A. Latar Belakang Masalah Anak usia dini merupakan masa terbaik untuk mempersiapkan segenap potensi fisik, akal maupun mental yang ada pada seorang manusia dengan sebaikbaiknya dan menghargai setiap keunikan per individu dari setiap insan. Masa ini dikenal sebagai "The Golden Age” atau “Usia Masa Emas” karena perkembangan intelektual seorang anak sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi sejak anak berumur 4 tahun, peningkatan mutu 30% selanjutnya terjadi masa usia 4 – 8 tahun, dan sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua atau ketika usia 8 – 18 tahun (Mu’min, 2013). Kebijakan pendidikan anak usia dini merupakan salah satu langkah progresif untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang handal yang disebut sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045. Dalam rangka menyukseskan program PAUD, Pemerintah Indonesia menargetkan IPK PAUD tahun 2014 sebesar 67,6% dan tahun 2015 sebesar 75% (Kemendikbud, 2011), sehingga kemendikbud memprogram Satu Desa Satu PAUD, program tersebut didukung oleh Gubernur Kalimantan Selatan beserta Bupati/Walikota untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing (Jatniko, 2014; Maskuriah, 2014). Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Ngadimun mengatakan bahwa APK PAUD Kalsel baru mencapai 70% berarti belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan batas standar minimal APK PAUD pada tahun 2015 adalah 75% sesuai yang digariskan UNESCO. Target satu desa satu PAUD masih tercapai 77%, sehingga masih ada 23% desa belum memiliki PAUD. Berbagai 1
kendala pelaksanaan PAUD diantaranya banyak sarana dan prasarana PAUD belum memadai, banyak PAUD dimiliki pribadi sehingga belum bisa mandiri, sarana prasarana kurang dan kualitas pengajar juga kurang memenuhi (Maskuriah, 2014). APK PAUD di Kabupaten Banjar berada di urutan ke-6 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Berarti pemerintah Kabupaten Banjar harus bekerja keras apabila ingin mencapai standar minimal APK yang ditetapkan pemerinta sebesar 75% pada tahun 2015. Oleh karena itu, hasil rapat tim jaringan penelitian Kabupaten Banjar pada Selasa 25 Maret 2014 memandang perlu dilakukan penelitian pemetaan APK PAUD di Kabupaten Banjar dengan tujuan menggali informasi kondisi APK PAUD di Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang menghambat pencapaian APK PAUD, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan untuk menyukseskan pelaksanaan program pendidikan PAUD di Kabupaten Banjar.
B. Temuan Penelitian Hasil penelitian memberikan gambaran kondisi APK PAUD Kabupaten Banjar meliputi: (1) Persebaran 424 PAUD di 287 Desa dalam 19 Kecamatan belum merata, ada 59 Desa yang belum memiliki PAUD. 59 Desa tersebut pada umumnya tidak ada siswa yang bersekolah PAUD, (2) Kondisi orang tua meliputi: (a) tingkat ekonomi (69% mampu, 21% tidak mampu), (b) jenjang pendidikan tertinggi Bapak lulusan (27% SMA/MA/sederajat, 25% S1, 19% SMP/MTs/sederajat, 15% SD/MI/sederajat) dan Ibu (29% SMA/MA/sederajat, 23% SMP/MTs/sederajat, 14% S1, 12% SD/MI/sederajat), (c) jenis pekerjaan (20% petani pemilik, 16% karyawan 2
swasta, 14% PNS/TNI/Polri (14%), 12% buruh tani) dan Ibu (31% tidak bekerja, 20% petani pemilik, 10% PNS/TNI/Polri (10%), 8% buruh tani), (d) 15% Bapak dan 29% Ibu yang penghasilannya dalam kategori kelas menengah bawah. Kondisi ekonomi tidak mampu, jenjang pendidikan rendah, jenis pekerjaan dan penghasilan kurang secara umum mempengaruhi rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan PAUD. (2) Kondisi Guru: (a) Rentang usia 25-30 tahun (23%), 3035 tahun (16%), 35-40 tahun (15%), 20-25 tahun (13%), (b) lama mengajar 2-4 tahun (26%), 4-6 tahun (21%), 8-10 tahun (9%) dan 10-14 tahun (5%), (c) ijazah tertinggi SLTA (38%), S1 (34%), D3 (4%) dan D2 (3%), serta SLTP (3%). Rentang usia muda, guru awal, ketidak sesuai ijazah mengajar mempengaruhi kompetensi guru dan secara tidak langsung mempengaruhi rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan PAUD. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya APK PAUD di Kabupaten Banjar adalah (1) keterbatasan sarana prasarana pendidikan PAUD (110%), karena ada sekolah yang belum memiliki gedung sendiri, kondisi sekolah kurang nyaman, alat peraga terbatas, (2) kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya PAUD (50%), terjadi pada masyarakat yang tidak ada PAUD di desanya, minim sarana prasarana pendidikan, kesulitan transportasi, serta kurangnya mendapatkan sosialisasi PAUD, (3) kurangnya tenaga pendidik (21%), (4) biaya pendidikan PAUD dianggap terlalu mahal (16%), terutama masyarakat ekononi kurang mampu, (5) SDM pendidik yang ada juga masih rendah (12%), lama mengajar 2-6 tahun (47%) dan dengan ijazah tertinggi SLTA (38%), S1 (34%), D3 (4%) dan D2 (3%), serta SLTP (3%), (6) Persebaran sekolah PAUD belum merata, 59 desa 3
dari 287 desa belum memiliki PAUD dan pada umumnya di desa tersebut tidak ada siswa yang bersekolah PAUD, (7) Budaya masyarakat islami, lebih mengutamakan putra-putranya untuk memperdalam ilmu agama di pondok pesantren.
