DAFTAR ISI. KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA (terjemahan Bahasa Indonesia) Diproduksi di Jakarta, Juni 2004

KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA (terjemahan Bahasa Indonesia) Diproduksi di Jakarta, Juni 2004

DAFTAR ISI BP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup OP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup OP 4.01 (Annex A) Kajian Lingkungan Hidup OP 4.01 (Annex B) Kajian Lingkungan Hidup OP 4.01 (Annex C) Kajian Lingkungan Hidup BP 4.04 Habitat Alami OP 4.04 Habitat Alami OP 4.04 (Annex A) Habitat Alami OP 4.09 Pengelolaan Hama Draft OP 4.10 Masyarakat Adat Draft BP 4.10 Masyarakat Adat OD 4.20 Masyarakat Adat BP 4.12 Pemukiman Kembali OP 4.12 Pemukiman Kembali OP 4.12 (Annex A) Pemukiman Kembali OP 4.36 Hutan BP 4.36 Hutan BP 4.37 Keamanan Bendungan BP 4.37 (Annex A) Keamanan Bendungan OP 4.37 Keamanan Bendungan BP 7.60 Proyek di Daerah Sengketa OP 7.60 Proyek di Daerah Sengketa OP 4.11 Kekayaan Budaya Panduan Penyajian Informasi Kepada Umum Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

BP 4.01

Kajian Lingkungan Hidup

PANDUAN OPERASIONAL BANK DUNIA

Prosedur Bank

BP 4.01 Januari 1999

Panduan ini disusun untuk digunakan oleh staff Bank Dunia dan bukan merupakan bahasan utuh atas topik diatas.

Kajian Lingkungan Hidup Catatan: OP dan BP 4.01 secara bersama menggantikan OMS 2.36, yaitu Aspek-aspek Lingkungan dari Pekerjaan Bank; OD 4.00, Lampiran A, tentang Kajian Lingkungan Hidup; OD 4.OO, Lampiran B, tentang Kebijakan Lingkungan untuk Proyek-proyek Bendungan dan Waduk; OD 4.01, tentang Kajian Lingkungan Hidup; serta memorandum-memorandum operasional sebagai berikut: Kajian Lingkungan Hidup: “Instruksi pada Staff tentang Konsultasi oleh Pihak Peminjam dengan Masyarakat Terkena Dampak dan LSM-LSM setempat terkait”, 4/10/90; Kajian Lingkungan Hidup: “Instruksi pada Staff tentang Penyerahan Kajian Lingkungan Hidup Kepada para Direktur Eksekutif, 11/21/90, dan Penyerahan Kajian Lingkungan Hidup Kepada para Direktur Eksekutif”, 2/20/91. Informasi tambahan menyangkut pernyataan-pernyataan diatas tersedia dalam Buku Induk Kajian Lingkungan (Environmental Assessment Sourcebook) (Washington, D.C.: Bank Dunia 1991) dan dari revisi terkini yang dapat diperoleh dari Environment Sector Board, serta dalam Panduan Ringkas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Pernyataan-pernyataan lain dari Bank berkaitan dengan lingkungan meliputi OP/BP 4.02, Rencana Kerja Lingkungan; OP/BP 4.04, Habitat Alami; OP 4.07, Manajemen Sumberdaya Air; OP 4.09, Pengelolaan Hama; OP 4.11, Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Proyek-proyek yang didanai Bank (akan terbit); OP/BP 4.12 Pemukiman Kembali (akan terbit); OP/GP 4.36, Hutan, OP/BP 10.04, Evaluasi Ekonomi dari Kegiatan Investasi; dan OD 4.20, Masyarakat Adat. OP dan BP ini berlaku untuk seluruh proyek yang PIDnya pertama terbit setelah 1 Maret, 1998. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dapat dialamatkan ke Chair, Environment Sector Board.

1. Kajian lingkungan hidup (EA) untuk suatu usulan kegiatan yang didanai oleh Bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab peminjam. Staff Bank1 membantu peminjam, dimana perlu. Kantor Wilayah (Region) mengkoordinasi pemeriksaan ulang Bank atas EA dengan berkonsultasi dengan Unit Sektor Lingkungan Regional (RESU)2 dan, bilamana perlu, dengan dukungan Departemen Lingkungan (ENV). Pelingkupan Lingkungan 2. Dalam konsultasinya dengan RESU, Task Team (TT) akan memeriksa jenis, lokasi, sensitifitas, dan skala proyek yang diusulkan,3 maupun sifat dan besar potensi dampak lingkungannya. Pada tahap paling awal dari siklus proyek, TT, dengan persetujuan RESU, memasukkan proyek yang diusulkan kedalam salah satu dari keempat kategori (A, B, C, atau FI; lihat OP 4.01, pasal 8), yang memperlihatkan potensi resiko lingkungan yang ada kaitannya dengan proyek tersebut. Proyek-proyek dikategorikan sesuai dengan komponen yang mempunyai potensi dampak lingkungan paling buruk; kategori ganda (misalnya, A/C) tidak dipakai. 3. TT mencatat dalam Project Concept Document (PCD) dan Project Information Document (PID) awal (a) isu pokok tentang lingkungan Kajian Lingkungan Hidup

1

BP 4.01


(termasuk masalah pemukiman kembali, masyarakat adat, serta keprihatinan akan kekayaan budaya); (b) kategori proyek dan jenis EA serta instrumen EA yang diperlukan; (c) usulan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, termasuk usulan jadwal; dan (d) usulan jadwal EA.4 TT juga melaporkan kategori EA dari proyek dalam Monthly Operational Summary of Bank and IDA Proposed Projects (MOS), serta menyusun (dan memperbaharui, dimana perlu) Enviromental Data Sheet (EDS)5 proyek bersangkutan. Untuk proyek-proyek Kategori A, EDS dimasukkan sebagai lampiran empat-bulanan dari MOS. 4. Apabila, selama persiapan proyek, dilakukan modifikasi terhadap proyek atau ada informasi baru, TT, dalam konsultasinya dengan RESU, mempertimbangkan apakah perlu mengklasifikasi ulang proyek tersebut. TT memperbaharui atau meng-update PCD/PID dan EDS sehingga merefleksikan adanya klasifikasi baru dan mencatat alasan mendasar dari pengklasifikasian baru tersebut. Klasifikasi baru yang muncul dalam MOS diberi tanda “(R)” dibelakangnya untuk menunjukkan adanya revisi. 5. Pengecualian yang diberikan terhadap penerapan kebijakan ini pada proyek pemulihan keadaan darurat dibawah OP 8.50, Emergency Recovery Assistance,6 harus mendapatkan persetujuan Wakil Presiden Regional (RVP), dalam berkonsultasi dengan Ketua, ENV, dan Departemen Hukum (LEG).7 Penyusunan EA 6. Selama penyiapan PCD, TT mendiskusikan lingkup EA8 dengan peminjam serta prosedur, jadwal, dan kerangka laporan EA yang diperlukan. Untuk proyek Kategori A, kunjungan lapangan oleh seorang ahli lingkungan untuk maksud-maksud diatas biasanya diperlukan9. Pada waktu Project Concept Review,10 RESU memberikan persetujuan resmi terhadap aspek-aspek lingkungan PCD/PID. Untuk proyek-proyek Kategori B, Project Concept Review menetapkan apakah Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) akan diperlukan atau tidak. 7. EA merupakan bagian terpadu dari perencanaan proyek. Bilamana dirasa perlu, TT dapat membantu peminjam menyusun rancangan Kerangka Acuan (TOR) untuk laporan EA.11 RESU meneliti ulang ruang lingkup TOR, antara lain untuk memastikan bahwa mereka merencanakan cukup koordinasi antar lembaga dan cukup konsultasi dengan kelompok-kelompok terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat. Guna mendukung penyusunan TOR dan laporan EA, TT menyerahkan dokumen Isi Laporan Kajian Lingkungan Hidup untuk Proyek Kategori A (Content of an Environmental Assessment Report for a Category A Project) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Plan) kepada peminjam.12 Bilamana diperlukan, staff Bank dan peminjam merujuk kepada Panduan tentang Pencegahan dan Penanggulangan


2


BP 4.01

Pencemaran, yang memuat cara-cara pencegahan dan langkah-langkah penanggulangan polusi serta tingkat emisi yang dapat diterima oleh Bank. 8. Untuk proyek Kategori A, TT memberi tahu peminjam bahwa laporan EA harus diserahkan kepada Bank dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol, dengan executive summary (ringkasan eksekutif) dalam bahasa Inggris. 9. Untuk semua proyek Kategori A, dan proyek-proyek Kategori B yang diusulkan didanai oleh IDA dan yang memiliki laporan EA tersendiri, TT memberitahu peminjam secara tertulis bahwa (a) sebelum Bank membuat penilaian atas proyek, laporan EA harus sudah tersedia di tempat umum yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat, dan harus secara resmi diserahkan kepada Bank; dan (b) setelah Bank resmi menerima laporan tersebut, Bank akan membuka laporan itu untuk umum melalui InfoShop.13 10. Selama tahap rancang bangun suatu proyek, TT memberi masukan kepada peminjam mengenai penyusunan EA sesuai dengan persyaratan OP 4.01. TT dan pengacara mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan konsistensi proyek dengan hukum nasional ataupun dengan perjanjianperjanjian dan persetujuan-persetujuan internasional dibidang lingkungan (sebagaimana dinyatakan dalam OP 4.01 pasal 3).. Pemeriksaan ulang dan Penyajian Informasi 11. Bilamana peminjam secara resmi menyerahkan laporan EA Kategori A ataupun Kategori B kepada Bank, Kantor Wilayah (Region) akan menyimpan satu tindasan (copy) dari laporan lengkap tersebut dalam arsip proyek. Kantor Wilayah juga akan mengirim Ringkasan Eksekutif berbahasa Inggris dari laporan EA Kategori A kepada Board Operations Division, Corporate Secretariat, dengan memo transmital yang mengkonfirmasikan bahwa Ringkasan Eksekutif dan laporan lengkap diatas (a) telah selesai dipersiapkan oleh peminjam tapi belum dievaluasi atau disetujui oleh Bank, dan (b) dapat dirubah selama appraisal. Hasil dari laporan EA Kategori B, apabila tidak ada laporan terpisah, akan diringkas dalam PID. 12. Untuk proyek-proyek Kategori A dan B, TT dan RESU akan memeriksa ulang hasil-hasil EA dan memastikan bahwa laporan EA tersebut konsisten dengan TOR yang telah disetujui bersama dengan peminjam. Untuk proyekproyek Kategori A, dan proyek-proyek Kategori B yang diusulkan didanai oleh IDA yang memiliki laporan EA terpisah, pemeriksaan ulang ini akan memberi perhatian khusus menyangkut, antara lain, sifat-sifat konsultasi dengan kelompok-kelompok terkena dampak serta LSM-LSM setempat, serta sejauh mana pandangan-pandangan kelompok-kelompok diatas dipertimbangkan; serta EMP dengan tindakan-tindakan untuk mengurangi dan memantau dampak-dampak lingkungan serta, bila diperlukan, memperkuat kemampuan institusional. Apabila tidak memuaskan, RESU dapat merekomendasikan Kajian Lingkungan Hidup

3

BP 4.01


kepada manajemen regional bahwa (a) appraisal mission ditangguhkan, (b) misi tersebut dianggap sebagai pre-appraisal mission, atau (c) masalahmasalah tertentu dikaji kembali selama berlangsungnya appraisal mission. RESU mengirim fotokopi laporan-laporan EA Kategori A kepada ENV. 13. Untuk seluruh proyek Kategori A dan B, TT mencantumkan status terkini EA dalam PCD/PID, dengan menjelaskan bagaimana masalah-masalah lingkungan utama telah berhasil diselesaikan atau akan diselesaikan, dan mencatat usulan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan EA. TT mengirim fotokopi dari semua laporan EA ke InfoShop. 14. Pada tahap Project Decision,14 RESU memberikan persetujuan resmi menyangkut aspek-aspek lingkungan dari proyek, termasuk tanggapan RESU dalam rancangan dokumen hukum yang disiapkan oleh LEG. Penilaian (Appraisal) Proyek 15. Untuk proyek-proyek Kategori A dan Kategori B yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan IDA, yang memiliki laporan terpisah, appraisal mission umumnya akan berangkat hanya setelah Bank menerima laporan EA yang dikirim secara resmi dan memeriksanya (lihat pasal-pasal 11-13).15 Untuk proyek-proyek Kategori A, tim appraisal mission melibatkan satu atau lebih ahli lingkungan dengan keahlian yang relevan.16 Appraisal mission untuk semua proyek (a) bersama-sama peminjam memeriksa ulang elemen-elemen prosedural maupun substantif dari EA, (b) menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, (c) menilai kelayakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan berkaitan dengan temuan-temuan EA, (d) memastikan kelayakan rencana keuangan untuk EMP, dan (e) menentukan apakah rekomendasi dalam EA diterjemahkan dengan benar dalam rancang bangun proyek dan analisa ekonomi. Untuk proyek-proyek Kategori A dan B, TT mendapat persetujuan RESU dan LEG, dimana perubahan atas persyarakat lingkungan yang muncul selama penilaian (appraisal) dan negosiasi disetujui pada tahap Project Decision. Pinjaman Investasi Sektor dan Pinjaman Keuangan Pihak Ketiga 16. Bersama-sama dengan peminjam, appraisal mission mengembangkan rencana yang jelas untuk memastikan bahwa institusi-institusi pelaksana akan mampu menjalankan atau mengawasi EA subproyek-subproyek yang diusulkan;17 secara khusus, misi memastikan sumber-sumber tenaga ahli yang diperlukan dan pembagian tanggung jawab yang layak diantara peminjam utama, lembaga keuangan pihak ketiga atau lembaga sektor, dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan peraturan. Dimana perlu, TT akan memeriksa ulang laporan-laporan EA subproyek Kategori A dan B sesuai dengan isi OP 4.01, pasal 9 dan 11-12.


4

BP 4.01


Operasi Jaminan 17. Kajian lingkungan hidup dari operasi jaminan dilakukan guna memenuhi OP/BP 4.01. EA untuk operasi jaminan IBRD harus dilaksanakan dengan waktu yang cukup bagi (a) RESU untuk memeriksa ulang hasil-hasil EA, dan (b) TT untuk mempertimbangkan temuan-temuan sebagai bagian dari appraisal. TT memastikan bahwa laporan EA Kategori A untuk operasi jaminan IBRD sudah tersedia di InfoShop paling lambat 60 hari sebelum tanggal presentasi kepada Board, dan untuk laporan EA Kategori B paling lambat 30 hari sebelum tanggal presentasi kepada Board. 18. Untuk tujuan penyingkapan laporan-laporan EA, jaminan-jaminan IDA diatur oleh kerangka kebijakan yang sama seperti kredit IDA. Apabila penyimpangan dari kerangka kebijakan ini dibenarkan berdasar alasan-alasan operasional, prosedur untuk jaminan IBRD dapat diikuti (lihat pasal 17). Dokumentasi 19. TT memeriksa ulang Project Implementation Plan dari peminjam guna memastikan bahwa rencana itu memasukkan temuan dan rekomendasi EA, termasuk EMP. Dalam mempersiapkan paket pinjaman untuk diserahkan kepada Board, TT merangkum dalam Project Appraisal Document (PAD) alasan-alasan pengklasifikasian proyek; temuan dan rekomendasi dari EA, termasuk dasar pertimbangan rekomendasi tentang tingkat emisi serta pendekatan pencegahan dan pengendalian pencemaran; serta hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban negara bersangkutan dibawah perjanjianperjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan dimana negara tersebut menjadi pesertanya (lihat OP 4.01, pasal 3). Untuk proyek Kategori A, TT membuat rangkuman laporan EA dalam suatu lampiran untuk PAD, 18 termasuk elemen-elemen kunci seperti prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan; rona awal lingkungan; alternatif-alternatif yang dipertimbangkan; prediksi dampak-dampak yang mungkin terjadi dari alternatif yang dipilih; ringkasan EMP yang mencakup topik yang ada dalam OP 4.01, Lampiran C; dan konsultasi-konsultasi antara peminjam dengan kelompok-kelompok yang akan terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat, termasuk masalah-masalah yang diangkat serta bagaimana masalah-masalah itu diperhatikan. Lampiran juga menjelaskan persyaratan pinjaman yang berhubungan dengan lingkungan serta kesepakatankesepakatan; dan bila perlu mendokumentasikan niat pemerintah menerbitkan izin-izin yang diperlukan; serta rencana pengawasan lingkungan. Untuk pinjaman sektor investasi dan pinjaman keuangan pihak ketiga, dokumen-dokumennya agar mencantumkan tindakan dan syarat yang diperlukan untuk pekerjaan EA dalam subproyek. TT dan LEG agar memastikan bahwa didalam persyaratan pinjaman dimasukkan kewajiban melaksanakan EMP serta syarat tambahan langkah-langkah khusus dibawah EMP, yang perlu dalam memfasilitasi pengawasan yang efektif serta pemantauan pelaksanaan EMP.


5

BP 4.01


Pengawasan dan Evaluasi 20. Selama pelaksanaan, TT mengawasi aspek-aspek lingkungan dari proyek dengan dasar persyaratan lingkungan dan rencana pelaporan peminjam yang telah disepakati dalam dokumen-dokumen legal dan dijelaskan dalam dokumentasi proyek lainnya.19 TT memastikan bahwa rencana pengadaan harus konsisten dengan persyaratan lingkungan yang diatur dalam perjanjianperjanjian legal dari proyek. TT juga memastikan bahwa supervision missions memiliki keahlian lingkungan yang memadai. 21. TT memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dimasukkan kedalam sistim pemantauan. TT juga meyakinkan, bahwa laporan-laporan kemajuan proyek oleh peminjam secara memadai membicarakan kesediaan peminjam menaati tindakan-tindakan menyangkut lingkungan yang telah disepakati, khususnya implementasi pengendalian dampak lingkungan, pemantauan, serta langkah-langkah pengelolaan. TT dalam konsultasi dengan RESU dan LEG, memeriksa ulang informasi ini dan menetapkan apakah ketaatan peminjam pada kesepakatankesepakatan lingkungan telah memuaskan. Apabila ketaatan itu tidak memuaskan, TT akan membahas dengan RESU dan LEG diambilnya tindakan yang sesuai. TT membicarakan dengan peminjam, tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan, dan selanjutnya menindaklanjuti pelaksanaan tindakantindakan itu. TT memberitahu manajemen regional mengenai tindakantindakan yang telah diambil dan merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya. Selama pelaksanaan, TT memperoleh persetujuan dari RESU, dimana perubahan aspek-aspek proyek yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk syarat-syarat lingkungan, harus disetujui oleh LEG. 22. TT memastikan bahwa rencana kerja peminjam mengenai proyek mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan aspekaspek proyek yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk syarat-syarat bagi kelangsungan kerja environmental advisory panel sebagaimana disepakati dengan Bank. 23. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (Implementation Completion Report)20 mengevaluasi (a) dampak-dampak lingkungan, dengan memperhatikan apakah dampak-dampak itu telah di-antisipasi dalam laporan EA; dan (b) efektivitas langkah-langkah penanggulangan dampak yang diambil. Peran Departemen Lingkungan 24. ENV mendukung Kantor Wilayah (Region) selama proses EA dengan nasehat, pelatihan, pemberian informasi tentang praktek-praktek yang baik, dan dukungan operasional. Bilamana diperlukan, maka ENV akan menyediakan Region yang lain dengan laporan-laporan EA, bahan-bahan yang berkaitan, contoh-contoh tindakan, serta pengalaman-pengalaman yang berasal dari salah satu Region atau dari sumber-sumber luar. ENV membuat Kajian Lingkungan Hidup

6

BP 4.01


audit proyek guna membantu memastikan kepatuhan pada kebijakan EA Bank, dan ENV melaksanakan pemeriksaan ulang berkala mengenai pengalaman Bank dalam penyusunan EA guna mengidentifikasi dan menyebar-luaskan informasi tentang praktek-praktek yang benar serta mengembangkan panduan lebih lanjut dalam bidang ini. Pendanaan EA 25. Uang muka Project Preparation Facility21 dan trust funds dapat disediakan bagi calon peminjam yang mengajukan permintaan bantuan Bank untuk pembiayaan EA. Aplikasi-aplikasi Khusus 26. Prosedur bagi kajian lingkungan proyek bendungan dan waduk serta pengelolaan hama diatur masing-masing dalam Lampiran A dan C. 1

“Bank” disini termasuk juga IDA; “EA” merujuk pada keseluruhan proses yang telah diatur dalam OP/BP 4.01; “proyek” mencakup semua bentuk kegiatan yang didanai dengan pinjaman atau jaminan Bank, terkecuali structural adjustment loans (untuk mana persyaratan mengenai lingkungan diatur dalam OP/BP 8.60, Adjustment Lending, akan diterbitkan) dan operasi pemberian hutang serta layanan hutang (debt service), dan juga proyek-proyek yang dibawah adaptable lending -adaptable program loans (APL) dan learning and innovation loans (LIL) – serta proyek dan komponen-komponen yang didanai dengan Global Environment Facility; istilah “pinjaman” termasuk pemberian kredit; “peminjam”, untuk kegiatan jaminan, adalah sponsor publik ataupun swasta untuk suatu proyek, yang menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya yang dijamin oleh Bank; “Project Concept Documents” meliputi Initiating Memorandum; dan “Project Appraisal Document” meliputi Laporan dan Rekomendasi Presiden (President’s Report). 2

Mulai Nopember 1998, unit-unit Sektor Lingkungan Regional adalah sebagai berikut: AFR – Environment Group; EAP, SAR, dan ECA – Environment Sector Unit; MNA – Rural Development, Water and Environment Sector; LCR – Environmentally and Socially Sustainable Sector Unit.

3

“Lokasi” mengacu pada kedekatan dengan atau perambahan pada wilayah yang penting secara ekologis seperti, lahan-lahan basah, hutan-hutan, dan habitat-habitat alamiah lainnya. “Skala” (scale) ditentukan oleh staff Regional dalam konteks negara yang bersangkutan. “Sensitivitas” mengacu pada proyek-proyek yang mungkin memberi dampak yang permanen (irreversible), berdampak pada kelompok etnis minoritas yang lemah, melibatkan pemukiman kembali tidak secara sukarela, atau yang berdampak pada lokasilokasi warisan budaya. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Environmental Assessment Sourcebook, Update No. 2: Environmental Screening (dapat diperoleh dari Environment Department). 4

Lihat OP/BP 10.00, Pinjaman Investasi: Dari Identifikasi hingga Presentasi pada Dewan (Investment Lending: Identification to Board Presentation), untuk konteks pemrosesan pemberian pinjaman dimana keputusan mengenai kategori lingkungan dan proses EA dibuat. 5

Untuk EDS, lihat Lampiran A.


7

BP 4.01


6

Lihat OP 4.01. pasal 13.

7

Input mengenai LEG dapat diperoleh lewat pengacara proyek.

8

Untuk operasi sektor investasi dan kegiatan keuangan pihak ketiga, staff Bank dan peminjam perlu mempertimbangkan potensi dampak-dampak kumulatif yang signifikan dari banyak subproyek.

9

Kunjungan lapangan oleh spesialis lingkungan mungkin juga disarankan untuk beberapa proyek Kategori B.

10

Atau untuk pemberian sector adjustment loan (SECAL), pemeriksaan ulang Regional yang setara. 11

Sesuai dengan Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Washington, D.C.: Bank Dunia, Januari 1997, direvisi pada September 1997), TT memeriksa ulang kualifikasi dari dan, kalau dapat, menyatakan tidak berkeberatan atas konsultan-konsultan yang dipekerjakan oleh peminjam untuk mempersiapkan laporan EA atau sebagai anggota panel.

12

Untuk kedua dokumen tersebut, lihat OP 4.01, Lampiran B dan C.

13

Lihat OP 4.01. pasal 19, dan BP 17.50, Pengungkapan Informasi Operasional.

14

Atau, untuk SECAL, sebelum keberangkatan appraisal mission.

15

Dalam kasus-kasus khusus, RVP, dengan kesepakatan dimuka dari Chair, ENV, dapat mengizinkan keberangkatan appraisal mission sebelum laporan EA Kategori A diterima. Dalam keadaan seperti itu, persetujuan RESU atas proyek sifatnya sementara, sambil menunggu penerimaan laporan EA oleh Bank, sebelum appraisal berakhir dan negosiasinegosiasi dimulai, yang memberikan basis yang cukup untuk pemrosesan proyek lebih lanjut. 16

Juga mungkin dianjurkan, keikutsertaan ahli-ahli lingkungan dalam tim appraisal mission untuk beberapa proyek Kategori B. 17

TT membantu institusi-institusi pelaksana (dimana perlu) untuk digunakan dalam penyiapan dan penilaian subproyek, fotokopi-fotokopi Laporan Penilaian Lingkungan untuk Proyek Kategori A dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Content of Environmental Assessment Report for a Category A Project) (OP 4.01. Lampiran B), Rencana Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Plan) (OP 4.01. Lampiran C), serta Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran (Pollution Prevention and Abatement Handbook). 18

Untuk SECAL, laporan EA Kategori A dirangkum dalam lampiran teknis Laporan Presiden. Lampiran teknis ini tersedia untuk umum lewat pemuatan di InfoShop. 19

Lihat OP/BP 13.05, Pengawasan Proyek (Project Supervision), akan terbit.

20

Lihat OP/BP/13.55, Reporting).

21

Laporan

Penyelesaian

Pekerjaan

(Implementation

Completion

Lihat OP/BP 8.10, Fasilitas Persiapan Proyek (Project Preparation Facility).


8



Kebijakan Operasional

OP 4.01

OP 4.01 Januari 1999

Panduan ini disusun untuk digunakan oleh staff Bank Dunia dan bukan merupakan bahasan utuh dari topik diatas.

Kajian Lingkungan Hidup Catatan: OP dan BP 4.01 secara bersama menggantikan OMS 2.36, yaitu Aspek-aspek Lingkungan dari Pekerjaan Bank; OD 4.00, Lampiran A, tentang Kajian Lingkungan Hidup; OD 4.OO, Lampiran B, tentang Kebijakan Lingkungan untuk Proyek-proyek Bendungan dan Waduk; OD 4.01, tentang Kajian Lingkungan Hidup; serta memorandum-memorandum operasional sebagai berikut: Kajian Lingkungan Hidup: “Instruksi pada Staff tentang Konsultasi oleh Pihak Peminjam dengan Masyarakat Terkena Dampak dan LSM-LSM setempat terkait”, 4/10/90; Kajian Lingkungan Hidup: “Instruksi pada Staff tentang Penyerahan Kajian Lingkungan Hidup Kepada para Direktur Eksekutif, 11/21/90, dan Penyerahan Kajian Lingkungan Hidup Kepada para Direktur Eksekutif”, 2/20/91. Informasi tambahan menyangkut pernyataan-pernyataan diatas tersedia dalam Buku Induk Kajian Lingkungan (Environmental Assessment Sourcebook) (Washington, D.C.: Bank Dunia 1991) dan dari revisi terkini yang dapat diperoleh dari Environment Sector Board, serta dalam Panduan Ringkas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Pernyataan-pernyataan lain dari Bank berkaitan dengan lingkungan meliputi OP/BP 4.02, Rencana Kerja Lingkungan; OP/BP 4.04, Habitat Alami; OP 4.07, Manajemen Sumberdaya Air; OP 4.09, Pengelolaan Hama; OP 4.11, Kekayaan Budaya dalam Proyek-proyek yang didanai Bank (akan terbit); OP/BP 4.12 Pemukiman Kembali (akan terbit); OP/GP 4.36, Kehutanan, OP/BP 10.04, Evaluasi Ekonomi dari Kegiatan Investasi; dan OD 4.20, Masyarakat Adat. OP dan BP ini berlaku untuk seluruh proyek yang PIDnya pertama terbit setelah 1 Maret, 1998. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dapat dialamatkan ke Chair, Environment Sector Board.

1. Bank1 mensyaratkan disusunnya Kajian Lingkungan Hidup (EA) untuk proyek-proyek yang diusulkan didanai oleh Bank, guna membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut layak dan berkelanjutan dari segi lingkungan hidup, sehingga akan lebih mempermudah pengambilan keputusan. 2. Kajian Lingkungan Hidup (EA) merupakan suatu proses yang cakupan, kedalaman, serta jenis kajiannya bergantung pada sifat, skala ukuran, serta potensi dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan itu. EA mengevaluasi potensi resiko dan dampak lingkungan suatu proyek pada wilayah pengaruhnya; 2 mengkaji alternatif rancangan proyek; menentukan cara-cara menyempurnakan pemilihan, penentuan lokasi, perencanaan, pembuatan rancang-bangun, serta pelaksanaan proyek lewat usaha-usaha pencegahan, pengurangan, penanggulangan, ataupun kompensasi akibat dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan tumbuhnya dampak-dampak positif; dan mencakup proses penanggulangan dan pengelolaan dampak lingkungan yang merugikan kedalam implementasi proyek. Bank lebih mengutamakan langkah-langkah pencegahan dari pada langkah-langkah penanggulangan ataupun pemulihan, bilamana memungkinkan.


1


OP 4.01

3. EA mempertimbangkan masalah lingkungan alam (udara, air, dan tanah); kesehatan dan keselamatan manusia; aspek-aspek sosial (pemukiman kembali tidak secara sukarela, masyarakat adat dan kekayaan budaya); 3 serta aspek-aspek lingkungan lintas-batas maupun global. 4 EA memandang aspek-aspek alami dan sosial dalam satu cara pandang yang terpadu. EA juga mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kondisi proyek dan negara; temuan-temuan dari kajian lingkungan skala negara; rencana-rencana kerja lingkungan pada tingkat nasional; kerangka kebijakan menyeluruh dari suatu negara, hukum nasional, dan kemampuan institusional dalam kaitannya dengan aspek-aspek lingkungan dan sosial; serta kewajiban-kewajiban negara, dalam hubungannya dengan aktifitas-aktifitas proyek, dibawah perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan lingkungan internasional yang relevan. Bank tidak akan mendanai aktifitas-aktifitas proyek yang justru berlawanan dengan kewajiban-kewajiban negara, yang teridentifikasi pada waktu pembuatan EA. EA dilaksanakan seawal mungkin dalam pemrosesan suatu proyek dan terintegrasikan dengan kuat dengan analisa-analisa ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan teknis dari proyek yang diusulkan. 4. Pihak peminjam bertanggung jawab atas pelaksanaan EA. Untuk proyekproyek Kategori A, 5 peminjam mempekerjakan tenaga-tenaga ahli EA independen, yang tidak terkait dengan proyek, untuk menyusun EA. 6 Untuk proyek-proyek Kategori A yang berisiko tinggi atau yang mudah menimbulkan permasalahan, atau yang melibatkan keprihatinan lingkungan yang mendalam serta bersifat multidimensional, pihak peminjam biasanya juga menggunakan suatu panel ahli penasehat lingkungan yang independen dan bertaraf internasional, guna memberikan saran dan nasehat disegala aspek proyek yang erat kaitannya dengan EA. 7 Peran panel penasehat tersebut bergantung pada seberapa jauh persiapan proyek telah berjalan, serta pada besarnya dan kualitas pekerjaan EA yang sudah diselesaikan pada saat Bank mulai mempertimbangkan proyek tersebut. 5. Bank akan memberi tahu pihak peminjam tentang persyaratan EA yang diminta Bank. Bank akan memeriksa ulang temuan-temuan dan rekomendasirekomendasi EA untuk menentukan apakah kesemua itu sudah mencukupi sebagai dasar bagi pemrosesan pendanaan oleh Bank. Jika pihak peminjam telah menyelesaikan seluruh atau sebagian dari pembuatan EA sebelum keterlibatan Bank dalam proyek, Bank akan terlebih dahulu memeriksa ulang EA tersebut untuk memastikan konsistensinya dengan kebijaksanaan lingkungan ini. Bank, apabila dirasa perlu, akan meminta pekerjaan tambahan untuk EA, termasuk dilakukannya konsultasi dengan dan penjelasan kepada publik. 6. Panduan Pencegahan dan Pengurangan Polusi (Pollution Prevention and Abatement Handbook) memberikan penjelasan perihal langkah-langkah pencegahan dan pengendalian polusi, serta tingkat emisi yang dapat diterima oleh Bank. Meski demikian, mempertimbangkan hukum negara asal peminjam serta kondisi setempat, EA kiranya dapat merekomendasikan tingkat emisi Kajian Lingkungan Hidup

2

OP 4.01


alternatif serta pendekatan-pendekatan terhadap usaha-usaha pencegahan dan pengendalian polusi untuk proyek. Laporan EA harus berisi pertimbangan yang lengkap dan terperinci terhadap tingkat emisi dan pendekatanpendekatan yang dipilih untuk suatu proyek atau lokasi. Instrumen Kajian Lingkungan 7. Tergantung pada proyeknya, beragam instrumen dapat dipakai guna memenuhi persyaratan EA dari Bank, antara lain: analisa dampak lingkungan (EIA), EA regional ataupun sektoral, audit lingkungan, penilaian tingkat bahaya atau risiko, dan rencana manajemen lingkungan (EMP). 8 EA menggunakan satu atau lebih dari instrumen-instrumen diatas, atau bagian dari padanya, menurut kebutuhannya. Apabila suatu proyek kelihatannya akan menimbulkan dampak sektoral atau regional, maka diperlukan EA sektoral ataupun regional. 9 Pelingkupan Lingkungan 8. Bank menerapkan kebijakan pelingkupan (screening) terhadap setiap usulan proyek untuk menentukan jenis dan lingkup EA yang tepat. Bank kemudian mengklasifikasi proyek yang diusulkan kedalam salah satu dari keempat kategori yang ada berdasarkan jenis, lokasi, sensitifitas dan skala proyek serta sifat dan besarnya potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan . a) Kategori A : Suatu usulan proyek diklasifikasikan sebagai Kategori A apabila diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif yang signifikan, sensitif, 10beragam, atau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak tersebut dapat terjadi pada area yang lebih luas dari lokasi ataupun fasilitas proyek. EA proyek Kategori A mengkaji potensi dampak lingkungan yang negatif maupun positif dari proyek tersebut, membandingkannya dengan alternatif-alternatif yang layak (termasuk keadaan “tanpa proyek”), serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah, memperkecil, menanggulangi, atau pun melakukan kompensasi terhadap dampak-dampak yang merugikan, dan sebaliknya memperbaiki kinerja lingkungan. Untuk proyek Kategori A, pihak peminjam bertanggung jawab membuat suatu laporan, umumnya EIA (atau EA regional maupun sektoral yang cukup komprehensif) yang mencakup, sesuai kebutuhan, elemen-elemen dari instrumen-instrumen lain yang disebutkan dalam pasal 7. b) Kategori B : Suatu usulan proyek diklasifikasi masuk Kategori B apabila potensi dampak lingkungannya yang merugikan manusia maupun wilayah yang dianggap penting dari sudut lingkungan – termasuk lahan-lahan basah, hutan, padang rumput, serta habitatKajian Lingkungan Hidup

3

OP 4.01


habitat alami lainnya – tidak seburuk dampak dari proyek Kategori A. Dampak yang dimaksudkan adalah spesifik terjadi pada lokasi; hanya sedikit, kalau ada, yang tidak dapat kembali seperti semula (irreversible); dan dalam banyak kasus, tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan dapat dirancang dengan lebih mudah untuk proyek Kategori B dibanding proyek Kategori A. Cakupan EA proyek Kategori B bisa berbeda-beda dari satu proyek ke proyek lainnya, namun lebih sempit apabila dibandingkan dengan EA proyek-proyek Kategori A. Sebagaimana EA Kategori A, EA Kategori B juga mengkaji potensi dampak lingkungan yang negatif dan yang positif serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah, memperkecil, mengendalikan, ataupun melakukan kompensasi terhadap dampak yang merugikan serta memperbaiki kinerja lingkungan. Temuan serta hasil EA Katagori B dijelaskan dalam dokumentasi proyek (Project Appraisal Document dan Project Information Document).11 c) Kategori C : Suatu usulan proyek diklasifikasi sebagai Kategori C apabila dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan diperkirakan kecil atau bahkan tidak ada. d) Selain dari screening, tidak diperlukan tindakan EA lainnya untuk proyek Kategori C. e) Kategori FI : Suatu usulan proyek diklasifikasi sebagai Kategori FI apabila melibatkan investasi dana Bank melalui jasa keuangan pihak ketiga, apabila subproyek-subproyek kemungkinan bisa menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

EA untuk Proyek-proyek Khusus Pinjaman Investasi Sektor 9. Untuk pinjaman investasi sektor (Sector Investment Lending = SIL), 12 dalam persiapan setiap usulan subproyek, maka badan usaha yang mengkoordinasi proyek tersebut, atau lembaga pelaksana proyek, membuat EA sebagaimana disyaratkan negara maupun kebijakan ini.13 Pihak Bank akan menilai dan, apabila perlu, memasukkan kedalam SIL komponen-komponen yang dapat meningkatkan kemampuan badan usaha yang mengkoordinasi proyek, atau lembaga pelaksana proyek, untuk (a) melakukan screening subproyek, (b) memperoleh keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan EA, (c) memeriksa ulang semua temuan dan hasil-hasil EA untuk masingmasing subproyek, (d) memastikan diterapkannya langkah-langkah penanggulangan dampak lingkungan yang merugikan (termasuk, apabila memungkinkan, EMP), dan (e) memantau kondisi-kondisi lingkungan selama pelaksanaan proyek.14 Apabila Bank menganggap bahwa tidak terdapat cukup kemampuan untuk melaksanakan EA, maka seluruh subproyek Kategori A dan, dimana perlu, subproyek-subproyek Kategori B – termasuk laporanKajian Lingkungan Hidup

4


OP 4.01

laporan EA – harus terlebih dahulu diperiksa ulang dan mendapat persetujuan dari Bank. Pinjaman Penyesuaian Sektor 10. Pinjaman penyesuaian sektor (Sector Adjustment Lending = SECAL) harus memenuhi persyaratan dalam kebijakan ini. EA untuk SECAL mengkaji potensi dampak lingkungan dari rencana tindakan-tindakan di bidang kebijakan, kelembagaan, dan peraturan dibawah naungan pinjaman.15 Pinjaman Keuangan lewat Pihak Ketiga 11. Untuk pendanaan lewat pihak ketiga (Financial Intermediary Lending = FI), Bank mensyaratkan bahwa setiap FI melakukan pelingkupan terhadap subproyek-subproyek yang diusulkan dan memastikan bahwa peminjam (subborrowers) melaksanakan EA bagi subproyek yang diusulkannya. Sebelum menyetujui suatu subproyek, FI terlebih dahulu meneliti (melalui staffnya sendiri, ahli-ahli dari luar, atau lembaga-lembaga lingkungan yang ada) bahwa subproyek tersebut memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh pihak berwenang setempat maupun nasional, dan konsisten dengan OP ini serta kebijakan-kebijakan lingkungan lainnya dari Bank.16 12. Dalam menilai usulan pendanaan lewat pihak ketiga (FI), Bank akan memeriksa kelayakan persyaratan lingkungan dari negara yang bersangkutan yang relevan dengan proyek dan rencana kerja EA untuk subproyek, termasuk mekanisme dan tanggung jawab melakukan pelingkupan lingkungan serta pemeriksaan ulang hasil-hasil EA. Bilamana perlu, Bank akan memastikan bahwa proyek bersangkutan memasukkan juga komponenkomponen yang akan memperkuat rencana kerja EA tersebut diatas. Bagi operasi-operasi FI yang diperkirakan akan melibatkan subproyek Kategori A, sebelum appraisal oleh Bank, setiap FI peserta akan menyerahkan kepada Bank kajian tertulis tentang mekanisme institusional (termasuk, bila perlu, identifikasi langkah-langkah peningkatan kemampuan) untuk EA subproyek.17 Apabila Bank menganggap tidak terdapat cukup kemampuan untuk melaksanakan EA, maka seluruh subproyek Kategori A dan subproyek Kategori B – termasuk laporan-laporan EA – akan terlebih dahulu diperiksa ulang sebelum mendapat persetujuan Bank.18 Proyek Pemulihan Keadaan Darurat 13. Kebijakan yang ditetapkan dalam OP 4.01 umumnya berlaku bagi proyekproyek pemulihan keadaan darurat yang diproses dibawah OP 8.50, Bantuan Pemulihan Keadaan Darurat (Emergency Recovery Assistance). Namun, apabila dalam rangka memenuhi persyaratan kebijakan ini justru akan dapat menghalangi tercapainya tujuan proyek pemulihan keadaan darurat, maka Bank dapat membebaskan proyek bersangkutan dari persyaratan tersebut. Alasan terhadap pembebasan seperti itu kemudian dicatat dalam dokumen pemberian pinjaman (loan document). Namun, dalam semua kasus, Bank mengenakan syarat minimum bahwa (a) apabila terjadi keadaan darurat akibat, atau diperparah oleh praktek-praktek lingkungan yang tidak semestinya, maka kejadian seperti itu ditetapkan sebagai bagian dari Kajian Lingkungan Hidup

5

OP 4.01


persiapan proyek, dan (b) langkah-langkah koreksi yang diambil akan dimasukkan baik dalam proyek darurat tersebut atau dalam pemberian pinjaman dimasa mendatang. Kemampuan Kelembagaan 14. Apabila peminjam kurang memiliki kemampuan dibidang hukum ataupun teknik untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama yang berkaitan dengan EA (seperti, pemeriksaan ulang atas EA, pemantauan lingkungan, inspeksi, ataupun pengelolaan langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan) bagi suatu usulan proyek, maka proyek bersangkutan akan memasukkan komponen-komponen yang dapat meningkatkan kemampuan peminjam. Konsultasi Masyarakat 15. Untuk semua proyek Kategori A dan B yang diusulkan mendapat pendanaan IBRD atau IDA, peminjam, selama proses EA, harus berkonsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat, menyangkut aspek-aspek lingkungan dari proyek dan 19 Konsultasi semacam itu memperhatikan pandangan-pandangan mereka. dilakukan oleh peminjam secepat mungkin. Untuk proyek Kategori A, peminjam akan berkonsultasi dengan kelompok-kelompok ini sekurangkurangnya dua kali: (a) segera setelah pelingkupan lingkungan dilakukan dan sebelum kerangka acuan (terms of reference) EA dirampungkan, dan (b) setelah rancangan laporan EA selesai disiapkan. Selain itu, peminjam, dimana perlu, berkonsultasi dengan kelompok-kelompok tersebut selama pelaksanaan proyek guna menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan EA yang berdampak pada mereka.20 Penyajian Informasi 16. Demi terwujudnya konsultasi yang bermanfaat antara peminjam dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat di semua proyek Kategori A dan B yang diusulkan didanai oleh IBRD atau IDA, maka sebelum konsultasi, peminjam harus dapat menyediakan materi-materi yang relevan pada saat yang tepat, dalam bentuk serta bahasa yang dapat dipahami dan diterima oleh kelompok-kelompok tersebut. 17. Untuk proyek Kategori A, di konsultasi awal, peminjam harus menyediakan ringkasan tujuan proyek, penjelasannya, serta potensi dampak lingkungannya; untuk konsultasi setelah rancangan laporan EA siap, peminjam harus menyediakan ringkasan kesimpulan-kesimpulan EA. Selain itu, untuk proyek Kategori A, peminjam harus menyediakan laporan rancangan EA di tempat umum yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat. Untuk operasi SIL dan Kajian Lingkungan Hidup

6

OP 4.01


FI, peminjam/FI harus memastikan bahwa laporan EA subproyek Kategori A tersedia di tempat umum yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat. 18. Laporan terpisah untuk usulan proyek Kategori B, yang diusulkan untuk pendanaan oleh IDA, akan disediakan untuk kelompok-kelompok yang terkena dampak serta LSM-LSM setempat. Tersedianya laporan EA untuk umum di negara peminjam dan diterimanya laporan secara resmi oleh Bank merupakan persyaratan bagi appraisal oleh Bank terhadap: proyek Kategori A yang diusulkan untuk pendanaan oleh IBRD ataupun IDA, serta proyek Kategori B yang diusulkan didanai oleh IDA. 19. Setelah peminjam secara resmi menyerahkan laporan EA Kategori A kepada Bank, pihak Bank akan mendistribusikan ringkasannya (dalam bahasa Inggris) kepada para direktur eksekutif (ED) dan menyediakan laporan diatas untuk umum dalam InfoShop. Setelah peminjam secara resmi menyerahkan laporan EA terpisah untuk Proyek Kategori B kepada Bank, pihak Bank selanjutnya akan memuat laporan tersebut untuk umum dalam InfoShop.21 Apabila peminjam berkeberatan dengan dibukanya laporan EA oleh Bank dalam InfoShop Bank Dunia, maka staff Bank (a) dapat menghentikan pemrosesan suatu proyek IDA, atau (b) dalam hal proyek yang didanai oleh IBRD, menyerahkan masalah pemrosesan lebih lanjut kepada para ED. Pelaksanaan 20. Selama pelaksanaan proyek, peminjam membuat laporan mengenai (a) kepatuhan terhadap langkah-langkah yang telah disepakati bersama Bank berdasarkan temuan-temuan dan hasil EA, termasuk pelaksanaan EMP, sebagaimana diatur dalam dokumen proyek; (b) status langkah-langkah penurunan dampak lingkungan, dan (c) temuan-temuan dari program pemantauan. Bank mendasarkan pengawasan aspek-aspek lingkungan dari proyek pada temuan-temuan dan rekomendasi EA, termasuk langkah-langkah yang diatur dalam persetujuan-persetujuan hukum, EMP, serta dokumendokumen proyek lainnya.22

1

“Bank” disini termasuk juga IDA; “EA” merujuk pada keseluruhan proses yang telah diatur dalam OP/BP 4.01; istilah “pinjaman” termasuk pemberian kredit; “peminjam”, untuk keperluan jaminan, adalah sponsor publik ataupun swasta untuk suatu proyek, yang menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya yang dijamin oleh Bank; “proyek” mencakup semua bentuk kegiatan yang didanai dengan pinjaman atau jaminan Bank, terkecuali structural adjustment loans (untuk mana persyaratan mengenai lingkungan diatur dalam OP/BP 8.60, Adjustment Lending, akan diterbitkan) dan operasi hutang serta layanan hutang, dan juga proyek-proyek yang didanai dengan adaptable lending–adaptable program loans (APL) dan learning and innovation loans (LIL) – serta proyek dan komponenkomponennya yang didanai dengan Global Environment Facility. Pengertian proyek dijelaskan dalam Schedule 2 Perjanjian Pinjaman/Kredit (Loan/Credit Agreement). Kebijakan ini berlaku untuk seluruh komponen proyek tanpa memandang sumber pendanaan.


7


OP 4.01

2

Untuk definisi, lihat Lampiran A. Daerah pengaruh suatu proyek ditentukan berdasarkan nasehat para ahli lingkungan dan diatur dalam kerangka acuan EA.

3

Lihat OP/BP 4.12, Pemukiman Kembali (akan terbit); OD 4.20, Masyarakat Adat; dan OP 4.11, Perlindungan Kekayaan Budaya di Proyek-proyek yang Didanai Bank (akan terbit).

4

Masalah lingkungan global meliputi perubahan iklim, bahan-bahan perusak lapisan ozon (ODS), pencemaran perairan internasional, serta dampak-dampak yang merugikan keanekaragaman hayati.

5

Perihal pelingkupan, lihat pasal 8.

6

EA berintegrasi erat dengan analisa-analisa proyek dibidang ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial dan teknis, guna memastikan agar (a) pertimbangan lingkungan mendapat bobot yang cukup dalam seleksi proyek, penentuan lokasi, serta rancang bangun keputusan; dan (b) EA tidak memperlambat pemrosesan proyek. Meski demikian, peminjam harus memastikan bahwa apabila perorangan ataupun badan usaha terlibat dalam pembuatan EA, maka konflik kepentingan harus dihindari. Sebagai contoh, apabila diperlukan suatu EA yang independen, maka penyusunan EA tidak boleh dilakukan oleh konsultan yang juga menyiapkan rancang bangun proyek.

7

Panel (yang berbeda dari panel ahli keamanan bendungan yang disyaratkan dalam OP/BP 4.37, Keamanan Bendungan) memberi nasehat kepada peminjam khususnya tentang aspekaspek berikut ini: (a) kerangka acuan EA, (b) masalah-masalah pokok dan metoda penyusunan EA, (c) rekomendasi dan temuan-temuan EA, (d) pelaksanaan rekomendasirekomendasi EA, dan (e) pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan.

8

Persyaratan-persyaratan ini didefiniskan dalam Lampiran A. Lampiran-Lampiran B dan C membahas isi laporan EA dan EMP. 9

Tuntunan penggunaan EA sektoral dan regional diberikan dalam EA Sourcebook Updates 4 dan 15.

10

Suatu dampak lingkungan potensial dianggap “sensitif” apabila dampak ini bersifat permanen (irreversible) (misalnya, yang dapat menyebabkan hilangnya suatu habitat alam yang besar), atau yang menimbulkan masalah-masalah sebagaimana termuat dalam OD 4.20, Masyarakat Adat; OP 4.04, Habitat Alami; OP 4.11, Perlindungan Kekayaan Budaya pada Proyek-proyek yang Didanai Bank (akan terbit). Atau OP 4.12, Pemukiman Kembali (akan terbit). 11

Apabila proses pelingkupan menentukan, atau perundang-undangan nasional mengharuskan, bahwa bila diketahui ada masalah lingkungan yang menuntut perhatian khusus, maka temuan dan hasil EA Kategori B dapat diatur dalam satu laporan terpisah. Tergantung pada jenis proyek dan sifat serta besarnya dampak, laporan tersebut dapat mencakup, misalnya, penilaian terbatas dampak lingkungan, rencana pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, audit lingkungan, atau penilaian tingkat bahaya (hazard assessment). Untuk proyek-proyek Kategori B yang tidak berlokasi didaerah-daerah sensitif dari segi lingkungan, dan menimbulkan masalah yang mudah didefinisikan dan difahami, dengan cakupan kecil, maka Bank dapat menerima pendekatan-pendekatan alternatif yang dapat memenuhi persyaratan EA: sebagai contoh, kriteria rancang bangun yang benar secara lingkungan, kriteria penentuan lokasi, atau standard pencemaran untuk industri berskalakecil atau instalasi skala desa; kriteria penentuan lokasi yang benar secara lingkungan, standard atau baku-mutu konstruksi, atau prosedur inspeksi proyek-proyek perumahan; atau prosedur operasi yang benar dari segi lingkungan dari proyek-proyek rehabilitasi jalan. 12

SIL umumnya melibatkan persiapan dan pelaksanaan rencana investasi atau subproyek tahunan sebagai kegiatan berjangka-waktu sepanjang masa proyek.


8


OP 4.01

13

Selain itu, apabila terdapat masalah yang meliputi seluruh sektor yang tidak dapat diselesaikan lewat EA-EA tingkat subproyek secara individual (khususnya apabila SIL berkemungkinan sekali mencakup subproyek-subproyek Kategori A), maka peminjam diharuskan melaksanakan EA sektoral sebelum pihak Bank membuat penilaian atas SIL. 14

Bilamana, sesuai dengan ketentuan peraturan atau rencana kontrak yang dapat diterima oleh Bank, salahsatu dari fungsi pemeriksaan ulang (review functions) diatas dilaksanakan oleh lembaga selain dari lembaga koordinator atau institusi pelaksana, maka Bank akan membuat penilaian atas rencana alternatif tersebut; namun, pihak peminjam /lembaga koordinator/lembaga pelaksana tetap bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa subproyek memenuhi persyaratan Bank. 15

Tindakan-tindakan yang mengharuskan kajian tersebut meliputi, misalnya, privatisasi perusahaan-perusahaan yang dianggap sensitif dari segi lingkungan, perubahan kepemilikan lahan di daerah-daerah dengan habitat alamiah penting, serta pergeseran harga relatif dari komoditas seperti pestisida, kayu, dan minyak bumi. 16

Persyaratan untuk operasi FI diturunkan dari proses EA dan selaras dengan syarat-syarat dalam pasal 6 dari OP ini. Proses EA memperhatikan jenis pendanaan yang dipertimbangkan, sifat dan skala dari subproyek yang diantisipasi, serta persyaratan lingkungan dari penguasa hukum dimana subproyek akan berlokasi. 17

FI yang masuk dalam proyek setelah appraisal, harus memenuhi persyaratan yang sama sebagai suatu kondisi dari keikutsertaannya. 18

Kriteria pemeriksaan ulang dimuka (prior review) atas subproyek Kategori B, yang didasarkan atas faktor-faktor seperti jenis atau ukuran subproyek bersangkutan dan kapasitas EA mediator keuangan, diatur dalam perjanjian legal proyek yang bersangkutan. 19

Perihal pendekatan Bank kepada LSM-LSM, lihat GP 14.70, Keterlibatan LSM-LSM dalam Kegiatan-kegiatan yang Didukung Bank.

20

Untuk proyek-proyek dengan komponen sosial yang besar, konsultasi juga disyaratkan oleh kebijakan-kebijakan yang lain dari Bank – misalnya, OD 4.20, Masyarakat Adat, dan OP/BP 4.12, Pemukiman Kembali (akan terbit). 21

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur pengungkapan informasi, lihat Kebijakan Bank Dunia mengenai Penyajian Informasi (Maret 1994) dan BP 17.50, Penyajian Informasi Operasional. Persyaratan khusus untuk pengungkapan informasi rencana pemukiman kembali dan pengembangan masyarakat adat diatur dalam OP/BP 4.12, Pemukiman Kembali (akan terbit), dan OP/BP 4.10, revisi mendatang dari OD 4.20, Masyarakat Adat. 22

Lihat OP/BP 13.05, Pengawasan Proyek (akan terbit).


9

OP 4.01 – Annex A




OP 4.01 – Annex A Januari 1999

Kebijakan-kebijakan berikut disusun untuk digunakan oleh staff Bank Dunia dan bukan merupakan bahasan lengkap atas topik diatas.

