DAFTAR PUSTAKA
I.
Buku
Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. Dinamika Koperasi. Cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007. Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht] diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Cetakan ketigapuluh. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Djojohadikusumo, R.M. Margono. Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940). Jakarta: Fadli Zon Library. 2013. Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek. Cetakan kedua. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2004. Hart, H.L.A. Konsep Hukum [The Concept of Law] diterjemahkan oleh M. Khozin. Cetakan kelima. Bandung: Nusa Media. 2011. Hatta, Mohammad. Kumpulan Pidato II. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. 2002. Hendrojogi. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik, Ed. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011. Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 2010. Kartasapoetra, G. Et al. Koperasi Indonesia. Cetakan ketuju. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007 Limbong, Bernhard. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. Cetakan kedua. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2012. Nonet Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif [Law and Society in Transition: Toward Responsive Law] diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cetakan keenam. Bandung: Nusa Media. 2011. 1
Pachta W, Andjar, Et al. Hukum Koperasi Indoneisa. Cetakan kelima.Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012 Perkoperasian & Keuangan Mikro. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2013. Partomo, Tiktik Sartika. Ekonomi Koperasi. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009 Ropke, Jochen. Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen [The Economic Theory of Cooperative ] diterjemahkan oleh Sri Djatnika S. Ariffin. Jakarta: Salemba Empat. 2003 Salam, Moh Faisal. Pemberdayaan Koperasi di Indoensia. Bandung: Pustaka. 2007 Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Cetakan ketiga. Bandung: Mandar Maju. 2012 Sidharta, B. Arief. Meuwissen Tentang Pengembanan Huku, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Cetakan keempat. Bandung: Refika Aditama. 2013 Subandi. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Cetakan keempat. Bandung. Alfabeta. 2013. Subianto, Prabowo, et. al. Membangun Kembali Indonesia Raya Haluan Baru Menuju Kemakmuran. Cetakan ketiga. Jakarta: Institut Garuda Nusantara, 2010. Sudarsono dan Edilius. Koperasi dalam Teori dan Prakti. Cetakan kelima. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. ____________________, Manajemen Koperai Indonesia. Cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010 Sugiyono. Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta. 2014. Suhardi, Et al. Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jakarta: Akademia. 2012. Sukamdiyo, Ign. Manajemen Koperasi. Jakarta: Erlangga. 1996. Swasono, Sri-Edi. Editor. Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia. Cetakan kedua. Jakarta: UI-Press. 1985. 2
Unger, Roberto M. Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern [Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory] diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Cetakan kelima. Bandung: Nusa Media. 2011 Widiyanti, Ninik. Manajemen Koperasi. Cetakan kesembilan. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2007. Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008. Himpunan Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bagi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2005. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kelembagaan Koperasi. Tahun 2004. Kumpulan Perundang-Undangan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2013. Kumpulan Peraturan Di Bidang Kelembagaan Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2013. Kumpulan Perundang-Undangan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2013. Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2009. Tata Cara Pendirian Koperasi. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Tahun 2006. II.
Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perekonomian 3
Undang-undang perkoperasian tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indoneisa Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri No. 20/Per.M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penelitian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Peraturan Menteri No. 21/Per.M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Keputusan Menteri nomor 226/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 39/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan perubahan anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 4
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Petunjuk pelaksanaanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan III.
Sumber Lain
Hasan, Syarief. “Menkop Laksanakan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah”. Portal Nasional RI 2010. ”OJK diminta perkuat pengawasan Koperasi Simpan Pinjam”. Antara News Jawa Timur, 25 Agustus 2014 Sasono, Adi. “Koperasi Simpan Pinjam Perlu Lembaga Pengawas Terintegrasi” Antara Jawa Barat, 25 Nopember 2014. Susidanto. “Penguatan Pengawas Koperasi” Suara Merdeka.com, 1 Desember 2014. ”OJK diminta perkuat pengawasan Koperasi Simpan Pinjam”. Antara News Jawa Timur, 25 Agustus 2014
5
