DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP POTENSI USAHA EKONOMI UMKM DI KABUPATEN SITOBONDO. * Nanang Choirul ABSTRAK

Dampak Bencana Banjir terhadap Potensi Usaha Ekonomi UMKM di Kabupaten Situbondo

DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP POTENSI USAHA EKONOMI UMKM DI KABUPATEN SITOBONDO * Nanang Choirul

ABSTRAK Bencana alam adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Demikian juga yang terjadi di kabupaten Situbondo pada tahun 2008 lalu. Akibat banjir berdampak pada kegiatan perekomian secara keseluruhan. Apabila diteliti lebih jauh yang paling terkena dampak adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga perlu diketahui seberapa jauh dampak benjana alam banjir terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam penelitian yang dilakukan akan diketahui kerugian, perjalanan usaha paska banjir dan prospek pada masa mendatang. Kata Kunci : Bencana Banjir, UMKM, Kerugian, Prospek. PENDAHULUAN Latar Belakang Bencana alam adalah fenomena alam yang sangat menakutkan manusia pada umumnya. Bencana alam terjadi akibat gejala alam dan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Gempa, tsunami, puting beliung, adalah bencana alam yang tak bisa dihindari oleh manusia akibat dari gejala alam. Sedangkan banjir dan tanah longsor sebetulnya bencana alam yang bisa dihindari kalau manusia itu sendiri tidak merusak alam. Dampak dari terjadinya bencana alam akan mengganggu berbagai segi kehidupan untuk jangka waktu yang cukup lama. Pemerintahan mengalami berbagai gangguan termasuk tidak bisa melayani rakyat dengan baik. Infrastruktur banyak mengalami kerusakan, jembatan, bendungan, saluran air, jalan membutuhkan dana yang besar untuk mengembalikan seperti kondisi semula. SumberJurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

sumber produksi pertanian , perkebunan, peternakan, perikanan dan berbagai alat-alat produksi juga mengalami kerusakan. Akibat berbagai kerusakan tersebut akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Berbagai skala usaha atau bisnis akan mengalami kemacetan dan gangguan, penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, perdagangan, tidak akan berjalan setelah terjadinya bencana alam. Bila hal tersebut terjadi, akan banyak pengangguran yang akan menjadi masalah sosial yang lebih luas. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai (Wikipedia Indonesia). Jumlah curah hujan yang melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air akan mengakibatkan 52


genangan air yang dapat menjadi banjir. Ketika hujan turun, banjir secara tiba-tiba yang diakibatkan terisinya saluran air kering dengan air. Banjir semacam ini disebut banjir bandang. Banjir Bandang adalah banjir di daerah permukaan rendah yang terjadi akibat hujan yang turun terusmenerus dan muncul secara tiba-tiba. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba dan mengancam kehidupan manusia. Kondisi yang demikian tersebut melanda Kabupaten Situbondo pada tanggal 8 Februari 2008. Banjir bandang akibat aliran air sungai Sampean berasal dari luapan air hujan dari Kabupaten Bondowoso yang secara geografis lebih tinggi dari pada Kabupaten Situbondo mengakibatkan sebagian wilayah Kabupaten Situbondo terendam banjir sampai ketinggian 2 meter. Dampak banjir sangat besar bagi kehidupan masyarakat di kawasan yang terkena. Tidak hanya mempengaruhi aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam tingkat kesejahteraan rakyat disemua elemen masyarakat. Dampak banjir pastilah merugikan sektor perekonomian. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Situbondo berupa banjir bandang mengakibatkan banyak sekali kerusakan infrastruktur. Akibat kerusakan tersebut sektor-sektor yang bergerak di bidang ekonomi paling banyak mengalami keterpurukan. Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

