- 106 -
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdillah Pius, Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya. Ashshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pem bentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi Cetakan Ke8), Djambatan, Jakarta. Hutagalung, S.A. dan Sitorus, Oloan, 2011, Seputar H ak Pengelolaan, STPN Press, Yogyakarta. Ismail, Nurhasan,2007, Perkembangan Hukum Pertanahan (Pendekatan Ekonomi Dan Politik), Huma, Yogyakarta. M . Hadjon, Philipus, R. Sri Soemantri M artosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir M anan, H.M Laica M arzuki, J.B.J.M .Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M Stroink, 2005, Pengantar Hukum Adm inistrasi Indonesia, Cetakan kesembilan, Gadjah M ada University Press, Yogyakarta. Nazir, M uhammad, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Parlindungan, A.P.,1994, Hak Pengelolaan Menurut Sistim UU PA, M andar M aju, Bandung. Perangin, Effendi, 1991, Hukum Agraria Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi H ukum), Rajawali, Jakarta. _______________, 1990, Praktek Jual Beli Tanah, CV. Rajawali, Jakarta. Setiabudi, Jayadi, 2012, Tata Cara Mengurus Tanah Rum ah Serta Segala Perizinannya, Suka Buku, Jakarta. Soekanto, Soerjono, dan Sri M amudji, 2007, Penelitian Hukum Norm atif- Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudjito, 1987, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaia n Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Liberty, Yogyakarta. Sumardjono, S.W.M aria, 2009, Tanah dalam Perspektif H ak Ekonom i Soial dan Budaya, Kompas, Jakarta.
- 107 -
Soerodjo, Irawan, 2000, Kepastian H ukum H ak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya. Sutedi, Adrian, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah D an Pendaftarannya, Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Sutrisno, Edi, dkk, 2007, 35 Tahun Otorita Batam Bercermin Sejarah Menyongsong Batam Masa Depan, Batam Link Publisher. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, 2011, Mengungkap Fakta Pembangunan Batam Era Ibnu Sutowo-J.B. Sumarlin, Tabloid, Batam. Pusat Pengelolaan Data dan Sistim Informasi (PPDSI), 2012, Development Progress O f Batam Indonesia 2012, Volume XXI, Tabloid, Badan Pengusahaan Batam, Batam . _______________ , 2013, Development Progress Of Batam Indonesia 2013, Edisi I, Volume XXIII, Tabloid, Badan Pengusahaan Batam, Batam. Y.W. Sunindhia, 1987, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, Bina A ksara, Jakarta. a. Tesis, Internet, dan Data Arianila, Winny, 2013, ”Analisa Y uridis Terhadap Pemberian Hak Guna Bangunan Tanpa Jangka Waktu Di A tas Tanah Hak Pengelolaan Yang M enjadi Jaminan Kredit”, Tesis, Program Studi M agister Kenotariatan Fakultas H ukum UGM , Yogyakarta. Ariwibowo, Antonius Adityo, 2013, ”Pemecahan Hak Guna Bangunan Induk M enjadi Hak Guna Bangunan Perseorangan Di A tas Hak Pengelolaan”, Tesis, Program Studi M agister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM , Yogyakarta. M untho, Richardo, “Sekilas Tentang Rumah Liar (RULI) Batam“, http: //www. Batam .com, diakses tanggal 25 A pril 2014. Novaria, Santy, ”Sejarah Batam M asa Lalu”, http:// www. Panggilakunova. blogspot. com/ sejarah, diakses tanggal 11 April 2010. Kamus Bahasa Indonesia, http://www.kamusbahasaindonesia.org/narasum ber, diakses tanggal 19 M ei 2014. Situs Resm i Pemerintah K ota Batam , http://www.pemko-batam,go,id,diakses tanggal5 Juni 2014.
- 108 -
Situs Resm i Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) , http://www.bpbatam.go.id , diakses tanggal7 Juni 2014. Situs: http:// www. skpd. Batamkota.go.id/ kependudukan, diakses tanggal 5 Juni 2014. Sejarah Pulau Batam, http:// www.pn-batam.go.id/profil-daerah, diakses tanggal 4 Juni 2014. Kamus Bahasa Indonesia, http:// kamusbahasaindonesia.org/narasumber, diakses pada tanggal 27 April 2014. Kamus Inggris-Indonesia, http:// www.artikata.com, diakses tanggal 19 Juni 2014. Data, Wilayah Penetapan Lokasi KSB Perwilayah Di Kota Batam . Data, Prosedur Pengurusan UWTO KSB.
b. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang N omor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Undang-Undang N omor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 N omor 23. Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N omor 36 Tahun 2000, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas M enjadi U ndang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N omor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai A tas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 N omor 59).
- 109 -
Peraturan Pemerintah N omor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), Sebagaimana Telah D iubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peme rintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan N asional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima A tas Keputusan Pres iden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam . Keputusan Presiden N omor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam . Keputusan M enteri Dalam Negeri N omor 43 Tahun 1977, tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Keputusan M enteri Pekerjaan Umum Nomor 1/ KPTS/ 1989, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kapling Siap Bangun (KSB). (Lampiran Surat Keputusan) Keputusan M enteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9VIII-1993, tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain D isekitarnya. Peraturan M enteri Negara Agraria/ Ka. BPN. Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak A tas T anah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tentang RTRW K ota Batam Tahun 2004 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 N omor 52 Seri c) . Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nom or 767/ UM - KPTS / XII/ 1998, tentang Pemberian Fasilitas Kepada Ex. Penghuni Rumah Bermasalah Untuk Pindah Ke Lokasi Kavling Siap Bangun dan Rumah Susun Sewa M urah. Diubah Dengan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No mor 92/ KPTS/ KA / X/ 2002, Diubah dan Penambahan Dengan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 61/ KPTS/ K A/ IV/ 2005.
- 110 -
Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 36/ HK/ II/ 2002 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Rumah Liar, Penertiban Rumah Liar, Pedagang Kaki Lima, Perambah Hutan dan Penambangan Liar di Kota Batam. Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 30/ KPTS/ KA/ V/ 2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran UWTO Kavling Siap Bangun di Pulau Batam. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasa n Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 56 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Anggota 3/ Deputi B idang Pelayanan Umum. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 57 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada D irektur Pemukiman, Lingkungan, dan Agribisnis.
