Daftar Pemilih Tetap, Masalah Klasik yang Tak Kunjung Dapat Ditangani EDISI 10, OKTOBER Terima Rekomendasi Bawaslu, KPU Tunda Penetapan DPT

EDISI 10, OKTOBER 2013

Daftar Pemilih Tetap, Masalah Klasik

yang Tak Kunjung Dapat Ditangani

Terima Rekomendasi Bawaslu, Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

Dianggap Signifikan, Pemilih Pemula Target BULETIN BAWASLU, EDISIJadi 10, OKTOBER 2013 Bawaslu

KPU Tunda Penetapan DPT Kerjasama KPU dengan Lemsaneg

Bawaslu Pertegas Posisinya

Dari Redaksi

B

awaslu mencatat masih terdapat sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, yang DPT-nya bermasalah. Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengatakan, kabupaten/kota yang masih bermasalah itu di antaranya terdapat di Provinsi Kalimatan Timur, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. Di provinsi tersebut, Bawaslu menemukan jumlah pemilih berada jauh lebih banyak dari pada jumlah penduduk. Sejak akhir September 2013, mestinya KPU sudah menetapkan DPT untuk Pemilu 2014. Namun, karena masih ada 65 juta nama yang belum jelas status datanya, maka atas rekomendasi DPR, KPU menunda penetapan DPT tersebut. Ketidakjelasan data 65 juta nama itu meliputi ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor NIK ada tapi kurang atau lebih dari 16 digit. Selain itu, banyak warga yang melaporkan namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Padahal, mereka memiliki hak pilih, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah. Menghadapi kekisruhan data pemilih, KPU bersikap rasional. KPU tidak langsung menjanjikan DPT akan beres, tetapi berkeras hendak membereskannya. Pemilih juga diminta aktif untuk mengecek keberadaan namanya di kantor desa/kelurahan, dan juga melalui internet. Masalah yang melingkupi DPT, rupanya ada di pembuat Undang-undang. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, sistem data pemilih merupakan

perpaduan dari sistem data kependudukan yang ada di Kemendagri dan sistem data pemilih yang ada di KPU. Perpaduan itu tidak menghasilkan sistem yang lebih bagus. Sistem data kependudukan yang menggunakan NIK dan berbasis pada kartu keluarga Daftar Pemilih Tetap, Masalah Klasik yang Tak Kunjung Dapat Ditangani belum menjangkau semua warga, karena untuk mendapatkan status penduduk, warga harus memenuhi banyak persyaratan dan mengikuti prosedur adminstrasi. Jangankan di pelosok pegunungan dan di kepulauan terpencil, warga kota yang sudah memiliki kartu keluarga dan NIK saja, belum tentu meng-update data setiap kali terjadi perubahan: kelahiran, kematian, kepindahan. Sementara itu, KPU mengembangkan sistem daftar pemilih berdasar tuntutan konstitusi, bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak pilih wajib masuk DPT, tidak peduli mereka tinggal di mana. Kombinasi dua sistem yang sama-sama belum matang itulah, menjadi sumber utama masalah data pemilih. n EDISI 10, OKTOBER 2013

Terima Rekomendasi Bawaslu,

Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu

Dianggap Signifikan, Pemilih Pemula target BULETIN BAWASLU, EDISIJadi 10, OKTOBER 2013Bawaslu

KPU Tunda Penetapan DPT Kerjasama KPU dengan Lemsaneg

Bawaslu Pertegas Posisinya

Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi ................................................................................................. 2

Bawaslu Terkini Dianggap Signifikan, Pemilih Pemula Jadi Target Bawaslu ................................................ 8

Laporan Utama DPT, Masalah Klasik Yang Tak Kunjung Dapat Ditangani ................................................... 3

Bawaslu Pertegas Posisinya Terkait Kerjasama KPU dengan Lemsaneg ................................... 9

Sorotan Terima Rekomendasi Bawaslu KPU Tunda Penetapan DPT, KPU Siap Tindaklanjuti Temuan Bawaslu ....................................... 6

