Daftar Isi Edisi Triwulan IV 2014 Prolog Peluang Besar dari MEA 2015 Laporan Utama

Daftar Isi Edisi Triwulan IV 2014

7

Prolog Peluang Besar dari MEA 2015

9

Laporan Utama Sambut MEA 2015 Tingkatkan Daya Saing dan Produktivitas

16 MEA 2015 Antara Tantangan dan Peluang 20 Wawancara Drs Sayid Irwan M. Hum SDM dan Infrastruktur Perlu Ditingkatkan 22 Sekjen Gapki Joko Supriyono “Pemda Harus Ciptakan Attractiveness”

13

Membangun Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Berdaya Saing Global Sebagai agenda 5 tahunan, tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mempersiapkan rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun.

25 Distribusi Tarakan Komitmen Terapkan Pelabuhan Impor Barang Tertentu 26 Kelembagaan Memasyarakatkan MEA melalui Kampus 30 Ekonomi Bisnis 18 Provinsi Tuntut Bagi Hasil CPO 31 Transformasi Pascamigas 32 Sambut Peluang Pembangunan

37

33 Kaltim Raih Grand Anugerah Pertanian Berdaya Saing Unggul 34 Kembangkan One Village One Product (OVOP) 35 Pernik Usaha Olah Rumput Laut Jadi Es Krim Hingga Brownies 41 Investasi Perpres No.98/2014 Izin Usaha Mikro dan Kecil Kini Cukup Satu Lembar 45 Konsumen UPTD Metrologi Lindungi Konsumen Dengan Tertib Ukur

Kaltara Pacu Industri Rumput Laut “Momentum Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru harus dapat dioptimalkan dengan baik, khususnya pengembangan potensi ekonominya. Terdapat potensi yang besar untuk Kaltara di bidang kelautan dan perikanan. “

INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

3

49 Distribusi Maloy Batuta Trans Kalimantan Resmi Jadi KEK

Tenun Samarinda Seberang

51 Tokoh Sambut MEA 2015 Kaltim Berharap Jadi Pelaku Pasar 55 Produk Unggulan KUB Andalan Generasi Penerus Tenun Samarinda 57 Inovasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Bangkitkan Inovasi Daerah 60 Profil Primer Koperasi Kartika Aji Mustika Prima 33 Tahun, Konsisten Berikan THR ke Anggota

53

Dorong Nilai Tambah dan Lestarikan Budaya Lokal

64 Opini Taiwan Harimau Asia Terperangkap oleh Tiongkok 70 79

Kebijakan Mengenal Lebih Dekat MEA Ekspor Impor Ekspor Batu Bara Eksportir Wajib Kantongi ET-Batu Bara

84 Lintas Sektor UMP Kaltim 2015 Capai Rp2,026 Juta 89 Tips & Trik Merawat Sepatu Agar Awet dan Tahan Lama 90 Kandungan Penting Dalam Cabe Rawit

75 Tenggarong Kutai Carnival

Langkah ‘Kota Raja’ Kembangkan Industri Kreatif

91 Peristiwa Pemerintah Jaga Stabilisasi Pangan 92 Pemda Didorong Edukasi UMKM Soal SNI 93 Wali Kota Samarinda Raih Upakarti 94 Pelaku Usaha Tunggu Prosedur Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce 96 Daya Saing, Kaltim Terbaik Ketiga Secara Nasional 97 Lensa Foto

4


87 CV Beruang Madu

Dukung Industri Lokal

Pengantar Redaksi

Hadapi Pasar Bebas Ass Wr Wb Pembaca yang budiman. Waktu terus bergulir dan tak terasa sudah mendekati pergantian tahun. Di penghujung 2015 mendatang, Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) akan diberlakukan di negara-negara anggota Asean, Indonesia tak terkecuali. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dicanangkan sebagai suatu model integrasi ekonomi di kawasan Asean. Kawasan ini akan terbuka untuk perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja (free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labor), sebagaimana yang digariskan dalam Cetak Biru MEA. Menyongsong pasar bebas tersebut, maka relevan dan penting kiranya bagi Media Indagkop Kaltim mengangkat tema utama yang berkaitan dengan MEA 2015 pada edisi kuartal IV/2014 ini. Pasalnya, Indonesia atau Kaltim harus dapat melihat dan menyambut integrasi ekonomi di kawasan Asean dengan segala peluang dan tantangan, serta segera mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan daya saing. Ini mengingat liberalisasi perdagangan mengandung konsekuensi persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan peluang dalam pasar MEA. Bila Indonesia atau Kaltim tidak mampu bersaing di kancah Asean, maka berpotensi dibanjiri produk-produk negara lain di Asean. Sebaliknya, bila Indonesia atau Kaltim mampu bersaing maka MEA akan membawa potensi, berkah dan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional dan daerah pada khususnya. Kita sanggup kalau kita mau berusaha. Bekerja keras dan sambut MEA dengan optimisme. Rubrik Laporan Utama, pada edisi kali ini, akan mengulas pentingnya bagi Indonesia atau Kaltim untuk berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi

MEA 2015 dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Tantangan dan peluang MEA 2015 juga akan dikupas pada rubrik Laporan Utama II. Upaya pemerintah dalam memasyarakatkan MEA ke masyarakat luas, termasuk dunia kampus akan disajikan pada rubrik Kelembagaan. Menjelang akhir tahun, Kaltim mendapat kado manis dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No.85/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Ulasan mengenai pengesahan KEK MBTK ini dapat dibaca pada rubrik Industri. Sosok Sekjen Gapki Joko Supriyono dan Ketua Kadin Kaltim Fauzi A. Bahtar, kami sajikan pada rubrik Wawancara dan Tokoh di edisi kali ini. Menarik juga untuk disimak, sosok Euis Mulyani dari Kota Tarakan yang mengembangkan produk makanan dan minuman olahan berbahan baku rumput laut. Kisah inspiratif tersebut tampil pada rubrik Pernik Usaha. Pada edisi keempat 2014 ini, rubrik Produk Unggulan Budaya Lokal mengulas mengenai program peningkatan nilai tambah dan pelestarian budaya atas Tenun Samarinda Seberang. Kesuksesan dan eksistensi dari Primer Koperasi Kartina Aji Mustika Prima yang berhasil meraih penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional, kami sajikan pada rubrik Profil Koperasi. Akhir kata, selamat membaca dan terima kasih. Wasalam. Redaksi

Redaksi: Pemimpin Umum/Redaksi : Ichwansyah Wakil Pemimpin Umum : Saur Parsaoran Redaktur Pelaksana : Restiawan Baihaqi Anggota redaksi : Rodi Anhadi, H.Erwinsyah, H.M. Yunus, M.Adil Safiin, Elfina, Hj. Rumiati Editor : Roni Suhendra , Henny Purwaningsih , Ali Wardhana Desy Indrastuti, Hera Nuraeni, Yanuar, Hery Gunawan, Boy Heriawan Fotografer : Fathurachman, Aspul Anwar

Alamat Redaksi: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim Jl. Basuki Rahmat No.55 Samarinda 75117, Telp: (0541) 742482, 206335, 736993, Fax: (0541) 742495


5

Surat Pembaca

Perdagangan Dalam Negeri Salam Hormat, Terkait bidang perdagangan dalam negeri, saya ingin menanyakan upaya dan kebijakan apa saja yang dilakukan Disperindagkop dan UMKM Kaltim dalam meningkatkan daya saing dalam negeri? Terima kasih atas informasinya. Robert, Balikpapan Jawab : Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada penguasaan pasar dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing dalam negeri, maka dilakukan upaya dan kebijakan antara lain: (1) pembinaan pasar yaitu menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga tercipta kestabilan harga terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat. (2) Pengaturan perdagangan antar pulau. Pemerintah tidak mempunyai peranan untuk mengatur harga, karena pelaksanaannya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi beberapa komoditi dengan berbagai pertimbangan tertentu masih diatur tata niaganya. Komoditi yang diatur tata niaganya antara lain sebagai berikut : Beras, Gula, Pupuk Bersubsidi, Perdagangan Kayu Antar Pulau, Minuman Beralkohol. (3) Pengadaan dan Penyaluran Kebutuhan Pokok. Pengadaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya di Kaltim telah dilakukan pengawasan dan monitoring di Kab/ Kota serta koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak distributor secara berkala, dan 6

khusus untuk mengahadapi hari besar keagamaan maupun keadaan luar biasa, maka pemantauan lebih ditingkatkan terutama keadaan stok dan harga bahan kebutuhan pokok. (4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Ketentuan pengaturan tata cara pemberian/penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai legalisasi usaha bidang perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan ketentuan / pengaturan terakhir melalui SK Menperindag No. 2891MPP/kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut kewenangan pemberian/ penerbitan semua golongan SIUP (PK,PM,PB) berada pada Bupati/ Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan. (5) Sarana Perdagangan. Jumlah pasar yang ada di Kaltim (per 2013) sebanyak 394 unit dengan 36.234 pedagang. Dari jumlah tersebut pasar modern sebanyak 156 unit dengan 5.728 pedagang dan pasar tradisional sebanyak 238 unit dengan 30.506 pedagang. Demikian informasi.


Perlindungan Konsumen Ass Wr Wb, Saat ini masih sering ditemui barang/produk makanan yang tak layak beredar seperti kemasan yang rusak atau sudah kadaluarsa. Bagaimana upaya instansi Bapak/Ibu untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar? Terima kasih atas jawabannya. Setia, Samarinda Jawab: Untuk perlindungan konsumen dan pengawasan barang berdar, kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan antara lain: Sosialisasi Perlindungan Konsumen di sejumlah kota, seperti di Kota Balikpapan dan Kab. Kutai Timur. Kedua, penanganan kasus perlindungan konsumen yang ada di Kalimantan Timur. Ketiga, pelaksanaan pengawasan barang beredar di 14 Kab/Kota yang dilakukan bersama Dinas Kab/Kota. Keempat, penyebaran informasi/ edaran berbagai aturan dan ketentuan Perlindungan Konsumen di Kab/Kota. Dan, pengujian sampel barang untuk mendapatkan Sertifikasi Produk Halal. Terima kasih.

Prolog

Oleh: Ichwansyah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM Provinsi Kaltim

Peluang Besar dari MEA 2015 Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha di Provinsi Kaltim. Terbukanya pasar ASEAN selayaknya dimanfaatkan dengan baik sehingga produk-produk Kaltim nantinya dapat bersaing.

M

EA 2015 harus kita sambut positif, karena secara jelas akan memberikan dampak yang sangat luas bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah, yang juga diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Siap tidak siap, suka tidak suka, harus siap menghadapi MEA yang dimulakan pada Desember 2015. Dari persiapan itu, tentu terbagi berbagai sektor, seperti tenaga kerja, usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi kita menghadapi MEA. Karena, hampir seluruh sektor punya peran masing-masing untuk hadapi MEA. MEA adalah kebebasan untuk melakukan kegiatan dalam kaitan perdagangan bebas, termasuk di dalamnya penunjang perdagangan itu. Di sisi perdagangan sudah siap. Kaltim harus menyiapkan berbagai hal, bagaimana sisi tenaga kerja, sudahkan kita siapkan tenaga kerja untuk dilatih yang bersertifikasi. Sudahkah fasilitas mendukung pelaksanaan MEA, seperti transportasi, pelabuhan, jalan dan lainnya. Kita sedang berbenah dan diharapkan pelaksanaan di akhir 2015 sudah siap. Jadi, pada 2015 banyak kegiatan menjurus persiapan menghadapi MEA dan kami juga berbenah dengan sosialisasi, dan kegiatan UKM dan koperasi, dengan membekali berbagai kegiatan yang menuju pasar

bebas nanti. Persiapan paling utama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyongsong pemberlakuan MEA di antaranya adalah meningkatkan infrastruktur, baik berupa jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, kelistrikan dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Kaltim juga terus mendorong upaya-upaya meningkatkan sumber daya manusia dan kesiapan sektor industri kecil dan menengah serta pelaku usaha perdagangan. Peningkatan nilai tambah produk dengan membangun kawasan-kawasan ekonomi potensial dan prospektif terus dilakukan. MEA 2015 memberikan banyak peluang bisnis, seperti batu bara dan hasil bumi lain seperti perikanan, perkebunan. MEA 2015, mau tidak mau kita harus bersaing. Karena, pengertian MEA tidak hanya barang masuk atau orang masuk, kita juga bisa keluar. Tenaga kerja kita juga bisa berkiprah di luar negeri. Seperti perawat dan tenaga teknis lainnya. Misalnya berkiprah ke Singapura, Thailand, Filipina. Jadi, persiapan yang kita lakukan tak hanya untuk menghadapi yang masuk (in put), tapi out put juga harus disiapkan. Bisa saja kurang cocok kerja dan usaha di Kaltim dan Indonesia, lebih baik bersaing di luar. Orang lebih mudah bersaing di Indonesia karena potensi yang besar dan program pembangunan yang INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