Definisi 1. Audit lingkungan: merupakan instrumen untuk menentukan sifat dan cakupan dari masalah lingkungan yang menjadi perhatian pada sebuah fasilitas yang ada. Dengan audit ditetapkan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut, memperkirakan besar biaya yang diperlukan, serta merekomendasikan jadwal pelaksanaannya. Pada beberapa proyek, laporan Kajian Lingkungan (EA) bisa hanya terdiri dari audit lingkungan saja; di lain kasus, audit tersebut merupakan satu bagian dari dokumentasi Kajian Lingkungan. 2. Analisa Dampak Lingkungan (EIA): adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi dampak lingkungan suatu usulan proyek, mengevaluasi pilihan-pilihan proyek, serta merancang langkahlangkah penanggulangan dampak, manajemen, dan pemantauan. Proyek maupun sub-proyek memerlukan EIA untuk membahas masalah-masalah penting yang tidak tercakup dalam EA sektoral maupun regional. 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP): suatu instrumen yang menjelaskan secara rinci tentang (a) langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan dan pengoperasian suatu proyek untuk menghilangkan atau mengkompensasi atas dampak buruk terhadap lingkungan, atau menguranginya hingga tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakantindakan yang diperlukan guna melaksanakan langkah-langkah tersebut. EMP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EA Kategori A (apapun dokumen lainnya yang digunakan). Demikian pula dengan EA proyek Kategori B, bisa menyebabkan dibuatnya EMP. 4. Kajian bahaya (hazard assessment): yaitu instrumen untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan bahaya yang dapat timbul dari bahan-bahan maupun kondisi yang berbahaya pada suatu proyek. Bank mensyaratkan penyusunan laporan kajian bahaya untuk proyek-proyek yang dimana terdapat bahan-bahan tertentu yang mudah terbakar, yang mudah meledak, yang mudah bereaksi, maupun yang beracun bila keberadaannya mencapai jumlah diatas ambang batas yang ditentukan. Pada beberapa proyek, laporan Kajian Lingkungan (EA) bisa hanya terdiri dari kajian bahaya saja; di lain kasus, kajian bahaya merupakan satu bagian dari dokumentasi Kajian Lingkungan 5. Wilayah pengaruh proyek: wilayah yang terpengaruh oleh adanya suatu proyek, beserta seluruh aspek penunjangnya seperti koridor-koridor transmisi Kajian Lingkungan Hidup

1


OP 4.01 – Annex A

listrik, jaringan pipa, kanal, terowongan/gorong-gorong, daerah relokasi dan akses jalan, tempat-tempat pembuangan dan camp-camp proyek pembangunan, juga tempat-tempat dimana timbul perkembangan karena adanya proyek (misalnya: pemukiman spontan, penebangan pohon, atau ladang berpindah sepanjang jalan akses). Wilayah pengaruh itu bisa meliputi, misalnya (a) daerah aliran sungai dimana proyek berada; (b) daerah muara sungai dan zona pesisir yang terkena dampak; (c) area-area diluar lokasi proyek yang diperlukan untuk pemukiman kembali atau sebagai penggantian atas area yang terkena proyek; (d) daerah tampungan angin atau airshed (misalnya: dimana polusi udara, seperti asap atau debu keluar atau masuk suatu wilayah pengaruh; (e) jalur perpindahan manusia, binatang buas atau ikan, khususnya tempat-tempat yang berkaitan dengan kesehatan publik, aktifitas ekonomi, maupun konservasi lingkungan; dan (f) wilayah-wilayah untuk kegiatan matapencarian (berburu, mencari ikan, menggembala ternak, mengumpulkan hasil hutan, pertanian, dan sebagainya) atau yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan atau perayaan. 6. EA regional: instrumen untuk meneliti masalah dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan strategi, kebijaksanaan, rencana, ataupun program tertentu, atau dengan serangkaian proyek untuk suatu wilayah (misalnya: daerah perkotaan, daerah aliran sungai, atau kawasan pesisir); untuk mengevaluasi dan membandingkan dampak terhadap dampak dari pilihanpilihan alternatif; membuat penilaian atas aspek legal dan institusional yang relevan terhadap dampak dan isu tersebut; serta merekomendasikan langkah-langkah besar guna meningkatkan manajemen lingkungan di daerah tersebut. EA regional memberi perhatian khusus pada dampak kumulatif yang potensial dari aktifitas ganda. 7. Kajian resiko: adalah instrumen untuk membuat estimasi probabilitas kerugian yang timbul dari adanya bahan-bahan atau kondisi yang berbahaya di suatu lokasi proyek. Resiko menggambarkan kemungkinan dan signifikansi terjadinya suatu ancaman bahaya (hazard) potensial; oleh karena itu, kajian bahaya (hazard assessment) sering dibuat mendahului kajian resiko, atau keduanya dibuat sebagai satu kajian. Kajian resiko merupakan satu metoda analisa yang fleksibel, suatu pendekatan sistimatis terhadap pengorganisasian dan pengkajian informasi saintifik tentang aktifitas yang berpotensi menimbulkan bahaya, atau tentang bahan-bahan yang kemungkinan dapat menimbulkan resiko dibawah kondisi tertentu. Bank secara rutin mensyaratkan kajian resiko dari proyek-proyek yang melibatkan penanganan, penyimpanan, atau pembuangan bahan-bahan dan limbah berbahaya, pembangunan dam/waduk, atau pelaksanaan konstruksi besar di lokasi-lokasi yang rentan terhadap aktifitas seismik atau gangguan-gangguan alam lainnya. Pada beberapa proyek, laporan Kajian Lingkungan (EA) bisa hanya terdiri dari kajian resiko saja; di lain kasus, kajian resiko merupakan satu bagian dari dokumentasi Kajian Lingkungan. 8. EA sektoral: merupakan instrumen untuk meneliti dampak dan isu lingkungan yang berhubungan dengan strategi, kebijaksanaan, rencana, Kajian Lingkungan Hidup

2


OP 4.01 – Annex A

ataupun program tertentu, atau dengan serangkaian proyek-proyek dari suatu sektor tertentu (misalnya: kelistrikan, transportasi, ataupun pertanian); mengevaluasi dan membandingkan dampak terhadap dampak dari pilihanpilihan alternatif; membuat penilaian atas aspek legal dan institusional yang relevan terhadap dampak dan isu tersebut; serta merekomendasikan langkah-langkah besar guna meningkatkan manajemen lingkungan di sektor tersebut. EA sektoral memberi perhatian khusus pada dampak kumulatif yang potensial dari aktifitas ganda.


3




OP 4.01 – Annex B

OP 4.01 – Annex B Januari 1999


Isi Laporan Kajian Lingkungan untuk Proyek Kategori A 1. Laporan kajian lingkungan (EA) proyek Kategori A1 memusatkan perhatian pada isu-isu lingkungan signifikan dari suatu proyek. Lingkup laporan dan tingkat detilnya hendaknya sesuai dengan potensi dampak proyek. Laporan yang akan diserahkan kepada Bank harus dalam bahasa-bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol, sedangkan ringkasan eksekutif dalam bahasa Inggris. 2. Laporan EA hendaknya meliputi hal-hal berikut (tidak perlu dalam urutan dibawah): a) Ringkasan utama, berisi temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi tindakan-tindakan yang dibuat dengan ringkas-padat. b) Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi, menjelaskan kerangka kebijakan, hukum/legal, serta administrasi dimana laporan EA disiapkan. Menjelaskan persyaratan lingkungan yang diminta oleh penyandang dana bersama, jika ada. Memuat kesepakatan-kesepakatan internasional lingkungan yang relevan dimana negara bersangkutan merupakan salah satu peserta. c) Deskripsi proyek, secara ringkas menjelaskan tentang proyek yang diusulkan dan konteks geografinya, ekologinya, sosial, serta waktu, termasuk investasi diluar lokasi yang mungkin diperlukan (misalnya jaringan pipa khusus, jalan-jalan akses, pembangkit listrik, suplai air, perumahan, serta fasilitas penyimpanan bahan mentah dan produksi). Memperlihatkan perlunya rencana pemukiman kembali atau rencana pengembangan masyarakat adat2 (lihat subparagraf (h) (v) dibawah). Biasanya juga memuat peta yang memperlihatkan lokasi proyek dan daerah-daerah yang terkena pengaruh proyek. d) Data dasar (baseline), membahas dimensi wilayah kajian dan menjelaskan gambaran kondisi fisik, biologi, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk perubahan-perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai. Juga memperhitungkan aktifitas-aktifitas pembangunan didalam area proyek, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan, yang tidak secara langsung berhubungan dengan proyek. Data hendaknya relevan dengan keputusan-keputusan yang diambil mengenai lokasi proyek, disain, operasi, ataupun langkah-


1


OP 4.01 – Annex B

langkah pengendalian dampak. Bagian ini menjelaskan tingkat akurasi (ketepatan), kehandalan dan sumber data yang dipakai. e) Dampak lingkungan, memprediksi dan menaksir dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi, sedapat mungkin secara kuantitatif, dari adanya proyek. Menunjukkan langkah-langkah pengurangan dampak yang harus diambil dan sisa-sisa dampak negatif yang tidak mungkin ditanggulangi lagi. Mencari kemungkinan-kemungkinan peningkatan kondisi lingkungan. Mengidentifikasi dan membuat estimasi atas cakupan dan mutu data yang tersedia, kesenjangan data kunci, serta ketidakpastian menyangkut prediksi, dan menyebutkan secara spesifik topik-topik yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut. f) Kajian alternatif3, secara sistimatis membandingkan alternatifalternatif yang layak (feasible) dengan proyek yang diusulkan, menyangkut lokasi, teknologi, disain, serta operasi — termasuk dalam kondisi “tanpa proyek” —berkaitan dengan potensi dampak lingkungan; kemungkinan (feasibility) mitigasi dampak; modal dan biaya-biaya rutin; dan kesesuaian dengan kondisi setempat; dan persyaratan institusional, training, serta monitoring. Untuk masingmasing alternatif, sedapat mungkin melakukan kuantifikasi dampak lingkungan dan melengkapinya dengan nilai-nilai ekonomi dimana mungkin. Menyebutkan dasar penyeleksian disain proyek yang diusulkan dan merekomendasikan tingkat emisi dan pendekatan terhadap pencegahan dan pengendalian polusi. g) Rencana manajemen lingkungan (EMP), mencakup langkah-langkah mitigasi dampak, pemantauan dan peningkatan kapasitas institusional yang diperlukan; lihat garis besar OP 4.01 Annex C. h) Lampiran, i. Daftar penyusun laporan EA — baik individu maupun organisasi. ii. Referensi — tulisan-tulisan, yang dipublikasikan maupun yang tidak, yang digunakan dalam pelaksanaan kajian. iii. Catatan pertemuan antar instansi pemerintah dan konsultasi, termasuk konsultasi-konsultasi untuk memperoleh pandangan masyarakat yang terkena dampak proyek serta LSM-LSM setempat. Catatan tersebut memperlihatkan cara-cara yang telah ditempuh disamping konsultasi (misalnya, survei), dalam memperoleh pendapat masyarakat yang terkena dampak proyek serta para LSM setempat. iv. Tabel yang memperlihatkan data-data relevan yang disebut dalam atau yang telah diringkas dalam naskah utama. Kajian Lingkungan Hidup

2


OP 4.01 – Annex B

v. Daftar laporan yang terkait (misalnya rencana pemukiman kembali ataupun rencana pengembangan masyarakat adat). 1

1 Laporan EA proyek Kategori A umumnya merupakan analisis mengenai dampak lingkungan, berikut elemen-elemen dari instrumen-instrumen lainnya sesuai keperluan. Laporan untuk operasi Kategori A menggunakan komponen-komponen yang dijelaskan dalam lampiran ini, namun laporan EA regional dan sektoral Kategori A membutuhkan perspektif dan penekanan yang berbeda dalam komponen-komponen tersebut. Environment Sector Board dapat memberikan panduan yang detil mengenai fokus dan komponen-komponen berbagai instrumen EA. 2 Lihat OP/BP 4.12, Pemukiman kembali (akan datang), dan OD 4.20, Masyarakat Adat. 3 Implikasi lingkungan dari opsi-opsi pembangunan yang luas dalam suatu sektor (misalnya, cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang diproyeksikan) paling baik dianalisa lewat perencanaan biaya rendah (least-cost planning) atau lewat EA sektoral. Implikasi lingkungan dari opsi-opsi pembangunan yang luas pada suatu wilayah (misalnya, alternatif-alternatif strategis guna penyempurnaan standard hidup suatu pedesaan) paling baik ditangani lewat rencana pembangunan regional atau EA regional. EIA umumnya merupakan yang paling cocok dalam pembuatan analisa alternatif-alternatif yang ada didalam lingkup konsep suatu proyek tertentu (misalnya pembangkit listrik panas bumi, atau proyek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi setempat), termasuk alternatif-alternatif rinci mengenai lokasi, teknologi, disain, dan operasi.


3

OP 4.01 – Annex C




OP 4.01 – Annex C Januari 1999


Rencana Pengelolaan Lingkungan 1. Rencana pengelolaan lingkungan (EMP) merupakan seperangkat langkahlangkah mitigasi, pemantauan, dan institusional yang harus diambil dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek agar dapat menghilangkan dampak buruk sosial dan lingkungan, menggantinya, atau menurunkannya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup tindakantindakan yang diperlukan dalam mengimplementasikan langkah-langkah diatas.1 Rencana pengelolaan merupakan elemen penting dalam laporan EA proyek-proyek Kategori A; untuk banyak proyek Kategori B, laporan EA bisa merupakan rencana pengelolaan itu sendiri. Untuk membuat suatu rencana pengelolaan lingkungan, peminjam dana bersama tim disain EA (a) mengidentifikasi respons terhadap potensi dampak lingkungan yang buruk; (b) menentukan persyaratan yang memastikan bahwa respons-respons tersebut dilaksanakan secara efektif dan pada saat yang tepat; dan (c) menjelaskan cara-cara memenuhi persyaratan tersebut.2 Lebih spesifik, EMP memasukkan komponen-komponen berikut: Mitigasi dampak 2. EMP mengidentifikasi langkah-langkah yang layak dan efektif dari segi biaya, yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang secara signifikan merugikan, hingga ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup langkah-langkah kompensasi yang digunakan apabila langkahlangkah mitigasi tidak memungkinkan, tidak effektif dari segi biaya, atau tidak mencukupi. Secara khusus, EMP: a) mengidentifikasi dan meringkas semua dampak buruk signifikan yang diantisipasi (termasuk yang menyangkut masyarakat adat dan pemukiman kembali); b) memberi gambaran — dengan detil teknis — masing-masing langkah mitigasi dampak, termasuk jenis dampak yang terkait dengan langkah yang diambil dan kondisi yang membutuhkannya (misalnya, terus-menerus atau jika terjadi hal yang tidak direncanakan), bersama dengan disainnya, deskripsi peralatan, serta prosedur operasi sesuai kebutuhan; c) membuat estimasi potensi dampak lingkungan dari langkah-langkah yang dilakukan; dan d) menjelaskan keterkaitan dengan rencana-rencana mitigasi lainnya (misalnya, rencana-rencana untuk pemukiman kembali, untuk Kajian Lingkungan Hidup

1


OP 4.01 – Annex C

masyarakat adat, atau untuk kekayaan budaya) yang diperlukan untuk proyek. Pemantauan 3. Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek-aspek kunci dari lingkungan suatu proyek, terutama dampak lingkungan proyek dan efektifitas langkah-langkah mitigasi. Informasi seperti itu memungkinkan peminjam dana dan Bank mengevaluasi keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari supervisi proyek, serta membuka jalan bagi dilakukannya tindakan koreksi bila diperlukan. Oleh karena itu, EMP mengidentifikasi tujuan pemantauan serta jenis pemantauan, dihubungkan dengan dampak-dampak sebagaimana dilaporkan dalam EA serta langkahlangkah mitigasi sebagaimana dijelaskankan dalam EMP. Secara spesifik, bab pemantauan dalam EMP menjelaskan: a) Deskripsi spesifik, serta detil-detil teknisnya, mengenai langkahlangkah pemantauan termasuk parameter yang akan diukur, metode-metode yang akan digunakan, lokasi-lokasi pengambilan sampel, frekwensi pengukuran, batas-batas pendeteksian (dimana dirasa perlu), serta definisi batas ambang yang akan memberi sinyal dibutuhkannya tindakan-tindakan koreksi; dan b) Prosedur pemantauan dan pelaporan guna (i) memastikan pendeteksian dini kondisi yang mengharuskan diambilnya langkahlangkah mitigasi tertentu, dan (ii) melengkapi informasi mengenai kemajuan dan hasil-hasil mitigasi. Pengembangan kapasitas dan training 4. Guna mendukung implementasi yang efektif dan tepat waktu dari komponen lingkungan proyek dan langkah-langkah mitigasi, EMP mengambil dari EA kajian mengenai eksistensi, peranan, serta kemampuan unit-unit lingkungan di lokasi atau pada tingkat instansi dan kementerian.3 Bila perlu, EMP memberi rekomendasi pendirian atau ekspansi unit-unit seperti itu, dan training untuk staff, guna memberi jalan bagi pelaksanaan rekomendasirekomendasi EA. Secara khusus EMP memberikan deskripsi spesifik mengenai susunan institusional — siapa yang bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya, untuk operasi, supervisi, pentaatan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan (remedial), pendanaan, serta pelatihan bagi staff). Guna meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan di instansi-instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kebanyakan EMP mencakup satu atau lebih dari topik-topik tambahan berikut ini: (a) program bantuan tehnis, (b) pengadaan peralatan dan perlengkapan (supplies), dan (c) perubahan-perubahan organisasi.


2


OP 4.01 – Annex C

Jadwal pelaksanaan dan perkiraan biaya 5. Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas), EMP membuat (a) jadwal implementasi langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, dengan memperlihatkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana pelaksanaan proyek; dan (b) estimasi modal dan biaya-biaya rutin serta sumber-sumber dana untuk pelaksanaan EMP. Angka-angka ini juga dipadukan kedalam tabel total biaya proyek. Integrasi EMP dengan proyek 6. Keputusan peminjam dana untuk melaksanakan suatu proyek, dengan dukungan dari Bank, juga didasari oleh harapan bahwa EMP akan dijalankan dengan efektif. Konsekuensinya, Bank menghendaki agar EMP bersifat spesifik dalam menggambarkan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan individual serta pembagian tanggung jawab institusional, dan EMP harus diintegrasikan ke dalam perencanaan keseluruhan proyek, disain, budget, dan implementasinya. Integrasi seperti itu akan tercapai dengan jalan membangun EMP didalam proyek, sehingga EMP akan menerima pendanaan dan supervisi bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya.

1

Rencana pengelolaan kadang-kadang dikenal sebagai “rencana tindakan” (action plan). EMP bisa dipresentasikan sebagai dua atau tiga rencana yang terpisah yang mencakup aspekaspek mitigasi, pemantauan, dan institusional tergantung pada kebutuhan negara peminjam. 2

Untuk proyek-proyek rehabilitasi, peningkatan (upgrading), perluasan, ataupun privatisasi fasilitas yang sudah ada, perbaikan masalah lingkungan yang ada bisa menjadi lebih penting dari pada usaha-usaha mitigasi dan pemantauan dampak yang diperkirakan akan timbul. Untuk proyek-proyek seperti itu, rencana pengelolaan memfokuskan perhatian pada usahausaha biaya-efektif (cost-effective) dalam memperbaiki dan mengelola masalah tersebut. 3

Untuk proyek-proyek yang dengan implikasi lingkungan yang signifikan adalah penting, bahwa di kementerian atau instansi pelaksana dibentuk unit lingkungan in-house dengan budget yang mencukupi, staff yang professional, dan keahlian tinggi yang relevan dengan proyek (untuk proyek-proyek waduk dan reservoir, lihat BP 4.01, Annex B).


3

Habitat Alami

BP 4.04


Prosedur Bank

BP 4.04 Juni 2001

Prosedur ini disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan sebuah bahasan utuh dari topik diatas.

Habitat Alami

Pemrosesan Proyek Persiapan Proyek 1. Di awal persiapan proyek yang diusulkan untuk dibiayai Bank1, TL (Task Team Leader) berkonsultasi dengan Unit Sektor Lingkungan Regional (RESU – Regional Environmental Sector Unit) dan, jika perlu, dengan Departemen Lingkungan (ENV - Environmental Department) dan Wakil Presiden Legal (LEG - Legal Vice President) untuk mengidentifikasi isu-isu habitat alami yang mungkin timbul dalam proyek. 2. Jika, sebagai bagian dari proses kajian lingkungan, screening lingkungan menunjukkan adanya potensi konversi atau degradasi habitat alami yang signifikan baik pada habitat alami kritis atau habitat alami lainnya, proyek tersebut diklasifikasikan sebagai Kategori A; selain itu, proyek-proyek yang melibatkan habitat alami diklasifikasikan sebagai Kategori A atau B, tergantung dari tingkat dampak ekologisnya.2 3. Bentuk-bentuk lain upaya mitigasi seperti tercantum pada kalimat terakhir OP 4.04 alinea 5, diterima hanya setelah dikonsultasikan dengan RESU, ENV, LEG, dan disetujui oleh Wakil Presiden Regional (RVP - Regional Vice President). 4. Komponen-komponen habitat alami dari suatu proyek disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek. Biaya konservasi untuk setiap penggantian habitat alami dimasukkan dalam pembiayaan proyek. Mekanisme untuk memastikan ketersediaan anggaran rutin untuk pembiayaannya diintegrasikan pada rancangan proyek. Dokumentasi 5. TL mengidentifikasi setiap isu habitat alami (termasuk setiap konversi dan degradasi signifikan yang akan terjadi pada proyek, juga bentuk-bentuk lain upaya mitigasi yang diusulkan seperti pada kalimat terakhir OP 4.04 alinea 5) dalam Dokumen Informasi Proyek (PID – Project Information Document) awal dan dalam versi dini Lembaran Data Lingkungan (Environmental Data Sheet)3. PID yang diperbaharui mencerminkan perubahan-perubahan berkenaan dengan isu-isu habitat alami. Dokumen Penilaian Proyek (Project Appraisal Document) menunjukkan tipe-tipe dan perkiraan area (dalam hektar) dari Habitat Alami

1

Habitat Alami

BP 4.04

habitat alami yang akan terkena dampak; tingkat signifikansi dari potensi dampak; konsistensi proyek dengan tata guna lahan nasional, regional dan inisiatif perencanaan lingkungan hidup, strategi konservasi, dan perundangundangan; serta upaya mitigasi yang direncanakan. 6. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan (Implementation Completion Report)4 mengkaji sejauh mana proyek tersebut dapat memenuhi tujuan lingkungan hidup, termasuk konservasi habitat alami. Laporan Kajian Lingkungan Regional dan Sektoral 7. Staf Bank mengidentifikasi isu-isu habitat alami yang relevan untuk Laporan Kajian Lingkungan Hidup(EA – Environmental Assessment) regional dan sektoral. Laporan-laporan ini menunjukkan lokasi-lokasi habitat alami yang ada dalam kawasan atau sektor yang terlibat, menganalisis fungsi ekologis dan kepentingan relatif dari habitat alami seperti itu, dan mendeskripsikan isu-isu manajemen yang terkait. Analisis-analisis ini digunakan untuk melakukan environmental screening tingkat proyek dan pekerjaan EA lainnya. Peran Staf Bank 8. RESU mengkoordinasikan penyiapan dan penggunaan daftar tambahan habitat alami kritis dan membantu persiapan proyek (termasuk EA) dan mengawasi bila diminta. ENV memandu TL, country departments, dan RESU dalam pelaksanaan OP 4.04 melalui penyebaran praktek-praktek terbaik pengelolaan lingkungan hidup (best practices) dan penyediaan pelatihan, pengkajian ulang, nasihat, dan dukungan operasional (termasuk pengawasan).

Catatan: OP dan BP 4.04 menggantikan versi September 1995. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada Direktur, Departemen Lingkungan.

1

Bank termasuk IDA, pinjaman-pinjaman termasuk kredit, negara peminjam termasuk, untuk operasi-operasi jaminan, sponsor proyek swasta atau publik yang menerima pinjaman yang dijamin oleh Bank dari lembaga keuangan lainnya; dan proyek termasuk semua operasi yang dibiayai pinjaman Bank (termasuk proyek di bawah adaptable lending-adaptable program loans [APL] dan learning and innovation loans [LILs]) atau jaminan kecuali program yang didukung di bawah structural adjustment loans atau pinjaman penyesuaian struktural (dengan memperhatikan pertimbangan lingkungan seperti ditetapkan dalam OD 8.60, Adjustment Lending) dan utang dan operasi jasa utang. Proyek yang didanai pinjaman Bank dipaparkan dalam Schedule 2 dari Loan/Development Credit Agreement untuk proyek tersebut. Istilah proyek termasuk juga semua komponen proyek, terlepas dari mana sumber pembiayaannya. Istilah “proyek” juga termasuk proyek-proyek dan komponen-komponen yang didanai di bawah Global Environment Facility (GEF), tetapi tidak termasuk proyek GEF Habitat Alami

2

Habitat Alami

BP 4.04

yang dilaksanakan oleh organisasi yang ditetapkan oleh Dewan GEF layak bekerja dengan GEF melalui kesempatan yang diperluas untuk persiapan dan pelaksanaan proyek (organisasi-organisasi tersebut termasuk, antara lain, bank pembangunan regional, lembagalembaga PBB seperti FAO dan UNIDO). 2

Lihat OP/BP 4.01, Environmental Assessment (Kajian Lingkungan Hidup)

3

Lihat OP/BP 4.01, Environmental Assessment (Kajian Lingkungan Hidup)

4

Lihat OP/BP 13.55, Implementation of Completion Report

Habitat Alami

3

OP 4.04

Habitat Alami



OP 4.04 Juni 2001

Kebijakan ini disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan bahasan utuh dari topik diatas.

Habitat Alami 1. Konservasi habitat alami1, seperti upaya-upaya lain untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan, perlu untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Untuk itu, Bank2 mendukung perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alami dan fungsinya dalam Economic and Sector Work (ESW), pembiayaan proyek, dan dialog kebijakan. Bank mendukung, dan mengharapkan peminjam menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan adanya pembangunan berkelanjutan yang akrab lingkungan. Economic and Sector Work 2. Dalam kegiatan ESW, Bank memasukkan identifikasi mengenai (a) isu-isu habitat alami dan kebutuhan khusus akan konservasi habitat alami, termasuk tingkat ancaman terhadap habitat alami tersebut (terutama habitat alami yang kritis), dan (b) langkah-langkah untuk melindungi area tersebut dalam konteks strategi pembangunan nasional negara. Jika perlu, Country Assistance Strategy dan proyek-proyek memasukkan temuan-temuan dari ESW tersebut. Rancangan dan Pelaksanaan Proyek 3. Bank mendorong dan mendukung konservasi habitat alami dan peningkatan pemanfaatan lahan dengan mendanai proyek-proyek yang dirancang untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional dan regional konservasi habitat alami dan pemeliharaan fungsi-fungsi ekologisnya. Lebih jauh lagi, Bank mendorong rehabilitasi habitat alami yang rusak. 4. Bank tidak mendukung proyek yang, menurut pendapat Bank, secara signifikan mengkonversi dan mengakibatkan rusaknya3 habitat alami yang kritis. 5. Jika memungkinkan, proyek-proyek yang didanai Bank berlokasi di lahanlahan yang sudah dikonversi (kecuali lahan-lahan yang menurut pendapat Bank telah dikonversi sebagai antisipasi adanya proyek). Bank tidak mendukung proyek-proyek yang membutuhkan konversi habitat alami yang signifikan kecuali tidak ada alternatif yang memungkinkan untuk proyek tersebut dan lokasinya, dan analisis yang menyeluruh menunjukkan bahwa Habitat Alami

1

OP 4.04

Habitat Alami

seluruh manfaat dari proyek tersebut secara substansial lebih besar dari biaya lingkungan. Jika kajian lingkungan4 menunjukkan suatu proyek akan secara signifikan mengkonversi atau merusak habitat alami, proyek tersebut memasukkan upaya-upaya mitigasi yang dapat diterima oleh Bank. Upayaupaya mitigasi tersebut termasuk, jika perlu, meminimkan kehilangan habitat (misalnya mempertahankan habitat yang strategis dan pemulihan pasca pembangunan) serta mencari dan mempertahankan kawasan lindung yang sama secara ekologis. Bank dapat menerima bentuk-bentuk upaya mitigasi lainnya hanya jika secara teknis dapat dipertanggung-jawabkan. 6. Dalam menentukan apakah akan mendukung suatu proyek yang berpotensi berdampak buruk pada habitat alami, Bank akan mempertimbangkan kemampuan peminjam melaksanakan konservasi dan upaya mitigasi yang sesuai. Jika ada potensi masalah kapasitas kelembagaan, proyek tersebut memasukkan komponen-komponen yang meningkatkan kapasitas lembaga nasional dan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang efektif. Upaya mitigasi yang dikhususkan bagi proyek dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga nasional dan lokal di lapangan. 7. Dalam proyek-proyek dengan komponen habitat alami, persiapan proyek, penilaian, dan pengaturan pengawasan harus melibatkan ahli lingkungan yang tepat untuk memastikan adanya rancangan dan pelaksanaan upaya mitigasi yang memadai. 8. Kebijakan ini dikenakan pada subproyek di bawah pinjaman sektoral (sector loan) dan pinjaman melalui perantara keuangan (financial intermediaries).5 Unit-unit sektor lingkungan regional mengawasi kesesuaian dengan persyaratan ini. Dialog Kebijakan 9. Bank mendorong peminjam memasukkan kedalam strategi pembangunan dan lingkungan, analisis mengenai isu-isu pokok tentang habitat alami, termasuk identifikasi situs-situs habitat alami yang penting, fungsi ekologis masing-masing, tingkat ancaman terhadap situs-situs tersebut, prioritas untuk konservasi, dan kebutuhan pendanaan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. 10. Bank mengharapkan peminjam mempertimbangkan pandangan, peran, dan hak-hak kelompok masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah lokal dan masyarakat lokal,6 yang terkena proyek-proyek terkait habitat alami yang didanai Bank, dan melibatkan mereka dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek-proyek tersebut. Pelibatan tersebut termasuk mengidentifikasi langkah-langkah konservasi yang sesuai, mengelola kawasan lindung dan habitat alami lainnya, dan memantau dan mengevaluasi proyek-proyek tertentu. Bank Habitat Alami

2

Habitat Alami

OP 4.04

mendorong pemerintah untuk memberikan kepada mereka informasi yang sesuai serta insentif untuk melindungi habitat alami. Catatan: OP dan BP 4.04 menggantikan versi September 1995. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada Direktur, Departemen Lingkungan.

1

Lihat definisi dalam Annex A

2

Bank termasuk IDA, pinjaman-pinjaman termasuk kredit, negara peminjam termasuk, untuk kegiatan-kegiatan jaminan, sponsor proyek swasta atau publik yang menerima pinjaman yang dijamin oleh Bank dari lembaga keuangan lainnya; dan proyek termasuk semua operasi yang dibiayai pinjaman Bank (termasuk proyek di bawah adaptable lendingadaptable program loans [APL] dan learning and innovation loans [LILs]) atau jaminan kecuali program yang didukung di bawah structural adjustment loans atau pinjaman penyesuaian struktural (dengan memperhatikan pertimbangan lingkungan seperti ditetapkan dalam OD 8.60, Adjustment Lending) dan hutang dan operasi layanan hutang. Proyek yang didanai pinjaman Bank dipaparkan dalam Schedule 2 dari Loan/Development Credit Agreement untuk proyek tersebut. Istilah proyek termasuk juga semua komponen proyek, terlepas dari mana sumber pembiayaannya. Istilah “proyek” juga termasuk proyek-proyek dan komponen-komponen yang didanai di bawah Global Environment Facility (GEF), tetapi tidak termasuk proyek GEF yang dilaksanakan oleh organisasi yang ditetapkan oleh Dewan GEF layak bekerja dengan GEF melalui kesempatan yang diperluas untuk persiapan dan pelaksanaan proyek (organisasi-organisasi tersebut termasuk, antara lain, bank pembangunan regional, lembaga-lembaga PBB seperti FAO dan UNIDO). 3

Untuk definisi, lihat Annex A

4

Lihat OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup

5

Lihat OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup untuk kajian lingkungan dalam subproyek

6

Lihat OD 4.20, Masyarakat Adat dimana masyarakat lokal termasuk masyarakat adat.

Habitat Alami

3

OP 4.04 – Annex A

Habitat Alami



OP 4.04 – Annex A Juni 2001

Kebijakan-kebijakan berikut disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan sebuah bahasan utuh dari topik diatas.

Definisi 1. Definis-definisi berikut berlaku untuk OP dan BP 4.04: a) Habitat alami1 adalah tanah dan air dimana (i) komunitas hayati suatu ekosistim bagian terbesarnya terbentuk oleh spesis-spesis binatang dan tumbuhan asli daerah tersebut, dan (ii) aktifitas manusia belum secara esensial sampai merubah fungsi-fungsi ekologis primer wilayah tersebut. Semua habitat alami memiliki nilai-nilai hayati, sosial, ekonomi, dan eksistensi yang penting. Habitat alami penting bisa dijumpai di hutan-hutan tropis basah, kering, dan awan; di hutan-hutan di wilayah beriklim sedang dan belahan bumi utara; di wilayahwilayah dengan tumbuhan semak mediteranean; di daerahdaerah kering dan setengah kering; hutan bakau, rawa-rawa pesisir serta lahan basah lainnya; di muara-muara sungai; di dasar laut dimana rumput laut hidup; di terumbu karang; di sungai-sungai dan danau-danau air tawar; di lingkungan pegunungan tinggi maupun sedang termasuk padang-padang dimana tumbuh tanaman obat-obatan (herb fields), padangpadang rumput, paramos; dan di padang-padang rumput tropis dan beriklim sedang. b) Habitat alami kritis adalah: i. kawasan lindung dan kawasan yang secara resmi diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi kawasan lindung (misalnya, daerah konservasi yang memenuhi kriteria klasifikasi2 yang ditetapkan oleh World Conservation Union [IUCN]), kawasan yang dari awalnya memang dipandang sebagai kawasan lindung oleh komunitas lokal tradisional (misalnya, hutanhutan kecil yang dikeramatkan), serta lokasi-lokasi yang menjaga kondisi vital bagi kelangsungan kawasan lindung tersebut (sebagaimana ditetapkan lewat proses kajian lingkungan3); atau ii. lokasi-lokasi yang tertera di daftar suplemen yang disiapkan oleh Bank ataupun oleh sumber yang berwenang yang ditetapkan oleh Regional Environmental Sector Unit (RESU). Lokasi-lokasi tersebut bisa meliputi daerah-daerah yang diakui oleh komunitas lokal tradisional (misalnya, hutanhutan kecil yang dikeramatkan); kawasan yang dikenal Habitat Alami

1

Habitat Alami

OP 4.04 – Annex A

cocok sekali untuk konservasi keanekaragaman hayati; serta lokasi-lokasi yang kritis bagi spesies-spesies yang langka, yang rawan (vulnerable), yang bermigrasi (migratory species), ataupun spesis-spesis yang terancam punah (endangered)4. Daftar dibuat berdasarkan evaluasi sistimatis atas faktor-faktor seperti kekayaan spesies; tingkat endemi, kelangkaan, dan kerawanan (vulnerablity) spesies komponen; keterwakilan (representativeness); serta integritas proses ekosistim. c) Konversi signifikan adalah penghilangan atau perusakan drastis dari keutuhan suatu habitat alami kritis atau yang lain akibat perubahan besar-besaran dan berjangka panjang dalam penggunaan tanah atau air. Konversi signifikan ini meliputi, contohnya, pembabatan tanah, penggantian vegetasi alami (misalnya, dengan perkebunan tanaman pangan atau keras); penggenangan secara permanen (misal: menjadi waduk); pengeringan, pengerukan, penimbunan, atau pembuatan kanal pada lahan basah; juga penambangan terbuka. Baik pada ekosistim terestrial maupun akuatik, konversi habitat-habitat alami dapat terjadi sebagai akibat dari pencemaran yang berat. Konversi dapat terjadi langsung karena suatu proyek ataupun melalui mekanisme tidak langsung (misalnya, berkembangnya tempat-tempat pemukiman di sepanjang jalan). d) Degradasi adalah perubahan yang terjadi pada habitat alami yang kritis atau lainnya, yang secara substansial telah menurunkan kemampuan suatu habitat dalam mempertahankan kelangsungan hidup populasi spesies-spesies aslinya. e) Langkah-langkah konservasi dan mitigasi yang tepat dapat menghilangkan atau menurunkan dampak buruk terhadap habitat alami maupun fungsinya, dengan jalan menjaga dampak tersebut tetap berada dalam batas-batas perubahan lingkungan yang diterima masyarakat. Langkah-langkah spesifik yang diambil bergantung pada karakteristik ekologi suatu lokasi tertentu. Langkah-langkah tersebut bisa berupa perlindungan penuh atas lokasi lewat disain ulang suatu proyek; mempertahankan habitat secara strategis; konversi ataupun modifikasi terbatas; pengembalian spesies ke lokasi; melakukan langkah-langkah mitigasi guna memperkecil kerusakan ekologis; melakukan usahausaha restorasi pasca pengembangan; restorasi terhadap habitathabitat yang mengalami degradasi; menetapkan dan memelihara kawasan lindung dengan ukuran yang sesuai dan kedekatan ekologis. Langkah-langkah seperti itu hendaknya selalu disertai dengan pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik terhadap hasil-hasil konservasi serta memberikan arahan bagi pengembangan ataupun penyempurnaan tindakan-tindakan korektif yang tepat. Habitat Alami

2

Habitat Alami

OP 4.04 – Annex A

1

Keanekaragaman hayati diluar habitat-habitat alami (misalnya yang ada dalam lingkungan wilayah pertanian) tidak masuk dalam kebijakan ini. Namun, adalah praktek yang baik, untuk mempertimbangkan keanekaragaman hayati diluar habitat alami dalam merancang dan melaksanakan suatu proyek.

2

Kategori dalam IUCN adalah sebagai berikut: i. Strict Nature Reserve/Wilderness Area (Cagar Alam/Suaka Alam): kawasan lindung yang dikelola hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan dan perlindungan alam; ii. National Park (Taman Nasional): kawasan lindung yang dikelola terutama untuk perlindungan ekosistim dan tempat rekreasi; iii. Natural Monument (Monumen Alam): merupakan kawasan lindung yang dikelola terutama untuk konservasi ciri alam (natural features) tertentu/spesifik; iv. Habitat/ Species Management Area (Daerah Manajemen Habitat/Spesies): kawasan lindung yang dikelola terutama untuk tujuan konservasi dengan intervensi manajemen; v. Protected Landscape/Seascape (Cagar Alam Darat/Laut): kawasan lindung yang dikelola terutama untuk konservasi suatu wilayah darat/laut dan untuk tujuan rekreasi; vi. Managed Resource Protected Area (Kawasan Lindung untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam): kawasan lindung yang dikelola terutama untuk pendayagunaan ekosistim alam secara berkelanjutan.

3

Lihat OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan.

4

Yang langka, yang rawan, yang terancam punah (endangered), atau semacamnya sebagaimana termuat dalam Daftar Merah IUCN tentang Binatang-binatang yang Terancam, Daftar Burung-burung yang Terancam dari BirdLife World, Daftar Merah IUCN tentang Tanaman-tanaman yang Terancam, ataupun daftar-daftar semacam lainnya yang dapat dipercaya, baik nasional maupun internasional, yang diakui oleh RESU.

Habitat Alami

3

OP 4.09

Pengelolaan Hama



OP 4.09 Desember 1998


Pengelolaan Hama Catatan : OP 4.09 ini menggantikan versi Juli 1996. Ada perubahan kata-kata pada alinea 1 dan 3 dan catatan kaki 2, 3, dan 4. Pedoman lebih lanjut pelaksanaan kebijakan Bank mengenai pengelolaan hama ini ada dalam Environmental Assessment Sourcebook (World Bank: Washington, D.C., 1991). Pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan hama pertanian dapat ditujukan kepada Direktur, Rural Development. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penggunaan pestisida dalam proyekproyek kesehatan masyarakat ditujukan kepada Direktur, Health Services.

1. Untuk membantu peminjam mengelola hama yang berdampak pada pertanian maupun kesehatan masyarakat, Bank1 mendukung strategi yang mempromosikan penggunaan metode-metode pengendalian biologis atau lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. Dalam proyek-proyek yang didanai Bank, peminjam menyampaikan isu-isu pengelolaan hama dalam konteks kajian lingkungan proyek.2 2. Dalam menilai suatu proyek yang akan melibatkan pengelolaan hama, Bank mengkaji kapasitas dari kerangka peraturan dan institusi negara bersangkutan untuk mempromosikan dan mendukung pengelolaan hama yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Jika diperlukan, Bank dan peminjam memasukkan peningkatan kapasitas itu dalam komponen proyek. Pengelolaan Hama Pertanian3 3. Bank menggunakan berbagai cara untuk menilai pengelolaan hama di negara bersangkutan dan mendukung pengelolaan hama terpadu (IPM – Integrated Pest Management)4 serta penggunaan pestisida pertanian yang aman: economic and sector work, kajian lingkungan hidup tingkat sektor atau proyek, kajian IPM yang partisipatif, dan proyek penyesuaian atau proyek investasi dan komponen-komponen yang terutama bertujuan mendukung pengadopsian dan pelaksanaan IPM. 4. Dalam kegiatan pertanian yang didanai Bank, populasi hama biasanya dikendalikan melalui pendekatan IPM, seperti pengendalian biologis, praktekpraktek budaya, dan pengembangan dan penggunaan varietas tanaman yang tahan atau toleran terhadap hama, Bank dapat mendanai pembelian pestisida jika penggunaannya dibenarkan dalam pendekatan IPM.

Pengelolaan Hama

1

OP 4.09

Pengelolaan Hama

Pengelolaan Hama dalam Kesehatan Masyarakat 5. Dalam proyek-proyek kesehatan masyarakat yang didanai Bank, Bank mendukung pengelolaan hama terutama melalui metode-metode lingkungan. Jika metode lingkungan tidak efektif, Bank dapat mendanai penggunaan pestisida untuk pengendalian vector penyakit. Kriteria Pemilihan dan Penggunaan Pestisida 6. Pembelian setiap pestisida dalam proyek yang didanai Bank tergantung pada penilaian sifat dan tingkat risiko yang mungkin ditimbulkan, mempertimbangkan penggunaan yang diusulkan dan pengguna sasaran.5 Mengenai klasifikasi pestisida dan formula spesifiknya, Bank mengacu pada klasifikasi pestisida yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification (Geneva : WHO 1994-95).6 Kriteria berikut ini diterapkan pada pemilihan dan penggunaan pestisida dalam proyek-proyek yang didanai Bank: a) Pestisida harus tidak berdampak signifikan pada kesehatan manusia b) Pestisida harus terbukti efektif membasmi spesies yang menjadi target. c) Pestisida memberikan efek minimal terhadap spesies non-target dan lingkungan alami. Metode, waktu, dan frekuensi penggunaan pestisida ditujukan untuk meminimisasi kerusakan pada musuh alami. Pestisida yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat harus terbukti aman bagi penduduk dan binatang peliharaan di wilayah yang disemprot pestisida, juga bagi orang yang menggunakan pestisida tersebut d) Penggunaannya harus mempertimbangkan terjadinya resistensi hama.

perlunya

mencegah

7. Bank mensyaratkan setiap pestisida yang didanainya diproduksi, dikemas, diberi label, ditangani, disimpan, dibuang, dan digunakan berdasarkan standar yang dapat diterima Bank.7 Bank tidak mendanai produk-produk formula pestisida yang masuk kelas IA dan IB menurut klasifikasi WHO, atau produk formula pestisida dalam kelas II, jika (a) negara bersangkutan tidak membatasi distribusi dan pemanfaatannya; atau (b) kemungkinan produk itu akan digunakan, atau mudah didapat oleh orang awam, petani, atau pihak lain tanpa adanya pelatihan, peralatan, dan fasilitas untuk menangani, menyimpan, dan menggunakan produk tersebut dengan tepat.

1

“Bank” termasuk IDA, dan “pinjaman” termasuk kredit.

Pengelolaan Hama

2

Pengelolaan Hama

2

OP 4.09

Lihat OP/BP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup

3

OP 4.09 dikenakan pada semua pinjaman Bank, terlepas dari apakah pinjaman tersebut mendanai pestisida. Bahkan jika pinjaman Bank untuk pestisida tidak ada, termasuk proyek pengembangan pertanian yang dapat menyebabkan meningkatnya penggunaan pestisida dan masalah lingkungan selanjutnya.

4

IPM mengacu pada gabungan antara keinginan petani (farmer-driven) dan praktek-praktek pengendalian hama ekologis yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. Hal ini mencakup (a) pengelolaan hama (menjaganya di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomi) bukan memusnahkannya; (b) menggantungkan, sampai pada tingkat yang memungkinkan, pada langkah-langkah non-kimia untuk mengurangi populasi hama; dan (c) memilih dan menggunakan pestisida, jika memang harus digunakan, dengan mempertimbangkan mengurangi dampak negatif pada organisme yang bermanfaat, manusia, dan lingkungan.

5

Penilaian ini dibuat dalam konteks kajian lingkungan proyek dan dicatat dalam dokumen proyek. Dokumen proyek juga memasukkan (dalam teks atau lampiran) daftar produk-produk pestisida yang diotorisasi untuk dibeli proyek, atau petunjuk kapan dan bagaimana daftar tersebut akan dikembangkan dan disetujui. Daftar yang diotorisasi ini dimasukkan sebagai referensi dalam dokumen legal yang berkaitan dengan proyek, dengan ketentuan mengenai penambahan atau pengurangan material.

6

Salinan mengenai klasifikasi, yang diperbaharui setiap tahun, harus ada di Sectoral Library. Rancangan Standard Bidding Documen for Procurement of Pesticides tersedia dari OCSPR.

7

Pedoman FAO untuk Guidelines for Packaging and Storage of Pesticides (Roma, 1985), Guidelines on Good Labeling Practice for Pesticides (Roma, 1985), dan Guidelines for the Disposal of Waste Pesticides and Pesticides Containers on the Farm (Rome, 1985) dipergunakan sebagai standar minimum.

Pengelolaan Hama

3

Draft OP 4.10

Masyarakat Adat



Draft OP 4. 10 23 Maret 2001

Masyarakat Adat Tinjauan Umum 1. Tujuan umum dari kebijakan1 ini adalah memastikan proses pembangunan menghormati sepenuhnya martabat, hak azasi manusia dan budaya masyarakat adat, yang dapat memberikan kontribusi pada misi Bank mengentaskan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek-proyek yang dibantu Bank2 yang berdampak pada masyarakat adat harus dapat memberikan mereka suara dalam rancangan dan pelaksanaan proyek, menghindari dampak negatif jika dimungkinkan, atau setidaknya meminimalkan dan memitigasinya, dan memastikan manfaat yang ditujukan bagi mereka adalah sesuai secara adat. 2. Bank menyadari masyarakat adat pada umumnya adalah bagian masyarakat yang termiskin serta rentan dan di banyak negara mereka tidak mendapat manfaat dari proses pembangunan. Disadari juga identitas, kebudayaan, tanah serta sumber daya masyarakat adat berkaitan secara unik dan terutama rentan terhadap perubahan yang disebabkan oleh program pembangunan. Karena itu, isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pembangunan merupakan isu kompleks dan membutuhkan langkahlangkah khusus untuk dapat memastikan masyarakat adat ini tidak dirugikan dan mereka juga menjadi bagian serta mendapatkan manfaat yang sesuai dari program-program pembangunan ini. 3. Bagian I dari Kebijakan Operasional ini mengemukakan proses untuk mengidentifikasi masyarakat adat, kebijakan yang harus diikuti jika mereka terkena dampak proyek yang dibantu Bank, serta langkah-langkah khusus yang diperlukan jika proyek Bank tersebut berdampak pada tanah atau sumber daya dari masyarakat adat tersebut. Bagian II menjelaskan kegiatankegiatan yang mungkin perlu dilakukan oleh anggota Bank berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan dan kegiatan-kegiatan yang mungkin didukung oleh Bank untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Masyarakat Adat

1

Draft OP 4.10

Masyarakat Adat

I. KETENTUAN PERLINDUNGAN

Identifikasi Masyarakat Adat 4. Istilah-istilah “indigenous peoples,” ”indigenous ethnic minorities,” “tribal groups,” dan “scheduled tribes” menjelaskan kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok dominan dalam masyarakat dan menyebabkan mereka rentan dirugikan dalam proses pembangunan. Banyak kelompok semacam ini memiliki status sosial dan ekonomi yang membatasi kapasitas mereka untuk membela kepentingan serta hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya produktif lainnya, atau yang menghalangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari pembangunan. 5. Bank menyadari setiap negara memiliki istilah yang berbeda untuk kelompok masyarakat ini. Kebijakan ini tidak mengemukakan suatu definisi universal untuk istilah “indigenous people.” Sebaliknya, kebijakan ini mengidentifikasi masyarakat adat dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan adanya, dalam derajat yang berbeda, beberapa karakteristik3 khusus berikut ini: a) keterkaitan yang kuat dengan wilayah leluhur serta sumber daya alam yang ada di dalamnya; b) adanya lembaga-lembaga politik dan sosial adat; c) sistem perekonomiannya terutama berorientasi pada produksi subsisten; d) memiliki bahasa lokal, yang biasanya berbeda dari bahasa yang umum digunakan; e) menyatakan diri atau dinyatakan oleh pihak laín sebagai suatu kelompok adat yang berbeda; 6. Kebijakan ini tidak dikenakan kepada kelompok-kelompok yang (a) sudah meninggalkan komunitas asal dan (b) pindah ke wilayah perkotaan4 dan/atau bermigrasi untuk mendapatkan penghasilan; Persyaratan Kebijakan 7. Kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh Bank yang kemungkinan berdampak pada masyarakat adat perlu: a) Screening untuk mengidentifikasi apakah ada kelompok masyarakat adat dalam area proyek;

Masyarakat Adat

2

Masyarakat Adat

Draft OP 4.10

b) Konsultasi berarti dengan semua kelompok yang terkena dampak; c) Mekanisme yang menjadi bagian dari rancangan dan pelaksanaan proyek untuk: •

mendorong partisipasi kelompok yang terkena dampak dengan mempertimbangkan gender;

•

menghindari, jika mungkin, atau mengurangi dan memitigasi dampak negatif; dan

•

memastikan manfaat yang ditujukan bagi mereka sesuai menurut adat.

8. Screening. Bilamana perundangan Peminjam memberikan status khusus kepada kelompok-kelompok dengan karakteristik mengacu pada alinea lima, atau telah ada proses di mana Bank dan Peminjam telah sepakat mengenai identifikasi umum kelompok-kelompok adat, semua ini menjadi titik awal untuk menentukan apakah kebijakan ini dapat diberlakukan dalam cakupan proyek. Investigasi tambahan, termasuk konsultasi dengan kelompokkelompok yang berpotensi terkena dampak serta pertimbangan teknis dari para ahli yang mengetahui kelompok–kelompok sosial dan budaya di kawasan itu, mungkin diperlukan untuk menentukan penerapan kebijakan ini pada kelompok-kelompok tersebut. 9. Konsultasi dan Partisipasi. Untuk memastikan adanya konsultasi berarti, Peminjam memberikan informasi yang relevan kepada kelompok-kelompok adat yang terkena dampak proyek Bank, pada saat yang tepat dan sesuai dengan adat. Untuk memfasilitasi konsultasi ini, Peminjam perlu: a) membuat suatu kerangka kerja yang tepat untuk dialog, termasuk pertimbangan gender dan keterwakilan generasi; b) melibatkan perwakilan organisasi adat lokal dalam diskusi, dengan tepat; dan c) menggunakan metode konsultasi budaya yang tepat sehingga memungkinkan masyarakat adat –laki-laki atau perempuan- dapat menyampaikan pandangan dan keinginannya5. Peminjam memperhitungkan pandangan serta keinginan dari masyarakat adat ini dalam menentukan apakah proyek akan diteruskan serta apa langkahlangkah tambahannya, termasuk modifikasi rancangan proyek, sesuatu yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dan meningkatkan manfaat proyek. Bank akan mengkaji usulan proyek dari Peminjam untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan ini. 10. Rancangan Proyek. Proyek-proyek yang kemungkinan berdampak negatif dan proyek-proyek di mana masyarakat adat merupakan bagian dari penerima manfaat, keduanya memerlukan partisipasi secara sadar dan pengembangan langkah-langkah yang akan dimasukkan ke dalam rancangan proyek. Namun, ketentuan pemrosesannya berbeda. Masyarakat Adat

3

Draft OP 4.10

Masyarakat Adat

a) Dalam proyek di mana dampak negatifnya dapat diantisipasi, Peminjam melakukan kajian sosial untuk menentukan sifat dan tingkatan dampak serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari, mengurangi atau memitigasi dampak tersebut. Berdasarkan kajian ini, Peminjam membuat Indigenous Peoples Plan (IPP) dengan dikonsultasikan kepada kelompok masyarakat adat yang terkena. Isi dan tingkat kerincian dari IPP ini bervariasi tergantung dari karakteristik tertentu proyek dan sifat dampak yang akan ditangani6. b) Dalam proyek sektor sosial seperti pendidikan atau kesehatan, atau proyek-proyek pembangunan yang merupakan inisiatif masyarakat atau pengentasan kemiskinan di mana masyarakat adat menjadi bagian dari penerima manfaat, Peminjam memasukkan langkahlangkah khusus, jika diperlukan, dalam rancangan proyek, untuk memastikan proyek-proyek tersebut mempertimbangkan bahasabahasa khas, praktek-praktek adat, kepercayaan religius dan cara hidup mereka. Langkah-langkah ini diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat adat. 11. Kasus Khusus. Dalam proyek-proyek yang didanai dari sector investment loan, financial intermediary loans, dan proyek Bank lain dengan banyak subproyek yang diperkirakan akan berdampak pada masyarakat adat tetapi sifat dari dampak tersebut tidak bisa diketahui sampai subproyeknya siap, Bank mensyaratkan adanya suatu strategi untuk memastikan ketentuanketentuan dalam kebijakan ini dapat dipenuhi. Lembaga pelaksana proyek harus memeriksa setiap subproyek sesuai dengan strategi tersebut untuk memastikan adanya konsistensi dengan kebijakan ini. Tanah dan Sumber Daya 12. Perekonomian, identitas, serta bentuk-bentuk organisasi sosial masyarakat adat seringkali terkait erat dengan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Untuk itu, dalam proyek-proyek Bank yang berdampak pada masyarakat adat, Peminjam harus mempertimbangkan hak-hak individu dan kolektif dalam menggunakan dan mengembangkan tanah yang mereka tempati, untuk mempertahankan akses mereka pada sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka, untuk keberlanjutan budaya mereka, dan untuk pembangunan masa depan mereka. 13. Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari proyek-proyek yang dibantu Bank pada masyarakat adat, dan untuk menentukan langkahlangkah yang mungkin diperlukan untuk memperkuat jaminan keamanan mereka atas tanah dan sumber daya lainnya, dalam desain proyek Peminjam perlu memberikan perhatian khusus pada:

Masyarakat Adat

4

Masyarakat Adat

Draft OP 4.10

a) budaya, agama, serta nilai-nilai sakral7 yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya yang diyakini kelompok ini; b) hak-hak individu dan kolektif atau komunal untuk menggunakan dan mengembangkan lahan yang mereka tempati dan dilindungi dari perambahan; c) pemanfaatan sumber daya alam secara adat penting bagi kebudayaan mereka dan cara hidup mereka; dan d) praktek-prakek pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan praktek-praktek ini dalam jangka panjang. Jika proyek Bank Dunia berdampak pada tanah dan sumber daya yang ditempati atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan dengan memperhitungkan perundangan Peminjam, pertimbangan diberikan untuk membuat suatu pengakuan hukum atas sistem kepemilikan lahan adat atau tradisional masyarakat adat yang terkena atau memberikan mereka suatu hak pemeliharaan dan penggunaan jangka panjang yang dapat diperbaharui. 14. Penggunaan Komersial Tanah dan Sumber Daya. Jika proyek-proyek yang dibantu Bank mencakup eksploitasi komersial sumber daya alam (termasuk hutan, mineral, dan sumber hidrokarbon) pada lahan yang dimiliki atau dimanfaatkan secara adat oleh masyarakat adat, Peminjam: a) menginformasikan kepada kelompok ini mengenai hak-hak mereka atas sumber daya tersebut di bawah perundangan negara dan hukum adat; b) menginformasikan kepada mereka mengenai dampak yang mungkin timbul dari proyek tersebut terhadap kehidupan dan lingkungan mereka serta pemanfaatan sumber daya alam; c) berkonsultasi dengan mereka sejak tahap awal pembangunan proyek, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusankeputusan yang berdampak pada mereka; dan d) memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh manfaat dari proyek tersebut. e) Seperti dalam semua proyek yang berdampak pada kelompokkelompok adat, dampak negatif pada mereka harus dihindari dan diminimkan, serta manfaatnya harus sesuai menurut adat. 15. Taman Nasional dan Kawasan Lindung. Di banyak negara, tanah yang ditetapkan secara legal sebagai taman nasional dan kawasan lindung kemungkinan tumpang tindih dengan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Bank menyadari pentingnya hak-hak adat dan kebutuhan untuk pengelolaan berkelanjutan ekosistem yang kritis untuk jangka panjang. Berdasarkan alasan ini, di mana proyek Masyarakat Adat

5

Masyarakat Adat

Draft OP 4.10

Bank menerapkan pengaturan baru dalam taman nasional dan kawasan lindung untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis, Peminjam memperkenalkan suatu proses, yang dapat diterima oleh Bank, untuk memastikan adanya partisipasi dengan kesadaran dari masyarakat adat tersebut berkaitan dengan hak-hak adat atas penggunaan, dalam perancangan dan pelaksanaan proyek. Pilihan juga diberikan untuk hubungan kerjasama yang memungkinkan mereka melanjutkan penggunaan sumber daya tersebut serta untuk mempertahankan cara hidup mereka.8 16. Kekayaan Budaya. Jika proyek Bank memperkirakan adanya penggunaan komersial dari kekayaan budaya masyarakat adat, termasuk pengetahuan mereka, kebijakan Bank mensyaratkan kelompok ini harus menyetujuinya dan mendapatkan manfaat dari pemanfaatan kekayaan budaya seperti itu. II. MASYARAKAT ADAT DAN PEMBANGUNAN 17. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini lebih lanjut, Bank, dalam dialog kebijakannya dengan Peminjam, akan mendorong mereka untuk mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang lebih luas untuk membuat proses pembangunan lebih inklusif dan untuk memasukkan pandangan dari masyarakat adat lebih utuh dalam program-program pembangunan dan strategi-strategi pengentasan kemiskinan. 18. Untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinannya, Peminjam mempertimbangkan proyek-proyek yang berdiri sendiri, komponen-komponen proyek dan insiatif-inisiatif lain yang dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat adat, dan ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan mereka sendiri. Program-program pembangunan yang berasal dari masyarakat dan dana-dana sosial yang dikelola secara lokal, misalnya, mungkin akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, terutama jika dirancang oleh pemerintah dan organisasi adat bersama-sama. 19. Dalam berbagai sektor, Peminjam memberikan kepada masyarakat adat kesempatan dilibatkan sepenuhnya dalam pengembangan manfaat dari program melalui langkah-langkah seperti reformasi kerangka kebijakan sektor, membangun kapasitas masyarakat adat untuk berpatisipasi penuh kesadaran dalam proses pembangunan, dan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan khusus melalui konsultasi yang sistematis. 20. Berdasarkan permintaan Peminjam, dan jika sesuai dengan Country Assistance Strategy, Bank bisa menyediakan bantuan teknis untuk: a) menilai kebijakan, strategi, dan kerangka hukum Peminjam, yang berkaitan dengan masyarakat adat dan membuat rekomendasi untuk memperkuatnya;

Masyarakat Adat

6

Masyarakat Adat

Draft OP 4.10

b) menyiapkan profil masyarakat adat dan komunitasnya untuk mendokumentasikan institusi, budaya, keyakinan religius, hubungan gender dan organisasi sosial, sistem produksi dan pola pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat; c) memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas masyarakat adat dalam menyiapkan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi program-program pembangunan; d) memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyediakan layanan pembangunan bagi masyarakat adat; dan e) menyusun pengakuan hukum atas sistem kepemilikan tanah tradisional atau adat dari masyarakat adat, atau memberikan hak pemeliharaan atau penggunaan yang bisa diperbaharui dalam jangka panjang. 21. Pengetahuan serta budaya masyarakat adat merupakan sumber daya yang penting bagi kelanjutan hidup mereka dan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan alasan tersebut, Bank akan menyediakan bantunan kepada Peminjam untuk memperkuat sumber daya ini, termasuk melalui penguatan hak-hak kepemilikan intelektual. 22. Akhirnya, Bank akan menyediakan bantuan untuk mendorong kemitraan di antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat adat untuk mempromosikan program pembangunan masyarakat adat, termasuk investasi dalam berbagai usaha masyarakat adat dan dalam program-program peningkatan kapasitas.