Bawaslu Gelar Pembekalan Gelombang XI Persiapan PHPU ............................................................ 9 Pejabat dari Mabes POLRI dan Enam Kementerian/Lembaga Bergabung dengan Bawaslu ............ 10

Info Bawaslu Peringati Idul Adha 1434 H Bawaslu Gelar Penyembelihan Hewan Kurban ................................ 7

Bawaslu Libatkan Media dan Ormas dalam PelatihanPengawasan Pemilu di Kalsel ........................... 11

Penerimaan CPNS Bawaslu Laksanakan Test CPNS di Regional V BKN ................. 7

Galeri .............................................................................................................. 12

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali. Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2013

Laporan Utama

Pemilu 2009 silam telah meninggalkan pengalaman buruk bagi demokrasi di Indonesia. Utamanya soal daftar pemilih tetap (DPT). Pada hari H pemungutan suara, banyak pemilih yang ingin memilih, ternyata tidak bisa memberikan hak suaranya, karena tidak terdaftar dalam DPT. Namun, lebih mirisnya lagi, ternyata banyak nama di DPT yang tidak jelas atau disebut pemilih siluman.

B

ahkan, ada lelucon pada DPT Pemilu 2009 lalu. Banyak orang mati yang dihidupkan kembali oleh DPT. Banyak bayi yang ternyata sudah bisa memilih dan berjalan ke TPS. Lelucon ini, sangat menampar penyelenggara Pemilu di kala itu. Kejadian serupa juga terjadi pada Pemilu 2004. Dari data yang ditemukan, terungkap bahwa pada 2009 lalu, persentase ghost voters sangat

DPT, Masalah Klasik yang Tak Kunjung Dapat Ditangani tinggi. Beberapa kasus ditemukan, banyaknya pemilih yang memiliki tanggal lahir tertentu yang jumlahnya mencapai lima kali lipat. Selain itu, ada juga pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, dan pemilih dengan identitas sama di beberapa kabupaten/kota yang berbeda. Sama halnya dengan pelaksanaan Pemilukada, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di berbagai daerah. Hampir tidak ada satu pun daerah yang lepas dari masalah DPT. Ghost voters atau “pemilih siluman” banyak ditemukan. Menjadi pertanyaan besar kenapa DPT hingga sekarang tidak dapat dibenahi ? Sejumlah pengamat mengatakan, permasalahan DPT di Indonesia tidak akan beres selama permasalahan kependudukan di Indonesia juga tidak becus. Seperti diketahui, masalah adminis-

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi


3

trasi kependudukan di Indonesia sudah terlalu banyak, mulai dari identitas ganda, NIK ganda, hingga penduduk yang tidak tercatat, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut, Kemendagri yang menaungi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Admindukcapil) menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Karena itu, sejak tahun 2010 diputuskan pembuatan identitas baru bagi seluruh rakyat Indonesia berbasis elektronik atau dikenal electronic KTP (e-KTP). Program e-KTP diluncurkan Kemendagri pada Februari 2011, pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai tahun 2011 dan berakhir 30 April 2012, mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/ kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memprediksi jumlah pemilih Pemilu 2014 mencapai 185 juta. Penyusunan DPT, kata dia, nantinya berbasis pada perekaman e-KTP. Hingga kini, sebanyak 173,7 juta warga sudah mendaftarkan diri dalam e-KTP. Sedikitnya 99 juta e-KTP sudah tercetak dan 85 juta di antaranya terdistribusikan. Nantinya, data pemilih akan terus diperbarui mensinkronkan dengan rekaman e-KTP. Gamawan mengaku bangga bisa menyerahkan ke KPU terkait Data Agregat Kependudukan per

