.35 4) Instrumen Efek Derivatif Efek-efek derivatif yang terdapat di pasar modal antara lain rights, warrant, option. Efek-efek ini pada dasarnya kelanjutan di efek yang telah terlebih dulu dipasarkan IDR (Indonesian Depository Receipt). 36 Ada beberapa jenis surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal, antara lain : a. Saham Saham adalah bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang/badan atas suatu perusahaan tertentu. Jadi pemilik suatu saham mempunyai hak dalam kepemilikan perusahaan tersebut sebesar persentase kepemilikan sahamnya. Secara umum saham dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen, yaitu : 37

a) Saham Biasa 34

Ibid., hlm. 188. Ibid., hlm. 194. 36 Marzuki Usman, dkk., ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : LPPI/IBI, 1994), hlm. 35

109. 37

Dianata Eka Putra, Berburu Uang Pasar Modal (Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial, (Jakarta : Effhar (Efektif dan Harmoni), 2002), hlm. 19.


Merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, biasanya disertai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, biasanya disertai bukti berupa selembar kertas saham. Bursa sudah memperkenalkan apa yang dinamakan scriptless trading (perdagangan tanpa warkat). Jadi nantinya pemilik saham tidak lagi menerima lembar kepemilikan saham, tetapi namanya akan tercantum secara elektronik pada Bursa Efek Jakarta, mereka mempunyai hak yang sama dengan pemilik saham yang memegang lembaran saham. Pemilik saham ini akan mendapatkan keuntungan jika harga sahamnya naik dan mendapat kerugian jika harga sahamnya turun. Tetapi keuntungan maupun kerugian tersebut tidak terjadi jika saham yang diperdagangkannya belum dijual, karena setiap hari harga saham akan berubah-ubah

tergantung

dari

kondisi

pasar

dan

juga

kinerja

perusahaannya. Hal yang tidak kalah menariknya tentang saham adalah jika kondisi suatu perusahaan mendapat untung, maka perusahaan akan membagikan keuntungannya (dividen)/saham bonus kepada pemilik saham. Tetapi juga terjadi sebaliknya, yaitu jika perusahaan merugi, maka pemegang sahamnya akan ikut turun. 38 b) Saham Preferen Pada saham preferen jika perusahaan merugi/tidak bisa membagikan dividen pada tahun berjalan karena suatu hal, maka dividen tidak akan diakumulasikan dan akan dibayar pada periode berikutnya. Jika perusahaan jatuh bangkrut, maka sisi asset perusahaan akan dibagikan

38

Ibid.


terlebih dahulu kepada pemilik saham biasa. Tetapi pemilik saham preferen tidak mempunyai hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti layaknya pemegang sahan biasa. 39 b. Scriptless Trading (Perdagangan Tanpa Warkat) Scriptless Trading adalah perdagangan efek di Pasar Modal yang tidak menggunakan warkat dan penyelesaian transaksi dilakukan dengan sistem pemindahan buku (book entry seltement). Pada sistem perdagangan yang baru ini, saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat fisik, tetapi secara elektronik, seperti tabungan di bank. Keuntungan Scriptless Trading antara lain mengurangi risiko terjadinya saham palsu, saham yang hilang ataupun saham yang dicuri, menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Kemungkinan gagal serah dan gagal bayar dapat dihindari karena ada penjamin yang menjamin penyelesaian transaksi dan lebih efisien, karena tidak perlu meregistrasi efek yang ditransaksikan, karena secara otomatis terjadi pemindahan kepemilikan efek serta perusahaan tidak perlu mencetak sertifikat saham. 40 c. Obligasi Menurut

Pasal

1

huruf

a

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

520/KMK.011/1979 tentang Tata Cara Menawarkan Obligasi kepada Masyarakat melalui Bursa oleh Badan Usaha menyebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 39 40

Ibid. Ibid., hlm. 29.


(tiga) tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. 41 d. Warrant Warrant dapat diartikan sebagai hak untuk mengkonversikan warrantnya menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkannya terlebih dahulu. Biasanya warrant sebagai daya tarik yang diberikan oleh perusahaan yang mengeluarkan warrant kepada investor, dan hanya boleh diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di Bursa. Tujuan perusahaan menerbitkan warrant adalah ingin mendapat tambahan dana yang mungkin digunakan untuk pengembangan usaha ataupun untuk memperkuat modal kerja sama, seperti halnya dengan saham biasa, warrant pun dapat diperdagangkan, tetapi ada perbedaan yaitu pemegang warrant tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak menerima dividen. Dan juga pemegang warrant mempunyai masa berlaku tertentu untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa. Biasanya mempunyai masa berlaku 3 tahun. 42 e. Rights Rights seperti halnya dengan warrant, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga tertentu. Rights dapat membeli saham tambahan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Bagi perusahaan yang mengeuarkan rights sebenarnya perusahaan tersebut mengeluarkan saham baru. Akibatnya bagi perusahaan akan mempengaruhi persentase kepemilikan 41