1

Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan kebijakan Bank Dunia lainnya yang terkait, termasuk Kajian Lingkungan Hidup (OP 4.01), Habitat Alami (OP 4.04) dan Hutan (OP 4.36).

2

“Bank” meliputi IDA, “pinjaman” termasuk juga kredit dan jaminan, dan “proyek” termasuk juga proyek-proyek di bawah adaptable program lending, learning and innovation loans, proyek-proyek atau komponen-komponen yang didanai di bawah Global Environment Facility. Kebijakan ini dikenakan pada semua komponen proyek tidak tergantung pada sumber pembiayaan. Istilah “proyek” tidak termasuk program-program di bawah adjustment loan.

3

Kelompok dan komunitas adat berbeda dalam hal derajat akulturasi dan integrasi ke dalam masyarakat dominant (dominant society). Karena kelompok adat mungkin sangat kecil, serta ukurannya mungkin mempengaruhi kerentanannya, tidak ada batasan numerik untuk penerapan kebijakan ini. Pertimbangan teknis diperlukan untuk menentukan jenis dari langkah-langkah dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi dampak proyek.

4

[Definisi “wilayah urban” mempertimbangkan batasan hukum dari wilayah tertentu sebagai kota di bawah perundangan negara peminjam dan tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi nonpertanian] (Definisi akan direvisi ulang)

5

Untuk contoh pelaksanaan yang terbaik (best practice) mengenai isu-isu ini dan yang lainnya, lihat Indigenous Peoples Sourcebook (akan terbit pada FY 02) Masyarakat Adat

7

Masyarakat Adat

Draft OP 4.10

6

IPP dimaksudkan untuk dibuat dalam suatu cara yang fleksibel dan pragmatis. IPP tersebut bisa dibuat dan dikombinasikan dengan rencana pemukiman kembali (resettlement plan) atau rencana kerja masyarakat (community action plan) atau instrumen serupa. Ketentuan tentang kelompok-kelompok adat yang berbeda harus mengakomodasi perbedaan yang signifikan tetapi bisa dimasukkan ke dalam satu IPP. Judul rencana tersebut bisa bervariasi tergantung dari keadaan dan keinginan negara yang bersangkutan. Jika masyarakat adat tinggal dalam komunitas campuran, IPP harus diusahakan menghindari terciptanya perbedaan dan ketidakadilan yang tidak perlu di antara masyarakat adat dan kelompokkelompok miskin atau marginal lainnya dalam wilayah yang sama.

7

Lihat juga Bank Operational Policy Note mengenai Safeguarding Cultural Property in Bankassisted Projects (OPN 11.03) 8

Lihat juga kebijakan Bank mengenai Habitat Alami (OP 4.04)

Masyarakat Adat

8

Draft BP 4.10

Masyarakat Adat


Prosedur Bank

Draft BP 4. 10 23 Maret 2001

Masyarakat Adat Pengantar 1. Prosedur-prosedur1 berikut ini dipergunakan oleh Task Team (TT) Bank untuk memastikan tujuan dan ketentuan Kebijakan Bank Dunia mengenai Masyarakat Adat (OP 4.10) dipenuhi dalam semua proyek yang dibantu Bank. Dalam kasus di mana penerapannya kurang jelas atau muncul pertanyaanpertanyaan mengenai bagaimana kebijakan ini diinterpretasikan, pertanyaanpertanyaan tersebut dapat diajukan kepada Safeguards Policy Committee Bank Dunia. Identifikasi Proyek 2. Jika penelitian awal mengindikasikan kemungkinan ada masyarakat adat dalam wilayah proyek, TT menyampaikan ketentuan-ketentuan dari kebijakan operasional OP/BP4.10 kepada Peminjam dan mendiskusikan penerapan dari kebijakan tersebut. Jika memungkinkan, dibuat kesepakatan awal antara Bank dengan Peminjam mengenai kelompok-kelompok yang dicakup dalam kebijakan ini untuk memfasilitasi persiapan proyek. 3. Project Concept Document (PCD) dan Project Information Document (PID) harus menunjukkan apakah masyarakat adat akan terkena dampak, dan jika ya, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memenuhi ketentuanketentuan dalam kebijakan ini. Unit yang bertanggung jawab untuk pengamanan sosial akan mengkaji dan memberi komentar atas PCD tersebut. Jika terdapat isu-isu penting yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan kebijakan ini, isu-isu tersebut disampaikan agar mendapat perhatian manajemen regional dan dipertimbangkan dalam kajian risiko. Persiapan Proyek 4. Jika proyek kemungkinan akan berdampak pada masyarakat adat, Peminjam memprakarsai konsultasi mengenai sifat dan cakupan dampak yang mungkin timbul di awal proyek untuk menentukan apakah kelompokkelompok ini terkena dampak dan bagaimana. Konsultasi ini bisa dilakukan sebelum, atau sebagai bagian dari kajian sosial. Konsultasi bermakna ini Masyarakat Adat

1

Masyarakat Adat

Draft BP 4.10

berlanjut selama proses persiapan dan catatan dari proses konsultasi menjadi bagian dari dokumen proyek. Peminjam dan Bank mempertimbangkan hasil konsultasi itu ketika memutuskan apakah akan memproses proyek lebih lanjut. 5. Jika sebuah proyek diperkirakan akan memberikan dampak negatif, maka diperlukan kajian sosial (SA - Social Assessment). Kajian sosial itu menjadi tanggung jawab Peminjam. Bank akan mengkaji Kerangka Acuan kajian sosial tersebut dan memberikan masukan untuk isi dan cakupannya. Kajian tersebut harus dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan kunci, memberikan suatu kerangka kerja untuk konsultasi, dan mengumpulkan informasi sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk informasi mengenai hak-hak adat dan tuntutan-tuntutan dari kelompok adat, untuk dapat memperkirakan dampak potensial proyek pada masyarakat adat. Peminjam kemudian mengirimkan rancangan kajian sosial ini kepada Bank untuk dikaji dan dikomentari.1 6. Jika kajian sosial memastikan sebuah proyek akan menimbulkan dampak negatif bagi kelompok adat tertentu, Peminjam menyiapkan suatu rancangan IPP melalui konsultasi dengan kelompok yang terkena. Isi serta tingkat kerincian dari IPP itu bervariasi tergantung dari sifat proyek dan dampak yang diperkirakan (Lihat OP 4.10, alinea 10a). Dalam proyek di mana masyarakat adat juga adalah penerima manfaat, langkah-langkah khusus untuk memasukkan kebutuhan dan kebudayaan mereka sebagai bahan pertimbangan harus menjadi bagian dari perancangan proyek. Karena kebutuhan dan prioritas dari masyarakat adat kemungkinan berubah seiring dengan perjalanan proyek, IPP atau langkah-langkah yang diusulkan tersebut harus memasukkan mekanisme-mekanisme untuk pengkajian dan penyesuaian berkala. 7. Dalam proyek-proyek di mana diperlukan IPP, rancangan IPP atau ringkasannya dalam Bahasa Inggris dikirimkam ke Bank sebagai satu persyaratan penilaian proyek. Unit safeguard regional yang sesuai mengkaji rancangan dokumen tersebut untuk menentukan apakah dokumen tersebut sudah memberikan landasan teknis yang memadai untuk penilaian (appraisal) proyek dan LEG akan mengkaji aspek legal dari IPP tersebut. Setelah persetujuan atas penilaian tersebut diberikan, Task Team Leader (TTL) mengirimkan rancangan IPP tersebut atau ringkasannya dalam Bahasa Inggris, yang memuat temuan-temuan penting, ke InfoShop Bank, dan Peminjam menyebarluaskannya kepada kelompok adat yang terkena proyek tersebut. Elemen-elemen kunci dari IPP tersebut harus dimasukkan ke dalam PAD.

1

Kajian sosial (Sosial assessment) bisa menggunakan berbagai metode seperti focus group discussions, metodologi penilaian secara partisipatif (participatory appraisal), penilaian penerima manfaat (beneficiary assessment) dan sejenisnya. Pilihan metode ini harus sesuai dengan masyarakat serta isu-isu yang akan didiskusikan.

Masyarakat Adat

2

Draft BP 4.10

Masyarakat Adat

8. Tambahan pada PAD secara singkat mencakup informasi berikut: a) bagaimana masyarakat adat diidentifikasi; b) sifat dan hasil dari proses konsultasi dan bagaimana pandanganpandangan masyarakat adat tercerminkan; c) temuan-temuan utama dari kajian sosial, jika ada, dan bagaimana temuan tersebut dimasukkan dalam rancangan proyek; d) tindakan-tindakan untuk memastikan dampak negatif bisa dimitigasi, dan/atau manfaatnya tepat secara adat; dan e) pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan proyek dan pengaturan untuk pemantauan dan evaluasi.

Penilaian 9. Misi penilaian (appraisal mission) melibatkan keahlian yang tepat untuk menilai kecukupan dari konsultasi dan partisipasi serta kelayakan dan keberlanjutan dari langkah-langkah spesifik yang tercermin dalam IPP atau dokumen proyek dan dimaksudkan untuk memitigasi setiap dampak negatif pada masyarakat adat atau untuk memberi manfaat bagi mereka. Misi penilaian tersebut juga mengkaji kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan, dan kapasitas serta komitmen dari institusi, termasuk organisasi-organisasi masyarakat adat yang bertanggung jawab melaksanakan proyek; dan rencana pembiayaan. Informasi ini bermanfaat untuk penilaian kelayakan dan risiko. 10. IPP tersebut atau langkah-langkah lainnya yang diperlukan (BP alinea 6) ditegaskan dalam negosiasi dan direfleksikan dalam PIP. Kesepakatankesepakatan legal meliputi ketentuan-ketentuan, jika diperlukan, yang mengharuskan Peminjam melaksanakan IPP/langkah-langkah tersebut. Ketika Peminjam dan Bank sepakat akan IPP final, Peminjam memastikan dokumen mudah didapat dan dalam bahasa yang dimengerti oleh kelompok-kelompok adat yang terkena proyek. Sementara Bank menyimpan ringkasannya dalam Bahasa Inggris yang meliputi elemen-elemen kunci IPP di InfoShop. Pelaksanaan dan Pengawasan 11. Menyadari pentingnya pengawasan yang melekat dan sering, Regional Vice President, berkoordinasi dengan Country Director yang bersangkutan, memastikan adanya sumber daya untuk pengawasan yang efektif proyekproyek yang berdampak pada masyarakat adat. 12. Sepanjang pelaksanaan proyek, TT memastikan bahwa keahlian teknis yang diperlukan termasuk dalam misi pengawasan Bank. Kunjungan lapangan Masyarakat Adat

3

Draft BP 4.10

Masyarakat Adat

diperlukan untuk mengetahui apakah masyarakat adat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan proyek serta mendapat manfaatnya, untuk memantau keefektifan pembangunan dan langkah-langkah mitigasi (Lihat kebijakan Bank Dunia mengenai Project Supervision OP 13.05, Project Monitoring and Evaluation OP 10.70), dan memastikan apakah perjanjian hukum tertulis dipenuhi. TT mengkaji laporan-laporan pemantauan yang tepat dan mengkaji sampai sejauh mana informasi-informasi pemantauan dimasukkan ke dalam pelaksanaan proyek. 13. Setelah penyelesaian proyek, Implementation Completion Report (OP 13.55) mengevaluasi: a) dampak proyek pada masyarakat adat - laki-laki dan perempuan yang terkena proyek; b) pencapaian tujuan dari IPP, jika berkaitan; dan c) pelajaran yang bisa diambil untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Jika tujuan dari IPP tidak terealisasi, ICR tersebut bisa mengusulkan suatu rangkaian tindakan, termasuk jika diperlukan, melanjutkan pemantauan oleh Bank. Country Assistance Strategy 14. 14. Di negara-negara dengan beberapa kegiatan yang berdampak pada masyarakat adat, dialog negara dan sektor dengan pemerintah yang sedang berlangsung memasukkan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan negara, kerangka institusional dan hukum untuk masyarakat adat dan semua ini tercermin dalam pekerjaan ekonomi dan sektor negara dan dalam Country Assistance Strategy (CAS – Strategi Bantuan Negara)

1

Prosedur Bank ini mengacu pada kebijakan Bank mengenai Masyarakat Adat (OP 4.10).

Masyarakat Adat

4

OD 4.20

Masyarakat Adat


Pedoman Operasional

OD 4. 20 September 1991


Masyarakat Adat Pengantar 1. Petunjuk ini menguraikan tentang kebijakan dan prosedur Bank1 dalam memproses proyek-proyek yang berdampak pada masyarakat adat. Petunjuk ini menguraikan definisi dasar, tujuan kebijakan, panduan untuk rancangan dan pelaksanaan ketentuan proyek atau komponen untuk masyarakat adat, dan pemrosesan dan dokumentasi yang harus diikuti. 2. Petunjuk ini memberikan panduan kebijakan untuk (a) menjamin masyarakat adat mendapat manfaat dari proyek pembangunan, dan (b) menghindari atau memitigasi dampak buruk pada masyarakat adat disebabkan oleh kegiatan yang dibantu oleh Bank. Tindakan khusus diperlukan jika investasi Bank berdampak pada masyarakat adat, suku-suku asli, etnis minoritas tertentu atau kelompok lainnya yang status sosial dan ekonominya menghambat kapasitasnya untuk menyampaikan kepentingan dan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya produktif lainnya. Definisi 3. Istilah-istilah “indigenous peoples,” ”indigenous ethnic minorities,” “tribal groups,” dan “scheduled tribes” menjelaskan kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok dominan dalam masyarakat dan menyebabkan mereka rentan dirugikan dalam proses pembangunan. Dalam petunjuk ini istilah masyarakat adat digunakan mengacu pada semua kelompok minoritas di atas. 4. Dalam konstitusi nasional, undang-undang dan peraturan yang relevan, kebanyakan negara peminjam memasukkan kalimat definisi spesifik dan kerangka hukum yang memberikan dasar awal untuk mengidentifikasi masyarakat adat. 5. Oleh karena keadaan yang beragam dan berubah-ubah di mana masyarakat adat ditemukan, tidak ada satu definisi yang dapat merangkum semua keragaman yang ada. Masyarakat adat biasanya adalah kelompok yang paling miskin di dalam satu populasi. Kegiatan ekonomi mereka biasanya berkisar antara perladangan berpindah di dalam atau dekat hutan, Masyarakat Adat

1

OD 4.20

Masyarakat Adat

menjadi buruh kasar atau bahkan kegiatan berjualan skala kecil. Masyarakat adat bisa diidentifikasi di area geografis tertentu melalui keberadaan karakteristik berikut ini dengan tingkatan yang beragam: a) keterikatan yang kuat pada tanah leluhur dan pada sumber daya alam di area tersebut; b) mengidentifikasi diri sendiri dan diidentifikasi oleh lainnya sebagai kelompok yang berbeda budayanya; c) memiliki bahasa asli yang sering berbeda dari bahasa nasional; d) adanya lembaga adat sosial dan politik; dan e) produksi terutama untuk kebutuhan sendiri (subsisten) Para Task Manager (TM) harus menentukan populasi yang akan terkena pedoman ini dan harus memanfaatkan ahli antropologi dan sosiologi selama proyek berjalan. Tujuan dan Kebijakan 6. Tujuan umum Bank untuk masyarakat adat, seperti juga untuk seluruh orang di negara-negara anggotanya, adalah menjamin proses pembangunan yang menghargai martabat, hak azasi manusia, dan keunikan budaya mereka. Lebih khusus lagi, tujuan penting dari petunjuk ini adalah memastikan agar masyarakat adat tidak menderita akibat dampak negatif selama proses pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dibiayai Bank, dan mereka mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya. 7. Bagaimana mendekati masyarakat adat yang terkena dampak proyekproyek pembangunan adalah satu isu kontroversial. Perdebatan sering dirumuskan sebagai pilihan dari dua posisi berlawanan. Di satu kutub adalah melindungi populasi masyarakat adat yang praktek budaya dan ekonominya membuat mereka sulit berhadapan dengan kelompok luar yang lebih kuat. Kelebihan pendekatan ini adalah masyarakat adat mendapat perlindungan khusus dan pelestarian budaya yang khas; kerugiannya adalah hilangnya manfaat program pembangunan. Kutub lainnya berpendapat masyarakat adat harus diakulturasikan ke dalam nilai-nilai dan kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang dominan sehingga mereka bisa ikut serta dalam pembangunan nasional. Keuntungannya mereka dapat memperbaiki kesempatan sosial dan ekonominya, tetapi biaya yang harus dibayar adalah sering hilangnya keunikan budaya secara perlahan-lahan. 8. Kebijakan Bank adalah bahwa strategi untuk menangani isu berkaitan dengan masyarakat adat harus didasarkan pada partisipasi secara sadar (informed parcipation) dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi, mengidentifikasi Masyarakat Adat

2

OD 4.20

Masyarakat Adat

pilihan lokal melalui konsultasi langsung, memasukkan pengetahuan adat ke dalam pendekatan proyek, dan sejak awal dengan tepat memanfaatkan para spesialis yang berpengalaman adalah inti kegiatan untuk setiap proyek yang berdampak pada masyarakat adat dan hak-hak mereka atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. 9. Kasus-kasus akan bermunculan, khususnya ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat adat yang paling terasing, di mana dampak buruk tidak bisa dihindari dan rencana mitigasi yang memadai belum disusun. Dalam situasi seperti itu, Bank tidak akan menilai proyek-proyek sampai rencana yang cocok disusun oleh peminjam dan ditelaah oleh Bank. Dalam kasuskasus lainnya, masyarakat adat bisa berharap dan bisa dilibatkan dalam proses pembangunan. Singkatnya, serangkaian tindakan positif oleh peminjam harus menjamin masyarakat adat memperoleh manfaat dari investasi pembangunan. Peranan Bank 10. Bank membahas isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat melalui (a) Country Economic and Sector Work (CESW) (b) bantuan teknis dan (c) komponen atau ketentuan proyek investasi. Isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat muncul di berbagai sektor yang menjadi kepedulian Bank; isu-isu yang mencakup, misalnya, pertanian, pembuatan jalan, kehutanan, listrik tenaga air, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan lingkungan hidup harus disaring dengan hati-hati.2 Isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat biasanya diidentifikasi melalui proses kajian lingkungan (environmental assessment) atau kajian dampak social (social impact assessment), dan langkah-langkah yang sesuai harus diambil melalui kegiatan-kegiatan mitigasi lingkungan (Lihat OD 4.10, Environmental Assessment). 11. Country Economic and Sector Work (CESW). Country Department harus mengumpulkan informasi mengenai kecenderungan kebijakan pemerintah dan lembaga yang menangani masyarakat adat. Isu-isu menyangkut masyarakat adat harus disampaikan secara eksplisit dalam pekerjaan sektor dan subsektor dan dibawa ke dalam dialog antara Bank dengan negara. Kerangka kebijakan pembangunan nasional dan lembaga-lembaga untuk masyarakat adat sering perlu diperkuat agar tercipta dasar yang lebih kokoh untuk perancangan dan pemrosesan proyek-proyek dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan masyarakat adat. 12. Bantuan teknis. Bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan peminjam menangani isu-isu masyarakat adat bisa diberikan oleh Bank. Bantuan teknis biasanya diberikan dalam rangka persiapan proyek, tetapi bantuan teknis mungkin dibutuhkan untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintah yang relevan atau mendukung prakarsa pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Adat

3

OD 4.20

Masyarakat Adat

13. Proyek-proyek investasi. Untuk sebuah proyek investasi yang mempunyai dampak pada masyarakat adat, peminjam harus menyiapkan rencana pembangunan masyarakat adat yang sesuai dengan kebijakan Bank. Setiap proyek yang berdampak pada masyarakat adat diharapkan menyertakan komponen atau ketentuan yang dimasukkan ke dalam sebuah rencana seperti itu. Apabila penerima manfaat langsung paling besar dari proyek adalah masyarakat adat, kepedulian Bank harus dikemukakan oleh proyek itu sendiri dan ketentuan dari OD harus diterapkan dalam proyek secara utuh. Rencana Pembangunan untuk Masyarakat Adat3 Prasyarat-prasyarat 14. 14. Prasyarat-prasyarat keberhasilan masyarakat adat adalah berikut:

rencana

pembangunan

untuk

a) Langkah kunci dalam rancangan proyek adalah penyiapan rencana pembangunan yang sesuai secara budaya berdasarkan pertimbangan penuh atas pilihan yang diinginkan oleh masyarakat adat yang terkena dampak proyek. b) Studi-studi harus menjalankan semua upaya untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek dan studi-studi harus mengembangkan langkahlangkah untuk menghindari atau memitigasi kerugian.4 c) Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas interaksi pemerintah dengan masyarakat adat harus memiliki keahlian sosial, teknis, dan legal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang diusulkan. Pengaturan pelaksanaan harus dibuat sederhana. Pengaturan pelaksanaan biasanya mengikutsertakan lembaga yang cocok, organisasi-organisasi setempat, organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang yang berhubungan dengan masyarakat adat. d) Pola-pola setempat dari organisasi sosial, kepercayaan religius, dan pemanfaatan sumber daya harus dipertimbangkan dalam perancangan rencana. e) Kegiatan pembangunan harus mendukung sistem produksi yang sudah cocok dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakat adat, dan harus menunjang sistem produksi yang terkena tekanan agar mencapai tingkat keberlanjutan. f) Rencana itu harus menghindari terciptanya atau menguatnya ketergantungan masyarakat adat pada proyek. Perencanaan harus mendorong pengalihan secepatnya pengelolaan proyek kepada masyarakat lokal. Jika dibutuhkan, rencana harus memasukkan

Masyarakat Adat

4

Masyarakat Adat

OD 4.20

pendidikan umum dan pelatihan keterampilan manajemen bagi masyarakat adat pada permulaan proyek. g) Perencanaan yang berhasil untuk masyarakat adat sering membutuhkan waktu yang lebih lama, juga pengaturan untuk perpanjangan tindak-lanjut. Area terpencil atau yang diabaikan di mana tersedia sedikit sekali pengalaman sebelumnya sering membutuhkan penelitian dan program uji coba tambahan untuk mencocokkan proposal pembangunan. h) Di mana program yang efektif sudah berfungsi, dukungan Bank dapat berupa dana tambahan untuk memperkuat program tersebut, bukannya mengembangkan program yang baru sama sekali. Isi 15. Rencana pembangunan harus disiapkan berdampingan dengan persiapan proyek investasi utama. Dalam banyak kasus, perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tepat membutuhkan pelaksanaan komponenkomponen proyek khusus yang mungkin tidak termasuk dalam tujuan primer proyek. Komponen-komponen ini bisa memasukkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan nutrisi, infrastruktur produksi, pelestarian bahasa dan budaya, pemberian hak atas sumber daya alam, dan pendidikan. Komponen proyek untuk pengembangan masyarakat adat harus memasukkan unsur-unsur berikut, sesuai kebutuhan: a) Kerangka Hukum. Rencana itu harus mengandung sebuah kajian tentang (i) status hukum kelompok-kelompok yang tercakup dalam petunjuk operasional ini, seperti tercermin dalam konstitusi negara, perundang-undangan, dan perundang-undangan tambahan (peraturan, surat perintah ketatausahaan dan lain-lain); dan (ii) kemampuan kelompok-kelompok itu mendapat akses pada dan memanfaatkan dengan efektif sistem hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka. Perhatian khusus perlu diberikan pada hak-hak masyarakat adat untuk menggunakan dan mengembangkan tanah yang ditempatinya, untuk dilindungi dari para perambah, dan untuk mendapat akses pada sumber daya alam (seperti hutan, binatang liar, dan air) yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkembang. b) Data Dasar. Data dasar harus mencakup (i) peta yang akurat dan mutakhir dan foto udara dari daerah yang terpengaruh oleh proyek dan daerah tempat tinggal masyarakat adat; (ii) analisis struktur sosial dan penghasilan penduduk; (iii) daftar rinci sumber daya yang digunakan oleh masyarakat adat dan data teknis sistem produksi mereka; dan (iv) hubungan antara masyarakat adat dengan kelompok masyarakat setempat dan kelompok nasional lainnya. Sangatlah penting studi data dasar mencakup semua kegiatan produksi dan pemasaran yang melibatkan masyarakat adat. Kunjungan para ahli dalam bidang sosial dan teknis ke situs proyek Masyarakat Adat

5

Masyarakat Adat

OD 4.20

harus dapat mengecek kebenaran dan sekaligus memperbaharui sumber-sumber kedua. c) Kepemilikan Lahan. Jika perundangan lokal perlu diperkuat, Bank harus menawarkan nasihat dan membantu peminjam menyusun pengakuan hukum atas sistem kepemilikan lahan secara adat atau tradisional dari masyarakat adat. Apabila tanah tradisional milik masyarakat adat telah dialihkan secara hukum menjadi milik negara dan apabila tidak bisa mengalihkan hak-hak tradisional menjadi hak kepemilikan secara hukum seperti itu, harus dilakukan alternatif pengaturan yang memberikan hak-hak penguasaan dan pemanfaatan jangka panjang yang bisa diperbaharui kepada masyarakat adat. Langkah-langkah ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan langkah-langkah perencanaan lainnya yang mungkin bergantung pada pengakuan status tanah. d) Strategi untuk Partisipasi Lokal. Harus dipikirkan dan dipertahankan mekanisme-mekanisme pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Banyak kelompok masyarakat adat yang besar mempunyai wakil organisasi sendiri yang menyediakan saluran efektif untuk mengkomunikasikan keinginan masyarakat lokal. Para pemimpin adat memegang peranan yang sangat penting untuk menggerakkan masyarakat dan harus diikutsertakan dalam proses perencanaan, sambil memastikan mereka sungguh-sungguh wakil masyarakat adat.1 Namun, tidak ada satu metoda jitu (foolproof) untuk menjamin partisipasi tingkat lokal secara penuh. Saran-saran yang bersifat sosiologis dan teknis yang disediakan melalui Regional Environment Divisions (RED) sering dibutuhkan untuk mengembangkan mekanisme-mekanisme yang tepat untuk wilayah proyek. e) Identifikasi Teknis Pembangunan atau Kegiatan-kegiatan Mitigasi. Proposal yang bersifat teknis harus berlanjut dengan penelitian lapangan oleh para profesional yang memenuhi persyaratan yang dapat diterima oleh Bank. Uraian yang terinci dari pelayanan yang diajukan seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, kredit dan bantuan hukum, harus disiapkan dan dinilai. Uraian teknis harus disertakan untuk investasi-investasi infrastruktur produktif yang direncanakan. Rencana yang menggunakan pengetahuan adat seringkali lebih berhasil daripada memperkenalkan prinsip dan lembaga yang baru sama sekali. Sebagai contoh, kontribusi potensial dari pelayanan kesehatan tradisional sebaiknya dipertimbangkan dalam perencanaan sistem pelayanan kesehatan.

1

Lihat juga “Community Involvement and the Role of Nongovernmental Organization in Environmental Assessment” dalam World Bank, Environmental Sourcebook, Technical Paper No 139 (Washington, DC, 1991).

Masyarakat Adat

6

Masyarakat Adat

OD 4.20

f) Kapasitas Kelembagaan. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas masyarakat adat biasanya lemah. Mengkaji catatan keberhasilan, kemampuan, dan kebutuhan dari lembaga-lembaga itu adalah persyaratan yang mendasar. Isu-isu menyangkut organisasi yang perlu ditangani melalui bantuan Bank adalah: (i) tersedianya dana untuk investasi dan kegiatan lapangan; (ii) kecukupan staf profesional yang berpengalaman; (iii) kemampuan organisasi masyarakat adat, otoritas pemerintahan lokal, dan organisasi non-pemerintah lokal dalam berinteraksi dengan institusiinstitusi khusus pemerintah; (iv) kemampuan badan pelaksana untuk memobilisasi lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam pelaksanaan rencana; dan (v) kehadiran di lapangan yang memadai. g) Jadwal Pelaksanaan. Komponen-komponen harus memasukkan jadwal pelaksanaan yang dilengkapi dengan tolok-ukur sehingga kemajuan bisa diukur pada interval yang tepat. Program uji coba sering dibutuhkan untuk menyediakan informasi perencanaan untuk pentahapan komponen proyek bagi masyarakat adat dengan investasi utama. Rencana itu harus mengarah kepada keberlanjutan jangka panjang kegiatan proyek setelah penyelesaian pembayaran (disbursement). h) Pemantauan dan Evaluasi.2 Kapasitas pemantauan independen biasanya dibutuhkan saat lembaga yang bertanggung jawab atas populasi masyarakat adat mempunyai sejarah manajemen yang lemah. Pemantauan oleh wakil-wakil dari organisasi masyarakat adat dapat menjadi cara yang efisien bagi manajemen proyek menyerap perspektif masyarakat adat penerima manfaat, dan hal itu didorong oleh Bank. Unit pemantauan harus dilengkapi dengan staf profesional yang berpengalaman dalam ilmu sosial, dan format pelaporan serta jadwal yang pas dengan kebutuhan proyek yang harus disusun. Laporan pemantuan dan evaluasi harus diperiksa oleh manajemen senior dari organisasi pelaksana bersama Bank. Laporan evaluasi harus terbuka untuk umum. i) Perkiraan Biaya dan Rencana Keuangan. Rencana harus memuat perkiraan biaya rinci untuk kegiatan dan investasi yang direncanakan. Perkiraan itu harus dirinci hingga biaya satuan per tahun proyek dan dikaitkan dengan suatu rencana keuangan. Program-program seperti dana bergulir yang memberikan sumber investasi untuk masyarakat adat harus menguraikan prosedur akuntansi dan mekanisme-mekanisme penyaluran dan penambahan finansial. Biasanya sangat membantu jika Bank memiliki porsi setinggi mungkin dalam keikutsertaan finansial langsung dalam komponen proyek yang berhubungan dengan masyarakat adat.

2

Lihat OD 10.70, Project Monitoring and Evaluation

Masyarakat Adat

7

Masyarakat Adat

OD 4.20

Pemrosesan dan Pendokumentasian Proyek Identifikasi 16. Selama pengidentifikasian proyek, peminjam harus diinformasikan mengenai kebijakan Bank mengenai masyarakat adat. Angka persis jumlah penduduk yang potensial terkena dampak dan lokasinya harus diketahui dengan pasti dan ditunjukkan dalam peta area proyek. Status hukum dari kelompok yang terkena dampak juga harus didiskusikan. TM harus memastikan instansi pemerintah yang relevan, dan kebijakannya, prosedurprosedur, program-program, dan rencana-rencana mereka untuk masyarakat adat yang terkena dampak proyek yang diusulkan itu (Lihat alinea 11 dan 15a). TM harus memprakarsai studi-studi antropologis yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan pilihan-pilihan setempat (Lihat alinea 15b). TM, berkonsultasi dengan RED, harus menyinggung isu-isu masyarakat adat dan strategi keseluruhan proyek dalam Initial Executive Project Summary (IEPS). Persiapan 17. Apabila sudah disepakati dalam pertemuan IEPS bahwa dibutuhkan tindakan khusus, rencana pengembangan masyarakat adat atau komponen proyek harus disusun pada saat persiapan proyek. Sesuai kebutuhan, Bank harus membantu peminjam menyiapkan kerangka acuan dan harus menyediakan bantuan teknis yang khusus (Lihat alinea 12). Melibatkan sedini mungkin ahli antropologi dan organisasi non-pemerintah setempat yang mempunyai keahlian dalam persoalan yang berhubungan dengan masyarakat adat adalah cara bermanfaat untuk mengidentifikasi mekanisme-mekanisme partisipasi efektif dan peluang-peluang pembangunan di tingkat lokal. Dalam proyek menyangkut hak tanah masyarakat adat, Bank harus bekerja sama dengan peminjam menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menempatkan kepemilikan tanah dalam pijakan regular secepat mungkin, karena perselisihan lahan seringkali mengakibatkan penundaan pelaksanaan langkah-langkah yang bergantung pada status tanah yang jelas (Lihat alinea 15c). Penilaian 18. Rencana untuk komponen pembangunan bagi masyarakat adat harus disampaikan kepada Bank bersama-sama dengan laporan kelayakan proyek keseluruhan, sebelum dilakukan penilaian proyek. Penilaian harus mengkaji kecukupan rencana itu, kecocokan kebijakan-kebijakan dan kerangka hukumnya, kemampuan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan rencana itu, dan kecukupan sumber daya teknis, keuangan dan sosial. Tim penilai harus puas bahwa masyarakat adat telah berpartisipasi secara bermakna dalam pengembangan rencana itu seperti diuraikan dalam alinea 14a (Lihat juga alinea 15d). Adalah penting khususnya untuk menilai proposal yang pengaturan akses dan pemanfaatan tanah.

Masyarakat Adat

8

Masyarakat Adat

OD 4.20

Pelaksanaan dan Pengawasan 19. Perencanaan pengawasan harus membuat ketentuan agar memasukkan keterampilan dalam bidang antropologi, legal, dan teknis yang sesuai dalam misi pengawasan Bank selama pelaksanaan proyek (Lihat alinea 15g dan h, dan OD 13.05, Project Supervision). Kunjungan lapangan oleh TM dan para ahli harus dilakukan. Evaluasi separuh pelaksanaan dan evaluasi akhir harus mengkaji kemajuan dan merekomendasikan kegiatan perbaikan jika perlu. Dokumentasi 20. Komitmen peminjam melaksanakan rencana pembangunan untuk masyarakat adat harus tercermin dalam dokumen pinjaman; ketentuanketentuan legal harus menyediakan ukuran yang jelas bagi staf Bank sehingga bisa dipantau selama pengawasan. Staff Appraisal Report (SAR) dan Memorandum and Recommendation of the President harus merangkum rencana atau ketentuan-ketentuan proyek.

1

Bank Dunia mencakup pula IDA, sedangkan dalam “pinjaman” termasuk juga kredit

2

Pemindahan masyarakat adat dapat sangat merugikan, dan usaha khusus perlu disiapkan untuk mencegahnya. Lihat OD 4.30, Involuntary Resettlement, sebagai panduan kebijakan tambahan mengenai isu-isu pemindahan menyangkut masyarakat adat. 3

Panduan teknis secara regional untuk menyiapkan komponen masyarakat adat, dan studikasus-studikasus praktek terbaik, tersedia di Regional Environment Division (REDs).

4

Sebagai panduan mengenai masyarakat adat dan prosedur pengkajian lingkungan, Lihat OD 4.01, Environmental Assessment, dan Bab 7 dari Bank Dunia, Environmental Assessment Sourcebook, Technical Paper No 139 (Washington, DC, 1991)

Masyarakat Adat

9

BP 4.12

Pemukiman Kembali


Prosedur Bank

BP 4.12 Desember 2001

Prosedur ini disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan bahasan utuh dari topik diatas.

Pemukiman Kembali Catatan : OP dan BP 4.12 bersama-sama menggantikan OD 4.30, Involuntary Resettlement. OP dan BP ini dikenakan pada semua proyek yang kajian konsep proyeknya (Project Concept Review) dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2002. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditujukan ke Direktur, Social Development Department (SDV).

1. Perencanaan kegiatan pemukiman kembali (involuntary resettlement) merupakan suatu bagian terpadu dari persiapan proyek yang didanai Bank1. Selama identifikasi proyek, Task Team (TT) mengidentifikasi kemungkinan pemukiman kembali2 dilakukan di bawah proyek bersangkutan. Sepanjang proses proyek, TT berkonsultasi dengan regional social development unit 3, Legal Vice President (LEG) dan, jika perlu, dengan Resettlement Committee (lihat alinea 7, dari BP ini). 2. Jika proyek yang diusulkan kemungkinan memerlukan pemukiman kembali, TT menginformasikan kepada negara peminjam mengenai aturanaturan OP/BP 4.12. TT dan staf negara peminjam a) memperkirakan bentuk dan besaran pemindahan penduduk yang mungkin dilakukan; b) menggali semua alternatif desain proyek yang mungkin untuk menghindari, jika mungkin, atau meminimalkan pemindahan penduduk;4 c) mengkaji kerangka hukum mengenai pemukiman kembali dan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga pelaksana (mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan kebijakan Bank); d) mengkaji pengalaman negara peminjam dan lembaga pelaksana di masa lalu dalam kegiatan yang serupa; e) berdiskusi dengan lembaga yang bertanggungjawab untuk pemukiman kembali mengenai aspek kebijakan dan kelembagaan, hukum, dan rencana konsultatif untuk pemukiman kembali, termasuk langkah-langkah untuk menangani ketidakkonsistenan antara kebijakan pemerintah atau institusi pelaksana dengan kebijakan Bank; dan f) mendiskusikan bantuan teknis yang akan diberikan pada negara peminjam (lihat OP 4.12, alinea 32).

Pemukiman Kembali

1

Pemukiman Kembali

BP 4.12

3. Berdasarkan kajian terhadap isu-isu pemukiman kembali yang relevan, TT bersama-sama dengan regional social development unit dan LEG menyetujui jenis instrumen pemukiman kembali (rencana pemukiman kembali, rencana pemukiman kembali yang disederhanakan, kerangka kebijakan pemukiman kembali, atau kerangka proses) dan lingkup serta tingkat kedetailan yang dipersyaratkan. TT menyampaikan keputusan ini kepada negara peminjam dan juga mendiskusikan dengan negara peminjam mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan instrumen tersebut5, menyetujui waktu penyiapan instrumen tersebut, dan memantau kemajuannya. 4. TT akan merangkum dalam Project Concept Document (PCD) dan Project Information Document (PID) informasi yang ada mengenai sifat dan besaran pemindahan dan instrumen pemukiman kembali yang akan digunakan, dan TT secara periodik memutakhirkan PID tersebut saat perencanaan proyek berjalan. 5. Untuk proyek dengan dampak seperti pada alinea 3(a) OP 4.12, TT mengkaji hal-hal berikut : a) sejauhmana alternatif desain proyek dan pilihan-pilihan untuk meminimasi dan memitigasi pemukiman kembali telah dipertimbangkan; b) kemajuan dalam penyiapan rencana pemukiman kembali atau kerangka kebijakan pemukiman kembali dan kesesuaiannya dengan OP 4.12, termasuk pelibatan kelompok warga terkena serta sampai sejauhmana pandangan-pandangan mereka dipertimbangkan; c) kriteria yang diusulkan untuk warga dipindahkan yang berhak atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya; d) kelayakan langkah-langkah pemukiman kembali yang diusulkan, termasuk penyediaan lokasi, jika diperlukan; pendanaan untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk penyediaan dana pendamping tahunan; kerangka hukum; dan rencana pelaksanaan dan pemantauan; dan e) jika lahan yang tersedia untuk proyek tidak memadai, sedangkan proyek melibatkan warga terpindahkan yang memiliki mata pencaharian berbasis lahan dan strategi pemukiman kembali berbasis lahan merupakan pilihan yang diinginkan, bukti bahwa lahan yang ada tidak memadai (OP 4.12, alinea 11). 6. Untuk proyek dengan dampak seperti pada alinea 3(b) OP 4.12, TT mengkaji hal-hal berikut selama persiapan proyek : a) sejauhmana alternatif desain proyek dan pilihan-pilihan untuk meminimasi dan memitigasi pemukiman kembali telah dipertimbangkan;

Pemukiman Kembali

2

BP 4.12

Pemukiman Kembali

b) kemajuan dalam penyusunan kerangka proses dan kesesuaiannya dengan OP 4.12, termasuk kecukupan pendekatan partisipatif yang diusulkan; kriteria untuk warga yang berhak atas kompensasi; pendanaan untuk pemukiman kembali; kerangka hukum; dan rencana pelaksanaan dan pemantauan. 7. TT bisa meminta pertemuan dengan Resettlement Committee untuk memperoleh persetujuan, atau arahan untuk, (a) cara yang diajukan untuk menangani isu-isu pemukiman kembali dalam proyek, atau (b) klarifikasi mengenai penerapan serta lingkup dari kebijakan ini. Komite tersebut, diketuai oleh vice president yang bertanggungjawab untuk pemukiman kembali, termasuk Direktur, Bagian Pengembangan Sosial (Social Development Department), perwakilan LEG, dan 2 wakil dari pihak operasional (Operations), salah satu diantaranya berasal dari sektor proyek yang bersangkutan. Komite akan berpedoman pada kebijakan ini dan, di antara sumber lainnya, Resettlement Sourcebook (akan diterbitkan), yang secara teratur akan dimutakhirkan untuk mendapatkan praktek yang baik (good practice). Penilaian 8. Negara peminjam menyerahkan kepada Bank suatu rencana pemukiman kembali, kerangka kebijakan pemukiman kembali, atau kerangka proses yang sesuai dengan persyaratan OP 4.12, sebagai persyaratan penilaian (appraisal) untuk proyek-proyek yang memerlukan pemukiman kembali (lihat OP 4.12, alinea 17-31). Dalam keadaan yang sangat tidak biasa (seperti kegiatan pemulihan keadaan darurat), penilaian dapat disetujui sebelum rencana tersebut lengkap dengan persetujuan dari Managing Director dengan berkonsultasi dengan Resettlement Committee. Dalam kasus seperti ini, TT bersama-sama dengan negara peminjam menyetujui jadwal penyiapan dan menyerahkan kepada Bank instrumen pemukiman kembali yang relevan yang sesuai dengan persyaratan OP 4.12. 9. Pada saat negara peminjam menyerahkan draft instrumen pemukiman kembali kepada Bank, staff Bank –termasuk spesialis pemukiman kembali regional dan ahli hukum- mengkajinya, menentukan apakah instrumen tersebut memberikan dasar yang memadai untuk penilaian proyek, dan kemudian memberikan masukan kepada Regional sector management. Pada saat persetujuan untuk penilaian sudah diberikan oleh Country Director, TT mengirimkan draft instrumen pemukiman kembali tersebut ke InfoShop Bank.6 TT juga menyiapkan dan mengirimkan ringkasan eksekutif dari draft instrumen tersebut dalam Bahasa Inggris ke Corporate Secretariat, dalam sebuah transmittal memorandum yang menegaskan bahwa ringkasan eksekutif dan draft instrumen tersebut bisa berubah selama penilaian. 10. Selama penilaian proyek, TT mengkaji (a) komitmen dan kapasitas negara peminjam untuk melaksanakan instrumen pemukiman kembali; (b) kelayakan Pemukiman Kembali

3

BP 4.12

Pemukiman Kembali

langkah-langkah yang diusulkan untuk peningkatan atau pemulihan mata pencaharian dan standar hidup; (c) ketersediaan dana pendamping yang memadai untuk kegiatan pemukiman kembali; (d) resiko yang signifikan, termasuk resiko pemiskinan, akibat pelaksanaan instrumen pemukiman kembali yang tidak memadai; (e) konsistensi instrumen pemukiman kembali yang diusulkan dengan Project Implementation Plan (PIP); dan (f) kecukupan rencana untuk monitoring dan evaluasi internal, dan, jika dirasa perlu oleh TT, monitoring independen terhadap pelaksanaan intrumen pemukiman kembali.7 TT memperoleh persetujuan dari regional social development unit dan LEG untuk setiap perubahan draft instrumen pemukiman kembali selama penilaian proyek. Penilaian telah selesai hanya jika negara peminjam secara resmi menyerahkan kepada Bank draft instrumen pemukiman kembali yang sesuai dengan kebijakan Bank (OP 4.12). 11. Dalam Project Appraisal Document (PAD), TT memaparkan isu-isu pemukiman kembali, instrumen dan langkah-langkah pemukiman kembali yang diusulkan, TT juga memaparkan dalam PAD tersebut kelayakan dari langkah-langkah pemukiman kembali yang diusulkan dan resiko-resiko yang terkait dengan pelaksanaan pemukiman kembali. Dalam Annex PAD, TT merangkum aturan-aturan pemukiman kembali, meliputi, inter alia, informasi dasar mengenai masyarakat yang terkena, langkah-langkah pemukiman kembali, susunan kelembagaan, jadwal, anggaran, termasuk penyediaan dana pendamping yang memadai dan tepat waktu, dan indikator pemantauan kinerja. 12. Deskripsi proyek dalam Loan Agreement memaparkan mengenai komponen atau subkomponen pemukiman kembali. Kesepakatan hukum memberikan kewajiban bagi negara peminjam untuk melaksanakan instrumen pemukiman kembali yang relevan dan untuk selalu menginformasikan kepada Bank kemajuan pelaksanaan proyek.8 Saat negosiasi, negara peminjam dan Bank menyetujui rencana pemukiman kembali atau kerangka kebijakan pemukiman kembali atau kerangka proses. Sebelum mempresentasikan proyek kepada Board, TT memastikan bahwa institusi yang bertanggungjawab dari pihak negara peminjam serta lembaga pelaksana telah menyiapkan persetujuan akhir terhadap instrumen pemukiman kembali yang relevan. Supervisi 13. Menyadari pentingnya supervisi9 melekat dan sering untuk memperoleh hasil pemukiman kembali yang baik, Regional Vice President, berkoordinasi dengan country director yang bersangkutan, memastikan bahwa langkahlangkah yang tepat telah dibuat untuk supervisi yang efektif bagi proyek yang membutuhkan pemukiman kembali. Untuk tujuan ini, country director mengalokasikan dana khusus untuk mensupervisi pemukiman kembali, dengan mempertimbangkan skala dan kompleksitas komponen atau subkomponen pemukiman kembali dan kebutuhan untuk melibatkan ahli-ahli

Pemukiman Kembali

4

BP 4.12

Pemukiman Kembali

sosial, keuangan, hukum, dan teknik. Supervisi harus dilakukan sesuai dengan Regional Action Plan for Resettlement Supervision.10 14. Selama pelaksanaan proyek, TL melakukan supervisi pelaksanaan instrumen pemukiman kembali dan memastikan bahwa ahli-ahli sosial, keuangan, hukum, dan teknik ada dalam tim supervisi. Supervisi berfokus pada kesesuaian dengan instrumen hukum, termasuk Project Implementation Plan (PIP) dan instrumen pemukiman kembali, dan TT membahas setiap penyimpangan dari instrumen yang disepakati dengan negara peminjam dan melaporkannya kepada Manajemen Regional untuk tindakan yang cepat dan tepat. TT secara teratur mengkaji laporan monitoring baik internal maupun independen untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari monitoring dimasukkan dalam pelaksanaan proyek. 15. Untuk proyek dengan dampak seperti pada alinea 3(b) OP 4.12, TT mengkaji rencana tindak untuk menentukan kelayakan langkah-langkah untuk membantu warga terpindahkan meningkatkan (atau setidaknya memulihkan sampai pada tingkat sebelum proyek atau sebelum dipindahkan, tergantung mana yang lebih baik) kehidupan mereka dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam, dan selanjutnya menginformasikan kepada Manajemen Regional, regional social development unit, dan LEG. TL akan membuat rencana tindak tersebut tersedia bagi publik melalui InfoShop. 16. Suatu proyek belum dianggap selesai –dan supervisi Bank terus berlanjutsampai langkah-langkah pemukiman kembali yang dijabarkan dalam instrumen pemukiman kembali telah dilaksanakan. Saat proyek selesai, Implementation Completion Report (ICR)11 menilai pencapaian tujuan dari instrumen tersebut dan pelajaran-pelajaran untuk pelaksanaan di masa yang akan datang dan merangkum temuan-temuan dari kajian negara peminjam yang mengacu pada OP 4.12 alinea 24.12 Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa tujuan dari instrumen pemukiman kembali tidak terealisasi, ICR tersebut mengkaji ketepatan langkah-langkah pemukiman kembali dan bisa mengusulkan suatu rencana tindak selanjutnya, termasuk, jika perlu, supervisi lanjutan oleh Bank. Country Assistance Strategy 17. Di negara-negara dengan rangkaian kegiatan yang memerlukan pemukiman kembali, dialog antara negara dan sektor terkait dengan pemerintah harus memasukkan berbagai isu berkaitan dengan kebijakan negara, kelembagaan, dan kerangka hukum untuk pemukiman kembali. Staf Bank harus dapat mencerminkan isu-isu ini dalam country economic and sector work dan dalam Country Asistance Strategy.

Pemukiman Kembali

5

Pemukiman Kembali

BP 4.12

1

“Bank” termasuk juga IDA; “loan” (pinjaman) termasuk kredit, jaminan, pinjaman dan hibah Fasilitas Penyiapan Proyek (PPF); dan “proyek” termasuk proyek-proyek di bawah (a) adaptable program lending; (b) learning and innovation loans; (c) PPFs dan Institutional Development Funds (IDFs), jika di dalamnya terdapat kegiatan investasi; (d) hibah di bawah Global Environment Facility dan Montreal Protocol, dimana Bank merupakan badan pelaksana; dan (e) hibah atau pinjaman yang disediakan oleh donor lain yang dikelola oleh Bank. Istilah “proyek” tidak termasuk program-program di bawah adjustment operations. “Negara peminjam” juga termasuk, dimana konteksnya sesuai, pihak penjamin atau institusi pelaksana proyek.

2

Lihat OP 4.12, Pemukiman Kembali (Involuntary Resettlement)

Unit atau departemen dalam Region yang bertanggungjawab untuk isu-isu pemukiman kembali.

3

4

Bank memastikan bahwa negara peminjam telah menggali semua desain proyek alternatif yang memungkinkan ungtuk menghindari pemukiman kembali dan, jika tidak memungkinkan untuk menghindarinya, untuk meminimasi skala dan dampak dari pemukiman kembali (misalnya, perubahan desain jalan atau pengurangan ketinggian dam). Desain alternatif tersebut harus konsisten dengan kebijakan Bank lainnya.

5

Tindakan-tindakan tersebut bisa termasuk, sebagai contoh, mengembangkan prosedur untuk membuat kriteria warga yang berhak atas bantuan pemukiman kembali; melakukan survai sosial ekonomi dan analisa hukum; melaksanakan konsultasi masyarakat; identifikasi lokasi pemukiman kembali; mengkaji pilihan untuk peningkatan atau pemulihan mata pencaharian atau tingkat hidup; atau, dalam kasus dimana proyek mengandung resiko tinggi atau sangat diperdebatkan, melibatkan panel independen yang terdiri dari ahli pemukiman kembali yang diakui secara internasional.

6

Lihat BP 17.50, Disclosure of Operational Information (akan datang) untuk prosedur detail mengenai penyebarluasan informasi. 7

Untuk proyek dengan dampak seperti pada alinea 3(b) OP 4.12, analisis seperti pada (b) dan (d) di atas dilakukan jika rencana tindak diserahkan kepada Bank (lihat alinea 15 BP ini)

8

Dalam hal kerangka kebijakan pemukiman kembali, kewajiban negara peminjam termasuk juga menyiapkan rencana pemukiman kembali sesuai dengan kerangka tersebut, untuk setiap subproyek yang menyebabkan pemindahan, dan menyerahkannya kepada Bank untuk persetujuan sebelum pelaksanaan subproyek tersebut.

9

Lihat OP/BP 13.05, Project Supervision

10

Rencana tersebut disiapkan oleh regional social development unit dengan berkonsultasi dengan TT dan Legal.

11

Lihat OP/BP 13.05, Implementation Completion Report

12

Kajian ICR mengenai sejauh mana tujuan pemukiman kembali terealisasi, pada umumnya adalah berdasarkan survey sosial ekonomi masyarakat terkena proyek yang dilaksanakan pada saat penyelesaian proyek, dan mempertimbangkan tingkat pemindahan, dan dampak proyek terhadap kehidupan warga terpindahkan dan warga penerima (host communities).

Pemukiman Kembali

6

OP 4.12

Pemukiman Kembali



OP 4.12 Desember 2001


Pemukiman Kembali Catatan: OP dan BP 4.12 bersama-sama menggantikan OD 4.30, Involuntary Resettlement. OP dan BP ini diberlakukan pada semua Project Concept Review yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2002. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditujukan kepada Direktur, Social Development Department (SDV).

1. Pengalaman Bank1 menunjukkan pemukiman kembali (involuntary resettlement) di bawah proyek-proyek pembangunan, jika tidak dimitigasi, seringkali menimbulkan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berat: sistem produksi rusak; masyarakat menghadapi pemiskinan ketika kehilangan aset produktif atau sumber pendapatan; orang-orang dipindahkan ke tempat di mana keahlian produktif mereka kurang dapat diterapkan dan persaingan mendapatkan sumber daya menjadi lebih besar; lembaga masyarakat dan jaringan sosial melemah; kelompok-kelompok sekerabat terpisah; dan identitas budaya, otoritas tradisional, serta potensi untuk saling menolong menjadi berkurang atau bahkan hilang. Kebijakan ini mencakup usaha melindungi serta memitigasi resiko-resiko seperti itu. Tujuan Kebijakan 2. Pemukiman kembali dapat menyebabkan kesulitan serius yang berkepanjangan, pemiskinan, dan kerusakan lingkungan kecuali jika upayaupaya yang tepat direncanakan dan dilaksanakan. Untuk alasan-alasan tersebut, tujuan utama kebijakan Bank mengenai pemukiman kembali adalah sebagai berikut: a) Pemukiman kembali harus dihindari sedapat mungkin, atau paling tidak dikurangi, dengan mencari semua alternatif rancangan proyek yang bisa dilaksanakan.2 b) Jika pemukiman kembali tidak mungkin dihindari, kegiatan pemukiman kembali harus dirancang dan dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan, dengan menyediakan sumber investasi yang cukup sehingga memungkinkan orang-orang yang dipindahkan oleh proyek bisa merasakan manfaat dari proyek itu. Orang-orang yang dipindahkan3 harus dikonsultasikan dengan sungguh-sungguh dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pemukiman kembali.