Utamanya sektor ekonomi yang berbasis masyarakat. Apabila usahausaha ekonomi masyarakat tersebut terkena langsung bencana banjir, maka untuk memulai usaha kembali tentunya diperlukan upaya yang kuat untuk merintisnya kembali mulai dari awal. Bagi pengusaha besar, memulai kembali usaha dari awal tidaklah menjadi masalah karena dukungan dana yang mencukupi. Tetapi bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah, untuk memulai usaha kembali akan menemui berbagai kesulitan karena keterbatasan-keterbatasan yang menjadi cirinya, seperti sumberdaya manusia dan permodalan yang rendah.Di Kabupaten Situbondo, usaha mikro kecil dan menengah adalah skala usaha yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan perekonomian berbasis masyarakat . Untuk menggerakkan kembali usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami keterpurukan akibat bencana banjir beberapa waktu lalu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memulihkan kembali usaha mereka dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dari tingkat yang paling bawah. Dalam rangka menentukan kebijakan tersebut perlu dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung antara lain: mendata ulang keberadaan dan potensi UMKM pasca bencana, menggolongkan jenis usaha, menggolongkan skala usaha, melakukan klarifikasi usaha-usaha yang memungkinkan untuk digerakkan kembali. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah penentuan jenis bantuan yang akan diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan untuk kebangkitan usaha ekonomi masyarakat. 53


Permodalan adalah salah satu hal yang amat diperlukan untuk membangkitkan kembali UMKM, mengingat kelemahan usaha ekonomi masyarakat adalah bidang permodalan. Pemberian bantuan modal tentunya disesuaikan dengan skala usahanya. Pemberian bantuan dalam bentuk lain tentunya juga diperlukan misalnya perbaikan infrastruktur dan sumberdaya lainnya. Ruang Lingkup Dan Batasan Kegiatan Ruang lingkup kegiatan meliputi dan tidak terbatas pada penggalian informasi dan data tentang UMKM yang menjadi obyek survey. Agar kegiatan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang optimal, penelitian direncanakan fokus pada Klaster UMKM, yaitu beberapa UMKM sejenis yang terletak pada satu lokasi. Namun berdasarkan hasil survey dan pendataan di lapangan, klaster UMKM cukup sulit ditemukan di Kabupaten Situbondo sehingga survey dan pendataan dilakukan terhadap UMKM yang menjadi korban dan direkomendasikan oleh Pemerintahan Desa sebagai pemangku kepentingan terdekat. Tujuan dan Kegunaan Tujuan penelitian ini adalah : a. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak banjir terhadap aktivitas UMKM di Kabupaten Situbondo b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi UMKM pasca banjir untuk dapat bangkit kembali c. Menganalisa berbagai alternative kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dan perbankan Situbondo dalam Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

rangka pemulihan UMKM Kabupaten Situbondo.

di

Kegunaan penelitian ini adalah : Untuk menentukan arah kebijakan pemerintah, perbankan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penanganan dampak bencana tersebut, utamanya dalam menggerakkan usaha ekonomi masyarakat melalui lembaga usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai UMKM yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukan. Penggolongan menurut bentuk usaha berdasarkan pada kepemimpinan dan pertanggungjawabannya. Penggolongan menurut jenis usaha berdasarkan pada jenis produk atau jasa yang dihasilkan serta aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan bentuk usahanya, UMKM yang ada di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk yaitu Usaha Perseorangan dan Usaha Persekutuan. Berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan, berbagai jenis UMKM meliputi: 1) Usaha Perdagangan, terbagi menjadi: keagenan, pengecer, eksport/import. 2) Usaha Pertanian, baik pertanian tanaman pangan ataupun perkebunan, terbagi menjadi pembibitan, peralatan pertanian, buahbuahan dll. Perikanan darat/laut, terbagi menjadi tambak udang, pembibitan, pembuatan krupuk dan produk pengolahan hasil perikanan lainnya. Peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan departemen 54