7

Prolog sedang digalakkan. Karena itu harus tingkatkan kompetensi dan sertifikasi internasional warga Kaltim. Pada umumnya Indonesia sedang giat-giatnya membangun. Tak hanya Kaltim, tapi seluruh wilayah. Karena kita punya potensi sumber daya alam yang besar dan giat membangun, persiapan lebih maju lagi. Bisa saja [Kaltim] jadi serbuan orang, entah dijadikan pasar atau melimpahkan investasi ke Kaltim. Untuk sektor investasi memang, secara cepat, mungkin Kaltim belum bisa bersaing dengan negara ekonomi di atas Indonesia, seperti Filipina dan Singapura. Kita berbenah ke arah itu. Semoga 2015 lebih baik. Untuk mampu bersaing dalam pasar bebas MEA 2015, pembenahan dilakukan tak hanya satu sektor, tapi semua sektor yang menunjang perekonomian harus ditingkatkan. Di samping harus punya sertifikasi secara internasional, baik tenaga kerja, fasilitas yang ada harus berstandar. Meningkatkan bentuk pelatihan untuk mencapai standardisasi internasional yang diinginkan pasar global menjadi strategi yang perlu dilakukan untuk bisa berkompetisi dalam MEA 2015. Dalam meningkatkan daya saing menuju MEA 2015, Disperindagkop dan UMKM Kaltim melakukan berbagai program dan kegiatan. Di antaranya kami tingkatkan koperasi, tenaga UKM dan pola kemasan, dan produk yang dihasilkan agar bisa bersaing di pasar internasional. Kami juga bekali masyarakat dengan teknologi tepat guna, maju dan IT, agar tidak tertinggal. Karena persaingan akan melalui internet. Pada 2015 akan memperbanyak pembekalan dan terpenting sertifikasi tenaga UKM dan koperasi, membenahi sarana penunjang. Selain itu, koordinasi juga penting. Tak hanya sektor perdagangan saja, tapi infrastruktur dengan meningkatkan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan agar satu persepsi, sehingga semua bisa bersinergi dan bisa bersaing. Satu sisi, jika pelaku sudah bersertifikasi, tapi tak ditunjang fasilitas penunjang berstandar MEA, tentu tak bisa bersaing di MEA. Itulah tugas kita. Peningkatan nilai tambah merupakan bagian dari program nasional. Sentral produksi dan bahan baku tidak mengekspor bahan mentah. Kita harus benahi hilirisasi. Seperti kelapa sawit bisa diolah menjadi produk bahan kosmetik, sabun dan lainnya. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Maloy yang dicanangkan menjadi kawasan industri terpadu akan menunjang pasar global di Kaltim. Jadi, program nasional dan daerah sudah sejalan dengan program persiapan menghadapi MEA 2015. Kaltim memiliki potensi besar pada sektor perkebunan, kelapa sawit dan minyak serta berbagai produk turunannya. Selain itu sektor batu bara. Khusus sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, peternakan. Intinya, pertanian arti luas dan tambang 8


dan ikutannya jadi sektor unggulan Kaltim. Selain itu, tetap tingkatkan sektor lain yang ada. Dalam pengembangan produk lokal agar berdaya saing, tantangan yang dihadapi tentunya biaya. Karena anggaran untuk mengelola banyak orang dan waktu. Memang anggaran harus ditingkatkan, karena pelatihan itu tidak murah dan mendatangkan ahli dari Pulau Jawa dan luar Indonesia yang memiliki sertifikasi internasional. Untuk politicall will pemerintah sudah ada, khusus di Kaltim sejak 2008 telah mencanangkan MEA, tapi beberapa tahun terakhir digalakkan lagi dan telah dilakukan sosialisasi ke kalangan pengusaha dan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim. Pada umumnya, mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa itu MEA, bagaimana implementasinya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus disiapkan. Karena itu, kami juga sudah sosialisasikan dengan dukungan Kementerian Perdagangan, dan akan menggelar sosialisasi lebih banyak di Kaltim sejak awal 2015 hingga Desember, dimana MEA diberlakukan. Harapan saya kepada masyarakat dalam menghadapi MEA 2015, pastinya MEA bukan hal baru, hanya saja kualitas yang biasa jadi kualitas berstandar internasional. Yang dulu kurang laku dari sisi barang, bisa meningkatkan kemasan, nilai dan rasa untuk makanan. Untuk tenaga, bisa tingkatkan kompetensi agar bisa bersaing. Jadi, semua berstandar dan orang luar berstandar, karena itu kita harus ikut berstandar Internasional. MEA tidak hanya menunggu produk dari luar ke dalam, tapi produk dan tenaga kita bisa keluar dan bersaing di dunia Internasional. Masyarakat juga harus tahu bahwa MEA tak hanya menjadikan Kaltim dan Indonesia sebagai pasar, tapi bisa menjadikan Kaltim dan Indonesia sebagai produsen terbaik dengan standar Internasional yang terpenuhi. (*)

Laporan Utama

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Timur (Kaltim) pun harus bersiap dan berbenah diri untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut.

Sambut MEA 2015

Tingkatkan Daya Saing dan Produktivitas

M

EA 2015 bukan berarti perdagangan bebas tanpa aturan sama sekali. Para pemimpin Asean sepakat untuk mentransformasi Asean menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Negara anggota Asean sepakat untuk melakukan kemudahankemudahan dan mengurangi hambatan kerjasama tersebut. Persaingan bukan lagi per orangan atau antar perusahaan, tetapi antar negara. Untuk itu meningkatkan daya saing dan produktivitas menjadi kunci. Direktur Kerjasama Asean Ditjen Kerjasama Internasional Kementerian INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

9

Laporan Utama Perdagangan Dona Gultom berpendapat sesungguhnya saat ini tidak ada satu pun negara ASEAN yang benar-benar siap memasuki MEA. Menurutnya, semua sedang berproses dan semua negara sedang bekerja. “Semua berproses. Kita sendiri [Indonesia] harus terus memperbaiki diri dan jangan pernah puas. Sebab jika kita cepat berpuas diri, maka peluang itu pasti akan direbut pengusaha dari negara lain,” ujar Dona saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi MEA/AEC 2015 di Hotel Grand Victoria, Samarinda, Kaltim, Kamis (23/10). Komentar lain disampaikan Indras Purwadi, Wakil Ketua Kadin Provinsi Kaltim. Bagi pengusaha, MEA sejujurnya telah menimbulkan perasaan yang “ngeringeri sedap”. “Jujur , sesungguhnya pengusaha belum siap, tetapi sedang mempersiapkan diri untuk siap. Padahal kalau cermat kita melihat, MEA sesungguhnya memberikan banyak peluang,” ujar Indras. MEA 2015, menurut Dona, harus dilihat sebagai suatu kerjasama ekonomi yang komprehensif, tidak hanya sekedar meliberalkan. Dalam kaitannya dengan arus lalu lintas barang misalnya, antar negara anggota Asean sepakat mempermudah dengan menurunkan tarif [pajak]. Namun, ada kesepakatan terhadap standar teknis barang, produksi dan kualitasnya. Pengaturan itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, mendorong perekonomian, investasi dan permodalan. Artinya perdagangan bebas bukan berarti bebas tanpa aturan. Asean, menurut Dona, ingin memastikan anggota seluruhnya bisa memanfaatkan peluang kerjasama yang dibangun bersama dan memastikan kerjasama berlangsung secara berkesinambungan. Dalam cetak biru, ada 4 pilar MEA yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pembangunan ekonomi yang merata dan integrasi dengan ekonomi global. Dia menjelaskan, industri nasional saat ini masih cenderung fokus ke dalam negeri karena kebutuhan yang masih sangat tinggi. Hal ini sekaligus untuk meredam impor. Namun demikian, Kaltim juga harus mampu meningkatkan produksi agar mampu melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. “Dua pasar itu harus kita penuhi,” yakin Dona. Dona menilai industri Indonesia secara umum masih banyak berbahan baku impor. Karena itu, Indonesia harus mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi (manufaktur) yang bernilai tambah dan kembali diekspor agar tercipta keseimbangan neraca perdagangan. “Peningkatan daya saing, tidak ada pilihan harus dilakukan. Sepanjang Kaltim terus membenahi diri, saya kira Kaltim sudah berada di dalam trek yang benar,” imbuh Dona. 10


Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Zaenal Arifin, mengatakan dengan adanya MEA 2015, tidak ada cara lain kecuali bagaimana Indonesia-- termasuk Kaltim-meningkatkan daya saing di semua aspek, baik produk, jasa dan tenaga kerja. Mengapa peningkatan daya saing sangat diperlukan? Ini karena implementasi MEA 2015 membawa potensi meningkatnya arus barang dan jasa dari negara anggota Asean dan persaingan yang makin ketat bagi produsen barang dan jasa Indonesia. Di satu sisi, daya saing tenaga kerja terampil (sumber daya manusia/SDM) Indonesia misalnya, masih jauh tertinggal di bawah negara-negara Asean. Zaenal menuturkan dari 1.000 tenaga kerja Indonesia, SDM yang terampil hanya sekitar 4,3%, sedangkan rasio Filipina 8,3% dan Malaysia 32%. “Ini menunjukkan bahwa tenaga terampil dan profesional kita masih sangat kurang. Tidak ada kata lain, tingkatkan daya saing. Itu kunci yang perlu kita kembangkan,” kata Zaenal. Sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6/2014 tentang Peningkatan Daya Saing

Dona Gultom Direktur Kerjasama Asean Ditjen Kerjasama Internasional Kemendag Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Meski banyak yang menilai terlambat, Inpres ini menjadi arahan nasional untuk menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Daya saing yang kuat, menurut Zaenal, akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan geo-economics Indonesia di Asean dan Asia Pasifik. Indonesia dinilai memiliki modal dalam meningkatkan daya saing yaitu ekonomi Indonesia tumbuh solid di tengah gempuran krisis global, reformasi struktural dalam satu dekade terakhir menghasilkan neraca sektor keuangan yang jauh lebih sehat, kondisi fiskal yang kuat, dan stabilitas moneter dan keuangan yang terjaga, skala ekonomi bisa menjadi modal untuk meningkatkan efisiensi usaha,

Laporan Utama kualitas produk yang tinggi dan dipercaya Hal senada disampaikan Kepala Dinas negara pembeli, potensi peningkatan Perindustrian Perdagangan Koperasi kreatifitas masih terbuka lebar. dan UMKM Provinsi Kalimantan Zainal menegaskan agar Kaltim Timur Ichwansyah mengatakan siap menghadapi MEA 2015. Menurut suka tidak suka, mau tidak mau, dia, rencana ini sesungguhnya sudah MEA 2015 pasti akan dijalani/ dipersiapkan cukup lama sehingga dihadapi. tidak ada alasan untuk mengatakan “Di sana sini memang masih tidak siap. Pelaku usaha harus banyak kekurangan, ini bagian bergegas meningkatkan daya saing di yang perlu kita benahi semua, semua aspek. mudah-mudahan dengan MEA kita Ichwansyah “Kaltim adalah provinsi kaya dengan bisa lebih baik lagi,” ujar Ichwansyah. Kadisperindagkop sumber daya manusia dan sumber daya MEA 2015 memberikan banyak & UKM Kaltim manusia berkualitas. Saya optimistis peluang bagi Indonesia, termasuk Kaltim. dengan pembangunan infrastruktur yang Peluang tersebut baik di sektor terus ditingkatkan, Kaltim akan semakin siap perdagangan (barang), jasa dan investasi. Di sektor menyongsong MEA 2015. Kunci lainnya, tingkatkan barang, Indonesia dapat memasarkan produknya di 9 daya saing dan tingkatan mutu produk,” tegasnya. negara anggota Asean dan sebaliknya. Asean memberi Kaltim memiliki banyak komoditas unggulan, di kontribusi 25% pasar ekspor Indonesia, antaranya kayu dan produk turunannya, agroindustri penyederhanaan SKA-Form D memberikan peluang karet dan sawit dengan produk turunannya, bagi eksportir Indonesia. pariwisata, perikanan dan kelauatan. Hal penting yang Di sektor jasa, tenaga kerja terampil Indonesia harus segera dilakukan, menurut Indras , adalah berpeluang bekerja di Asean, jasa konstruksi, kesehatan, perlunya hilirasasi produk dan peningkatan kemasan komunikasi dan pariwisata Indonesia yang potensial “Barang [produk] kita itu luar biasa, tapi kemasannya dapat mengembangkan usahanya di Asean. Adapun biasa-biasa saja. Secara umum kita harus siap,” tukas peluang di sektor investasi yakni rezim investasi yang Indras. terbuka menjadikan Asean sebagai tujuan investasi,


11

Laporan Laporan Utama Utama

“Kedepan adalah era jasa, era kreativitas, perdagangan jasa sangat memegang peranan. Perdagangan produk semakin dikurangi karena SDA akan habis. Sektor jasa ini perlu dikembangkan kedepannya.” keunggulan komparatif Indonesia menjadi daya tarik bagi investor asing. “Kedepan adalah era jasa, era kreativitas, perdagangan jasa sangat memegang peranan. Perdagangan produk semakin dikurangi karena SDA akan habis. Sektor jasa ini perlu dikembangkan kedepannya,” tukas Zaenal. Apakah kita harus takut dengan MEA? Zaenal menuturkan bahwa Indonesia atau Kaltim tidak perlu takut, karena banyak kelebihan dan keunggulan yang dimiliki dan diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjadi yang terbaik. Tentu sekali lagi syaratnya, daya saing di semua sektor harus ditingkatkan, termasuk generasi muda agar meningkatkan daya saing.