Mohammad Djumhano, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 308. 42 Dianata Eka Putra, Op. cit., hlm. 30.


dan meningkatkan jumlah saham yang beredar di masyarakat. Dalam rights investor tidak terikat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan walaupun biasanya harganya lebih murah. Jika investor tidak ingin menggunakan haknya, hal ini diperbolehkan. 43 f. Reksadana Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 44Reksadana ditujukan untuk investor pemula yang ingin berinvestasi di Reksadana sangatlah mudah, dengan modal Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- anda sudah dapat membeli Reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi yang relatif lebih aman, karena dana yang diinvestasikan dalam Reksadana nantinya akan disebut dalam berbagai bentuk investasi. 45 Melalui Reksadana masyarakat tidak membutuhkan suatu pengetahuan tertentu untuk mencapai suatu keuntungan dari investasi Pasar Modal. Masyarakat pemodal akan menerima laporan dari manajer investasi terhadap dana yang diinvestasikannya. Masyarakat pemodal telah mempercayakan pengelolaan dananya kepada manajer investasi hingga mencapai suatu keuntungan. 46

43

Ibid., hlm. 31. Irfan Iskandar., Op. cit., hlm. 76. 45 Dianata Eka Putra, Op. cit., hlm. 34. 46 Irfan Iskandar, Loc. cit. 44


Dalam bentuknya, Reksadana yang terdapat saat ini ada 4 bentuk, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti : 47 a) Reksadana Saham Yaitu alokasi investasi lebih banyak pada investasi berbentuk saham 80% diinvestasikan dalam bentuk saham dan sisanya dalam bentuk lain seperti obligasi dan tabungan. b) Reksadana Pendapatan Tetap Yaitu reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat utang (obligasi). c) Reksadana Campuran Reksadana jenis ini merupakan portofolio campuran di pendapatan tetap dengan komposisi yang hampir sama. Tentunya tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. d) Reksadana Pasar Uang Reksadana pasar uang akan mengalokasikan dananya pada pasar uang yang ada seperti deposito surat utang , Sertifikat Bank Indonesia. g. Indeks Berjangka (Indeks Future) Indeks berjangka merupakan salah satu instrumen investasi yang baru saja diluncurkan oleh Bursa Efek Surabaya (BES), yang diharapkan dapat menggairahkan pasar modal di Indonesia. Indeks Future merupakan salah satu bagian dari Future Trading (Perdagangan Berjangka). Tujuan Future Trading

47

adalah

sebagai

sarana

pelindung

nilai/headging

terhadap

Dianata Eka Putra, Op. cit., hlm. 41.


investasinya. Dalam Future Trading seorang investor dapat melindungi nilai investasinya dengan memesan kontrak jual/beli terlebih dahulu terhadap suatu komoditas/efek dengan harga saat ini, jadi kalau dikemudian hari terjadi kenaikan harga dari suatu komoditas/efek yang dibeli, pembeli hanya diwajibkan membayar dengan harga yang telah disepakati beberapa waktu lalu. 48

2. Pasar Modal Syari’ah Pasar modal merupakan suatu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dalam memperkuat kondisi keuangannya. Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal ialah “kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” (Pasal 1 angka 13). Pasar modal adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka mendapatkan modal. Lembaga pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar modal syariah. 49 Pengertian dalam Undang-undang tersebut tidak membedakan apakah pasar modal dilakukan dengan prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula tidak sesuai (konvensional). Kegiatan di pasar modal 48

Ibid., hlm. 48. Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 131. 49


syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Menurut fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, yang dimaksud efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, berarti antara kegiatan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional ada perbedaan. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada landasan akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya. Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria penerbitan efek syariah. 50 Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Pasar modal sebagai salah satu kegiatan ekonomi modern dapat dikonversikan ke dalam lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Pasar modal adalah tempat memperdagangkan surat berharga (efek) sebagai instrumen keuangan jangka panjang. Untuk dapat menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah, pasar modal perlu dilakukan pembenahan baik dari segi cara bertransaksi (akad) maupun produk yang dihasilkan perusahaan (emiten) yang bersangkutan.

50

Ibid., hlm. 131-132.