pertanian, seperti producen telur, susu sapi, dan produk pengolahan hasil ternak lanilla. 3) Usaha Industri, terbagi menjadi industri logam/kimia seperti: pengrajin logam, pengrajin kulit, keramik, fiberglass, marmer, dll. Makanan/minuman seperti: produsen makanan tradisional, minuman ringan, katering, dan produk lainnya. Pertambangan, bahan galian serta aneka industri kecil seperti: pengrajin perhiasan, batu-batuan, anyaman, dll. Konveksi: produsen garmen, batik, tenun ikat, dll. 4) Usaha Jasa, terbagi menjadi: Konsultan, seperti konsultan hukum, pajak, manajemen dll. Perencanaan seperti perencanaan teknis, perencanaan sistem, dll. Perbengkelan seperti bengkel mobil, elektronik, jam, dll. Transportasi seperti travel, taxi, angkutan umum, dll. Restoran: rumah makan, coffee shop, cafetaria dll. 5) Usaha Jasa Konstruksi meliputi kontraktor bangunan, jalan, jembatan, kelistrikan, pengairan, dll. Menurut KADIN dan Asosiasi serta Himpunan Pengusaha Kecil, juga kriteria dari Bank Indonesia, maka yang masuk kategori usaha kecil adalah: a. Usaha Perdagangan dengan modal aktif perusahaan (MAP) tidak melebihi 150 juta rupiah per tahun dan Capital Turn Over (CTO)/perputaran modal tidak lebih dari 600 ribu rupiah. b. Usaha pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya dengan nilai MAP tidak lebih dari Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

150 juta per tahun dan CTO tidak lebih dari 600 ribu rupiah. c. Usaha Industri dengan nilai MAP tidak lebih dari 250 juta rupiah per tahun dan CTO tidak lebih dari 1 juta rupiah. d. Usaha Jasa dengan batas nilai MAP tidak lebih dari 150 juta rupiah per tahun dan CTO tidak lebih dari 600 ribu rupiah. e. Usaha Jasa Konstruksi dengan nilai MAP tidak melebihi 250 juta rupiah per tahun dan CTO tidak lebih dari 1 juta rupiah. METHODE PENELITIAN Dampak banjir Bandang di Kabupaten Situbondo tentunya besar ataupun kecil akan mengganggu kegiatan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah, terutama untuk daerah-daerah yang dilanda langsung bencana alam. Adapun langkahlangkah kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Daerah Bencana. Dilakukan dengan mendata daerah desa, kelurahan dan kecamatan yang langsung terkena bencana banjir bandang di Kabupaten Situbondo 2. Identifikasi dampak bencana banjir bandang terhadap potensi usaha dan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Situbondo. 3. Inventarisasi permasalahan dan pengelompokan potensi usaha mikro kecil dan menengah 4. Analisis masalah dan perencanaan kebijakan penanggulangan dampak bencana terhadap UMKM. Daerah penelitian adalah daerah-daerah yang secara langsung terkena banjir bandang di wilayah 55


Kabupaten Situbondo, dengan sasaran utama adalah wilayah Desa/Kelurahan. Kecamatankecamatan yang dimaksud meliputi: Kapongan, Panji, Mlandingan, Panarukan dan Situbondo. Sasaran penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena bencana banjir di masingmasing kecamatan tersebut di atas. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, dengan metode pengumpulan data secara: Observasi, dengan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian Interview/wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan sasaran penelitian Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang mendukung subyek penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di kawasan timur Pulau Jawa yang terletak di posisi antara 7° 35’ - 7° 44’ Lintang Selatan dan 113° 30’ – 114° 42’ Bujur Timur. Kabupaten Situbondo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 hektar, dan bentuknya memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Sedangkan pantai utara umumnya merupakan dataran rendah Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