Pemukiman Kembali

1

OP 4.12

Pemukiman Kembali

c) Orang-orang yang dipindahkan harus dibantu dalam usahanya memperbaiki mata pencaharian dan taraf hidup mereka atau setidaknya mengembalikan seperti semula, dalam arti sesungguhnya, sampai pada tingkatan sebelum dipindahkan atau sampai pada tingkatan sebelum pelaksanaan proyek, tergantung kondisi mana yang lebih baik.4

Cakupan Dampak 3. Kebijakan ini mencakup dampak ekonomi dan sosial langsung5 sebagai akibat dari proyek-proyek6 investasi bantuan Bank, dan disebabkan oleh: a) Pengambilan secara paksa7 lahan8 yang mengakibatkan: i. pemindahan penduduk atau kehilangan tempat tinggal; ii. kehilangan aset atau akses pada aset; atau iii. kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian, terlepas dari apakah orang-orang yang terkena harus pindah ke lokasi lain atau tidak; atau b) pelarangan paksa akses9 ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara legal sehingga berdampak negatif pada mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan. 4. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh komponen proyek yang mengakibatkan dilakukannya pemukiman kembali, terlepas dari sumber pendanaannya. Kebijakan ini juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan dilakukannya pemukiman kembali, yang menurut pertimbangan Bank (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek bantuan Bank, (b) dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dimuat dalam dokumen proyek; dan (c) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilakukan bersamaan dengan proyek Bank. 5. Permintaan untuk panduan mengenai penerapan dan cakupan kebijakan ini harus diajukan ke Resettlement Committee (lihat BP 4.12, alinea 7).10 Langkah-langkah yang Disyaratkan 6. Untuk menangani dampak-dampak yang tercakup pada alinea 3a kebijakan ini, peminjam menyiapkan suatu rencana pemukiman kembali atau suatu kerangka kebijakan pemukiman kembali (Lihat alinea 25-30) yang meliputi hal-hal berikut ini: a) Rencana pemukiman kembali atau kerangka kebijakan pemukiman kembali itu memasukkan upaya-upaya untuk memastikan orangorang yang dipindahkan: Pemukiman Kembali

2

Pemukiman Kembali

OP 4.12

i. diberi informasi mengenai pilihan dan hak-haknya berkaitan dengan pemukiman kembali; ii. dikonsultasikan, ditawari pilihan-pilihan, dan disediakan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomi; dan iii. disediakan kompensasi secara cepat dan efektif dengan biaya penggantian penuh (full replacement cost)11 untuk aset-aset12 yang hilang akibat langsung dari proyek. b) Jika dampaknya meliputi pemindahan secara fisik, rencana atau kerangka kebijakan pemukiman kembali tersebut harus mencakup upaya-upaya untuk memastikan orang-orang yang dipindahkan: i. disediakan bantuan (seperti biaya pindah) selama relokasi; ii. disediakan perumahan, atau lokasi perumahan, atau, jika diperlukan, lokasi pertanian yang mempunyai kombinasi potensi produktif, keuntungan dari segi lokasi, dan faktorfaktor lain yang minimal sepadan dengan keuntungan yang diperoleh di tempat sebelumnya.13 c) Jika diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan ini, rencana atau kerangka pemukiman kembali tersebut juga mencakup juga upayaupaya untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipindahkan: i. ditawarkan dukungan setelah pemindahan, untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang kira-kira diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka;14 dan ii. disediakan bantuan pengembangan, selain upaya-upaya kompensasi yang tercantum dalam alinea 6 a iii, seperti penyiapan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja. 7. Dalam proyek yang mengakibatkan pelarangan akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang disahkan secara legal (Lihat alinea 3b), sifat pelarangan, serta jenis upaya-upaya mitigasi dampak negatif, ditentukan dengan partisipasi orang-orang yang dipindahkan selama tahap perancangan dan pelaksanaan proyek. Dalam kasus semacam ini, peminjam menyiapkan suatu kerangka proses yang bisa diterima Bank, yang menjelaskan proses partisipatori yang digunakan dalam: a) menyiapkan dan melaksanakan komponen-komponen proyek; b) menentukan kriteria orang-orang yang termasuk kategori orang yang dipindahkan (displaced persons);

Pemukiman Kembali

3

Pemukiman Kembali

OP 4.12

c) mengidentifikasi langkah-langkah untuk membantu orang-orang yang dipindahkan dalam upaya meningkatkan kehidupan mereka, atau paling tidak memulihkannya seperti semula, dalam arti sesungguhnya, sambil menjaga keberlanjutan dari taman nasional atau kawasan lindung tersebut; d) menyelesaikan potensi konflik yang melibatkan orang-orang yang dipindahkan. Kerangka proses juga mencakup uraian tentang pengaturan pelaksanaan dan pemantauan proses tersebut. 8. Untuk mencapai tujuan kebijakan ini, perhatian khusus perlu diberikan pada kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan di antara orang-orang yang dipindahkan, terutama mereka yang ada di bawah garis kemiskinan, mereka yang tidak punya lahan, orang tua, perempuan dan anak-anak, masyarakat adapt (indigenous people),15 etnis minoritas, atau orang-orang yang dipindahkan lainnya yang kemungkinan tidak dilindungi oleh peraturan kompensasi lahan nasional. 9. Pengalaman Bank menunjukkan bahwa pemukiman kembali masyarakat adat dengan moda produksi berbasis lahan adat adalah upaya yang rumit dan mungkin menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Untuk alasan ini, Bank merasa terpuaskan jika peminjam telah mencari alternatif-alternatif rancangan proyek untuk menghindari pemindahan secara fisik kelompok ini. Jika tidak mungkin untuk menghindari pemindahan seperti itu, pilihan diberikan pada strategi pemukiman kembali berbasis lahan (land-based resettlement strategies) (Lihat alinea 11) yang sesuai dengan pilihan budaya mereka dan disiapkan melalui konsultasi dengan mereka (Lihat Annex A, alinea 11). 10. Pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan komponen investasi proyek untuk memastikan bahwa pemindahan atau pelarangan akses tidak terjadi sebelum siapnya upaya-upaya pemukiman kembali. Untuk dampak-dampak seperti yang dicakup dalam alinea 3a dari kebijakan ini, upaya-upaya tersebut termasuk ketentuan kompensasi dan bantuan lain yang diperlukan untuk relokasi, sebelum pemindahan, dan persiapan serta pengadaan lokasi pemukiman kembali dengan fasilitas yang memadai, sesuai kebutuhan. Secara khusus, pengambil-alihan lahan dan aset terkait hanya boleh dilakukan setelah kompensasi dibayarkan dan, di mana memungkinkan, lokasi pemukiman kembali dan santunan pindah telah disediakan bagi orang-orang yang dipindahkan. Untuk dampak-dampak seperti yang dicakup dalam alinea 3b dari kebijakan ini, upaya-upaya untuk membantu orang-orang yang dipindahkan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi sebagai bagian dari proyek (Lihat alinea 30). 11. Pilihan harus diberikan pada strategi pemukiman kembali berbasis lahan untuk pemindahan orang-orang yang mata pencahariannya berbasis lahan. Strategi-strategi ini mungkin melibatkan pemukiman kembali di lahan publik Pemukiman Kembali

4

Pemukiman Kembali

OP 4.12

(Lihat catatan kaki 1 di atas), atau di lahan swasta yang diambil-alih atau dibeli untuk pemukiman kembali. Kapan pun lahan pengganti ditawarkan, mereka yang akan dimukimkan kembali disediakan lahan yang memiliki kombinasi potensi produktif, keuntungan lokasi, serta faktor-faktor lain yang minimal setara dengan keuntungan dari lahan yang diambil. Jika lahan bukan pilihan yang diinginkan oleh orang-orang yang dipindahkan, atau pemberian lahan akan berdampak buruk pada keberlanjutan taman nasional atau kawasan lindung,16 atau lahan yang memadai tidak tersedia pada harga yang layak, maka pilihan yang tidak berbasiskan lahan harus disediakan, ditambah dengan peluang kerja atau wirausaha selain kompensasi tunai untuk lahan dan asset lain yang hilang. Kurangnya lahan yang memadai harus ditunjukkan dan didokumentasikan sampai memenuhi kebutuhan Bank. 12. Pembayaran kompensasi tunai untuk aset-aset yang hilang mungkin sesuai dimana (a) mata pencaharian penduduk berbasiskan lahan tetapi lahan yang diambil untuk proyek hanya sebagian kecil17 dari aset yang terkena dan sisanya masih layak secara ekonomi; (b) tersedia pasar aktif untuk tanah, perumahan, serta tenaga kerja, orang-orang yang dipindahkan memanfaatkan pasar tersebut, dan terdapat suplai tanah dan perumahan yang mencukupi; atau (c) mata pencaharian tidak berbasiskan tanah. Tingkat kompensasi tunai harus mencukupi untuk menggantikan kehilangan tanah dan aset lainnya dengan biaya penggantian penuh di pasar lokal. 13. Untuk dampak-dampak yang tercakup dalam alinea 3a dari kebijakan ini, Bank mensyaratkan hal-hal berikut: a) Orang-orang yang dipindahkan dan komunitasnya, serta komunitas di tempat baru yang akan menerima mereka, diberikan informasi yang tepat waktu dan relevan, dikonsultasikan mengenai pilihanpilihan pemukiman kembali, dan ditawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemukiman kembali. Mekanisme penanganan keluhan yang memadai dan mudah diakses dibuat untuk kelompok-kelompok ini. b) Di lokasi baru pemukiman kembali atau komunitas penerima, prasarana dan pelayanan-pelayanan publik disediakan untuk dapat meningkatkan, memulihkan, atau menjaga aksesibilitas dan tingkat pelayanan bagi orang-orang yang dipindahkan dan komunitas penerima. Sumber daya alternatif atau yang setara disediakan untuk mengkompensasi kehilangan akses ke sumber daya masyarakat (seperti daerah penangkapan ikan, lahan penggembalaan, kayu bakar atau makanan ternak). c) Pola-pola organisasi masyarakat yang sesuai dengan keadaan baru didasarkan pada pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan. Sampai pada tingkat yang memungkinkan, lembaga sosial dan budaya orang-orang yang dipindahkan dan komunitas penerima perlu dilestarikan dan pilihan orang-orang yang

Pemukiman Kembali

5

OP 4.12

Pemukiman Kembali

dipindahkan untuk merelokasi di komunitas dan kelompok yang sudah ada patut dihormati.

Syarat untuk Memperoleh Santunan18 14. Setelah teridentifikasi perlunya pemindahan penduduk dalam sebuah proyek, peminjam melakukan sensus untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan terkena dampak proyek (Lihat Annex A, alinea 6a), untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat mendapat bantuan, dan untuk menghindari masuknya orang-orang yang tidak memenuhi syarat atas bantuan. Peminjam juga mengembangkan suatu prosedur, yang memuaskan Bank, untuk menyusun kriteria untuk menentukan orang-orang yang dipindahkan memenuhi syarat mendapatkan kompensasi dan bantuan lainnya. Prosedur ini meliputi juga ketentuan-ketentuan untuk konsultasi bermakna dengan orang-orang dan komunitas yang terkena proyek, otoritas lokal, dan, jika diperlukan, organisasi nonpemerintah, dan prosedur itu menetapkan mekanisme penanganan keluhan. 15. Kriteria untuk eligibilitas. Orang-orang yang dipindahkan diklasifikasikan dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini:

bisa

a) mereka yang memiliki hak-hak legal resmi atas lahan (termasuk hak-hak adat dan tradisional yang diakui oleh hukum negara itu); b) mereka yang tidak memiliki hak-hak legal resmi atas tanah pada saat sensus dimulai tetapi memiliki klaim atas tanah atau asset tersebut - asalkan klaim tersebut diakui oleh hukum negara atau menjadi diakui melalui sebuah proses yang diidentifikasi dalam rencana pemukiman kembali (Lihat Annex A, alinea 7f); dan19 c) mereka yang tidak memiliki hak legal yang diakui atau tidak memiliki klaim atas tanah yang mereka tempati. 16. Orang-orang yang masuk dalam alinea 15a dan b disediakan kompensasi untuk lahan mereka yang hilang, dan bantuan lainnya sesuai dengan alinea 6. Bagi mereka yang tercakup dalam alinea 15c disediakan bantuan pemukiman kembali (resettlement assistance)20 sebagai pengganti kompensasi lahan yang mereka tempati, serta bantuan lainnya, jika perlu, untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam kebijakan ini, jika mereka menempati wilayah proyek sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan oleh peminjam dan disetujui Bank.21 Orang-orang yang merambah wilayah proyek setelah batas waktu akhir tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kompensasi atau bentuk bantuan pemukiman kembali lainnya. Semua orang-orang yang termasuk dalam alinea 15 a, b, atau c disediakan kompensasi untuk asset yang hilang selain lahan.

Pemukiman Kembali

6

Pemukiman Kembali

OP 4.12

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Pemukiman Kembali 17. Untuk mencapai tujuan kebijakan ini, digunakan instrumen-instrumen perencanaan yang beragam, tergantung dari jenis proyek: a) rencana pemukiman kembali atau rencana pemukiman kembali yang disederhanakan diharuskan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan pemindahan penduduk secara paksa kecuali diatur tersendiri (Lihat alinea 25 dan Annex A); b) kerangka kebijakan pemukiman kembali diperlukan untuk kegiatankegiatan seperti pada alinea 26-30 yang memerlukan pemukiman kembali secara paksa, kecuali diatur tersendiri (Lihat Annex A); dan c) suatu kerangka proses dipersiapkan untuk proyek-proyek yang memerlukan pembatasan akses sesuai dengan alinea 3b (Lihat alinea 31). 18. Peminjam bertanggung jawab untuk menyiapkan, melaksanakan dan memantau rencana pemukiman kembali, kerangka kebijakan pemukiman kembali, atau sebuah kerangka proses (“instrumen pemukiman kembali”), jika diperlukan, sesuai dengan kebijakan ini. Instrumen pemukiman kembali tersebut menyajikan strategi untuk mencapai tujuan kebijakan dan meliputi semua aspek pemukiman kembali yang diusulkan. Komitmen dan kapasitas peminjam untuk melaksanakan pemukiman kembali yang berhasil adalah kunci yang menentukan keterlibatan Bank dalam proyek. 19. Perencanaan pemukiman kembali meliputi penyaringan (screening) awal, penggolongan isu-isu pokok, pemilihan instrumen pemukiman kembali, dan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan komponen atau sub-komponen pemukiman kembali. Lingkup dan tingkat rincian dari instrumen pemukiman kembali beragam tergantung dari besaran dan kerumitannya. Dalam mempersiapkan komponen pemukiman kembali, peminjam menggunakan keahlian yang tepat di bidang sosial, teknik, legal, dan organisasi berbasis masyarakat yang relevan dan organisasi nonpemerintah.22 Peminjam menginformasikan sedini mungkin kepada orang-orang yang berpotensi dipindahkan mengenai aspek-aspek pemukiman kembali dari proyek dan mempertimbangkan pandangan-pandangan mereka dalam perancangan proyek. 20. Seluruh biaya aktivitas pemukiman kembali yang perlu untuk mencapai tujuan proyek dimasukkan ke dalam biaya total proyek. Biaya pemukiman kembali, seperti biaya aktivitas proyek lainnya, diperlakukan sebagai potongan atas manfaat ekonomi dari proyek; dan setiap keuntungan bersih bagi orang-orang yang dimukimkan kembali (dibandingkan dengan kondisi “tanpa proyek”) ditambahkan ke dalam aliran keuntungan dari proyek. Komponen-komponen pemukiman kembali atau proyek-proyek pemukiman kembali yang berdiri sendiri tidak perlu layak secara ekonomi dengan sendirinya, tetapi proyek-proyek tersebut harus efektif dalam pembiayaannya. Pemukiman Kembali

7

OP 4.12

Pemukiman Kembali

21. Peminjam memastikan Project Implementation Plan (Rencana Pelaksanaan Proyek) konsisten sepenuhnya dengan instrumen pemukiman kembali. 22. Sebagai prasyarat bagi penilaian (appraisal) proyek yang melibatkan pemukiman kembali, peminjam menyerahkan kepada Bank naskah instrumen pemukiman kembali yang relevan yang sesuai dengan kebijakan ini, dan membuatnya tersedia di tempat-tempat yang dapat diakses oleh orang-orang yang dipindahkan dan organisasi nonpemerintah lokal, dalam format, cara, dan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Sekali Bank menerima instrumen tersebut yang disiapkan sebagai dasar memadai untuk penilaian proyek, Bank akan membuatnya tersedia untuk publik melalui InfoShop-nya. Setelah Bank menyetujui instrumen pemukiman kembali yang final, Bank dan peminjam kembali mempublikasikannya dengan cara yang sama.23 23. Kewajiban-kewajiban peminjam untuk melaksanakan instrumen pemukiman kembali tersebut dan untuk selalu menginformasikan Bank mengenai kemajuan pelaksanaannya diatur dalam kesepakatan legal dari proyek. 24. Peminjam bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi kegiatankegiatan yang dituangkan dalam instrumen pemukiman kembali secara memadai. Bank secara teratur mengawasi pelaksanaan pemukiman kembali untuk menentukan kesesuaian dengan instrumen pemukiman kembali. Setelah proyek selesai, peminjam melakukan kajian untuk menentukan apakah tujuan dari instrumen pemukiman kembali tersebut tercapai. Kajian ini memperhitungkan kondisi dasar dan hasil dari pemantauan pemukiman kembali. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan tidak tercapai, peminjam harus mengusulkan upaya-upaya lanjutan yang akan menjadi dasar bagi keberlanjutan pengawasan Bank, jika Bank menganggap perlu (Lihat juga BP 4.12, alinea 16). Instrumen Pemukiman Kembali Rencana Pemukiman Kembali 25. Naskah rencana pemukiman kembali yang sesuai dengan kebijakan ini merupakan suatu persyaratan penilaian (Lihat Annex A, alinea 2-21) proyek sesuai dengan alinea 17a di atas.24 Tetapi, jika dampak pada keseluruhan populasi orang-orang yang dipindahkan kecil,25 atau yang dipindahkan kurang dari 200 orang, bisa disepakati dengan peminjam suatu rencana pemukiman kembali yang disederhanakan (Lihat Annex A, alinea 22). Prosedur-prosedur penyebarluasan informasi seperti yang disebutkan dalam alinea 22 tetap berlaku.

Pemukiman Kembali

8

Pemukiman Kembali

OP 4.12

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali 26. Untuk operasi-operasi investasi sektor yang mengharuskan pemukiman kembali, Bank mensyaratkan lembaga pelaksana proyek menyaring subproyek-subproyek yang akan dibiayai oleh Bank untuk memastikan konsistensinya dengan OP ini. Untuk operasi-operasi tersebut, sebelum penilaian peminjam menyerahkan kerangka kebijakan pemukiman kembali yang sejalan dengan kebijakan ini (Lihat Annex A, alinea 23-25). Kerangka kebijakan tersebut juga memperkirakan, sedapat mungkin, keseluruhan populasi yang akan dipindahkan dan biaya total pemukiman kembali. 27. Untuk operasi-operasi perantara keuangan (FI - financial intermediary) yang mengharuskan pemukiman kembali, Bank mensyaratkan perantara keuangan (FI) menyaring subproyek yang akan dibiayai oleh Bank untuk memastikan konsistensi subproyek tersebut dengan OP ini. Untuk operasioperasi seperti ini, Bank mengharuskan bahwa, sebelum penilaian (appraisal), peminjam atau FI menyerahkan kerangka kebijakan pemukiman kembali yang sejalan dengan kebijakan ini (Lihat Annex A, alinea 23-25). Sebagai tambahan, kerangka kebijakan tersebut meliputi kajian kapasitas institusi dan prosedur bagi setiap FI yang akan bertanggung jawab untuk pendanaan subproyek. Apabila, dalam kajian Bank, tidak ada program pemukiman kembali dalam subproyek yang akan didanai oleh FI, maka tidak perlu kerangka kebijakan pemukiman kembali. Akan tetapi, kesepakatan legal akan secara khusus menguraikan kewajiban FI untuk mendapatkan, dari calon subpeminjam, rencana pemukiman kembali sesuai dengan kebijakan ini jika subproyek menyebabkan terjadinya pemukiman kembali. Untuk semua subproyek yang mengharuskan pemukiman kembali, rencana pemukiman kembali disiapkan untuk disetujui Bank sebelum suproyek tersebut diterima untuk pendanaan Bank. 28. Untuk proyek bantuan Bank lainnya dengan banyak subproyek26 yang mungkin mengharuskan pemukiman kembali, Bank mengharuskan naskah rencana pemukiman kembali yang sesuai dengan kebijakan ini diserahkan kepada Bank sebelum dilakukan penilaian proyek kecuali, karena sifat dan rancangan proyek atau satu subproyek spesifik atau beberapa subproyek (a) zona dampak dari subproyek tidak dapat ditentukan, atau (b) zona dampak diketahui tetapi posisi persisnya tidak dapat ditentukan. Dalam kasus ini, peminjam menyerahkan kerangka kebijakan pemukiman kembali yang sejalan dengan kebijakan ini sebelum dilakukannya penilaian (Lihat Annex A, alinea 23-25). Untuk subproyek-subproyek lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria di atas, rencana pemukiman kembali sesuai dengan kebijakan ini harus dipenuhi sebelum penilaian. 29. Untuk setiap subproyek yang termasuk dalam proyek seperti dipaparkan pada alinea 26, 27, atau 28 yang kemungkinan memerlukan pemukiman kembali, Bank mengharuskan rencana pemukiman kembali atau rencana pemukiman kembali yang disederhanakan yang konsisten dengan ketentuanketentuan kerangka kebijakan diserahkan kepada Bank untuk persetujuan sebelum subproyek tersebut diterima untuk pendanaan Bank. Pemukiman Kembali

9

OP 4.12

Pemukiman Kembali

30. Untuk proyek-proyek seperti yang dipaparkan di alinea 26-28 di atas, Bank dapat menyetujui, secara tertulis, bahwa rencana pemukiman kembali subproyek dapat disetujui oleh lembaga pelaksana proyek atau oleh badan pemerintah yang bertanggung jawab atau perantara keuangan tanpa perlu tinjauan Bank sebelumnya, jika lembaga tersebut telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengkaji rencana pemukiman kembali dan memastikan konsistensi dengan kebijakan ini. Pendelegasian semacam ini, dan langkah perbaikan, jika ditemukan bahwa lembaga menyetujui rencana pemukiman kembali yang tidak sesuai dengan kebijakan Bank, akan dituangkan dalam kesepakatan legal proyek. Dalam semua kasus seperti ini, pelaksanaan rencana pemukiman kembali akan dikenakan ex-post review oleh Bank. Kerangka Proses 31. Untuk proyek yang mengharuskan adanya pembatasan akses sesuai dengan alinea 3b di atas, peminjam menyiapkan suatu naskah kerangka proses untuk Bank yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini sebagai persyaratan appraisal. Selain itu, selama pelaksanaan proyek dan sebelum memberlakukan pembatasan tersebut, peminjam mempersiapkan suatu rencana aksi, yang bisa diterima Bank, yang memaparkan upaya-upaya khusus yang akan dilaksanakan untuk membantu orang-orang yang dipindahkan dan pengaturan untuk pelaksanaannya. Rencana aksi tersebut bisa berbentuk suatu rencana pengelolaan sumber daya alam yang disiapkan untuk proyek. Bantuan untuk Peminjam 32. 32. Untuk mendorong tercapainya tujuan kebijakan ini, Bank atas permintaan peminjam bisa mendukung peminjam atau lembaga terkait lainnya dengan menyediakan a) bantuan untuk mengkaji dan memperkuat kebijakan, strategi, kerangka hukum, serta rencana khusus pemukiman kembali di tingkat nasional, regional, atau sektoral; b) mendanai bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pemukiman kembali, atau untuk orang-orang yang terkena agar berpartisipasi lebih efektif dalam operasi pemukiman kembali; c) mendanai bantuan teknis untuk pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana khusus pemukiman kembali, dan untuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pemukiman kembali; dan d) mendanai biaya investasi pemukiman kembali.

Pemukiman Kembali

10

Pemukiman Kembali

OP 4.12

33. Bank dapat mendanai sebuah komponen proyek yang investasi utamanya mengakibatkan pemindahan penduduk dan menyebabkan pemukiman kembali, atau sebuah proyek pemukiman kembali yang berdiri sendiri dengan persyaratan silang yang tepat, diproses dan dilaksanakan sejalan dengan investasi yang mengakibatkan pemindahan. Bank dapat mendanai pemukiman kembali meskipun Bank tidak mendanai investasi utama yang membuat diperlukannya pemukiman kembali tersebut. 34. Bank Dunia tidak membayar kompensasi dan bantuan lain dengan tunai, atau biaya lahan (termasuk kompensasi untuk pembebasan tanah). Namun Bank dapat mendanai biaya penyiapan lahan yang berkaitan dengan kegiatan pemukiman kembali.

1

“Bank” termasuk juga IDA; “pinjaman” termasuk kredit-kredit, jaminan, pinjaman dan hibah Project Preparation Facility (PPF); dan “proyek” termasuk proyek-proyek di bawah (a) adaptable program lending; (b) learning and innovation loans; (c) PPFs dan Institutional Development Funds (IDFs), jika di dalamnya terdapat kegiatan investasi; (d) hibah di bawah Global Environment Facility dan Montreal Protocol, dimana Bank merupakan badan pelaksana; dan (e) hibah atau pinjaman yang disediakan oleh donor lain yang dikelola oleh Bank. Istilah “proyek” tidak termasuk program-program di bawah adjustment operations. “Peminjam” juga termasuk, di mana konteksnya sesuai, pihak penjamin atau institusi pelaksana proyek.

2

Dalam merencanakan pendekatan untuk pemukiman kembali dalam proyek yang didanai Bank, kebijakan Bank yang lain yang relevan perlu dipertimbangkan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain OP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup, OP 4.04 Habitat Alami, OP 4.11 Safeguarding Cultural Property in Bank-Assisted Project, dan OD 4.20 Masyarakat Adat.

3

Istilah “orang-orang yang dipindahkan” mengacu pada mereka yang terkena proyek dalam berbagai cara seperti yang dituangkan dalam alinea 3 kebijakan ini.

4

Orang-orang yang dipindahkan seperti pada alinea 3b harus dibantu dalam upayanya meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian mereka dengan suatu cara yang masih bisa menjaga keberlanjutan taman nasional dan kawasan lindung.

5

Jika ada dampak sosial atau ekonomi tidak langsung, adalah praktek yang baik bagi negara peminjam untuk melakukan suatu kajian sosial dan melaksanakan upaya-upaya meminimasi dan memitigasi dampak tersebut, terutama pada kelompok miskin dan rentan. Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang bukan disebabkan oleh pengambilalihan lahan dapat diidentifikasi dan ditangani melalui kajian lingkungan dan laporan dan instrumen proyek lainnya.

6

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pembatasan akses pada sumber daya alam di bawah proyek berbasis masyarakat (community-based projects), misalnya dimana masyarakat yang menggunakan sumber daya memutuskan untuk membatasi akses pada sumber daya tersebut, asalkan disiapkan suatu kajian yang memuaskan Bank yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan masyarakat itu memadai, dan mengidentifikasi upaya-upaya yang tepat untuk memitigasi dampak negatif, jika ada, pada kelompok rentan dari komunitas itu. Kebijakan ini tidak mencakup pengungsi akibat bencana alam, perang, atau perselisihan masyarakat (lihat OP/BP 8.50, Emergency Recovery Assistance).

7

Dalam kebijakan ini, “secara paksa” (involuntary) artinya aksi yang diambil tanpa meminta persetujuan atau tanpa kekuatan menentukan dari orang-orang yang dipindahkan.

Pemukiman Kembali

11

OP 4.12

Pemukiman Kembali

8

“Lahan” termasuk segala hal yang tumbuh dan secara permanen melekat pada tanah, seperti bangunan dan tanaman pangan. Kebijakan ini tidak diberlakukan pada regulasi mengenai sumber daya alam di tingkat nasional atau regional untuk meningkatkan keberlanjutannya, seperti pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan air tanah, pengelolaan wilayah tangkapan ikan, dan lain-lain. Kebijakan ini tidak dikenakan pada perselisihan antara pihak swasta dalam proyek-proyek sertifikasi lahan, meskipun adalah praktek terbaik bagi peminjam untuk melakukan kajian sosial dan melaksanakan upayaupaya untuk meminimasi dan memitigasi dampak sosial, terutama yang berdampak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

9

Untuk tujuan kebijakan ini, pembatasan akses yang dipaksakan meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya yang terkena pada mereka yang tinggal di luar taman nasional dan kawasan lindung, atau mereka yang tetap tinggal di dalam taman nasional atau kawasan lindung selama dan setelah pelaksanaan proyek. Dalam kasus di mana taman nasional dan kawasan lindung baru ditetapkan sebagai bagian dari proyek, mereka yang kehilangan tempat tinggal, lahan, atau aset lainnya dicakup dalam alinea 3a. Mereka yang kehilangan tempat tinggal dalam taman nasional dan kawasan lindung yang sudah ada juga dicakup dalam alinea 3a.

10

Resettlement Sourcebook (akan diterbitkan) memberikan pedoman praktek-praktek yang baik bagi staf dalam kebijakan ini. 11

“Biaya penggantian” (replacement cost) merupakan suatu metode valuasi aset yang membantu menentukan jumlah yang memadai untuk mengganti kehilangan aset yang meliputi juga biaya transaksi. Dalam menerapkan metode valuasi ini, penyusutan bangunan dan aset tidak boleh dimasukkan (untuk definisi rinci mengenai biaya penggantian ini lihat Annex A, catatan kaki 1). Untuk kehilangan yang tidak bisa dengan mudah divaluasi atau dikompensasi dalam nilai uang (misal akses pada fasilitas publik, pelanggan, dan pemasok; atau akses ke daerah tangkapan ikan, penggembalaan, atau wilayah hutan), usaha-usaha perlu dibuat untuk menyediakan akses pada sumber daya yang setara dan bisa diterima secara budaya dan peluang mencari pendapatan. Jika hukum domestik tidak memenuhi standar kompensasi pada tingkat penggantian penuh, kompensasi di bawah hukum domestik tersebut dilengkapi dengan upaya-upaya tambahan yang diperlukan untuk dapat memenuhi standar kompensasi pada tingkat penggantian penuh. Bantuan tambahan seperti ini berbeda dengan bantuan pemukiman kembali yang disediakan di bawah klausul alinea 6.

12

Jika sisa aset yang diambil tidak layak secara ekonomi, kompensasi atau bantuan pemukiman kembali lainnya perlu diberikan seolah-olah seluruh asetnya terkena. 13

Aset-aset alternatif disediakan dengan pengaturan kepemilikan yang memadai. Biaya untuk perumahan alternatif, lokasi perumahan, bangunan usaha, dan lahan pertanian yang akan disediakan dapat diterapkan tehadap semua atau bagian dari kompensasi yang bisa dibayarkan atas aset hilang yang sebanding. 14

Dukungan tersebut dapat berbentuk pekerjaan mempertahankan gaji atau yang pengaturan lainnya. 15

Lihat OD 4.20, Masyarakat Adat.

16

Lihat OP 4.04, Habitat Alami.

jangka

pendek,

bantuan

hidup,

17

Sebagai prinsip umum, hal ini berlaku jika lahan yang terkena kurang dari 20% dari keseluruhan area produktif. 18

Alinea 13-15 tidak dikenakan pada dampak yang tercakup dalam alinea 3b kebijakan ini. Kriteria persyaratan untuk orang-orang yang dipindahkan di bawah alinea 3b tercakup dalam kerangka proses (Lihat alinea 7 dan 30).

Pemukiman Kembali

12

Pemukiman Kembali

OP 4.12

19

Klaim seperti ini dapat berasal dari konflik kepemilikan, penghunian terus-menerus atas lahan publik tanda adanya tindakan pemerintah untuk pemindahan (secara implisit ditinggalkan oleh pemerintah), atau dari hukum adat dan pemanfaatan secara tradisional, dan lainnya. 20

Bantuan pemukiman kembali dapat terdiri atas lahan, aset lain, uang tunai, pekerjaan, dan lainnya, sesuai kebutuhan. 21

Normalnya, batas waktu (cut-off date) ini adalah pada saat sensus dimulai. Batas waktu ini dapat juga pada saat batas wilayah proyek ditentukan, sebelum sensus, dipersiapkan bahwa ada diseminasi informasi yang efektif kepada publik di wilayah proyek yang dibatasi tersebut, dan diseminasi yang sistematis dan terus menerus selama pembatasan untuk menghindari masuknya perambah. 22

Untuk proyek-proyek yang berisiko tinggi atau berpotensi menimbulkan perselisihan, atau yang mengharuskan kegiatan pemukiman kembali yang signifikan dan kompleks, peminjam harus melibatkan panel penasehat independen, spesialis pemukiman kembali yang diakui secara internasional untuk memberikan saran bagi semua aspek proyek yang berkaitan dengan kegiatan pemukiman kembali. Ukuran, peran, dan frekuensi pertemuan tergantung pada kerumitan pemukiman kembali. Jika panel penasehat teknis independen tersebut sudah dibentuk berdasarkan OP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup, panel pemukiman kembali dapat menjadi bagian dari panel tersebut. 23

Lihat BP 17.50, Disclosure of Operational Information (akan terbit) untuk prosedur rinci penyebarluasan informasi. 24

Perkecualian dari persyaratan ini dapat dibuat dalam kondisi yang sangat tidak biasa (seperti operasi pemulihan kondisi darurat) dengan persetujuan Bank Management (Lihat BP 4.12, alinea 8). Dalam kasus semacam ini, persetujuan Management menetapkan jadwal dan anggaran untuk mengembangkan rencana pemukiman kembali. 25

Dampak dianggap “kecil” (minor) jika jumlah orang-orang yang terkena secara fisik tidak dipindahkan dan kurang dari 10% dari asset produktif mereka hilang.

26

Maksud alinea ini, istilah “subproyek” termasuk juga komponen dan subkomponen.

Pemukiman Kembali

13

OP 4.12 – Annex A

Pemukiman Kembali



OP 4.12 – Annex A Desember 2001


Instrumen Pemukiman Kembali Annex ini menjelaskan elemen-elemen dari rencana pemukiman kembali, rencana pemukiman kembali yang disederhanakan, kerangka kebijakan pemukiman kembali, dan kerangka proses pemukiman kembali, seperti yang dipaparkan dalam OP 4.12, alinea 17-31.

1.

Rencana Pemukiman Kembali 2. Cakupan dan tingkat rincian dari rencana pemukiman kembali ini bervariasi tergantung pada besar dan kerumitan pemukiman kembali. Rencana ini didasarkan pada informasi yang mutakhir dan dapat dipercaya mengenai (a) pemukiman kembali yang diusulkan dan dampaknya pada orang yang dipindahkan dan kelompok lain yang terkena dampak, dan (b) isu-isu legal yang berkaitan dengan pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali ini meliputi elemen-elemen di bawah ini, jika relevan. Jika ada elemen yang tidak relevan dengan kondisi proyek, hal tersebut harus dijelaskan dalam rencana pemukiman kembali. 3. Deskripsi proyek. Deskripsi umum proyek dan identifikasi wilayah proyek. 4. Potensi dampak. Identifikasi mengenai a) komponen atau kegiatan proyek yang menimbulkan pemukiman kembali; b) zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut; c) alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan d) mekanisme yang dibuat untuk meminimalkan pemukiman kembali, sampai pada tingkat yang memungkinkan, selama pelaksanaan proyek. 5. Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali. 6. Studi sosial-ekonomi. Temuan dari studi sosial-ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahap awal persiapan proyek dan dengan melibatkan orang-orang yang akan dipindahkan, meliputi :

Pemukiman Kembali

1

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A

a) hasil sensus yang mencakup i. pemukim saat ini dari wilayah yang akan terkena proyek untuk menyusun dasar rancangan program pemukiman kembali dan menghindari masuknya orang baru ke dalam wilayah tersebut dari hak atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali; ii. karakteristik standar rumah tangga yang dipindahkan, termasuk deskripsi mengenai sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk, jika relevan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh baik dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) dan standar kehidupan (termasuk status kesehatan) dari penduduk yang dipindahkan; iii. perkiraan besarnya kehilangan total atau parsial dari aset, dan besarnya pemindahan baik dari segí fisik maupun ekonomi; iv. informasi mengenai kelompok atau orang rentan seperti dipaparkan pada OP 4.12, alinea 8, ketentuan-ketentuan khusus ini dibuat untuk mereka; dan v. ketentuan-ketentuan untuk memperbaharui informasi mengenai mata pencaharian dan standar hidup orang-orang yang dipindahkan dalam jangka waktu tertentu sehingga informasi terakhir tersedia pada saat mereka dipindahkan. b) Studi-studi lain yang mendeskripsikan mengenai i. sistem kepemilikan dan pengalihan lahan, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik bersama yang menjadi sumber penghidupan dan makanan mereka, sistem hak pemanfaatan tanpa memilikinya (termasuk kawasan penangkapan ikan, penggembalaan, atau penggunaan hutan) yang diatur oleh mekanisme pembagian lahan yang diakui, dan berbagai isu yang muncul dari sistem kepemilikan yang berbeda dalam wilayah proyek; ii. pola interaksi sosial dalam komunitas yang terkena, termasuk jaring sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena proyek; iii. prasarana umum dan pelayanan sosial yang akan terkena; dan iv. karakteristik sosial dan budaya dari komunitas yang dipindahkan, termasuk deskripsi mengenai kelembagaan Pemukiman Kembali

2

OP 4.12 – Annex A

Pemukiman Kembali

formal dan informal (misal, organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi nonpemerintah) yang mungkin relevan untuk strategi konsultasi dan untuk perancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali. 7. Kerangka hukum. Temuan dari analisis kerangka hukum, meliputi a) cakupan kekuatan “hak pemerintah mengambil milik pribadi untuk dimanfaatkan publik” (eminent domain) dan sifat kompensasi yang terkait dengan hak itu, dalam hal metodologi valuasi maupun waktu pembayaran; b) prosedur hukum dan administratif yang dapat diterapkan, termasuk deskripsi mengenai prosedur yang ada dalam sistem hukum bagi orang-orang yang dipindahkan dan jangka waktu yang normal untuk prosedur tersebut, dan mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif yang ada yang mungkin relevan bagi pemukiman kembali di bawah proyek ini; c) hukum terkait (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, valuasi aset dan kehilangan, kompensasi, dan hak penggunaan sumber daya alam; hukum individu adat yang terkait dengan pemindahan dan hukum lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial; d) hukum dan peraturan yang terkait dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; e) kesenjangan, jika ada, antara hukum lokal mengenai eminent domain dan pemukiman kembali dengan kebijaksanaan pemukiman kembali Bank, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan f) langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali yang efektif di bawah proyek itu, termasuk, jika diperlukan, suatu proses untuk mengakui klaim-klaim hak hukum atas tanah –termasuk klaim yang diperoleh dari hukum adat dan pemanfaatan tradisional (lihat OP 4.12, alinea 15b). 8. Kerangka kelembagaan. Temuan-temuan dari sebuah analisis mengenai kerangka kelembagaan meliputi a) identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan organisasi nonpemerintah yang mungkin memiliki satu peran dalam pelaksanaan proyek; b) kajian kapasitas kelembagaan nonpemerintah tersebut; dan

Pemukiman Kembali

lembaga

atau

organisasi

3

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A

c) langkah-langkah yang diusulkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dari lembaga dan organisasi nonpemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemukiman kembali tersebut. 9. Yang berhak. Definisi mengenai orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan yang berhak (eligibility) untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan lainnya, termasuk batas waktu yang relevan. 10. Valuasi dan kompensasi atas kehilangan. Metodologi yang akan dipakai dalam melakukan valuasi kerugian (losses) untuk menentukan biaya penggantian; dan deskripsi mengenai tipe dan tingkat kompensasi yang diusulkan berdasarkan hukum lokal dan upaya-upaya tambahan jika diperlukan untuk memenuhi biaya penggantian aset yang hilang.1 11. Upaya-upaya pemukiman kembali. Deskripsi mengenai paket kompensasi dan upaya-upaya pemukiman kembali lainnya yang akan membantu setiap kategori orang dipindahkan yang berhak untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini (lihat OP 4.12 alinea 6). Selain layak secara teknis dan ekonomis, paket pemukiman kembali tersebut harus sesuai dengan pilihan kultur orang-orang yang dipindahkan, dan paket itu dipersiapkan melalui konsultasi dengan mereka. 12. Pemilihan lokasi, penyiapan lokasi, dan pemindahan. Alternatif lokasi pemindahan yang dipertimbangkan dan penjelasan mengenai lokasi yang terpilih, meliputi a) pengaturan institusi dan teknis untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi pemindahan, apakah perkotaan atau pedesaan, yang kombinasi potensi produktif, kelebihan lokasi, dan faktorfaktor lainnya minimal setara dengan kelebihan di lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dan mengalihkan lahan dan sumber daya pendukung; b) upaya-upaya yang diperlukan untuk menghindari adanya spekulasi tanah atau masuknya orang-orang yang tidak berhak ke lokasi yang telah dipilih; c) prosedur untuk relokasi fisik di bawah proyek, termasuk jadwal untuk penyiapan dan lokasi dan pemindahan; dan d) persiapan legal untuk mengatur kepemilikan dan pengalihan hak kepemilikan kepada pemukim baru. 13. Perumahan, prasarana, dan layanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau untuk mendanai layanan pemukim baru untuk) perumahan, prasarana (misal air bersih, jalan), dan pelayanan sosial (misal sekolah, layanan kesehatan);2 rencana untuk memastikan adanya pelayanan yang sebanding bagi masyarakat yang ada di sana; pengembangan lokasi yang diperlukan, rancangan keteknikan dan arsitektur untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Pemukiman Kembali

4

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A

14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Deskripsi mengenai batas wilayah relokasi; dan kajian dampak lingkungan dari kegiatan pemukiman kembali yang diusulkan3 dan upaya-upaya untuk memitigasi dan mengelola dampak tersebut (dikoordinasikan sesuai kebutuhan dengan kajian lingkungan dari investasi utama yang membutuhkan kegiatan pemukiman kembali ini). 15. Partisipasi komunitas. Pelibatan pemukim baru dan warga yang sudah ada di sana sebelumnya,4 termasuk a) deskripsi mengenai strategi konsultasi dan partisipasi pemukim baru dan warga yang sudah ada di sana sebelumnya dalam rancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali; b) ringkasan mengenai pandangan-pandangan mereka dan bagaimana pandangan-pandangan ini dipertimbangkan dalam penyiapan rencana pemukiman kembali ; c) tinjauan mengenai alternatif pemukiman kembali yang disajikan dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan menyangkut pilihan yang disediakan untuk mereka, termasuk pilihan yang berkaitan dengan bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, pemindahan sebagai satu unit keluarga atau sebagai bagian dari kelompok warga atau kelompok kekerabatan, untuk mempertahankan pola-pola organisasi kelompok yang ada, dan mempertahankan akses pada kekayaan budaya (misal tempat ibadah, pusat ziarah, pemakaman);5 dan d) pengaturan kelembagaan sehingga orang-orang yang dipindahkan bisa mengkomunikasikan kepentingan mereka kepada otoritas proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya-upaya untuk memastikan kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, mereka yang tidak punya tanah, dan wanita cukup terwakili. 16. Integrasi dengan masyarakat penerima (host populations). Upaya-upaya untuk memitigasi dampak pemukiman kembali kepada masyarakat penerima, termasuk a) konsultasi dengan masyarakat penerima dan pemerintah lokal; b) pengaturan untuk penawaran langsung untuk setiap pembayaran yang menjadi hak masyarakat penerima atas tanah dan asset lainnya yang disediakan bagi pemukim baru; c) pengaturan untuk penanganan konflik yang mungkin muncul antara pemukim baru dan masyarakat penerima; dan d) upaya-upaya yang diperlukan untuk menambah layanan (misal layanan pendidikan, air bersih, kesehatan, dan produksi) dalam masyarakat penerima untuk membuat mereka setidaknya

Pemukiman Kembali

5

OP 4.12 – Annex A

Pemukiman Kembali

mendapatkan pelayanan pemukim baru.

yang

sama

dengan

yang

diperoleh

17. Prosedur penanganan keluhan. Prosedur yang mudah diakses dan dijangkau untuk penyelesaian perselisihan oleh pihak ketiga akibat pemukiman kembali; mekanisme penyampaian keluhan ini harus mempertimbangkan keberadaan mekanisme-mekanisme penyelesaian hukum dan penyelesaian perselisihan secara tradisional dan komunitas. 18. Tanggung jawab keorganisasian. Kerangka organisasi untuk melaksanakan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya-upaya pemukiman kembali dan ketentuan pelayanan; pengaturan untuk memastikan adanya koordinasi yang sesuai antara lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan upaya-upaya (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan pengalihan tanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan yang disediakan proyek ke lembaga lokal atau kepada mereka yang dimukimkan dan pengalihan tanggung jawab lainnya dari lembaga pelaksana pemukiman kembali, jika diperlukan. 19. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan meliputi semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk target waktu untuk pencapaian manfaat yang diharapkan bagi pemukim baru dan masyarakat penerima dan masa berakhirnya berbagai bentuk bantuan. Jadwal ini harus mengindikasikan bagaimana kegiatan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan keseluruhan proyek. 20. Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya setiap kegiatan pemukiman kembali, termasuk pembayaran atas inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kemungkinan lainnya; jadwal untuk pengeluaran belanja; sumber dana; dan pengaturan aliran dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, dalam kawasan di luar kewenangan lembaga pelaksana. 21. Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, dilengkapi oleh pemantau independen jika dianggap perlu oleh Bank, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan pemukiman kembali; pelibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pemukiman kembali dalam periode waktu yang memungkinkan setelah semua kegiatan pemukiman kembali dan kegiatan pembangunan yang terkait selesai dilaksanakan; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk memandu pelaksanaan selanjutnya.

Pemukiman Kembali

6

OP 4.12 – Annex A

Pemukiman Kembali

Rencana Pemukiman Kembali yang Disederhanakan (Abbreviated Resettlement Plan) 22. Rencana pemukiman kembali mencakup elemen-elemen berikut6:

yang

disederhanakan

minimal

harus

a) survei sensus mengenai orang-orang yang dipindahkan dan valuasi aset-aset; b) deskripsi mengenai kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya yang akan disediakan; c) konsultasi dengan orang-orang yang alternatif-alternatif yang bisa diterima;

dipindahkan

mengenai

d) tanggung jawab kelembagaan untuk pelaksanaan dan prosedur penanganan keluhan perbaikan; e) pengaturan untuk pemantauan dan pelaksanaan; dan f) jadwal dan anggaran.

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali 23. Tujuan dari kerangka kebijakan adalah untuk mengklarifikasi prinsipprinsip pemukiman kembali, pengaturan organisasi, dan kriteria perancangan yang akan diterapkan pada subproyek yang akan dipersiapkan selama pelaksanaan proyek (lihat OP 4.12, alinea 26-28). Rencana subproyek pemukiman kembali yang konsisten dengan kerangka kebijakan kemudian diserahkan ke Bank untuk persetujuan setelah informasi perencanaan yang spesifik tersedia. (lihat OP 4.12, alinea 29). 24. Kerangka kebijakan pemukiman kembali mencakup elemen-elemen berikut, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan di OP 4.12, alinea 2 dan 4: a) deskripsi singkat mengenai proyek dan komponen-komponen yang membutuhkan pembebasan tanah dan pemukiman kembali, dan penjelasan mengapa rencana pemukiman kembali seperti dijabarkan pada alinea 2-21 atau rencana yang disederhanakan seperti dijabarkan pada alinea 22 tidak dapat dipersiapkan pada saat penilaian proyek; b) prinsip dan tujuan yang mengatur persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali;

Pemukiman Kembali

7

OP 4.12 – Annex A

Pemukiman Kembali

c) deskripsi proses penyiapan dan pengesahan rencana pemukiman kembali; d) perkiraan populasi yang dipindahkan dan, sedapat kategori-kategori orang-orang yang dipindahkan;

mungkin,

e) kriteria yang berhak untuk menentukan berbagai kategori orangorang yang dipindahkan; f) sebuah kerangka hukum yang mengkaji kesesuaian antara hukum dan regulasi peminjam dengan persyaratan-persyaratan kebijakan Bank dan upaya-upaya yang diusulkan untuk menjembatani kesenjangan di antaranya; g) metode valuasi aset-aset yang terkena; h) prosedur pengorganisasian untuk pemberian hak, termasuk, untuk proyek yang melibatkan perantara sektor swasta, tanggung jawab dari perantara keuangan, pemerintah dan pengembang swasta; i) deskripsi proses pelaksanaan, pengaitan pelaksanaan pemukiman kembali dengan pekerjaan konstruksi (civil works); j) deskripsi mengenai mekanisme tindak-lanjut keluhan; k) deskripsi mengenai pengaturan pendanaan pemukiman kembali, termasuk penyiapan dan pertimbangan perkiraan biaya, aliran dana, dan alternatif pengaturan; l) deskripsi mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi orang-orang yang dipindahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan; dan m) pengaturan pemantauan oleh lembaga diperlukan, oleh pemantau independen.

pelaksana

dan,

jika

25. Jika kerangka kebijakan pemukiman kembali merupakan satu-satunya dokumen yang perlu diserahkan sebagai persyaratan pinjaman, rencana pemukiman kembali yang akan diserahkan sebagai persyaratan pendanaan subproyek tidak perlu memasukkan prinsip-prinsip kebijakan, pemberian hak, dan kriteria persyaratan, pengaturan organisasi, pengaturan pemantauan dan evaluasi, kerangka untuk partisipasi, dan mekanisme tindak-lanjut keluhan yang telah dituangkan dalam kerangka kebijakan pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali khusus untuk subproyek harus memasukkan informasi sensus dasar dan survei sosial ekonomi; besaran dan standar kompensasi khusus; kebijakan pemberian hak berkaitan dengan dampak tambahan yang teridentifikasi dalam sensus atau survei; deskripsi lokasi pemukiman kembali dan program untuk meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian dan standar hidup; jadwal pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali; dan perkiraan biaya yang rinci.

Pemukiman Kembali

8

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A Kerangka Proses

26. Kerangka proses dipersiapkan jika proyek yang didukung Bank akan menyebabkan pembatasan akses pada sumber daya alam dalam taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara legal. Tujuan dari kerangka proses ini untuk membuat suatu proses di mana anggota masyarakat yang potensial terkena dampak untuk berpartisipasi dalam perancangan komponen proyek, penentuan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman kembali, dan dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan (Lihat OP 4.12, alinea 7 dan 31). 27. Secara khusus, kerangka proses memaparkan proses partisipatif di mana kegiatan-kegiatan berikut ini akan diselesaikan a) Komponen proyek akan disiapkan dan dilaksanakan. Dokumen harus secara singkat memaparkan proyek dan komponen atau kegiatan yang akan mengakibatkan pembatasan baru atau pembatasan yang lebih ketat pemanfaatan sumber daya alam. Dokumen tersebut juga harus memaparkan proses di mana orangorang yang kemungkinan akan dipindahkan berpartisipasi dalam perancangan proyek. b) Kriteria hak untuk orang-orang yang terkena proyek akan ditentukan. Dokumen tersebut harus memastikan masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dilibatkan dalam mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin timbul, mengkaji dampak nyata, dan menyusun kriteria yang berhak (eligibility) untuk setiap upayaupaya mitigasi dan pengkompensasian yang perlu. c) Upaya-upaya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dalam upaya mereka meningkatkan atau memulihkan penghidupannya, dalam kondisi nyata, sampai pada tingkat sebelum mereka dipindahkan, sambil tetap menjaga kelestarian taman nasional atau kawasan lindung, akan ditentukan. Dokumen harus menjelaskan metode dan prosedur di mana masyarakat akan mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif upaya mitigasi dan kompensasi yang akan disediakan bagi mereka yang terkena dampak, dan prosedur di mana anggota masyarakat yang terkena dampak akan menentukan di antara berbagai pilihan yang ada. d) Konflik atau keluhan potensial yang mungkin muncul di dalam atau di antara masyarakat terkena akan diselesaikan. Dokumen harus memaparkan proses untuk penyelesaian perselisihan berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya yang mungkin timbul di antara masyarakat terkena proyek, serta keluhan yang mungkin muncul dari anggota masyarakat yang tidak púas dengan kriteria persyaratan, upaya-upaya perencanaan komunitas, atau pelaksanaan nyata.

Pemukiman Kembali

9

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A

Selain itu, kerangka proses harus memaparkan pengaturan yang berkaitan dengan hal berikut e) Prosedur administratif dan hukum. Dokumen tersebut harus meninjau kesepakatan-kesepakatan yang dicapai mengenai pendekatan proses dengan jurisdiksi administratif yang relevan dan departemen terkait (termasuk batas yang jelas untuk tanggung jawab administratif dan keuangan di bawah proyek ini). f) Rencana pemantauan. Dokumen harus meninjau pengaturan pemantauan kegiatan proyek yang partisipatif yang berkaitan dengan dampak (menguntungkan dan merugikan) kepada orangorang di dalam wilayah terkena dampak proyek, dan untuk memantau keefektifan upaya-upaya yang telah diambil untuk meningkatkan (atau paling tidak memulihkan) pendapatan dan standar hidup.

1

Berkenaan dengan lahan dan bangunan, “replacement cost” (biaya penggantian) didefinisikan sebagai berikut: Untuk lahan pertanian, adalah nilai sebelum proyek atau sebelum pemindahan, tergantung mana yang lebih tinggi, nilai pasar lahan dengan potensi produksi atau pemanfaatan setara yang berlokasi di sekitar lahan yang terkena, ditambah biaya penyiapan lahan sampai pada tingkat yang setara dengan lahan yang terkena, ditambah biaya pendaftaran dan pajak pengalihan. Untuk lahan di wilayah perkotaan, adalah nilai pasar sebelum pemindahan dari lahan dengan ukuran dan penggunaan yang sama, dengan fasilitas prasarana dan pelayanan publik yang setara atau lebih baik dan terletak di sekitar tanah yang terkena, ditambah biaya pendaftaran dan pajak pengalihan. Untuk rumah dan bangunan lainnya, adalah nilai pasar bahan untuk membangun bangunan pengganti dengan wilayah dan kualitas yang sama atau lebih baik dari bangunan yang terkena, atau untuk memperbaiki bangunan yang terkena sebagian, ditambah biaya angkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah biaya buruh dan honor kontraktor, ditambah biaya pendaftaran dan pajak pengalihan. Dalam menentukan biaya penggantian, nilai penyusutan aset dan nilai bahan bangunan bekas yang masih terpakai tidak diperhitungkan, juga tidak diperhitungkan nilai keuntungan yang akan diperoleh dari proyek yang dikurangi dari valuasi asset terkena. Jika hukum domestik tidak memenuhi standar kompensasi pada tingkat biaya penggantian penuh, kompensasi di bawah hukum domestik tersebut harus dilengkapi dengan upaya-upaya tambahan sehingga memenuhi standar biaya penggantian. Bantuan tambahan seperti itu berbeda dengan upaya-upaya pemukiman kembali yang akan disediakan di bawah klausul lain dalam OP 4.12 alinea 6.

2

Ketentuan pelayanan kesehatan, terutama untuk wanita hamil, bayi, dan orang tua, yang mungkin penting selama dan setelah relokasi untuk menghindari meningkatnya kecacatan dan kematian akibat kurang gizi, tekanan psikologis karena dicabut dari akarnya, dan meningkatnya risiko penyakit.

3

Dampak negatif yang harus diantisipasi dan dimitigasi termasuk, untuk pemukiman kembali di pedesaan, deforestasi, penggembalaan yang berlebihan, erosi tanah, sanitasi, dan polusi; untuk pemukiman kembali di perkotaan, proyek harus menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan kepadatan seperti kapasitas transportasi dan akses terhadap air minum, sistem sanitasi, dan fasilitas kesehatan.

4

Pengalaman menunjukkan organisasi nonpemerintah tingkat lokal seringkali memberikan bantuan yang berharga dan memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat.

Pemukiman Kembali

10

Pemukiman Kembali

OP 4.12 – Annex A

5

OPN 11.03, Management of Cultural Property in Bank-Financed Projects (Pengelolaan Kekayaan Budaya dalam Proyek yang Didanai Bank Dunia). 6

Dalam kasus di mana sebagian orang-orang yang dipindahkan kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka atau membutuhkan relokasi fisik, rencana tersebut harus mencakup juga survei sosial-ekonomi dan upaya-upaya pemulihan pendapatan.

Pemukiman Kembali

11

OP 4.36

Hutan



OP 4.36 November 2002


Hutan Catatan: OP dan BP 4.36, Forests menggantikan OP dan BP 4.36, Forestry, tertanggal September 1993, dan didasarkan pada A Revised Forests Strategy for the World Bank Group, yang disahkan oleh Board of Executive Director pada tanggal 31 Oktober 2002. Kebijakan-kebijakan Bank lainnya yang terkait mencakup OP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup, OP 4.04, Habitat Alami, OP 4.11, Kekayaan Budaya, OP 4.12, Pemukiman Kembali, dan OD 4.20, Masyarakat Adat. OP dan BP ini berlaku untuk semua proyek yang Project Concept Review yang diberlakukan setelah 1 Januari 2003. Pertanyaanpertanyaan dapat dialamatkan kepada Direktur Rural Development Department, atau Direktur Environmental Department, ESSD.