Salah satu upaya pembenahan dari segi akad yang dijalankan di antaranya terkait dengan instrumen yang digunakan pasar modal itu sendiri. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa, karena itu bentuknya beraneka ragam. Instrumen yang boleh diperjualbelikan dalam pasar modal syariah hanya apabila memenuhi kriteria syariah. Dan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu dilakukan konversi melalui proses screening terhadap kegiatan pasar modal. Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah adalah : 51 a. Saham Syariah Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah go public. Melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu, pihak pemegang saham (shareholder) memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi hasil dan risiko (profit and loss sharing) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan. Saham (stock) merupakan salah satu instrumen surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Menerbitkan saham menjadi salah satu pilihan bagi pihak menajemen perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Bagi para pengusaha, keberadaaan sumber dana dapat berfungsi sebagai

51

Ibid., hlm. 134-135.


modal untuk mendirikan perusahaan dan/atau pengembangan usaha. Sedangkan bagi investor, saham merupakan instrumen investasi yang menarik karena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut biasanya dapat diperoleh dari hasil selisih harga pembelian dengan penjualan saham (capital gain) atau melalui pembagian keuntungan (deviden) dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan pada periode tertentu. Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama syirkah. Pemegang saham (shareholders) dalam syirkah disebut syarik. Pada kenyataanya, bahwa para syarik ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk syirkah di mana para syarik dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut syirkah musahamah. Sedangkan bukti kepemilikannya disebut saham. 52 Pada dasarnya tidak terdapat pembedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang di-listing dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan saham-saham yang Insya Allah sesuai

52

Ibid., hlm. 135-136.


syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index akan selalu mengalami proses penyaringan (screening) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 53 b. Obligasi Syariah (Sukuk) Instrumen pasar modal selain diwujudkan dalam bentuk saham, juga dapat diwujudkan dalam bentuk obligasi (sukuk). Pengertian obligasi di pasar modal syariah, tidak identik dengan surat pengakuan utang sebagaimana dikenal di pasar modal konvensional selama ini. Pengertian obligasi (sukuk) dalam pasar modal syariah memiliki makna lebih luas, yaitu meliputi beberapa akad yang dapat digunakan. 54 Kata sukuk bentuk jamak dari sukk merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Berdasarkan Peraturan No.IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor : KEP-130 /BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, pengertian Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : 1) Kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi 53 54

Ibid. Ibid., hlm. 140.


tertentu; atau 3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Pada praktiknya sukuk secara umum diidentikkan sebagai “obligasi” yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No : 32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti akad mudharabah, murabahah, salam, istishna dan ijarah (Lihat Fatwa No : 32/DSN-MUI/IX/2002).55 Dalam fiqh muamalah, keberadaan akad-akad tersebut merupakan kategori tijarah yang menghendaki adanya kompensasi. Pemberian kompensasi dapat diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dari akad pertukaran dan atau bagi hasil keuntungan (profit sharing) dari akad pengakuan utang, justru tidak termasuk akad yang digunakan dalam instrumen obligasi syariah. Karena utang merupakan kategori tabarru’ yang

55

Ibid., hlm. 141.


tidak membolehkan adanya kompensasi. Kecuali kalau memang akad qardh sengaja diberlakukan oleh otoritas terkait, sebagai instrumen kebaikan di lembaga pasar modal. 56 c. Reksadana Syariah Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal. Menurut Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001, yang dimaksud Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsipprinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 57 Reksadana Syariah telah beroperasi di industri reksa dana Indonesia. Reksadana Syariah merupakan reksa dana yang berbasiskan prinsip syariah. Reksadana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpunnya ke dalam 56 57

Ibid., hlm. 142. Ibid., hlm. 155.


saham (ekuitas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah dan pasar uang (deposito mudharabah). Selain tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, harus bersih dari unsur nonhalal, menerapkan prinsip kehati-hatian, Reksadana Syariah tidak boleh melakukan investasi dengan tingkat nisbah utangnya lebih besar dari modalnya. Seperti halnya reksadana konvensional, Reksadana Syariah pun memiliki beberapa jenis, yaitu Reksadana Syariah Pendapatan Tetap, Reksadana Syariah Saham, dan Reksadana Syariah Campuran. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah. Reksadana Syariah Saham menanamkan dananya di saham-saham syariah, sedangkan Reksadana Campuran menginvestasikan dananya pada saham, obligasi dan deposito syariah. Reksadana Campuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil investasi yang tinggi. 58 d. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah 59 Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh KIK EBA syariah

yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa

tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tegihan yang timbul di kemudian hari. Jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keeuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 58

M. Irsan Nasarudin, Op. cit., hlm. 211-212. Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 336. 59


e. Surat Berharga Komersial Syariah Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 60

B. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sedangkan Efek dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah. 61 Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk 60

Ibid. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 220. 61


reksadana syariah. Usaha ini baru bisa terlaksana pada tanggal 14 Maret 2003 dengan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Budiono dan didampingi oleh Ketua Bapepam Herwidayatmo, Wakil dari Majelis Ulama Indonesia dan Wakil dari Dewan Syariah Nasional serta Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar Indinonesia. 62 Walaupun secara resmi diluncurkan pada 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. 63 Perkembangan selanjutnya instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT Indosat Tbk. pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah. Selanjutnya, pada 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks di mana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah indeks JII. Penentuan kriteria dari Komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan 62 63

