DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002 Perspektif Baru Dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan, Jakarta, Milliunium Pess, Achmad, Rozany Nurmanah. 1999. Kesejangan Pengeluaran Pembangunan Antar Wilayah dan Propinsi di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XLVII, Nomor 4. Afrizal, Fitrah. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi. Universitas Hasanudin. Makassar Aldilla, Rezza. 2011. Analisis pengaruh tenaga kerja dan output Terhadap indeks ketimpangan penyerapan Tenaga kerja industri manufaktur di Kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa Tengah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang Amijaya, Deny Tisna. 2008, Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhdap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang. Amirudin, Ardani. 1992. Analysis of Regional Growth and Disparity The Impac Analysis of the INPRES Project on Indonesia Development, a Doctor desertasion, USA : University of Pennsylvania Philadelphia. Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan, Ed. 3, Yogyakarta : STIE YKPN BPFE. Baiquni, M. 2004. Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran-Otonomi di Wilayah Kepulauan. Yogyakarta : Ide As dan PKPEK. BPS. Lampung Dalam Angka Tahun 2008 sampai dengan 2013. Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
Barro, Robert J. 1999. Inequality, Growth and Investment, National Bureau Of Economic Research, Working Paper No. 73038, JEL No. 0413. Availabel : http://www.nbr.org/paper/w708. Dumairy, 1999, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Erlangga. Glasson, John, 1997, Pengantar Perencanaan Regional, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Fadila. Maharani Lia, 2008, Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Pemekaran di Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Gujarati, Damodar, 2003, Basic Econometric, (Fourth edition), USA, Mc GrawHill Internatonal. Gujarati, Damodar. 2006. Basic Econometrics. McGraw-Hill Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi 3. UPP AMP YKPN. Yogyakarta: Hamzah, Ardi, 2007. Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur. Simposium Nasional Akuntansi X. Hartono, Budiantoro, 2008, Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip. Semarang. Hastarini, Tantian, 2002, Analisis Kesenjangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah 1980-2000, Tesis S.2 MIESP Undip. Semarang (tidak dipublikasikan). Kuncoro, Haryo. 2007. ”Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga. Jakarta. Mahsun, Mohamad. 2006, dalam Suyana, Utama M. 2007. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan). Mardiasmo. 2011. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta
Munir, Risfan. 2003.Otonomi Daerah dan Masalah Ketimpangan Ekonomi, http://www.forum-inovasi.or.id, email :
[email protected]. Nurhuda, Rama., Muluk, MR.,Prasetyo, Wima Yudo. 2012, Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 20052011), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119. Nurana, Anggun Ciptasari dan Muta’ali, Lutfi. 2010. Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah Di Kawasan Ciayumajakuning. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.08. Riadi, RM, 2005. Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau. Riandoko, dkk. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri Dan Pertanian Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 20022010, Diponegoro Journal of Economics, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2013, Hal.1-14. Richarson, Harry W, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, (diterjemahkan Paul Sitohang), Edisi Revisi 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Univesrsitas Indonesia. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta Sari, Vera Yolanda. 2009. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Lampung. Lampung. Sinaga, Handika Cakra P.N. 2010. Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Jakarta. Simposium Nasional. Simanjuntak, Payaman, J. 2002. Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta. Sugiono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung Sudibyo, Bambang dkk, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Aditya Media. Sukirno, Sadono, 2001. Ekonomi Pembangunan, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indinesia, Bima Grafika.
Suparmoko, (2002), Pengantar Ekonomi Makro. UGM, Yogyakarta. Sjafrizal, 2012, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma. Sumitro, Djojohadikusumo, 1987, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan, Jakarta : Bagian Penerbitan : LP3ES. Suryana, 2000, Ekonomi Pembangunan-Problematikan dan Pendekatan, Jakarta : Bagian Penerbitan Salemba Empat.
Syafrizal, Helmi, dkk, 2010. Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis, USU Press, Medan. Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta. Todaro, Michael P. 2000, Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga Edisi 7, Jakarta : Erlangga. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Pengeloaan Keuangan Negara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 25, Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004. Depdagri RI. Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2010, Yogyakarta.Pustaka Yustisa. Yamin, Mohamad, 2000. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Irian Jaya, Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02, Universitas Gajah Mada. Widarjono, Agus. 2009. Ekonomi Pengantar dan Aplikasi. Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. Widiarto, 2001, Ketimpangan, Pemerataan widoarto@bandumg2. wasantara. net.id
dan
Infrastruktur,
Wijaya, H.A.W. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Zuhri, Mursid. 1998, Kajian Hubungan Fungsional Jawa Tengah – Jawa Timur dalam Pengembangan Wilayah, Semarang : BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah. http://lampung.bps.go.id/?r=tabelStatistik/tampil&id=8 diakses tgl 25/3/2014 http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/lda2013/files/assets/basic-html diakses tgl 25/3/2014 http://lampung.bps.go.id/publikasi/buku/lda2013/index.html#/440/zoomed http://lampung.bps.go.id/publikasi//buku/skd2013 http://ferdifadly.blogspot.com/2013/06/tutorial-eviews-cara-input-data-panel.html http://wajibstat.blogspot.com/2013/04/pemilihan-model-terbaik-analisisdata_8.html http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-pentinguntuk-pembangunan-daerah http://hipmi-lampung.org/2011/07/perbaiki-birokrasi-perizinan-investasi/
