DAFTAR PUSTAKA. Devito, A Joseph. Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima terjemahan Agus

DAFTAR PUSTAKA Devito, A Joseph. Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima terjemahan Agus Maulana, Jakarta: Professional Books. 1997 Djonaesih, Sunarjo. Himpunan Istilah Komunikasi; Edisi kedua. Yogyakarta: Liberty.1983 Effendy. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Kriyantono, Rachmat. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 Kriyantono, Rachmat.Teknis Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2007 Morissan, .et al Teori Komunikasi Massa. Bogor: PT Ghalia Indonesia. 2010 Mulyana, Deddy. Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi,Widya Padjadjaran, 2008 Nasution, Zulkarimaen. Komunikasi Invasi, Universitas Terbuka. 1999 Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komuikasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2000 Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Edisi Revisi Bandung: Remaja Karya. 2005 Severin, J Werner, Tanakard, W James, Jr, Teori Komunikasi, Sejarah,Metode, dan Terapan di dalam Media Massa.edisi kelima.Kencana Prenada Media Group: Jakarta Sumadiria, Haris. Bahasa Jurnalistik, Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis. Simbiosa Rektama Media. 2006 Wiryanto.Teori Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Grasindo. 2000

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

Rahayu, Iin Tri, S.Psi dan Ardani, Tristiadi Ardi, S.Psi, M.Si.. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayumedia, 2004 Elvinaro.Ardianto & Bambang Q-Anees. Filsafat Ilmu Komunikasi.(Bandung; Simbiosa Rekatama Media, 2011 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2012 Prent, K. dkk. (1969). Kamus Latin-Indonesia. Ende-Jogjakarta: Nusa Indah Kanisius. Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030


LAMPIRAN No. 1.

Tempo.co Judul

Penggusuran Kampung Pulo Ricuh, 500 Personel Polda Diturunkan

Tanggal Kamis, 20 Agustus 2015 | 11:15 WIB Isi Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan sekitar 500 personel untuk mengamankan proses relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 20 Agustus 2015. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan 500 personel tersebut berasal dari lima satuan setingkat kompi. "Anggota yang dikerahkan merupakan gabungan antara Kepolisian Resor Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya," kata Iqbal di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015. Iqbal menjelaskan, lima SSK tersebut terdiri atas 2 SSK dari Sabhara; 2 SSK Pengendali Massa (Dalmas), dan 1 SSK Brimob. Selain itu, Polda Metro Jaya mengerahkan tiga unit water cannon. Iqbal menuturkan, hingga saat ini, polisi masih berupaya bernegosiasi dengan warga Kampung Pulo. "Kami berupaya melakukan pendekatan persuasif," ucapnya. Pada Kamis, 20 Agustus 2015, sebanyak 2.155 petugas


hendak merelokasi warga Kampung Pulo di Jatinegara, Jakarta Timur. Masyarakat yang menolak dipindah pasang badan. Warga menutup semua akses jalan ke permukiman penduduk. Mereka kemudian menghadang ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sambil meneriakkan penolakan pembongkaran paksa. "Mana negara demokrasi Indonesia?" Sekitar pukul 08.00, ratusan anggota Satpol PP bergerak menuju RW 03, Kampung Pulo. Puluhan warga telah bersiap di mulut Gang 5. Sekitar pukul 08.15, satu mesin backhoe dihidupkan petugas operator. Mendengar suara mesin backhoe, emosi warga tersulut. Mereka membuat barikade dan bergerak menghadapi petugas Satpol PP. Menghadapi situasi tersebut, dua tembakan peringatan ditembakkan polisi. Warga Kampung Pulo perlahan mundur dari Jalan Jatinegara Barat. Hingga kini, petugas masih belum berhasil memasuki kawasan Kampung Pulo karena masyarakat menutup akses jalan menuju permukiman. Upaya negosiasi masih dilakukan antara masyarakat dan petugas. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan relokasi akan dilakukan mulai hari ini sampai sepekan mendatang. "Relokasi dan pembongkaran permukiman


warga Kampung Pulo akan dilakukan oleh petugas Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI," tutur Bambang. 2

Judul

Penggusuran Kampung Pulo, Apa Penyebab Ricuh Warga vs Aparat


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menuturkan penyebab kerusuhan saat penggusuran Kampung Pulo, Kamis 20 Agustus 2015. Padahal, sehari sebelum penggusuran warga bersepakat tak akan melakukan perlawanan dan memancing keributan. "Kami bersepakat tak akan melawan," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis 20 Agustus 2015. Sandyawan menuturkan, kesepakatan itu masih dipatuhi meski warga sudah berhadapan langsung dengan aparat gabungan. Aparat gabungan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Farouq, sedangkan warga diwakili oleh Sandyawan. Warga bersedia mundur setelah barisan aparat gabungan mundur lebih dulu. Warga, kata Sandyawan, juga mengajukan surat kesepakatan bersama

tentang

penggusuran.