Laporan Utama

Kecamatan (DAK2) di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. Nantinya data KPU bakal diintegrasikan dengan data perekaman e-KTP milik Kemendagri. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksamaan data, pihaknya akan terus mengintegrasikannya. Dengan berbasis data e-KTP yang on-line, maka akurasi jumlah pemilih bakal lebih akurat. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, menyatakan, nantinya DPT yang digunakan KPU akan berbasis data rekaman e-KTP. Padahal beberapa pengamat sudah mengingatkan, tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 harus diawasi sejak dini. Penyelenggara Pemilu harus waspada banyaknya ghost voters dalam daftar pemilih. Selain itu, permasalahan Nomor Induk Kepegawaian (NIK), identitas lain yang kosong atau pun ganda. “Saya perkirakan ghost voters tetap ada di Pemilu 2014 nanti. Jika tidak diantisipasi sejak awal, maka bayang-bayang permasalahan daftar pemilih pada 2009 lalu akan kembali terulang, bahkan lebih kacau,”ujar Konsultan Teknologi Informasi, Andi Waryanto, yang telah menelusuri kekacauan DPT pada Pemilu 2009 lalu. Selain itu, lemahnya kepedulian masyarakat terhadap ghost voters juga menjadi salah satu faktor. Oleh sebab itu, penyelenggara Pemilu harus pro aktif sejak dini dan melakukan berbagai terobosan

L !!!

B AWAS U

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron.

Steering Group JPPR, Yusfitriadi.

agar permasalahan yang terjadi pada 2009 tersebut tidak terulang. “Saya setuju pada Bawaslu yang akan mengawal proses pemutakhiran data sejak hulu. Akurasi data mulai dari DP4 dan DPS harus terjaga,” tambahnya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron mengatakan, penyusunan draft regulasi harus lebih baik dan dimulai dari sekarang. Alibi penyelenggara Pemilu sebelumnya, mengenai carutmarutnya DPT karena jangka waktu pendek. Alasan tersebut tidak bisa lagi digunakan, karena pada faktanya penyelenggara Pemilu saat ini memiliki waktu yang pan-

jang. “Berdasarkan pengamatan, DPT diprediksi banyak masalah. Karena akan mengurusi ratusan juga data. Ada juga isu seperti DPT khusus. Forum ini harus menginventarisir potensi masalah, untuk dilakukan pengawasan yang baik. Jangan sampai kredibilitas Pemilu 2014 kembali diragukan seperti sebelumnya, karena adanya anggapan yang menguasai DPT, maka akan menang,” tutur Daniel. Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diakomodasi soal daftar pemilih khusus untuk mengantisipasi banyaknya

Bawaslu menemukan sejumlah fakta bahwa hingga 23 Oktober 2013, masih terdapat sejumlah masalah yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dalam penetapan DPT nasional. Bawaslu menyampaikan rekomendasi, agar KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambatlambatnya sampai tanggal 4 November 2013. (Penundaan itu disepakati setelah KPU menerima rekomendasi Bawaslu, serta masukan dari partai politik dan lembaga pemantau Pemilu.)

Bawaslu melakukan sosialiasi untuk mengajak pemilih pemula terlibat aktif menjadi relawan pengawas Pemilu. Usaha Bawaslu ini mendapat apresiasi positif. Langkah Bawaslu tersebut dinilai awal kesuksesan pengawasan Pemilu di masa mendatang. (Ini langkah positif, karena pemilih pemula memegang peranan penting, dan jumlahnya sangat signifikan.)

4

Bawaslu memberikan apresiasi positif terkait kerjasama KPU dan Lemsaneg dalam masalah pengamanan data pemilu. Namun, posisi Bawaslu tersebut berlaku apabila terpenuhi beberapa syarat. Pertama, Kejelasan tujuan. Kedua, Transparansi. Ketiga, Kejelasan metode dan prosedur. Keempat, Kemudahan akses. (Kerjasama antara KPU dan Lemsaneg tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup akses terhadap data Pemilu.)