12


“Karena kaya alam jadi kita dimanja. Jangan kita pesimistis dengan datangnya MEA. Ini mungkin bahasa klise, tapi kita tunjukkan keunggulan bahwa kita mampu. Harus berusaha fight, bekerja keras. Modal kita sudah ada, tidak miskin-miskin amat. Kita sanggup kalau kita mau berusaha, bangkitlah dari sekarang,” papar Zaenal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, tentu tidak menutup mata dengan masukan dan himbauan agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam menghadapi MEA. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berbenah dan bersiap diri. Dengan semangat Indonesia bisa menjadi pelaku, pemenang dalam MEA 2015. (*)

Laporan Utama

Membangun Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Berdaya Saing Global Sebagai agenda 5 tahunan, tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mempersiapkan rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun.

D

inas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur pun menyesuaikan diri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim Ichwansyah mengatakan

penyusunan rencana strategis itu tergambarkan dalam visi dan misi dinas untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun, visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yakni Membangun Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Global Didukung Oleh Perdagangan Yang Efisien Serta Koperasi Dan Umkm Yang Mandiri. “Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sejalan dengan misi Provinsi Kalimnatan Timur khususnya misi mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan,”


13

Laporan Utama katanya. Pemprov telah berkomitmen untuk mengubah struktur ekonomi yang selama ini mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta sektor industri dan jasa yang terkait tambang dan migas yang artinya suatu saat akan habis. Inovasi baru pada industri yang berbasis pada sumber daya lokal, yang dapat diperbarui dan potensial untuk dikembangkan. Kesadaran akan fenomena tersebut mengarahkan Kaltim untuk menempatkan agribisnis sebagai salah satu potensi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai prioritas penting. Agribisnis adalah usaha yang berbasis pada pengembangan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain lain. Agribisnis didukung oleh komoditi unggulan yang dimiliki Kaltim, seperti karet, kemiri, kelapa, kopi, aren, rotan, dan lain-lain. Dalam pengembangannya, Pemprov akan melibatkan peran

14

“Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini sejalan dengan misi Provinsi Kalimnatan Timur khususnya misi mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.” koperasi dan UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Kemandirian koperasi dan UMKM berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup kehidupan seluruh masyarakat. Kemandirian ini berarti anggota koperasi dan masyarakat pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. UMKM sangat lekat


dengan usaha di sektor pertanian, terutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi di sektor pertanian. Demikian juga dengan koperasi, terutama koperasi yang berada di daerah pertanian. Sejak awal koperasi juga didudukkan sebagai lembaga ekonomi yang mendukung kegiatan pertanian dengan cara penyaluran pupuk dan peminjam modal bagi petani dan pelaku UMKM. Pengembangan agribisnis sangat berkaitan dengan agroindustri. Agribisnis memiliki ketahanan usia yang lebih lama

Laporan Utama Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur ADHK (Milyar Rupiah) (4)

Laju Pertumbuhan (persen)

No

Tahun

ADHB (Milyar Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.

2009

78 131 959

31 666 162

1,49

3,97

2.

2010

80 672 727

30 779 604

3,28

2,80

3.

2011

91 461 374

29 020 968

2,41

5,71

4.

2012

98 494 375

27 257 060

9,87

6,08

5.

2013

104 456 000

29 890 000

9,52

6,06

ADHK non Migas

ADHK Migas

(5)

(6)

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

dibandingkan dengan industri pertambangan dan migas. Selain itu, industri agribisnis diyakini juga lebih padat karya sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi SDM Kaltim. Pengembangan agribisnis menjadi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Proses agribisnis ini juga melihat keunggulan dan kekhasan lokal untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berdaya saing dengan daerah lainnya. Adapun, produk yang terbukti berdaya saing adalah CPO atau minyak sawit mentah yang sampai saat ini masih menjadi nomor satu di dunia. Produk komoditas lainnya seperti karet, kopi, lada, dan kakao juga menjadi komoditas yang kualitasnya masuk dalam kategori terbaik. Kaltim memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di seluruh area Kaltim sebagai penghasil produk unggulan a.l. Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan SangkulirangSangatta-Muara Wahau (Sasamawa), Kawasan BontangSamarinda-TenggarongBalikpapan-Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam dan sekitarnya), serta Kawasan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya.

Kawasan strategis tersebut memiliki sektor-sektor penghasil produk unggulan seperti industri pengolahan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata. Selain itu juga disusun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-Sanga-sanga-Muara Jawa-Balikpapan (Kapet Sasamba). Kawasan agropolitan regional di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu kawasan pengembangan agribisnis di Kaltim. Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, Disperindagkop dan UMKM Kaltim menetapkan misi yakni: • Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan • Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri • Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat • Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan • Meningkatkan kualitas SDM aparatur & sarana prasarana pelayanan publik

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kaltim mengaku perlu adanya sinergi antara petani buah lokal dan pelaku usaha lainnya guna meningkatkan penetrasi pemasaran produk buah lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kaltim Ibrahim mengatakan, kerja sama bisa dilakukan langsung secara business to business antara petani dan pengusaha. Tentunya, ada standar kelayakan buah yang disajikan sehingga memiliki kualitas yang baik. “Misalnya bekerja sama dengan perhotelan atau biro perjalanan sehingga bisa meningkatkan konsumsi buah lokal,” katanya. Konsumsi buah hasil petani lokal, menurutnya, akan memberi dampak yang luas baik bagi petani maupun bagi pariwisata daerah. Dia menyebutkan, konsumen akan memertimbangkan keinginan untuk kembali ke suatu daerah ketika memiliki kekhasan tertentu termasuk dari buahbuahan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Apindo Kaltim Herry Johannes mengakui langkah yang diambil Pemprov untuk mengarahkan ke agroindustri memang sudah tepat. Pemerintah perlu merubah pola pikir pengelolaan pemerintahan agar rencana yang sudah ada bisa berjalan. Dia mencontohkan pengembangan industri kelapa sawit bisa dilakukan pada daerah yang memiliki hambatan minim terlebih dahulu tanpa harus menunggu wilayah tertentu. “Misalnya tidak harus menunggu Maloy dulu tetapi mengembangkan di Balikpapan yang bisa menjadi sentra di selatan,” katanya. Dengan percepatan tersebut, hilirisasi produk yang diharapkan akan bisa terealisasi dalam waktu lebih singkat. (*)


15

Laporan Utama

Zaenal Arifin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

MEA 2015 N Antara Tantangan dan Peluang Integrasi ekonomi di kawasan Asean sudah di hadapan kita. Indonesia diharapkan dapat menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dengan kesiapan dan mampu mengambil peluang yang sebesarbesarnya dari integrasi ekonomi di kawasan ini.

16


amun, masih banyak kekurangan dan perbaikan yang harus dikejar oleh Indonesia termasuk Kalimantan Timur, agar menjadi champion dalam MEA 2015. Masih lemahnya daya saing industri dan jasa Indonesia menjadi salah satu tantangan internal menuju MEA 2015. Selain masalah keterbatasan sisi penawaran, sedikitnya jumlah eksportir, kualitas dan kuantitas produk yang masih terbatas dan terbatasnya infrastruktur pendukung serta transportasi dan listrik serta iklim usaha yang kurang kondusif. Adapun tantangan eksternal menuju MEA 2015 yaitu meningkatnya arus barang, modal, investasi, jasa dan tenaga kerja, kecenderungan penurunan harga komoditas internasional dan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang berbeda antar negara anggota Asean. “Kelemahan kita di Asean masih ada, pertama, infrastruktur itu masih sangat kurang. Di Kaltim misalnya, ada minyak dan gas, kenapa masih mati listrik, air juga susah, jadi kita harus mempermudah dan memperbanyak infrastruktur,” tukas Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Zainal Arifin, dalam Sosialisasi MEA/AEC 2015 di Hotel Grand Victoria,

Laporan Utama

Samarinda, 23 Oktober 2014. Kelemahan kedua, imbuh Zaenal, yakni biaya logistik atau ongkos distribusi yang masih tinggi. Selain itu bunga bank yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain anggota Asean. Zaenal menilai tingginya bunga bank ini harus segera diperbaiki sehingga pelaku-pelaku usaha di Indonesia termasuk sektor UKM mampu bersaing. “Itu menunjukkan kita harus siap mereformasi semua aspek, baik ekonomi, birokrasi, tumpang tindih aturan. Negara kita terlalu besar dan luas, keanekaragaman banyak, pusat dan daerah belum terlalu harmonis, masih ada ego. Ini tantangan yang harus kita hadapi.” Sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dan kawasan yang berdaya saing tinggi, negara-negara anggota Asean diharapkan meningkatkan daya saingnya. Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, tentunya manfaat positif dari integrasi ekonomi ini tidak dengan serta merta dapat dinikmati. Apa sebenarnya manfaat MEA? Integrasi ekonomi didasarkan pada keyakinan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Di samping itu, integrasi ekonomi juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asean. Menurut Ketua Pusat Studi Asean Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, pada 0 tahun-3 tahun pertama akan terjadi pengurangan biaya yakni biaya cukai dan hambatan teknis sehingga terjadi peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) 2%-3% bagi Indonesia. Masuk pada tahun ke-5, seiring implementasi Asean base yakni adanya produktivitas dan konvergensi harga maka PDB diproyeksikan naik 10%. Dan PDB diproyeksikan meningkat di atas 10% pada 5 tahun lebih pelaksanaan MEA, menyusul tercapainya Asean base yang mendorong lahirnya kolaborasi dan inovasi. “Itu sangat luar biasa sekali. Persoalannya adalah apakah angka-angka ini di atas kertas atau fakta yang sesungguhnya? Bergantung pada kebijakan pemerintah dan stakeholder,” ungkap Aji Sofyan. Lebih lanjut, Zaenal mengatakan bahwa dengan populasi 244 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang cukup besar. Namun semua tentu menginginkan produk dan barang Indonesia juga laku dan berdaya saing di luar negeri, sehingga pendapatan ekspor meningkat dan rakyat sejahtera. Pasar Asean dinilai baik untuk Indonesia. Ini ditunjukkan dengan tren peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke kawasan Asean dari tahun ke tahun. INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

17

Laporan Utama Ekspor otomotif Indonesia saat ini menempati peringkat pertama di Asean, kendati di satu sisi masih banyak sektor yang dapat digarap dan ditingkatkan. “Peluang ekspor ekonomi kreatif masih besar, karena datangnya dari kreativitas, inovasi. Ini yang kurang [ditingkatkan], padahal banyak sekali perancang busana, animasi, programmer kita yang berbakat dan andal, ini yang belum dikembangkan,” paparnya.

Keunggulan Dari 10 negara anggota Asean, lanjut Zaenal, Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dalam menghadapi MEA 2015. Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, negara tujuan investasi yang paling banyak diminati oleh negara anggota Asean, hingga gross domestic product (GDP) Indonesia yang hampir menembus US$1 triliun. Indonesia kini menjadi satu-satunya anggota Asean yang masuk ke dalam kelompok G20 (negaranegara kaya). Ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dan tidak perlu takut menghadapi kompetisi perdagangan bebas Asean. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan 56,6% populasi merupakan middle class,

18


ekonomi terbesar di Asean dan satu-satunya anggota G20 di Asean menjadi faktor pendukung kesiapan Indonesia memasuki Komunitas Asean. Faktor lainnya, Indonesia menempati rangking 38 dari 148 negara dalam Global Competitiveness Index dan 60% penduduk Indonesia berusia muda menjadi bonus demografi yang akan dinikmati pada 2020-2030. Sebagai langkah ke depan yang harus dipersiapkan termasuk oleh daerah di antaranya regulasi (harmonisasi/sinkronisasi perda dan PP, iklim investasi yang kondusif ), peningkatan kapasitas kelembagaan (reformasi birokrasi, pelayanan publik prima, budaya kerja), dan peningkatan kapasitas SDM (peningkatan pendidikan, penguasaan iptek dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan). Apakah Indonesia atau Kaltim berpeluang untuk unggul dalam MEA 2015? Untuk menjadi champion pada MEA 2015, masih banyak yang perlu dibenahi oleh Indonesia atau Kaltim pada khususnya. Pasalnya, ekspor Indonesia saat ini masih didominasi oleh produk-produk bahan baku alam (batu bara, minyak nabati, gas dan minyak bumi), artinya masih berorientasi hulu, belum memiliki nilai tambah. Sementara MEA berbicara mengenai industri hilir dan competitiveness. Zainal menegaskan ekspor Indonesia mulai beralih dari produk primer ke produk sekunder, paling tidak

Laporan Utama

Beberapa kebijakan lintas sektoral yang telah diterbitkan pemerintah dalam upaya menghadapi MEA 2015 : 1.

Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

2.

Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean

3.

Keppres No. 23/2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional Asean

4.

Program pembangunan seperti MP3EI

5.

Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas)

6.

Penyusunan Inpres dan Roadmap Daya Saing

7.

Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC

8.

Pembentukan Komite Nasional AEC 2015

9.

Unit Kerja Presiden di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)Monitoring Langkah Pemerintah

Sumber : Kementerian Perdagangan, diolah barang setengah jadi. Mulai 2014 ekspor barang mineral harus dalam bentuk produk olahan. Sementara itu, di sektor jasa pariwisata misalnya, menurut Aji Sofyan, baru Bali yang menjadi destinasi wisata dunia, belum diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Di sektor transportasi udara, infrastruktur jasa penerbangan di Indonesia perlu ditingkatkan dan jalur penerbangan harus terkoneksi karena saat ini kondisinya belum memadai dan beberapa ibukota provinsi belum memiliki bandara representatif. Di satu sisi, open sky policy Asean berpotensi melayani 1 juta orang per hari. Aji Sofyan mengungkapkan industri yang dipersiapkan dalam menghadapi MEA, Indonesia menerapkan dua strategi yaitu ofensif (strategi menyerbu untuk pasar Asean) dan defensif (untuk pasar domestik). Dia menambahkan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing industri menghadapi MEA, terdiri atas lintas sektoral dan sektor industri. Langkah lintas sektoral di antaranya intensifikasi sosialisasi MEA kepada stakeholder industri, menghidupkan kembali skema insentif untuk indirect export, pemberlakuan antidumping dan safeguard yang lebih efektif, meningkatkan kualitas laboratorium uji dan kompetensi SDM. Selain itu, penyusunan standar kompetensi kerja nasional dan penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta mengembangkan wirausaha baru IKM. Strategi apa yang bisa dilakukan Kaltim atau Indonesia dalam menghadapi MEA 2015? Aji Sofyan mengutarakan rekomendasi pertama, terbangunnya infrastruktur darat dan udara yang terkoneksi secara baik, efisien dan efektif sebagai

satu kesatuan. Kedua, rasio kewirausahaan dengan jumlah penduduk harus ditingkatkan jumlahnya, sehingga perlu dipikirkan adanya kementerian khusus kewirausahaan dan Universitas Kewirausahaan. “Ini agar indonesia mampu menjadi pelaku MEA 2015. Sayangnya Presiden Jokowi Aji Sofyan Effendi, belum membangun Ketua Pusat Studi Asean Kementerian Universitas Mulawarman Kewirausahaan,” tukasnya. Rekomendasi ketiga yakni, khusus bagi Kaltim yakni Disperindagkop dan UMKM perlu membuat kajian komprehensif mengenai kemampuan UMKM dan sektor perdagangan dalam upaya mempersiapkan MEA 2015. MEA 2015 membuka banyak peluang bagi produkproduk maupun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk memasuki pasar Asean yang sangat terbuka bebas. Dukungan dari seluruh lini masyarakat sangat diperlukan untuk menjadikan negara ini berdaya saing tinggi, berkualitas dan mampu berkompetisi dalam integrasi ekonomi kawasan Asean. Zaenal mengajak masyarakat untuk menghadapi MEA dengan kepala tegak, optimistis, percaya diri. “Tidak ada kata tidak ikut, kita harus ikut. MEA yang akan kita hadapi jangan dijadikan ancaman ataupun tantangan, tapi bagaimana ancaman dan tantangan itu kita pakai sebagai peluang yang bisa kita ambil,” pungkasnya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

19

Wawancara

SDM dan Infrastruktur Perlu Ditingkatkan

K

alimantan Timur (Kaltim) dan seluruh provinsi lainnya di Indonesia, tengah menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) pada akhir 2015 mendatang. Kesiapan dibutuhkan untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan atas perdagang an bebas antara negara-negara di Asean tersebut, tak terkecuali Indonesia pada umumnya dan Kaltim pada khususnya. Berikut petikan wawancara dengan Drs Sayid Irwan M. Hum, Director of Business Cooordinator Eastern Region Asean Committee Kadin Indonesia & Country Director Indonesia BIMP-EAGA Business Council (BEBS). Menurut Bapak, siapkah Kaltim menghadapi pasar bebas di antara negara-negara Asean dalam kerangka Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015? Kaltim siap dalam konteks perdagangan, perdagangan yang awali dan diinisiasikan bahwa ada mutual agreement bergerak di berbagai bidang. Seperti bidang kesehatan, contohnya Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) pernah bekerjasama dengan Mount Elisabeth Singapura selaku manajemen awal RSHD. Itu sudah indikasi bahwa dari sektorkesehatan kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan Singapura. Sekarang, orang Indonesia yang berobat di Singapura, tidak sedikit jumlahnya. Itu sudah menjadi inisiasi bahwa pengusaha di Kaltim sudah melakukan itu, tanpa disadari. Memang, secara umum, pengusaha harus bersiap, hanya saja masalah komunitas, jika bicara pengusaha Indonesia, tentu sudah banyak yang menjalin kerjasama. Contohnya usaha bidang perkayuan seperti logging dan plywood banyak pengusaha asal Singapura yang eksis pada bisnis kayu di Kaltim. Belum lagi usaha bidang perkapalan dan banyak bidang lainnya. Apa saja tantangan Kaltim untuk mampu bersaing dalam pasar bebas MEA 2015? Meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau orang Indonesia kerja 10 jam, dengan Thailand dan Vietnam bisa kerja 2 jam sama dengan 8 jam. Infrastruktur juga menjadi tan-

20


Wawancara

tangan sehingga perlu ditingkatkan, misalnya pabrik di Indonesia Timur, listriknya mana? pelabuhannya mana? dan jalannya mana?. Sejauhmana peluang yang dimiliki Kaltim dalam MEA 2015? Asean akan menjadi pasar. Karena, bicara rakyat Indonesia dengan populasi 340 juta jiwa. Indonesia merupakan jumlah komunitas terbesar di Asean, dibanding 10 negara di Asean. Maka, masyarakat Indonesia sebagai komunitas terbesar akan menjadikan pasar bagi negaranya. Pertanyaannya? Apakah kita bisa manfaatkan pasar dalam negeri, atau Indonesia menjadi pasar bagi negara Asean. Jika dikerucutkan ke Kaltim, secara umum masyarakat kita cukup konsumtif, branded dan kaya. Otomatis, barang yang dibeli tentu barang branded. Pertanyaannya? Siapa produsen barang branded, tidak ada di Asean. Seperti trading ada di Singapura, tempatnya trading, broker. Untuk Malaysia, produk otomotif, dimana mobil troton dijual ke Kaltim dan Indonesia, mobil kijang Indonesia di jual ke Malaysia. Selain itu, barang otomotif Thailand beli dan dijual ke Indonesia. Jadi, kita bisa saja menjadi pasar dan menjadi negara produsen, seperti kelapa sawit, migas, pupuk. Di bagian atas seperti Sabah dan Serawak Malaysia tidak ada yang jual pupuk. Itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi komoditi unggulan Kaltim. Dengan catatan, ada bantuan regulasi dari pemerintah, baik pemkab, pemprov dan pemerintah pusat untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Seperti pelabuhan, bagaimana Pelabuhan Maloy bisa dipercepat, karena

akan dijadikan muara dari distribusi barang ekspor dan impor. Bagaimana Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda, Palaran dan pelabuhan lain di Kaltim menjadi pelabuhan ekspor dan impot. Seperti Pelabuhan Tarakan, saat ini sudah menjadi pelabuhan ekspor dan impor. Intinya, bagaimana peranan pemerintah untuk melengkapi fasilitas dan sarana penunjang terkait perdagangan. Strategi apa yang perlu dilakukan Kaltim untuk bisa berkompetisi di dalam MEA 2015? Untuk berkompetisi, tentu harus tingkatkan daya saing dan peluang serta fasilitas. Kalau bisa disubsidi. Misalnya investor membangun pabrik dengan membebaskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jadi, ada rangsangan fasilitas buat mereka yang berinvestasi di Kaltim. Contoh Singapura membawa uang Rp1 triliun, boleh jadi warga negara Singapura. Karena itu, politicall will sangat diperlukan. Pertanyaannya? Pemerintah Indonesia memberi apa kepada investor luar yang menanamkan investasi di Indonesia. Bisa dibayangkan, usaha baru itu menjadi berkah lapangan pekerjaan, baik masyarakat umum maupun masyarakat di sekitar usaha baru itu. Terjadi multiflier effect, meski pengusaha dan pemilik modal kerap dijadikan sapi perah bagi oknum tertentu. Harapan Bapak jelang MEA 2015, baik secara umum di Indonesia dan Kaltim secara khusus? Harapannya yang tidak dimiliki adalah Indonesia punya strategi khusus untuk pengembangan kawasan Timur berkaitan kerjasama dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur untuk bersaing dalam rangka sejahterakan rakyat. Pemprov kaltim harus menjembatani strategi itu dan action mendorong pertumbuhan di perbatasan dan sektor industri beserta fasilitasnya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

21

Wawancara

“Pemda Harus Ciptakan Attractiveness” Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengeluarkan peraturan daerah untuk membatasi ekspor crude palm oil (CPO). Impian membangun industri berbasis pertanian menjadi salah satu alasan dikeluarkannya beleid ini. Selain itu, aturan ini juga mendesak dikeluarkan karena Kaltim telah memiliki areal perkebunan seluas 1 juta hektar yang akan menghasilkan CPO dalam jumlah yang maksimal. Sebagai wadah pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memiliki pandangan tertentu mengenai rencana ini. Berikut petikan wawancara dengan Sekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono mengenai hal ini.

Bagaimana pendapat Gapki mengenai rencana pembatasan ekspor CPO oleh Pemprov Kaltim? Komoditas ini kan komoditas global, bukan hanya nasional. Jadi, ya memang CPO itu harus free flow secara global. Namanya saja komoditas global, jadi harus bebas di level global. Harus seperti itu karena yang membutuhkan komoditas tak hanya di Kaltim tetapi global. Jadi, sebagai komoditas global wajarwajar saja harus dibebaskan. Jadi, Gapki resisten terhadap rencana kebijakan ini? Bukan masalah resisten atau tidak. Tetapi perspektifnya yang harus dipahami oleh semua pihak. Kedua, tidak dalam era globalisasi saja CPO sudah menjadi komoditas global. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini. Sekarang ini kan semuanya tidak ada batas. Jangan kan batas provinsi, batas negara sudah enggak ada. Jualan barang apa saja ya barangnya harus kompetitif. Misalnya, saya kemarin membelikan istri saya tas Michael Kors di London. Sampai di sini, saya periksa made in Indonesia. Yang namanya produk ya begitu. Buatan negara mana ya enggak relevan. [Tas] Michael Kors ya Michael Kors. Yang penting yang punya 22


brandnya saja. Terserah pabriknya dari mana. Contoh lain, sepatu Nike. Itu perusahaan Amerika Serikat dan dia gak punya pabrik di sana. Pabriknya ada di luar amerika. Bahkan secara kasarnya, Nike itu enggak punya pabrik, yang punya pabrik itu mitra, ada pabrik tetapi itu bukan [punya] Nike. Itu hanya pabrik pembuat sepatu yang kemudian distempel kasih judul Nike. Nike hanya beri desain dan stylenya saja. Itu sudah banyak contoh. Jadi, enggak lucu kalo akan membatasi CPO. Kebijakan yang lucu kalau menurut saya. Meskipun dengan komposisi tertentu? Ya kalau komposisi ya sama saja. Whatever komposisi kan tetap saja membatasi. Kalau anda tahu, kebijakan ini sebenarnya bukan ide pertama. Jambi dulu sudah ada drafnya seperti itu bahwa CPO dari Jambi tidak boleh dibawa keluar dari batas provinsi di situ. Pemerintah menginginkan untuk diolah di Jambi. Itu mungkin sekitar 2010 atau 2011. Saya lupa pastinya. Terus kami beri masukan. Kalau tidak boleh keluar mau dikemanakan. Katanya mau dibuat minyak goreng, terus siapa investornya? siapa yang mau bikin? dibikin di mana? Mungkin setelah itu mereka sadar dan tidak jadi meneruskan. Model pengaturan yang