dan di sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah kurang lebih 11 km. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kecamatan Banyuputih, yaitu seluas 48.167 km² yang disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dengan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Besuki, yaitu seluas 2.641 km². Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan memiliki pantai dan 3 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng dan Panji. Temperatur tahunan daerah ini adalah 24,7° - 27,9°C dengan rata-rata curah hujan sebesar 994 mm – 1.503 mm per tahunnya sehingga daerah ini tergolong daerah kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan air laut, dengan perincian ketinggian wilayah menurut kecamatan. Kabupaten Situbondo terdiri dari 4 wilayah kerja Pembantu Bupati, 17 wilayah Kecamatan, 4 Kelurahan, 132 Desa, 640 Dusun, 24 Lingkungan, 1.305 Rukun Warga dan 3.358 Rukun Tetangga. Jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Panji, yaitu sebanyak 12 desa dan yang paling sedikit jumlah desa di Kecamatan Banyuputih, yaitu sebanyak 5 desa. Sedangkan 4 kelurahan berada di Kecamatan Situbondo (2 kelurahan) dan Kecamatan Panji (2 kelurahan). Dari 136 desa yang ada, 24 desa (24,26%) di antaranya berada di daerah kota dan 112 desa (75,74%) berada di daerah pedesaan Secara lebih rinci jumlah desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RW dan RT dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 56


Pada tanggal 8 Februari 2008 Kabupaten Situbondo mengalami bencana banjir bandang yang selain menewaskan manusia juga mengakibatkan kerugian sangat besar baik infrastruktur maupun perekonomiannya. Air meluap hingga ke jalan raya, pemukiman warga, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Bahkan ketinggian air mencapai dua meter. Air sempat naik hingga setinggi atap pemukiman warga yang berada di bantaran sungai.

Kerusakan terparah akibat bencana banjir bandang terjadi di 4 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Panarukan, Situbondo, Panji dan Mlandingan. Selain itu juga terdapat beberapa kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah, yaitu kecamatan Kapongan, Bungatan dan Arjasa. Banjir yang terjadi di tiga kecamatan terakhir tidak terlalu parah karena banjir yang terjadi tidak langsung berasal dari luapan sungai sampean, tetapi akibat luberan air yang meluap dari sungai-sungai kecil yang berada di sekitarnya.

Sumber: Satlak PB Situbondo dalam http://bacatanda.wordpress.com 2008

Gambar 1. Peta Wilayah Banjir Bandang di Kabupaten Situbondo

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

57


Kerugian akibat bencana banjir yang tercatat di Pemerintah Kabubaten Situbondo umumnya hanya meliputi kerugian fisik rumah tinggal, baik yang hilang, rusak berat,

sedang maupun ringan. Sedangkan kerugian secara ekonomi akibat kehilangan usaha dan tempat usaha tidak dilakukan pendataan.

Tabel 1. Data Kerusakan Rumah Tinggal Akibat Banjir Bandang di Kabupaten Situbondo tanggal 8 Februari 2008 No

Kecamatan

1

Panarukan

2

Panji

3

Situbondo

4

Mlandingan

5

Bungatan

6

Kapongan

Desa

Sumberkolak Wringinanom Paowan Peleyan Kilensari Ardirejo Mimbaan Seliwung Patokan Dawuhan Potakan Campoan Alasbayur Sumberanyar Selowogo Mlandingan wetan Patewon Londagan Wonokoyo

JUMLAH TOTAL Sumber : Satlak PB Situbondo HASIL PENDATAAN Survei awal pemetaan korban banjir bandang di Kabupaten Situbondo dilakukan di 9 Kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

Jumlah Kerusakan Rumah Roboh/ Berat Sedang Ringan Hanyut 300 750 900 1150 300 400 1200 25 75 750 1000 41 75 190 25 36 39 1 4 1 59 29 95 402 372 584 78 99 78 79 44 272 1 405 12 10 37 20 2 60 362 1 1 18 28 9 3 40 639

2106

2577

5140

Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, dan Jangkar.

