DAFTAR PUSTAKA
Bahan Bacaan: Anwar, M. Zainal. 2012. Institusi Lokal untuk Kesejahteraan Bersama. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE). Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional. Cutter, S. L dan Emrich. C. T. 2006. Moral Hazard, Social Catastrophe: The Changing Face of Vulnerability along the Hurricane Coasts. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 604, Maret 2006. Darmiwati, Ratna. 2000. Studi Ruang Bersama dalam Rumah Susun bagi Penghuni Berpenghasilan Rendah. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28 No. 2, Desember 2000, Halaman 114 – 122 Faried, Ali. 1997. Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta: Grafindo Persada. Frick, Heinz dan Tri Hesti Muliani. 2006. Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Haryati, Christin. 2009. Hubungan Fungsi AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan Sistem) dengan Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana. Skripsi Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Bogor: Institut Pertanian Bogor Hendaryono, S. Mulyo. 2010. Evaluasi Pengelolaan Rusun Pekunden dan Bandarharjo Semarang. Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro. Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Johnson, Doyle Paul.1990. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 163
Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV. Mandar Maju. Kuswartojo, Tjuk dkk. 2005. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan. Bandung: ITB. Lang, Jon. 1987. Creating Architectural Theory The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York: Van Nostrand Reinhold. Luthfiah. 2010. Perubahan Bentuk dan Fungsi Hunian pada Rumah Susun Pasca Penghunian. Jurnal Ruang Vol. 2 No. 2 September 2010, Halaman 34. Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan. Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan. Jakarta: Deperta Depag RI. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muttaqin, dkk. 2003. Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Penanganan Konflik. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI. Nurdin, M. Fadhil. 1990. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Angkasa. Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Alumni. Poloma, Margareth. 1994. Teori Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ritzer, George. 1983. Sociological Theory. New York: Alfred A. Knoff Inc. Sarwono, Sarlito Wirawan. 1992. Psikologi Lingkungan. Grasindo, Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. 164
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soetomo. 2012. Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Working Paper Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM. Yogyakarta. Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagijo. 2006. Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. West Hartford: Kumarian Press. Uphoff, Norman. 1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series No. 31. London: International Institute for Environment and Development (IIED). Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Yudohusodo, Siswono dan Salam, S. 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat, Jakarta: Unit Percetakan Bharakerta. Zeitlin, Irving M. 1998. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
Situs Internet: BPS.
2010. Sensus Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin D.I.Yogyakarta Tahun 2010. Diunduh dari 165
http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=34&wilayah=DI-Yogyakarta, diakses pada tanggal 13 Mei 2014. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Mineral D.I. Yogyakarta. Data Rusunawa Daerah Istimewa Yogyakarta. Diunduh dari http://www.pip2bdiy.org/sigperkim/rusun.php, diakses pada tanggal 13 Mei 2014. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. 2012. Daftar Rusunawa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diunduh dari http://rusunawa.slemankab.go.id/daftar-rusunawa-di-yogyakarta.html, diakses pada tanggal 13 Mei 2014. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. 2010. Tentang Rusunawa Kabupaten Sleman. Diunduh dari http://rusunawa.slemankab.go.id/, diakses pada tanggal 13 Mei 2014.
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah: Himpunan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tahun 2006. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Repubik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2005. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Repubik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di atas Tanah Negara. Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kepmenpera No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D). Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusun di Kawasan Perkotaan. 166
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman (Kongnas PP) Tahun 2009. Laporan Final Perencanaan Umum Pmbangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007. Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Laporan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah Tahun 2003. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Laporan Hasil FGD Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Perumahan dan Permukiman Tahun 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Identifikasi Rumah Susun MBR di Indonesia Tahun 2007. Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Jakarta. Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Laporan Konsep Peremajaan Kota dengan Hunian Vertikal Tahun 2008. Direktorat Pengembangan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, DPU. Laporan Proceeding Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2007. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Repubik Indonesia. Pedoman Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2007. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Rumah Susun Sederhana Sewa dalam rangka Penyediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sleman. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005-2009. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 03/SE/DM/04 tentang Pedoman 167
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT). Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Pokok Agraria Pasal 9 Ayat 2 tentang Hak Atas Tanah Bagi Setiap Warga Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28-H tentang Perumahan dan Permukiman sebagai Hak Dasar Manusia.
168
