Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR
KEP.
1
2
/ M.PPN /HW 02 / 20 77
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN ruNGSIONAL PERENCANA KEMENTERTAN PERENCANAAN PL^IBANGUNAN NASIONAI,/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NA.SIONAL TAHLIN ANGGARAN 2017
MENTERI PERENCANA,^N PEA4BA]\C]UNAN
NASIONIJ/
KXPAIA LIADAN PERLNCANAAN PEMtsANGUNAN NASIONAL,
Meirimbang
e
bahwa dengarl ditetapkannya labatan Fungsion al Percncana dan Angka Kreditrr;,a ber"dasarkan Keputusan Menteri
NeSara Pendal,agunaan Apatatur h-e8am Nomor Pegavtai Negeri Sipil yang 1 6,/KEP/M.PAN I 3 / 20A1 , memangkn Jabatan Fungsional Perencana perlu clinilai prestasi ketj:rnlra dcngan mer.ggunakan angka keditt b
bahwa untuk rnelakukan penilaian prestasi
kerja
sebagaimana dirnaksr,rd dalam hurrif a, perlu memhentuk
Tim Penllai,)eD;rr:in f',:r:sional l'erencana
KementeJ'ian
ltarian
PeLencanaan
Perencrrnalu'l Penrb:Lngnnan Nasicna
l.z
Pembangunan Nesional; c
l-.ahwa pejabar dan nega'arai -t'aiig nalxallye. tercantum dalam Lampiran Ke putusan rr".i tlianggap tnampu dan
memenuhi p"'rsy.1ratal1 untuk duduk dan melaksat'nkan
tugas sebagar ar&;ota Tirn Penilai Jabatan Fungsional Perencana l(:riteuterian Pcrirllcalng.an Pembaligtrtiau Nasionalr'Badan l'eren:atraan .''embei6anatr ;r*alional Tahun Anqzaran
2.C17
.:
Ivlen3ingat . . ..
o
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
Sipil Negara (lrmbarun Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Angarun Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
24O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3,
Peratvtan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahvn 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
5.
Petatutan Pemerintah Nomor 45 TahL\n 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara;
6.
Peratutan Presiden Nomor
7 Tahun 2015 tentan9
Organisasi Kementerian NeSara;
7.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanr Badan P er
8.
;
Perattran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan P er
9.
encanaan P emb angunan Nasional
enc anaarn
P
embangunan Nasional, sebagaimana telah
dirbah dengan Petatliran Presiden Nomor 20 Tahun 201'6; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16IKEP,/M.PAN / 3/ 2OO7 tentanr Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian NeSara Nomor KEP. 7706/Ka/O8/2OO1 dan Nomor 34A
Tahun 2OO1 tenlang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan
Fungsional Perencata dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan...
-.) -
11.
Keputusan Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor: KEP.Z3SIM.PPN/04/2002
tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;
72.
anaan Pembangwan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.266IM.PPN/06/2OO2 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Keputusan Menteri Negara
Perenc
Angka Kredit Perencana;
13. Petatutan Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tenta:ng OtSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional / Badan P et encanaan
P
emb angunan Nasional ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN
TIM
PXNII.A.I JABATAN
FL]NGSIONAL PERENCANA KEMENTERTAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAI TAHUN ANGGARAN 2OI 7.
PERTAMA
Membentuk
Tim Penilai Jabatan
Fungsional
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Perencana
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017,
untuk selanjutnya disebut Tim Penilai JFP, dengan
KEDUA
susunan
keangotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Tim Penilai JFP terdiri atas PenanSSun g lawab, Tim Pelaksana, danTenaga Pendukung.
KETIGA
PenanSgnnS Jawab bertttgas memberikan atahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan
nremberi saran
pemecah
an
atas permasalahan pelaksanaan
kegiatan.
KEEMPAT: ...
-4KEEMPAT
Tim Pelaksana bertuSas:
a. membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas atatt pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk daiam menilai dan menetapkan anSka kredit bagi Perencana Pefiama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas;
b. melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris tJtama Bappenas atan pejabat lain yang ditunjuk yang berhubung an dengan penetapan angka ktedit Perencana Pefia:n:ra sampar dengan Perencana Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas;
c. membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama
Bappenas dalam memberikan pertimbangan teknis tentang
penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang akan diangkat menjadi Petencana Pertama
sampai
dengan Perenca na Madya. KEI,IMA
Tenaga Pendukung bertugas membantu tugas Tim Pelaksana dan nrelaksanakan tug as lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
KEENAM
Tim PenilaiJFP melakukan fungsi
:
a. memeriksa dan mentlai butir-butir kegiatan dalam Daftar Pengusulan Angka Kredit (DUPAK);
b. nrelakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
c. menyampaikan berita acara hasil penllaian kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris lJtama Bappenaq dan
d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. KETUJUH
Dalam nrelaksa nakan tugasnya, Tim Penilai
JFP
dapat dlbanta
Sekretariat. KEDELAPAN
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas
JFP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran
Tim Penilai 201.7.
KESEMBILAN
:
..
.
-5Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
KESEMBILAN
sejak tanggal 3 Jantad 2017
.
Ditetapkan dr Jakafia pada tanggal 73 Febrtari 2017 MENTTRI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/ KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
'/
,/\lL
RR. futa
{/ Erawati
SALINAN
IAMPIRAN KEPUTUSAN MNNTERI PPN/KEPAI-A BAPPENAS
NOMOR
KXP.
1
2
/ M.PPN /
Hw
02 / 20 17
TANGGAL 13 FEBRUARI 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMTAI JABATAN ruNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEA4BANGIJNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PXA{BANGI.]NAN NASIONAL
TA}IUN ANGGARAN 2017
A.
PENANGGUNGJAWAB
:
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utafia Bappenas.
B.
TIMPELAKSANA Ketua
Dr. Nur Hygiawati Rahayu,
Wakil Ketua
Dr. Guspika, MBA.
Sekretaris
Wildawati, SH, M.Si.
Anggota
1. 2. 3. 4. 5.
ST, M.Sc.
Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc; Ir. Johny Juanda, MMl
Dr. Ir. Os\Mar Muadzin Mungkasa, MURP; Dr. Haryanto,
SE,
MA;
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, P.hD;
6. 7. 8. 9.
Ir.
R.
Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si;
Ir. Imarita Trihanda, M.Si; Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;
f)rs. Petrus Sumarsono, MA;
10. Ir. Hayu Parasati, MPS; 1
1. Ir. Nono Rusono, PG.Dipl.Agr Sci, M.Si;
12. Priyogi,
S.Sos;
13. Myda Susanti, S.Kom, MMSL
C. TENAGA
...
-7-
C.
TTNAGAPENDUKUNG
:
1. Tri Wisnuasih Pratiwi, S.Kont; 2. Sovi Dasril, SAP; 3. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom; 4. Mohammad Fahmy Fadly; 5. Muchammad Mamun; 6. Aliludin.
MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ltd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
* RR. Rita
Erawati
