DAFTAR ISI I.
SURAT KEPUTUSAN DPP AABI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her-registrasi Keanggotaan AABI ......... 1
II.
LAMPIRAN A Petunjuk Tentang Nomor Pokok Anggota ………………………………..…………… 8
III. LAMPIRAN B Permohonan untuk diterima menjadi/Pendaftaran Ulang Anggota Biasa/Luar Biasa AABI
……....................................................................................................... 10
IV. LAMPIRAN C Contoh Sertifikasi Tanda Anggota AABI ……………………………….……………… 11 V.
LAMPIRAN D1 Registrasi Nasional Keanggotaan AABI 2017………………………………………….. 12
VI. LAMPIRAN D2 Her-registrasi Nasional Keanggotaan AABI 2017……………………………………… 15 VII. LAMPIRAN E Permohonan Penangguhan Keanggotaan AABI tahun 2017
....................................... 17
VIII. LAMPIRAN F1 Data Pemakaian Aspal Parusahaan (Curah / Drum / Bag dll) ………………………….. 18 IX. LAMPIRAN F2 Data Pemakaian Semen…………………………………………………………………. 19 X.
LAMPIRAN G1 Checklist Kelengkapan Berkas KTA AABI 2017 Registrasi……………………………. 20
XI. LAMPIRAN G2 Checklist Kelengkapan Berkas KTA AABI 2017 Her Registrasi………………………. 21
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT AABI Nomor : 008/KPTS/DPP-AABI/XII/2014 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI DAN HER-REGISTRASI NASIONAL KEANGGOTAAN AABI DEWAN PIMPINAN PUSAT AABI Menimbang :
a b c
d
Mengingat :
1 2
3
4 5 Memperhatikan :
1
2
Menetapkan
:
1
2
Bahwa keanggotaan pada asosiasi memerlukan bukti keanggotaan dalam bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA). Bahwa setiap Anggota AABI diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) melalui proses Registrasi dan Her-Registrasi. Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) ke 5 AABI yang diselenggarakan pada tanggal 5 - 7 Desember 2014 telah menetapkan untuk menambah persyaratan pokok keanggotaan dari semula hanya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki AMP menjadi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki AMP dan/atau Batching Plant. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka DPP AABI perlu menetapkan peraturan dan ketentuan Registrasi dan Her-registrasi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Program Registrasi dan Her-Registrasi Nasional keanggotaan AABI. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AABI. Ketetapan-Ketetapan MUNAS V AABI di Surakarta tanggal 6 Desember 2014. Keputusan DPP AABI No. 009/KPTS/DPP-AABI/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her-registrasi Nasional Keanggotaan AABI. Rapat Perdana DPP AABI Periode 2014-2019 pada tanggal 12 Desember 2014. MEMUTUSKAN : Mencabut Surat Keputusan DPP AABI No.009/KPTS/DPPAABI/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her-registrasi Nasional Keanggotaan AABI. Memberlakukan Surat Keputusan DPP AABI No.008/KPTS/DPPAABI/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her-registrasi Nasional Keanggotaan AABI.
1
Pasal 1 Istilah dan Definisi 1.
AABI adalah Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia yang merupakan Asosiasi Perusahaan Pelaksana Jasa Konstruksi Bidang Pekerjaan Jalan Fleksibel dan Rigid dengan menggunakan bahan dasar Aspal, Beton termasuk pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara.
2.
DPP AABI adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI) yang berkedudukan di Jakarta dan Kepengurusannya telah dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) AABI.
3.
DPD AABI adalah Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI) yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kepengurusannya telah dikukuhkan melalui surat Keputusan DPP AABI.
4.
KTA adalah Kartu Tanda Anggota AABI yaitu Kartu yang diterbitkan oleh DPP AABI sebagai Identitas Badan Usaha (Perusahaan) Anggota AABI atas dasar domisili dan kepemilikan unit alat Asphalt Mixing Plant (AMP) dan/atau Concrete Batching Plant.
5.
Perusahaan adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan bidang sipil untuk infrastruktur transportasi darat dengan kepemilikan AMP dan/atau Concrete Batching Plant sebagai peralatan utama.
6.
Anggota AABI adalah Perusahaan yang telah memiliki KTA AABI yang masih berlaku.
7.