Wawancara semacam itu bisa menghambat gerak atau laju dari perekonomian. Jadi, sebaiknya harus bagaimana? Sebaiknya pemda harus berlomba-lomba menciptakan attractiveness, daya tarik bagi investor agar mau berinvestasi di daerahnya. Pemkab atau pemprov harus berlomba menciptakan daya tarik itu. Pertama, kemudahan perizinan. Izin itu harus sederhana, mudah, dan cepat. Itu yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi, enggak perlu untuk mendapatkan izin saja harus lama dan sehingga mahal. Kedua, infrastruktur. Pemda harus menjadikan infrastruktur prioritas utama. Harus bagus. Seperti jalan, listrik, pelabuhan, yang dibutuhkan industri. Harus dipenuhi itu karena itu yang menyebabkan cost yang mahal bagi industri. Tapi, jalan umum di Kaltim kan tidak boleh digunakan kendaraan pertambangan dan perkebunan? Itu kelucuan kedua. Alih-alih pemerintah membangunkan infrastruktur sehingga pengusaha menjalankan usahanya ini malah membatasi dan melarang. Jadi, itu perlu ditulis besar-besar juga. Itu sama sekali enggak tepat lah. termasuk juga perda yang lain. Pemerintah harus diingatkan banyak perda yang harus kontraproduktif. Misalnya, Kaltim ada perda alat berat. Orang alat berat ini masuk barang kapital kok ya dipajakin. Ini kelucuan yang berikutnya. Padahal, alat berat ini mau menciptakan lapangan kerja dan investasi. Selain itu, ada juga perda listrik non PLN. Perda CSR (corporate social responsibility) juga aneh itu. Kan CSR itu kegiatan sukarela perusahaan, kok diatur. Jadi, perda yang demikian ini membuat risih pelaku usaha karena alih-alih didukung dengan perlakuan

yang baik dan dengan iklim investasi yang enak atau dengan insentif malah membuat sektor usaha menjadi kurang kompetitif. Berarti ini akan menghambat Kaltim yang ingin menjadikan CPO sebagai produk unggulan? Kalau Kaltim mau jadikan CPO unggulan itu gampang. Perizinan di kelapa sawit dipermudah. Perda yang kontraproduktif ya harus dihilangkan, infrastruktur yang mendukung CPO harus diperbaiki mulai dari jalan, pelabuhan. Saya beritahu, ongkos transportasi ini mahal. Dari Sangatta ke Samarinda itu membutuhkan biaya angkut bisa Rp400 - Rp500 per kg. Bayangkan ongkos angkut dari Indonesia ke Rotterdam yang hanya kira-kira Rp600 per kg. Ini kan enggak masuk akal padahal jaraknya cukup jauh. Nah, ini yang namanya menggerogoti daya saing. Ini yang harus bisa di-minimize. Caranya, bikin jalan yang bagus, buat pelabuhan yang besar. Yang namanya industri itu kan struggling dengan sendirinya. Kenyataannya kan banyak industri yang sudah ada di Kaltim. Bagaimana pelabuhannya? ya mereka bangun sendiri. Kaltim kan juga akan membangun Maloy? Memang sudah ada komunikasi. Cuma kan gini, tidak mungkin semua pabrik itu atau kebun itu bisa efisien menggunakan Maloy karena bergantung dari sebaran industri. Jadi kalau bisnisnya bisa ya masuk. Yang pasti tidak bisa kalau semua perkebunan di Kaltim bisa match dengan itu. Pertimbangan dengan infrastruktur dan biaya logistik. Pengusaha itu berpikirnya kalau ada pelabuhan besar yang terintegrasi ya harus bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha yang sudah punya pelabuhan


23

Wawancara

Pengusaha itu berpikirnya kalau ada pelabuhan besar yang terintegrasi ya harus bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha yang sudah punya pelabuhan yang mungkin kecil dan kurang efisien. Kalau tidak bisa [menjawab] ya akan menggunakan fasilitasnya sendiri. Pemda harus bisa menyediakan fasilitas agar lebih baik. Minimal efisien kalau menggunakan pelabuhan pemerintah. yang mungkin kecil dan kurang efisien. Kalau tidak bisa [menjawab] ya akan menggunakan fasilitasnya sendiri. Pemda harus bisa menyediakan fasilitas agar lebih baik. Minimal efisien kalau menggunakan pelabuhan pemerintah. Kan simple saja. Tinggal melihat, kalau sudah efisien ya ngapain pindah. Itu aja. Ada juga wacana menjadikan Balikpapan sebagai pendukung Maloy? Mungkin saja tetapi perlu dikomunikasikan dengan pelaku industri. Kalau ngomong itu kan berarti rencana ke depan. Rencana 10-20 tahun ke depan. Itu yang akan bisa menjawab bagaimana tantangan ekonomi. Bagaimana dengan wacana mengembangkan industri hilir untuk CPO? Kalau diarahkan industri hilir, yang jadi pertimbangan, pertama infrastruktur, kedua pasokan, baik bahan baku maupun listrik, ketiga, pasar. Jadi, itu pertimbangannya. Nah, siapa yang bisa menentukan industri hilir itu? Jawabannya ya pelakunya. Mereka yang akan tahu di mana membangun industri hilir yang tepat. Layak enggak. Semuanya kan larinya ke bisnis. Pemda harus berkomunikasi dengan pelaku usaha. Apa yang dibutuhkan pelaku usaha? Apa aspirasi pelaku usaha? Sehingga bupati atau gubernur bisa buat planning pengembangan industri ke depan, termasuk industri hilir. Perlu dibangun komunikasi antara harapan pelaku usaha dan keinginan daerah. Kadangkala daerah memiliki ambisi untuk membangun sesuatu tetapi tidak match dengan kebutuhan sektor usaha. 24


Kalau kaltim sudah layak untuk hilirisiasi? Menurut saya harusnya lebih fokus kepada infrastruktur dahulu dan logistiknya agar bisa meningkatkan daya saing karena [industri] hilir itu pertimbangannya banyak. Misalnya, industri minyak goreng membutuhkan pasokan yang besar bisa 2.000 ton - 3.000 ton CPO sehari. Kan, itu logistiknya harus sedemikian rupa agar efisien. Enggak bisa juga kalau melihat seluruh kaltim. Harus disesuaikan dengan sebaran perkebunan dan pabrik CPO yang ada. Logistiknya gimana, infrastrukturnya gimana, itu harus dipertimbangkan. Target Kaltim untuk bisa mencapai 2,4 juta hektar kebun sawit, apakah bisa tercapai? Mungkin saja. Yang penting pemda harus memastikan secara tata ruang provinsi, rencana pengembangan sawit itu sudah tertata dengan baik. Ini agar tidak ada lagi kasus tumpang tindih perizinan dan kawasan hutan. Karena itu, harus sudah dipastikan oleh pemda, RTRW [rencana tata ruang dan wilayah]-nya harus clear dan tidak ada lagi permasalahan di depannya. Kalau ada masalah, ya harus diselesaikan bersama. Tapi itu kan buangbuang waktu dan biaya. Kalau bisa diatur dengan baik kan tidak perlu ada resources yang terbuang untuk melayani itu. Selama ini bagaimana penyelesaian tumpang tindihnya? Kalau selama ini ya mau gak mau. Tapi yang menyelesaikan itu kan juga mengurangi daya saing karena harus menambah biaya. (*)

Distribusi

Tarakan Komitmen Terapkan Pelabuhan Impor Barang Tertentu

P

elabuhan Tarakan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pelabuhan Impor Produk Tertentu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permedag) Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012. Namun, sejak diterbitkan pada 2012 hingga saat ini, regulasi tersebut belum dapat diimplementasikan. Padahal sesuai aturannya jika Pelabuhan Impor Produk Tertentu ini tidak dijalankan, pemerintah pusat akan mencabut izinnya. Terkait hal itu, Dinas Perindustrian Perdagangan Keperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kota Tarakan berkomitmen akan menjalankan atau memberlakukan Pelabuhan Impor Produk Tertentu di Pelabuhan Tarakan pada tahun ini. “Insyallah tahun ini kami akan jalankan Pelabuhan Impor Produk Tertentu, khususnya produk makanan dan minuman,” ucap Kepala Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo, baru-

baru ini. Menurut Tajuddin, untuk menjalankan Pelabuhan Impor Produk Tertentu ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Bea Cukai. “Kami sudah koordinasi dan mudahan-mudahan tahun ini dapat dijalankan,” ucapnya. Tajuddin mengaku, selama ini Pelabuhan Impor Produk Tertentu di Pelabuhan Tarakan belum dapat berjalan dengan baik, karena adanya miss comunication antara Balai BPOM dengan pengusaha importir lokal. “Pengusaha importir mengira Balai BPOM tidak memperbolehkan barang terdaftar dua kali, dan ternyata tidak demikian. Balai BPOM itu malah memperbolehkan daftar dua kali, boleh daftar A1, A2 dan A3. Jadi disini hanya ada miss communication saja,” ujarnya. Terkait kondisi tersebut, kata Tajuddin, pihaknya akan duduk satu meja dengan para pengusaha importir untuk membahas

permasalahan ini, agar kegiatan Pelabuhan Impor Produk Tertentu di Kota Tarakan dapat berjalan. “Bahkan kami menyarankan kepada pengusaha importir yang tertarik untuk memasukan barangbarang luar negeri ke Kota Tarakan, khusunya barang makanan dan minuman dapat mendaftar di Balai BPOM secara online. Kalau sudah mendaftar dan keluar suratnya akan kami legalkan,” ucapnya. Diakui Tajuddin, untuk mendaftarkan produk tertentu tersebut, tentunya pengusaha importir dikenakan biaya. Untuk biaya pendaftaran produk makanan ringan seperti wafer dan coklat hanya dikenakan biaya Rp.300.000, sedangkan untuk minuman seperti milo dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000. “Biaya pendaftaran ini tidak mahal, karena hanya satu kali pendaftaran saja. Oleh karena itu melalui media ini saya himbau dan sosialisasikan untuk pengusaha importir segera mendaftar di Balai BPOM secara online,” ujarnya. (*)


25

Memasyarakatkan MEA melalui Kampus Kendati akan segera diterapkan di penghujung 2015, tetapi diprediksi masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman dengan baik perihal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

26

U

ntuk lebih memasyarakatkan MEA, Pemprov Kaltim melalui Disperindagkop dan UMKM pun menggencarkan sosialisasi mengenai integrasi ekonomi di kawasan Asean ini ke masyarakat luas, baik pelaku usaha hingga kalangan mahasiswa. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim, Elfina, menegaskan pada tahun ini pihaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi


MEA di Samarinda dan Balikpapan. Sosialisasi ini melibatkan peserta dari pelaku usaha, instansi terkait, dan mahasiswa. “Pada 2015 kami juga titik beratkan sosialisasi untuk edukasi publik. Kalau sosialisasi teknis mengenai ekspor, kami akan lakukan pada pekan pertama November 2014 di Samarinda. Kami sudah kerjasama dengan Kemendag,” jelas Elfina di sela Sosialisasi MEA/AEC 2015 di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda, 24 Oktober 2014.

Kelembagaan

Mengapa Asean menjadi penting? Aji Sofyan menuturkan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang strategis secara geopolitik maupun geoekonomi. Asean mampu menciptakan stabilitas, perdamaian dan keteraturan di kawasan. Selain itu, Asean memiliki berbagai bentuk kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi yang bermanfaat.