Isinya,

permintaan

agar

penggusuran hanya dilakukan kepada rumah yang sudah dikosongkan pemiliknya. Aparat menyetujuinya. Namun, Camat


Jatinegara Sofyan Taher menolak menandatangani surat tersebut. Menurut Sandyawan, Sofyan menyatakan semua rumah yang terdata wajib dibongkar. Pernyataan itu memicu kemarahan warga. Selain itu, di saat yang bersamaan ada anggota aparat gabungan yang menembakkan gas air mata ke arah warga. "Warga jadi terprovokasi," kata dia Sandyawan

berujar

keadaan

semakin

buruk

lantaran

banyaknya warga yang tumpah ke Jalan Jatinegara Barat. Informasi simpang siur yang beredar di kalangan warga juga semakin beragam dan menimbulkan banyak spekulasi tentang kelanjutan penggusuran. "Banyak juga pesan singkat yang beredar dan isinya macam-macam," ujar Sandyawan. Adapun berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, keributan yang terjadi di Jalan Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur itu diawali dengan aksi lempar batu dilakukan warga kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di belakang Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur. Pelemparan batu berbuntut tembakan gas air mata yang diarahkan kepada kerumunan warga. Kedua kubu sempat bergerak mundur. Namun saat efek gas air mata menghilang, kedua kubu kembali mendekat dan kembali


terjadi aksi pelemparan batu. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur, Komisaris Besar Umar Faruq mengatakan pihaknya akan melanjutkan upaya pengosongan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia mengatakan upaya penegakan hukum juga akan dilakukan jika warga tetap memilih jalan anarkis. "Kami amankan 27 orang warga," kata Umar di Jalan Jatinegara Barat, Kamis 20 Agustus 2015. Ia mengatakan upaya negosiasi secara baik-baik telah dilakukan berulang kali hingga akhirnya dilakukan penggusuran yang berujung pada kericuhan di Kampung Pulo. Umar mengaku telah menahan sekitar 10 warga terkait insiden keributan yang terjadi Kamis pagi. Umar menambahkan, sebanyak 2 anggota Kepolisian dan Satpol PP menjadi korban dalam ricuh yang terjadi pagi tadi. Sedangkan 2 warga juga menjadi korban. 3

Judul

Penggusuran Kampung Pulo, Ahok Bisa Kena Pasal Korupsi jika Lakukan Ini

Tanggal Sabtu, 22 Agustus 2015 | 07:44 WIB Isi Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan keinginan warga yang meminta ganti rugi tak dapat dipenuhi. Jika dipaksakan,


Tito menjelaskan, maka pejabat yang memenuhi ganti rugi itu dapat dikenai pasal korupsi. "Jika kepemilikan ilegal, meskipun hanya 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bisa kena korupsi," kata Tito, Jumat, 21 Agustus 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tak ada ganti rugi untuk warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sebab, menurut Ahok, warga Kampung Pulo jelas-jelas melanggar aturan karena mendirikan bangunan di tanah negara. Menurut Ahok, klaim warga yang mengaku memiliki surat kepemilikan tanah tak berdasar hukum kuat. Ahok mengatakan pemerintah telah melakukan rapat mediasi dengan warga. Saat mediasi, masyarakat juga mengungkit ihwal sertifikat ini. Namun, mereka tak bisa menunjukkan sertifikat tanah untuk membuktikan kepemilikan. Ahok mengatakan jika pemerintah DKI memberikan uang ganti rugi kepada warga Kampung Pulo yang tak memiliki surat kepemilikan tanah dan bangunan yang sah, ini bisa menjadi preseden buruk. Musababnya, banyak pemilik rumah dan bangunan yang telah


digusur akan menuntut pemerintah DKI untuk meminta uang ganti rugi. "Ya bangkrut DKI, kalau orang yang tak berhak menerima ganti rugi kamu berikan ganti rugi," ujar Ahok. 4