Registrasi adalah pengajuan untuk menjadi Anggota AABI oleh Perusahaan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh DPP AABI.
8.
Her-Registrasi adalah pengajuan perpanjangan KTA dari Anggota AABI dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh AABI.
9.
Anggota Biasa adalah Badan Usaha Nasional milik Negara, milik Daerah, milik Koperasi, dan milik Swasta yang bergerak dalam pelaksanaan pekerjaan Bidang Bangunan Sipil dan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara dan mempunyai peralatan AMP dan atau Concrete Batching Plant serta rangkaian peralatan utama lainnya yang bersifat khusus dan terkait, yang dioperasikan di propinsi tertentu dan telah mendapatkan Surat Ijin Usaha dari yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999.
2
10. Anggota Luar Biasa adalah Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam pelaksanaan pekerjaan Bidang Bangunan Sipil dan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara dan mempunyai peralatan AMP dan atau Concrete Batching Plant serta rangkaian peralatan utama lainnya yang bersifat khusus dan terkait, yang dioperasikan di propinsi tertentu dan telah mendapatkan Surat Ijin Usaha dari yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999. 11. Uang Pangkal adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan kepada DPD AABI yang besarannya ditetapkan oleh DPP AABI dan dibayarkan 1 kali pada saat registrasi. 12. Iuran Bulanan adalah Biaya yang dipungut dari Anggota AABI oleh DPD AABI setiap bulan yang besarannya ditetapkan oleh DPP AABI. 13. Biaya Administrasi adalah biaya yang dipungut oleh DPP AABI untuk keperluan Administrasi (Sebagai Pengganti biaya cetak KTA dan biaya pengiriman), yang besarnya ditentukan oleh DPP AABI. Pasal 2 Bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) 1. 2.
3. 4.
KTA ditentukan oleh DPP AABI dengan bentuk dan format yang sama dan merupakan satu-satunya bentuk KTA yang sah dan berlaku di seluruh Indonesia. KTA harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. Logo AABI dan nama Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI) b. Tahun masa berlaku KTA c. Nomor Kartu Tanda Anggota d. Data Perusahaan yaitu Nama Perusahaan, Nama Pimpinan, Nomor NPWP, Alamat Perusahaan dan Alamat Lokasi AMP dan/atau Concrete Batching Plant. e. Masa berlaku KTA f. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTA g. DPD AABI yang mengeluarkan KTA h. Nama Ketua Umum DPP AABI dengan tanda tangan yang dicetak timbul i. Nama dan Tanda Tangan Ketua DPD AABI Bentuk KTA AABI setiap tahun dapat dicetak dengan format, warna dan latar belakang berbeda yang disahkan dengan surat ketetapan DPP AABI. Contoh bentuk KTA terlampir pada lampiran C Surat Keputusan ini. Pasal 3 Pengesahan Kartu Tanda Anggota (KTA)
1.
KTA diterbitkan oleh DPP AABI dan dikeluarkan oleh DPD AABI.
3
2. 3.
4.
KTA dinyatakan sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua DPD AABI propinsi yang bersangkutan dan stempel DPP AABI dan DPD AABI. DPD AABI tidak dibenarkan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota sementara/surat keterangan Keanggotaan/rekomendasi yang bertujuan sebagai pengganti identitas keanggotaan AABI. Dalam hal penerbitan KTA oleh DPP AABI belum dapat dilakukan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan oleh DPP AABI, maka DPP AABI dapat melakukan perpanjangan sementara dengan menerbitkan surat keterangan perpanjangan sementara sampai dengan KTA yang baru selesai diterbitkan selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku KTA. Pasal 4 Tata Cara Registrasi dan Her-Registrasi
1.