Ratusan peserta, baik mahasiswa dan dosen nampak sangat antusias menyimak sosialisasi mengenai AEC hingga berakhirnya acara. Selain paparan, panitia juga memberikan kesempatan tanya jawab dan membagikan kuesioner untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai MEA 2015. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Mulawarman, Wakil Ketua Kadin Kaltim Indras Purwadi yang hadir sebagai salah satu pembicara, mengajak generasi muda untuk bekerja keras memacu daya saing dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan wawasan, sebagai persiapan menghadapi MEA 2015. “Adik-adik [mahasiswa] ini harus bekerja keras karena akan terjadi persaingan yang demikian hebatnya ke depannya,” ujar Indras. Dalam kesempatan sama, Ketua Pusat Studi Asean Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi mengungkapkan tingkat pemahaman masyarakat terkait Asean dapat ditunjukkan oleh data-data laporan Survey on Asean Community Building Effort 2012 oleh Sekretariat Asean dan Japan-Asean Integration Fund (JAIF) di 10 negara anggota Asean. Berdasarkan data tersebut, sekitar 81% masyarakat Asean telah mengetahui keberadaan perhimpunan

bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut, tetapi 76% di antaranya masih kurang memiliki pemahaman dasar mengenai Asean. Sementara itu, sekitar 55% dari kalangan bisnis Asean telah memiliki pemahaman dasar mengenai Asean, sementara 15% lainnya sudah memiliki pemahaman dasar yang baik tentang Asean. Laporan lain, Survei Asean Bussines Advisory Committee 2012 menyatakan 60% pebisnis di negaranegara Asean memiliki pengetahuan mengenai Asean Free Trade Agreement, sementara 45% pebisnis melihat daya tarik Asean sebagai suatu wilayah ekonomi yang terintegrasi. Sedangkan hasil survey Journal of Current Sount East Asian Affairs 2011 di Indonesia menyatakan 80% memandang Asean penting dan relevan; 42% belum mengetahui Komunitas Asean; 88% mendukung terbentuknya AEC; 78% memandang AEC akan memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia. Mengapa Asean menjadi penting? Aji Sofyan menuturkan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang strategis secara geopolitik maupun geoekonomi. Asean mampu menciptakan stabilitas, perdamaian dan keteraturan di kawasan. Selain itu, Asean memiliki berbagai bentuk kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi yang bermanfaat. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu tantangan integrasi Komunitas Asean. Untuk itu, pemerintah membentuk Pusat Studi Asean (PSA) di 11 perguruan tinggi negeri di Tanah Air. Ke- 11 perguruan tinggi negari itu yakni Universitas Gadjah INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

27

Kelembagaan

“Perguruan Tinggi juga berperan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga mampu terus memperbaharui struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan perubahan dunia.” Irianto Lambrie, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara

Mada (dibentuk 4 Oktober 2012); Universitas Airlangga (dibentuk 14 Maret 2013); Universitas Indonesia (dibentuk 22 Maret 2013); Universitas Hasanuddin (dibentuk 25 Maret 2013); Universitas Andalas (dibentuk 16 April 2013); dan Universitas Brawijaya (dibentuk 22 Juli 2013). Selain itu, Universitas Sam Ratulangi (dibentuk 29 Juli 2013); Universitas Padjajaran (dibentuk 30 Oktober 2013); Universitas Mulawarman (dibentuk 13 November 2013); Universitas Pattimura (dibentuk 3 Desember 2013); Universitas Udayana (dibentuk 9 Desember 2013). Adapun Universitas 17 Agustus Semarang atas inisiatif sendiri juga mendirikan Pusat Studi Asean. Aji Sofyan menegaskan PSA Universitas Mulawarman ikut mendukung dan membantu pemerintah dalam menyosialisasikan MEA. “PSA Unmul terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Menko Perekonomian dan Kemenlu dalam rangka memasyarakatkan MEA,” jelasnya. Sebagai salah satu konsekuensi atas komitmen MEA 2015 yaitu arus bebas tenaga kerja terampil, maka sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus memiliki daya saing. Tak terkecuali kalangan mahasiswa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa. Seiring sektor jasa yang terbuka, tenaga kerja terampil Indonesia (akuntan, dokter, perawat, arsitek, dan sebagainya) memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan bertaraf internasional yang tersebar di kawasan Asean. Di sektor jasa, telah disepakati 8 Mutual Recognition Arrangements (MRAs) antara 2005 dan 2009 bagi pertukaran tenaga kerja profesional di bidang ; Engineering Services, Nursing Services, 28


Distribusi

Architectural Services, Surveying Qualification, Tourism Professional, Accountancy Services, Medical Practitioners dan Dental Practitioners. Nantinya perpindahan tenaga kerja profesional untuk delapan profesi (pekerjaan) itu akan lebih mudah, khususnya dalam rangka integrasi pasar Asean.

Kreatifitas & Inovasi Dalam kesempatan terpisah, Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan perguruan tinggi memiliki peran besar dan strategis dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing global. Pasalnya, SDM yang handal akan mampu bertahan dalam era global, termasuk menghadapi MEA 2015 yang akan diberlakukan di akhir 2015. “Perguruan Tinggi juga berperan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga mampu terus memperbaharui struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan perubahan dunia,” ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam orasi ilmiah bertajuk “Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi Menghadapi MEA 2015”, di depan 392 sarjana dan pasca sarjana lulusan Universitas Balikpapan yang diwisuda di Ballroom Swissbel Hotel, Balikpapan, Sabtu (18/10). Irianto mengungkapkan, mengutip artikel salah satu media nasional, disebutkan bahwa persaingan lulusan Perguruan Tinggi anggota ASEAN 2015 dalam mengisi pasar kerja terbuka akan sangat ketat. Diperkirakan dampak yang akan dirasakan adalah sekitar 600.000 lulusan Perguruan Tinggi Indonesia terancam menganggur jika tidak memiliki kualitas dan daya saing global.

Irianto juga mencontohkan kesiapan Thailand dan Singapura dalam menghadapi MEA 2015. Di Thailand, universitas di negara ini telah memasukan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah pilihan sejak 2 tahun lalu. Dengan kemampuan bahasa yang dimiliki, lulusan asal Thailand akan dengan mudah memasuki pasar kerja di Indonesia. “Singapura telah cukup lama mengundang siswasiswa lulusan SMA terbaik dari Indonesia khususnya dari Pulau Jawa untuk kuliah gratis di Singapura, plus biaya hidup. Fasilitas ini ditawarkan dengan catatan setelah selesai kuliah, mereka harus bekerja di perusahaan-perusahaan milik negara Singapura. Bahkan bagi lulusan terbaik akan ditawari untuk menjadi Warga Negara Singapura,” paparnya. Untuk itu, SDM berkualitas sangat dibutuhkan karena akan memiliki daya kreatifivitas dan inovasi yang tinggi, mampu membangun jaringan yang luas, mampu menguasai teknologi serta akan mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara bijak. Ke depan, Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia diharapkan mampu mencetak lulusan-lulusan yang mampu berdaya saing global dengan ciri memiliki jiwa entrepreneurship yang mampu menciptakan peluang usaha dengan produk yang berkualitas. Mampu bersosialisasi di dunia global dengan minimal penguasaan satu bahasa asing sehingga secara mandiri dapat membuka peluang yang lebih luas untuk menggali potensi ekonomi. “Tidak kalah pentingnya menanamkan semangat nasionalisme bangga terhadap bangsanya sendiri, salah satunya mempelopori cinta akan produk anak bangsa. Lulusan universitas juga harus memiliki jati diri yang jelas dan kuat sehingga mampu menyaring setiap budaya asing yang masuk,” pungkasnya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

29

Ekonomi & Bisnis

18 Provinsi Tuntut Bagi Hasil CPO BALIKPAPAN – Sebanyak 18 provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia menuntut bagi hasil perolehan dana bea keluar CPO (crude palm oil/minyak mentah sawit) untuk dibagihasilkan ke daerah penghasil. Kedelapan belas provinsi penghasil kelapa sawit itu meliputi provinsi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi serta Papua. Provinsi-provinsi ini menghasilkan pendapatan negara tidak kurang dari Rp343,4 triliun diluar cukai rokok Rp72 triliun, bea keluar kakao Rp615,12 miliar serta bea keluar CPO Rp28,9 triliun. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Etnawati Usman pada rapat koordinasi daerah penghasil kelapa sawit yang dihadiri provinsi-provinsi penghasil di Balikpapan, Kamis (16/10). Menurut Etnawati, tuntutan bagi hasil penjualan atau bea keluar yang dilakukan 18 provinsi penghasil kelapa sawit sangat wajar, mengingat penghasilan yang sangat besar bagi negara tetapi sangat sedikit yang turun ke daerah. Padahal, dana bagi hasil bea keluar kelapa sawit itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas dan pekebun yang saat ini dinilai masih rendah. Selain itu, dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan fasilitas terkait kegiatan perkebunan yang memadai. 30


Selain itu, alokasi dana bagi hasil itu juga diharapkan dapat mendukung kegiatan perkebunan dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi benih serta replanting (peremajaan) tanaman perkebunan yang sudah tua khususnya tanaman kelapa sawit di Kaltim yang mencapai 17.000 hektar. “Apabila pajak ekspor dari CPO yang diperoleh dan pajak penjualan 10% dari penjualan tandan buah segar sawit dapat dikembalikan ke daerah, maka dana tersebut dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan,” ujar Etnawati. Sementara itu, khusus Kaltim dengan produksi CPO mencapai 1,9 juta ton telah mampu menghasilkan Rp15,2 triliun pada 2013. “Dana yang turun melalui tiga satuan kerja di Kementan malah terus menurun dari Rp15,3 miliar menjadi Rp9,8 miliar pada 2014,” sebut Etnawati. Hasil rakor Forum Komunikasi Daerah Penghasil Kelapa Sawit yang terdiri dari para Gubernur dan Ketua DPRD selaku dewan Pembina dan diketuai Kepala Disbun Riau dan Wakil Ketua Kepala Disbun Kaltim akan dikoordinasikan dengan APPSI. “Melalui APPSI yang beranggotakan para gubernur seluruh Indonesia kami memperjuangkan perolehan dana bea keluar CPO untuk dibagihasilkan ke daerah penghasil, sekaligus mengajukan revisi terhadap UU Nomor 33/ 2004,” ungkap Etnawati. (*)

Ekonomi & Bisnis

Transformasi Pascamigas SAMARINDA – Strategi transformasi ekonomi pasca migas dan batu bara yang kemudian diimplementasikan sebagai visi Kaltim Maju 2030, dinilai merupakan strategi bukan tanpa alasan. Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Rusmadi, baru-baru ini di Samarinda. Dia mengatakan strategi tersebut hasil dari penelaahan dan analisis mendalam dari datadata, informasi, serta perkembangan sosial ekonomi di Kaltim sejak periode 1970. Kemudian, kata Rusmadi, dinamika regional dan global juga digunakan sebagai bahan analisis penentuan strategi tersebut. “Sebenarnya tidak baik terlalu mengingat-ingat masa lalu, karena bisa jadi mengganggu konsentrasi kita untuk melihat ke depan. Tetapi sebenarnya, boleh saja menengok ke belakang untuk evaluasi dan introspeksi,” kata Rusmadi. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih banyak melihat ke depan dibanding ke belakang. Menurut dia, awal periode ekonomi Kaltim, kurang lebih 20 tahun (1970-1990) ditopang oleh sektor kehutanan. Saat itu, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim mampu mencapai 7,42% per tahun. Kemudian pada 2000-2013 sektor tambang dan migas serta batu bara masih menjadi andalan perekonomian daerah. Kontribusinya meningkat dari 9,45% pada 2001 menjadi 30,72 %. Namun pada 20122013 menurun menjadi 27,95%. Sementara kontribusi migas perlahan mulai menurun dari 25,78 % pada 2001 menjadi 14,42% pada 2013. Pergeseran tersebut juga diikuti dengan penurunan sektor industri pengolahan berbasis migas dari 35,14% pada 2001 menjadi 24,55% untuk 2013. Meski sempat melejit, kontribusi sektor pertambangan semakin menurun, demikian pula dengan migas beserta industri pengolahannya. “Dikaruniai SDA berlimpah tentu merupakan suatu berkah. Namun jika tidak dikelola secara arif dan cerdas, kondisinya bisa berbalik menjadi sebuah kutukan. Harus disadari bahwa pola pembangunan yang mengandalkan SDA tak terbarukan tidak dapat kita teruskan lagi,” jelasnya. Karena itu, Kaltim harus mempersiapkan langkah antisipatif untuk menghindari resiko ini.