Survei awal untuk memetakan konsentrasi korban banjir bandang terparah yang memilki usaha. Ternyata dari 9 kecamatan terpilih hanya 6 kecamatan yang diputuskan 58


sebagai sasaran pendataan lanjutan. Dipilihnya 6 kecamatan tersebut berdasarkan informasi dan konfirmasi yang diperoleh dari masing-masing kecamatan yang disurvei, dimana kecamatan Bungatan tidak memberikan respon positif terhadap pendataan. Sedangkan korban banjir di kecamatan Kendit dan Arjasa tidak terlalu parah dan hanya sedikit. Sehingga pendataan terhadap korban banjir bandang di Kabupaten Situbondo hanya dilakukan di 6 Kecamatan. 1. Jenis Usaha Hasil pendataan terhadap korban banjir bandang di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa jenis usaha yang digeluti oleh para korban banjir bandang adalah usaha jasa, usaha industri kerajinan dan industri makanan, usaha perdagangan dan usaha pertanian. Usaha jasa sebanyak 27%, terdiri dari jasa perbaikan mobil/ motor/elektronik, jasa penggilingan padi/tepung/kelapa, jasa pengelasan, jasa pengecatan, jasa fotocopi, jasa wartel dan jasa salon kecantikan. Usaha industri kerajinan sebanyak 12% yang terdiri dari industri kerajinan kerang-kerangan, kerajinan kayu, kerajinan konveksi dan kerajinan batok kelapa. Industri makanan sebanyak 19% yang terdiri dari industri tahu, tempe, keripik dan kerupuk. Industri meubelair sebanyak 8% dan industri tambang sebanyak 2%. Usaha perdagangan terbagi menjadi perdagangan kecil sebanyak 15% seperti warung pracangan, pedagang kaki lima, pedagang kelontong, pedagang onderdil mesin perahu, pedagang ikan, dan pedagang barang Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

bekas, serta pedagang makanan/ warung sebanyak 10%. Usaha pertanian terbagi menjadi usaha pertanian sebanyak 3% dan usaha perikanansebanyak 3%. Adapun perincian masing-masing UMKM berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini. Aset usaha yang dimiliki oleh UMKM yang terdampak banjir bandang berkisar antara Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dengan aset usaha rata-rata sebesar 20 – 30 juta rupiah. Umumnya usaha yang dilakukan masuk dalam kategori usaha mikro, kecil sampai menengah yang ditandai dengan kepemilikan aset usaha sampai dengan maksimal 200 juta rupiah. Dengan aset usaha sebesar itu omzet rata-rata setiap bulan sebelum banjir mencapai kurang lebih 15 – 16 juta rupiah. Akibat dari bencana banjir bandang, aset yang dimiliki sebagian besar hilang atau rusak berat, sehingga untuk memulai usaha kembali umumnya dengan peralatan seadanya dari pemberian teman, saudara dan / atau dengan modal pinjaman dari berbagai sumber yang mayoritas tidak resmi. Kerugian yang dialami pemilik usaha akibat terjangan banjir rata-rata mencapai 7 - 15 juta rupiah, yang meliputi kerugian peralatan dan kehilangan bahan. 2. Aktivitas Usaha Kurang lebih 99% responden telah memulai usahanya kembali meskipun dengan modal yang sangat minim. Responden umumnya memulai kembali aktivitasnya dua minggu sampai dengan satu bulan setelah terjadinya bencana banjir. Responden yang dapat segera memulai kembali aktivitas usahanya umumnya hanya kehilangan modal dan aset usahanya, 59


sedangkan tempat usahanya masih dapat digunakan kembali. Sebagian kecil responden yang belum dapat memulai kembali usaha dikarenakan tidak lagi memiliki tempat usaha akibat hanyut tersapu banjir atau tempat usaha yang digunakan bukan milik sendiri. Sehingga untuk memulai usaha kembali diperlukan permodalan yang cukup besar. Umumnya modal usaha diperoleh dari dana pinjaman baik dari saudara, teman ataupun dari sumber pendanaan lain yang umumnya bukan perbankan. Bahkan ada beberapa responden yang memulai kembali usahanya dengan bantuan peralatan dari hasil patungan beberapa teman sebidang seperti usaha jasa salon kecantikan. Aktivitas usaha sampai dengan pelaksanaan penelitian umumnya masih berjalan 25 - 50% dengan omzet per bulan kurang lebih baru mencapai 7 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan aktivitas dan omzet sebelum banjir dapat dikatakan bahwa perekonomian para responden masih belum stabil. Terlebih jika ditambah dengan kewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman, maka bisa saja keuntungan yang diperoleh belum dapat kembali seperti sebelum bencana banjir. Hal ini tentunya akan mempengaruhi roda perekonomian baik secara pribadi maupun secara umum. Bahkan ada beberapa usaha yang sampai penelitian dilakukan belum mampu untuk memulai kembali aktivitas usahanya akibat tidak adanya permodalan serta tempat usahanya hanyut terbawa banjir. 3. Hambatan Pemulihan Usaha Permasalahan utama mayoritas responden adalah kehilangan aset Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