Registrasi Setiap Perusahaan yang akan menjadi anggota AABI terlebih dahulu diwajibkan melakukan Registrasi untuk mendapatkan KTA AABI dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1.1. Mengajukan permintaan tertulis menjadi anggota AABI sesuai contoh Surat dalam lampiran B Surat Keputusan ini. 1.2. Mengisi dan menyerahkan formulir Registrasi keanggotaan sesuai lampiran D1 Surat Keputusan ini. 1.3. Melampirkan Data Perusahaan sebagai berikut: 1.3.1. Akte Pendirian Perusahaan 1.3.2. Peta Lokasi AMP dan/atau Concrete Batching Plant 1.3.3. Pengesahan dari Menteri KUM dan HAM 1.3.4. SIUJK 1.3.5. TDP 1.3.6. NPWP 1.3.7. SBU Perusahaan 1.3.8. PKP 1.3.9. Daftar Tenaga Kerja Perusahaan 1.3.10. Daftar Pengalaman Kerja 1.3.11. Data Peralatan Kerja, Kapasitas Alat dan Bukti Kepemilikan 1.3.12. Rekapitulasi Pemakaian Aspal dan/atau Semen tahun sebelumnya 1.4. Membayar biaya registrasi dan menyampaikan bukti pembayaran kepada DPD AABI yaitu: 1.4.1. Uang Pangkal. 1.4.2. Iuran bulanan yang dibayarkan sekaligus sesuai dengan masa berlaku Kartu Tanda Anggota pada tahun berjalan. 1.4.3. Biaya administrasi. 1.4.4. Ketentuan kewajiban pembayaran iuran harus dipenuhi oleh masingmasing Perusahaan Pusat maupun oleh Perusahaan Cabang sesuai dengan jumlah KTA yang diterbitkan kepada DPD AABI yang menerbitkan KTA. 1.5. Nomor KTA yang didapatkan oleh Perusahaan yang telah menjadi anggota AABI tidak akan berubah (tetap) sebagai nomor keanggotaan.
4
1.6.
1.7.
2.
Bagi Perusahaan yang memiliki AMP dan/atau Concrete Batching Plant lebih dari satu yang berlokasi di Propinsi lain yang terdapat DPD AABI, maka Perusahaan tersebut dapat memiliki KTA sesuai domisili AMP dan/atau Concrete Batching Plant tersebut. Khusus perusahaan yang kantor pusatnya berada di wilayah DKI Jakarta sedangkan domisili alatnya berada di wilayah JABODETABEK, oleh karena kekhususan wilayah DKI Jakarta yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, maka keanggotaannya diperbolehkan untuk menginduk ke DPD DKI Jakarta
Her-registrasi Setiap anggota AABI yang telah habis masa berlaku KTA nya diwajibkan melakukan Her-registrasi untuk memperpanjang KTA AABI dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 2.1. Mengajukan permintaan perpanjangan KTA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTA sesuai contoh Surat dalam lampiran B Surat Keputusan ini. 2.2. Mengisi dan menyerahkan formulir Her-registrasi keanggotaan sesuai lampiran D2 Surat Keputusan ini. 2.3. Melampirkan Data Perusahaan yang mengalami perubahan terutama sebagai berikut: 2.3.1. KTA yang masih berlaku atau Surat Keterangan Perpanjangan KTA Sementara. 2.3.2. Akte Pendirian Perusahaan 2.3.3. Peta Lokasi AMP dan/atau Concrete Batching Plant 2.3.4. NPWP 2.3.5. SBU Perusahaan 2.3.6. Daftar Tenaga Kerja Perusahaan 2.3.7. Daftar Pengalaman Kerja 2.3.8. Data Peralatan Kerja, Kapasitas Alat dan Bukti Kepemilikan 2.3.9. Rekapitulasi Pemakaian Aspal dan/atau Semen tahun sebelumnya 2.4. Membayar biaya Her-registrasi dan menyampaikan bukti pembayaran kepada DPD AABI yaitu: 2.4.1. Iuran bulanan yang dibayarkan satu tahun sekaligus sesuai dengan masa berlaku Kartu Tanda Anggota. 2.4.2. Biaya adminstrasi. Pasal 5 Besarnya Uang Pangkal, Iuran Anggota dan Biaya Administrasi
1.
Besar Uang Pangkal dan Iuran Bulanan ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP AABI sebagai hasil dari kesepakatan yang diputuskan melalui MUNAS, MUKERNAS atau RAPIMNAS yang terdiri dari: 1.1. Uang Pangkal untuk Anggota Biasa 1.2. Uang Pangkal untuk Anggota Luar Biasa 1.3. Iuran Bulanan untuk Anggota Biasa 1.4. Iuran Bulanan untuk Anggota Luar Biasa
5
2.