Laporan Utama

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tambahan atau pemilih yang tidak memiliki identitas. Tetapi menurut Steering Group Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, daftar pemilih khusus bisa saja disalahgunakan. Karena itu, nantinya daftar pemilih tersebut harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan data. KPU juga harus bekerja maksimal, agar daftar pemilih khusus tidak disalahgunakan melalui peraturan KPU. Karena dalam pasal 40 ayat (6) Undang Undang No. 8/2012, mekanisme lain soal daftar pemilih khusus dijelaskan oleh peraturan KPU. Namun, dalam praktiknya, ada permasalahan krusial dalam daftar pemilih khusus ini. Menurut penggiat Pemilu, Partono, ternyata ada pasal yang tidak sinkron yang memuat soal daftar pemilih khusus. Pada pasal 40 ayat (5) UU No. 8/2012 disebutkan, dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan, dan/atau tidak terdaftar dalam DPS, DPT, dan DPT tambahan dimasukkan dalam daftar pemilu khusus. “Namun, di pasal lainnya yakni Pasal 150 UU No. 8/2012 menyebutkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT tambahan, maka dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor,” ujarnya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengatakan, adanya pasal 150 dalam UU No. 8/2012 maka akomodasi terhadap daftar pemilih khusus terutama untuk pemilih yang tidak memiliki identitas tetap tidak bisa dilakukan. “Percuma saja jika pemilih tanpa identitas dimasukkan dalam DPT khusus,” tegasnya. Penyelenggara Pemilu diharapkan berhati-hati dengan adanya kekuatan politik yang dapat mempengaruhi daftar pemilih demi kepentingan elektabilitas suaranya. Pengaruh tersebut bisa terjadi sejak awal tahapan awal Pemilu di-

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. lakukan. Karena itu, Bawaslu sudah harus melakukan pengawasan di hulu, yakni data dari pemerintah atau daftar penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4). Pengawasan itu sangat penting untuk memastikan DP4 berkualitas. Andi Waryanto menambahkan, pengawasan dari hulu sangat penting untuk memastikan DP4 tidak sarat kepentingan. Ia juga menyarankan agar, sebaiknya DP4 yang digunakan adalah di tingkat kabupaten/ kota dan bukan secara nasional. “Bawaslu bisa mengambil peran selain mengawasi proses pemutakhiran daftar pemilih. Misalnya, Bawaslu membuat mekanisme bagi pengawas Pemilu untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki hak pilih,” ujar Peneliti Senior Formappi, Yurist Oloan. Menurut Yurist, persoalan daftar pemilih memang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada. Namun, sejauh ini belum ada mekanisme dari suatu lembaga yang memulihkan dan mengembalikan hak pilih warga negara yang hilang tersebut. “Melakukan penindakan terhadap kelalaian atau kesengajaan menghilangkan hak pilih memang penting. Tetapi terlebih dahulu,


5

penyelenggara Pemilu harus bisa mengakomodasi warga yang kehilangan hak pilih untuk bisa memilih,” ujar Yurist. Yurist menilai, sosialisasi KPU juga perlu diawasi. Karena bisa jadi, bukan masyarakat yang tidak ingin pro aktif tentang hak pilihnya, tetapi KPU yang tidak maksimal melakukan sosialisasi hingga tingkat terbawah. Setelah itu, rekap data tersebut dapat disampaikan oleh Bawaslu kepada publik melalui media massa. Sehingga, pihak-pihak yang ingin melakukan manipulasi daftar pemilih, akan mengurungkan niatnya. Benar saja, Bawaslu akhirnya memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menunda penetapan DPT. Bawaslu tidak terlalu meyakini akurasi daftar pemilih hasil pemutakhiran KPU, dan khawatir DPT akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan jajaran pengawas di daerah, ditemukan sejumlah daftar pemilih yang ditengarai bermasalah. Dari pengawasan terhadap 150 kabupaten dan kota, terdapat 7,7 juta data pemilih yang bermasalah. n fs/s

Sorotan

Terima Rekomendasi Bawaslu, KPU Tunda Penetapan DPT

KPU Siap Tindaklanjuti Temuan Bawaslu

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional hingga dua minggu ke depan, atau selambatlambatnya 4 November 2013. Penundaan itu disepakati setelah KPU menerima rekomendasi Bawaslu, serta masukan dari partai politik dan lembaga pemantau Pemilu yang berlangsung dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi di Gedung KPU, Jakarta, 23 Oktober 2013. “KPU akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menunda penetapan rekapitulasi DPT secara nasional,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Husni menyatakan dengan adanya penundaan selama dua minggu, KPU memiliki waktu untuk menyandingkan data guna mengetahui sejauh mana sebenarnya dugaan ketidak-sinkronan data pemilih yang ada, sesuai dengan temuan Bawaslu. “Akan kita sandingkan di mana