C. Arahan Strategi Peningkatan APK PAUD di Kabupaten Banjar Berdasarkan hasil analisis SWOT disusun arahan strategi peningkatan APK PAUD di Kabupaten Banjar sebagai berikut: Tabel 5.1 Arahan Strategi Peningkatan APK PAUD di Kab. Banjar
1.
2.
3. 4.
Temuan Keterbatasan sarana prasarana pendidikan PAUD Beberapa sekolah PAUD belum memiliki gedung sendiri Kondisi sekolah yang kurang nyaman Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya PAUD
5. Persebaran sekolah PAUD belum merata (59 desa dari 287 desa belum memiliki PAUD), dan desa tersebut pada umumnya belum ada siswa PAUD bersekolah
Arahan Strategi Peningkatan APK PAUD Pemerintah Daerah hanya memberikan ijin pendirian PAUD apabila memenuhi Standar Pelayanan Minimal PAUD Revitalisasi fungsi anggaran pendidikan melalui sharing dana pendidikan (multi sektor) untuk peningkatan sarana prasarana disesuaikan jumlah siswa, kondisi sosial budaya, dan jenis layanan sesuai standar pelayanan minimal PAUD. Sosialisasi Permendikbud no 13 Tahun 2013 tentang SNP, Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Permendiknas No 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Pendidikan Nonformal dan Informal. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, PPRI No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Penyusunan Perda untuk mendukung program Program Wajib PAUD dan Program Satu Desa Satu PAUD Menjalin kerjasama dari berbagai pihak (pemerintah, orang tua, masyarakat, dan DUDI) untuk pembiayaan pendirian PAUD di 59 Desa
4
Temuan 6. SDM pendidik masih rendah
7. Kesejahteraan pendidik masih kurang
8. Biaya pendidikan PAUD dianggap terlalu mahal
9. Kurangnya tenaga pendidik
10. Budaya masyarakat islami
Arahan Strategi Peningkatan APK PAUD Pemerintah daerah melakukan pemetaan kompetensi Pendidik PAUD di Kabupaten Banjar Pemda.kab/kota melakukan kerjasama dengan lembaga LPTK/FKIP untuk penyetaraan pendidikan S1 PAUD Melakukan sinergi pembiayaan untuk mengentaskan guru yang belum sesuai dengan tuntutan UUSPN/UU Guru dan Dosen Optimalisasi program diklat/pelatihan guru secara merata dan berkesinambungan melalui kerjasama dengan LPTK/FKIP Pemerintah daerah melakukan pemetaan kesejahteraan Pendidik PAUD di Kab. Banjar Peningkatan kesejahteraan pendidik, melalui pemberian insentif kepada para guru honorer yang tepat sasaran Program Pengalokasian anggaran pendidikan baik bersumber dari pusat, provinsi, Kabupaten Banjar atau pihak ketiga untuk meringankan beban pembiayaan masyarakat kurang mampu Menyusun perda tentang peranan masyarakat dan DUDI terkait peranannya dalam pembiayaan pendidikan PAUD Pemerintah Daerah mengawal pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tepat sasaran. Pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan guru di setiap desa Pemerintah prov/kab/kota menyusun penyediaan dan pendistribusian tenaga pendidik sesuai kebutuhan desa/kecamatan Pemda setempat membuat kebijakan internal pendistribusian tenaga pendidik secara periodik berbasis antardesa Mengusulkan penambahan tenaga pendidik yang sesuai kualifikasi dan siap di tempat di seluruh desa di kabupaten Banjar. Kerjasama dengan pimpinan pondok pesantren untuk memasukkan kurikulum PAUD dalam pondok pesantren
5