Biaya Administrasi Registrasi dan Her-Registrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP AABI dan dibayarkan sepenuhnya kepada DPP AABI sebagai pengganti biaya cetak dan biaya pengiriman KTA. Pasal 6 Ketentuan Keanggotaan
1.
2.
3. 4.
5.
Keanggotaan AABI dapat ditangguhkan atas kehendak Anggota AABI sendiri, dengan memberitahukan secara tertulis kepada DPD AABI yang bersangkutan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu penangguhan keanggotaanya (lampiran E). Selanjutnya anggota tersebut dibebaskan dari segala kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 5, untuk tahun penangguhan keanggotaanya dengan konsekuensi pada saat penangguhan keanggotaanya tidak akan terdaftar namanya dalam keanggotaan Nasional AABI serta tidak mendapatkan KTA dan hak-hak keanggotaanya. Keanggotaan AABI berakhir apabila Perusahaan yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan, mengalami pailit dan atau menyatakan membubarkan diri. Jika yang bersangkutan berkehendak untuk kembali memperpanjang keanggotaannya maka wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan (pasal 4 dan pasal 5). Untuk itu yang bersangkutan terlebih dahulu harus dapat menunjukkan KTA AABI Asli terakhir dan copy surat permohonan penangguhan keanggotaan. Apabila Anggota AABI tidak melakukan Her-Registrasi selama 4 (empat) bulan sejak berakhirnya masa berlaku KTA maka Perusahaan tersebut dianggap mengundurkan diri dan apabila perusahaan tersebut berkehendak untuk menjadi angota kembali maka diwajibkan melakukan Registrasi sesuai denga pasal 4 ayat 1. Pasal 7 Tugas Wewenang dan Tanggungjawab
1.
DPP AABI 1.1. DPP AABI bertanggungjawab untuk menerbitkan KTA 1.2. DPP AABI berwenang untuk mengesahkan KTA ataupun menolak pengajuan serta mencabut KTA
2.
DPD AABI 2.1. DPD AABI bertanggung jawab sepenuhnya atas data Perusahaan dan KTA yang dikeluarkan. 2.2. DPD AABI berkewajiban mengirimkan berkas-berkas dari Perusahaan/anggota AABI kepada DPP sebagai berikut: 2.2.1. Surat Permohonan Registrasi/Her-registrasi 2.2.2. Satu rangkap isian formulir Registrasi atau satu rangkap isian formulir Herregistrasi terseleksi dari masing-masing anggota yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan AMP dan/atau Concrete Batching Plant. 2.2.3. Foto copy dari setiap KTA yang dikeluarkan DPD kepada anggota. 2.2.4. Peta Lokasi AMP dan/atau Concrete Batching Plant di Provinsinya sesuai dengan letak dan jumlah anggotanya 2.2.5. Tanda bukti pembayaran baik uang pangkal maupun uang iuran keanggotaan yang telah di setorkan
6
2.3.
3.
Setiap DPD berkewajiban melakukan validasi dan verifikasi persyaratan Registrasi dan Her-registrasi secara cermat, benar dan sempurna, sebelum merekomendasikan penerbitan KTA kepada DPP.
Perusahaan/Anggota AABI 3.1. Apabila pengajuan Registrasi dan Her-Registrasi KTA tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka kepada Perusahaan/Anggota AABI yang bersangkutan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan. 3.2. Bilamana ketentuan pada ayat 3.1. tersebut belum juga dipenuhi, maka DPD AABI mempunyai kewenangan untuk membatalkan keanggotaanya. 3.3. Setiap Anggota AABI wajib memenuhi ketentuan dan norma yang ditetapkan organisasi. Pasal 8 Masa berlaku KTA
Masa berlaku KTA adalah selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dapat di perpanjang kembali sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2. Pasal 9 Penutup 1.
2. 3. 4. 5.
Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan Registrasi dan Her-Registrasi Nasional Keanggotaan AABI namun belum diatur dalam Surat Ketetapan ini maka akan diterbitkan Surat Ketetapan lainnya oleh DPP AABI Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada DPD AABI di seluruh Indonesia untuk diketahui dan dilaksanakan. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Demikian petunjuk pelaksanaan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal : 31 Desember 2014 Dewan Pimpinan Pusat ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)
H.M. Zulkarnain Arief
Benny Djutrisno
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal 7
LAMPIRAN A
PETUNJUK TENTANG NOMOR POKOK ANGGOTA
1. Nomor Pokok Anggota Biasa AABI terdiri dari 5 (lima) angka ditambah kode untuk Anggota Biasa, yaitu AB. xx / xxx / AB Nomor Pokok Anggota Luar Biasa AABI terdiri dari 5 (lima) angka ditambah kode untuk Anggota Luar Biasa, yaitu ALB. xx / xxx / ALB dimana : 2 (dua) angka pertama
: untuk nomor kode DPD / Propinsi dimana anggota berdomisili.
3 (tiga) angka terakhir 001).
: untuk nomor urut anggota dalam satu DPD (dimulai dari
xx / xxx / AB Kode untuk Anggota Biasa. 3 angka terakhir. 2 angka pertama. xx / xxx / ALB Kode untuk Anggota Luar Biasa. 3 angka terakhir. 2 angka pertama. 2. Untuk nomor urut Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, masing-masing dimulai dari nomor urut 001 dengan perbedaannya pada kode AB untuk Anggota Biasa dan ALB untuk Anggota Luar Biasa. 3. Nomor pokok keanggotaan diberikan kepada setiap anggota dan akan tercantum pada setiap KTA. Nomor Pokok keanggotaan tidak berubah untuk setiap kali mendapatkan KTA yang baru. Nomor Keanggotaan tersebut baru dapat diberikan kepada perusahaan lain kalau yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari keanggotaan AABI atau perusahaannya pailit dan atau menyatakan membubarkan diri.
8
4. Nomor Kode DPD / Propinsi yang bersangkutan mengikuti pembagian nomor wilayah yang ditetapkan oleh LPKJN dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tertanggal 16 September 2013. 5. Adapun nomor Kode DPD / Propinsi tersebut diatas (dua angka pertama dari nomor keanggotaan AABI) adalah sebagai berikut : Propinsi NANGROE ACEH DARUSSALAM Propinsi SUMATERA UTARA Propinsi SUMATERA BARAT Propinsi R I A U Propinsi J A M B I Propinsi SUMATERA SELATAN Propinsi BENGKULU Propinsi LAMPUNG Propinsi DKI JAKARTA Propinsi JAWA BARAT Propinsi JAWA TENGAH Propinsi D.I. YOGYAKARTA Propinsi JAWA TIMUR Propinsi KALIMANTAN BARAT Propinsi KALIMANTAN TENGAH Propinsi KALIMANTAN SELATAN Propinsi KALIMANTAN TIMUR Propinsi SULAWESI UTARA Propinsi SULAWESI TENGAH Propinsi SULAWESI SELATAN Propinsi SULAWESI TENGGARA Propinsi B A L I Propinsi NUSA TENGGARA BARAT Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR Propinsi M A L U K U Propinsi PAPUA Propinsi MALUKU UTARA Propinsi BANTEN Propinsi GORONTALO Propinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Propinsi KEPULAUAN RIAU Propinsi IRIAN JAYA BARAT Propinsi SULAWESI BARAT
memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai memakai
kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode kode
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
9
LAMPIRAN B ( KOP SURAT PERUSAHAAN ) Nomor Perihal
Lampiran
: : Permohonan untuk diterima menjadi Pendaftaran Ulang : 1 (satu) berkas.
(*) Anggota Biasa / Luar Biasa
Kepada Yth. Dewan Pimpinan Daerah AABI Propinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . di ................ Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............... Jabatan : ............... PT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : ............... Kartu tanda Anggota AABI Nomor : . . . . . . . . . . . Untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, dengan ini menunjukkan permohonan untuk: diterima menjadi Pendaftaran Ulang
(*) Anggota Biasa / Luar Biasa AABI dan menyatakan :
1. Bersedia mematuhi AD dan ART AABI dan semua ketentuan organisasi serta menjunjung tinggi Kode Etik dan nama baik organisasi. 2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pengisian formulir pendaftaran anggota terlampir. Demikian dan atas dikabulkannya permohonan tersebut kami mengucapkan terima kasih. . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . Hormat kami, Nama perusahaan
Tanpa materai
( nama pimpinan ) jabatan Tembusan : 1. Kepada Yth. Dewan Pimpinan Pusat AABI. 2. A r s i p. (*) coret yang tidak perlu.