Tujuan Kebijakan 1. Manajemen, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan dari ekosistem hutan dan sumber daya yang terkait penting bagi kelangsungan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, baik di negara-negara dengan hutan-hutan yang luas maupun di negara-negara sumber daya hutan yang merosot atau terbatas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu para peminjam1 memanfaatkan potensi hutan2 guna mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan secara efektif dalam suatu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi layanan-layanan lingkungan lokal maupun global yang vital dan manfaat hutan. 2. Dimana pemulihan hutan dan pengembangan perkebunan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Bank membantu para peminjam dengan kegiatan-kegiatan pemulihan hutan untuk mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati dan manfaat ekosistem. Bank juga membantu para peminjam dengan pembentukan hutan tanaman industri dan manajemennya yang berkelanjutan sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, serta layak ekonomi guna membantu memenuhi meningkatnya permintaan hasil dan jasa hutan. Ruang Lingkup Kebijakan 3. Kebijakan ini berlaku untuk jenis-jenis proyek investasi yang didanai Bank sebagai berikut: a) proyek-proyek yang mempunyai atau dapat menimbulkan dampak pada kesehatan dan kualitas hutan;

Hutan

1

OP 4.36

Hutan

b) proyek-proyek yang berdampak pada hak-hak dan kesejahteraan3 masyarakat dan tingkat ketergantungannya pada hutan atau interaksinya dengan hutan; dan c) proyek-proyek yang bertujuan membawa perubahan dalam pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan hutan alam atau perkebunan-perkebunan, baik yang dimiliki oleh publik, swasta maupun sekelompok orang.

Program-program Bantuan Negara 4. Bank menggunakan kajian lingkungan, kajian kemiskinan, analisis sosial, Public Expenditure Reviews (Tinjauan Pengeluaran Publik) dan kegiatan ekonomi dan sektor lainnya untuk mengidentifikasi signifikansi ekonomi, lingkungan, dan sosial dari hutan di negara peminjam. Apabila Bank mengidentifikasi potensi bahwa Country Assistance Strategy (CAS) menimbulkan dampak yang signifikan pada hutan, Bank mengintegrasikan strategi untuk menangani dampak itu ke dalam CAS. Pendanaan oleh Bank 5. Bank tidak mendanai proyek-proyek yang, menurut pendapat Bank, akan mengkonversi secara signifikan atau merusak4 kawasan hutan kritis5 atau habitat-habitat alami kritis yang terkait.6 Apabila suatu proyek mengharuskan secara signifikan melakukan konversi atau mengakibatkan degradasi hutan alami atau habitat alami terkait yang oleh Bank ditetapkan tidak kritis, dan Bank menetapkan tidak ada alternatif lain yang layak bagi proyek tersebut maupun lokasinya, dan analisis yang komprehensif menunjukkan keuntungan keseluruhan proyek secara substansial lebih besar dari biaya lingkungannya, maka pihak Bank dapat mendanai proyek tersebut asalkan memasukkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.7 6. Bank tidak akan mendanai proyek-proyek yang bertentangan dengan kesepakatan lingkungan internasional yang berlaku.8 Perkebunan 7. Bank tidak akan mendanai perkebunan-perkebunan yang akan mengkonversi atau mengakibatkan degradasi habitat alami yang kritis, termasuk yang terletak bersebelahan atau dibagian hilir habitat-habitat alami yang kritis itu. Ketika Bank mendanai perkebunan, Bank akan memberi pilihan menempatkan proyek-proyek seperti itu di lokasi-lokasi yang tidak berhutan atau yang telah dikonversikan (tidak termasuk lahan yang dikonversikan sebagai antisipasi adanya proyek itu). Dengan mengingat potensi proyekproyek perkebunan yang memperkenalkan jenis-jenis tanaman yang invasif dan mengancam keanekaragaman hayati, proyek-proyek seperti itu harus Hutan

2

Hutan

OP 4.36

dirancang untuk mencegah dan memitigasi potensi ancaman-ancaman pada habitat alami. Pemanenan Komersial (Commercial Harvesting) 8. Bank dapat mendanai operasi pemanenan komersil9 hanya apabila Bank telah menentukan, berdasar kajian lingkungan yang berlaku atau informasi relevan lainnya, bahwa wilayah-wilayah yang terkena dampak pemanenan tersebut bukan merupakan hutan-hutan kritis atau habitat-habitat alami kritis yang terkait.10 9. Agar bisa didanai Bank, operasi pemanenan komersial skala-industri, juga harus a) disertifikasi dibawah suatu sistim sertifikasi hutan independen yang dapat diterima oleh Bank11 sebagai pemenuhan standar dari manajemen dan pemanfaatan hutan yang bertanggung jawab; atau b) di mana kajian pendahuluan berdasarkan sistim sertifikasi hutan independen menentukan bahwa operasi ini belum memenuhi persyaratan sub-alinea 9a, mengikuti rencana aksi terikat waktu yang dapat diterima oleh Bank,12 guna mencapai sertifikasi berdasarkan standar tertentu. 10. Agar dapat diterima oleh Bank, suatu sistim sertifikasi hutan harus memenuhi persyaratan: a) memenuhi ketentuan undang-undang yang relevan; b) mengakui dan menghargai setiap hak kepemilikan lahan dan hak pemanfaatan yang memiliki dokumen legal atau berdasarkan adat, termasuk hak-hak masyarakat adat dan para pekerja; c) upaya-upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan kemasyarakatan yang sehat dan efektif; d) konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi; e) upaya-upaya guna mempertahankan atau meningkatkan manfaat berlipat ganda dari hutan yang sesuai lingkungan; f) pencegahan atau minimisasi dampak lingkungan yang merugikan dari pemanfaatan hutan; g) perencanaan manajemen hutan yang efektif; h) pemantauan dan pengkajian aktif kawasan-kawasan manajemen hutan yang relevan; dan i) pemeliharaan kawasan hutan kritis dan habitat-habitat alami kritis lainnya yang terkena dampak dari operasi tersebut.

Hutan

3

OP 4.36

Hutan

11. Di samping persyaratan-persyaratan yang dinyatakan dalam alinea 11, sistim sertifikasi hutan haruslah independen, efektif biayanya, dan berdasar standar-standar kinerja yang objektif dan terukur yang ditentukan di tingkat nasional dan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan kriteria manajemen hutan berkelanjutan yang diterima secara internasional. Sistem itu haruslah memenuhi kajian kinerja manajemen hutan yang dilakukan pihak ketiga yang independen. Sebagai tambahan, standar sistem harus dikembangkan melalui partisipasi bermakna dari penduduk dan komunitas setempat; masyarakat adat; organisasi nonpemerintah yang mewakili konsumen, produsen, dan kepentingan-kepentingan konservasi; dan anggota masyarakat madani lainnya, termasuk sektor swasta. Prosedur-prosedur pengambilan keputusan dari sistim sertifikasi haruslah adil, terbuka, independen, dan dirancang untuk menghindari konflik kepentingan. 12. Bank dapat mendanai operasi-operasi pemanenan yang dilakukan oleh pemilik lahan skala-kecil,13 oleh kelompok-kelompok masyarakat setempat berdasarkan manajemen hutan kerakyatan, atau pengaturan manajemen hutan bersama, apabila operasi-operasi itu: a) telah mencapai standar manajemen kehutanan yang dikembangkan dengan partisipasi bermakna kelompok-kelompok masyarakat setempat yang terkena dampak, konsisten dengan prinsip-prinsip dan kriteria manajemen kehutanan yang diuraikan dalam alinea 10; atau b) mentaati suatu rencana aksi bertahap yang terikat waktu14 guna mencapai standar tersebut. Rencana aksi haruslah dikembangkan dengan partisipasi berarti dari kelompok-kelompok masyarakat setempat yang terkena dampak dan harus dapat diterima oleh Bank. Peminjam memantau semua operasi seperti diatas dengan partisipasi berarti dari kelompok-kelompok masyarakat setempat yang terkena dampak. Rancangan Proyek 13. Sesuai dengan OP/BP 4.01, Environmental Assessment, kajian lingkungan hidup (EA) untuk suatu proyek investasi mengangkat potensi dampak proyek pada hutan dan/atau hak-hak dan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat setempat.15 14. Untuk proyek-proyek manajemen hutan yang diusulkan agar mendapatkan pendanaan dari Bank, peminjam menyediakan informasi relevan kepada Bank mengenai sektor kehutanan menyangkut kerangka kebijakan menyeluruh peminjam, perundang-undangan nasional, kemampuan-kemampuan kelembagaan, dan isu-isu kemiskinan, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang berkaitan dengan hutan. Informasi itu harus mencakup informasi mengenai program-program kehutanan nasional negara Hutan

4

Hutan

OP 4.36

itu atau proses-proses relevan lain yang menjadi inisiatif negara. Berdasar informasi ini dan EA proyek,16 peminjam, bila sesuai, memasukkan upayaupaya dalam proyek guna memperkuat kerangka fiskal, legal, dan kelembagaan untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial dari proyek. Upaya-upaya ini mengangkat di antaranya, isu-isu peran dan hak-hak legal pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Pilihan dijatuhkan pada pendekatan-pendekatan manajemen tingkat masyarakat skala kecil, di mana pendekatan-pendekatan itu cocok memanfaatkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara berkelanjutan.17 15. Bila sesuai, rancangan proyek-proyek yang memanfaatkan sumber daya hutan atau menyediakan jasa lingkungan memasukkan evaluasi peluang pengembangan pasar baru dan pengaturan pemasaran produk-produk hutan non-kayu, dan barang maupun layanan hutan yang terkait, dengan mempertimbangkan seluruh spektrum barang dan layanan lingkungan yang dihasilkan hutan-hutan yang dikelola dengan baik.

1

“Bank” mencakup International Development Association (IDA). “Peminjam” termasuk negara anggota penjamin pinjaman yang diberikan kepada bukan anggota dan, untuk operasi penjaminan, sponsor proyek swasta atau publik yang menerima pinjaman yang dijamin oleh Bank, dari suatu lembaga finansial lainnya. “Proyek” mencakup seluruh operasi yang didanai dari pinjaman-pinjaman, kredit-kredit atau jaminan-jaminan dan hibah dari IDA, namun tidak termasuk pinjaman penyesuaian (yang persyaratan lingkungannya diuraikan dalam OP/BP 8.60, Adjustment Lending, akan diterbitkan) dan utang dan operasi layanan utang. “Proyek” juga mencakup proyek-proyek dan komponen-komponen yang didanai di bawah Global Environmental Facility, namun tidak mencakup proyek-proyek yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang diidentifikasi oleh GEF Council memenuhi syarat bekerja sama dengan GEF melalui perluasan kesempatan bagi persiapan dan penerapan proyek (organisasiorganisasi seperti itu termasuk, antara lain, bank-bank pembangunan regional dan badanbadan PBB seperti FAO dan UNIDO).

2

Definisi-definisi diberikan dalam Annex A.

3

Hak-hak dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak proyek-proyek harus dikaji dalam kaitannya dengan persyaratan dan prosedur-prosedur OP 4.11, Kekayaaan Budaya, OP 4.12, Pemukiman Kembali, dan OD 4.20, Masyarakat Adat.

4

Lihat OP 4.04, Habitat Alami, Annex A, Definitions. (Dalam menentukan dampak nyata konversi atau degradasi, Bank menerapkan suatu pendekatan kehatihatian; Lihat OP 4.04, alinea 1) 5

Lihat Definisi, bagian c.

6

Lihat OP 4.04, Habitat Alami, Annex A, Definition, bagian b.

7

Untuk persyaratan perancangan dan pelaksanaan upaya-upaya mitigasi bagi proyek-proyek yang mungkin memiliki dampak pada hutan-hutan dan habitat-habitat alami, Lihat OP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup, dan OP 4.04, Habitat Alami.

8

Lihat OP 4.01, alinea 3.

9

Operasi-operasi pemanenan komersial dilaksanakan oleh lembaga selain yang diuraikan dalam bagian d dan e dalam Definitions.

Hutan

5

Hutan

OP 4.36

10

Meskipun demikian, Bank dapat mendanai kegiatan-kegiatan pemanenan berbasis masyarakat yang termasuk dalam Kawasan Lindung Kategori VI (Category VI Protected Areas), Kawasan Lindung yang Dikelola Sumber Daya-nya (Managed Resource Protected Areas), yang ditetapkan dan dikelola terutama untuk pemanfaatan ekosistem alami yang berkelanjutan (lihat Definitions, catatan kaki 2). Di kawasan-kawasan ini, dukungan finansial Bank dibatasi pada keadaan-keadaan di mana kegiatan-kegiatan seperti itu diizinkan berdasarkan perundang-undangan yang menetapkan pembentukan kawasan tersebut dan di mana kegiatan-kegiatan tersebut membentuk suatu bagian utuh dari rencana manajemen bagi daerah itu. Setiap dukungan finansial demikian harus sesuai alinea 12 dari OP ini. 11

Sistim sertifikasi hutan mengatur dengan tepat proses di mana suatu daerah hutan diperiksa oleh suatu badan sertifikasi independen guna menetapkan apakah manajemennya memenuhi kriteria dan kinerja standar yang telah ditentukan dengan jelas. Persyaratan bagi suatu sistim sertifikasi agar dapat diterima oleh Bank, diuraikan dalam alinea 10 dan 11 dari OP ini. 12

Lihat BP 4.36, alinea 5.

13

“Skala-kecil” ditentukan oleh konteks nasional negara tertentu dan pada umumnya relatif tergantung ukuran rata-rata kepemilikan hutan tingkat rumah tangga. Dalam beberapa situasi, pemilik lahan skala-kecil menguasai kurang dari satu hektar hutan; dalam situasi lain skala-kecil menguasai 50 hektar atau lebih. 14

Lihat BP 4.36, alinea 5.

15

Lihat Definitions, bagian d.

16 17

Lihat BP 4.36, alinea 3, untuk arahan penetapan kategori EA untuk proyek-proyek hutan. Lihat BP 4.36, alinea 4.

Hutan

6

BP 4.36

Hutan


Prosedur Bank

BP 4.36 November 2002


Hutan Catatan: OP dan BP 4.36, Forests menggantikan OP dan BP 4.36, Forestry, tertanggal September 1993, dan didasarkan pada A Revised Forests Strategy for the World Bank Group, yang disahkan oleh Dewan Direktur Eksekutif pada tanggal 31 Oktober, 2002. Kebijakan-kebijakan Bank lainnya yang terkait mencakup OP 4.01 Kajian Lingkungan Hidup, OP 4.04, Habitat Alami, OP 4.11, Kekayaan Budaya, OP 4.12, Pemukiman Kembali, dan OD 4.20, Masyarakat Adat. OP dan BP ini berlaku untuk semua proyek yang Project Concept Review-nya dikerjakan setelah 1 Januari, 2003. Pertanyaanpertanyaan dapat dialamatkan kepada Direktur, Rural Development Department, atau Direktur, Environmental Department, ESSD.

1. Apabila Bank mengidentifikasi bahwa Country Assistance Strategy (CAS) berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada hutan, Country Department harus memastikan bahwa kekhawatiran terhadap hutan dibahas dengan tepat di CAS. Persiapan Proyek 2. Pada awal pemrosesan proyek, Task Team (TT) berkonsultasi dengan unit sektor lingkungan Regional dan, apabila perlu, dengan ESSD serta jaringan kerja lainnya guna mengidentifikasi isu-isu hutan yang mungkin akan muncul selama pelaksanaan proyek. 3. Untuk setiap proyek yang tercakup dalam kebijakan seperti diuraikan dalam OP 4.36, alinea 3, staf Bank memastikan kategori EA ditentukan untuk proyek sesuai dengan persyaratan OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup (Environmental Assessment). Suatu proyek yang berpotensi mengkonversi atau mengakibatkan kerusakan hutan-hutan alami atau habitat-habitat alami lainnya yang kemungkinan besar memiliki dampak buruk pada lingkungan yang sensitif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya, diklasifikasikan sebagai Kategori A; proyek-proyek lain yang melibatkan hutan-hutan dan habitat-habitat alami diklasifikasikan sebagai Kategori B, C, atau FI, tergantung dari jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala proyek serta sifat dan besarnya dampak lingkungan.1 4. Selama persiapan proyek, TT memastikan peminjam memberikan kepada Bank suatu kajian mengenai cukupnya pemanfaatan lahan untuk manajemen, konservasi, dan pembangunan hutan yang berkelanjutan, termasuk alokasi tambahan yang diperlukan untuk melindungi area hutan yang kritis. Kajian ini memberikan daftar rinci kawasan hutan yang kritis, dan dilakukan pada suatu skala ruang yang secara ekologis, sosial, dan budaya sesuai bagi kawasan hutan tempat proyek tersebut. Kajian ini melibatkan semua pihak yang Hutan

1

Hutan

BP 4.36

terkena dampak sesuai dengan OP 4.04, Habitat Alami,2 dan ditinjau-ulang secara ilmiah dan independen oleh rekan sejawat (peer review).3 Sebagai tambahan, sesuai dengan OP 4.12, Pemukiman Kembali, dan OP 4.20, Masyarakat Adat, TT memastikan peminjam mengkaji potensi dampak proyek tersebut pada masyarakat setempat, termasuk hak-hak mereka secara hukum untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan kawasan hutan tertentu. Apabila proyek menyangkut investasi-investasi dalam hutan berdasarkan OP 4.36, alinea 12, TT memastikan peminjam juga mengkaji kelayakan pemberian pilihan pendekatan-pendekatan pemanenan (harvesting) skala-kecil di tingkat komunitas untuk mengembangkan potensi hutan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Operasi Pemanenan (Harvesting Operations) 5. Apabila proyek mencakup operasi-operasi pemanenan yang akan didanai oleh Bank dibawah OP 4.36, alinea 9b atau 12b, TT memastikan proyek memasukkan rencana aksi yang terikat waktu, maupun patokan-patokan kinerja (performance benchmarks) yang terkait, dan kerangka waktu yang diperlukan guna mencapai standar pengelolaan hutan sesuai dengan OP 4.36 alinea 9-12. TT memasukkan rencana aksi terikat waktu (serta patokanpatokan kinerja yang terkait) ke dalam Project Appraisal Document (PAD), yang terbuka untuk umum sesuai dengan kebijakan keterbukaan dari Bank.4 Manajeman dan Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat 6. Apabila proyek dirancang untuk mendukung manajemen dan pembangunan hutan berbasis masyarakat, TT memastikan, dimana sesuai, rancangan proyek mempertimbangkan hal-hal berikut: a) sejauh mana kehidupan masyarakat setempat tergantung pada tegakan pohon dan memanfaatkan tegakan pohon di daerah proyek dan sekitarnya, b) isu-isu kelembagaan, kebijakan dan manajemen konflik yang terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat adat5 dan masyarakat miskin dalam pengelolaan tegakan dan hutan di daerah proyek; dan c) isu-isu hasil hutan dan layanan hutan yang relevan bagi masyarakat adat dan masyarakat miskin yang hidup di dalam atau di sekitar hutan di daerah proyek, termasuk juga peluang mempromosikan keterlibatan perempuan. 7. Apabila proyek mencakup pemulihan hutan atau pengembangan perkebunan, TT memastikan agar, apabila sesuai, rancangan proyeknya memasukkan cara-cara penanganan isu-isu berikut ini: potensi pemulihan hutan guna memperbaiki keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi ekosistem; potensi untuk membangun perkebunan di lahan non-hutan yang tidak ada habitat alami yang kritis; kebutuhan menghindari konversi atau degradasi dari habitat-habitat alami; dan kapasitas pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan lembaga swasta lainnya untuk bekerja sama dalam pemulihan hutan dan pengembangan perkebunan. Hutan

2

Hutan

BP 4.36

Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek 8. Regional Vice President, melalui Country Director yang bersangkutan, memastikan tersedianya sumber daya bagi pengawasan efektif dari proyekproyek yang tercakup dalam OP 4.36. 9. Apabila suatu proyek mencakup pemanenan komersial (commercial harvesting) dari hutan, TT memastikan agar peminjam membuka informasi kepada publik mengenai semua hasil kajian manajemen hutan yang telah dilaksanakan di bawah sistim sertifikasi hutan yang independen mengacu pada OP 4.36. 10. Masing-masing proyek diawasi sesuai dengan OP 13.05, Project Supervision. Selama pelaksanaan proyek, TT memastikan bahwa keahlian teknis kehutanan dimasukkan dalam misi-misi pengawasan Bank.

1

Lihat OP 4.01, Environmental Assessment, alinea 8 dan BP 4.04, Natural Habitat, alinea 2 untuk persyaratan sehubungan klasifikasi EA.

2

Lihat OP 4.04, Natural Habitat, alinea 10 untuk panduan mengenai keterlibatan pihak-pihak dalam proses kajian.

3

Lihat OP 4.01, Environmental Assessment, untuk panduan mengenai pekerjaan kajian independen.

4

Lihat The World Bank Policy on Disclosure of Information, (Washington, D.C., September 2002).

5

Lihat OD 4.20, Indigenous People

Hutan

3

BP 4.37

Keamanan Bendungan


Prosedur Bank

BP 4.37 Oktober 2001


Keamanan Bendungan Catatan: OP dan BP 4.37 menggantikan versi September 1996. Kebijakan-kebijakan Bank lainnya yang dapat berlaku bagi proyek-proyek berkaitan dengan bendungan mencakup yang berikut ini: OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup; OP/BP 4.04, Habitat Alami; OP 4.11, Kekayaan Budaya; OD 4.20, Masyarakat Adat; OD 4.30, Pemukiman Kembali; dan OP/BP 7.50, Proyek-Proyek di Perairan Internasional. Pertanyaan-pertanyaan mengenai keamanan bendungan agar dialamatkan kepada Direktur, Rural Development Department (RDV)

Pemrosesan Proyek 1. Pada saat Bank1 mulai melakukan pemrosesan proyek yang menyangkut suatu bendungan, tim pemroses melibatkan individu-individu yang memiliki pengalaman relevan dalam rekayasa bendungan dan berpengalaman dalam persiapan dan pengawasan proyek-proyek bendungan sebelumnya yang didanai Bank. Apabila tidak ada ahli di Region, Task Team (TT) berkonsultasi dengan Rural Development Department untuk mendapatkan rekomendasi para spesialis yang sesuai baik berasal dari dalam maupun luar Bank. 2. Proyek-proyek Bank yang menyangkut bendungan-bendungan diproses sesuai dengan prosedur-prosedur yang dinyatakan dalam BP 10.00, Investment Lending: Identification to Board Presentation. 3. Secepatnya setelah suatu proyek yang menyangkut sebuah bendungan diidentifikasi, TT mendiskusikan kebijakan Bank mengenai keamanan bendungan (OP 4.37) dengan peminjam. Persiapan 4. TT memastikan agar kerangka acuan (TOR) peminjam mengenai layananlayanan teknis untuk menyelidiki lokasi dan rancangan bendungan, mengawasi konstruksi baru atau perbaikan konstruksi, memberi saran-saran pada saat awal pengisian waduk dan operasi-operasi awal, dan melaksanakan pemeriksaan dan kajian keamanan, serta kualifikasi para profesional (misalnya, para ahli keteknikan, geologi, atau hidrologi) yang akan dipekerjakan oleh peminjam agar sesuai dengan kerumitan bendungan tertentu. 5. Apabila diperlukan sebuah panel ahli independen (Panel), TT memberikan saran-saran kepada staf peminjam, sesuai kebutuhan, dalam penyusunan TOR. TT memeriksa dan memperjelas TOR dan anggota Panel diusulkan oleh peminjam. Setelah Panel terbentuk, staf TT akan menghadiri pertemuan Panel sebagai pengamat.

Keamanan Bendungan

1

Keamanan Bendungan

BP 4.37

6. TT memeriksa semua laporan-laporan yang berkaitan dengan keamanan bendungan yang disusun oleh peminjam, Panel, para spesialis independen yang mengkaji satu bendungan yang telah ada atau satu bendungan yang sedang dibangun, dan profesional yang dipekerjakan oleh peminjam untuk merancang, membangun, mengisi, dan mengaktifkan bendungan itu. 7. TT memantau penyiapan rencana pengawasan konstruksi dan jaminan kualitas, peralatan, operasi dan pemeliharaan, dan kesiapan tanggap darurat yang dilakukan pemimjam (Lihat OP 4.37, alinea 4b dan BP 4.37, Lampiran A). Penilaian 8. Tim penilai memeriksa semua informasi proyek yang berkaitan dengan keamanan bendungan, termasuk prakiraan biaya; jadwal konstruksi; prosedur pembelian (procurement procedures); pengaturan bantuan teknis; kajian lingkungan; dan rencana-rencana pengawasan dan jaminan kualitas konstruksi, peralatan, operasi dan pemeliharaan, dan kesiapan tanggap darurat. Tim juga memeriksa usulan proyek, aspek-aspek teknis, laporan pemeriksaan, laporan-laporan Panel, dan semua rencana-rencana aksi lainnya dari peminjam yang berkaitan dengan keamanan bendungan. Apabila diharuskan adanya sebuah Panel, tim memastikan peminjam telah mempertimbangkan saran-saran Panel, dan apabila perlu, tim membantu peminjam mengidentifikasi sumber-sumber untuk pelatihan keamanan bendungan atau bantuan teknis. 9. TT dan pengacara yang ditunjuk Bank memastikan perjanjian-perjanjian legal antara Bank dan peminjam mempersyaratkan peminjam untuk a) apabila diharuskan adanya satu Panel, mengadakan pertemuanpertemuan Panel secara berkala selama pelaksanaan proyek dan mempertahankan Panel tersebut sampai dengan operasi awal suatu bendungan baru; b) melaksanakan rencana-rencana yang dipersyaratkan (Lihat Lampiran A) dan meningkatkan standar yang belum cukup dikembangkan, dan c) setelah pengisian dan operasi awal satu bendungan baru, agar melaksanakan pemeriksaan keamanan bendungan berkala yang dilakukan oleh profesional ahli independen yang tidak terlibat dalam penyelidikan, perancangan, pembangunan, atau pengoperasian bendungan tersebut. Pengawasan 10. Selama pelaksanaan, TT memantau semua kegiatan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan keamanan bendungan di dalam Loan Agreement, memanfaatkan staf teknis dan, bila diperlukan, konsultankonsultan guna mengkaji kinerja peminjam. Apabila kinerja berkaitan dengan

Keamanan Bendungan

2

Keamanan Bendungan

BP 4.37

keamanan bendungan ditemukan tidak memuaskan, TT langsung memberi tahu peminjam agar kekurangan-kekurangan ini harus diperbaiki. 11. Selama tahapan-tahapan lanjut dari pelaksanaan proyek, TT mendiskusikan prosedur-prosedur operasional pasca-proyek dengan peminjam, menekankan pentingnya memastikan tersedianya instruksi tertulis mengenai operasi pengisian dan kesiapan tanggap darurat di bendungan setiap saat. TT juga menunjukkan kemunculan teknologi baru atau informasi baru (misalnya, dari banjir, kejadian gempa bumi, atau penemuan fitur-fitur geologi baru di regional atau lokal) membuka kemungkinan di masa mendatang mengharuskan peminjam memodifikasi kriteria teknis untuk mengevaluasi keamanan bendungan; TT mendesak peminjam membuat modifikasi-modifikasi tersebut dan menerapkan kriteria yang direvisi pada proyek bendungannya, dan bila perlu, pada bendungan-bendungan lain yang berada di bawah yurisdiksi peminjam. 12. Guna memastikan bahwa bendungan-bendungan yang telah rampung diperiksa dan dipelihara secara memuaskan, staf Regional dapat melaksanakan pengawasan setelah tanggal selesainya proyek, baik selama pengerjaan proyek-proyek lanjutan ataukah selama misi-misi pengawasan yang sudah terjadwal khusus.2 1

“Bank” mencakup IDA, dan “pinjaman” mencakup kredit-kredit.

2

Lihat OP/BP 13.05, Project Supervision.

Keamanan Bendungan

3

Laporan Keamanan Bendungan: Isi dan Waktu


Prosedur Bank

BP 4.37 – Annex A

BP 4.37 – Annex A Oktober 2001

Prosedur-prosedur berikut disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan sebuah bahasan utuh dari topik diatas.

Laporan Keamanan Bendungan: Isi dan Waktu 1. Rencana Pengawasan Konstruksi dan Pengendalian Mutu, Rencana ini diserahkan kepada Bank sebelum appraisal (penilaian). Didalamnya terdapat pembahasan organisasi, sumberdaya manusia, prosedur, peralatan, dan kualifikasi bagi pengawasan konstruksi bendungan baru maupun pekerjaan perbaikan pada bendungan yang sudah ada. Untuk bendungan yang bukan waduk penampungan air,1 rencana ini mempertimbangkan waktu yang lama untuk pembangunan bendungan, termasuk kebutuhan pengawasan sejalan dengan meningkatnya tinggi bendungan ― beserta perubahan bahan-bahan konstruksi ataupun karakteristik materi-materi yang dibendung ― yang biasanya memakan waktu lama (lebih dari setahun). Task Team menggunakan rencana ini untuk memperkirakan perlunya sebagian pinjaman dipakai untuk membiayai komponen yang akan memastikan dilaksanakannya elemen desain yang menyangkut keamanan bendungan dalam pengerjaan konstruksi. 2. Rencana Instrumentasi, Rencana ini merupakan rencana rinci pemasangan instrumen-instrumen untuk memonitor dan mencatat perilaku bendungan serta faktor-faktor hidrometeorologis, struktural, dan seismik terkait. Rencana ini diserahkan untuk panel ahli yang independen (selanjutnya disebut Panel) dan Bank dalam tahapan disain, sebelum dilakukannya tender. 3. Rencana Operasi dan Perawatan (O&M), Rencana rinci ini mencakup struktur organisasi, sumberdaya manusia, keahlian tehnik, serta pelatihan yang diperlukan; peralatan dan fasilitas untuk operasi dan perawatan bendungan; prosedur operasi & perawatan; serta persiapan pendanaan operasi & perawatan termasuk perawatan jangka panjang dan inspeksi keselamatan. Rencana Operasi & Perawatan bendungan, terutama yang bukan waduk penampungan air, mencerminkan perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi pada struktur bendungan ataupun pada sifat-sifat materi yang dibendung (impounded material), dalam jangka panjang. Rencana awal diserahkan kepada Bank untuk appraisal (penilaian). Rencana tersebut kemudian disempurnakan serta diselesaikan saat implementasi proyek; rencana final harus diserahkan paling lambat enam bulan sebelum pengisian pertama waduk dilakukan. Bagian-bagian yang diperlukan guna melengkapi dan menuntaskan rencana dan memulai operasi biasanya didanai dibawah proyek bersangkutan.2 4. Rencana Kesiapan Keadaan Darurat, Rencana ini secara khusus menjelaskan peranan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila kegagalan Laporan Keamanan Bendungan: Isi dan Waktu

1


BP 4.37 – Annex A

fungsi waduk dianggap tidak terelakkan, atau jika lepasan aliran air waduk mengancam kehidupan, harta benda, ataupun kegiatan ekonomi hilir yang bergantung pada tingkat aliran air sungai. Rencana ini meliputi hal-hal berikut: kejelasan tanggung-jawab pengambilan keputusan operasi bendungan dan komunikasi dalam keadaan darurat; peta yang menggambarkan tingkat-tingkat ketinggian air dalam berbagai kondisi darurat; karakteristik sistim peringatan banjir; dan prosedur evakuasi daerahdaerah yang terancam banjir serta mobilisasi kesatuan penanggulangan keadaan darurat beserta peralatannya. Rencana kerangka kerja umum serta estimasi dana penyusunan rencana secara lengkap diserahkan kepada Bank sebelum penilaian (appraisal). Rencana itu sendiri disusun pada tahap implementasi dan diserahkan kepada Panel dan Bank untuk dipelajari paling lambat satu tahun sebelum tanggal direncanakan pengisian reservoir untuk pertama kalinya.

1

Misalnya, sisa-sisa penambangan (tailings), penampungan abu, ataupun penampungan slag (terak).

2

Dalam praktek keamanan bendungan di beberapa negara, rencana operasi dan perawatan meliputi baik rencana instrumentasi maupun rencana kesiapan untuk keadaan darurat sebagai bagian-bagian khusus dokumen. Praktek ini dapat diterima oleh Bank asalkan bagian-bagian yang relevan disiapkan dan dirampungkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam lampiran ini.


2

OP 4.37

Keamanan Bendungan



OP 4.37 Oktober 2001


KEAMANAN BENDUNGAN Catatan: OP dan BP 4.37 menggantikan versi September 1996. Kebijakan-kebijakan Bank lainnya yang dapat berlaku bagi proyek-proyek berkaitan dengan bendungan mencakup yang berikut ini: OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan Hidup; OP/BP 4.04, Habitat Alami; OP 4.11, Kekayaan Budaya; OD 4.20, Masyarakat Adat; OD 4.30, Pemukiman Kembali; dan OP/BP 7.50, Proyek-Proyek di Perairan Internasional. Pertanyaan-pertanyaan mengenai keamanan bendungan agar dialamatkan kepada Direktur, Rural Development Department (RDV)

1. Sepanjang masa-pakai suatu bendungan, pemilik bendungan1 bertanggung jawab memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat dilaksanakan dan sumber daya yang cukup disediakannya untuk keamanan bendungan tersebut, terlepas dari sumber pendanaannya atau status konstruksi. Karena ada konsekuensi-konsekuensi serius apabila suatu bendungan tidak berfungsi dengan benar atau gagal, Bank1 memperhatikan keamanan bendungan-bendungan baru yang didanainya dan juga peduli terhadap bendungan-bendungan yang telah ada yang menjadi tumpuan langsung proyek yang didanai Bank. Bendungan Baru 2. Ketika Bank mendanai suatu proyek yang mencakup pembuatan suatu bendungan baru,2 Bank mengharuskan bendungan itu dirancang dan pembangunannya diawasi oleh ahli-ahli profesional yang berpengalaman dan kompeten. Bank juga mengharuskan peminjam3 mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah pengamanan bendungan tertentu dalam perancangan, pelelangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan bendungan serta pekerjaan-pekerjaan yang terkait. 3. Bank membedakan antara bendungan-bendungan kecil dan besar. a) Bendungan-bendungan kecil biasanya tingginya kurang dari 15 meter. Dalam kategori ini termasuk, misalnya, kolam pertanian, bendungan penahan lumpur setempat, dan tangki berdinding rendah.

1

Pemilik bisa pemerintah nasional atau lokal, lembaga semi-pemerintah, perusahaan swasta atau konsorsium yang terdiri dari beberapa satuan usaha. Apabila lembaga yang memegang izin mengelola bendungan dan bertanggung jawab atas keamanannya berbeda dari yang memiliki hak sah secara hukum atas lokasi bendungan, bendungan, dan/atau waduk, maka istilah “pemilik” juga mencakup dan berlaku bagi lembaga seperti itu. Keamanan Bendungan

1

Keamanan Bendungan

OP 4.37

b) Bendungan-bendungan besar tingginya 15 meter atau lebih. Bendungan-bendungan dengan tinggi antara 10 dan 15 meter diperlakukan sebagai bendungan besar, apabila bendunganbendungan itu memiliki rancangan dengan tingkat kerumitan khusus – misalnya, penahan banjir yang luar biasa besar, yang berlokasi di zona banyak gempa, yang memiliki pondasi rumit dan sulit dibangun, atau yang digunakan sebagai penampung bahan-bahan beracun.4 Bendungan-bendungan dengan tinggi kurang dari 10 meter diperlakukan sebagai bendungan besar apabila bendungan itu diperkirakan akan menjadi bendungan besar sewaktu pengoperasian fasilitas. 4. Untuk bendungan-bendungan kecil, langkah-langkah pengamanan baku yang dirancang oleh insinyur yang ahli pada umumnya cukup memadai. Untuk bendungan-bendungan besar, pihak Bank mengharuskan a) pemeriksaan oleh suatu panel ahli yang independen (Panel) atas penyelidikan, rancangan dan konstruksi bendungan dan permulaan operasi; b) persiapan dan pelaksanaan rencana-rencana rinci: rencana bagi pengawasan pembangunan dan penjaminan kualitas, rencana penggunaan peralatan, rencana pengelolaan dan pemeliharaan, dan rencana tanggap-darurat;5 c) prakualifikasi dari para pengikut tender selama tender pengadaan dan penawaran,6 dan d) inspeksi keamanan berkala dari bendungan itu setelah selesai dibangun. 5. Panel terdiri dari tiga orang ahli atau lebih, yang ditunjuk oleh peminjam dan dapat diterima oleh Bank, yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang teknis yang relevan dengan aspek-aspek keamanan dari suatu bendungan.7 Tujuan utama dari Panel adalah memeriksa dan memberi saran kepada peminjam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan bendungan dan aspek-aspek kritis lainnya dari bendungan tersebut, bangunan-bangunan pelengkapnya, daerah tangkapannya, daerah sekitar waduk, serta daerah hilir. Namun, peminjam biasanya memperluas komposisi Panel dan kerangka acuannya melebihi keamanan bendungan sehingga mencakup bidang-bidang seperti formulasi proyek; rancangan teknis; prosedur pembangunan; dan untuk bendungan penyimpan air, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan seperti fasilitas pembangkit tenaga listrik, pengalihan jalur sungai selama pembangunan berlangsung, bangunan peninggi muka air untuk lalu-lalang kapal, dan tangga-tangga untuk perpindahan ikan (fish ladders). 6. Peminjam memperoleh jasa-jasa Panel dan menyediakan dukungan administratif bagi kegiatan-kegiatan Panel. Seawal mungkin dalam persiapan proyek, peminjam mengatur pertemuan dan kajian oleh Panel secara berkala, Keamanan Bendungan

2

Keamanan Bendungan

OP 4.37

yang berlanjut selama penyelidikan, perancangan, pembangunan, dan pengisian awal dan fase mulai beroperasinya bendungan.8 Peminjam terlebih dahulu memberi tahu Bank perihal pertemuan-pertemuan Panel, dan Bank biasanya akan mengirim seorang pengamat untuk menghadiri pertemuanpertemuan ini. Usai setiap pertemuan, Panel menyerahkan kepada peminjam laporan tertulis mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran-sarannya, yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi; peminjam menyerahkan satu salinan laporan itu kepada Bank. Setelah diadakan pengisian dan operasi awal bendungan, Bank akan mengevaluasi temuantemuan dan saran-saran Panel. Apabila tidak ditemukan kesulitan-kesullitan yang berarti dalam pengisian dan operasi awal bendungan, peminjam dapat mengakhiri pekerjaan Panel.

Bendungan yang Sudah Ada dan Bendungan yang Sedang Dibangun 7. Bank mungkin mendanai jenis-jenis proyek berikut ini yang tidak mencakup bendungan baru namun akan tergantung pada kinerja bendungan yang telah ada atau suatu bendungan yang sedang dibangun (DUC – dam under construction): pembangkit tenaga listrik atau sistem penyediaan air minum yang langsung mengambil airnya dari waduk yang dikendalikan oleh suatu bendungan yang telah ada atau oleh DUC; saluran-saluran pengalih (diversion dams) atau struktur hidrolik di hilir suatu bendungan yang telah ada atau DUC, dimana kegagalan bendungan bagian hulu dapat menyebabkan kerusakan besar pada/atau kegagalan dari struktur baru yang didanai Bank; dan proyek irigasi atau proyek penyediaan air minum yang akan tergantung pada penyimpanan dan pengoperasian bendungan yang telah ada atau DUC, untuk pasokan air dan tidak dapat berfungsi apabila bendungan atau DUC ini gagal. Proyek-proyek dalam katagori ini juga termasuk kegiatan yang memerlukan peningkatan kapasitas suatu bendungan yang telah ada, atau perubahan karakteristik dari bahan yang dibendung, di mana kegagalan bendungan yang telah ada ini dapat menyebabkan kerusakan besar atau kegagalan fasilitas-fasilitas yang didanai oleh Bank. 8. Apabila suatu proyek, seperti diuraikan dalam alinea 7, mencakup bendungan yang telah ada atau DUC dalam wilayah peminjam, Bank mengharuskan peminjam menugaskan seorang atau lebih ahli bendungan independen untuk (a) memeriksa dan mengevaluasi status keamanan dari bendungan yang ada atau DUC tersebut, bangunan-bangunan pendukungnya, serta sejarah kinerjanya; (b) menimbang dan mengevaluasi prosedurprosedur pengelolaan dan pemeliharaan dari pemilik bendungan; dan (c) membuat laporan tertulis mengenai temuan-temuan dan saran-saran bagi pekerjaan perbaikan atau langkah-langkah yang berhubungan dengan keamanan yang diperlukan guna meningkatkan bendungan yang telah ada atau DUC tersebut agar mencapai standar keamanan yang dapat diterima.

Keamanan Bendungan

3

OP 4.37

Keamanan Bendungan

9. Bank dapat menerima kajian-kajian keamanan bendungan yang telah dibuat sebelumnya, atau saran-saran peningkatan yang diperlukan bagi bendungan yang telah ada atau DUC, jika peminjam memberikan bukti (a) program keamanan bendungan yang efektif telah dioperasikan, dan (b) pemeriksanaan di setiap tingkatan dan kajian keamanan bendungan yang telah ada atau DUC itu, yang dianggap memadai oleh pihak Bank, telah dilaksanakan dan didokumentasikan. 10. Langkah-langkah keamanan bendungan tambahan atau pekerjaan perbaikan tambahan yang perlu dilakukan dapat didanai dibawah proyek yang diusulkan. Ketika diperlukan pekerjaan perbaikan yang besar, Bank mengharuskan agar (a) pekerjaan dirancang dan diawasi oleh ahli profesional yang kompeten, dan (b) laporan-laporan dan rencana-rencana yang sama seperti untuk bendungan baru yang dibiayai Bank (Lihat alinea 4b) harus disiapkan dan dilaksanakan. Untuk kasus-kasus dengan tingkat bahaya yang tinggi yang memerlukan perkerjaan perbaikan besar dan rumit, Bank juga mengharuskan mempekerjakan panel ahli independen dengan dasar yang sama seperti untuk bendungan baru yang didanai oleh Bank (Lihat alinea 4a dan alinea 5). 11. Jika pemilik bendungan yang telah ada atau DUC berbeda entitasnya dari peminjam, peminjam akan membuat kesepakatan-kesepakatan atau pengaturan-pengaturan sebagaimana penyiapan langkah-langkah yang dinyatakan dalam alinea 8-10 agar dilaksanakan oleh pemilik. Dialog Kebijakan 12. Jika sesuai, sebagai bagian dari dialog kebijakan dengan negara, staf Bank mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan, legislatif, dan kerangka peraturan-perundangan untuk program-program keamanan bendungan di negara tersebut.

1

“Bank” disini juga mencakup IDA, dan “pinjaman” juga mencakup kredit-kredit.

2

Sebagai contoh, bendungan penampung air yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga air, pasokan air minum, irigasi, pengendalian banjir, atau proyek dengan banyak manfaat; bendungan penahan sisa-sisa olahan pertambangan; atau bendungan penampung abu pembangkit listrik tenaga panas bumi.

3

Apabila pemilik bukan peminjam, peminjam harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban peminjam berdasarkan OP ini dipahami dengan tepat oleh pemilik di bawah pengaturanpengaturan yang dapat diterima oleh Bank.

4

Definisi “bendungan besar” didasarkan pada kriteria yang digunakan unutk menyusun daftar bendungan-bendungan besar dalam World Register of Dams yang diterbitkan oleh International Commission on Large Dams (Komisi Internasional mengenai Bendungan Besar).

Keamanan Bendungan

4

Keamanan Bendungan

OP 4.37

5

BP 4.37, Lampiran A, menetapkan isi rencana-rencana ini dan jadwal persiapan dan perampungannya. Dalam praktek keamanan bendungan di sejumlah negara, rencana pengoperasian dan pemeliharaan memasukkan baik rencana pemanfaatan peralatan dan rencana tanggap darurat ke dalam pasal-pasal khusus. Praktek demikian dapat diterima oleh Bank, asalkan pasal-pasal yang relevan disiapkan dan dirampungkan sesuai dengan jadwal yang dinyatakan dalam BP 4.37 Lampiran A.

6

Lihat Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA.

7

Jumlah anggota, ragam keahlian, keahlian teknik, dan pengalaman para anggota Panel disesuaikan dengan ukuran, kerumitan, dan potensi bahaya dari bendungan yang sedang dipertimbangkan. Untuk bendungan-bendungan dengan tingkat bahaya-tinggi, khususnya, anggota Panel haruslah dikenal secara internasional sebagai ahli dalam bidangnya.

8

Apabila keterlibatan Bank mulai pada tahap lanjut dan bukan pada tahap persiapan proyek, Panel dibentuk sesegera mungkin dan menimbang setiap aspek proyek yang telah dilaksanakan.

Keamanan Bendungan

5

Proyek-proyek di Daerah Sengketa


Prosedur Bank

BP 7.60

BP 7. 60 Juni 2001


Proyek-proyek di Daerah Sengketa 1. Adanya suatu sengketa teritorial yang mempengaruhi suatu proyek1 yang diusulkan kepada Bank harus dinyatakan sedini mungkin dan diuraikan dalam seluruh dokumen proyek, dimulai dengan Project Information Document (PID) awal. Country director (CD), melalui wakil Regional Vice President (RVP), langsung membawa kasus sengketa agar diperhatikan oleh Managing Director (MD) dan Vice President and General Council (LEGVP), dan tetap menginformasikan mereka tentang perkembangan sengketa selama pemrosesan proyek. 2. Untuk tujuan ini, CD, bekerja sama erat dengan Legal Vice President (LEG) dan berkonsultasi dengan departemen-departemen bersangkutan lainnya, menyiapkan suatu memorandum yang disampaikan melalui RVP kepada MD yang terkait, dengan salinan diberikan kepada LEGVP. Memorandum ini a) menyampaikan semua informasi relevan tentang aspek-aspek internasional proyek, termasuk informasi mengenai prosedur yang ditempuh dan hasil dari proyek-proyek sebelumnya yang mungkin telah dipertimbangkan Bank di daerah sengketa tersebut; b) membuat rekomendasi-rekomendasi bagi penanganan isu-isu; dan c) meminta persetujuan untuk mengambil tindakan-tindakan yang disarankan dan untuk melanjutkan pemrosesan proyek. 3. Menyusul persiapan proyek, rincian lengkap tentang sengketa serta dasar keputusan mengenai apakah akan berlanjut ke tahap penilaian (appraisal), dimasukkan ke dalam memorandum (transmittal memorandum) untuk revisi paket keputusan. Memorandum yang dialamatkan kepada RVP dan salinannya diberikan kepada LEGVP, disiapkan dengan bekerja sama erat dengan LEG dan berkonsultasi dengan departemen-departemen lain yang terkait. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam memorandum ini, RVP, dengan mendapatkan saran dari MD terkait (yang berkonsultasi dengan LEGVP), memutuskan apakah akan melanjutkan dengan penilaian proyek. 4. MD terkait dapat, setelah berkonsultasi dengan LEGVP, memutuskan, pada tahap siklus proyek manapun, untuk menginformasikan kepada para direktur eksekutif yang bersangkutan mengenai proyek yang diusulkan dan sengketanya.


1

BP 7.60


Peta-peta 5. Untuk penetapan batas-batas pada peta-peta terkait, panduan yang diterapkan tercantum dalam Administrative Manual Statement 7.10, Cartographic Services, dan lampiran-lampirannya. Meskipun demikian, penyertaan peta-peta dalam PAD dan dokumentasi proyek lainnya tergantung pada suatu instruksi umum atau keputusan RVP, yang diambil setelah berkonsultasi dengan LEGVP, perihal tidak dimasukkannya peta-peta dari negara terkait baik secara keseluruhan maupun sebagian. Catatan: OP dan BP 7.60 menggantikan OP dan BP 7.60 tertanggal November 1994. Pertanyaan dapat diajukan kepada Chief Councel, Environmentally and Socially Sustainable Development and International Law.

1

“Bank” mencakup IDA; “pinjaman” termasuk kredit-kredit; dan “proyek” mencakup semua proyek yang didanai di bawah pinjaman Bank ataupun kredit IDA, namun tidak termasuk program-program penyesuaian yang didukung oleh pinjaman Bank atau kredit-kredit IDA.


2




OP 7.60

OP 7.60 Juni 2001

Kebijakan ini disiapkan untuk digunakan oleh staf Bank Dunia dan bukan merupakan sebuah bahasan utuh dari topik diatas.

Proyek-proyek di Daerah Sengketa 1. Proyek-proyek1 di daerah-daerah sengketa dapat menimbulkan sejumlah masalah sulit yang bukan hanya berdampak pada hubungan antara Bank dan negara-negara anggotanya, tetapi juga antara negara dimana proyek tersebut dilaksanakan, dengan salah satu atau lebih negara tetangganya. Agar tidak menimbulkan prasangka mengenai posisi Bank maupun negara-negara yang bersangkutan, setiap sengketa mengenai suatu daerah di mana terdapat suatu proyek yang diusulkan harus ditangani pada tahap sedini mungkin. 2. Bank dapat mendukung sebuah proyek di suatu daerah sengketa apabila pemerintah-pemerintah yang bersangkutan menyetujui bahwa, sambil menunggu penyelesaian sengketa, proyek yang diusulkan untuk negara A akan dilanjutkan tanpa mempengaruhi klaim negara B. Penyajian Pinjaman-pinjaman Kepada Para Direktur Eksekutif 3. Untuk setiap proyek di suatu daerah yang dipersengketakan, staf Bank mempertimbangkan sifat sengketa. Project Appraisal Document (PAD) untuk suatu proyek di suatu daerah yang disengketakan membahas sifat dari sengketa tersebut dan memastikan staf Bank telah mempertimbangkannya dan telah mendapatkan kepastian apakah a) pengklaim-pengklaim lain atas daerah sengketa itu tidak menentang proyek tersebut, atau b) dalam kondisi lain, keadaan khusus dari kasus ini menyebabkan perlunya dukungan Bank pada proyek ini meskipun terdapat penolakan atau kurangnya dukungan oleh para pengklaim lainnya. Keadaan-keadaan khusus seperti diatas termasuk yang berikut ini i. proyek tersebut tidak membahayakan kepentingan para pengklaim lainnya, atau ii. suatu tuntutan sengketa tidak mendapatkan pengakuan internasional atau tidak dilanjutkan secara aktif. Dalam semua kasus, dokumentasi proyek akan memuat suatu pasal disclaimer yang menyatakan, dengan membantu proyek, Bank tidak bermaksud membuat suatu penilaian pada status hukum atau status lainnya dari daerah-daerah yang dipermasalahkan atau bermaksud mempengaruhi Proyek-proyek di Daerah Sengketa

1


OP 7.60

keputusan akhir klaim pihak-pihak yang bersengketa. Legal Vice Presidency menyiapkan bagian-bagian relevan dari dokumentasi proyek. Catatan: OP dan BP 7.60 menggantikan OP dan BP 7.60 tertanggal November 1994. Pertanyaanpertanyaan dapat diajukan kepada Chief Counsel, Environmentally and Socially Sustainable Development and International Law.

1

“Bank” mencakup IDA; “pinjaman” termasuk kredit-kredit; dan “proyek” mencakup semua proyek yang didanai di bawah pinjaman Bank ataupun kredit IDA, namun tidak termasuk program-program penyesuaian yang didukung oleh pinjaman Bank atau kredit-kredit IDA.


2

OP 4.11

Kekayaan Budaya



OP 4.11 Agustus 1999


Kekayaan Budaya OP 4.11 sedang disusun. Sampai OP tersebut diterbitkan, staf Bank berpedoman pada Operational Policy Note (OPN) 11.03 berikut ini. Dokumen teknis yang diacu OPN ini tidak tersedia lagi. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan isu-isu kekayaan budaya dapat ditujukan kepada Cultural Property Safeguard Specialist dari Bank Dunia, Ms. Arlene Fleming (ext. 88401).

CATATAN KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA NO. 11.03 PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DALAM PROYEK-PROYEK YANG DIDANAI BANK DUNIA Pengantar 1. Istilah “cultural property” (kekayaan budaya) menurut PBB adalah situssitus yang mempunyai nilai-nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, sejarah, agama, dan alam yang unik. Kekayaan budaya, karena itu, mencakup situs peninggalan kehidupan umat manusia (misalnya, situs prasejarah mengandung peninggalan berupa kerang atau tulang binatang, situs reruntuhan tempat pemujaan, dan medan pertempuran) dan bentukbentuk lingkungan alami yang unik seperti ngarai dan air terjun. Kepunahan yang cepat dari kekayaan budaya di banyak negara bersifat permanen (irreversible) dan sering tidak perlu terjadi. Informasi latar belakang yang rinci mengenai semua aspek dari catatan ini ada dalam dokumen teknis dengan judul yang sama, tersedia di Office of Environmental and Scientific Affairs, Projects Policy Department, yang siap membantu berdasarkan permintaan. Pedoman Kebijakan 2. Kebijakan umum Bank Dunia1 mengenai kekayaan budaya adalah untuk membantu pelestarian kekayaan budaya tersebut dan mengusahakan menghindari kepunahannya. Khususnya: a) Bank umumnya menolak membiayai proyek-proyek yang akan secara signifikan merusak kekayaan budaya yang tidak ada duanya, dan hanya akan membantu proyek-proyek yang ditempatkan atau dirancang untuk mencegah kerusakan tersebut. b) Bank akan membantu dalam perlindungan dan peningkatan kekayaan budaya yang ditemukan dalam proyek-proyek yang didanai Bank, bukannya membiarkan perlindungan muncul sendiri. Dalam beberapa kasus, yang terbaik adalah proyek tersebut Kekayaan Budaya

1

Kekayaan Budaya

OP 4.11

dipindahkan agar situs dan bangunan peninggalan tersebut dapat dilestarikan, dipelajari, dan direstorasi di tempat aslinya (in situ). Dalam kasus lain, bangunan-bangunan peninggalan dapat dipindahkan, dilestarikan, dipelajari dan direstorasi di tempat lain. Seringkali, yang perlu dilakukan hanyalah penelitian ilmiah, penyelamatan secara selektif, dan pelestarian di museum sebelum penghancuran. Kebanyakan proyek-proyek seperti itu harus memasukkan pelatihan dan penguatan lembaga-lembaga yang ditugasi mengamankan warisan budaya nasional. Kegiatan-kegiatan semacam ini harus secara langsung dimasukkan dalam lingkup proyek, daripada ditunda menunggu kemungkinan langkah selanjutnya, dan pembiayaan dimasukkan ke dalam perhitungan keseluruhan biaya proyek. c) Penyimpangan-penyimpangan dari kebijakan ini bisa dibenarkan hanya jika manfaat proyek yang diharapkan sangat besar, dan kehilangan atau kerusakan kekayaan budaya diputuskan oleh otoritas yang kompeten tidak bisa dihindarkan, kecil, atau dapat diterima. Rincian spesifik mengenai pembenaran tersebut harus dibahas dalam dokumen proyek. d) Kebijakan ini relevan untuk setiap proyek yang melibatkan Bank, terlepas dari apakah Bank membiayai sebagian proyek yang berdampak pada kekayaan budaya tersebut. Pedoman Prosedural 3. Pemeliharaan kekayaan budaya dari suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Sebelum melanjutkan dengan sebuah proyek, bagaimanapun, yang jelas-jelas mengakibatkan risiko merusak kekayaan budaya (misalnya, semua proyek yang mengharuskan penggalian besarbesaran, pergerakan tanah, perubahan atau perusakan lingkungan di permukaan lapisan atas tanah), staf Bank Dunia (1) menentukan apa yang diketahui mengenai aspek-aspek kekayaan budaya dari situs proyek yang diusulkan. Perhatian pemerintah harus ditujukan secara khusus pada aspek tersebut dan lembaga-lembaga yang tepat, organisasi non-pemerintah atau universitas diminta pendapatnya; (2) Jika ada pertanyaan mengenai kekayaan budaya di wilayah tersebut, survei singkat pencarian informasi di lapangan harus dikerjakan oleh ahlinya.2 Prosedur-prosedur yang harus diikuti jika surveinya positif dirinci dalam Bab 6 dokumen teknis.

1

Bank Dunia termasuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International Finance Corporation (IFC).