Judul

Korban Penggusuran Tak Cocok Tinggal di Rumah Susun

Tanggal Selasa, 15 September 2015 | 14:44 WIB Isi Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah ribuan orang warga di Jakarta yang mengalami relokasi ke rumah susun (rusun) karena tempat tinggalnya digusur. Namun ternyata, pemindahan warga yang biasa tinggal di permukiman horizontal ke vertikal tidak sekadar memindahkan fisik. Direktur Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, rusun belum tentu menjadi solusi bagi relokasi warga. "Belum tentu warga cocok dengan kehidupan di bangunan vertikal," kata dia, Selasa, 15 September 2015. Dia mengatakan, warga yang terbiasa hidup dalam suasana 'kampung' punya nilai sosial yang lebih tinggi. Komunikasi warga terjadi begitu intens dan menumbuhkan empati yang tinggi. "Ini pengaruh pada gaya hidup warga dan bisa menekan tingkat stres," ujarnya. Warga bisa mengalami gegar budaya dengan perubahan cara hidup. Sandyawan berpendapat, tinggal di hunian vertikal tidak


cocok bagi warga dengan komunikasi sosialnya tinggi. Tinggal di rusun, membuat interaksi mereka berkurang. Menurut dia, hunian vertikal cocok bagi warga yang seharihari bekerja. "Artinya rumahnya hanya untuk dia beristirahat di malam hari. Orang yang kecenderungan kesehariannya di tempat kerja," kata dia. Hunian itu tak cocok bagi warga yang sehari-hari berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Contohnya bagi warga Kampung Pulo yang sudah puluhan tahun tinggal di permukiman padat yang jarak antarrumah saling berdekatan. "Hubungan mereka sudah intens," ujarnya. Ketika

warga

dipaksa

pindah

ke

rusun,

Sandyawan

mengatakan bukan tak mungkin ada nilai dari mereka yang berubah. "Komunikasi itu mungkin cuma salah satunya," kata dia. "Mereka mungkin beradaptasi karena berusaha survive. Tapi ada nilai yang tergerus." Apa yang disampaikan Sandyawan dirasakan oleh Evi Zaini, 55 tahun. Warga Kampung Pulo itu merasa tinggal di rusun mengubah cara hidupnya. "Rasanya sudah seperti tak bertetangga lagi," ujarnya.


Biasanya dia mudah untuk berkomunikasi dengan para tetangga atau minta bantuan, kini dia merasa lebih sulit. "Karena kami sekarang harus berjuang juga untuk diri kami sendiri," kata dia. Sebab, tinggal di rusun membuat pengeluaran mereka justru bertambah. Kebutuhan sehari-hari harus mereka stok karena akses belanja tak semudah dulu. "Dulu tinggal ke depan rumah mau beli cabe gampang. Sekarang harus turun lift atau ke pasar," kata Evi. Buat yang punya uang lebih mungkin tak terlalu jadi persoalan, tapi baginya, itu sangat merepotkan. "Biasanya saya belanja sehari ya buat hari itu. Soalnya adanya ya buat hari itu saja." 5

Judul

Jakarta Temukan 3 Pelanggaran Penggusuran Kampung Pulo

Tanggal Rabu, 26 Agustus 2015 | 22:38 WIB Isi Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan

Hukum

Jakarta

Matthew

Lenggu

mengatakan

lembaganya menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada insiden pembongkaran paksa Kampung Pulo yang terjadi pada Kamis, 20 Agustus 2015. Pelanggaran

tersebut

berupa

kekerasan

yang

dilakukan

Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja "Ada tiga pelanggaran yang kami temukan pada tiga hari


pembongkaran," kata Matthew di Kampung Pulo, Jatinegara, Rabu, 26 Agustus 2015. Pertama, dia menuturkan, pelanggaran tersebut berupa pergerakan Satpol PP yang merangsek masuk ke pemukiman warga tanpa melakukan upaya musyawarah. Kedua,

pemerintah

melakukan

penggusuran

tanpa

memberikan surat perintah pembongkaran secara tertulis. Ia mengatakan pemberitahuan pembongkaran hanya disampaikan kepada Lurah dan disebarkan melalui pesan pendek. Ketiga adanya tindakan pengamanan berlebihan dengan menurunkan 4 kompi anggota kepolisian, ribuan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI angkatan darat. Ia menyayangkan keterlibatan TNI dalam penggusuran. "TNI dan Polri tidak berwenang. Aparat juga tidak represif," kata dia. Ia juga menyayangkan tidak adanya standar operasi prosedur dalam penggusuran dan tidak dilakukannya upaya musyawarah dalam melakukan penggusuran. LBH Jakarta berharap adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ia berharap pemerintah juga membentuk peraturan daerah yang mengatur penggusuran yang mengadopsi standarbhak azazi


manusia. LBH Jakarta juga menuntut agar pemerintah melakukan penggantian ganti rugi kepada warga atas tindakan penggusuran paksa. LBH Jakartabjuga berharap pemerintah mencari solusisolusi altermatif pembangunan kota tanpa penggusuran.


