DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press. Ambar Teguh Sulistiyani, 2011, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gava Media. Anggito Abimanyu dikutip oleh Mahfud MD, 12-15 Oktober 1999, dalam makalah berjudul "Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance", disampaikan dalam Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI. Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Bappenas. 2004, Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik. . Jurnal Perencanaan Pembangunan, 1999, No.17 “Aparatur Pemerintah yang Profesional: Dapatkah diciptakan. . Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Pembangunan Daerah 2007.Bappenas.
Program
Billah, October 2001. dalam Pendahuluan Kumpulan Makalah Workshop and Seminar on Good Governance , Surabaya: kerjasama Utrecht University dan Airlangga University. Carolina G Hernandez, tanggal 4,5,6 Oktober 2001, Makalah dengan judul "Governance, Civil, Society, and Democracy" disampaikan dalam Work Shop and Seminar on Good Governance Kerjasama Utrecht Univercity dan Airlangga Univercity, Surabaya . Centre of Public Policy Study, 4-6 October 2001, LSM dan Otonomi Daerah Membangun Peran Untuk Demokrasi dan Good Governance dalam reader Workshop and Seminar on Good Governance, Surabaya: diselenggarakan kerjasama Utrecht University dan Airlangga University.
D.H. Addink dalam lampiran paper Philipus M. Hadjon berjudul Konsep Dasar Hukum Administrasi yang disampaikan pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2004 di Kantor Menpan. Edi Santosa, 2001, Kelembagaan Lingkungan dalam Era Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Semarang: PUSKODAK, FISIP UNDIP. Frans H. Winarta, 7 Nopember 1999, Governance and Corruption , Makalah Governance in East Asia Realities, Problem, and Challe oleh CSIS, Jakarta. Hafifah SJ Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hetifah SJ Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor. J.H. Parper, 2002, Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. John Hatton. 1993, "Mechanisms of Accountability, Deentralization of Power and Openenes in the Fight against Corruption", Makalah yang disampaikan pada International Anti-Corruption Conference, Maxico: Cancun. Joko
Widodo, 2001, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya, Insan Cendekia.
KPK. 2008, Annual Report Tahun 2007. Jakarta: KPK. Kuntjoro
Purbopranoto, 1981, Beberapa Catalan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung,: Alumni.
LAN; "Evaluasi Kebijakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi", Laporan Kaiian Tahun 2007. Lalolo
Krina. 2003, Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BAPPENAS, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik.
Lilin Budiati, 2012, Good Governance Dalam Pengelolaan LIngkungan Hidup, Bogor: Ghalia Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta. Meuthia Ganie-Rochman, 2000, dalam artikel berjudul Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya, Jakarta: yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM. Miftah Thoha, 1992, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, Yogyakarta: MW Mandala. , 1999, Transparansi dan Terhadap Tindakan Pemerintah, Jakarta: Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7. Miriam Budiardjo, 1998, “Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat”, Bandung : Mizan. MM Billah, 1996, Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan. Muhamad Arifin Siregar, 2008, Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Pinto dalam Nisjar S.Karhi, 2001, Beberapa Catatan Tentang "Good Governance”, Jurnal Administrasi Dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 1997, Hal 119, Widodo, Good Governance, Surabaya: Insan Cendekia. Purwo Santoso, 2002, Makalah “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Yogyakarta: IRE, Riyadi Soeprapto, 2004, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance, Jakarta: Habibie Center. Robert C. Salomon dan Ando Karo-Karo, 1987, Etika Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogl Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Said
Fadhil, Efektivitas Penanganan Korupsi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda.
Sedarmayanti, 2007, Good Governance dan Governance, Bandung: Mandar Maju.
Good
Sadu
Penyelenggaraan
Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Pemerintahan, Bandung: Fokusmedia.
Corporate
Sirajuddin H. Salleh dan Aslam Iqbal, 1995, Accountability the Endless Prophecy. Asian and Pacific Development Centre. Sjahruddin Rasul, Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Padang : FH Universitas Bung Hatta Padang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004,Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sofian Efendi. 2005, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara. Suprianto, 2004, Syariat Islam dalam Mewujudkan “Clean Governance and Good Government”. www. Transparansi.or.id. Suto Eko, 2008, Makalah “Mengkaji Ulang Good Governance”, Yogyakarta, IRE. Thomas Chan, 1993, "Planning the Fight against Corruption", Makalah yang disampaikcm pada International Anti-Corruption Conference, Mexico: Cancun. Tjahjanulin Domai, 2005, Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik, Jakarta: Depdagri. W. Poespoprodjo, 1998, Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek Bandung: Grafika. Zudan Arif Fakrulloh, 2010, Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance, Jakarta.
PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun Pemberantasan Korupsi.
2004
Tentang
Percepatan
INTERNET Junito Drias, 2004, Pemerintahan Yang Baik, www. Transparasi. Or.id. http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759 ( diakses 01 Juli 2012) Bappenas. Artikel: Pemikiran ha1.1.www.Bappenas.go.id
Tentang
Good
Governance.
http://www.lin.go.id/detail.asp?idartcl=080403gx!T0001&by=topic (diakses 20 September 2012) www.preventconflict.org, diakses 20 september 2012 http://www.lin.go.id/detail.asp?idartcl=080403gx!T0001&by=topic (diakses 20 September 2012)