2

Formulir survei terlampir pada dokumen teknis.

Kekayaan Budaya

2

PANDUAN PENYAJIAN INFORMASI KEPADA UMUM (THE DISCLOSURE HANDBOOK)

OPERATIONS POLICY AND COUNTRY SERVICES DESEMBER 2002

SINGKATAN DAN AKRONIM

APL

Program Pinjaman yang Dapat Disesuaikan (Adaptable Program Loan)

BP

Prosedur Bank (Bank Procedure)

CAE

Evaluasi

Bantuan

kepada

Negara

Anggota

(Country

Assistance

Evaluation) CAS

Strategi Bantuan kepada Negara Anggota (Country Assistance Strategy)

CODE

Komisi

Keberhasilan

Pembangunan

(Committee

on

Development

Effectiveness) CPIN

Nota Pemberitahua n CAS kepada Publik (CAS Public Information Notice)

EA

Kajian Lingkungan (Environmental Assessment)

EAP

Rencana Kerja Lingkungan (Environmental Action Plan)

ESW

Laporan Pekerjaan Ekonomi dan Sektor (Economic and Sector Work)

GEF

Fasilitas Lingkungan Global (Global Environmental Facility)

HIPC

Negara Miskin Berhutang Banyak (Heavily Indebted Poor Country)

IBRD

Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)

ICR

Laporan Akhir Kegiatan Implementasi (Implementation Completion Report)

IDA

Asosiasi

Pembangunan

Internasional

(International

Association) IDU

Unit Dokumentasi Internal (Internal Documents Unit)

Development

IER

Laporan Evaluasi Dampak Lingkungan (Impact Evaluation Report)

IMF

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund)

IPDP

Rencana Pembangunan Penduduk Asli (Indigenous People’s Development Plan)

ISDS

Lembar Data Perlindungan Terpadu (Integrated Safeguards Data Sheet)

JSA

Penilaian Bersama (Joint Staff Assessment)

LDP

Surat Kebijakan Pembangunan (Letter of Development Policy)

LEGCF

Unit Pendanaan Bersama dan Pendanaan Proyek, Departemen Hukum (Legal Department Cofinancing and Project Financing Unit)

LIL

Pinjaman Pembelajaran dan Inovasi (Learning and Innovation Loan)

MOP

Memo Presiden (Memorandum of the President)

NGO

Lembaga Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (NonGovernmental Organization)

OED

Departemen Evaluasi Operasi (Operations Evaluation Department)

OP

Kebijakan Operasional (Operational Policy)

OPC

Komisi Kebijakan Operasi (Operations Policy Committee)

OPCS

Kebijakan Operasi dan Layanan kepada Negara Anggota (Operations Policy and Country Services)

OPCVP

Wakil Presiden bidang Kebijakan Operasi dan Layanan kepada Negara Anggota (Operations Policy and Country Services Vice President)

PAD

Dokumen Penilaian Proyek (Project Appraisal Document)

PD

Dokumen Program (Program Document)

PDS

Sistim Dokumentasi Proyek (Project Document System)

PID

Dokumen Informasi Proyek (Project Information Document)

PPAR

Laporan Penilaian Kinerja Proyek (Project Performance Assessment Report)

PRSC

Kredit Pendukung Usaha Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Support Credit)

PRSP

Risalah Strategi Usaha Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper)

QAG

Kelompok Pengawasan Mutu (Quality Assurance Group)

RI

Instrumen untuk Pemukiman Kembali (Resettlement Instrument )

RMCVP

Perwakilan Presiden bidang Mobilisasi Sumber Daya dan

Pendanaan

Bersama (Resource Mobilization and Co-financing Vice Presidency) RVP

Wakil Presiden Regional (Regional Vice President)

SEC

Sekretariat Korporasi (Corporate Secretariat)

SECBO

Operasi Dewan, Sekretariat Korporasi (Board Operations, Corporate Secretariat)

SECPS

Divisi Pendukung Kebijakan, Sekretariat Korporasi (Policy Support Division, Corporate Secretariat)

SSP

Risalah Strategi Sektor (Sector Strategy Paper)

TPIN

Nota Informasi TSS kepada Publik (TSS Public Information Notice)

TRD

Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (Tranche Release Document)

TSS

Strategi Dukungan Transisional (Transitional Support Strategy)

VPU

Unit Wakil Presiden (Vice Presidential Unit)

i

DAFTAR ISI

Panduan Penyajian Informasi Kepada Umum …………………………..

I

Singkatan dan Akronim …………………………………………………… II - IV Daftar Isi ……………………………………………………………………

i-v

Penjelasan Umum …………………………………………………………… 1 Dokumen untuk Para Direktur Eksekutif …………………………………..

2

Pengaturan Alur Kerja Dokumen-dokumen Khusus …………………… 3 Pekerjaan Ekonomi dan Sektor (ESW) …….…………………..

4

Dokumen untuk Para Direktur Eksekutif ..……………………..

4

Laporan ESW lainnya ………….………………………………………

5

Strategi Bantuan kepada suatu Negara (CAS) ………..……………..…..

6

CAS untuk Negara yang Layak Mendapat Pendanaan IDA ….………

6

CAS untuk Negara yang Tidak Layak Mendapat Pendanaan IDA …….………………………………………………………………………… 8 Penyimpulan Akhir Ketua Dewan…………………………………..…………. 9 Laporan Perkembangan Pekerjaan/Progress Report CAS .………………. 10 Strategi Dukungan Peralihan (TSS)) ……………………….…………...

10

Nota Informasi CAS kepada Publik (CPIN) ………..………….………….. 10 Nota Informasi TSS kepada Publik (TPIN) …………………..…………… 10 Press Release ………………………………………………………………

10

ii Risalah Strategi Usaha Pengurangan Kemiskinan (PRSP) ……………

11

PRSP ……………………………………………………………………………. 11 PRSP Interim …………………………………………………………

11

Laporan Status PRSP …………………………………………………………. 11 Laporan Kemajuan Tahunan PRSP/Annual Report PRSP …………………..……………………………………………………….. 11 Penilaian Bersama (JSA) …………………………………………………….

12

Rangkuman Ketua Dewan ………….……………………………………….

12

Risalah Strategi Sektor (SSP) …………………………….………………... 13 Nota Konsep dan Rencana Konsultasi ……………………………………..

13

Draft SSP ………………………………………………..……………..

15

SSP Final ………………………………………………………………

16

Penyimpulan Akhir Ketua Dewan ……………………..……………………. 17 Dokumen Informasi Proyek (PID) ………………………………………..

18

Dokumen Fakta Teknik ………………………….……………………….

18

Dokumen Penilaian Proyek (PAD) ……………………………………….

19

Seluruh PAD …………………………………………..…

19

PAD untuk Semua Pinjaman Investasi selain LIL dan APL serta Operasi Pengadaan Jaminan (setelah negosiasi) .…………….……………………

20

LIL ………………………………………………………………………………. 22 APL ………………………………………………………..……………………. 23

iii Dokumen Program (PD) …………………………………………………..

24

Kredit Pendukung Usaha Pengurangan Kemiskinan (PRSC) .………….

24

Operasi Pemberian Pinjaman Penyesuaian selain dari PRSC …..……..

24

Surat Kebijakan Pembangunan (LDP) …………………………………… 26 Surat Kebijakan Pembangunan ……………………………………………... 26 Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (TRD) …..…………………...

27

PRSC dengan Multi Angsuran …………………………..………………….

27

Operasi Pinjaman Penyesuaian lainnya dengan Multi Angsuran ..……

28

Dokumen Prakarsa Negara Miskin Berhutang Banyak (HIPC) ……......

30

Dukumen-dokumen Pendahuluan, Pengambilan Keputusan, dan Penyelesaian .………………………………………………………………..… 30 Rangkuman Ketua Dewan ………….………………………………………..

33

Rencana Kerja Lingkungan (EAP) ………………………………….……. 34 Lembar Data Perlindungan Terpadu (ISDS) ………………………..…...

35

Kajian Lingkungan (EA) ……………………………………………..….

35

Laporan Kajian Lingkungan ……………………………………………..

35

Mediator Keuangan dan Operasi Investasi Sektor …………..…………... 36 Instrumen Pemukiman Kembali (RI) dan Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (IPDP) …..………………………………………………… Dokumen yang Berkaitan dengan Proyek-proyek Fasilitas Lingkungan Global (GEF) Berskala Penuh …………………….………………….…

39

37

iv Dokumen Proyek GEF yang Hampir Berjalan ………………………….………………...

40

Ringkasan Proyek GEF …………………………….………………………… 40 Dokumen Proyek GEF ………………………………………………………..

41

Dokumen yang Berkaitan de ngan Proyek-proyek GEF Berskala Menengah 42 Ringkasan Proyek GEF ………………………………………………………

42

GEF-ISDS ……………………………………………………………………...

42

EA, RI, dan IPDP ……………………………………………………………... 43 Laporan Penutup Proyek GEF …………………………………………… Dokumen yang Berkaitan dengan Trust Fund Lainnya .…………….

43 43

Proposal Pendanaan …………………………………….……………………… 43 Informasi dan Statement Keuangan ………………………..………….…….. 44 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (ICR) …………………….. 45 Laporan Penilaian Kinerja Proyek (PPAR) ……………………………… 46 Laporan Evaluasi Dampak Lingkungan (IER) ………………..…………

47

Evaluasi Bantuan kepada Suatu Negara (CAE) …………………………. 47 Evaluasi Sektor, Tematik, atau Proses ………………………………………. 49 Rangkuman Ketua Dewan .…………………………………………….

50

Kelompok Pengawasan Mutu (QAG) ……………………..…………..….

51

Laporan Sintesis QAG ………………….………………………..……….

51

Informasi Hukum ………………………………………….……………….

52

Perjanjian Pemberian Pinjaman, Jaminan, atau Kredit Pembangunan .. 52

v Perjanjian Kerangka Kerja …………………………………….……………

53

Perjanjian Administrasi ………………………………………..…………….

54

Perjanjian Hibah ……………………………………………..………………

55.

Lampiran A. Contoh Template Dokumen Program …………………

56

Lampiran B. Kerangka Memorandum Presiden (MOP) ..……………

58

Lampiran C. Kerangka Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman ..….

62

Lampiran D. Kerangka Memorandum Presiden untuk Pencairan Angsuran Pinjaman ……………………..……………… 64 Lampiran E. Contoh Paragraf untuk Korespondensi ke Peminjam/Negara Berkaitan dengan Persyaratan Penyajian Informasi…..…. 69

==========================

1

PANDUAN PENYAJIAN INFORMASI KEPADA UMUM PENJELASAN UMUM 1. Panduan Penyajian Informasi Kepada Umum ini memberi petunjuk umum bagi para staf mengenai pengaturan alur kerja dalam menyediakan informasi operasional kepada masyarakat, sesuai dengan Kebijakan Bank Dunia mengenai Penyajian Informasi, 2002 (“the Dislosure Policy”). 2. Aturan alur kerja ini akan memfasilitasi penyajian seluruh dokumen yang secara rutin disediakan oleh Bank Dunia 1 melalui jalur utamanya, yaitu InfoShop. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah penyampaian dokumen serta informasi lainnya kepada umum oleh para sponsor bisnis, melalui jalur-jalur lain (misalnya, website mereka sendiri) yang sejalan dengan the Dislosure Policy. 3. Dalam mempersiapkan informasi operasional kepada umum, staff Bank diminta untuk tetap mempertimbangkan (a) ketentuan-ketentuan penanganan informasi operasional yang bersifat rahasia dan sensitif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 dari the Dislosure Policy, dan (b) berbagai batasan umum dalam penyajian informasi, sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV dari the Dislosure Policy. Lampiran A sampai dengan D memperlihatkan contoh templates (formulir baku) dan panduan pembuatan adjustment lending document. Sementara Lampiran E memperlihatkan contoh dari pasal-pasal yang digunakan untuk mengkomunikasikan ketentuan penyajian informasi, dengan pihak peminjam dan negara.

Dokumen untuk Para Direktur Eksekutif

1

4. Untuk semua dokumen yang didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, Corporate Secretariat (SEC) bertanggung jawab untuk memberitahu Internal Documents Unit (IDU) dan InfoShop bahwa dokumen di atas dapat disediakan untuk umum dan mulai kapan umum dapat memanfaatkannya. Alur kerja berikut berlaku bagi sebagian besar dokumendokumen tersebut: ? Jika unit yang bertanggung jawab menyatakan bahwa suatu dokumen dapat didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, maka unit tersebut akan memberi tanda pada Board Submission Form bahwa dokumen tersebut boleh dibuka untuk umum. Jika tidak boleh, unit tersebut harus menyertakan alasan-alasannya. ? SEC meneliti ulang dokumen tersebut dan memberikan persetujuan pencetakannya sesuai keperluan. ? SEC mendistribusikan dokumen yang telah dicetak tersebut kepada para Direktur Eksekutif dan mencantumkannya di eBoard. IDU memp eroleh salinan dokumen tersebut dari eBoard dan mencantumkannya di ImageBank . ? SEC memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen dapat disediakan untuk umum dan kapan dapat disediakannya. ? Setelah menerima pemberitahuan bahwa dokumen bersangkutan dapat diungkapkan kepada umum, IDU akan merubah tingkat pengamanan (security profile) dari dokumen di ImageBank tersebut sehingga pihak umum dapat memanfaatkannya lewat InfoShop dan website eksternal Bank.

Istilah “Bank Dunia” atau “Bank” berarti Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Assistance IDA).

2 PENGATURAN ALUR K ERJA UNTUK DOKUMEN-DOKUMEN K HUSUS 5. Alur kerja penyajian dokumen-dokumen lain kepada publik dapat bearagam. Dokumen Informasi Proyek (Project Information Document atau PID) dan Laporan Kajian Lingkungan (Environmental Assessment atau EA) dapat dikirim langsung ke InfoShop Bank Dunia oleh Pimp inan gugus tugas bersangkutan. Sementara dokumen-dokumen lainnya, seperti dokumen teknis dari proyek yang sedang dikerjakan, diterbitkan untuk umum hanya berdasarkan permintaan pihak luar yang berminat. Alur kerja penyajian dokumen-dokumen yang tergologng sus adalah sebagai berikut:

Economic and Sector Work (ESW) Dokumen untuk Para Direktur Eksekutif

6. Di awal pembuatan Laporan ESW yang akan didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif (dikenal sebagai laporan “sampul abu-abu”), team leader (a) memberi tahu secara tertulis kepada semua negara yang terkait, bahwa adalah kebijakan Bank untuk menyediakan laporan ESW kepada umum setelah terlebih dahulu didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, dan (b) memberitahu bahwa semua negara terkait akan diminta, sebelum finalisasi laporan, untuk mengidentifikasi teks atau data yang bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat berakibat buruk terhadap hubungan antara negara bersangkutan dengan Bank, apabila diungkapkan pada umum. Saat finalisasi laporan, team leader berkonsultasi kepada negara bersangkutan untuk mengidwntifikasi teks dan data yang dimaksud di atas. Jika dirasakan perlu, team leader dapat menyesuaikan isi laporan untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai informasi yang dapat menimbulkan masalah kerahasiaan, sensitifitas, ataupun yang tidak baik bagi hubungan antara negara dengan Bank, yang ingin disampaikan oleh staff Bank kepada para Direktur Eksekutif, agar dilampirkan pada Board Submission Form. Apabila Country Director (Direktur Perwakilan Bank di suatu negara anggota) menyetujui pendistribusian Laporan ESW kepada para Direktur Eksekutif, dia akan menyatakan di Board Submission Form bahwa dokumen bersangkutan dapat diedarkan untuk umum. Setelah laporan disebarkan kepada para Direktur Eksekutif, maka Board Operations Divison dari SEC (SECBO) memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut sudah dapat dibuka untuk umum. 2

Laporan ESW lainnya

7. Apabila Country Director terkait bermaksud mengeluarkan Laporan ESW untuk umum, selain laporan sampul abu-abu,3 team leader menyatakan secara tertulis kepada negara bersangkutan baswa Bank bermaksud untuk membuka laporan tersebut ke publik, dan meminta negara bersangkutan untuk mengidentifikasi adanya teks atau data yang bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk terhadap hubungan antara negara bersangkutan dengan Bank, apabila diungkapkan kepada umum. Team leader berkonsultasi kepada negara bersangkutan untuk mengidentifikasi adanya teks dan data yang dimaksud di atas. Jika dirasakan perlu, team leader dapat menyesuaikan isi laporan untuk mengatasi masalah tersebut. Country Director kemudian mengirim laporan tersebut kepada IDU dengan disertai

2

Dalam kasus-kasus eksepsional, apabila timbul masalah-masalah besar yang bersifat rahasia, sensitif, atau merugikan hubungan baik antara Bank dengan negara bersangkutan, maka Country Director dapat membatasi publikasi laporan sampul abu-abu tersebut. Dalam kasus sedemikian, Country Director memberitahu pada Board Submission Form – dengan tindasan/copy kepada Wakil Presiden Regional (RVP), Wakil Presiden, OPCS (OPCVP), dan Print Shop Bank Dunia – bahwa dokumen bersangkutan tidak akan dibuka untuk umum serta memberikan alasan-alasannya. Pada sampul laporan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen bersangkutan bersifat terbatas. Setelah laporan didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen bersangkutan tidak untuk umum. 3 Lihat the Disclosure Policy, pasal 6, tentang pertimbang-pertimbangan yang diambil oleh Country Director dalam menetapkan apakah laporan tersebut dibuka untuk umum.

3 memorandum (dengan tindasan ke InfoShop) yang menyatakan bahwa laporan tersebut dapat dibuka untuk publik. Apabila Country Director memutuskan bahwa Laporan ESW tersebut tidak dapat diungkapkan untuk umum, maka sampul laporan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang memberitahukan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas.

Country Assistance Strategy (CAS) CAS untuk Negara yang Layak mendapat Pendanaan IDA

8. Di awal pembuatan CAS untuk suatu negara yang layak mendapatkan pendanaan IDA, Country Director (a) memberi tahu secara tertulis kepada negara bersangkutan bahwa Bank memiliki kebijakan untuk membuka CAS kepada umum setelah terlebih dahulu didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif dan dirampungkan, terkecuali apabila dalam kodisi khusus negara bersangkutan berkeberatan terhadap dibukanya CAS untuk umum dan para Direktur Eksekutif menyetujui keberatan tersebut; (b) memberi tahu bahwa negara terkait akan diminta untuk mengidentifikasi teks atau data yang dianggap bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara negara bersangkutan dengan Bank, apabila diungkapkan kepada umum; dan (c) meminta pernyataan tidak berkeberatan dari negara tersebut bagi dibukanya CAS untuk umum. Saat menyelesaikan CAS untuk didiskusikan dengan Board, team leader berkonsultasi dengan negara bersangkutan. Jika dirasakan perlu, team leader dapat menyesuaikan isi laporan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah Managing Director, Operations sudah menyepakati CAS, Wakil Presiden Wilayah (Regional Vice President atau RVP) mengirim CAS ke SECBO sembari menyatakan pada Board Submission Form apakah CAS dapat diungkapkan untuk umum. Apabila negara bersangkutan berkeberatan jika CAS dibuka untuk umum, maka pada Board Submission Form diuraikan alasan-alasan keberatan tersebut dan meminta persetujuan para Direktur Eksekutif agar CAS tidak dibuka untuk umum. SECBO mengirim CAS kepada para Direktur Eksekutif disertai memo yang meminta persetujuan para Direktur Eksekutif mengenai hal ini. 4

9. Setelah para Direktur Eksekutif mendiskusikan CAS, team leader akan menyelesaikan CAS berdasarkan Penyimpulan Akhir Ketua Dewan atau Chairman’s Concluding Remarks (lihat pasal 11) dan mengirim CAS yang telah direvisi kepada negara bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan akhir. Setelah CAS direvisi sebagaimana diminta dalam tanggapan akhir negara bersangkutan, dan setelah berkonsultasi dengan CAS Adviser, OPCS, maka Country Director mengirim CAS yang sudah final tersebut kepada RVP, dengan pesan dalam Board Suubmission Form apakah dokumen tersebut akan dibuka untuk umum, dan jika tidak, agar diberi alasan-alasannya. Seluruh revisi yang dibuat sejak CAS didiskusikan oleh Dewan, dimuat dalam lampiran dari Formulir Penyerahan kepada Dewan. RVP kemudian memberi persetujuannya atas CAS final dan mengirimkannya ke SECBO bersama dengan Formulir Penyerahan kepada Dewan dan lampiran yang berisi revisi yang telah dibuat. SECBO kemudian mendistribusikan CAS yang final kepada para Direktur Eksekutif dengan lampiran revisi yang telah dibuat, serta memberitahu kepada IDU dan InfoShop apakah CAS boleh dibuka untuk umum. Apabila CAS yang final tersebut tidak dapat diungkapkan untuk umum, maka sampul laporan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang memberitahukan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas. 4

Dalam kasus-kasus eksepsional, apabila timbul masalah-masalah besar yang bersifat rahasia, sensitif, atau merugikan hubungan baik antara Bank dengan negara bersangkutan, maka Country Director dapat membatasi publikasi laporan CAS untuk umum. Dalam kasus sedemikian, Country Director memberitahu pada Board Submission Form – dengan tindasan/copy kepada Wakil Presiden Regional (RVP), Wakil Presiden, OPCS (OPCVP), dan Print Shop Bank Dunia – bahwa dokumen tersebut tidak akan dibuka untuk umum, serta memberikan alasan-alasannya. Pada sampul CAS diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan terbatas. Setelah mendistribusikan laporan tersebut kepada para Direktur Eksekutif, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut tidak disediakan untuk umum.

4 CAS untuk Negara yang Tidak Layak mendapat Pendanaan IDA

Penyimpulan Akhir Ketua Dewan atau Chairman’s Concluding Remarks

Laporan Kemajuan Pekerjaan atau Progres Report CAS

10. Pada awal pembuatan CAS untuk negara yang tidak layak mendapatkan pendanaan IDA, Country Director memberi tahu secara tertulis kepada negara bersangkutan bahwa Bank akan membuka CAS tersebut untuk umum atas permintaan negara itu, setelah didiskusikan terlebih dahulu oleh para Direktur Eksekutif dan dirampungkan. Country Director akan memastikan apakah negara yang bersangkutan akan minta Bank membuka dokumen di atas untuk umum, dan menjelaskan bahwa permintaan harus dibuat secara tertulis. Setelah Managing Director, Operations menyetujui CAS, maka RVP mengirim CAS ke SECBO dan menanyakan dalam Board Submission Form apakah negara bersangkutan telah mengajukan permintaan untuk pembukaan CAS kepada umum. Jika negara bersangkutan belum me minta agar dokumen dibuka untuk umum, maka pada sampul CAS akan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut hanya dirilis secara terbatas. Setelah para Direktur Eksekutif mendiskusikan CAS dan memfinalisasikannya, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut sudah dapat dibuka untuk umum. 11. Setidaknya satu hari kerja 5 sebelum para Direktur Eksekutif mendiskusikan CAS, team leader akan memberikan draft/rancangan Penyimpulan Akhir Ketua Dewan atau Chairman’s Concluding Remarks kepada Manager, Policy Support Division, Corporate Secretariat (SECPS), yang berisi beberapa hal yang diperkirakan akan dimunculkan oleh para Direktur Eksekutif. Setelah diskusi, pada hari yang sama, SECPS bersama dengan RVP dan Ketua dari diskusi Dewan memberikan persetujuan mereka atas rancangan dan revisi-revisinya, dan SECBO kemudian mendistribusikan rancangan tersebut kepada para Direktur Eksekutif untuk mendapatkan tanggapan mereka dalam satu hari kerja, dengan pertanyaan apakah Penyimpulan Akhir di atas natinya akan dibuat terbuka untuk umum, dan apabila tidak, agar diberi alasannya.6 Pada akhir masa tunggu, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop apakah dokumen dapat dibuka untuk umum. Apabila Penyimpulan Akhir Ketua Dewan tidak dibuka untuk umum, maka sampulnya akan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dirilis terbatas.

12. Terbuka untuk umum dengan sifat yang sama, dan memiliki persyaratan yang sama sebagaimana CAS.

Strategi Dukungan Peralihan atau Transitional Support Strategy (TSS)

Nota Informasi CAS kepada Publik atau CAS Public Information Notice (CPIN)

13. Bilamana CPIN, TPIN dan pemberitaan pers (press release) dikeluarkan, ketiganya bisa saja dibuat berdasarkan Penyimpulan Akhir Ketua Dewan; namun pemberitaan pers dikeluarkan untuk umum sebagai dokumen tersendiri.

Nota Informasi TSS kepada 5 6

Hari kerja adalah hari dimana kantor-kantor Bank di Washington beroperasi/dibuka. Rangkuman Ketua Dewan dibuka untuk umum kecuali apabila CAS itu sendiri tidak dibuka untuk umum.

5 Publik atau TSS Public Information Notice (CPIN)

Press Release

Risalah Strategi Usaha Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper atau PRSP) 14. Di awal persiapan suatu PRSP, team leader secara tertulis memberitahu negara bersangkutan bahwa (a) negara tersebut harus membuka PRSP untuk diketahui umum di dalam PRSP Interim negeri; (b) setelah dokumen final dibuka untuk umum di negara bersangkutan, dan setelah diterima secara resmi oleh Bank, maka Bank juga akan membuka PRSP untuk umum; dan (c) Laporan Status jika negara bersangkutan ingin menginformasikan kepada Bank tentang hal-hal yang negara itu PRSP atau PRSP sendiri tidak ingin Bank untuk memb ukanya kepada umum, maka negara tersebut dapat Status Report melakukannya dalam dokumen terpisah. Setelah PRSP final disajikan kepada umum di dalam Laporan Kemajuan negara bersangkutan dan secara resmi diterima oleh Bank, maka Direktur, PRSP Unit Pekerjaan Tahunan mengirim dokumen tersebut kepada SECBO dengan menyatakan dalam Board Submission PRSP atau Annual Form bahwa dokumen telah dibuka di dalam negara yang bersangkutan. SECBO kemudian Progress Report mendistribusikan PRSP secara elektronis kepada para Direktur Eksekutif dan menginformasikan bahwa dokumen tersebut telah dipublikasikan kepada umum di negeri bersangkutan, dan bahwa Bank juga segera akan membuka dokumen tersebut untuk umum di website eksternal Bank. SECBO kemudian menginformasikan IDU, InfoShop, dan Unit PRSP bahwa Bank akan membuka dokumen tersebut untuk umum. PRSP

Penilaian Bersama atau Joint Staff Assessment (JSA)

15. Setelah Bank menerima PRSP, maka Bank dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan penilaian bersama para staf (Joint Staff Assessment atu JSA) terhadap PRSP tersebut. Setelah JSA selesai dan siap didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, RVP terkait mengirim JSA tersebut kepada SECBO, bersama-sama dengan tindasan PRSP dan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif dari negara bersangkutan, dengan pemberitahuan dalam Board Submission Form bahwa JSA akan disediakan untuk umum setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif dari Bank dan dari IMF. Setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif dari Bank maupun dari IMF, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa JSA dapat dibuka untuk umum. 7

Rangkuman Ketua Dewan atau Chairman’s Summing Up

16. Sedikit-dikitnya satu hari kerja 8 sebelum para Direktur Eksekutif mendiskusikan PRSP dan JSA terkait, team leader akan menyerahkan rancangan Rangkuman Ketua Dewan, yang memuat hal-hal yang diperkirakan akan dimunculkan oleh para Direktur Eksekutif, kepada Manajer SECPS. Pada hari yang sama, setelah dilakukannya diskusi, SECPS bersama-sama dengan RVP dan Ketua diskusi para Direktur Eksekutif memberikan persetujuan atas rancangan Rangkuman Ketua Dewan dan revisi-revisinya, dan SECBO mendistribusikannya kepada para

7

Dalam kasus-kasus eksepsional, apabila timbul masalah-masalah besar menyangkut kerahasiaan, sensitifitas ataupun dampak buruk terhadap hubungan antara Bank dengan negara yang bersangkutan, maka Country Director dapat membatasi dikeluarkannya JSA untuk umum. Dalam keadaan seperti itu, Country Director menyatakan dalam Board Submission Form– yang tindasannya dikirim ke Wakil Presiden Regional (RVP), Wakil Presiden, OPCS (OPCVP), dan Print Shop Bank Dunia – bahwa dokumen tersebut tidak akan dibuka untuk umum, serta memberikan alasan-alasannya. Sampul JSA diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas. Setelah mendistribusikan laporan tersebut kepada para Direktur Eksekutif, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen bersangkutan tidak untuk umum. 8 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis.

6 Direktur Eksekutif untuk mendapatkan tanggapan mereka dalam satu hari kerja, dengan menyatakan bahwa rancangan tersebut nantinya akan dibuka untuk umum. Pada akhir waktu tunggu, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa Rangkuman Ketua Dewan tersebut dapat disediakan untuk umum. 9

Risalah Strategi Sektor (Sector Strategy Paper atau SSP) Nota Konsep dan Rencana Konsultasi atau Concept Note and Consultation Plan

17. Setelah mempersiapkan Nota Konsep dan Rencana Konsultasi SSP, VP/Network Head terkait mengirim dokumen-dokumen tersebut kepada Komisi Kebijakan Operasi (Operations Policy Committee atau OPC) disertai memo yang menyatakan apakah dokumen tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan umum. Setelah Ketua OPC memberi persetujuannya atas dokumen-dokumen tersebut untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, VP/Network Head mengirim dokumen-dokumen tersebut kepada SECPS dengan pernyataan dalam Board Submission Form bahwa dokumen-dokumen tersebut akan dinyatakan terbuka bagi umum. SECPS kemudian mendistribusikan dokumen-dokumen itu kepada para Direktur Eksekutif dengan pertanyaan apakah dokumen-dokumen ini akan dibuka untuk umum. Setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif, 10 dan setelah dokumen dirampungkan, maka VP/Network Head mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah final itu kepada SECPS. SECPS kemudian mendistribusikan Nota Konsep dan Rencana Konsultasi yang sudah final itu kepada para Direktur Eksekutif dengan menyatakan apakah dokumen-dokumen tersebut akan disajikan kepada umum untuk mendapatkan tanggapan mereka. Kalau akan dipublikasikan kepada umum, maka SECPS juga akan menyatakan bahwa pemberitahuan kepada umum akan dilakukan setelah delapan hari kerja. 11 Di akhir masa tunggu, SECPS memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa Nota Konsep dan Rencana Konsultasi dapat dibuka untuk umum. Jika dokumen tersebut tidak akan dibuka untuk umum, maka pada sampul masing-masing dokumen diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan terbatas.

Draft SSP

18. Sebelum menyerahkan rancangan SSP kepada para Direktur Eksekutif, maka team leader, jika dirasa perlu, dapat berkonsultasi dengan berbagai lembaga dan individu di luar Bank yang memiliki pengetahuan spesialis tentang hal-hal khusus, dan dapat membagikan draft SSP tersebut (atau bagian-bagian dari padanya) kepada pihak-pihak tersebut agar dapat memperoleh tanggapan mereka. Ketika memberi draft tersebut, team leader harus memberitahu pihak-p ihak tersebut bahwa draft tersebut belum dinyatakan terbuka untuk umum dan oleh karenanya agar diperlakukan dengan semestinya.

19. Begitu draft SSP siap untuk diteliti ulang oleh OPC, maka VP/Network Head terkait mengirimkan rancangan tersebut kepada OPC disertai memo yang menyatakan apakah draft tersebut akan diajukan kepada umum untuk mendapatkan tanggapan sebelum finalisasinya. Setelah didiskusikan oleh OPC, team leader merevisi draft SSP tersebut seperlunya, sesuai dengan hasil diskusi tersebut. Sesudah itu VP/Network Head menyerahkan draft yang telah direvisi kepada OPC. Setelah Ketua OPC menyetujui rancangan tersebut untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, VP/Network Head selanjutnya menyampaikannya kepada SECPS dengan menyatakan pada Board Submission Form apakah draft SSP tersebut akan 9

Apabila para Direktur Eksekutif Bank mendiskusikan suatu PRSP sebelum PRSP tersebut didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif IMF, Rangkuman Ketua Dewan biasanya disajikan kepada umum setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif IMF. Dalam kasus sedemikian, setelah diskusi oleh para Direktur Eksekutif IMF, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa Rangkuman tersebut sekarang dapat dibuka untuk umum. 10 Nota Konsep dan Rencana Konsultasi biasanya didiskusikan oleh sub-komisi dari Komisi Keberhasilan Pembangunan (Committee on Development Effectiveness atau CODE) dari para Direktur Eksekutif. 11 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis.

7 diajukan untuk mendapatkan tanggapan umum sebelum finalisasinya. Apabila draft tersebut diusulkan untuk dinyatakan terbuka untuk umum, maka SECPS mendistribusikan rancangan SSP tersebut kepada para Direktur Eksekutif untuk didiskusikan12 disertai memo yang menyatakan bahwa rancangan tersebut akan dibuat terbuka untuk umum. Setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif, rancangan akan direvisi seperlunya sesuai dengan hasil diskusi13 tersebut. Sesudah itu, VP/Network Head akan menyerahkan dokumen yang telah direvisi itu kepada SECPS. SECPS kemudian mendistribusikan draft SSP tersebut kepada para Direktur Eksekutif disertai memo yang menyatakan bahwa dokumen tersebut akan dibuka untuk umum setelah jangka waktu delapan hari kerja. Pada akhir masa tunggu, SECPS memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa rancangan SSP dapat dibuka untuk diketahui umum.

SSP Final

20. Setelah Managing Director, Operations menyetujui pendistribusian draft akhir SSP kepada para Direktur Eksekutif, VP/Network Head mengirimkannya kepada SECBO dengan menyatakan pada Board Submission Form bahwa (a) draft SSP akan dipublikasi untuk umum setelah didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif dan dirampungkan14 dan (b) Penyimpulan Akhir Ketua Dewan (Chairman’s Concluding Remarks) dari diskusi oleh para Direktur Eksekutif (lihat pasal 21) akan dibuka untuk umum, kecuali jika para Direktur Eksekutif sepakat dalam diskusi mereka bahwa draft tidak akan dibuka untuk umum. Setelah SSP didiskusikan dan dirampungkan oleh para Direktur Eksekutif, VP/Nework Head terkait akan memberikan persetujuannya atas dokumen final tersebut dan menyampaikannya kepada SECBO dengan menyatakan bahwa telah dilakukan revisi terhadap dokumen itu. SECBO kemudian mendistribusikan SSP yang telah direvisi itu (dengan memberitahu bagian yang telah direvisi) kepada para Direktur Eksekutif, serta memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa SSP dapat dibuka untuk umum.

Penyimpulan Akhir Ketua Dewan atau Chairman’s Concluding Remarks

21. Sekurang-kurangnya satu hari kerja 15 sebelum para Direktur Eksekutif mendiskusikan draft final SSP (lihat pasal 20), VP/Network Head mengirimkan rancangan Penyimpulan Akhir Ketua Dewan, yang memuat isu-isu yang mungkin akan dibahas oleh para Direktur Eksekutif, kepada Manajer SECPS. Setelah diskusi Dewan, pada hari yang sama, SECPS bersama dengan VP/ Network Head dan Ketua diskusi Dewan memberikan persetujuan mereka atas rancangan Penyimpulan Akhir dan revisi-revisinya. SECBO kemudian mendistribusikannya kepada para Dire ktur Eksekutif guna mendapatkan tanggapan mereka dalam satu hari kerja, dengan menyatakan apakah nantinya rancangan tersebut akan dibuka untuk diketahui oleh umum. Pada akhir masa tunggu, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop apakah Penyimpulan Akhir Ketua Dewan akan dibuka untuk diketahui umum terkecuali apabila para Direktur Eksekutif minta diadakannya pertemuan guna memutuskan lain. Apabila Penyimpulan Akhir Ketua Dewan tidak akan dipublikasi untuk umum, maka pada sampul akan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dirilis terbatas.

Dokumen Informasi Proyek (Project Information Document atau PID) 22. Team Leader mengirimkan PID secara elektronik kepada InfoShop dalam waktu tidak lebih dari lima hari kerja 16 setelah Kantor Wilayah (Region) memberikan persetujuannya 12

Rancangan SSP biasanya didiskusikan oleh CODE. Selain mencerminkan perubahan-perubahan dari hasil diskusi para Direktur Eksekutif, maka unit asalnya tidak menyertakan, sesuai relevansi, table-tabel terinci mengenai pembiayaan dan pendanaan untuk pelaksanaan strateginya. 14 Selain dari mencerminkan perubahan-perubahan hasil diskusi para Direktur Eksekutif, maka unit asal dengan sendirinya tidak memuat table-tabel terinci tentang pembiayaan dan pendanaan implementasi strategi. 15 Suatu hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan kerja. 16 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 13

8 untuk melanjutkan persiapan operasi yang diusulkan, setelah diadakan pemeriksaan ulang atas Konsep Proyek. Apabila suatu PID diperbaharui, maka team leader akan menyampaikan PID yang diperbaharui tersebut kepada InfoShop.

Dokumen Fakta Teknik (Factual Technical Document) 23. Setelah menerima permintaan agar dokumen fakta teknik dari suatu proyek yang sedang dipersiapkan (atau bagian dari dokumen itu) dapat dikeluarkan kepada pihak yang berminat, Country Director akan menghubungi negara bersangkutan agar mengidentifikasi informasi-informasi yang bersifat rahasia, sensitif, atau yang dapat merugikan hubungan antara calon peminjam dengan pihak Bank dalam dokumen tersebut, apabila dokumen dibuka.17 Country Director kemudian menetapkan bagian-bagian mana saja dari dokumen tersebut yang dapat dibuka untuk umum, dan kemudian mengirimkannya kepada IDU, disertai memo (yang tindasannya dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa bagian-bagian relevan dari dokumen tersebut yang dapat dibuka untuk umum. Dalam beberapa kasus, Country Director dapat, dalam konsultasinya dengan negara bersangkutan, menetapkan bahwa suatu dokumen fakta teknik tidak akan dibuka untuk seluruh publik, namun dapat dibagikan kepada lembaga atau perorangan tertentu di luar Bank. Dalam keadaan sedemikian, Pemimpin tim memberitahu pihak-pihak terkait bahwa dokumen tersebut tidak untuk dikeluarkan kepada umum dan karenanya perlu diperlakukan dengan semestinya.

Dokumen Penilaian Proyek (Project Appraisal Document atau PAD) Seluruh PAD

24. Undangan untuk Negosiasi pinjaman atau kredit masing-masing proyek investasi yang diusulkan mendapat pendanaan Bank memuat pernyataan, bahwa merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan PAD kepada umum setelah pinjaman atau kredit disetujui oleh Bank, dan minta agar tim negosiasi calon peminjam bersedia mengidentifikasi, dalam negosiasinegosiasi itu, bagian-bagian dari PAD yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat merugikan hubungan antara calon peminjam dengan pihak Bank, apabila informasi sedemikian dibuka. 18 Sewaktu merampungkan PAD, team leader, jika dipandang perlu, membuat penyesuaian guna menangani hal-hal yang dipermasalahkan. Informasi yang dapat memunculkan hal-hal yang bersifat rahasia, sensitif, atau yang dapat merugikan hubungan antara Bank dengan peminjam, dan yang dianggap relevan oleh para Direktur Eksekutif dalam proses pengambilan keputusan mereka, dimasukkan kedalam Memorandum Presiden (MOP).19

25. Prosedur-prosedur untuk membuka PAD kepada umum setelah diadakan negosiasi, dapat berbeda-beda tergantung sifat operasinya sebagaimana dinyatakan dibawah ini :

17

Mengenai operasi garansi Bank, Bank juga berkonsultasi dengan pihak-pihak lain (seperti pemberi pinjaman lainnya, sponsor-sponsor proyek) dimana perlu. 18 Sebelum merampungkan PAD suatu proyek investasi yang diusulkan mendapat dukungan operasi pemberian jaminan, pemimpin tim memberitahu tim negosiasi calon peminjam dan tim negosiasi negara yang akan memberikan kontra-jaminan kepada Bank, bahwa merupakan kebijakan Bank mempublikasikan PAD kepada umum setelah Bank menyetujui pemberian jaminan. 19 Dalam kasus-kasus eksepsional, apabila timbul masalah-masalah besar menyangkut kerahasiaan, sensitifitas ataupun dampak buruk pada hubungan antara Bank dan peminjam/negara yang bersangkutan, maka Country Director dapat membatasi dibukanya PAD untuk umum. Dalam keadaan demikian, dalam Board Submission Form (yang tindasannya diberikan kepada Wakil Presiden Regional (RVP), OPCVP dan Print Shop) dinyatakan bahwa dokumen tersebut tidak akan dibuka untuk umum, serta alasan-alasannya. Sampul laporan PAD memuat tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa peredaran dokumen tersebut dibatasi. Setelah operasi disetujui dan revisi-revisi pada PAD dibuat, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut tidak akan disediakan untuk umum.

9 PAD untuk Semua Pinjaman Investasi selain LIL dan APL dan Operasi Pengadaan Jaminan (setelah negosiasi).

(a) Setelah PAD disetujui, sesuai dengan prosedur-prosedur Regional, untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, RVP mengirimkan PAD kepada SECBO dengan menyatakan pada Formulir Penyerahan kepada Dewan, bahwa PAD dapat dibuka untuk umum setelah pinja man atau kredit disetujui. Setelah para Direktur Eksekutif menyetujui operasi tersebut, dan apabila tidak ada lagi revisi-revisi lebih lanjut yang diperlukan pada PAD sebagai hasil diskusi para Direktur Eksekutif, SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut dapat dibuka untuk diketahui umum. Akan tetapi apabila masih diperlukan revisirevisi lebih lanjut pada PAD, maka SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop tentang diperlukannya revisi-revisi dimaksud. Begitu dokumen telah direvisi dan disetujui memenuhi prosedur-prosedur Regional, Country Director terkait mengirimkan dokumen final yang telah direvisi itu kepada SECBO dengan menyatakan dalam Formulir Penyerahan kepada Dewan bahwa PAD dapat dibuka untuk diketahui umum. SECBO selanjutnya memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa PAD dapat dibuka untuk umum.

LIL

(b) Apabila suatu usulan LIL dibicarakan dalam CAS yang ada, RVP, setelah menyetujui operasi LIL, mengirimkan PAD kepada SECBO dengan menyatakan dalam Formulir Pernyataan kepada Dewan bahwa PAD dapat dibuka untuk umum setelah didistribusikan sebagai informasi kepada para Direktur Eksekutif. SECBO kemudian mendistribusikan PAD kepada para Direktur Eksekutif dan memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa dokumen tersebut dapat dibuka untuk umum. Akan tetapi apabila suatu LIL tidak dibicarakan dalam CAS yang ada, maka RVP mengirimkan PAD kepada SECBO dan menyatakan dalam Formulir Penyerahan kepada Dewan bahwa fihaknya akan memberikan persetujuannya atas LIL tersebut setelah dikeluarkannya tanggapan dari para Direktur Eksekutif, dan bahwa PAD akan dibuka untuk diketahui umum setelah keluarnya persetujuan RVP tersebut. SECBO kemudian mendistribusikan PAD kepada para Direktur Eksekutif dengan memo yang menyatakan bahwa waktu untuk tanggapan para Direktur Eksekutif atas PAD adalah delapan hari kerja 20 dan bahwa PAD akan dipublikasikan kepada umum setelah LIL disetujui. Pada akhir masa tunggu, RVP memberi persetujuan atas LIL atau menentukan tindakan alternatif setelah diterimanya tanggapan dari para Direktur Eksekutif. Setelah LIL disetujui, RVP memberitahu SECBO mengenai persetujuan tersebut dan SECBO memberitahu IDU serta InfoShop bahwa PAD dapat dipublikasikan kepada umum. 21

APL

(c) Prosedur-prosedur pempublikasian PAD kepada umum untuk pinjaman pertama dibawah progam APL adalah sama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25(a). Untuk pinjaman atau kredit setelah pinjaman atau kredit pertama dibawah program tersebut, RVP secara prinsip memberi persetujuannya kepada operasi tersebut dan mengirim PAD kepada SECB O dengan menyatakan dalam Formulir Penyerahan kepada Dewan bahwa PAD dapat dipublikasikan untuk umum setelah pinjaman atau kredit mendapat persetujuan. SECBO kemudian menyampaikan PAD kepada para Direktur Eksekutif dengan memo yang menyatakan bahwa persetujuan RVP atas pinjaman akan efektif, terkecuali apabila dalam jangka waktu delapan hari kerja 22 setelah pengedaran PAD sekurang-kurangnya ada tiga Direktur Eksekutif yang mengajukan permohonan agar pinjaman/kredit dijadwalkan untuk dibicarakan dalam rapat Dewan. Apabila tidak ada permohonan seperti itu, maka persetujuan RVP menjadi berlaku efektif pada akhir waktu tunggu, setelah mana SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa 20

Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. Apabila dilakukan revisi terhadap PAD setelah adanya tanggapan-tanggapan para Direktur Eksekutif, maka RVP mengirim PAD yang telah direvisi kepada SECBO dengan memperlihatkan perubahan-perubahan yang telah dibuat, dan memberitahu bahwa PAD yang telah direvisi dapat dibuka untuk umum. SECBO memberi tahu IDU dan InfoShop bahwa PAD yang telah direvisi dapat dibuka untuk umum. 22 Hari kerja adalah hari-hari dimana kantor Bank Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 21

10 dokumen dapat dibuka untuk umum. Apabila ternyata rapat Direktur Eksekutif mengenai pinjaman atau kredit dilaksanakan, maka PAD final akan dipublikasikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 25(a).

Dokumen Program (Program Document atau PD)

Kredit Pendukung Usaha Pengurangan Kemiskinan atau Poverty Reduction Support Credit PRSC

26. Prosedur publikasi Dokumen Program (PD) kepada umum untuk PRSC adalah sama seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal 24 dan 25(a) untuk PAD, bagi proyek-proyek investasi.

Operasi Pemberian Pinjaman Penyesuaian atau Adjustment Lending Operation selain dari PRSC

27. Undangan Negosiasi (the Invitation to Negotiate) terhadap pinjaman atau kredit untuk setiap operasi penyesuaian (selain PRSC) yang diusulkan didanai oleh Bank, memuat pernyataan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk, setelah diizin kan peminjam, mempublikasikan PD setelah keluarnya persetujuan para Direktur Eksekutif atas pinjaman atau kredit bersangkutan. Diminta agar calon peminjam mengeluarkan izin tertulis untuk publikasi tersebut pada saat negosiasi, atau agar tim negosiasi pemin jam diberi kuasa untuk membuat izin tertulis dimaksud, dan apabila izin sedemikian akan diberikan, agar tim negosiasi pihak peminjam, saat negosiasi, bersedia mengidentifikasi bagian-bagian PD yang rahasia atau sensitif, atau yang dapat berakibat tidak baik terhadap hubungan antara calon peminjam dengan Bank, apabila PD dipublikasikan. Saat menyelesaikan PD yang telah memperoleh izin tertulis dari peminjam untuk publikasi, team leader, sejauh dianggap perlu, membuat penyesuaianpenyesuaian pada PD untuk menangani hal-hal yang menjadi permasalahan. Dalam hal seperti itu, team leader memasukkan kedalam MOP segala informasi yang dapat menimbulkan masalah kerahasiaan, sensitifitas, atau yang tidak baik bagi hubungan antara Bank dengan negara bersangkutan, yang relevan dengan proses pengambilan keputusan para Direktur Eksekutif. Apabila peminjam telah memberikan izin tertulisnya, maka PD akan dipublikasikan kepada umum mengikuti prosedur yang sama sebagaimana diuraikan dalam pasal 25(a) untuk proyek-proyek investasi PAD. Apabila pihak peminjam ternyata belum memberikan izin tertulisnya untuk publikasi, maka dalam Board Submission Form (yang tindasannya disampaikan kepada OPCVP) dinyatakan bahwa PD tidak akan dipublikasikan kepada umum dan memberitahu alasan-alasannya. Sampul PD tersebut diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa penerbitan dokumen tersebut terbatas.23

Surat Kebijakan Pembangunan (Letter of Development Policy atau LDP)

Surat Kebijakan Pembangunan atau Letter of Development

23

28. Undangan Negosiasi untuk pinjaman atau kredit untuk tiap-tiap operasi penyesuaian (termasuk PRSC) yang diusulkan didanai oleh Bank, memuat pernyataan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk, setelah Bank menyetujui pinjaman atau kredit diatas, mempublikasikan LDP kepada umum setelah peminjam memberikan persetujuannya bagi pempublikasian

Apabila peminjam secara tertulis menyetujui pempublikasian PD setelah Bank menyetujui usulan pinjaman atau kredit, Country Director akan mengirimkan PD dimaksud kepada IDU sepenerima persetujuan tertulis dengan memo (yang salinannya dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa PD dapat dibuka untuk umum.

11 Policy (LDP)

dimaksud. Diminta agar calon peminjam pada saat negosiasi membuat izin tertulis bagi pempublikasian tersebut, atau agar tim negosiasi pihak peminjam diberi kuasa untuk membuat izin tertulis dimaksud. Apabila peminjam telah memberi izin tertulis bagi pempublikasian LDP, maka LDP biasanya dimasukkan sebagai lampiran dari PD. Dalam hal sedemikian, pada sampul PD diberi catatan yang menyatakan bahwa didalamnya berisi LDP24 . Akan tetapi apabila peminjam tidak memberikan izin tertulisnya untuk pempublikasian LDP, maka LDP akan disertakan sebagai lampiran dari MOP 25 . Dalam hal seperti itu, pada sampul PD diberi catatan bahwa LDP dimasukkan ke dalam MOP.

Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (Tranche Release Document atau TRD)

PRSC dengan Multi Angsuran

29. Undangan untuk Negosiasi (the Invitation to Negotiate) PRSC memuat pernyataan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan TRD kepada umum setelah pencairan angsuran pinjaman (tranche) bersangkutan disetujui, dan bahwa peminjam, saat pembuatan TRD, akan diminta untuk menunjukkan bagian-bagian dari TRD yang rahasia atau sensitif, atau yang mungkin dapat merugikan hubungan peminjam dengan pihak Bank. Selama persiapan TRD, team leader bersama-sama dengan peminjam akan mengidentifikasi bagianbagian tersebut. Pada saat menyelesaikan TRD, team leader, apabila dirasa perlu, akan membuat penyesuaian guna menangani hal-hal yang menjadi permasalahan. Informasi yang bersifat rahasia, sensitif, atau yang dapat merugikan hubungan Bank dengan peminjam, yang mempunyai keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan RVP, dicantumkan dalam memo ke RVP. Setelah menyetujui pencairan angsuran pinjaman, RVP mengirimkan TRD tersebut kepada SECBO dengan menyebutkan dalam Board Submission Form bahwa TRD dapat dipublikasi. Setiap informasi yang bersifat rahasia, sensitif, ataupun yang dapat merugikan hubungan peminjam dengan Bank, yang ingin disampaikan oleh RVP kepada para Direktur Eksekutif, dimasukkan dalam MOP yang menyertai TRD. SECBO membagikan TRD kepada para Direktur Eksekutif sebagai informasi, dan memberitahu IDU dan InfoShop bahwa TRD dapat dipublikasikan.

30. Apabila pembatalan atas syarat-syarat pencairan angsuran pinjaman diperlukan, maka informasi apapun yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, ataupun yang dapat merugikan hubungan peminjam dengan Bank, yang relevan dengan proses pengambilan keputusan oleh para Direktur Eksekutif, akan dimasukkan ke dalam MOP yang menyertai TRD. Setelah pembatalan disetujui oleh para Direktur Eksekutif, TRD tersebut kemudian dipublikasikan kepada umum dengan cara-cara yang sama sebagaimana diuraikan dalam pasal 24 dan pasal 25(a) untuk PAD proyek-proyek investasi26 .

24

Apabila peminjam menyetujui pempublikasian LDP dan bukan PD, LDP tersebut akan diedarkan kepada para Direktur Eksekutif sebagai satu dokumen yang terpisah dan berdiri sendiri, dengan memo yang menyatakan bahwa peminjam telah memberikan persetujuannya bagi pempublikasian kepada umum. Setelah operasi penyesuaian disetujui, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa LDP tersebut dapat dibuka untuk umum. 25 Apabila peminjam menyetujui pempublikasian LDP setelah Bank menyetujui pinjaman atau kredit yang diusulkan, maka Country Director akan mengirimkan LDP tersebut kepada IDU, setelah menerima ijin tertulis dimaksud, dengan memo (yang salinannya dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa LDP dapat dibuka untuk umum. 26 Dalam keadaan eksepsional, apabila timbul masalah besar menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, maupun yang dapat merugikan hubungan Bank dengan peminjam/negara, Country Director dapat membatasi dikeluarkannya TRD tersebut. Dalam keadaan demikian, pada Board Submission Form (yang tindasannya dikirimkan ke RVP, OPCVP, dan PrintShop) akan dinyatakan bahwa TRD tersebut tidak untuk dipublikasikan kepada umum serta kemudian memberikan alasan-alasannya. Sampul TRD tersebut kemudian diberi tanda peringatan baku yang menyatakan bahwa penerbitannya bersifat terbatas. Setelah operasi tersebut diatas disetujui dan revisi-revisi terhadap TRD dibuat, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop bahwa PAD diatas tidak akan dibuka kepada umum.

12 Operasi Pinjaman Penyesuaian lainnya dengan Multi Angsuran (Multitranche)

31. Undangan untuk Negosiasi (the Invitation to Negotiate) pinjaman atau kredit untuk tiap-tiap operasi penyesuaian (selain PRSC) yang diusulkan didanai oleh Bank, memuat pernyataan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan TRD kepada umum setelah pencairan angsuran pinjaman bersangkutan disetujui oleh Bank, kalau peminjam telah memberikan izin untuk publikasi dimaksud. Peminjam akan diminta untuk memberikan izin tertulis bagi pempublikasian tersebut sewaktu pembuatan dokumen TRD. Pada waktu TRD dipersiapkan, team leader akan meminta peminjam untuk memberikan izin tertulis bagi publikasi tersebut. Jika izin tersebut diberikan, peminjam diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian TRD yang bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat berakibat buruk bagi hubungan antara calon peminjam dengan Bank, kalau nanti dipublikasikan. Ketika menyelesaikan TRD yang telah mendapat izin tertulis dari peminjam untuk publikasi kepada umum, team leader, sejauh dianggap perlu, membuat penyesuaian-penyesuaian pada TRD untuk menangani hal-hal yang menjadi permasalahan. Dalam hal seperti itu, segala informasi yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, atau yang dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik antara Bank dengan negara terkait, yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan RVP, dimasukkan dalam memo untuk RVP. Apabila izin tertulis peminjam tidak diperoleh, maka TRD tidak akan dipublikasikan. Sampul TRD tersebut lalu diberi tanda peringatan baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas. Setelah menyetujui pencairan angsuran pinjaman, RVP mengirim TRD tersebut kepada SECBO lewat Board Submission Form, dengan pertanyaan apakah TRD dapat dipublikasi, dan apabila tidak, agar diberi alasan-alasannya. Kalau peminjam telah memberi izin pempublikasian TRD, maka informasi apapun yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, ataupun yang dapat merugikan hubungan antara peminjam dengan Bank, yang ingin disampaikan oleh RVP kepada para Direktur Eksekutif, dimasukkan dalam MOP yang menyertai TRD. SECBO kemudian membagikan TRD kepada para Direktur Eksekutif sebagai informasi, dan memberitahu IDU dan InfoShop apakah TRD tersebut dapat dipublikasi.

32. Apabila diperlukan pengecualian terhadap berbagai persyaratan pencairan angsuran pinjaman, RVP mengirim TRD tersebut kepada SECBO lewat Board Submission Form dengan pesan apakah TRD akan dipublikasi, dan apabila tidak, agar diberi alasan-alasannya. Apabila peminjam telah memberi izin dibukanya TRD kepada umum, maka segala informasi yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, ataupun yang dapat merugikan hubungan peminjam dengan Bank, yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh para Direktur Eksekutif, akan dimasukkan kedalam MOP yang menyertai TRD. Setelah pencairan angsuran pinjaman disetujui oleh para Direktur Eksekutif, SECBO memberitahu IDU dan InfoShop apakah TRD dapat dipublikasikan untuk umum.

