DAFTAR PUSTAKA
Arikuntoro,
Suharsini.
2006.
Prosedur
Penelitian
Suatu
Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Airlangga University Press. Surabaya. Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Pablik edisi kedua. PT Gramedia. Jakarta. Haan De Oktovina, Tresyana. 2001. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pegembangan Kecamatan. Tesis Magister Studi Pembangunan UKSW. Salatiga. Hamdi, Muchlis. 2008. Jurnal Pamong Praja, Memikirkan dan Merencanakan Pemerintahan. Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan. Bandung Hikmat,R.Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Press. Bandung Kameo, Daniel. 2009. Kumpulan Tulisan dan Bahan Bacaan untuk Mata Kuliah Otonomi dan Pembangunan Daerah. PPS-MSP UKSW. Salatiga, tidak dipublikasikan. ____________.
Makalah
pada
Mata
Kuliah
Perencanaan
Pembangunan Regional. PPS-MSP UKSW. Salatiga, tidak dipublikasikan. ____________. Makalah Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Publik. PPS-MSP UKSW. Salatiga, tidak dipublikasikan.
Kasryno, Faisal & Joseph, F. Stepanek. 1985. Dinamika Pembangunan Pedesaan. Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia. Jakarta. Khomsan, Ali & Chozin, M.A. Sumardjo. 2010. Transformasi Perencanaan Pembangunan Perdesaan Dengan Beragam Tipologi. IPB Press. Bogor. Lamato de Lamadi.2009. Bola Liar Kegagalan Otsus. La-Kade Institute. Jayapura Papua. Maskun, S. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Media Widya Mandala. Yogyakarta. Muluk, Khairul. 2005. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Ngantung, Victoria. 2011. Edukasi Publik Program RESPEK di Papua. BaKTINews
Februari-Maret 2011 vol.V- edisi 64.
Makasar. ______________. 2011. Edukasi Publik Program RESPEK di Papua. BaKTINews
Februari-Maret 2011 vol.V- edisi 65.
Makasar. Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Ryass, Rosyid. 1997. Makna Pemerintahan. Rineka Cipta. Jakarta. Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.Sinar Grafika. Jakarta. Santoso, Pandji. 2008. Teori Administrasi Publik. Reverika Aditama. Bandung.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sudarmayanti. 1994. Sumberdaya manusia dan produktivitas kerja. Mandar Maju. Bandung Suebu Barnabas, 2010 “Mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Mewujutkan Kapasitas Fiskal yang Tangguh di Provinsi Papua” Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua. Jayapura. ____________. 2007. Pembangunan Kampung. Membangkitkan Kekuatan Dasyat Rakyat –Papua. Pemerintah Provinsi Papua. Jayapura. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat, Memperdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahtraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Alfabeta. Bandung. Suwondo, Kutut & Marthen, Ndoen. 2009. Hand out Metodologi Penelitian Kualitatif. PPS-MSP UKSW. Salatiga, tidak dipublikasikan. Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Aipi. Bandung Taliziduhu. 1990. PembangunanMasyarakat. Rineka Cipta. Jakarta. Wisnuprapto. 2010. Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan Dalam
Memerangi
Kemiskinan
Lingkungan. IPB Press. Bogor.
dan
Pelsestarian
Wriharnolo, Randy & Dwidjowijoto, Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pemberdayaan SebuahPengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Gramedia. Jakarta. Yuwono, Prapto. 2001. Peran Pemerintah dalam otonomi daerah dan Perubahan Komponen APBD. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiiplin, vol. XIV, No.8. Program Pascasarjana UKSW Zein, M Harry. 2009. Kultur Birokrasi Menebar Kepentingan Rakyat. Melibes. Jakarta
Majalah dan Makalah Cenderawasi Pos Jumat tanggal 23 Desember 2011. Halaman 1. Degey Yeremias, “Otonomi Khusus dan Ekonomi Orang Asli Papua”. OPINI. Tanggal 24 November 2011. Pigai Natalis. 2011. Epidemi korupsi yang mengurita di Papua. Kondisi Riil Papua Saat Ini Yang Perlu Dilihat Oleh Akademisi (Papua Center). Pusat Kajian Papua (PKP), Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur.
Undang-Undang Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah Tahun 2009. Departemen Dalam Negeri. Jakarta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129) tentang Dasar Hukum pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Visimedia. 2007. Jakarta. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Visimedia. 2007. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua dan Papua Barat. Departemen Dalam Negeri. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2011-2012 tentang P4B. Surat Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2009 tentang Program PNPM Mandiri-Respek di Provinsi Papua. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 141 Tahun 2007 tentang Lokasi dan Alokasi serta Pedoman Bantuan Dana Pembangunan Distrik, Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua. Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang PNPM Mandiri-Respek Kabupaten Pegunungan Bintang.