kekurangannya. Karena aplikasi yang kita dapatkan yang diolah secara sistemik, kelihatannya tidak banyak lagi data yang kurang lengkap. Jumlahnya kurang dari 0,4 persen dari total pemilih,” katanya. Selain terhadap temuan Bawaslu, Husni mengatakan, KPU juga mengundang sejumlah lembaga untuk dapat memberi masukan. Terutama terhadap lembaga-lembaga yang memiliki data pemilih untuk pemilu 2014. Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, lembaganya menemukan sejumlah fakta bahwa hingga 23 Oktober 2013, masih terdapat sejumlah masalah yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dalam penetapan DPT nasional. “Karena itu, Bawaslu menyampaikan rekomendasi, agar KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai tanggal 4 November 2013. Pencerma-

6

tan dilakukan dengan melibatkan stake-holders terkait seperti panitia pengawas pemilu dan partai politik,” katanya. Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron mengatakan, adapun jumlah temuan data yang tidak sesuai sebagaimana diamanatkan Undang Undang, jumlahnya bahkan mencapai 11 juta pemilih. “Temuan Bawaslu, paling tidak mencapai 11 juta pemilih. Data itu dirinci per kabupaten/kota. Kemungkinannya bahkan masih bisa bertambah,” katanya. Dengan penundaan DPT kali ini, proses penetapan DPT tercatat telah dua kali tertunda. Menurut rencana tahapan awal, KPU seharusnya telah menetapkan DPT pada 13 September 2013 lalu. Namun, atas persetujuan Komisi II DPR, ditunda menjadi 23 Oktober 2013. Akhirnya, juga kembali ditunda setelah KPU memperoleh rekomendasi Bawaslu dan sejumlah partai politik peserta Pemilu 2014. n by/fs/s


Info Bawaslu

Penerimaan CPNS

Bawaslu Laksanakan Test CPNS di Regional V BKN

S

ebanyak 189 orang peserta mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Republik Indonesia di kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jalan Raya Ciracas No 36 Jakarta Timur, Selasa, 29 Oktober 2013. Sebelum pelaksanaan tes dimulai, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro menyampaikan sambutan. Turut hadir saat itu Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, dan Kepala Bagian SDM dan TUP, Roy M. Siagian. Peserta ujian penerimaan CPNS Bawaslu itu merupakan pelamar yang mendaftar sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan selama dua hari, Selasa hingga Rabu, 29 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2013. Untuk pelamar dengan jenjang pendidikan S1, ujian dilaksanakan hari Selasa, 29 Oktober 2013 yang terbagi empat sesi. Sesi pertama, pelaksanaan TKD yaitu pukul 08.0009.30 WIB, sesi kedua pukul 09.45-11.15 WIB, sesi ketiga pukul 12.30-14.00 WIB, dan sesi IV pukul 14.15-15.45 WIB. Sedangkan untuk pelamar dengan jenjang pendidikan Diploma III, TKD dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2013 mulai pukul 08.00 WIB. Tes CPNS ini diikuti 189 orang pelamar. Rinciannya, 146 orang lulusan Strata 1, dan 43 orang lulusan Diploma III. n ck/ fs/s

Ketua Bawaslu, Muhammad menyerahkan hewan kurban.