10
LAMPIRAN C
11
FORMULIR D.1
REGISTRASI NASIONAL KEANGGOTAAN AABI Tahun 2017 DAFTAR ISIAN : A. DATA ADMINISTRASI 1. Nama Perusahaan 2. Nama Pimpinan Perusahaan 3. Alamat Perusahaan / Telepon
: ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : …………………………………………………….. …………………………………………………….. : …………………………………………………….. …………………………………………………….. : PT
4. Alamat Lokasi AMP / Telephone (wajib diisi) Alamat Lokasi Batching Plant / Telephone (wajib diisi) 5. Bentuk Perusahaan 6. Akte Perusahaan / Akte Perubahan Terakhir Notaris / Alamat : ……………………………………………………… Nomor / Tanggal ……………………………………………………… 7. Pengesahan dari Menteri Kehakiman / Pendaftaran di Pengadilan Negeri di : ……………………………………………………… Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 8. Pengumuman dalam Berita Acara Negara Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 9. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan (*) 10. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Yang dikeluarkan oleh Kakanwil PU setempat Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 11.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Departemen Perdagangan dikeluarkan oleh : ……………………………………………………… Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 12.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 13.Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor / Tanggal : ……………………………………………………… 14.Sertifikat Badan Usaha (SBU) (lampirkan fotocopy SBU), khusus u/ bid. Sipil dengan 6 Nomor SBU :……………………………………………………… Tanggal dikeluarkan :……………………………………………………… Kualifikasi dalam SBU :………………………. (lampirkan fotocopy SBU) 15.Keanggotaan dalam Asosiasi Lain / Himpunan : ……………………………………………………… Catatan : 1) Jika dianggap perlu ada tambahan keterangan seperti Perubahan Pemilik, dll dapat dilampirkan dalam lembaran tersendiri
12
B.
C.
PERBANKAN No. 01. 02. 03.
Bank
Alamat
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA Klasifikasi : Bangunan Sipil 1 (SI003) Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 2 (SI004) Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway Klasifikasi : Spesialis 1 (SP014) Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
D.
Kualifikasi … Kualifikasi …
Kualifikasi …
DAFTAR PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN
Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi : ...................... No.
Tahun
Nama Proyek / Lokasi
No. Kontrak
Nilai Kontrak(Rp)
No. Kontrak
Nilai Kontrak(Rp)
Klasifikasi Spesialis Sub Klasifikasi : ...................... No.
E.
Tahun
Nama Proyek / Lokasi
PERSONALIA 1. Jumlah Karyawan : …………………………………………………………………………… 2. Karyawan Tetap : …………………………………………………………………………… 3. Karyawan Tidak Tetap : …………………………………………………………………………… 4. Daftar Personalia Lengkap : Dilampirkan 5. Jumlah Karyawan yang memiliki sertifikat keahlian , sub klasifikasi SI003, SI004 dan SP014, (lampirkan fotocopy Sertifikat keahlian)
Catatan : 1) Jika dianggap perlu ada tambahan keterangan seperti Perubahan Pemilik, dll dapat dilampirkan dalam lembaran tersendiri
13
F.
DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI : 1. Asphalt Mixing Plant (AMP) 2. Concrete Batching Plant 3. Paving Equipment 4. Crushing Plant 5. Peralatan Laboratorium 6. Peralatan – peralatan lainnya Data – data lengkap peralatan dibuat berdasarkan daftar table terlampir Demikian Isian Registrasi ini kami buat dengan sebenarnya .………………, …………………………… PT...........................................................
Direktur Utama Kepada yang bersangkutan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) No. : …………………………………. Yang dikeluarkan oleh DPD AABI Propinsi ……………………………….Tanggal …………………........... Mengesahkan, Dewan Pimpinan Daerah AABI Propinsi …………..