Dokumen Prakarsa Negara Miskin Berhutang Banyak (Heavily Inde bted Poor Country atau HIPC)

13 DokumenDokumen Pendahuluan, Pengambilan Keputusan, dan Penyelesaian

33. Pada awal persiapan berbagai dokumen Pendahuluan, Pengambilan Keputusan, ataupun Penyelesaian HIPC, team leader memberitahu negara bersangkutan secara tertulis bahwa sudah merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut kepada umum setelah diperiksa ulang oleh para Direktur Eksekutif Bank dan para Direktur Eksekutif IMF, terkecuali apabila negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja 27 setelah dokumen dibagikan kepada para Direktur Eksekutif Bank maupun IMF menyatakan berkeberatan terhadap publikasi sedemikian itu. Sebelum menyelesaikan dokumen tersebut, team leader meminta negara yang bersangkutan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dokumen yang bersifat rahasia, sensitif, atau yang dapat merugikan hubungan negara tersebut dengan Bank apabila dibuka untuk umum. Team leader melakukan konsultasi dengan negara bersangkutan dan merampungkan dokumen bersangkutan, serta membuat penyesuaian-penyesuaian yang dirasa perlu untuk menangani hal-hal yang menjadi masalah. Team leader mencantumkan dalam MOP yang melengkapi HIPC, segala informasi yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, ataupun yang berdampak buruk terhadap hubungan antara negara bersangkutan dengan Bank, yang erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan para Direktur Eksekutif.

34. RVP terkait mengirim dokumen HIPC kepada SECBO, dengan menyatakan dalam Board Submission Form (a) niat negara bers angkutan membuka dokumen untuk umum, dan (b) niat Manajemen untuk mempublikasikan kepada umum Rangkuman Ketua Dewan mengenai diskusi para Direktur Eksekutif Bank jika dokumen HIPC tersebut memang akan dipublikasi untuk umum. SECBO membagikan dokumen tersebut kepada para Direktur Eksekutif disertai memo yang menyatakan niatan negara bersangkutan untuk mempublikasikannya kepada umum. Kalau negara bersangkutan tidak berkeberatan dengan dibukanya dokumen tersebut ke umum, SECBO selanjutnya memberitahukan dalam memonya bahwa terkecuali negara bersangkutan secara tertulis menyatakan berkeberatan terhadap dibukanya dokumen untuk umum pada saat batas waktu yang ditentukan, maka dokumen akan dibuka kepada umum pada hari setelah salah satu dari kedua hari berikut: (a) hari kerja 28 setelah dicapainya persetujuan mengenai dokumen HIPC oleh kedua Dewan Direktur Eksekutif Bank maupun IMF; atau (b) 15 hari kerja 29 setelah didistribusikannya dokumen tersebut kepada Dewan Direktur Eksekutif Bank maupun Dewan Direktur Eksekutif IMF. Apabila negara bersangkutan berkeberatan terhadap dibukanya dokumen untuk umum, maka SECBO akan menginformasikan hal tersebut kepada para Direktur Eksekutif. Terkecuali apabila negara bersangkutan menyatakan keberatannya pada saat batas waktu tanggal penolakan, dokumen akan dipublikasikan oleh kedua lembaga tersebut secara bersama pada hari setelah salah satu dari kedua hari berikut ini: (a) hari kerja 30 setelah diadakannya persetujuan antara para Direktur Eksekutif Bank dengan para Direktur Eksekutif IMF mengenai masalah yang masih dalam pertimbangan; atau (b) 15 hari kerja 31 setelah dokumen tersebut dibagikan kepada para anggota kedua Dewan. SECBO kemudian mengkoordinasikan proses ini dengan IMF, dan memberitahu IDU serta InfoShop mengenai kapan dokumen tersebut dapat dipublikasi untuk umum. Apabila dokumen tidak akan dipublikasikan, maka pada sampul akan diberi tanda peringatan baku (standard caveat) bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas.

Rangkuman Ketua Dewan

27

35. Sekurang-kurangnya satu hari kerja 32 sebelum para Direktur Eksekutif membahas dokumen HIPC, team leader menyerahkan ke Manajer SECPS draft Rangkuman Ketua Dewan yang memuat hal-hal yang akan dimunculkan oleh para Direktur Eksekutif. Pada hari yang sama setelah diskusi, SECPS bersama dengan RVP dan Ketua Dewan memberikan

Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 29 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 30 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 31 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 32 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 28

14 persetujuan mereka atas rancangan tersebut beserta revisi-revisinya untuk didiskusikan oleh Dewan, dan SECBO mendistribusikannya kepada para Direktur Eksekutif untuk mendapatkan tanggapan mereka dalam satu hari kerja, dengan memo yang menyatakan apakah Rangkuman Ketua Dewan tersebut akan selanjutnya dibuka untuk umum33 . Apabila batas waktu pengajuan keberatan terhadap publikasi dokumen HIPC belum lewat, SECBO akan menghubungi team leader terkait guna memastikan apakah negara bersangkutan telah menyatakan keberatannya terhadap pempublikasian sejak dokumen tersebut didistribusikan kepada Dewan, dan kemudian memberitahu para Direktur Eksekutif. Pada akhir masa tunggu, SECBO menginformasikan IDU dan InfoShop apakah Rangkuman Ketua Dewan akan dibuka untuk umum. 34 Apabila tidak, maka pada sampul akan diberi tanda baku (standard caveat) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bersifat terbatas.

Rencana Kerja Lingkungan (Environmental Action Plan atau EAP)

36. Setelah menerima Rencana Kerja Lingkungan (EAP) 35 dari suatu negara, team leader secara tertulis memberitahu negara yang bersangkutan bahwa adalah merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan EAP dengan seizin negara tersebut, dan oleh karenanya meminta persetujuan tertulis negara bersangkutan. Begitu Bank menerima izin tertulis tersebut, maka team leader mengirim dua salinan EAP kepada InfoShop.

Lembar Data Perlindungan Terpadu (Integrated Safeguards Data Sheet atau ISDS)

37. Lembar Data Perlindungan Terpadu (ISDS) dibuat dan diberikan kepada InfoShop melalui Sistim Dokumen Proyek (PDS) dari Bank. Bilamana suatu ISDS diperbaharui/updated, maka Team leader akan mengirimkan setiap pembaharuan yang dibuat kepada InfoShop melalui PDS.

Kajian Lingkungan (Env ironmental Assessment atau EA)

Laporan Kajian Lingkungan

38. Jika Bank mensyaratkan adanya Kajian Lingkungan (EA), 36 team leader memberitahu calon peminjam secara tertulis bahwa (a) peminjam bertanggung jawab mempersiapkan Laporan EA yang terpisah dan berdiri sendiri; (b) peminjam harus menyediakan Laporan EA tersebut di tempat umum di negara peminjam, yang dapat dicapai oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek serta oleh LSM-LSM, sesuai dengan OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan; (c) peminjam harus secara resmi mengirimkan Laporan EA

33

Rangkuman Ketua Dewan akan disampaikan kepada umum hanya apabila dokumen HIPC yang sedang dipersiapkan akan dibuka untuk umum pula. 34

Apabila para Direktur Eksekutif Bank mendiskusikan dokumen HIPC sebelum didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif IMF, Rangkuman Ketua Dewan biasanya akan dibuka untuk umum setelah diskusi oleh para Direktur Eksekutif IMF. Dalam kasus sedemikian, setelah diskusi oleh para Direktur Eksekutif IMF, SECBO akan memberitahu IDU dan InfoShop apakah Rangkuman bisa dibuka untuk umum. 35 Lihat OP/BP 4.02, Rencana Kerja Lingkungan atau Environmental Action Plans. 36 Tergantung pada proyeknya, berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan EA yang ditetapkan Bank; lihat OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan.

15 37

kepada Bank sebelum Bank membuat penilaian resminya terhadap proyek; dan (d) setelah Laporan EA diumumkan secara lokal dan resmi diterima oleh Bank, Bank kemudian juga membukanya kepada umum sebelum membuat penilaian res minya terhadap proyek. Setelah Laporan EA dipublikasikan kepada umum di dalam wilayah negara peminjam dan diterima resmi oleh Bank, tapi sebelum Bank membuat penilaian resminya terhadap proyek, team leader mengirim dua salinan kepada InfoShop dengan memo t ransmital standar38 .

Mediator Keuangan dan Operasi Investasi Sektor

39. Jika Bank memerlukan adanya suatu penilaian atas mekanisme atau kerangka kerja kelembagaan sebagai pengganti EA subproyek di bawah mediator keuangan atau operasi investasi sektor, team leader memberitahu calon peminjam secara tertulis bahwa (a) pihak mediator keuangan yang berpartisipasi atau pihak penanggung jawab proyek merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan kajian tersebut; (b) peminjam harus mengirimkan kajian tersebut kepada Bank sebelum Bank mulai membuat penilaian resminya atas proyek; (c) Bank akan membuka kajian tersebut untuk umum sebelum Bank membuat penilaian resminya atas proyek tersebut; dan (d) peminjam harus membuka kajian tersebut untuk umum di negerinya sendiri dan mengirim laporan EA -nya kepada Bank, untuk tiap-tiap subproyek yang ada di bawah operasi yang, untuk keperluan penapisan isu lingkungan, diklasifikasikan sebagai Kategori A dibawah OP/BP 4.01, dan Bank akan membuka tiap-tiap laporan EA tersebut kepada umum. Sepenerimanya kajian tersebut oleh Bank, dan sebelum Bank membuat penilaian resminya atas proyek, team leader akan mengirim dua lembar salinan laporan tersebut kepada InfoShop.39 Setelah Laporan EA subproyek Kategori A resmi diterima oleh Bank, team leader akan mengirimkam dua salinan dari laporan tersebut kepada InfoShop.

Instrumen Pemukiman Kembali (RI) dan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPDP)

40. Jika Bank memerlukan adanya RI 40 atau IPDP, 41 maka team leader akan memberitahu calon peminjam secara tertulis bahwa, (a) pihak peminjam bertanggung jawab untuk menyiapkan RI atau IPDP yang terpisah dan berdiri sendiri; (b) pihak peminjam harus menyediakan rancangan RI atau rancangan IPDP yang sejalan dengan berbagai kebijakan yang terkait, begitu juga untuk RI dan IPDP yang final, di tempat yang dapat dicapai oleh, dan dalam bentuk, cara, serta bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang tergusur dari tempatnya atau yang terkena dampak proyek, serta untuk LSM-LSM setempat, di negara peminjam; (c) peminjam harus mengirim rancangan RI atau rancangan IPDP kepada Bank sebelum Bank membuat penilaian resminya atas proyek; dan (d) begitu rancangan RI atau rancangan IPDP telah dipublikasikan di dalam negeri negara peminjam dan diterima oleh Bank, Bank juga akan mempublikasinya untuk umum sebelum mulai membuat penilaian resminya atas proyek.

37

Untuk pengecualian dari syarat ini, lihat OP 4.01, Kajian Lingkungan. Untuk kepentingan operasi pemberian jaminan, Laporan EA harus dipublikasikan di dalam negeri, telah diterima secara resmi oleh Bank dan dikirim ke InfoShop sekurang-kurangnya 60 hari sebelum tanggal dilangsungkannya rapat oleh Dewan dalam hal suatu operasi, untuk maksud-maksud skrining lingkungan, diklasifikasikan sebagai Kategori A, dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal dilangsungkannya rapat Dewan dalam hal suatu operasi, untuk maksud-maksud skrining lingkungan, diklasifikasikan sebagai Kategori B; lihat OP/BP 14.25, Jaminan. 38 Memo transmital standar dapat diperoleh di website http://www-ext.worldbank.org/pubs/infoshop/covermemo.doc. Untuk proyek-proyek Kategori A, Pimpinan tim juga akan mengirim ringkasan Laporan EA kepada SECBO untuk dibagikan kepada para Direktur Eksekutif. 39 Penilaian diserahkan dengan memo transmital standar yang digunakan untuk menyerahkan Laporan-laporan EA. 40 Instrumen Pemukiman Kembali (RI) mencakup rencana-rencana pemukiman kembali, kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali, dan kerangka kerja proses, lihat OP/BP 4.12, Pemukiman Kembali atau Involuntary Resettlement. 41 Lihat OD 4.20, Masyarakat Adat atau Indigeneous People.

16 41. Setelah rancangan RI atau rancangan IPDP disetujui oleh Regional Sector Director bidang Lingkungan dan Pembangunan Sosial (atau yang ditunjuk), tapi sebelum Bank secara resmi mulai membuat penilaian atas proyek, team leader akan mengirim dua salinan dari rancangan tersebut kepada InfoShop dengan memo transmital standar.42

42. Setelah peminjam dengan resmi mengirim laporan final RI atau laporan final IPDP kepada Bank, maka team leader akan mengirim dua salinan kepada InfoShop dengan memo transmital standar.

Dokumen yang Berkaitan dengan Proyek Global Environment Facility (GEF) Berskala Penuh

43. Alur kerja pengungkapan dokumen-dokumen berikut yang berkaitan dengan proyek GEF Berskala Penuh43 adalah sama dengan alur kerja untuk dokumen-dokumen yang setara yang berkaitan dengan operasi-operasi yang didanai Bank (pasal-pasal terkait dari Buku Panduan ini dinyatakan dalam tanda kurung):

Dokumen Proyek GEF yang Hampir Berjalan atau GEF Pipeline Document

42

?

Dokumen Informasi Proyek (Project Information Documents) GEF (pasal 22)

?

Dokumen Fakta Teknik (Factual Technical Documents) yang berhubungan dengan proyek-proyek yang didanai oleh GEF (pasal 23)44

?

Dokumen Penilaian Proyek (Project Appraisal Documents) GEF (pasal 24 dan 25)

?

Lembaran Data Perlindungan Terpadu GEF atau Integrated Safeguards Data Sheets (pasal 37)

?

Laporan Kajian Lingkungan (EA), Instumen Pemukiman Kembali (RI), dan Rencana Pembangungan Penduduk Asli (IPDP) untuk berbagai proyek yang didanai GEF (pasalpasal 38-42)

?

Laporan Selesainya Kegiatan Implementasi GEF atau Implementation Completion Reports (pasal 53)

?

Laporan Penilaian Kinerja Proyek (Project Performance Assessment Reports) untuk proyek-proyek yang didanai GEF (pasal 54)

44. Apabila suatu proyek GEF Berskala-Penuh dimasukkan ke dalam jalur proyek GEF, maka Sekretariat GEF memasukkan ringkasan informasi proyek tersebut dalam Dokumen GEF Pipeline Document. Setelah Project Pipeline GEF Document ditempatkan di website GEF, maka GEF Coordination Anchor dari Bank mengirim satu salinan kepada IDU dengan memo transmital standar (yang salinannya dikirimkan kepada InfoShop) dengan menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dibuka untuk umum. 45 [Di samping adanya permintaan dari pihak luar].

Memo transmital standar dapat diperoleh di website http://www-ext.worldbank.org/pubs/infoshop/covermemo.doc. Proyek GEF Berskala-Penuh adalah suatu proyek yang didanai dibawah GEF dan dikelola oleh Bank dalam kapasitasnya sebagai badan pelaksana dari GEF, yang besar pendanaan oleh GEF melampaui USD 1 juta atau yang setara dengan nilai tersebut. 44 Nota konsep proyek untuk seluruh proyek-proyek GEF Berskala-Penuh yang masuk dalam jaringan jalur proyek GEF, demikian juga dengan permintaan pendanaan untuk persiapan proyek-proyek di bawah Project Development Facility dari GEF, dapat dipublikasikan kepada umum atas permintaan pihak-pihak yang berminat sebagai suatu dokumen fakta sesuai dengan pasal 17 Buku Panduan ini, dan setelah berkonsultasi dengan Sekretariat GEF atau Koordinator Utama GEF dari Bank. 45 M emo standar dapat diperoleh dari http://gef/ 43

17 Ringkasan Proyek GEF

45. Untuk setiap usulan proyek GEF Skala-Penuh, pihak Bank membuat ringkasan proyek (Project Brief) yang dikeluarkan lewat Sistim Dokumentasi Proyek (Project Documentation System atau PDS) Bank. Segera setelah CEO GEF memasukkan proyek ke dalam program kerja GEF dan menyerahkan program tersebut kepada GEF Council untuk mendapatkan persetujuan, maka Sekretariat GEF menempatkan ringkasan proyek tersebut pada website GEF, dan GEF Coordination Anchor dari Bank mengirim salinannya kepada IDU dengan memo transmital standar (dengan salinan dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum. 46

Dokumen Proyek GEF

46. Setelah GEF Council memasukkan suatu usulan proyek Berskala-Penuh kedalam program kerja GEF, Bank mempersiapkan Dokumen Proyek GEF (GEF Project Document atau GEF-PD) yang menjelaskan tentang proyek yang diusulkan. GEF-PD ini dikeluarkan lewat PDS Bank. Undangan untuk negosiasi usulan proyek tersebut harus juga menyertakan pernyataan bahwa, merupakan kebijakan Bank untuk membuka dokumen GEF -PD untuk diketahui umum setelah CEO GEF memberitahu GEF Council tentang persetujuannya (atau niatnya untuk menyetujui) terhadap GEF-PD yang final, dan sebelum dikeluarkannya persetujuan final Bank atas proyek. Setelah negosiasi dilakukan, dan setelah CEO GEF memberitahu GEF Council perihal persetujuannya atas (atau niatnya untuk menyetujui) GEF PD final tersebut, Sekretariat GEF menempatkan GEF-PD final itu pada website GEF. Selanjutnya GEF Coordination Anchor dari Bank mengirim GEF-PD final ini kepada IDU dengan memo transmital standar (salinan dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum.

Dokumen yang Berkaitan deng an Proyek Global Environment Facility (GEF) Berskala Menengah

Ringkasan Proyek GEF

47. Untuk setiap proyek GEF Berskala-Menengah,47 Bank membuat ringkasan proyek GEF (GEF Project Brief), yang berisi uraian singkat mengenai proyek dan berfungsi sebagai dasar pertimbangan proyek yang diusulkan oleh GEF CEO. Sebelum GEF CEO menandatangani proyek tersebut, Sekretariat GEF menempatkan ringkasan proyek tersebut pada website GEF. Kemudian GEF Coordination Anchor dari Bank mengirim ringkasan proyek tersebut kepada IDU sekurang-kurangnya 21 hari sebelum Bank memberikan persetujuannya atas proyek dengan memo transmital standar (salinan dikirim kepada InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum. 48

GEF ISDS

48. Team leader mengirim ISDS untuk tiap-tiap proyek GEF Berskala-Menengah secara elektronik kepada InfoShop.49 Bilamana ISDS GEF diperbaharui/di-update, team leader akan mengirim satu salinan dokumen yang diperbaharui itu, secara elektronik, kepada InfoShop.

EA, RI, dan IPDP

49. Apabila Bank mensyaratkan dibuatnya Laporan EA, RI, atau IPDP untuk Proyek GEF Berskala-Menengah, maka pengaturan alur kerjanya sama dengan yang dijelaskan dalam pasal-

46

Memo standar dapat diperoleh dari http://gef/ Proyek GEF Skala-Menengah adalah suatu proyek yang didanai dibawah program GEF dan diatur oleh Bank dalam kapasitasnya sebagai agen pelaksana untuk GEF, yang besar pendanaan GEF tidak melampaui USD 1 juta atau yang setara dengan nilai itu. 48 Memo standar dapat diperoleh dari http://gef/ 49 Word Template untuk membuat ISDS dapat diperoleh dari http://gef/ 47

18 pasal 38-42, kecuali bahwa dokumen itu dikirim ke InfoShop sekurang-kurangnya 21 hari sebelum persetujuan Bank atas proyek tersebut, dan bukan ke InfoShop sebelum dibuatnya penilaian oleh Bank.

Laporan Penutup Proyek GEF atau Project Completion Report

50. Team leader mengirim GEF-PCR untuk setiap proyek GEF Berskala-Sedang kepada IDU (salinan dikirim ke InfoShop) dengan memo transmital standar yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum. 50

Dokumen yang Berkaitan dengan Trust Fund Lain

Proposal Pendanaan

51. Setelah donor menyetujui suatu usulan pendanaan dibawah trust fund yang dikelola oleh Bank, Manajer Program Trust Fund51 menetapkan, dalam konsultasinya dengan Unit Pendanaan Bersama dan Pendanaan Proyek dari Departemen Hukum (Legal Department’s Cofinancing and Project Finance Unit atau LEGCF), apakah persetujuan antara Bank dengan pihak donor memuat kesediaan donor untuk mempublikasikan proposal pendanaan tersebut kepada umum. Apabila persetujuan di atas tidak memuat izin atau kesediaan dimaksud, Manajer Program Trust Fund akan memberitahu donor secara tertulis bahwa merupakan kebijakan Bank untuk membuka usulan pendanaan tersebut kepada umum setelah pihak donor memberikan izinnya, dan meminta donor agar mengeluarkan izin tertulis bagi publikasi dokumen tersebut. Setelah pihak donor memberikan izin tertulis yang diminta, maka Manajer Program Trust Fund akan mengirim salinan usulan pendanaan kepada IDU disertai memo (salinannya dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan kepada umum.

Infomasi dan Statement Keuangan

52. Setelah memperoleh izin yang diperlukan dari donor dan merampungkan seluruh informasi dan laporan keuangan – sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 37 (b) dan (c) dalam pasal 37(d) dari the Dislosure Policy – maka Manager, Accounting’s Trust Fund Division mengirimkan informasi tersebut kepada IDU disertai memo (salinan dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan untuk umum.

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (Implementation Completion Report atau ICR)

53. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (ICR) 52 dihasilkan melalui PDS. Pada awal persiapan ICR, team leader secara tertulis memberitahu peminjam bahwa ICR akan dibuka untuk umum dan bahwa pihak berwenang dari negara tersebut akan diminta, sebelum menyelesaikan laporan ICR, untuk mencantumkan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif atau yang dapat merugikan hubungan antara peminjam dengan Bank apabila dibuka untuk umum, dalam laporan tersebut. Saat finalisasi pembuatan ICR, team leader, sejauh dipandang perlu, akan melakukan perubahan pada ICR guna menghindari hal-hal yang dapat menjadi 50

Word Template untuk membuat GEF-PCR dapat diperoleh dari http://gef/. Memo transmital standar juga dapat diperoleh dari http://gef/. 51 Bagi konsultan trust funds, penetapannya dibuat oleh RMCVP. 52 Lihat OP / OB 13.55, Laporan Selesainya Kegiatan Implementasi atau Implementation Completion Report.

19 masalah. Setelah menyetujui ICR, Country Director mengirim dokumen tersebut melalui PDS kepada OED (Operation Evaluation Department), SECBO, QAG (Quality Assurance Group), IDU, Print Shop dan, dalam hal proyek-proyek yang didanai GEF, Koordinator Regional GEF, dengan disertai pernyataan dalam memo transmital standar apakah dokumen tersebut dapat dipublikasikan, dan apabila tidak, agar diberikan alasan-alasannya.53 SECBO kemudian mendistribusikan ICR kepada para Direktur Eksekutif sebagai informasi, dan memberitahu IDU serta InfoShop apakah dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum.

Laporan Penilaian Kinerja Proyek (Project Performance Assessment Report atau PPAR)

54. Pada awal pembuatan Laporan Penilaian Kinerja Proyek (PPAR), team leader secara tertulis memberitahu peminjam, bahwa laporan di atas akan dipublikasikan kepada umum, dan meminta pihak peminjam untuk mengidentifikasi dalam laporannya informasi yang bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat memberi dampak buruk pada hubungan antara negara tersebut dengan Bank, apabila dipublikasikan. Pada waktu merampungkan PPAR, maka OED, sejauh dianggap perlu, akan melakukan perubahan pada PPAR guna menghindari hal-hal yang dapat menjadi masalah. Ketika Group Manager OED yang terkait menyetujui didistribusikannya PPAR kepada para Direktur Eksekutif, maka ia akan menyatakan dalam Board Submission Form apakah PPAR dapat dipublikasikan untuk umum, dan apabila tidak, agar memberikan alasan-alasannya.54 SECBO kemudian mendistribusikan PPAR kepada para Direktur Eksekutif sebagai informasi, dengan menyatakan apakah dokumen tersebut dapat dipublikasikan, dan apabila tidak, agar diberikan alasan-alasannya. SECBO kemudian memberitahu IDU dan InfoShop apakah dokumen tersebut dapat dipublikasi.

Laporan Evaluasi Dampak Lingkungan (Impact Evaluation Report atau IER)

55. Prosedur penyajian IER untuk umum sama dengan yang berlaku untuk PPAR. Apabila suatu IER mencakup lebih dari satu negara, maka team leader secara tertulis akan menginformasikan kepada masing-masing peminjam bahwa dokumen tersebut akan dibuka untuk umum, dan meminta kepada masing-masing peminjam agar mengidentifikasi informasi dalam laporannya hal-hal yang dianggap rahasia, atau sensitif atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara peminjam dengan Bank, apabila dibuka untuk umum.

Evaluasi Bantuan kepada Suatu Negara (Country Assistance Evaluation atau CAE)

56. 53

Pada waktu me mpersiapkan suatu CAE, team leader (a) menginformasikan secara

Dalam keadaan eksepsional, apabila timbul hal-hal besar yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas atau dampak buruk pada hubungan antara peminjam dan Bank, maka Country Director dapat membatasi diedarkannya ICR untuk umum. Dalam keadaan sedemikian, sampul ICR diberi tanda peringatan standar (standard caveat) yang menyatakan bahwa perilisan dokumen tersebut terbatas. 54 Dalam keadaan eksepsional, apabila timbul hal-hal besar yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas atau dampak buruk pada hubungan antara peminjam dan Bank, maka Direktur Umum (Director General) OED dapat membatasi diedarkannya PPAR untuk umum. Sampul PPAR agar diberi tanda peringatan standar (standard caveat) yang menyatakan bahwa perilisan dokumen tersebut dibatasi.

20 tertulis pada negara bersangkutan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk membuka CAE kepada umum setelah terlebih dahulu didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif, terkecuali apabila negara yang bersangkutan berkeberatan untuk mempublikasikannya kepada umum dan para Direktur Eksekutif menyetujui bahwa dokumen bersangkutan tidak akan dipublikasi; (b) meminta kepada negara yang bersangkutan, untuk mengidentifikasi dalam laporan tersebut berbagai informasi yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara negara tersebut dengan Bank, apabila diungkapkan. Tatkala menyelesaikan laporan tersebut, OED, jika dirasa perlu, dapat melakukan beberapa perubahan pada CAE guna menghindari hal-hal yang dapat menjadi masalah. Dalam keadaan yang eksepsional, apabila banyak timbul isu-isu yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, atau yang dapat menimbulkan hubungan kurang baik antara peminjam dengan Bank muncul, Director General, OED, dapat membatasi penyebaran CAE. Sampul laporan tersebut diberi tanda peringatan standar (standard caveat) yang menyatakan bahwa penyebaran dokumen tersebut bersifat terbatas. Setelah CAE disetujui oleh OED untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, 55 OED Group Manager bersangkutan mengirim CAE kepada SECPS, dengan menyatakan dalam Board Submission Form bahwa CAE tersebut dapat dipublikasikan. Apabila negara yang bersangkutan berkeberatan terhadap publikasi laporan tersebut, maka OED Group Manager akan menyatakan dalam Board Submission Form alasan-alasan keberatan tersebut. SECPS kemudian mengirim CAE kepada para Direktur Eksekutif disertai memo yang menyatakan rasa keberatan negara bersangkutan, dan meminta persetujuan Dewan – dalam waktu delapan hari kerja 56 agar tidak membuka laporan tersebut untuk umum. Setelah CAE didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif, maka SECPS memberitahu IDU dan InfoShop apakah dokumen tersebut dapat dipublikasikan atau tidak.

Evaluasi Sektor, Tematik, atau Proses

57. Setelah suatu evaluasi mengenai sektor, tematik, atau proses disetujui oleh OED untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, maka OED Group Manager bersangkutan mengirimkan evaluasi tersebut (termasuk tanggapan pihak Manajemen) kepada SECPS dengan menyebutkan dalam Board Submission Form bahwa laporan tersebut dapat dibuka untuk umum terkecuali bila para Direktur Eksekutif menentukan lain. Apabila evaluasi tersebut akan didiskusikan oleh para anggauta Dewan lengkap,57 maka SECPS akan menyiapkan memo transmital kepada para Direktur Eksekutif dengan menyatakan bahwa terkecuali mereka menentukan lain, maka dokumen tersebut (termasuk tanggapan Manajemen) dan Rangkuan Ketua Dewan (lihat pasal 58) akan dipublikasikan kepada umum setelah diadakan diskusi oleh para Direktur Eksekutif. Apabila evaluasi akan didiskusikan oleh CODE dan bukan oleh para anggauta Dewan lengkap, maka SECPS memberitahukan dalam memo transmital bahwa terkecuali apabila salah seorang Direktur Eksekutif meminta diadakannya suatu rapat dalam jangka waktu delapan hari kerja 58 untuk mendiskusikan masalah pembeberan laporan kepada umum, maka dokumen-dokumen tersebut akan dipublikasikan kepada umum. Setelah diskusi oleh para Direktur Eksekutif, atau pada akhir masa tunggu, SECPS memberitahu IDU dan InfoShop apakah laporan evaluasi tersebut (termasuk tanggapan Manajemen) dapat dipublikasikan kepada umum. 59 55

Laporan-laporan CAE biasanya didiskusikan oleh CODE atau sub-komisinya. Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 57 Evaluasi sektor, tematik dan proses biasanya didiskusikan oleh CODE atau sub-komisinya, dari pada oleh para anggauta Dewan lengkap. 58 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis. 59 Dalam keadaan eksepsional, apabila timbul hal-hal besar menyangkut kerahasiaan, sensitifitas atau berdampak buruk pada hubungan antara Bank dan peminjam/negara, maka Director General, OED dapat membatasi dirilisnya evaluasi sektor, tema ataupun proses, untuk umum. Pada sampul evaluasi tersebut diberi peringatan standar (standard caveat) yang menyatakan bahwa perilisan dokumen tersebut bersifat terbatas. Dalam keadaan sedemikian, setelah dokumen 56

21 Rangkuman Ketua Dewan

58. Sekurang-kurangnya satu hari kerja sebelum didiskusikan oleh para Direktur Eksekutif pada pertemuan Dewan lengkap atau pertemuan CODE (tergantung kasusnya) mengenai evaluasi bidang sektor, tematik, atau proses, OED Group Manager mengirimkan draft Rangkuman Ketua Dewan kepada Manajer SECPS, yang berisi hal-hal yang akan dikemukakan oleh para Direktur Eksekutif dalam pertemuan tersebut. Setelah pertemuan, pada hari yang sama, SECPS bersama dengan Manajer Kelompok OED dan dengan Ketua pertemuan memberikan persetujuan mereka terhadap rancangan Rangkuman tersebut, dan selanjutnya SECPS mendistribusikannya kepada para Direktur Eksekutif atau para anggauta CODE (tergantung kasusnya) untuk mendapatkan tanggapan mereka dalam satu hari kerja 60 , dengan memo yang menyatakan apakah Rangkuman tersebut akan dipublikasikan untuk umum. Pada akhir masa tunggu, SECPS memberitahu IDU dan InfoShop mengenai apakah Rangkuman Ketua Dewan dapat dipublikasikan kepada umum.

Kelompok Pengawasan Mutu (Quality Assurance Group atau QAG)

Laporan Sintesis QAG

59. Apabila suatu laporan sintesis yang disiapkan oleh QAG memuat informasi-informasi yang berhubungan dengan suatu negara atau negara-negara tertentu, maka QAG akan memberitahu Country Director di negara tersebut di awal penyiapan dokumen. Country Director secara tertulis memberitahu negara bersangkutan bahwa merupakan kebijakan Bank untuk mempublikasikan laporan sintesis tersebut kepada umum setelah sebelumnya didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, dan menyatakan agar negara yang bersangkutan mengidentifikasikan teks ataupun data dalam laporan tersebut yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara negara yang bersangkutan dengan Bank apabila dibuka untuk umum. Country Director kemudian memberitahu QAG tentang teks ataupun data yang telah diidentifikasi oleh negara yang bersangkutan. Pada saat menyelesaikan laporan, kalau dirasa perlu, QAG akan membuat penyesuaian-penyesuaian pada laporan guna menangani hal-hal yang dipermasalahkan. Dalam keadaan eksepsional, apabila terdapat masalah-masalah yang ekstensif yang menyangkut kerahasiaan, sensitifitas, atau yang dapat menimbulkan hubungan kurang baik antara peminjam dengan Bank, QAG bisa membatasi pengedaran laporan sintesis tersebut. Sampul laporan diberi tanda peringatan standar (standard caveat) yang menyatakan bahwa peredaran dokumen tersebut bersifat terbatas. Setelah laporan sintesis disetujui untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, Direktur QAG akan mengirim salinannya kepada SECPS dengan menyatakan dalam Board Submission Form apakah laporan tersebut dapat dibuka untuk umum, dan apabila tidak, agar diberitahu alasan-alasan pelarangannya. SECPS kemudian mengirim memo transmital kepada para Direktur Eksekutif, menanyakan apakah dokumen laporan sintesis tersebut akan dipublikasikan untuk umum. Setelah mengirimkan laporan sintesis QAG kepada para Direktur Eksekutif sebagai informasi, atau setelah para Direktur Eksekutif mendiskusikan laporan tersebut, SECPS kemudian memberitahu IDU dan InfoShop apakah dokumen tersebut dapat dipublikasikan untuk umum.

Informasi Hukum (Legal Information) disetujui oleh OED untuk didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif, Group Manager OED akan mengirimkan evaluasi tersebut kepada SECPS dengan menyatakan dalam Board Submission Form bahwa evaluasi tersebut tidak akan dibuka untuk umum dan memberikan alasan-alasannya. 60 Hari kerja adalah hari dimana kantor Bank di Washington dibuka untuk kegiatan bisnis.

22

Perjanjian Pemberian Pinjaman, Jaminan, atau Kredit Pembangunan

60. Setelah Perjanjian Pemberian Pinjaman, Jaminan, ataupun Kredit Pembangunan dimasukkan oleh Bank dibawah operasi pemberian pinjaman yang telah ditanda tangani, dinyatakan efektif, dan didaftarkan pada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan setelah masingmasing perjanjian memberikan kontra-jaminan dari suatu negara anggota bagi Bank di bawah operasi jaminan Bank yang telah ditanda tangani dan didaftarkan pada PBB, maka bagian Legal VPU mengirim salinan dari perjanjian yang telah ditanda-tangani itu kepada IDU disertai memo (salinannya dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen bersangkutan dapat dipublikasikan untuk umum.

Perjanjian Kerangka Kerja atau Framework Agreement

61. Sebelum menyiapkan penanda-tanganan suatu Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) antara Bank dengan donor, yang berkaitan dengan trust funds, maka Perwakilan Presiden bidang Mobilisasi Sumber-daya dan Pendanaan Bersama (Resource Mobilization and Cofinancing Vice Presidency atau RMCVP), dalam konsultasinya dengan Chief Council LEGCF, memutuskan apakah dengan persyaratan Perjanjian Kerangka Kerja tersebut sudah mencakup ketentuan yang menyatakan bahwa pihak donor memberikan izin bagi dibukanya Perjanjian Kerangka Kerja kepada umum, atau kalau tidak demikian, apakah pihak donor sudah mempersiapkan suatu persetujuan tertulis terpisah bagi dibukanya Perjanjian Kerangka Kerja kepada umum. Setelah Perjanjian Kerangka Kerja ditanda tangani, dan apabila pihak donor telah menyetujui dibukanya perjanjian tersebut untuk diketahui umum, maka RMCVP mengirimkan salinan Perjanjian Kerangka Kerja yang telah lengkap ditanda-tangani kepada IDU disertai memo (salinan dikirim ke InfoShop) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan. Apabila pihak donor tidak menyetujui, maka memo kepada IDU akan berisi pemberitahuan bahwa perjanjian tidak untuk dipublikasikan.

Perjanjian Administrasi atau Administration Agreement

62. Sebelum mempersiapkan penanda-tanganan suatu Perjanjian Administrasi (Administration Agreement) antara Bank dengan donor menyangkut trust funds, team leader, dalam konsultasi dengan pengacara terkait, menetapkan apakah dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Adminis trasi itu pihak donor dapat menyetujui pempublikasian Perjanjian Administrasi kepada umum, atau, kalau tidak demikian, apakah pihak donor telah mempersiapkan persetujuan tertulis bagi dibukanya Perjanjian Administrasi tersebut kepada umum (misalnya, dengan Perjanjian Kerangka Kerja antara Bank dengan pihak donor yang mana Perjanjian Administrasi mempunyai keterkaitan, atau dengan telah memberikan persetujuan umum bagi dibukanya perjanjian administrasi untuk diketahui umum, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh RMCVP). Setelah Persetujuan Administrasi ditanda tangani, dan apabila pihak donor telah menyetujui dibukanya persetujuan tersebut untuk diketahui umum, maka team leader akan mengirimkan salinan Perjanjian Administrasi yang telah lengkap ditanda-tangani kepada IDU, disertai memo (salinannya dikirim ke InfoShop dan ke pengacara negara bersangkutan) yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat dipublikasikan. Sebaliknya, apabila pihak donor tidak menyetujui maka dalam memo kepada IDU dinyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak untuk dipublikasikan.

Perjanjian Hibah atau Grant Agreement

Sebelum mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Hibah (Grant Agreement) yang menyediakan pendanaan bagi penerima hibah lewat trust funds, team leader, dalam konsultasinya dengan pengacara terkait, menetapkan apakah dengan persyaratan Perjanjian Hibah itu penerima dana menyetujui dibukanya informasi Perjanjian Hibah kepada umum. Setelah Perjanjian Hibah ditanda tangani, dan apabila pihak penerima hibah telah menyetujui dibukanya perjanjian tersebut untuk diketahui umum, team leader kemudian mengirim salinan Perjanjian Hibah yang telah lengkap ditanda-tangani kepada IDU, disertai memo (salinannya dikirim ke InfoShop dan ke pengacara negara penerima dana) yang menyatakan bahwa

23 dokumen perjanjian dapat dipublikasikan. Jika pihak donor tidak menyetujuinya, maka isi memo ke IDU akan menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak untuk dipublikasikan.

=============

File: DH-PROGDOK

Lampiran A

CONTOH TEMPLATE DARI SUATU DOKUMEN PROGRAM Sampul dan Isi Depan

1.

Format sampul dari Dokumen Program adalah sebagai berikut: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT1 DOKUMEN PROGRAM UNTUK USULAN [PINJAMAN ATAU KREDIT] SEJUMLAH [SETARA DENGAN] [US$___ ] [SDR ___ ] JUTA KEPADA [PEMINJAM] UNTUK ________ [PINJAMAN / KREDIT] [TANGGAL]

Teks 2.

Judul. Teks Dokumen Program dimulai pada halaman baru, dan diawali dengan

judul baku sebagai berikut: [IBRD / IDA] DOKUMEN PROGRAM USULAN [PINJAMAN / KREDIT] PENYESUAIAN KEPADA [NEGARA] UNTUK [NAMA PINJAMAN / KREDIT]

1

Atau “Asosiasi Pembangunan Internasional” (IDA).

File: DH-PROGDOK

3.

Teks Pokok . Teks pokok berisi uraian lengkap mengenai latar belakang

negara/sektor bersangkutan; deskripsi program serta alasan-alasan utama keterlibatan Bank;

dan usulan pinjaman/kredit, termasuk tujuan-tujuannya, tindakan-tindakan

yang mendapat dukungan, pengelolaan pinjaman, keuntungan-keuntungan dan risikorisikonya. Penyajiannya sama dengan Laporan Presiden yang terdahulu. Namun, bila ada tulisan ataupun data yang sensitif atau rahasia, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara pihak peminjam dan Bank, yang teridentifikasi oleh peminjam sewaktu negosiasi, akan dimasukkan dalam lampiran MOP dan bukan dalam PD.

4.

Kepatuhan

terhadap

Kebijakan

Bank.

Dokumen

Program

harus

memperlihatkan bahwa pinjaman/kredit bersangkutan mematuhi seluruh kebijakan Bank, atau bahwa pengecualian-pengecualian terhadap kebijakan Bank akan diminta.

5.

Rekomendasi Presiden. Rekomendasi Presiden tidak masuk dalam Dokumen

Program. Sebaliknya, rekomendasi tersebut dimasukkan kedalam MOP.

Lampiran (Attachments) Lampiran (annexes) mencakup LDP yang telah ditanda-tangani untuk PRSC dan untuk operasi penyesuaian lainnya untuk operasi-operasi penyesuaian lain, untuk mana negara bersangkutan telah mengizinkan Bank untuk melakukan pembukaan informasi (public disclosure) kepada umum.

File: DH - MEMOPRES

Lampiran B

KERANGKA DARI SUATU MEMORANDUM OF THE PRESIDENT (MOP) Sampul dan Bahan Depan

1.

Format sampul MOP adalah sebagai berikut:

MEMORANDUM OF THE PRESIDEN T OF THE [INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT] KEPADA PARA DIREKTUR EKSEKUTIF PERIHAL [PINJAMAN ATAU KREDIT] YANG DIUSULKAN SEJUMLAH [SETARA DENGAN] [US$___ ] [SDR ___ ] JUTA KEPADA [PEMINJAM] SEBAGAI ________ [PINJAMAN / KREDIT] [TANGGAL]

Teks 2.

Judul. Teks MOP dimulai pada halaman baru, dan diawali dengan judul baku

seperti berikut:

File: DH - MEMOPRES

MEMORANDUM OF THE PRESIDENT [IBRD / IDA] KEPADA PARA DIREKTUR EKSEKUTIF PERIHAL USULAN PENYESUAIAN [PINJAMAN / KREDIT] KEPADA [NEGARA] UNTUK [NAMA PINJAMAN / KREDIT]

3.

Pasal Pembuka. Pasal pembuka sudah memiliki bentuk yang baku. Berikut ini

adalah contohnya:

Bersama

ini

kami

mohon

persetujuan

Bapak

bagi

usulan

[pinjaman][kredit] penyesuaian untuk [Negara] sejumlah [atau yang setara dengan][US$___][SDR___], untuk membantu mendanai usulan [Nama Pinjaman/Kredit]. Peminjam memohon bahwa [pinjaman/kredit] merupakan [pinjaman dengan mata uang tunggal, dengan dasar LIBOR, dengan persyaratan baku], untuk jangka waktu ____ tahun termasuk ____ tahun masa bebas pengembalian, dalam mata uang dollar Amerika].

4.

Tujuan dan Deskripsi Pinjaman/Kredit. Dalam MOP agar memberikan uraian

singkat mengenai maksud-maksud khusus dari pinjaman/kredit yang diminta dan secara singkat menguraikan program yang akan didukung oleh pinjaman/kredit yang diusulkan.

5.

Informasi yang Dapat Menimbulkan Masalah Kerahasiaan, Sensitifitas, ataupun

Dampak Buruk pada Hubungan dengan Negara. MOP memasukkan semua teks ataupun data yang sifatnya rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk

File: DH - MEMOPRES

pada hubungan dengan Bank, yang dihapus dari Dokumen Program setelah negosiasi apabila isi sedemikian itu bagi Dewan memiliki relevansi dalam proses pengambilan keputusannya. Berikut adalah contoh bagaimana informasi sedemikian dapat disajikan dalam MOP:

Disamping informasi yang termuat dalam Dokumen Program, dimohon agar Dewan mempertimbangkan hal berikut:1

?

[Informasi tersebut harus berdiri sendiri, dalam arti bahwa informasi tersebut tidak harus merujuk silang (cross-reference) teks dalam Dokumen Program.]

6.

Rekomendasi. Tentang rekomendasi, MOP menggunakan bentuk baku sebagai

berikut:

Kami puas bahwa [pinjaman/kredit] yang diusulkan akan mematuhi PasalPasal Perjanjian dengan [Bank/Asosiasi] dan merekomendasikan kiranya para Direktur Eksekutif akan menyetujuinya.

1

Sebagai alternatif, informasi rahasia atau sensitif yang tidak dimasukkan dalam Dokumen Program dapat dilampirkan pada MOP sebagai suatu lampiran apabila, misalnya, informasi tersebut mewakili keseluruhan bagian atau sejumlah pasal yang telah dihapus dari Dokumen Program.

File: DH - MEMOPRES

TANDA TANGAN [Tanda tangan Presiden dicantumkan pada akhir teks, seperti berikut:]

James D. Wolfensohn

Presiden

oleh [Nama Direktur Utama yang bertanggung jawab atas dokumen, kecuali dokumen-dokumen yang dipilihnya sendiri untuk, atau yang disarankan untuk, ditanda tangani sendiri]

Washington, D.C. [Tanggal sama dengan yang ada pada sampul]

Lampiran- lampiran (termasuk tindasan Surat Kebijakan Pembangunan, atau LDP, apabila Pemerintah tidak menyetujui dibukanya informasi untuk umum).

Wakil Presiden Regional Country Director (Direktur di negara anggota/peminjam) Direktur Sektor Manajer Sektor Pemimpin GugusTugas

File: DH-TRANCHRLSE

Lampiran C

KERANGKA DOKUMEN UNTUK SUATU TRANCHE RELEASE DOCUMENT (P ENCAIRAN ANGSURAN PINJAMAN)

Sampul dan Isi Depan

1.

Format sampul suatu Tranche Release Document adalah sebagai berikut:

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT1 TRANCHE RELEASE DOCUMENT UNTUK [PEMINJAM] [NAMA PINJAMAN ATAU KREDIT] [NOMOR PINJAMAN ATAU KREDIT]

[DESKRIPSI PERSYARATAN ANGSURAN PINJAMAN DAN STATUS KEPATUHAN]

Teks

2.

Judul. Teks Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (TRD) dimulai pada

halaman baru, dan diawali dengan judul baku seperti berikut:

1

Atau “Asosiasi Pembangunan Internasional” (IDA).

File: DH-TRANCHRLSE

TRANCHE RELEASE DOCUMENT [IBRD / IDA] UNTUK USULAN [PINJAMAN / KREDIT] PENYESUAIAN KEPADA [NEGARA] UNTUK [NAMA PINJAMAN / KREDIT]

3.

Teks Pokok . Teks pokok berisi uraian lengkap mengenai tujuan-tujuan dan

hal- hal penting tentang pinjaman/kredit; pembangunan terkini di negara/sektor; serta kemajuan dalam melaksanakan program serta dalam memenuhi persyaratan pencairan angsuran pinjaman. Penyajiannya sama dengan Laporan Presiden terdahulu. Namun, teks ataupun data apapun yang bersifat sensitif atau rahasia, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara pihak peminjam dan Bank, yang teridentifikasi oleh pihak peminjam sewaktu penyiapan TRD, dimasukkan dalam MOP terlampir dan bukan dalam TRD.

3.

Rekomendasi Presiden. Rekomendasi Presiden, apabila diperlukan, tidak

dimasukkan ke dalam TRD. Rekomendasi ini dimasukkan kedalam MOP.

4.

Lampiran-lampiran

File: DH-TRANCHRLSE

Lampiran D

KERANGKA M EMORANDUM OF THE PRESIDENT UNTUK PENCAIRAN ANGSURAN PINJAMAN

Sampul dan Isi Depan

1.

Format sampul MOP untuk pencairan angsuran pinjaman (tranche release)

adalah sebagai berikut:

2.

Judul. Teks MOP dimulai pada halaman baru, dan dia wali dengan judul baku

seperti berikut:

DARI: Presiden

[Bulan Hari, Tahun]

[Nama Negara] [Nama Operasi] [Pinjaman / Kredit No.: xxxx-xx]

[Pencairan] [Deskripsi Angsuran Pinjaman/Kepatuhan]

Teks

3.

Pasal Pembuka. Pasal pembuka agar memberikan informasi dasar mengenai

pinjaman/kredit seperti jumlah pinjaman/kredit, tanggal disetujui, tanggal berlaku efektif, dan persyaratan pinjaman. Pasal ini juga menguraikan mengenai struktur

File: DH-TRANCHRLSE

angsuran

pinjama n

dari

pinjaman/kredit

dan

status

pembayaran

dana

pinjaman/kredit tersebut, dan agar mengacu kepada Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (Trance Release Document atau TRD). Berikut ini adalah contohnya:

[Nama Pinjaman/Kredit] sejumlah [nilai Pinjaman/Kredit] telah disetujui oleh Dewan Direktur pada [tanggal disetujuinya Pinjaman/Kredit], dan berlaku efektif pada [tanggal berlaku efektif Pinjaman/Kredit]. [Pinjaman/Kredit] terdiri atas [tiga angsuran dengan mata uang tunggal], dan akan dibayar dalam [jatuh tempo dan waktu bebas pengembalian pinjaman/kredit], sesuai dengan [tingkat bunga yang berlaku untuk pinjaman dengan mata uang tunggal berbasis LIBOR] dari Bank. [Angsuran pertama] sebesar [jumlah dalam mata uang yang dibayarkan] telah dicairkan pada [tanggal pencairan angsuran pinjaman]. Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman (TRD) terlampir menjelaskan diskripsi persyaratan angsuran pinjaman dan status kepatuhan dari peminjam.

4.

Tujuan dan Deskripsi Pinjaman/Kredit. MOP haruslah memuat dengan

ringkas maksud- maksud khusus dari pinjaman/kredit tersebut dan

memberi

gambaran mengenai program yang dibantu oleh pinjaman/kredit yang diusulkan.

5.

Informasi yang Dapat Menimbulkan Masalah Kerahasiaan, Sensitifitas, atau

Dampak Buruk pada Hubungan dengan Negara. MOP memasukkan teks ataupun data apapun yang bersifat rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan dengan Bank, yang dihapus dari TRD sewaktu penyiapan TRD tersebut apabila hal sedemikian bagi Dewan memiliki relevansi. Berikut adalah

File: DH-TRANCHRLSE

contoh bagaimana informasi seperti itu dapat disajikan dalam MOP bilamana Manajemen meminta persetujuan Dewan untuk pembatalan atau amandemen terhadap persyaratan:

Di samping informasi yang termuat dalam dokumen pencairan angsuran pinjaman, Dewan dimoho n agar mempertimbangkan hal-hal berikut:1

?

[Informasi yang diberikan disini haruslah berdiri sendiri dalam arti, bahwa informasi tersebut tidak harus merujuk silang (cross-reference) kepada teks dari dokumen pencairan angsuran pinjaman.]

6.

Rekomendasi. Berikut ini adalah contoh pembuatan rekomendasi untuk kasus-

kasus dimana diperlukan persetujuan Dewan:

Dengan

mempertimbangkan

pelaksanaan

program

yang

keseluruhan didukung

kinerja oleh

dan

kemajuan

[pinjaman][kredit],

sebagaimana dinyatakan dalam [masukkan referensi ke bagian dimaksud] dari Persetujuan [Pinjaman] [Kredit Pembangunan], kami merekomendasi agar para Direktur Eksekutif menyetujui usulan pencairan angsuran pinjaman. Setelah mendapatkan persetujuan para Direktur Eksekutif, Manajemen akan memberi tahu [Peminjam] perihal siapnya pembayaran

1

Sebagai alternatif, informasi rahasia atau sensitif yang tidak dimasukkan dalam Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman dapat disertakan pada MOP sebagai suatu lampiran apabila, misalnya, informasi tersebut mewakili keseluruhan atau sejumlah pasal yang telah dihapus dari Dokumen Pencairan Angsuran Pinjaman.

File: DH-TRANCHRLSE

[deskripsi angsuran pinjaman] sejumlah [setara dengan] [nilai dalam $ US].

Berikut adalah contoh redaksi yang digunakan dalam kasus-kasus dimana persetujuan Dewan tidak diperlukan:

Dengan

mempertimbangkan

keseluruhan

kinerja

dan

kemajuan

pelaksanaan program yang didukung oleh [pinjaman][kredit] tersebut, dan mempertimbangkan kepatuhan kepada persyaratan khusus dari pencairan yang tersebut dalam [masukkan referensi ke bagian dimaksud] perjanjian [Pinjaman] [Kredit], [Bank] [Asosiasi] telah memberi tahu [Peminjam] perihal siapnya pembayaran [deskripsi angsuran pinjaman] dalam jumlah [setara dengan] [nilai $ US].

File: DH-TRANCHRLSE

TANDA TANGAN [Tanda tangan Presiden dicantumkan pada akhir teks, sebagai berikut:]

James D. Wolfensohn

Presiden Oleh [Nama Wakil Presiden Regional yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut, kecuali dokumen-dokumen yang dipilihnya sendiri untuk, atau yang diberitahu untuk, ditanda tanganinya sendiri]

Washington, D.C. [Tanggal sama dengan yang ada pada sampul]

Wakil Presiden Regional Country Director (Direktur di Negara anggota) Direktur Sektor Manajer Sektor Pemimpin Gugus Tugas

DH-LAMP-E

Lampiran E CONTOH PARAGRAF UNTUK KORESPONDENSI KE

PEMINJAM/NEGARA BERKAITAN DENGAN PERSYARATAN PENYAJIAN INFORMASI

Paragraf untuk dicantumkan dalam Undangan Negosiasi Operasi Pinjaman Investasi

Adalah kebijakan Bank Dunia untuk membuka informasi Project Appraisal Document (PAD) kepada umum setelah Bank menyetujui pendanaan proyek tersebut oleh Bank. Kami mohon agar delegasi anda untuk negosiasi yang akan datang siap menunjukkan tulisan ataupun data dalam PAD yang dianggap rahasia atau sensitif, atau ya ng dapat berdampak buruk pada hubungan antara Bank dan [Nama Negara]. Pihak Bank juga akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan delegasi anda dalam finalisasi dokumen tersebut.

Paragraf untuk dicantumkan dalam Undangan Negosiasi Kredit Pendukung Pengurangan Kemiskinan dalam

Adalah kebijakan Bank Dunia untuk membuka informasi Dokumen Program untuk Poverty Reduction Support Credit (PRSC) kepada umum setelah kredit disetujui oleh Bank. Kami mohon agar delegasi anda untuk negosiasi yang akan datang siap menunjukkan tulisan ataupun data dalam Dokumen Program yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat berdampak buruk pada hubungan antara Bank dan [Nama Negara]. Pihak Bank juga akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan delegasi anda dalam merampungkan dokumen tersebut.

DH-LAMP-E

Demikian pula, adalah kebijakan Bank Dunia untuk membuka

informasi

mengenai trance release document (TRD) untuk angsuran ganda/multi angsuran (PRSC) kepada umum setelah kredit disetujui oleh Bank. Sejalan dengan itu, pada waktu penyiapan tiap TRD di bawah [pinjaman / kredit no.:], kami mohon agar anda mengidentifikasi tulisan atau data dalam dokumen pencairan angsuran pinjaman yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat memberi dampak buruk pada hubungan antara Bank dan [Nama Negara]. Sebagaimana dengan Dokumen Program, kami akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan delegasi anda dalam finalisasi dokumen pencairan angsuran pinjaman ini.

Adalah juga kebijakan Bank Dunia untuk membuka the Letter of Development Policy sebagai informasi kepada umum setelah pinjaman atau kredit disetujui oleh Bank, apabila pihak peminjam telah memberikan izinnya untuk membuka informasi kepada umum yang diusulkan. Karenanya, kami mohon agar delegasi anda yang akan mengikuti negosiasi dapat menunjukkan apakah Pemerintah [nama Negara] memberi izin bagi dibukanya Letter of Development Policy untuk diketahui oleh umum, sebagai lampiran pada Dokumen Program.

Paragraf untuk dicantumkan dalam Undangan Negosiasi Operasi Penyesuaian lainnya

Adalah kebijakan Bank Dunia untuk membuka Dokumen Program untuk pinjaman dan kredit penyesuaian tersedia untuk umum setelah pinjaman atau kredit disetujui oleh Bank, apabila pihak peminjam telah memberikan izinnya

DH-LAMP-E

untuk keterbukaan informasi sedemikian. Karenanya kami mohon agar izin itu diberikan kepada kami, tertulis, pada negosiasinegosiasi yang akan datang. Apabila memang benar demikian, kami mohon agar delegasi anda siap untuk menunjukkan tulisan atau data dalam Dokumen Program yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat memberi dampak buruk pada hubungan antara Bank dan [Nama Negara] apabila dibuka kepada umum. Bank juga akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan delegasi anda dalam merampungkan dokumen tersebut.