usaha baik berupa tempat usaha, peralatan usaha maupun modal usaha yang merupakan aset pokok bagi keberlanjutan usaha para responden. Misalnya kerusakan bahkan kehilangan warung/toko, kehilangan perahu, bengkel, mesin dan peralatan produksi maupun tempat usaha lainnya. Hasil pendataan terhadap seluruh responden menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan pada korban bencana umumnya hanya bantuan sosial kemanusiaan, yaitu berupa sembako saja. Sedangkan bantuan untuk modal usaha belum ada. Bahkan pendataan usaha yang terkena dampak bencana juga tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga responden umumnya sangat kesulitan untuk memulai kembali usahanya. Hambatan utama yang dihadapi responden dalam pemulihan kembali usahanya adalah tidak adanya ketersediaan permodalan yang tidak memberatkan. Tidak adanya pembinaan dan arahan untuk membangkitkan kembali usaha atau bahkan untuk alih usaha. Belum adanya perhatian pemerintah daerah ataupun pihak lain yang berkepentingan (stake holder) terhadap pemulihan perekonomian sektor usaha mikro dan kecil juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya pemulihan UMKM di Kabupaten Situbondo. PEMBAHASAN Kabupaten Situbondo memiliki masyarakat dengan status ekonomi yang cukup beragam. Tidak mengherankan jika aktivitas perekonomian di Kabupaten Situbondo banyak ditunjang oleh 60


usaha mikro, kecil dan menengah. Semenjak tahun 2000 Kabupaten Situbondo telah dua kali mengalami bencana banjir bandang. Pertama terjadi pada tahun 2002 dan kedua terjadi pada bulan Februari 2008. Akibat adanya bencana tersebut, tentunya sangat memukul perekonomian masyarakat, utamanya yang bergerak di sektor usaha mikro dan usaha kecil. Meskipun demikian, perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan aktivitas usaha mikro dan kecil pasca bencana sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pendataan terhadap sektor usaha yang terkena dampak bencana, baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun di tingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan. Tidak adanya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor usaha yang terdampak banjir merupakan satu permasalahan yang cukup dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin mengembalikan aktivitas usahanya sebagaimana sebelum bencana. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kerugian yang dialami oleh pelaku usaha mikro dan kecil umumnya cukup besar, baik akibat kehilangan tempat usaha, kehilangan peralatan usaha maupun kehilangan bahan dan barang dagangan sebagai aset usahanya. Akibatnya, selain dibutuhkan modal untuk memulai usaha kembali, juga dibutuhkan modal untuk memperbaiki aset yang rusak atau bahkan hilang. Dengan demikian modal yang dibutuhkan relatif cukup besar. Permasalahan yang umum dihadapi oleh hampir semua pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai jenis usaha adalah kehilangan atau kerusakan tempat usaha dan Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