Abdul Manan., Op. cit., hlm. 14. Nurul Huda dan Mohamad Heykal., Loc. cit.


dari Dewan Pengawas Syariah dan PT DIM. Ruang lingkup kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam adalah : 64 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. 4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

C. Kriteria Surat Berharga pada Pasar Modal Syari’ah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Pasal 1 angka 3 bahwa “Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat

berharga

yang

akad,

pengelolaan

perusahaannya,

maupun

cara

penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah”. 65 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa

64

Ibid., hlm. 220-221. Pasal 1 angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 65


ini maupun dalam fatwa terkait lainnya”. 66 Selanjutnya menurut Pasal 4 menyatakan bahwa “Jenis Efek Syariah : 67 1) Efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek baragun aset (KIKEBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2) Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. 3) Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 4) Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harga (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan penggunaan investasi. 5) Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang berportofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang 66

Pasal 1 angka 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 67 Pasal 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.


timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 6) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Pengaturan Hukum Instrumen Penyertaan (Saham) pada pasar Modal Syari’ah Secara praktis, instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat (semoga Allah SWT ridha dan merahmati mereka semua). Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (syirkah) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat bukti kepemilikan dan/atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui Initial Public Offering dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.68

68

Nurul Huda dan Mohamad Heykal., Op. cit., hlm. 223.


Dikarenakan belum adanya nash atau teks Al-Qur’an maupun Al-Hadis yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham, maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri untuk saham. Usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah ijtihad, yaitu

sebuah usaha dengan

sungguh-sungguh untuk

mendapatkan dan

mengeluarkan hukum Islam yang belum dikemukakan secara jelas (Al-Qur’an dan Al-Hadis) dengan mengacu kepada sandaran dan dasar hukum yang diakui keabsahannya. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham dari aspek hukum (tahkim) khususnya dalam jual beli. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak membolehkan. Para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham memberikan beberapa argumentasi yang diantaranya adalah sebagai berikut :69 1. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan

utang

perusahaan

terhadap

para

investor

yang

harus

dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang Islam. 2. Banyaknya praktik jual beli najasy di bursa efek. 3. Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham.

69

Ibid., hlm. 223-224.


4. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian. 5. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya. 6. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (sharf), jual beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling menyerahkan (taqabudh) dan persamaan nilai (tamatsul) harus diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli saham. 7. Adanya unsur ketidaktahuan (jahalah) dalam jual beli saham dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran saham. Adapun salah satu syarat sahnya jual-beli adalah diketahuinya barang (ma’luumu al mabi’). 8. Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham, untuk itu saham tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan. 70 Berbeda dengan pendapat pertama, maka para fuqaha yang membolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah

70

Ibid.


bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut di antaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhu Zakah halaman 527. Singkatnya bahwa jual beli saham dibolehkan secara Islam dan hukum positif yang berlaku. Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek ‘an taradhin, serta terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, haram, dhulum, ghisy, dan najasy. Praktek forward contract, short selling, option, insider trading, “penggorengan” saham, merupakan transaksi yang dilarang secara Islam dalam dunia pasar modal. 71 Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan Fatwa Dewan Islam Saudi arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz Jilid 13 (tiga belas) Bab Jual Beli halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 (dalam Satrio, 2005) tentang jual beli saham dinyatakan sebagai berikut: 72 “Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk 71 72

Ibid., hlm. 225. Ibid., hlm. 225-226.


diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual-beli”. Selain fatwa tersebut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham. (Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/2003). Dalam perkembangannya mulai 2007, Bapepam Lembaga Keuangan sudah mengeluarkan Daftar Efek Islam yang berisi emiten-emiten yang sahamnya sesuai dengan ketentuan Islam berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan No. Kep. 325/BI/2007 tentang Daftar Efek IslamTanggal 12 September 2007 yang berisi 174 Saham Islam. 73 DSN-MUI ketika memberikan fatwa selalu merujuk pada dalil-dalil dan syara yang berfungsi sebagai dasar hukum. Adapun fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pengembangan pasar modal syariah adalah sebagai berikut :74 a. No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Sahan b. No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana. c. No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. d. No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. e. No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. f. No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. g. No. 59/DSN-MUI/IX/2007 tentang Obligasi Mudharabah Konversi. 73 74

Ibid. Burhanuddin S., Op. cit., hlm. 133.


Sebagai tindak

lanjut

fatwa DSN-MUI,

BAPEPAM

juga telah

mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah. Pada tanggal 23 November 2006, BAPEPAM dan LK melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.13) tentang penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep131/BL/2006 (Peraturan Nomor IX.A.14) tentang akad-akad yan digunakan dalam penerbitan efek syariah. 75

75

Ibid.


dana yang lazim disebut investor

Recommend Documents