Ketua
Catatan : 1) Jika dianggap perlu ada tambahan keterangan seperti Perubahan Pemilik, dll dapat dilampirkan dalam lembaran tersendiri
14
FORMULIR D.2 HER – REGISTRASI (Pendaftaran Ulang) NASIONAL KEANGGOTAAN AABI Tahun 2017 DAFTAR ISIAN : A. DATA ADMINISTRASI 1. Nama Perusahaan 2. Nama Pimpinan Perusahaan 3. Alamat Perusahaan / Telephon 4. Alamat Lokasi AMP / Telephone (Wajib diisi) Alamat Lokasi Batching Plant / Telephone (Wajib diisi) 5. No. Kartu Tanda Anggota (KTA) AABI/ tanggal dikeluarkan tahun Sebelumnya 6. N.P.W.P / Tanggal dikeluarkan 7. Sertifikat Badan Usaha Nomor SBU Tanggal dikeluarkan Kualifikasi dalam SBU 8. No. S I U J K / Tanggal dikeluarkan
:……………………………………...................... :……………………………………...................... :……………………………………...................... ……………………………………...................... :……………………………………...................... ……………………………………...................... :……………………………………...................... ……………………………………...................... :……………………………………...................... :……………………………………...................... :……………………………………...................... :……………………………………...................... :……………………………………...................... :………………….…. (lampirkan fotocopy SBU) :……………………………………......................
B. KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA Klasifikasi : Bangunan Sipil 1 (SI003) Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 2 (SI004) Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway Klasifikasi : Spesialis 1 (SP014) Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus C. DAFTAR PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi : ...................... No. Tahun Nama Proyek / Lokasi
No. Kontrak
Kualifikasi …….. Kualifikasi ……..
Kualifikasi ……..
Nilai Kontrak(Rp)
Catatan : 1) Jika dianggap perlu ada tambahan keterangan seperti Perubahan Pemilik, dll dapat dilampirkan dalam lembaran tersendiri
15
Klasifikasi Spesialis Sub Klasifikasi : ...................... No. Tahun Nama Proyek / Lokasi
No. Kontrak
Nilai Kontrak(Rp)
D. JUMLAH TENAGA AHLI yang memiliki Sertifikat Keahlian dan Ketrampilan khusus sub klasifikasi SI003, SI004 dan SP014 ( lampirkan dengan fotocopy sertifikat keahlian dan keterampilan .) E. DAFTAR PERALATAN YANG DIMILIKI (wajib diisi kembali) 1. Asphalt Mixing Plant (AMP) 2. Concrete Batching Plant 3. Paving Equipment 4. Crushing Plant 5. Peralatan Laboratorium 6. Peralatan – peralatan lainnya Data – data lengkap peralatan dibuat berdasarkan daftar tabel terlampir Demikian Isian Her-Registrasi kami buat dengan sebenarnya. ……......…………………… PT. ……………………………..
Direktur Utama Mengesahkan, Dewan Pimpinan Daerah AABI Provinsi…………………………….
Ketua
Catatan : 1) Jika dianggap perlu ada tambahan keterangan seperti Perubahan Pemilik, dll dapat dilampirkan dalam lembaran tersendiri
16
LAMPIRAN E ( KOP SURAT PERUSAHAAN ) Nomor Perihal
: : Permohonan untuk penangguhan Keanggotaan AABI tahun ......
Kepada Yth. Dewan Pimpinan Daerah AABI Propinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Di .................. Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..................... Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : ..................... Adalah Anggota Biasa / Luar Biasa AABI dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) N o m o r: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, dengan ini mengajukan permohonan untuk penangguhan keanggotaan AABI tahun ....... dengan menyadari sepenuhnya bahwa selama masa tahun penangguhan tersebut kami : 1. Tidak mendapatkan Kartu tanda Anggota AABI. 2. Tidak tercantum dalam daftar keanggotaan AABI di Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat. 3. Tidak mempunyai hak-hak keanggotaan AABI seperti yang tercantum dalam AD dan ART AABI. Demikian permohonan penangguhan keanggotaan ini kami buat dan kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Nama perusahaan
stempel perusahaan
Pimpinan perusahaan Jabatan Tembusan : 1. Kepada Yth. DPP AABI. 2. A r s i p.
17
Nama Perusahaan : Anggota DPD Propinsi : Data Alat Asphalt Mixing Plant (AMP) : 1. Merk/Tahun : Type : Kapasitas : Lokasi AMP : 2. Merk/Tahun : Type : Kapasitas : Lokasi AMP :
ton/jam
ton/jam
DATA PEMAKAIAN ASPAL CURAH / DRUM PRODUKSI PT. PERTAMINA (persero), ASPAL IMPORT dan ASBUTON Tahun
2016
Jenis Produk Aspal ( Curah/ Drum) Curah Drum
Total Pemakaian (Ton)
Lokasi/Tempat Pengambilan Aspal
Nama Distributor Aspal
Keterangan Produk Pertamina
Curah Drum
Produk Import
Bag ................