peralatan usaha. Selain itu permasalahan permodalan juga menjadi permasalahan yang cukup sulit bagi pelaku usaha. Karena selain harus menanggung kerugian akibat kehilangan ataupun perbaikan aset usahanya, pelaku usaha juga harus menyediakan modal yang cukup untuk memulai kembali usahanya. Pelaku usaha yang masuk kategori menengah tidak begitu kesulitan dalam memulai kembali usahanya, karena umumnya memiliki modal yang relatif cukup. Sedangkan untuk pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil cukup kesulitan dalam memperoleh modal untuk memulai kembali usahanya. Umumnya pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh modal usaha hasil pinjaman saudara, teman, koperasi atau pemilik modal tidak resmi. Bahkan ada beberapa pelaku usaha jasa yang mendapatkan pinjaman peralatan dari hasil sumbangan beberapa teman pelaku usaha sejenis. Selain permasalahan tersebut, kesulitan bahan baku juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaku usaha. Dampak dari bencana ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan permodalan tetapi juga menyulitkan ketersediaan bahan baku produksi. Kesulitan bahan baku tersebut selain adanya kenaikan harga bahan baku juga kesulitan memperolehnya. Misalnya saja adanya kelangkaan dan kenaikan harga kedelai. Akibat bencana banjir tidak saja menyulitkan pelaku usaha tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini ditandai dengan berkurangnya permintaan terhadap produk hasil pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Situbondo. 61


Akibatnya omzet produksi para pelaku usaha yang terdampak banjir belum dapat kembali seperti semula. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaku usaha di Kabupaten Situbondo. Aktivitas usaha pelaku usaha mikro dan kecil rata-rata sudah berjalan 50 - 100% (70 responden). Kesulitan pelaku usaha dalam mengembalikan aktivitas usahanya seperti sebelum adanya bencana

lebih banyak disebabkan kekurangan permodalan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam arti prmodalan banyak diperoleh dari hutang pada pemilik modal tidak resmi atau pada pengepul, dengan bunga yang relatif tinggi. Sehingga untuk pengembaliannya relatif mengalami kesulitan.

Tabel 2. Ringkasan permasalahan UMKM pasca bencana berdasarkan jenis usaha No 1

2

3

Jenis Usaha Pengrajin Kerang , Kayu, batok kelapa

Industri Makanan ( Tahu, tempe,keripik ikan ,keripik singkong, kerupuk,tape,rengginang)

Meubel

Permasalahan Pelaku Usaha 1. Banyaknya tempat usaha yang hilang /rusak berat dan ringan 2. Banyaknya peralatan produksi yang hilang atau rusak 3. Kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena kekurangan modal usaha 4. Trauma 5. Persaingan usaha yang tidak sehat 6. Terbatasnya akses pemasaran 1. Banyaknya tempat usaha yang hilang / rusak berat dan ringan 2. Banyaknya peralatan produksi yang hilang atau rusak 3. Kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena kekurangan modal usaha 4. Kesulitan mendapatkan bahan baku karena terlalu mahal 1. Banyaknya tempat usaha yang hilang / rusak berat dan ringan 2. Banyaknya peralatan produksi yang hilang atau rusak


62


4

Jasa ( Las, Elektronika,jok Mobil,sablon,)

5

Nelayan

6

Pertanian

7

Perdagangan

3. Kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena kekurangan modal usaha 4. Kesulitan Bahan baku Kayu 1. Banyaknya tempat usaha yang hilang / rusak berat dan ringan 2. Banyaknya peralatan produksi yang hilang atau rusak 3. Kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena kekurangan modal usaha 1. Banyaknya perahu yang hilang dan rusak baik ringan maupun berat 2. Banyaknya mesin perahau yang hilang dan rusak berat dan ringan 3. Peralatan jaring dan mesin banyak yang hilang atau rusak berat dan ringan 4. Sifat ketergantunganyang tinggi terhadap pengepul 5. Kekurangan modal usaha untuk memperbaiki perahu,mesin, peralatan 1. Hasil produksi yang siap panen banyak yang rusak dan hilang 2. Terdaput saluran irigasi yang rusak berat dan ringan 3. Kekurangan modal usaha untuk memulai penanaman 1. Hilangnya atau rusaknya barang dagangan 2. kekurangan modal usaha