Peringati Idul Adha 1434 H

Bawaslu Gelar Penyembelihan Hewan Kurban

D

engan semangat rela berkurban, Bawaslu melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1434 H. Penyembelihan hewan kurban itu berlangsung di lapangan parkir Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2013. Ketua Bawaslu, Muhammad, dan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada Ketua Panitia yang juga Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah. Penyembelihan hewan kurban sebanyak empat ekor sapi dan seekor kambing itu disaksikan Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Plt. Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Jajang Abdullah, Plt. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Bernad D. Sutrisno beserta kepala bagian, kepala subbagian dan staf di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Di hari Idul Adha, bagi umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini mengandung dua nilai yakni kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Kesalehan ritual berarti dengan berkurban, kita telah melaksanakan perintah Tuhan yang bersifat transedental. Kurban dikatakan sebagai kesalehan sosial, karena selain sebagai ritual keagamaan, kurban juga mempunyai dimensi kemanusiaan. Bentuk solidaritas kemanusiaan ini termanifestasikan secara jelas dalam pembagian daging kurban. n ck/fs/s


7

Bawaslu Terkini

Dari kiri ke kanan: moderator, nara sumber : Zainal Airifn Mochtar, Prof. Aswanto, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Nasrullah.

Seminar Nasional Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Makassar

Dianggap Signifikan, Pemilih Pemula Jadi Target Bawaslu

U

saha Bawaslu dalam menggandeng pemilih pemula untuk menjadi relawan pengawas Pemilu mendapat apresiasi positif. Bahkan, langkah Bawaslu tersebut dinilai awal kesuksesan pengawasan Pemilu di masa mendatang. “Ini langkah positif, karena pemilih pemula memegang peranan penting, dan jumlahnya sangat signifikan,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, saat memberikan pidato dalam seminar Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu di Universitas Hasanuddin, Makassar, medio Oktober 2013. Menurut Agun, saat ini ada 50 juta pemilih muda (pemula) di Indonesia yang berusia dari 17-29 tahun. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah suara pemenang pada Pemilu lalu yakni hanya sebesar 21 juta suara. Dengan jumlah terse-

but, maka suara pemilih pemula merupakan suara yang signifikan. Namun, pemilih pemula sangat rawan untuk menjadi swing voters (pemilih mengambang), akibat tidak adanya sosialisasi yang baik terhadap mereka. Pemilih dengan sikap seperti ini juga memiliki kecenderungan tinggi untuk memilih golput. “Sangat disayangkan jika pemilih ini tidak mendapat perhatian yang lebih dari penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Sebaliknya, jika dilibatkan mereka akan berperan besar,” ujarnya. Bawaslu sedang mengagendakan kegiatan sosialiasi untuk mengajak para pemilih pemula untuk terlibat aktif menjadi relawan pengawas Pemilu. Universitas Hasanuddin menjadi tempat kelima dalam mempromosikan gerakan tersebut. “DPR dalam hal ini Komisi II,

8

berjanji akan mendukung program Bawaslu ini, terutama soal anggaran. Kami ingin pelaksanaan Pemilu 2014 banyak mahasiswa yang terlibat untuk menjadi relawan pengawas Pemilu,” tutur Agun. Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, pemilih pemula yang sebagian besar mahasiswa merupakan agen perubahan dan kontrol terhadap berjalannya penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, Zainal mendorong agar mahasiswa terlibat dalam gerakan ini. “Saya tekankan bagi mahasiswa yang tidak memilih dengan kecerdasan intelektualnya, maka sebenarnya ia telah mengirimkan politisi busuk yang akan duduk di Senayan nantinya,” tegas pria asli Makassar tersebut. n fs/s


Bawaslu Terkini

Bawaslu Pertegas Posisinya Terkait Kerjasama KPU dengan Lemsaneg

K

erjasama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menjadi bahasan penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR. Dalam RDP yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, 17 Oktober 2013 itu, Bawaslu memberikan penilaian dan memperjelas posisinya sebagai pengawas Pemilu. RDP tersebut merupakan lanjutan pertemuan terkait pengawasan Daftar Pemilih dan kerjasama antara KPU dan Lemsaneg dalam Pengelolaan Data Pemilu Tahun 2014. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, Wakil Ketua, Arif Wibowo, dan Abdul Hakam Naja. Hadir pada RDP tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron dan Endang Widatiningtyas, Plt. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Bernad D. Sutrisno, dan Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan, Feizal Rachman. Juga hadir Ketua KPU, Husni Kamil Malik, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, dan Arif Budiman. Dari Kemenlu, hadir Suprapto Marto Setomo, DirjenDukcapil Kemendagri, Irman, dan Kepala Lem-