Demikian pula, adalah kebijakan Bank Dunia untuk membuka informasi TRD untuk operasi penyesuaian multi angsuran kepada umum, setelah pencairan angsuran kredit disetujui oleh Bank dan peminjam menyetujui keterbukaan sedemikian. Sejalan dengan itu, pada waktu penyiapan tiap TRD di bawah [pinjaman / kredit no.:], kami akan minta izin tertulis negara anda bagi dibukanya dokumen tersebut untuk umum, dan kami juga minta agar anda dapat menunjukkan tulisan atau data dalam dokumen pencairan angsuran pinjaman yang dianggap rahasia atau sensitif, atau yang dapat memberi dampak buruk pada hubungan antara Bank dan [Nama Negara], apabila dibuka untuk umum. Bank akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan delegasi anda dalam finalisasi dokumen pencairan angsuran pinjaman ini.

Adalah juga merupakan kebijakan Bank Dunia untuk membuka the Letter of Development Policy yang telah ditanda-tangani, sebagai informasi kepada umum setelah pinjaman atau kredit disetujui oleh Bank dan apabila pihak peminjam telah memberi izin untuk keterbukaan yang diusulkan diatas. Karenanya kami

DH-LAMP-E

mohon agar delegasi anda yang akan mengikuti negosiasi yang akan datang, siap menunjukkan apakah Pemerintah [Negara] mengizinkan publikasi Letter of Development Policy sebagai suatu lampiran pada Dokumen Program.

Paragraf memberitahu negara tentang syarat penyajian informasi Laporan Pekerjaan Ekonomi dan Sektor bersampul abu-abu.

Sudah merupakan kebijakan Bank Dunia untuk membuka kepada umum laporan sampul abu-abu ekonomi negara dan sektor, setelah laporan didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif. Sejalan dengan itu, laporan [nama laporan] versi abu-abu akan dibuka untuk umum setelah sebelumnya didistribusikan kepada para Direktur Eksekutif. Karenanya, pada waktu pemeriksaan ulang final laporan tersebut nanti, kami mohon anda akan mengidentifikasi tulisan atau data apapun dalam laporan yang, menurut pandangan anda, merupakan rahasia, atau sensitif, atau dapat berdampak buruk pada hubungan antara Bank dengan negara anda. Bank akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan anda dalam finalisasi laporan tersebut.

Paragraf memberitahu peminjam tentang syarat penyajian informasi Laporan Kajian Lingkungan (EA)

Proyek-proyek Kategori A dan Kategori B

Bersama ini diberi tahu bahwa [nama proyek] telah digolongkan sebagai [kategori EA dari proyek] untuk maksud kajian lingkungan. Selain dari syarat-

DH-LAMP-E

syarat lain yang disebutkan dalam OP/BP 4.01, Kajian Lingkungan, (a) pihak peminjam bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan EA yang terpisah dan mandiri, meski hanya merupakan laporan pendek; (b) pihak peminjam harus membuat rancangan laporan EA tersedia di [nama negara] pada suatu tempat umum yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang mengalami dampak proyek, dan LSM-LSM setempat, dalam bentuk dan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak tersebut; (c) pihak peminjam harus menyampaikan secara resmi laporan EA kepada Bank, sebelum Bank memulai penilaian proyek; dan (d) begitu laporan telah dibuka untuk umum disuatu tempat dan diterima secara resmi oleh Bank, tapi sebelum dmulainya penilaian proyek secara resmi oleh Bank, Bank juga akan membuka laporan EA untuk dapat diketahui oleh umum. Paragraf memberitahu peminjam tentang syarat penyajian informasi Instrumen Pemukiman Kembali (RI) dan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPDP)

Bersama ini diberitahukan bahwa [nama proyek] memerlukan dibuatnya [nama laporan perlindungan]. Selain dari syarat-syarat lain yang disebutkan dalam [nomor OP/BP ]

dari

Bank,

(a)

pihak

peminjam

bertanggung

jawab

mempersiapkan suatu laporan yang terpisah dan mandiri, meski hanya laporan pendek; (b) pihak peminjam harus menyediakan untuk umum rancangan [nama laporan perlindungan] yang bersesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang relevan, maupun [nama laporan perlindungan] final, di negara peminjam dan di tempat yang dapat diakses oleh dan dengan bahasa yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak serta LSM-LSM setempat; (c) pihak peminjam

harus

menyampaikan

secara

resmi

laporan

[nama

laporan

DH-LAMP-E

perlindungan] kepada Bank, sebelum Bank memulai penilaian resmi atas proyek; dan (d) setelah rancangan [nama laporan perlindungan] dibuka untuk masyarakat setempat dan telah diterima secara resmi oleh Bank, maka Bank juga akan membuka laporan ini untuk dapat diketahui oleh umum sebelum mengawali penilaian resmi atas proyek.

Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

Prosedur Operasi

Panel Inspeksi Pendahuluan: • Komposisi • Tujuan • Fungsi • Peserta • Administrasi I. Pokok Persoalan dari Permohonan: A. Cakupan B. Pembatasan II. Persiapan Permohonan: A. Siapa yang Dapat Mengajukan Permohonan B. Isi Permohonan C. Format Permohonan • Tertulis • Format • Bahasa • Wakil-wakil • Dokumen D. Penyampaian Permohonan E. Nasihat untuk Persiapan III. Prosedur Penerimaan Permohonan: A. Mendaftar B. Meminta Informasi Tambahan C. Di Luar Cakupan D. Membutuhkan Peninjauan E. Nasihat untuk Persiapan IV. Tanggapan dari Manajemen Klarifikasi V. Rekomendasi Panel A. Dasar B. Kriteria yang Diharuskan • Kriteria untuk Tanggapan yang Memenuhi Pesyaratan • Kajian Awal C. Isi D. Penyerahan VI. Keputusan Dewan dan Penyiaran Kepada Publik • Pemberitahuan • Informasi Publik


1


VII. Penyelidikan A. Prosedur Awal B. Metoda Penyelidikan C. Partisipasi Pemohon D. Partisipasi Pihak Ketiga VIII. Laporan Panel • Isi • Penyerahan IX. Rekomendasi Manajemen X. Keputusan Dewan dan Penyiaran Kepada Publik XI. Hal yang Umum Hari-hari Kerja Salinan Konsultasi Akses Kepada Staf Bank dan Information Legal Advice Kerahasiaan Infomasi untuk Pemohon dan Publik Annex Annex 1: Resolusi Annex 2: Panduan dan Contoh Formulir Permohonan

Pendahuluan Inspection Panel (“Panel”) adalah forum independen yang dibentuk oleh para Direktur Eksekutif International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”) dan International Development Association (“IDA”) berdasarkan Resolusi IBRD No 93-10 dan Resolusi IDA No 93-6 yang serupa, keduanya diadopsi oleh para Direktur Eksekutif dari kedua lembaga itu pada tanggal 22 September 1993 (secara bersama-sama disebut “Resolusi”). Teks dari Resolusi ada di Annex 1. Kata “Bank” dalam prosedur ini mencakup IBRD dan IDA. Otoritas Panel ditetapkan melalui Resolusi: di dalam kerangka itu, Prosedur Operasional ini diterima oleh Panel untuk menyediakan rincian ketentuan-ketentuan operasional. Teks didasarkan pada Resolusi dan mempertimbangkan usulan dari sumber-sumber luar. Mengingat fungsi inspeksi baru ini belum pernah ada sebelumnya, prosedur sementara saat ini: Panel akan memeriksanya dalam 12 bulan, dan mengingat pengalaman dan komentar yang diterima, Panel akan merevisinya jika perlu dan akan merekomendasikan kepada Direktur Eksekutif Bank (“Direktur Eksekutif”) untuk mengamandemen Resolusi yang akan memungkinkan peran Panel lebih efektif.


2


Komposisi Panel terdiri dari tiga Inspektur. Pada permulaan satu Inspektur, yang menjadi Ketua, akan bekerja penuh waktu: dua lainnya bekerja paruh waktu. Pengaturan ini sifatnya sementara. Beban kerja Panel akan ditentukan oleh jumlah dan sifat permohonan yang diterima. Jika perlu, Panel akan merekomendasikan pengaturan alternatif kepada para Direktur Eksekutif. Tujuan Panel dibentuk dengan tujuan menyediakan orang-orang yang terkena dampak langsung atau dirugikan dari proyek yang didanai Bank, forum independen yang bisa dimanfaatkan mereka untuk meminta Bank bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya. Sejalan dengan itu, forum itu tersedia ketika orang-orang yang dirugikan merasa yakin Bank telah gagal, atau gagal memenuhi lainnya, mematuhi kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur Bank, dan hanya setelah diusahakan bertanya pada Manajemen Bank (“Manajemen”) sendiri untuk mengatasi persoalan itu. Fungsi-fungsi Peran Panel adalah melakukan penyelidikan independen. Fungsinya, yang akan dipicu ketika menerima permohonan inspeksi, adalah meminta keterangan dan merekomendasikan: Panel akan membuat tinjauan awal dari permohonan inspeksi dan tanggapan Manajemen, secara independen mengkaji informasi itu dan kemudian merekomendasikan Dewan Direktur Eksekutif apakah persoalan yang dikeluhkan harus diselidiki atau tidak. Jika Dewan memutuskan permohonan harus diselidiki, Panel akan mengumpulkan informasi dan memberikan temuannya, kajian independen dan kesimpulan kepada Dewan. Berdasarkan temuan Panel dan rekomendasi Manajemen, para Direktur Eksekutif akan memperimbangkan langkah-langkahnya, jika ada, yang harus diambil Bank. Peserta Selama periode pemeriksaan awal – sampai pada saat Panel membuat rekomendasi kepada Dewan apakah persoalan itu harus diselidiki atau tidak – Panel akan menerima pernyataan atau bukti-bukti dari (a) Pemohon, bisa orang-orang yang terkena dan/atau wakil-wakilnya yang ditunjuk, atau Direktur Eksekutif; (b) Manajemen; dan (c) individu lainnya atau yang diminta oleh Panel untuk menyampaikan informasi atau komentar. Selama penyelidikan, siapa pun orangnya apakah dia pihak dari penyelidikan, atau yang menyediakan bukti memuaskan kepada (para) Inspektur yang ditunjuk bahwa ia memiliki kepentingan, yang berbeda dengan kepentingan publik, berhak mengajukan informasi atau bukti relevan dengan penyelidikan. Administrasi Panel telah menetapkan Prosedur Administratif terpisah yang bisa diminta dari Kantor Panel Inspeksi.


3


Tolong dicatat bahwa semua judul hanya untuk memudahkan referensi saja. Judul-judul itu tidak menjadi bagian dari prosedur ini dan bukanlah sebuah tafsiran. I. POKOK PERSOALAN DARI PERMOHONAN Cakupan 1. Panel memiliki otoritas menerima permohonan untuk pemeriksaan (“Permohonan”) yang mengklaim material (informasi seperti fakta-fakta, catatan-catatan, penelitian) mengenai dampak buruk nyata atau mengancam hak-hak dan kepentingan pihak yang terkena dampak muncul langsung dari tindakan atau kelalaian Bank mematuhi kebijakan operasional dan prosedurnya sendiri selama perancangan, penilaian dan/atau pelaksanaan proyek yang didanai Bank. Sebelum menyampaikan Permohonan langkahlangkah yang harus sudah diambil (atau usaha yang sudah dilakukan) yaitu membawa persoalan menjadi perhatian Manajemen dengan hasil tidak memuaskan pada Pemohon. Pembatasan 2. Panel tidak memiliki otoritas mengatasi hal-hal berikut ini: a) keluhan menyangkut aksi-kasi yang menjadi tanggung jawab pihak lain, seperti peminjam, atau peminjam potensial, dan yang tidak terlibat dalam tindakan atau kelalaian dari pihak Bank; b) keluhan atas keputusan pembelian oleh peminjam Bank dari pemasok barang-barang dan jasa-jasa yang didanai Bank di bawah kesepakatan pinjaman/kredit, atau dari peserta tender yang kalah untuk pasokan barang-barang dan jasa-jasa, yang akan terus disampaikan oleh staf Bank berdasarkan prosedur yang ada. c) Permohonan disampaikan setelah Closing Date (Tanggal Penutupan) pinjaman/kredit pendanaan proyek berkenaan dengan Permohonan yang disampaikan atau ketika 95% atau lebih pinjaman/kredit yang disetujui telah dicairkan; atau d) Permohonan berhubungan dengan persoalan atau persoalanpersoalan tertentu yang telah diberikan rekomendasi oleh Panel setelah menerima Permohonan terdahulu, kecuali disuguhkan dengan bukti baru atau keadaan yang tidak diketahui pada saat Permohonan awal. II. PERSIAPAN PERMOHONAN 3. Langkah operasional Panel mulai ketika Permohonan diterima. Bagian prosedur ini terutama dirancang untuk memberikan panduan lebih lanjut kepada Pemohon potensial mengenai fakta-fakta dan penjelasan-penjelasan apa yang harus mereka sediakan.


4


A. Siapa yang Bisa Mengajukan Permohonan 4. Panel memiliki otoritas menerima Permohonan berupa keluhan pelanggaran kebijakan dan prosedur Bank dari orang-orang atau entitas berikut ini: a) setiap kelompok dari dua orang atau lebih di negara di mana proyek yang didanai Bank berada yang yakin bahwa sebagai hasil dari pelanggaran hak-hak atau kepentingan mereka oleh Bank, atau mungkin terkena dampak merugikan secara langsung atau secara material. Mereka bisa sebuah organisasi, asosiasi, masyarakat atau kelompok individu lainnya; atau b) perwakilan lokal yang ditunjuk resmi bertindak berdasarkan instruksi eksplisit sebagai agen dari orang-orang yang terkena dampak merugikan; atau c) dalam kasus yang luar biasa mengacu pada alinea 11 di bawah, wakil asing bertindak sebagai agen dari orang-orang yang terkena dampak merugikan; atau d) Direktur Eksekutif Bank dalam kasus khusus pelanggaran serius kebijakan dan prosedur Bank. B. Isi dari Permohonan 5. Sesuai dengan Resolusi, Permohonan harus mengandung informasi berikut ini: a) uraian proyek, menyatakan semua fakta-fakta yang relevan termasuk penderitaan kerugian atau ancaman pada pihak yang terkena dampak; b) penjelasan bagaimana kebijakan, prosedur atau dokumen kontrak Bank dilanggar serius; c) uraian bagaimana tindakan atau kelalaian pihak Bank mengakibatkan atau bisa mengakibatkan pelanggaran ketentuan spesifik; d) uraian bagaimana pihak yang terkena dampak, telah atau nampaknya, secara material dirugikan oleh perbuatan atau kelalaian Bank dan hak-hak atau kepentingan pengklaim yang terkena dampak langsung; e) uraian mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang terkena dampak bersama-sama dengan staf Bank untuk mengatasi pelanggaran, dan penjelasan mengapa tanggapan Bank tidak cukup;


5


f) di dalam Permohonan berkaitan dengan persoalan yang disampaikan kepada Panel sebelumnya, sebuah pernyataan menetapkan bukti-bukti baru apa atau perubahan keadaan yang membenarkan Panel melihat kembali isu-isu itu; dan g) jika sebagian dari informasi itu tidak bisa disediakan, harus disertakan penjelasannya. C. Format Permohonan Tertulis 6. Semua Permohonan harus diajikan secara tertulis, dengan tanggal dan ditandatangani oleh Pemohon dan berisi nama dan alamat kontaknya. Format 7. Tidak dibutuhkan format spesifik: cukup sebuah surat. Pemohon bisa berharap mengacu pada panduan dan menggunakan formulir contoh yang menyebutkan informasi yang diperlukan (Dilampirkan di Annex 2) Bahasa 8. Bahasa kerja Panel adalah Inggris. Permohonan diajukan langsung sendiri oleh orang-orang yang terkena dampak bisa dalam bahasa lokal mereka jika mereka tidak mampu mendapatkan terjemahan. Jika Permohonan tidak dalam Bahasa Inggris, dibutuhkan waktu untuk menterjemahkannya dan memastikan ketelitian dan mendapatkan persetujuan terjemahan mungkin memperlambat penerimaan dan petimbangan oleh Panel. Wakil-wakil 9. Jika Pemohon adalah orang yang terkena dampak langsung atau entitas yang mewakili orang yang terkena dampak, bukti tertulis yang menunjukkan perwakilannya memiliki otoritas bertindak atas nama mereka harus dilampirkan. 10. Jika Pemohonan disampaikan oleh wakil yang tidak terkena dampak, ia harus menyajikan bukti-bukti otoritas dan nama-nama dan alamat kontak dari pihak yang terkena dampak harus ada. Pembuktian salinan dengan tanda tangan asli instruksi eksplisit dari pihak yang terkena dampak, harus dilampirkan. 11. Sebagai tambah, dalam kasus-kasus perwakilan tidak dari daerah itu, Panel akan mensyaratkan bukti jelas bahwa tidak ada perwakilan yang cukup dan tepat di negara di mana proyek itu berada.


6


Dokumen 12. Dokumen-dokumen berikut ini harus dilampirkan: a) semua surat-menyurat dengan staf Bank; b) catatan pertemuan dengan staf Bank; c) peta atau diagram, jika relevan, yang menunjukkan lokasi dari pihak yang terkena dampak atau area yang terkena dampak oleh proyek itu; dan d) bukti lainnya yang mendukung keluhan. 13. Jika semua informasi yang tercantum tidak bisa disediakan perlu dilengkapi dengan sebuah penjelasan. D. Penyampaian Permohonan 14. Permohonan-permohonan harus dikirim menggunakan surat tercatat atau bersertifikat atau diserahkan langsung dalam amplop tertutup ke Office of the Inspection Panel di 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. atau kepada perwakilan Bank di negara bersangkutan di mana proyek itu berada. Untuk kasus terakhir ini, perwakilan Bank harus, setelah memberikan tanda terima kepada Pemohon, menyampaikan Permohonan ke Panel menggunakan kantong selanjutnya. E. Nasihat untuk Persiapan 15. Orang-orang atau entitas yang mencari nasihat mengenai bagaimana menyiapkan dan menyampaikan Permohonan bisa menghubungi Office of the Inspection Panel, yang akan menyediakan informasi atau menemui dan mendiskusikan persyaratan-persyaratannya dengan pemohon-pemohon potensial. III. PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN 16. Ketika Panel menerima Permohonan, Ketua, berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam Permohonan, akan apakah langsung meregistrasi Permohonan itu, atau menanyakan informasi tambahan, atau mencari Permohonan di luar mandat Panel. A. Registrasi 17. Jika Permohonan, nampaknya cukup berisi informasi yang disyaratkan, Ketua harus meregistrasi Permohonan dalam Panel Register; langsung memberitahu Pemohon, Direktur Eksekutif dan Presiden Bank (“Presiden”) mengenai peregistrasian itu; dan memberikan kepada Presiden salinan Permohonan disertai dengan dokumentasi, jika ada.


7


Isi Pemberitahuan 18. Pemberitahuan mengenai registrasi harus: a) merekam Permohonan telah diregistrasi dan menyebutkan tanggal peregistrasian dan mengirim pemberitahuan itu; b) pemberitahuan akan menyertakan nama proyek, negara di mana proyek berada, nama Pemohon kecuali diminta untuk dirahasiakan, dan uraian singkat mengenai Permohonan; c) memberitahu Pemohon bahwa semua komunikasi berkaitan dengan Permohonan itu akan dikirim ke alamat yang tercantum di Permohonan, kecuali ada alamat lain disampaikan ke Sekretariat Panel; dan d) meminta Manajemen menyediakan untuk Panel, dalam 21 hari setelah menerima pemberitahuan dan Permohonan, bukti tertulis bahwa Manajemen telah mematuhi, atau berusaha mematuhi kebijakan dan prosedur Bank yang relevan. Pemberitahuan harus menetapkan batas waktu penyampaian tanggapannya. B. Permohonan Tambahan Informasi 19. Jika Ketua mendapati isi Permohonan atau dokumentasi mengenai perwakilan tidak lengkap, ia bisa meminta Pemohon untuk mensuplai informasi lebih lanjut. 20. Saat menerima Permohonan, Ketua harus mengirim surat tanda terima kepada Pemohon, dan akan menetapkan informasi tambahan apa yang dibutuhkan. 21. Ketua bisa menolak meregistrasi Permohonan sampai semua informasi dan dokumentasi yang diharuskan diserahkan. C. Di Luar Cakupan 22. Jika Ketua menemukan persoalan itu tanpa ragu pasti di luar mandat Panel, ia akan memberitahu Pemohon penolakannya untuk meregistrasi Permohonan itu dan alasannya; hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis-jenis komunikasi berikut ini: a) Permohonan yang jelas-jelas di luar mandat Panel termasuk yang tercantum di alinea 2 di atas; b) Permohonan yang tidak menunjukkan langkah-langkah yang diambil atau usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dengan Manajemen; c) Permohonan dari individu atau dari perwakilan yang tidak mendapat otoritas dari pihak yang terkena dampak; Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

8


d) setiap surat-menyurat, termasuk tapi tidak terbatas hanya pada surat, memorandum, opini, dokumen legal yang merangkum kesepakatan antarpihak yang berselisih atau permintaan untuk setiap persoalan di dalam mandat Panel yang tidak diminta untuk diperiksa; dan e) Permohonan yang sembrono, absurd atau anonim. Rekaman 23. Jumlah Permohonan dan komunikasi yang diterima harus dicatat di dalam Register setiap triwulan dan total setahuan dimasukkan ke dalam Annual Report. D. Perlu Ditinjau 24. Dalam kasus di mana dibutuhkan informasi tambahan, atau di mana tidak jelas apakah Permohonan nyata-nyata di luar mandat Panel, Ketua harus menunjuk satu anggota Panel untuk meninjau Permohonan itu. E. Permohonan yang Direvisi 25. Jika Pemohon menerima bukti-bukti baru atau informasi yang signifikan kapan pun setelah Permohonan awal diserahkan, ia bisa mempertimbangkan apakah cukup serius atau tidak untuk menetapkan menyerahkan Permohonan yang sudah direvisi. 26. Jika Permohonan yang sudah direvisi diserahkan, periode waktu bagi Manajemen memberikan tanggapan dan rekomendasi Panel akan mulai lagi dari waktu Permohonan yang sudah direvisi itu diregistrasi. IV. TANGGAPAN DARI MANAJEMEN 27. Dalam jangka 21 hari setelah diberitahukan mengenai Permohonan, Manajemen harus menyediakan untuk Panel bukti-bukti bahwa Manajemen sudah mematuhi, atau berusaha mematuhi kebijakan dan prosedur Bank yang relevan. Setelah Panel menerima tanggapan Manajemen, Panel langsung memasukkan tanggal penerimaan dalam Panel Register. 28. Jika tidak ada tanggapan dari Manajemen dalam jangka waktu 21 hari, Panel harus memberitahu Presiden dan Direktur Eksekutif dan mengirim salinan pemberitahuannya kepada Pemohon. Klarifikasi 29. Supaya membuat rekomendasi penuh kesadaran, Panel boleh meminta klarifikasi dari Manajemen; mengingat tanggapan Manajemen, meminta informasi lebih banyak dari Pemohon; dan menyediakan porsi tanggapan Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

9


Manajemen yang relevan untuk dikomentari. Batas waktu untuk menerima informasi yang diminta harus jelas; dan a) apakah klarifikasi atau informasi seperti itu diterima dalam batas waktu atau tidak, membuat rekomendasi Panel kepada Direktur Eksekutif dalam jangka waktu 21 hari setelah menerima tanggapan Manajemen; atau b) dalam kesempatan tertentu tidak memungkinkan bagi Pemohon menyediakan informasi itu dengan cepat, Panel bisa menasihati Pemohon agar menyampaikan amandemen Pemohonan; Direktur Eksekutif dan Manajemen Bank akan diberitahukan bahwa proses akan mulai lagi ketika amandemen Permohonan diterima. V. REKOMENDASI PANEL 30. Dalam jangka waktu 21 hari seelah menerima tanggapan Manajemen, Panel harus membuat rekomendasi kepada Direktur Eksekutif bilamana persoalan itu harus diselidiki. A. Dasar 31. Panel harus menyiapkan rekomendasinya berdasarkan informasi yang ada di dalam: a) Permohonan itu; b) Tanggapan Manajemen; c) setiap informasi lebih jauh yang bisa diminta oleh Panel dan diterima dari Pemohon dan/atau Manajemen dan/atau pihak ketiga; dan d) setiap temuan-temuan Panel selama tahapan ini. B. Kriteria yang Diharuskan 32. Jika, berdasarkan informasi yang ada di dalam Permohonan, kriteria belum lagi disusun Permohonan itu memenuhi tiga kondisi yang diharuskan oleh Resolusi, Ketua, berkonsultasi dengan anggota Panel bisa, jika perlu, menugaskan anggota Panel melakukan peninjauan awal untuk menentukan apakah Permohonan itu: a) diajukan oleh pihak yang berhak b) tidak lewat waktu; dan c) berhubungan dengan persoalan dalam mandat Panel.


10


Kriteria untuk Tanggapan yang Memenuhi Persyaratan 33. Panel bisa beralih merekomendasikan bahwa tidak perlu penyelidikan, jika, berdasarkan informasi yang ada dalam Permohonan dan tanggapan Manajemen, Panel puas Manajemen telah melaksanakan hal berikut ini: a) mengatasi subyek persoalan dari Permohonan dengan baik; dan b) mendemonstrasikan dengan jelas bahwa Manajemen mengikuti kebijakan dan prosedur seharusnya; atau

telah

c) mengakui telah gagal mengikuti kebijakan dan prosedur seharusnya tetapi telah menyiapkan pernyataan mengenai aksi pemulihan spesifik dan jadwal untuk melaksanakannya, yang akan, dalam pertimbangan Panel, cukup untuk mengoreksi kegagalan dan setiap dampak negatif yang telah terjadi akibat kegagalan itu. Kajian Awal 34. Jika, berdasarkan informasi di dalam tanggapan Manajemen dan setiap klarifikasi yang disediakan, Panel puas yakin Manajemen telah gagal mendemonstrasikan telah mengikuti atau mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengikuti kebijakan dan prosedur Bank, Panel akan melaksanakan kajian awal untuk menentukan apakah kondisi-kondisi yang diharuskan oleh ketentuan-ketentuan Resolusi ada. 35. Walaupun tidak menyelidiki aksi-aksi Manajemen secara mendalam pada tahapan ini, Panel akan menentukan apakah kegagalan Manajemen mematuhi kebijakan dan presedur Bank memenuhi tiga kondisi berikut ini: a) apakah kegagalan seperti itu memiliki, atau mengancam memiliki dampak buruk material; b) apakah, dugaan pelanggaran kebijakan dan prosedur Bank, dalam pertimbangan Panel, satu kasus serius; dan c) apakah tindakan perbaikan yang diusulkan oleh Manajemen menunjukkan tidak cukup untuk memenuhi kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank. Studi Awal 36. Jika Ketua mempertimbangkan, setelah tinjauan awal dan konsultasi dengan anggota Panel lainnya, tidak disediakan lebih banyak data faktual oleh Pemohon, Manajemen atau setiap sumber lainnya diharuskan membuat rekomendasi terinformasi kepada Direktur Eksekutif, ia bisa menugaskan anggota Panel untuk melaksanakan studi awal. Studi itu bisa terdiri dari, tetapi tidak terbatas hanya, studi di belakang meja dan/atau kunjungan ke lokasi proyek.


11


C. Isi 37. Berdasarkan tinjauan, Panel harus membuat rekomendasi kepada Dewan berkaitan dengan apakah persoalan itu harus diselidiki. Setiap rekomendasi harus memasukkan penjelasan jernih alasan pengajuan rekomendasi itu dan disertai dengan: a) naskah dari Permohonan dan, bila bisa dilaksanakan, semua informasi yang relevan yang disediakan oleh Pemohon; b) naskah tanggapan Manajemen dan, bila bisa dilaksanakan, semua klarifikasi yang disediakan; c) naskah semua nasihat yang diterima dari Legal Departemen Bank; d) semua dokumen lainnya yang relevan atau informasi yang diterima; dan e) pernyataan-pernyataan dari pandangan mayoritas dan minoritas mengenai tidak adanya konsensus oleh Panel D. Penyerahan 38. Rekomendasi harus disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Panel kepada para Direktur Eksekutif untuk pengambilan keputusan. Panel akan memberitahukan Pemohon bahwa rekomendasi sudah dikirim ke para Direktur Eksekutif. VI. KEPUTUSAN DEWAN DAN PENYIARAN KEPADA PUBLIK 39. Dewan memutuskan apakah menerima atau tidak atau menolak rekomendasi Panel; dan, jika Pemohon bukan wakil dari daerah itu, apakah ada keadaan perkecualian dan wakil yang sesuai dari daerah itu tidak ada. Pemberitahuan 40. Panel harus segera menginformasikan kepada Pemohon mengenai keputusan Dewan apakah menyelidiki Permohonan atau tidak dan harus mengirim salinan rekomendasi Panel kepada Pemohon. Informasi Publik 41. Setelah para Direktur Eksekutif mempertimbangkan Permohonan, Bank harus membuat Permohonan itu tersedia untuk publik bersama dengan rekomendasi Panel mengenai apakah dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keputusan para Direktur Eksekutif dalam pertimbangan.


12


VII. PENYELIDIKAN A. Prosedur Awal 42. Ketika keputusan untuk menyelidiki Permohonan diambil oleh Dewan, atau Dewan sendiri meminta penyelidikan, Ketua harus segera: a) menugaskan satu atau lebih anggota Panel (Inspektur atau para Inspektur) mengambil tanggung jawab utama untuk penyelidikan itu; b) mengatur semua anggota Panel untuk berunding, mempertimbangkan sifat tertentu dari Permohonan, mengenai: i. metoda penyelidikan yang pada permulaan nampaknya paling sesuai; ii. agenda awal untuk melaksanakan penyelidikan; iii. kapan Inspektur atau para Inspektur harus melaporkan temuannya kepada Panel, termasuk temuan sementara; dan iv. setiap prosedur penyelidikan.

tambahan

untuk

melaksanakan

43. Inspektur/para Inspektur yang ditugaskan harus, sesuai yang dibutuhkan, mengatur pertemuan dengan Pemohon dan mengagendakan diskusi-diskusi langsung dengan orang-orang yang terkena dampak. 44. Nama Inspektur/para Inspektur dan rencana kerja awal harus disiarkan kepada publik sesegera mungkin. B. Metoda Penyelidikan 45. Panel bisa, dengan mempertimbangkan sifat Permohonan khusus, menggunakan berbagai rupa metoda penyelidikan, termasuk tapi tidak terbatas hanya: a) rapat dengan Pemohon, orang-orang yang terkena, staf Bank, pejabat pemerintah dan otoritas proyek dari negara di mana proyek itu berada, dan wakil-wakil organisasi non-pemerintah lokal dan internasional; b) mengadakan dengar pendapat publik di area proyek; c) mengunjungi lokasi proyek; d) meminta masukan tertulis atau lisan mengenai isu-isu spesifik dari Pemohon, orang-orang yang terkena, ahli-ahli independen, pejabat pemerintah atau proyek, staf Bank, atau organisasi non-pemerintah lokal atau internasional; Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

13


e) membayar konsultan independen untuk meneliti isu-isu spesifik berkaitan dengan Permohonan; f) meneliti file-file Bank; dan g) metoda lainnya yang layak oleh Inspektur/para Inspektur menilai sesuai untuk penyelidikan yang spesifik. Persetujuan yang Dibutuhkan 46. Sesuai dengan Resolusi, pemeriksaan fisik di negara di mana proyek itu berada akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu. Ketua harus meminta Direktur Eksekutif yang mewakili negara itu membuat persetujuan tertulis. C. Partisipasi Pemohon 47. Selama penyelidikan, di samping setiap informasi yang diminta oleh Inspektur/para Inspektur, Pemohon (dan orang-orang yang terkena jika Pemohon bukan wakil dari orang-orang yang terkena atau Direktur Eksekutif) atau staf Bank bisa memberikan kepada Inspektur/para Inspektur apakah langsung atau melalui Sekretaris Eksekutif tambahan informasi yang mereka yakini relevan untuk mengevaluasi Permohonan itu. 48. Inspektur/para Inspektur bisa memberitahu Pemohon mengenai fakta material baru yang disampaikan oleh staf Bank atau oleh Direktur Eksekutif, atau otoritas di negara di mana proyek itu berada. 49. Untuk memudahkan pemahaman mengenai hal-hal tertentu, Panel bisa mendiskusikan temuan fakta awal dengan Pemohon. D. Partisipasi Pihak Ketiga 50. Selama penyelidikan, di samping setiap informasi yang diminta oleh Inspektur/para Inspektur, setiap anggota masyarakat bisa memberikan kepada Inspektur/para Inspektur, apakah langsung atau melalui Sekretaris Eksekutif tambahan informasi yang mereka yakini relevan untuk mengevaluasi Permohonan itu. 51. Informasi harusnya tidak melebihi sepuluh halaman dan menyertakan satu halaman ringkasan. Dokumentasi pendukung bisa didaftar dan dilampirkan. Inspektur/para Inspektur bisa meminta rincian lebih banyak jika perlu.


14


VIII. LAPORAN PANEL Isi 52. Laporan Panel (“Laporan”) harus memasukkan: a) sebuah rangkuman pembahasan fakta-fakta relevan dan langkahlangkah yang diambil untuk melaksanakan penyelidikan; b) sebuah kesimpulan yang menunjukkan temuan Panel mengenai apakah Bank telah mematuhi kebijakan dan prosedur Bank yang relevan; c) sebuah daftar dokumen pendukung yang tersedia berdasarkan permintaan di Office of The Inspection Panel; dan d) pernyataan-pernyataan dari pandangan mayoritas dan minoritas di tengah ketidakadaan konsensus oleh Panel. Penyerahan 53. Setelah selesai, Panel harus menyampaikan Laporan kepada: a) para Direktur Eksekutif: disertai dengan pemberitahuan bahwa Laporan sudah diserahkan kepada Presiden pada hari yang sama; dan b) Presiden: disertai dengan pemberitahuan untuk tanda terima bahwa dalam enam minggu sejak penerimaan Laporan, Manajemen harus menyampaikan kepada para Direktur Eksekutif sebagai pertimbangan mereka sebuah laporan yang menunjukkan rekomendasi Manajemen sebagai tanggapan pada temuan-temuan Panel. IX. REKOMENDASI MANAJEMEN 54. Dalam enam minggu setelah menerima temuan-temuan Panel, Manajemen akan menyampaikan kepada para Direktur Eksekutif sebagai pertimbangan mereka dalam laporan yang menunjukkan rekomendasirekomendasinya sebagai tanggapan atas temuan panel. Setelah menerima salinan laporan itu, Panel akan memberitahu Pemohon. X. KEPUTUSAN DEWAN DAN PENYIARAN KEPADA PUBLIK 55. Dalam jangka waktu dua minggu setelah para Direktur Ekesekutif mempertimbangkan Laporan Panel dan tanggapan Manajemen, Bank seharusnya menginformasikan Pemohon mengenai hasil dari penyelidikan dan aksi yang diputuskan oleh para Direktur Eksekutif, jika ada.


15


56. Setelah Bank menginformasikan Pemohon, Bank seharusnya membuka kepada publik: a) Laporan Panel; b) Rekomendasi Manajemen; dan c) Keputusan Dewan Dokumen-dokumen ini juga tersedia di Office of The Inspection Panel. 57. Panel akan berusaha meningkatkan kesadaran publik mengenai hasil dari penyelidikan melalui berbagai sumber informasi yang tersedia. XI. Hal Umum Hari Kerja 58. “Hari” dalam prosedur ini berarti hari kerja Bank di Washington, D.C. Salinan-salinan 59. Pertimbangan Permohonan dan dokumen lainnya yang disampaikan melalui proses akan dipercepat jika dokumen asli dan dua salinannya dimasukkan. Jika setiap dokumen mengandung dokumen pendukung yang banyak Panel bisa meminta tambahan salinan. Konsultasi 60. Peminjam dan Direktur Eksekutif mewakili negara pemimjam (atau penjamin) harus dikonsultasikan mengenai pokok persoalan sebelum rekomendasi Panel dan selama penyelidikan. Akses kepada Staf dan Informasi Bank 61. Menurut Resolusi dan dalam penghentian fungsi mereka, anggota Panel harus memiliki akses ke semua staf Bank yang mungkin bisa memberikan informasi dan ke catatan Bank yang berhubungan dan harus berkonsultasi sesuai kebutuhan dengan Direktur Jenderal, Operations Evaluation Department dan Internal Auditor. Nasihat Hukum 62. Panel seharusnya mencari, melalui Vice President dan General Council Bank, nasihat tertulis dari Legal Department mengenai persoalan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Bank dengan memperhatikan Permohonan yang sedang dipertimbangkan. Setiap nasihat seperti itu akan disertakan sebagai lampiran dari rekomendasi Panel dan/atau Laporan kepada para Direktur Eksekutif. Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

16


Kerahasiaan 63. Dokumen-dokumen, atau bagian dari dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tidak akan disiarkan oleh Panel tanpa pesetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan. Informasi Bagi Pemohon dan Publik 64. Sekretaris Eksekutif seharusnya merekam di dalam Register semua tindakan-tindakan yang diambil dalam kaitannya dengan pemrosesan Permohonan, tanggal-tanggal padanya, dan tanggal-tanggal pada setiap dokumen atau pemberitahuan di bawah prosedur ini diterima atau dikirim dari Office of The Inspection Panel. Pemohon seharusnya diinformasikan segera. Register akan disiarkan kepada publik. 65. Pemberitahuan bahwa Permohonan telah dicatat dan semua pemberitahuan atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Panel akan disiarkan kepada publik melalui PIC Bank di Washington, D.C.; di Resident Mission Bank di negara di mana proyek itu berada atau di kantor regional yang berkaitan; di kantor Bank yang ada di Paris, London, dan Tokyo; atau berdasarkan permintaan kepada Sekretaris Eksekutif Panel.


17


ANNEX 1 22 September 1993 BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN ASOSIASI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL Resolusi No 93-10 Resolusi No IDA 93-6 “The World Bank Inspection Panel” Para Eksekutif Direktur: Dengan ini memutuskan: 1. Ada pembentukan Inspection Panel (selanjutnya disebut Panel) yang independen, yang memiliki wewenang dan fungsi seperti dinyatakan dalam resolusi ini. Komposisi Panel 2. Panel akan terdiri dari tiga anggota yang berbeda berkebangsaannya dari negaranegara anggota Bank. Presiden, setelah konsultasi dengan para Direktur Eksekutif, akan menominasi anggota-anggota Panel untuk ditetapkan oleh para Direktur Eksekutif. 3. Anggota pertama Panel akan ditetapkan sebagai berikut: satu untuk tiga tahun, satu untuk empat tahun dan satu untuk lima tahun, tidak ada anggota yang akan bertugas lebih dari satu masa. Masa penunjukan setiap anggota akan menjadi keberlanjutan dari fungsi pengawasan yang ditetapkan oleh Resolusi ini. 4. Anggota-anggota Panel akan dipilih berdasarkan kemampuan mereka menghadapi permohonan yang dibawa kepada mereka dengan sepenuhnya dan seadil-adilnya, integritas mereka dan kemandirian mereka dari Manajemen Bank, dan pengalaman mereka dengan isu-isu pembangunan dan kondisi kehidupan di negara sedang berkembang. Pengetahuan dan pengalaman dengan operasi Bank juga akan diinginkan. 5. Para Direktur Eksekutif, Alternates, Advisors dan anggota staf Kelompok Bank Dunia tidak diperbolehkan menjadi Panel sampai dua tahun belalu sejak berakhir tugasnya di Kelompok Bank Dunia. Yang dimaksud dalam Resolusi ini, istilah “staf” berarti semua orang yang bertugas di Kelompok Bank seperti ditetapkan dalam Staff Rule 4.01 termasuk orang-orang yang ditunjuk sebagai konsultan dan konsultan lokal. 6. Anggota Panel tidak diperbolehkan ikut serta dalam dengar-pendapat dan penyelidikan semua permohonan yang berhubungan dengan persoalan di mana ia memiliki kepentingan pribadi atau secara signifikan terlibat dalam kapasitas apa pun. 7. Anggota Panel yang awalnya ditunjuk untuk lima tahun akan menjadi Ketua pertama dari Panel, dan akan memegangnya selama setahun. Setelah itu, anggota-anggota Panel akan memilih Ketua untuk periode satu tahun. 8. Anggota-anggota Panel bisa dipindahtugaskan hanya dengan keputusan dari para Direktur Eksekutif, untuk alasan.


18


9. Dengan pengecualian bagi Ketua yang akan bekerja penuh waktu di kantor pusat Bank, anggota Panel lainnya diharapkan bekerja penuh waktu hanya ketika beban kerja mereka mengharuskan pengaturan seperti itu, yang akan diputuskan kemudian oleh para Direktur Eksekutif berdasarkan rekomendasi Panel. 10. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota-anggota Panel akan menjadi karyawan Bank yang mendapatkan hak dan kekebalan sama dengan karyawan Bank, dan akan dikenakan ketentuan berdasarkan Articles of Agreement dari Bank menyangkut kesetiaan mereka pada Bank dan kewajiban subalinea c dan d dari alinea 3.1 dan alinea 3.2 Principles of Staff Employment berkaitan dengan perilakunya sebagai karyawan Bank. Ketika mereka mulai bekerja penuh waktu, mereka akan mendapatkan gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para Direktur Eksekutif berdasarkan rekomendasi dari Presiden, ditambah pendapatan normal yang biasa diterima oleh staf tetap Bank. Sebelum itu, mereka akan mendapatkan gaji berdasarkan per diem dan pengeluaran mereka akan diganti berdasarkan ketentuan yang sama seperti anggota Administrative Tribunal Bank. Anggota-anggota Panel mungkin tidak harus dipekerjakan oleh Kelompok Bank, setelah tugasnya di Panel berakhir. 11. Presiden, setelah berkonsultasi dengan para Direktur Eksekutif, akan menugaskan satu staf di Panel sebagai Sekretaris Eksekutif, yang tidak perlu bekerja penuh waktu sampai beban kerja menuntutnya. Panel akan diberikan sumber anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Wewenang Panel 12. Panel akan menerima permohonan-permohonan untuk diperiksa diajukan oleh pihak yang terkena dampak di wilayah peminjam yang bukan satu individu (misalnya, komunitas orang-orang seperti organisasi, asosiasi, masyarakat atau kelompok individuindividu lainnya) atau oleh perwakilan lokal dari pihak seperti itu atau oleh perwakilan lainnya dalam kasus yang tidak biasa di mana pihak itu menyampaikan permohonan menyatakan tidak ada perwakilan yang tepat di daerah itu dan para Direktur Eksekutif sependapat pada saat mereka mempertimbangkan permohonan untuk diperiksa. Setiap perwakilan seperti itu akan menyajikan kepada Panel bukti tertulis bahwa ia bertindak sebagai agen dari pihak itu atas nama mereka permohonan itu dibuat. Pihak yang terkena dampak harus menunjukkan bahwa hak-haknya atau kepentingankepentingannya telah atau sepertinya akan terkena dampak langsung kelalaian Bank sebagai akibat dari kegagalan Bank mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya berkaitan dengan rancangan, penilaian dan/atau pelaksanaan proyek yang didanai Bank (termasuk keadaan di mana Bank dicurigai telah gagal dalam mengikuti kewajiban peminjam berdasarkan kesepakatan pinjaman berkaitan dengan kebijakan dan prosedur seperti itu) disajikan dalam semua kasus bahwa kegagalan seperti itu telah, atau mengancam menimbulkan dampak buruk pada material. Mengingat tanggung jawab kelembagaan para Direktur Eksekutif dalam penelitian Bank menyangkut kepatuhannya pada kebijakan dan prosedur operasionalnya, seorang Direktur Eksekutif dalam penelitian Bank menyangkut kepatuhannya pada kebijakan dan prosedur operasionalnya, dan Direktur Eksekutif bisa dalam kasus khusus diduga serius melanggar kebijakan dan prosedur meminta Panel untuk penyelidikan, terikat dengan pemenuhan alinea 13 dan 14 di bawah. Para Direktur Eksekutif, bertindak sebagai Dewan, bisa setiap waktu memerintahkan Panel melakukan penyelidikan. Untuk tujuan dari Resolusi ini, “kebijakan dan prosedur operasional” terdiri dari Procedures and Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

19


Operational Directive, dan dokumen-dokumen serupa dikeluarkan sebelum seri dokumen ini disiapkan, dan tidak termasuk Guidelines and Best Practices dan dokumen atau pernyataan serupa. 13. Panel akan memastikan sebelum permohonan permeriksaan didengarkan bahwa pokok persoalan dari permohonan telah ditangani oleh Manajemen Bank dan Manajemen telah gagal menunjukkan telah mengikuti, atau mengambil langkah yang perlu untuk mengikuti kebijakan dan prosedur Bank adalah kasus serius. 14. Dalam mempertimbangkan permohonan berdasarkan alinea 12 di atas, permohonan berikut ini tidak perlu didengar oleh Panel: (a) Keluhan menyangkut aksi yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak lain, seperti peminjam, atau peminjam potensial, dan yang tidak menyangkut suatu aksi atau kelalaian dari pihak Bank. (b) Keluhan terhadap keputusan pembelian oleh peminjam-peminjam Bank dari pemasok-pemasok barang-barang dan jasa yang didanai atau diharapkan akan didanai oleh Bank berdasarkan kesepakatan pinjaman, atau dari peserta tender yang kalah untuk memasok setiap barang-barang dan layanan, yang akan terus disampaikan oleh staf berdasarkan prosedur yang ada. (c) Permohonan disampaikan setelah Closing Date (Tanggal Penutupan) dari pinjaman yang mendanai proyek yang membuat permohonan itu disampaikan atau setelah pinjaman untuk pendanaan proyek dicairkan sebagian besar.1 (d) Permohonan berkaitan dengan persoalan tertentu atau persoalan-persoalan yang telah dibuatkan rekomendasinya oleh Panel setelah menerima Permohonan terdahulu, kecuali dengan alasan ada bukti-bukti baru atau keadaannya tidak diketahui pada saat Permohonan terdahulu. 15. Panel akan meminta nasihat dari Legal Department Bank mengenai persoalanpersoalan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Bank berkaitan dengan Permohonan yang sedang dalam pertimbangan. Prosedur 16. Permohonan-permohonan untuk inspeksi harus tertulis dan harus menyatakan semua fakta-fakta yang relevan, termasuk, dalam kasus Permohonan diajukan oleh pihak yang terkena, kerusakan yang diderita atau mengancam pihak itu atau beberapa pihak yang diduga sebagai akibat aksi atau kelalaian Bank. Semua Permohonan harus menjelaskan langkah-langkah yang sudah pernah diambil untuk mengatasi isu-isu itu, termasuk juga sifat dari aksi-aksi atau kelalaian yang diduga dan harus menentukan aksi-aksi yang diambil agar isu-isu itu mendapatkan perhatian dari Manajemen, dan tanggapan Manajemen atas aksi-aksi itu. 17. Ketua Panel seharusnya menginformasikan para Direktur Eksekutif dan Presiden Bank segera setelah menerima Pemohonan untuk diperiksa.

1

Hal ini akan dianggap menjadi kasus jika paling sedikit 95% pinjaman berjalan telah dicairkan


20


18. Dalam waktu 21 hari setelah diberitahu mengenai Pemohonan untuk diperiksa, Manajemen Bank seharusnya menyediakan Panel bukti-bukti yang menunjukkan Bank mengikuti, atau berusaha mengikuti kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan. 19. Dalam waktu 21 hari setelah menerima tanggapan dari Manajemen seperti disebutkan dalam alinea sebelumnya, Panel seharusnya menentukan apakah Permohonan memenuhi kriteria persyaratan seperti disebutkan dalam alinea 12 sampai 14 di atas dan akan membuat rekomendasi untuk para Direktur Eksekutif bilamana persoalan itu harus diselidiki. Rekomendasi Panel akan disampaikan kepada para Direktur Eksekutif untuk putuskan dalam periode pendistribusian normal. Dalam kasus Permohonan itu diajukan oleh pihak yang terkena, pihak itu harus diinformasikan mengenai keputusan dari para Direktur Eksekutif dalam waktu dua pekan dari tanggal keputusan diambil. 20. Jika keputusan dibuat oleh para Direktur Eksekutif agar menyelidiki Permohonan itu, Ketua Panel akan menugaskan satu atau lebih anggota Panel (Inspektur) yang akan memegang tanggung jawab utama melakukan inspeksi. Inspektur/para Inspektur harus melaporkan temuan-temuannya kepada Panel dalam periode yang akan ditentukan oleh Panel berdasarkan pertimbangan sifat dari setiap Permohonan. 21. Dalam melaksanakan fungsinya, anggota-anggota Panel harus memiliki akses ke semua staf yang bisa memberikan informasi dan ke semua rekaman Bank dan harus berkonsultasi sesuai yang dibutuhkan dengan Direktur Jenderal, Operations Evaluation Departmen dan Internal Auditor. Peminjam dan Direktur Eksekutif mewakili negara peminjam (atau penjamin) harus dikonsultasikan mengenai pokok persoalan itu apakah sebelum rekomendasi Panel apakah belanjut dengan penyelidikan dan selama penyelidikan. Inspeksi di wilayah negara itu harus dilaksanakan dengan persetujuan sebelumnya. 22. Panel harus menyampaikan laporannya kepada para Direktur Eksekutif dan Presiden. Laporan Panel harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan, dan harus mengakhirnya dengan temuan-temuan Panel apakah Bank telah mematuhi semua kebijakan dan prosedur Bank yang relevan. 23. Dalam jangka waktu enam minggu sejak penerimaan temuan-temuan Panel, Manajemen akan menyampaikan kepada para Direktur Eksekutif sebagai pertimbangan sebuah laporan berisi rekomendasi-rekomendasi menanggapi temuan-temuan seperti itu. Temuan-temuan Panel dan aksi-aksi yang diselesaikan selama persiapan proyek juga akan dibahas dalam Staff Appraisal Report ketika proyek disampaikan kepada para Direktur Eksekutif untuk didanai. Dalam semua kasus Permohonan dibuat oleh pihak yang terkena, Bank harus, dalam waktu dua minggu sejak pertimbangan para Direktur Eksekutif mengenai persoalan itu, menginformasikan pihak itu mengenai hasil dari penyelidikan dan aksi yang diambil berkaitan dengan itu, jika ada. Keputusan Panel 24. Semua keputusan Panel mengenai persoalan prosedural, rekomendasirekomendasinya kepada para Direktur Eksekutif mengenai apakah berlanjut dengan penyelidikan Permohonan, dan laporan-laporannya menurut alinea 22, harus mencapai


21


konsensus dan, jika tidak tercapai konsensus, suara mayoritas dan suara minoritas harus disebutkan. Laporan 25. Setelah para Direktur Eksekutif telah mempertimbangkan sebuah Permohonan akan diinspeksi sesuai dengan alinea 19, Bank harus membuat Permohonan itu terbuka untuk publik bersama dengan rekomendasi Panel mengenai apakah berlanjut dengan inspeksi dan keputusan para Direktur Eksekutif menyangkut hal ini. Bank harus menjadikan laporan yang disampaikan oleh Panel sesuai dengan alinea 22 dan tanggapan Bank bisa diakses publik dalam dua minggu setelah pertimbangan oleh para Direktur Eksekutif mengenai laporan itu. 26. Tambahan pada material seperti pada alinea 25, Panel harus melengkapi laporan tahunan kepada Presiden dan para Direktur Eksekutif menyangkut kegiatannya. Laporan tahunan harus dipublikasikan oleh Bank. Tinjauan 27. Para Direktur Eksekutif harus meninjau pengalaman fungsi inspeksi yang dibentuk berdasarkan Resolusi ini setelah dua tahun sejak tanggal penujukkan anggota pertama Panel. Aplikasi untuk Proyek-proyek IDA 28. Di dalam Resolusi ini, penyebutan Bank dan pinjaman termasuk penyebutan Association dan kredit pembangunan.


22


ANNEX 2 PANDUAN INSPEKSI

MENGENAI

BAGAIMANA

MENYIAPKAN

PERMOHONAN

UNTUK

Inspection Panel membutuhkan sejumlah informasi dasar untuk bisa memroses Permohonan itu. 1. Nama, alamat dan nomor telepon dari kelompok atau orang-orang yang membuat Permohonan. 2. Nama dan uraian mengenai proyek Bank. 3. Dampak negatif dari proyek Bank tersebut. 4. Jika Anda adalah wakil dari orang-orang yang terkena lampirkan pernyataan tertulis dari secara eksplisit dari mereka bahwa mereka memberikan wewenang kepada Anda untuk bertindak atas nama mereka. Pertanyaan-pertanyaan kunci ini harus dijawab: 1. Dapatkah Anda menguraikan sifat dan pentingnya kerusakan yang disebabkan oleh proyek kepada Anda atau mereka yang Anda wakili? 2. Apakah Anda mengetahui bahwa Bank bertanggung jawab atas aspek-aspek dari proyek yang telah atau mungkin berdampak buruk pada Anda? Bagaimana Anda menentukan hal ini?

3. Apakah Anda mengetahui mengenai kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku untuk jenis proyek seperti ini? Bagaimana Anda yakin Bank mungkin telah melanggarnya? 4. Apakah Anda telah menghubungi atau berusaha menghubungi staf Bank mengenai proyek ini? Tolong sediakan informasi mengenai semua hubungan, dan tanggapantanggapan, jika ada, yang Anda terima dari Bank. Anda harus melakukan ini sebelum bisa memasukkan Permohonan. 5. Apakah Anda telah mencoba menyelesaikan persoalan Anda melalui cara-cara lainnya? 6. Jika Anda tahu Panel telah menangani persoalan ini sebelumnya, apakah Anda mempunyai fakta-fakta atau bukti-bukti baru untuk disampaikan? Tolong siapkan ringkasan dari informasi tidak lebih dari beberapa halaman. Lampirkan sebanyak mungkin informasi yang Anda pikir perlu dalam dokumen-dokumen terpisah. Tolong sebutkan dan tunjukkan lampiran-lampiran dari ringkasan Anda itu. Anda bisa menggunakan contoh formulir dilampiran ini.


23


CONTOH FORMULIR: PERMOHONAN UNTUK INSPEKSI

Kepada: THE INSPECTION PANEL: 1818 H St., N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. Kami, ………………………, dan ………………., dan yang lainnya yang nama dan alamatnya terlampir tinggal/mewakili lainnya yang tinggal di arean yang dikenal sebagai: ……………. [dan ditunjukkan di peta atau denah yang dilampirkan] mengklaim hal-hal sebagai berikut: 1. Bank mendanai perancangan/penilaian atau pelaksanaan proyek [nama dan uraian singkat]

2. Kami mengerti bahwa Bank memiliki kebijakan dan/atau prosedur berikut ini [sebutkan atau jelaskan]:

3. Hak-hak/kepentingan-kepentingan kami adalah [jelaskan]:

4. Bank telah melanggar kebijakan/prosedurnya sendiri dengan cara:

5. Kami yakin hak-hak/kepentingan-kepentingan kami telah/kemungkinan akan terkena dampak buruk sebagai akibat langsung dari pelanggaran yang dilakukan oleh Bank. Hal ini, menyebabkan atau kemungkinan akan menyebabkan kami mengalami kerugian [jelaskan kerugian tersebut]:

6. Kami yakin tindakan/kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab Bank.

7. Kami telah menyampaikan keluhan/berusaha untuk menyampaikan keluhan kepada staf Bank melalui [jelaskan]:

Tolong lampirkan bukti atau penjelasan

8. Kami tidak mendapatkan tanggapan; atau Kami yakin bahwa tanggapan terlampir ini tidak memuaskan karena [jelaskan mengapa]:

9. Sebagai tambahan, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk memecahkan persoalan kami: Selanjutnya kami yakin tindakan/kelalaian di atas bertentangan dengan kebijakan atau prosedur di atas telah merugikan hak-hak/kepentingan-kepentingan kami dan memohon Panel untuk Prosedur Operasi : Panel Inspeksi

24


merekomendasikan para Direktur Eksekutif Bank bahwa diperlukan suatu penyelidikan persoalan ini untuk memecahkan persoalan ini. Seperti yang disarankan dalam Prosedur Operasional Anda, Request for Inspection ini singkat. Kami dapat memberikan fakta-fakta, keterangan-keterangan yang lebih banyak.

TANGGAL: _________________________________________________________ TANDA TANGAN: ___________________________________________________ ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI: _______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

LAMPIRAN: [Ada][Tidak] Kami memberikan wewenang kepada Anda untuk mempublikasikan Permohonan ini [Ya] [Tidak]


25

DAFTAR ISI. KEBIJAKAN PENGAMANAN BANK DUNIA (terjemahan Bahasa Indonesia) Diproduksi di Jakarta, Juni 2004

Recommend Documents