No. 1.

Viva.co.id Judul

Bentrok di Kampung Pulo, Polisi Serang dan Rusak RS Hermina


VIVA.co.id - Di balik bentrokan yang terjadi di pelaksanaan penggusuran bangunan liar di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada peristiwa tak terpuji yang dilakukan petugas kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta. Saat bentrokan terjadi, sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP malah menyerang dan memukuli petugas medis di Rumah Sakit Hermina, Jatinegara. Karyawan

RS

Herimana,

Suwandi

mengatakan,

saat

bentrokan pecah di Kampung Pulo, petugas keamanan rumah sakit melakukan pengamanan internal dengan menempatkan petugas keamanan di pintu masuk gerbang terluar rumah sakit. "Kami karyawan dan sekuriti berjaga di depan, jaga-jaga biar tidak ada warga atau provokator yang masuk ke sini. Ini kan rumah sakit, biar pasien tetap aman," kata Suwandi di RS Hermina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 20 Agustus 2015. Tapi, tiba-tiba beberapa polisi dan Satpol PP mendatangi rumah sakit. Mereka meminta agar para karyawan RS Hermina


masuk ke dalam agar tidak terkena imbas bentrokan. "Beberapa Satpol PP dan Sabhara datang ke sini menyuruh kami masuk. Tapi kan ini rumah sakit, kami jaga-jaga juga kalau semisal ada pasien datang. Eh, malah kami yang diserang. Padahal nggak ada warga yang lari ke sini," katanya. Suwandi

menerangkan,

tidak

mengerti

apa

maksud

penyerangan dan pemukulan itu. Karena sebenarnya jarak rumah sakit dengan lokasi bentrok masih cukup jauh, sekitar 200 meter. "Nggak tahu saya, apa emang disengaja atau gara-gara miss komunikasi sama kita. Yang jelas mereka datang terus pukuli karyawan. Kaca pintu UGD juga dipecahin," kata Suwandi. Akibat perbuatan tak terpuji itu, dua pegawai RS Hermina, Agus Sobari dan Slamet terluka akibat dipukuli petugas. Mereka hingga saat ini masih menjalani perawatan medis. Tak hanya itu, polisi dan Satpol PP juga merusak ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RS Hermina. Seperti diketahui, RS Hermina memang salah satu rumah sakit yang menjadi tujuan utama menyelamatkan korban luka dalam bentrokan antara warga Kampung Pulo dan petugas


gabungan. Sedikitnya terdapat tujuh korban bentrokan Kampung Pulo yang dirawat di rumah sakit itu, mereka tercatat masing-masing bernama Bahrudin, Putra, Ilyas, Subur, Sarnito, M Syafii, dan Abdillah. Rata-rata korban terluka di bagian kepala, dagu, tangan dan kaki. 2.

Judul

Polisi Tahan 10 Warga Kampung Pulo Diduga Bakar Alat Berat

Tanggal Jum'at, 21 Agustus 2015 | 16:43 WIB Isi Berita

10 dari 27 warga Kampung Pulo yang amankan di Markas Polres Metro Jakarta Timur dalam bentrokan di Kampung Pulo belum juga dibebaskan. Perwakilan warga Kampung Pulo, Kholili mengatakan, 10 warga itu ditahan karena diduga sebagai pelaku pembakaran alat berat saat terjadi bentrokan antara warga dengan petugas Satpol PP DKI Jakarta dalam penggusuran yang berlangsung kemarin, kamis 20 Agustus 2015. "Dari 27 yang ditahan, 10 diproses karena diduga pembakar alat berat kemarin. Saya belum ngomong dengan Kapolsek dan Kapolres, tapi hari ini saya akan bertemu mereka," ujar Kholili di Kantor Sekretariat Ciliwung Merdeka, Jumat 21 Agustus 2015. Menurut Kholili, ia belum mengetahui pasti apakah 10 warga