Ketua Bawaslu, Muhammad ketika memberikan penjelasan dalam RDP di Komisi II DPR. saneg, Mayjen Djoko Setiadi. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan, dalam kerjasamanya dengan KPU, Lemsaneg membantu memberikan masukan dalam lingkup sistem keamanan IT KPU serta masukan dalam sistem enkripsi data. Ketua Bawaslu, Muhammad memberikan apresiasi positif terkait kerjasama KPU dan Lemsaneg dalam masalah pengamanan data pemilu. Namun, Muhammad juga menegas-

kan bahwa bahwa posisi Bawaslu tersebut berlaku apabila terpenuhi beberapa syarat. Pertama, Kejelasan tujuan. Kedua, Transparansi. Ketiga, Kejelasan metode dan prosedur. Keempat, Kemudahan akses. “Kerjasama antara KPU dan Lemsaneg ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyulitkan atau bahkan menutup akses bagi pihak-pihak terkait seperti Bawaslu terhadap data Pemilu,” ujarnya. n hw/fs/s

Bawaslu Gelar Pembekalan Gelombang XI Persiapan PHPU

B

awaslu menggelar pembekalan Panwaslukada untuk persiapan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Gelombang XI. Kegiatan pembekalan ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 19 Oktober 2013. “Pembekalan persiapan persidangan PHPU ini bertujuan agar Panwaslukada dapat memahami secara benar mekanisme beracara di MK,” ujar Ketua Panitia yang juga Plt. Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah. Ketua Bawaslu, Muhammad mengharapkan agar peserta yang mengikuti kegiatan ini memperoleh bekal dalam menghadapi persidangan PHPU, dan hendaknya


dapat mempersiapkan diri apabila diminta untuk memberikan keterangan di MK. “Pengawas Pemilu seharusnya bisa memahami aturan prosedural dan subtansi PHPU ini, karena hampir semua gugatan Pemilukada di MK dibutuhkan keterangan dari Panwaslu. Saya berharap Perbawaslu No 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan di MK sudah diketahui oleh Panwaslu.” kata Muhammad. Pembekalan PHPU ini menghadirkan sejumlah nara sumber. Hadir dalam pembekalan PHPU ini Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak, serta sejumlah pejabat di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. n mz/ fs/s

9

Bawaslu Terkini

Pejabat dari Mabes POLRI dan Enam Kementerian/Lembaga Bergabung dengan Bawaslu

S

ejumlah perwira menengah dari Mabes Polri serta PNS dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TVRI bergabung sebagai pejabat baru di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jumat, 25 Oktober 2013. Bergabungnya sejumlah personil perwira menengah Polri dan PNS merupakan bagian dari pola rekruitmen yang dilakukan Bawaslu RI untuk mendapatkan pejabat dan staff yang siap pakai guna lebih meningkatkan akselarasi kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dalam seluruh tahapan Pemilu 2014. Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bisa belajar cepat dan menyesuaikan diri dengan pola kerja di Bawaslu RI, karena tahapan Pemilu 2014 sudah berjalan. “Saya ucapkan terimakasih kepada Mabes Polri dan kepada kementerian/lembaga yang sudah berkenan memberikan SDM-nya atas permintaan saya untuk bisa mengabdikan diri di Bawaslu, se-

Penandatanganan naskah pelantikan. hingga bisa memperkuat kinerja pengawasan Pemilu ke depan,” kata Gunawan dalam sambutan pelantikan di Gedung Sarinah Lantai 12, Jumat pagi, 25 Oktober 2013. Sekjen Bawaslu yang juga membawahi Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpesan kepada semua SDM Bawaslu untuk melibatkan semua stakeholder Pemilu dan masyarakat agar berpartisipasi aktif sesuai peran masing-masing guna

Pengambilan sumpah pejabat yang dilantik.