Hampir seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang disurvei umumnya tidak membentuk kelompok usaha. Hal ini nampaknya menjadi satu kendala bagi pelaku usaha guna mengembangkan usahanya. Tanpa membentuk kelompok usaha, persaingan antar pelaku usaha semakin tinggi, sehingga akan menghambat perkembangan usaha-nya. Selain itu hal ini juga akan Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

menyulitkan upaya pembinaan bagi kelompok usaha, mengingat permasalahan individu lebih komplek dibandingkan apabila membentuk kelompok. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas, beberapa alternativ yang dapat disarankan antara lain adalah: 63


1. Perlu dilakukannya revitalisasi kelompok usaha sejenis bagi pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan pembinaan, pemantauan dan pemberdayaan usahanya. Kegiatan yang dilakukan adalah menggerakkan pemberdayaan pelaku-pelaku usaha sejenis/bidang yang sama disatu wilayah untuk pengembangan ekonomi usahanya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Dinas terkait dengan bekerja sama Pemerintahan terdekat (Desa / Kelurahan) 2. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah yang memfasilitasi bagi terwujudnya sinergi kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dengan pengusaha besar baik di bidang sumberdaya manusia, permodalan, bahan baku, produk maupun pemasaran. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi UMKM dalam menciptakan jaringan kerja-sama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar yang diformalkan melalui penetapan Peraturan Daerah, yang mengatur tentang: a. Mewajibkan pengusaha besar di bidang industri sejenis untuk menggandeng UMKM sebagai mitra usaha melalui kontrak kerjasama kemitraan saling menguntungkan dengan sistem imbal beli, yaitu fasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, permodalan, bahan baku, maupun pemasaran dan pembelian hasil produksi UMKM. b. Mewajibkan pengusaha besar yang dekat dengan akses Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.6. No.16 April 2009

pemasaran (supermarket, mall, restoran, hotel) untuk memfasilitasi penyediaan tempat displai (pajangan) dan fasilitasi penjualan produkproduk unggulan UMKM dengan sistem yang saling menguntungkan. 3. Pemerintah daerah diharap kan dapat memfasilitasi UMKM dalam menciptakan jaringan pemasaran melalui pengembangan sentra pe masaran terpadu yang sudah ada menjadi sentra pemasaran terpadu (integrated) yang melibatkan sektor perindustri an dan koperasi (UMKM), sektor pariwisata, dan sektor perhubungan. Kegiatan ini adalah mengembangkan sentra pemasaran terpadu bagi produk-produk unggulan UMKM di Kabupaten situbondo, dalam sebuah kawasan Rest Area, yang selain menjual produk barang hasil UMKM, juga menyediakan jasa pariwisata, seperti penginapan, tempat rekreasi, hiburan dll, yang wajib disinggahi bagi ken daraan yang mengangkut wisatawan. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat diambil dari survei dan pendataan terhadap UMKM pasca bencana banjir di Kabupaten Situbondo adalah: 1. Perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap aktivitas dan keberadaan pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo 2. Permasalahan utama pelaku UMKM pasca bencana banjir Situbondo adalah keterbatasan 64


permodalan dan akses sumber pendanaan 3. Aktivitas kegiatan usaha UMKM yang terdampak bencana banjir sampai dengan pendataan baru mencapai 25 – 50 % dari aktivitas sebelum bencana

4. Perlu kebijakan pemerintah daerah yang memihak bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM utamanya dibidang akses permodalan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan produk dan jaringan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA Alma, Buchari, 2006, ”Kewirausahaan”, Bambang, Alfabeta Baswir, Revrisoud, 2000, ”Koperasi Indonesia”, Yogyakarta. BPFE Meredith, Geoffrey G, 2000 ”Kewirausahaan Teori dan Praktek” Jakarta, PT Pustaka Binawan Pressindo Subanar, Herimurti ”Manajemen Usaha Kecil” Yogyakarta BPFE


65

DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP POTENSI USAHA EKONOMI UMKM DI KABUPATEN SITOBONDO. * Nanang Choirul ABSTRAK

Recommend Documents