DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Bappepanas, Laporan Akhir Prakarsa Strategis Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Aspek Kebijakan Subsidi dan PSO, Jakarta: Kedeputian Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas, 2006. Bertens, K., Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisus, 2000. Budiardjo, Miriam, Masalah Kenegaraan, Jakarta: Gramedia, 1980. Ernawan, Erni R., Business Ethics: Etika Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta, 2007. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hasibuan, Fauzi Yusuf, dkk., Hutang di Balik Listrik Swasta, Jakarta: Fauzi & Partner, 2002. Iskan, Dahlan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20102019, Jakarta: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2010. Lubis, T. Mulya dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986. Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1997. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Nasution, Bismar, ”Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi”, Pidato (Makalah berbentuk teks) yang Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Ekonomi pada Fakultas
Universitas Sumatera Utara
Hukum Universitas Sumatera Utara di Hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, Sabtu, Tanggal 17 April 2004. Nasution, Sanwani dan Mahmul Siregar, Hukum Dagang Internasional, Medan: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun. Pribadi, Imam Kukuh, dkk., Liberalisasi Kelistrikan: Menguntungka atau Merugikan, Jakarta: Serikat Pekerja PT. PLN-Persero, tanpa tahun. PT. PLN (Persero), Laporan Bekerja Secara Berkelanjutan 2011 Sustainable Report PT. PLN (Persero), Jakarta: Sekretaris PT. PLN, 2011. ______Bekerja Secara Berkelanjutan, Jakarta: Yayasan Pertambangan dan Energi, 2011. ______Bekerja Secara Berkelanjutan, Laporan Keberlanjutan 2011, Jakarta: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, 2011. ______Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2010-2019, Jakarta: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, 2010. Purwandari, Siwi, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 2010. Saphiro, Ian, Asas Moral dalam Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Freedom Institusi, 2006. Satriya, Eddy, Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrasutruktur, Jakarta: Kementerian Perekonomian Gedung PAJK Lantai II, 2007. Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010. Siahaan, Lintong O., Prospek PTUN Sebagai Penyelesaian Sengketa Admnistrasi di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005. Soekanto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
Universitas Sumatera Utara
Sugiharto, dkk., BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategis, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2005. Syukri, Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi Pada PT. PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009. Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1961. Yusgiantoro, Purnomo, Rencana Umum Ketenagalistrikan Indonesia, Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2004.
B. Perundang-Undangan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti UU No.15 Tahun 1985. UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PP No.23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan perseroan (Persero). PP No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. PP No.26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. PP No.17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. PP No.12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
C. Makalah, Jurnal, dan Artikel Bappepanas, Laporan Akhir Prakarsa Strategis Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Aspek Kebijakan Subsidi dan PSO, Jakarta: Kedeputian Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas, 2006.
Universitas Sumatera Utara
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM), Profil Perusahaan Pertambangan dan Energi, Edisi Tahun 2007. Ibrahim, Johannes, ”Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.27 No.2. Nasution, Bismar, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003. Prasetiantono, A. Tony, “Masa Depan BUMN dan Ambiguitas Privatisasi”, Makalah, Diambil dari Workshop BUMN di Era Globalisasi dan Ekonomi UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Bali, Tanggal 22 Agustus 2003. Rahayu, Sri Lestari, “Studi Efektivitas Pemberian Subsidi Listrik”, Jurnal Kajian dan Ekonomi, Vol.12 No.1 Maret 2008. Sodiq, “Spekulasi George Soros”, Artikel dalam Majalah Badan Usaha Milik Negara, Edisi Januari 2008, Jakarta. Trimukti, Agus, “Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Dorong Elektrifikasi”, Artikel dalam Majalah Fokus, Jakarta, Edisi Oktober 2011. Wijaya, Rahmat, “PT. Esitas Pasific Berikan Kepuasan Kepada Konsumen”, Dalam Majalah Listrik Indonesia, Edisi 18, Tanggal 10 Mei - 10 Juni 2011.
D. Internet Adriani, Wuri, “Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (IV)” http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/16/persero-dalam-hukumpublik-dan-hukum-privat-bagian-iv/, diakses tanggal 12 Oktober 2012. Adriani, Wuri, “Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (IV)” http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/16/persero-dalam-hukumpublik-dan-hukum-privat-bagian-iv/, diakses tanggal 12 Oktober 2012. Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Negara Republik Indonesia, http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193, diakses tanggal 11 Oktober 2012. Dasar hukum PSO adalah Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 66 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Universitas Sumatera Utara
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera, “Sejarah PLN dan Kelistrikan Indonesia”, http://www.plnsumatera-1.co.id/?action=sejarah, diakses tanggal 11 Oktober 2012. Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Negara Republik Indonesia, http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193, diakses tanggal 11 Oktober 2012. Scribd, “Teori Laissez Faire Versi Adam Smith Dalam Perkembangan Ekonomi”, http://id.scribd.com/doc/57112185/Teori-Laissez-Faire-Dalam-an-Ekonomi, diakses tanggal 11 Oktober 2012. Suryanto, F., Dasar-Dasar Tenaga Listrik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 12-13. Lihat juga: PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera, http://www.pln.co.id/sumut/?p=62, diakses tanggal 11 Oktober 2012.
Universitas Sumatera Utara