yang ditahan itu akan ditetapkan sebagai tersangka atau juga akan dibebaskan seperti yang terjadi pada 17 warga lainnya. Pernyataan Kholili ini berbeda dengan apa yang sampaikan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faroq. Sebelumnya, Umar menyatakan, 27 warga yang sempat ditahan telah dibebaskan. "Iya yang 27 itu sudah dibebaskan, karena ada jaminan dari keluarga. Jadi kami kembalikan kepada orangtuanya," kata Umar. Meski telah dibebaskan, Umar mengatakan proses hukum akan tetap dilakukan. Apabila terbukti adanya unsur pidana, akan diproses secara hukum. "Itu (tindak pidana) masih kami telusuri," katanya. Pembakaran alat berat itu terjadi beberapa saat setelah pecahnya bentrokan antara petugas dengan warga Kampung Pulo Kamis kemarin. Alat berat itu diduga dibakar dengan menggunakan bom molotov. Baca juga: Melihat Rusun Berfasilitas Wah untuk Warga Kampung Pulo 3.

Judul

Kapolda: Warga Kampung Pulo Jangan Memaksa Ganti Rugi

Tanggal Jum'at, 21 Agustus 2015 | 14:26 WIB Isi

VIVA.co.id - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol


Berita

Tito Karnavian meminta warga gusuran Kampung Pulo, Jakarta Timur, tidak memaksa pemerintah untuk memberi uang ganti rugi atas bangunan yang dibongkar paksa. Menurut Tito, warga Kampung Pulo harus mempelajari terlebih dahulu, apakah ganti rugi yang mereka tuntut nantinya akan berimbas dengan pelanggaran terhadap hukum. Jika, berpotensi melanggar hukum, Tito meminta sebaiknya warga tidak memaksakan kehendak untuk mendapatkan ganti rugi, atau uang kerohiman. "Kita serahkan semuanya ke Pemprov DKI mengenai uang kerohiman, apakah sesuai aturan hukum atau tidak. Seandainya ada, aturan hukum mungkin bisa. Tetapi, kalau tidak sesuai aturan hukum sulit dilakukan, warga saya sarankan tidak perlu memaksa. Kita masih ada waktu buat komunikasi sambil penertiban ini berjalan," kata Tito, Jumat 21 Agustus 2015. Menurut Tito, jika ada warga yang minta ganti rugi, apalagi dalam jumlah besar, hal itu secara hukum dipastikan akan sulit terwujud. "Apabila dipenuhi warga yang tidak memiliki surat yang bersangkutan dan tanah itu tanah negara, salah-salah nanti yang


memberikan uang, 25 persen, atau berapa persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanpa dasar itu malah terkena pidana korupsi, menggunakan uang negara secara melawan hukum dengan menguntungkan orang lain, tidak menguntungkan diri sendiri. Pejabat negara bisa kena, nah itu problemanya," kata Tito menjelaskan. Dengan adanya aturan itu, Tito mengimbau, agar warga Kampung Pulo memahami hal itu. Ia meminta, agar masyarakat tidak memaksakan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi, karena hal itu bertentangan dengan hukum. "Prinsipnya warga dapat memahami kebijakan ini. Apalagi, ini kan buat normalisasi. Selama bertahun-tahun Kampung Pulo terendam, kemudian masyarakatnya susah, banjir terendam, mengungsi dan seterusnya. Ini jalan keluarnya yang disampaikan pemerintah. Memang ada problema soal teknis. Niatnya baik, teknis untuk bagaimana relokasi ini. Rusun juga layak, bersih dan bagus. Sekarang tinggal gimana sosialisasinya," ujar Tito. Tito menyesalkan upaya paksa yang dilakukan aparat dalam penggusuran tersebut. Pihak kepolisian tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi di satu sisi polisi harus mengambil langkah hukum, karena warga melakukan perlawanan.


"Saya sebagai kapolda berkewajiban untuk menjaga ketertiban. Langkah-langkah Pemda sudah sesuai aturan hukum," katanya. 4.