Umumnya, sektor industri kerap dijadikan kambing hitam dalam kerusakan lingkungan. Sebenarnya tidak demikian, asalkan dikembangkan dengan prinsip ramah lingkungan. Saat ini telah banyak dilakukan inovasi industri ramah lingkungan, salah satunya integrasi hulu-hilir atau konsep zero waste industry. Bagian komoditas yang awalnya hanya sisa atau limbah dapat menghasilkan produk sampingan yang punya nilai ekonomi. Misalnya, pengembangan agrobisnis dari kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman serba guna. Adanya potensi lahan yang subur, didukung pasokan tenaga kerja yang memadai menjadikan kelapa sawit sebagai harapan perekonomian Kaltim ke depan. Kemudian ditunjang luas perkebunan kelapa sawit Kaltim 2013 yang mencapai 1 juta hektar. Bahkan, hasil pengolahan di pabrik kelapa sawit yang berupa crude palm oil (CPO) dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, antara lain detergen, makanan, bahan makanan tambahan, pelumas, enzim industri dan lain-lain. “Tentu saja masing-masing produk membutuhkan proses sendiri di pabrik yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan berapa tenaga kerja yang terserap jika sektor ini terus dikembangkan hingga sektor hilir,” jelasnya. Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian ke depan tidak lagi hanya sebatas pada ketersediaan infrastruktur pertanian, SDM petani dan sarana prasarana produksi pertanian. Ke depan tantangan akan semakin berat. Pada 2015 masyarakat Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community, di sisi lain masyarakat dihadapkan pada isu perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan secara global. “Harapan saya semua masyarakat bisa memahami mengapa harus berbalik arah, mengapa kita harus banting stir untuk tidak lagi berharap dan bergantung pada sektor-sektor yang tidak dapat diperbarui. Saya ingin semuanya melek. Saya juga ingin mengingatkan, ini bukan lagi jamannya jual produk mentah. Kita harus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan nilai tambah,” pungkas Rusmadi. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

31

Ekonomi & Bisnis

Sambut Peluang Pembangunan SAMARINDA – Perekonomian dan pembangunan Kalimantan Timur yang berkembang diharapkan memberi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengusaha dan pelaksana jasa konstruksi. Saat ini Kaltim merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di segala sektor. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan pembangunan, menjadikan peluang yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha dan pelaksana jasa konstruksi. Hal itu juga turut didukung dengan kewenangan yang lebih besar dan dukungan pendanaan yang cukup besar di era otonomi daerah (Otda), yakni kabupaten/kota di Kaltim juga terus berupaya meningkatkan pembangunannya, mengejar kemajuan dari ketertinggalan yang ada selama ini. “Percepatan pembangunan di daerah antara lain terlihat dari meningkatnya pembangunan di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, kantor-kantor pemerintah dan swasta serta bangunan lain yang akhirnya juga banyak memerlukan dukungan jasa para pengusaha dan pelaksana konstruksi di berbagai bidang sesuai keperluannya,” kata Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal H.P, beberapa waktu lalu. Menurut dia, semua peluang itu harus dapat 32


disambut oleh para pengusaha dan pelaksana jasa konstruksi. Namun, peluang usaha itu harus direbut dengan persaingan yang sehat, bukan dengan caracara yang tidak etis, dan tidak profesional. Mengenai peranan sejumlah organisasi ataupun asosiasi pengusaha jasa konstruksi di Kaltim, Mukmin berharap agar dapat mengembangkan dan membina kompetensi para anggota sehingga menjadi profesional, andal dan berdaya saing tinggi. Kemudian, sesuai fungsinya, dapat pula menjadi wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi dan pemersatu bagi semua perusahaan jasa konstruksi Indonesia di Kaltim. “Karena, Kaltim tidak akan bisa maju tanpa dukungan dari mitra kerja pemerintah,” ucapnya. Mukmin berpesan agar setiap organisasi ataupun asoisasi dapat membina anggotanya, khususnya ikut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan para pelaku jasa konstruksi lainnya dalam rangka menghadapi tantangan masa depan yang semakin ketat dan kompetitif. “Khususnya dalam menghadapi era Asean Economic Community 2015 yang akan datang. Segenap pelaku usaha jasa konstruksi hendaknya dapat menjadi profesional dengan satu tujuan, yaitu turut memberikan yang terbaik bagi pembangunan daerah di Kaltim,” pesannya. (*)

Ekonomi & Bisnis

Kaltim Raih Grand Anugerah Pertanian Berdaya Saing Unggul SAMARINDA – Salah satu produk pertanian Kaltim, yakni Teh Tahongai meraih dua penghargaan sekaligus dalam Anugerah Pertanian Berdaya Saing Unggul 2014 dari Kementerian Pertanian. Dua penghargaan itu adalah peringkat pertama Produk Olahan Hortikultura Berdaya Saing Unggul dan penghargaan bergengsi Grand Award Anugerah Pertanian Berdaya Saing Unggul. Teh Tahongai dari Kaltim menyisihkan sekitar 300 peserta dari 34 provinsi se Indonesia dari empat kategori (tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan dan peternakan). Penghargaan tersebut diterima Hery Romadan selaku pemilik dan pengembang produk Teh Tahongai dari Menteri Pertanian Suswono, di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (10/10).

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) Kaltim Ibrahim mengatakan sesuai komitmen Pemprov Kaltim yang memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, tentunya tidak hanya fokus pada peningkatan produksi dan produktifitas dari hasil produk pertanian saja, melainkan bagaimana menghasilkan produk turunan dari hasil pertanian yang berdaya saing dan unggul. “Jadi selain fokus di sektor hulu, kami tetap mencoba mengembangkan sektor hilir dengan memacu inovasi dan kreatifitas petani maupun pengusaha sektor pertanian untuk menghasilkan produkproduk berdaya saing dan unggul. Salah satunya adalah Teh Tahongai, yang merupakan

tanaman asli Kaltim,” ungkap Ibrahim didampingi Kabid Hortikultura Alimudin di Kantor Dispertan Kaltim, Senin (13/10). Dispertan Kaltim, lanjut Ibrahim, terus berupaya untuk mendukung para petani ataupun pengusaha sektor pertanian dengan membantu dalam produk olahan dan alat-alatnya. Dispertan juga berupaya agar bagaimana tanaman pangan, hortikultura maupun buah-buahan menuju GAP (Good Agricultural Practice), yakni melalui penerapan good agricultural product, good handling practices dan good manufacturing practices. “Ini kami lakukan dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, produk pertanian kita harus siap bersaing dengan produk dari negara lain di ASEAN. Selain juga untuk mewujudkan Visi Kaltim Maju 2018, sektor pertanian menjadi salah satu target pembangunan yang harus disukseskan,” paparnya. Ibrahim berharap keberhasilan produk Teh Tahongai meraih Grand Award dari Kementerian Pertanian, dapat memacu produk-produk pertanian unggul lainnya di Kaltim untuk dapat lebih meningkatkan inovasi dan kreatifitas sehingga berdaya saing. Sementara itu, penerima penghargaan Anugerah Pertanian Berdaya Saing Unggul melalui produk Teh Tahongai, Hery Romadan, mengatakan produknya ikut diajukan oleh Dispertan Kaltim bersama dengan beberapa produk lainnya. Setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya produk Teh Tahongai lolos dan mengikuti karantina selama tiga hari. “Kami diuji apakah sesuai pengalaman di lapangan (faktualitas). Dan akhirnya Teh Tahongai yang merupakan tumbuhan obat asli Kaltim menang di kategori hortikultura. Setelah dinilai dari segala kategori, akhirnya kami meraih Grand Award,” katanya.(*)


33

Ekonomi & Bisnis

Kembangkan One Village One Product (OVOP) SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi sebagai bagian dari upaya untuk membangun perekonomian kerakyatan di daerah ini. Salah satu upaya tersebut yakni melakukan kegiatan rintisan pengembangan produk unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui usaha koperasi dan UMKM. Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal H.P mengatakan koperasi adalah usaha bersama dari rakyat untuk rakyat yang harus terus ditumbuhkembangkan. Bersama dengan sektor UMKM, peran koperasi harus terus ditingkatkan dalam mendukung peningkatan ekspor non migas dan aktivitas

34

perekonomian dan perdagangan pada umumnya. “Kami ingin koperasi dan UMKM terus berkembang baik, terutama dengan adanya solusi terhadap permasalahan yang ada dengan dilaksanakannya pengembangan produk unggulan Kaltim melalui pendekatan OVOP,” kata Mukmin, belum lama ini di Samarinda. Dalam upaya mendorong dan mengembangkan produk unggulan, lanjut Mukmin, Pemprov Kaltim telah melaksanakan beberapa program. Di antaranya pengembangan komoditas melalui peningkatan mutu produk kerajinan dan produk pangan, baik dalam desain produk dan kemasan, maupun penggunaan bahan dan mutu sesuai permintaan pasar. Dalam program itu, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Dewan


Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kaltim yang difasilitasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM. Selanjutnya, telah dilakukan pengembangan OVOP atau satu desa/kampung satu produk untuk peningkatan mutu dan ketahanan produk yang bekerjasama dengan SKPD/instansi terkait dengan pola pembinaan dan pengembangan potensi produk yang ada menjadi produk andalan desa/kecamatan se Kaltim. “Kami juga terus mengembangkan produk kerajinan khas Kaltim sebagai kekayaan budaya dan kriya Kaltim yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai komoditi kerajinan unggulan daerah,” jelasnya. Selain itu, kegiatan pasca produksi juga terus ditingkatkan, yakni melalui pengembangan usaha dan pemasaran melalui pameran, promosi dan misi dagang, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai upaya membuka pasar yang lebih baik bagi produk kerajinan, Pemprov Kaltim juga berusaha agar kemitraan usaha terbina dengan baik antara pengusaha artshop, pasar modern, UKM Center dan lain sebagainya. “Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan sinergis dengan lintas sektoral, termasuk koperasi. Permasalahan pasti ada, tapi kami terus berusaha mencari solusi untuk setiap permasalahan tersebut,” pungkasnya. (*)

Pernik Usaha

Olah Rumput Laut Jadi Es Krim Hingga Brownies Budidaya rumput laut di Kota Tarakan terutama di Pantai Amal kini mulai menjamur. Hampir sebagian masyarakat di Pantai Amal memilih bekerja sebagai pembudidaya rumput laut. Ini karena potensi rumput laut sangat menjanjikan dalam memenuhi perekonomian keluarga.

R

umput laut ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karena tidak hanya diolah untuk produk kesehatan dan kecantikan, tapi juga dapat digunakan untuk memproduksi makanan. Hal inilah yang dilakukan oleh Euis Mulyani bersama sang suami tercinta Ar Raihan. Sebagai salah satu pembudidaya rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, Euis Mulyani memiliki inisiatif mengembangkan rumput laut untuk dijadikan olahan makanan dan minuman. Dari rumput laut ini perempuan kelahiran Bandung 20 November 1968 memilih membuat es krim, dodol, nugget hingga brownies kukus. November 2011, awal Euis, begitu sapaan akrabnya,

mengeluti aneka usaha makanan dan minuman. Dengan hanya modal Rp 100.000, Euis mencoba membuat es krim rumput laut. Es krim rumput laut ini ia jual Rp 1.000 per bungkus dengan para tentangganya. Alangkah kagetnya Euis, ternyata es krim rumput laut yang ia buat, disukai para tetangganya, terutama anak-anak. Es krim rumput laut ini pun menjadi es krim favorit anak-anak di lingkungan Pantai Amal. Dengan berjalannya waktu, Euis pun akhirnya mendapatkan pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tarakan untuk memanfaatkan rumput laut menjadi olahan camilan dodol. Dari sinilah akhirnya pada 2012, ibu lima anak ini mencoba membuat camilan dodol. Lagi-lagi camilan dodol yang dibuatnya juga laku dan disukai


35

Pernik Usaha

masyarakat. Ia menjual dodol dengan kemasan plastik kecil dan besar. Dodol kemasan kecil dijual dengan harga Rp 5.000, sedangkan yang besar Rp 12.000. Seiring berjalannya waktu, dodol buatan Euis menjadi terkenal di Tarakan, sampai akhirnya Euis pun mendapatkan bantuan membuat kemasan menarik dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Makro Kecil Menegah (Disperindagkop dan UMKM) Kota Tarakan. Dengan bantuan Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan, perempuan berusia 46 tahun ini memberanikan diri untuk menjual dodol rumput lautnya dengan kemasan menarik dan diberinama label Ar Raihan sesuai nama suami. Produk tersebut ia pasarkan ke beberapa supermarket di Kota Tarakan, termasuk di Gedung UMKM Center di daerah Markoni. Tak disangka, respon masyarakat akan kehadiran dodol rumput laut ini sangat antusias. Semakin hari semakin banyak permintaan. Sampai akhirnya, Euis yang tadinya memproduksi panganan tersebut hanya dibantu oleh sang suami, akhirnya memanggil tiga orang keponakan dari Sulewesi Selatan untuk membantu dirinya membuat es krim dan dodol. “Saya memanggil keluarga untuk bekerja dengan saya, karena saya pikir daripada orang lain yang bekerja dengan saya, lebih baik panggil keluarga saja, dan kebetulan keluarga juga belum ada pekerjaan yah 36


sekalian membantu keluarga,” ujarnya. Dengan adanya bantuan keluarga inilah, Euis semakin kreatif membuat aneka camilan khas rumput laut, ia pun akhirnya memilih membuat jelly coklat rumput laut, nugget rasa rumput laut hingga brownies kukus rumput laut. “Khusus brownies rumput laut ini saya buat kalau ada pesanan saja. Biasanya ada saja yang pesan banyak sampai enam kotak. Seperti beberapa instansi yang memesan untuk dipamerakn di beberapa daerah di Indonesia. Sebab saya mendapatkan informasi browines rumput laut ini mau dijadikan camilan khas Kota Tarakan,” ungkap wanita yang mengenakan hijab ini. Berkat usaha kerja keras yang dilakukan Euis, dalam membuat aneka camilan dari bahan rumput laut, penghasilan Euis bersama sang suami kini semakin bertambah. Apabila dulu keuntungannya hanya ratusan rupiah kini puluhan juta. Bahkan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. “Alhamdulillah usaha membuat makanan dari rumput laut ini, dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Saya juga berterimakasih dengan adanya bantuan dari DKP dan Disperindagkop dan UMKM membantu usaha yang bisa berkembang hingga saat ini,” ujar Euis yang kini menjadi salah satu pelaku usaha binaan dari Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan (*)