10

mewujudkan Pemilu 2014 yang bersih, berkualitas, dan bermartabat. “Pemilu ini bukan hanya miliknya Bawaslu, KPU, kita harus merangkul semua stakeholder, semua rakyat. Mungkin ada tetangga kita ada yang belum masuk di DPT. Mungkin sambil ngobrol di tetangga, di warung kopi, kelompok arisan kita, teman-teman kita, jangan lupa tanyakan apakah sudah masuk DPT atau belum. Karena DPT ini adalah awal dari suksesnya Pemilu kita. Mari kita ajak mereka untuk peduli terhadap Pemilu,” urai Gunawan. Hadir pada acara pelantikan pejabat struktural Bawaslu dan DKPP antara lain Pimpinan DKPP, Nur Hidayat Sardini, Ketua Bawaslu, Muhammad, pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zukron, serta seluruh pejabat Bawaslu dan DKPP. Seusai pelantikan, Sekjen Bawaslu memberikan pengarahan internal untuk lebih meningkatkan kinerja Bawaslu dan DKPP. Terdapat 16 pejabat struktural baru tingkat eselon II, eselon III, dan eselon IV yang dilantik Jumat pagi itu. n rs/fs/s


Bawaslu Terkini

Program Pengawasan Partisipastif

Bawaslu Libatkan Media dan Ormas dalam Pelatihan Pengawasan Pemilu di Kalsel

B

awaslu menggelar pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung Sabtu, 26 Oktober 2013 itu dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad. Hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel), Mahyuni, Anggota Bawaslu Kalsel, Azhari Dani, dan Erna Kasypiah, Kabag Humas dan Hubal Setjen Bawaslu, Hengky Pramono, Kabag Umum, Dirja Abdul Kadir, para Kasubbag di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, “Pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas ini merupakan bagian dari program Bawaslu, untuk melakukan koordinasi hubungan antar kelembagaan dalam rangka pengawasan proses Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 mendatang,” kata Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono saat menyampaikan laporan panitia. Hengky menjelaskan, pelatihan

Pembukaan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Kalsel. pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas, dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dari narasumber berkompeten di bidangnya yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Narasumber berasal dari Bawaslu RI, Bawaslu Kalsel, Komisi Penyiaran

Ketua Bawaslu, Muhammad.


11

Indonesia (KPI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP), dan Indonesia Parliamentary Center (IPC). “Media massa dan ormas juga diberikan materi teknis untuk menindaklanjuti pelanggaran dalam seluruh tahapan Pemilu legislatif tahun 2014,” jelas Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah . Pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas yang berlangsung tanggal 26 Oktober 2013 sampai 28 Oktober 2013 di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari perwakilan ormas dan perwakilan media massa. “Kami mengharapkan terjadi komunikasi dan diskusi yang intensif antara Bawaslu dan temanteman media massa, dan organisasi masyarakat dalam rangka menyamakan persepsi tentang Pengawasan Pemilu,” ujar Jajang Abdullah. n ck/fs/s

Galeri

Bawaslu mengadakan seminar nasional gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu di Makassar, Kamis, 10 Oktober 2013. Nara sumber yaitu : Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, pakar Hukum Unhas, Prof. Aswanto, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

Bawaslu menggelar pembekalan bagi Panwaslukada untuk persiapan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Pembekalan Gelombang XI tersebut berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 19 Oktober 2013.

Bawaslu mengadakan sosialisasi pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Oktober 2013. Ratusan caleg menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Bawaslu menggelar bimbingan teknis (bintek) Aplikasi SPP, SPM, dan Aplikasi Gaji (GPP) bagi Pengelola Keuangan Bawaslu/Bawaslu Provinsi Tahun 2013 di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2013.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Daniel Zuchron menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, 31Oktober 2013. Hadir saat itu, Komisioner KPU, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Kemenlu. RDP itu terkait verifikasi dan upaya perbaikan DPT nasional oleh KPU.

Bawaslu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi modul bimbingan teknis (bintek) Kesekretariatan bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan Tahun 2013 di Jakarta, 10 Oktober 2013.

12


Daftar Pemilih Tetap, Masalah Klasik yang Tak Kunjung Dapat Ditangani EDISI 10, OKTOBER Terima Rekomendasi Bawaslu, KPU Tunda Penetapan DPT

Recommend Documents