Produk Asbuton Kota .................., Tgl................ PT......................................... Stempel Perusahaan
( Direktur Utama ) 18
Nama Perusahaan : Anggota DPD Propinsi : Data Alat Concrete Batching Plant : 1. Merk/Tahun : Type : Kapasitas : Lokasi Batching Plant : 2. Merk/Tahun : Type : Kapasitas : Lokasi Batching Plant :
m3/jam
m3/jam
DATA PEMAKAIAN SEMEN Tahun
Jenis Produk Semen ( Curah / Sak / Bag )
Total Pemakaian (Ton)
Semen Yang Digunakan (Diproduksi oleh)
Keterangan
2016
Kota .................., Tgl................ PT......................................... Stempel Perusahaan
( Direktur Utama )
19
LAMPIRAN G1 CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS KTA AABI 2017 REGISTRASI Nama Badan Usaha Alamat No. Telp. / Fax. No
: : : Ada
Berkas
1
Surat Permohonan Menjadi Anggota AABI (Lampiran B)
2
Formulir Registrasi (Formulir D.1)
3
Akte Pendirian Perusahaan
4
Pengesahan dari MenKumHAM atas Akte Pendirian Perusahaan
5
Akte Perubahan Terakhir
6
Pengesahan dari MenKumHAM atas Akte Perubahan Terakhir
7
Copy SIUJK
8
Copy TDP
9
Copy NPWP Perusahaan
10
Copy SBU
11
Copy PKP
12
Daftar Tenaga Kerja Perusahaan
13
Daftar Pengalaman Kerja
14
Data Peralatan Kerja, Kapasitas Alat dan Bukti Kepemilikan
15
Peta Lokasi AMP
16
Rekapitulasi Pemakaian Aspal (Lampiran F1)
17
Peta Lokasi Batching Plant
18
Rekapitulasi Pemakaian Semen (Lampiran F2)
19
Foto Peralatan (ukuran postcard)
20
Foto Penanggung Jawab Perusahaan Berwarna (ukuran 3x4) 2 lbr
Tidak
Keterangan
Keterangan : Info lebih lanjut dapat dilihat didownload Buku Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her Registrasi Nasional Keanggotaan AABI di website www.aabi.or.id (pada menu KTA) ……………, ……………… 2017 Yang Menyerahkan PT. …………………….
(……………………………)
Diterima oleh DPD AABI Prov. ………………..
(…………………………….)
20
LAMPIRAN G2 CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS KTA AABI 2017 HER REGISTRASI Nama Badan Usaha Alamat No. Telp. / Fax. No
: : : Ada
Berkas
1
Surat Permohonan Pendaftaran Ulang Anggota AABI (Lampiran B)
2
Formulir Her Registrasi (Formulir D.2)
3
Akte Perubahan Terakhir
4
Pengesahan dari MenKumHAM atas Akte Perubahan Terakhir
5
Copy SIUJK
6
Copy TDP
7
Copy NPWP Perusahaan
8
Copy SBU
9
Copy PKP
10
Daftar Tenaga Kerja Perusahaan
11
Daftar Pengalaman Kerja
12
Data Peralatan Kerja, Kapasitas Alat dan Bukti Kepemilikan
13
Peta Lokasi AMP
14
Rekapitulasi Pemakaian Aspal (Lampiran F1)
15
Peta Lokasi Batching Plant
16
Rekapitulasi Pemakaian Semen (Lampiran F2)
17
Foto Peralatan (ukuran postcard)
18
Foto Penanggung Jawab Perusahaan Berwarna (ukuran 3x4) 2 lbr
Tidak
Keterangan
Keterangan : Info lebih lanjut dapat dilihat didownload Buku Petunjuk Pelaksanaan Registrasi dan Her Registrasi Nasional Keanggotaan AABI di website www.aabi.or.id (pada menu KTA) …………, ……………… 2017 Yang Menyerahkan PT. ……………………….
Diterima oleh DPD AABI Prov. ….…………..
(……………………………)
(…………………………….)
21
