120
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Aditua Fandhitya Silalahi, Sahat, 2013, Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial, Pusat Kajian Pengelohan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta. Asyhadie, Zaeni, 2008, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Edisi Revisi 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Basrowi, dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Faisal, Sanapiah, 1999, Format-Format Penelitian Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Febryka Nola, Luthvi, 2012, Penegakan Hukum di Indonesia, Pusat Kajian Pengelohan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta. Hanartani, Myra M., et al.,2009, Pengantar Hukum Perburuhan, Direktorat Jenderal Pembinaan hubungan industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta. Harjono, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Ibrahim, Jhonny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Khakim, Abdul, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. Ke I Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Mahfud Md, Moh., 2012, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Noor, Juliansyah, 2011, Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Kencana, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung. Salim, HS., dan Septiana Nurbaini, Erlies, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
121
Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Suwignyo, Andito, 2008, Buruh Bergerak: Membangun Kesadaran Kelas, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta. Tambing, Marthius, 2013, Himpunan Pokok-Pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta. Trijono, Rachmat, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sinanti, Depok. Vannieuwenhuyse, Fons, (penterjemah: Indah saptorini), 2008, Panduan ICEM Tentang Pekerja Kontrak & Outsourcing, Switzerland. Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Yasar, Iftida, 2012, Outsourcing Tidak Akan Bisa Dihapus, PT Pelita Fikir Indonesia, Jakarta. ---------------, 2013, Apakah Benar Outsourcing Bisa Dihapus?, Pohon Cahaya, Yogyakarta. B. Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian, Makalah, dan Dokumen. Hernawati, Rina, 2011, Situasi angkatan Kerja Indonesia Pasca Krisis 1997/98 Dan Legalisasi Pasar Kerja Fleksible, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 16, No.1, September, 2011. Iksan, Muchamad, Sikap Adil Dalam Penegakan Hukum, presentasi, Dialog Interaktif "SOLUSI HUKUM" Radio Swara Slenk FM, Surakarta, 2 Oktober 2010. Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum DPR RI atas RUU PPK, Rapat Paripurna tanggal 10 Juli 2000. Keterangan Pemerintah atas RUU PPK (Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia, Bomer Pasaribu), Jakarta 8 juni 2000. Lampiran surat Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan DPR RI, Nomor R.11/PU/2000, 8 Mei 2000.
122
Laporan Ketua Pansus RUU Ketenagakerjaan, 23 Februari 2003. Mahdami, Fauzan A., et al., Krisis Finansial Global: Petaka Bagi Buruh Yang Tak kunjung Usai, Jurnal Kajian Perburuhan SEDANE, Vol. 6, No. 2, 2008. Mulya lubis, Todung, Menuju Hukum Responsif: Indonesia di Persimpangan Jalan, Jurnal Konstitusi Pusat studi hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Vol. I, No.1, November, 2010. Nugroho, Heri, dan Tjandraningsih, Indrasari, Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara, Jurnal Kajian Perburuhan SEDANE, Vol. 4, No. 1, 2007. Pangaribuan, Piatur, Penegakan Hukum Yang Melawan Hukum, Harian Tribun, 4 Maret 2013. Prasetyo, Bagus, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Hasanah Graha Afiah”, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011). Proses Pembahasan RUU PPK (Jakarta: Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan. Risalah Panitia Kerja Pansus RUU PPK DPR RI. Risalah Panitia Kerja Panitia Khusus RUU PPK DPR RI, 5 Juni 2002. Risalah Panitia Kerja Panitia Khusus RUU PPK DPR RI, 16 Juni 2002. Risalah Panitia Kerja Panitia Khusus RUU PPK DPR RI, 17 Juni 2002. Risalah Panitia Kerja Panitia Khusus RUU PPK DPR RI, 9 Juli 2002. Risalah Rapat Pansus RUU PPK DPR RI, 22 November 2001. Surat Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan DPR RI, Nomor R.11/PU/2000, 8 Mei 2000. SW. Sumardjono, Maria, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : 2011). Tim Kontan, 2006, Ada Apa Dengan Buruh, Majalah Kontan Vol. II/EDISI XXIII, 07-20 Mei 2006, Jakarta.
123
Uraian singkat atas isi Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) (Lampiran Surat Pemerintah). Victaurine, Nadya, “Implikasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011). Wahyuni, Dinar, Posisi Pekerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ASPIRASI - Jurnal MasalahMasalah Sosial, Vol. 2, No. 2, Desember 2011. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM dan HUMA, Jakarta. C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatblad Nomor 23 Tahun 1847. Undang-Undang No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UndangUndang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3791). Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO conventioan No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), (LN Republik Indoensia tahun 2003 nomor 91, TLN Republik Indoensia tahun 2003 nomor 4309). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Lampiran poin 68).
124
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Lampiran poin 87. PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Keputusan DPR RI Nomor: 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2014, Pertimbangan Hukum-Pendapat Mahkamah. D. Internet Alkostar, Artidjo, Penegakan Hukum: Antara Cita dan Fakta, Refleksi Akhir Tahun, http://www.umy.ac.id/penegakan-hukum-di-indonesia-antara-citadan-fakta.html, diakses 18 Agustus 2014. Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 17 agustus 2014. Hiariej, Eddy, Penegakan Hukum: Antara Cita dan Fakta, Refleksi Akhir Tahun, http://www.umy.ac.id/penegakan-hukum-di-indonesia-antara-cita-danfakta.html, diakses 18 Agustus 2014. https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080318051947AAf1sB0, diakses tanggal 18 Agustus 2014. Ismhi, Nurul, Sistem Hukum Indonesia, http://isma-ismi.com/sistem-hukumindonesia.html, diakses 18 Agustus 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/kumulatif, diakses tanggal 26 Agustus 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/index.php?w=alternatif, diakses tanggal 26 Agustus 2014.
125
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/index.php?w=hanya, diakses tanggal 27 Agustus 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), http://kbbi.web.id/index.php?w=tidak, diakses tanggal 27 Agustus 2014. RUU
Ketenagakerjaan Disahkan, Polisi-Demonstran Bentrok, http://news.liputan6.com/read/50186/ruu-ketenagakerjaan-disahkan-polisidemonstran-bentrok, diakses 1 agustus 2014.
Saepudin, “Kesadaran Hukum”, http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/20/kesadaran-hukum/, diakses pada 18 Agustus 2014. UU
Ketenagakerjaan Berlumur Darah, http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/26/nas1.htm, diakses 1 agustus 2014.
E. Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