Judul

Warga Kampung Pulo Berdesakan Tinggal di Rumah Susun

Tanggal Senin, 31 Agustus 2015 | 12:21 WIB Isi Berita

VIVA.co.id - Permasalahan relokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Jatinegara Barat masih ditemui. Kapasitas rusunawa itu tampak tidak cukup menampung calon penghuni dari Kampung Pulo. Rusunawa itu hanya tersedia 519 unit. Padahal, jumlah masyarakat yang tergusur dari Kampung Pulo mencapai 925 kelompok keluarga (KK). Lurah

Kampung

Melayu,

Bambang

Pangestu,

mengungkapkan ada 162 unit di Rusunawa Jatinegara yang masing-masingnya ditempati lebih dari satu KK. "Untuk sementara ada 162 unit yang ditempati lebih dari satu KK," kata Bambang kepada wartawan Senin 31 Agustus 2015. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memastikan nasib warga yang tinggal bersama di rumah susun (rusun) Jatinegara. Saat ini proses pendataan warga masih terus dilakukan. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah 3,


Sayid Ali mengatakan, belum memastikan kapan warga yang menempati unit lebih dari satu KK akan direlokasi ke rusun lainnya. Pihaknya kini masih menunggu warga Kampung Pulo yang belum pindah ke rusun yang disediakan. Saat ini, dari 518 unit yang tersedia, baru 453 unit yang sudah ditempati warga. "Pendataan (warga yang menempati unit lebih dari satu KK) lagi berjalan. Cuma belum dipastikan kapan (direlokasi). Sementara ini hitungannya masih per peta bidang atau rumah bukan per KK. Sementara masih ada warga yang belum menempati rusun," kata Sayid. Seperti diketahui, pemukiman padat penduduk di kampung pulo tepatnya di bantaran kali ciliwung, telah di tertibkan Pemprov DKI untuk keperluan Normalisasi Kali ciliwung. Sebagian rumah yang di tertibkan dihuni oleh lebih dari satu KK. Bambang menambahkan, agar seluruh warga Kampung Pulo dapat tertampung di hunian yang layak, sebagian warga yang tak tertampung di Rusunawa Jatinegara Barat terpaksa dipindahkan ke sejumlah rusun lain. 5

Judul

LBH: Sudah 3.433 Kepala Keluarga Digusur Ahok Sejak Januari

Tanggal Rabu, 26 Agustus 2015 | 15:17 WIB


Isi Berita

VIVA.co.id - VIVA.co.id - Sedikitnya 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha jadi korban dalam sejumlah penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta selama bulan Januari- Agustus 2015. Kepala Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta, Pratiwi Febry mengatakan, sebanyak 30 penggusuran paksa di Jakarta diketahui 12 penggusuran terjadi di Jakarta Timur, 9 penggusuran di Jakarta Utara, 4 penggusuran di Jakarta Selatan, 3 penggusuran di Jakarta Pusat dan penggusuran kasus di Jakarta Barat. Dari penelitian yang dilakukan LBH Jakarta sejak JanuariAgustus 2015, didapati Pemprov DKI merupakan pelaku terbanyak penggusuran paksa. Menurut analisis yang mereka lakukan, diketahui jumlah penggusuran paksa tersebut, yaitu 21 kasus dengan jumlah korban 2.484 kepala keluarga dan 358 unit usaha. Selain itu, dari fakta lain yang mereka temukan, 50% kasus penggusuran paksa meninggalkan warga dalam keadaan tanpa solusi sama sekali, baik relokasi, ataupun ganti rugi


"Hal ini patut disayangkan, mengingat Pemprov DKI seharusnya memposisikan diri sebagai pelindung hak warga justru berkontribusi besar terhadap pelanggaran tersebut," ujar Pratiwi di kantor LBH Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015. Ia menjelaskan, pelanggaran itu tentunya tidak sesuai dengan standar HAM. Dengan meratifikasi Kovenan Internasional Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya lewat UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pemerintah seharusnya mampu melakukan pendekatan HAM setiap tindakan penggusuran yang akan dilaksanakan. Standar HAM terkait penggusuran paksa merupakan turunan dari kovenan tersebut, yakni terdapat pada Pendapat Umum PBB Nomor 7 tahun 1997 tentang penggusuran paksa dan UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement. "Dalam penelitian kami 26 kasus penggusuran paksa dilakukan tanpa musyawarah sama sekali, 10 kasus tidak diberikannya rehabilitasi dan kompensasi yang layak bagi warga terdampak dan 25 kasus warga masih mendapatkan ancaman dengan kehadiran alat berat pada saat penggusuran paksa serta


keterlibatan

aparat

yang

bersenjata

lengkap,"

katanya

menjelaskan. Menurut Pratiwi, hal- hal tersebut, sangat bertentangan dengan standar

HAM

yang diakui

secara

internasional

tentang

perlindungan negara bagi warganya yang menjadi korban dari penggusuran paksa.


DAFTAR PUSTAKA. Devito, A Joseph. Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima terjemahan Agus

Recommend Documents