Potensi Daerah

Kaltara Pacu

Industri Rumput Laut “Momentum Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru harus dapat dioptimalkan dengan baik, khususnya pengembangan potensi ekonominya. Terdapat potensi yang besar untuk Kaltara di bidang kelautan dan perikanan.“

D

emikian kutipan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah II (Kalimantan), Mokhammad Dadi Aryadi, ketika membuka Semiloka bertema “Mendorong Pengembangan Industri Hasil Perikanan dan Rumput Laut Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kaltara”, di Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan, Kamis, 9 Oktober 2014. Dari data yang ada, Kaltara memiliki luas perairan 33.529 km2 , memiliki area perikanan tangkap yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 (perairan laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), akuakultur juga berkembang dengan komoditas udang, rumput laut, dan kepiting. Kaltara juga memiliki area laut dalam yang


37

Potensi Daerah dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan deep sea water, serta dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI) II sehingga dapat dioptimalkan untuk jasa kemaritiman. “Untuk saat ini, kami melihat potensi yang besar adalah dalam pengembangan rumput laut. Pada 2009, produksi rumput laut di Kaltara hanya 500 ton per bulan. Memasuki 2014, naik menjadi 2.000 ton per bulan. Kenaikan secara signifikan ini adalah bukti Kaltara memiliki potensi yang sangat besar di komoditas rumput laut,” ujar Dadi Aryadi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Ameriza M. Moesa mengatakan pihaknya menginisiasi untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya terkait hasil perikanan dan rumput laut ini untuk mendukung pengembangan industri pengolahan komoditas tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum ilmiah dan investasi, seiring langkah Bank Indonesia mempertemukan policy maker, investor dan pelaku usaha serta akademisi. Bank Indonesia juga telah membentuk klaster industri rumput laut di Nunukan dan diharapkan budidaya rumput laut semakin maju dan meluas sehingga potensi ekonomi di wilayah ini dapat membawa nilai tambah bagi perekonomian. “Kami berharap Kaltara lebih mengoptimalkan sektor perikanan dan rumput laut, serta industri pengolahannya,” ucap Ameriza. Untuk memacu pengembangan industri hasil perikanan dan rumput laut, Kaltara harus mampu mengatasi sejumlah tantangan seperti minimnya infrastruktur yang meliputi pasokan listrik, air bersih, dan gudang penyimpanan ikan. Tantangan lain yaitu komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan regulasi khusus terkait pengembangan industri perikanan, dan sumber daya manusia terkait dengan pengetahuan terhadap komoditas utama dari industri. Sementara itu, Pj Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan pemerintah, baik di pusat dan daerah, berkewajiban untuk membangun infrastruktur agar aksesibilitas produksi berjalan lancar, menciptakan keamanan agar investasi berlanjut dan memberikan bimbingan serta asistensi. Dukungan 38


Potensi Daerah

perbankan untuk sumber pembiayaan, dinilai Irianto, menjadi salah satu kunci terwujudnya investasi. Kaltara, tukas Irianto, membuka pintu investasi di industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, termasuk rumput laut. Sektor kelautan dan perikanan, tambah Irianto, ke depannya menjadi bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi di provinsi ini. “Saya akan meminta Bupati Nunukan dan Wali Kota Tarakan untuk membuat regulasi yang positif guna mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk rumput laut. Kami juga mencari investor untuk mengelola hasil perikanan. Kami sangat mendukung adanya insentif bagi pengusaha yang mau berinvestasi atau petani dan nelayan yang melakukan usaha,” papar Irianto. Walikota Tarakan Sofian Raga menegaskan rumput laut menjadi satu dari empat komoditas andalan yang dikembangkan Tarakan, selain ikan, udang dan kepiting. Data yang ada, produksi sektor perikanan di Tarakan menjanjikan. Potensi perikanan tangkap sebesar 10.700 ton per tahun, sementara jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 8.650 ton per tahun (80%) dan yang dimanfaatkan sekitar 7.900 ton per tahun.

Sedangkan potensi budi daya perikanan 873,2 hektar dibagi menjadi tambak 857 hektar dan kolam 16,2 hektar. Luas tambak produktif 788,80 hektar dengan produksi 685,80 ton per tahun dan luas kolam produktif 11,2 hektar dengan produksi 15,10 ton per tahun. Pemerintah Kota Tarakan, imbuh Sofian, mendukung pengembangan industri pengolahan rumput laut melalui pembangunan infrastruktur baik pelabuhan, bandara, kawasan industri, ketersediaan listrik dan air bersih. “Untuk listrik tidak ada masalah, pasokan akan terus ditingkatkan dan kami berusaha ketersediaan selalu diatas kebutuhan. Air bersih, kami akan membangun embung baru pada 2015, sehingga pada 2018 produksi air bersih diharapkan 1000 liter per detik. Kami jamin kebutuhan dua infrastruktur ini untuk investasi pabrik pengolahan rumput laut,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nunukan Basri mengatakan pihaknya berharap investor menanamkan modalnya untuk pengembangan industri pengolahan rumput laut di daerahnya, seiring produksi komoditas tersebut yang meningkat. “Jangan sampai investor nasional datang terlambat INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

39

Potensi Daerah

dari investor Malaysia,” ujar Basri. Irianto Laji, petani rumput laut di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Utara, mengatakan pihaknya mendukung adanya pembangunan pabrik pengolahan rumput laut, sehingga keberadaan fasilitas tersebut dapat meningkatkan harga jual komoditas di tingkat petani. “Kami sangat setuju bila dibangun pabrik rumput laut di sini. Harga jual akan lebih baik lagi dan manfaat lainnya cukup besar,” ujarnya.

Pabrik Perwakilan dari Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Sasmoyo S. Boesari mengatakan Tarakan dan Nunukan memiliki potensi yang luar biasa untuk dibangun pabrik pengolahan rumput laut, kendati ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Tantangan tersebut yakni faktor warna hasil rumput laut yang lebih coklat dibandingkan hasil dari daerah lain, faktor impurity (kadar kotoran) dan kadar logam yang relatif lebih tinggi. “Namun, tantangan itu menjadi tanggungjawab bersama untuk diatasi. Saya punya harapan besar, akademisi di sini lebih serius mengkaji tiga tantangan tadi. Kalau itu bisa dipecahkan saya yakin dua daerah ini akan sukses,” ujarnya. Menurut Sasmoyo, pihaknya merekomendasikan cukup dibangun satu pabrik dulu untuk tahap awal dan Tarakan dinilai lebih feasible dibandingkan dengan Nunukan. Satu pabrik pengolahan rumput laut tersebut memiliki kapasitas 300 ton per bulan dengan 40


nilai investasi diperkirakan Rp15 miliar-Rp20 miliar. “Kalau saya baru menganalisa, tetapi ada satu anggota Astruli berminat untuk berinvestasi di sini,” kata Sasmoyo yang juga selaku Presdir PT Indonusa Algaemas Prima. Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indonesia (Aspperli) Arman Arfah mengatakan sistem resi gudang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan industri pengolahan rumput laut di daerah ini. “Komitmen sistem resi gudang diharapkan bisa dijalankan, perlu kepedulian dan dukungan pemerintah daerah. Dengan sistem resi gudang, petani akan terbantu,” ujarnya. Kepala Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, Dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian Nurhayati Gobel, menambahkan pemerintah mendukung pengembangan industri pengolahan rumput laut di daerah ini melalui sejumlah program/kegiatan. “Infrastruktur tentunya perlu dipersiapkan untuk pengembangan sektor ini. Kami dukung dengan memberi fasilitasi seperti sarana produksi dan peralatan. Tahun lalu kami sediakan alokasi dana Rp1,7 miliar untuk Nunukan, tapi belum dapat terserap karena belum ada infrastruktur,” paparnya. Semua pemangku kepentingan di Kaltara, bahkan pemerintah pusat, perlu duduk bersama untuk menyusun grand design pengembangan sektor ini.” Bukan tidak mungkin provinsi ini dapat menjadi pionir dalam pemanfaatan potensi kelautan,” pungkas Dadi Aryadi. (*)

Investasi

Perpres No.98/2014 Izin Usaha Mikro dan Kecil Kini Cukup Satu Lembar Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung keberlangsungan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.


41

Investasi

D

alam hal penyederhanaan perizinan dan memberikan kemudahan dalam berusaha, selain Perpres No. 98/2014 tersebut, pemerintah juga menerbitkan Perpres No. 97/214 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres PTSP). Kedua perpres ini diyakini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kaltim. Hasil survei yang dilakukan pemerintah, sekitar 99,9% dunia usaha di Indonesia masuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan berkontribusi tidak kurang dari 60% product domestic bruto (PDB). Namun, pelaku usaha mikro dan kecil selama ini masih dihadapkan pada permasalahan klasik, seperti kesulitan mendapatkan akses pengembangan usaha terkait pembiayaan, produktivitas tenaga kerja yang terbilang sangat lemah karena tidak terdidik, atau tidak memiliki izin usaha. Sulitnya mendapatkan akses pembiayaan umumnya karena ketidaklayakan kredit yang didasarkan pada aturan-aturan perbankan. Sebagai bentuk nyata dukungan dan keberpihakan kepada pelaku di sektor mikro dan kecil, melalui Perpres No.98/2014, pemerintah membebaskan pengusaha mikro dan kecil dari keharusan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dalam bentuk naskah satu lembar. Ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat 3 Perpres No. 98/2014 yang berbunyi “IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.” IUMK sebagaimana diatur dalam Perpres ini, diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan Perpres No. 98/2014, semua pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp 400 juta per bulan atau Rp 4,8 miliar per

42


tahun akan mendapatkan kepastian hukum berusaha yang sah untuk menjalankan usahanya di wilayah RI, berupa surat izin usaha satu lembar. Selain itu, pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan kemudahan untuk berusaha, akses ke perbankan dan permodalan yang selama ini seringkali terganjal saat proses pembukaan rekening di bank karena kewajiban untuk mempunyai NPWP, akta notaris, dasar hukum perusahaan dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi masalah pembiayaan atau permodalan, izin usaha satu lembar akan memberikan kemudahan mengakses kredit usaha rakyat. Izin usaha satu lembar juga membebaskan para pelaku usaha mikro dan kecil dari seluruh retribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 4 Perpres No. 98/2014 yang berbunyi “Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.”

Izin Dikeluarkan Camat Sesuai Perpres No. 98/2014, akses pelayanan juga dipermudah, yakni dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu camat. Ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Perpres No.98/2014 yang berbunyi “Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.” Bahkan apabila diperlukan, camat dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada lurah karena pertimbangan karakteristik wilayah. Ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 Perpres No. 98/2014. Sebagai wujud komitmen mendukung pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, Pemprov Kaltim merespon lahirnya Perpres tersebut dengan melakukan upaya percepatan penerapan di daerah. Pada 27 November 2014, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim yang difasilitasi oleh Pemprov Kaltim akan menggelar kegiatan “Temu Pemberdayaan Koperasi dan UMKM” di Kota Samarinda, dalam rangka implementasi Perpres No. 98/2014. Rencananya, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Kabinet Kerja Sofyan Djalil dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta menghadirkan narasumber dari Bappenas,

Investasi Perkembangan Pengusaha kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2013

TAHUN

INDUSTRI (UNIT)

PERDAGANGAN (UNIT)

JASA (UNIT)

JUMLAH (UNIT)

TENAGA KERJA (ORANG)

OMSET (JUTA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2008

302.288

33.861

26.072

362.221

723.130

8.776,14

2009

304.102

36.231

26.075

366.408

737.592

10.222,64

2010

308.393

39.921

29.099

377.413

759.648

93.373,00

2011

310.995

45.028

31.863

388.886

782.741

95.327,00

2012

323.434

46.829

33.138

406.006

814.051

99.140,00

2013

326.211

49.185

33.690

409.086

820.238

99.893,00

Sumber: Renstra Disperindagkop dan UMKM Kaltim Tahun 2013-2018 Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Kami ingin mendengar dari narasumber strategi pengembangan ke depan dari pemerintah pusat untuk 5 tahun ke depan. Sebagai komitmen Kaltim untuk mempermudah perizinan bagi usaha mikro dan kecil, kami juga akan memfasilitasi penyerahan izin usaha mikro dan kecil berupa naskah satu lembar kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Ini implementasi dari Perpres No.98/2014,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim, Ichwansyah. Ichwansyah mengatakan pelaku usaha mikro dan kecil akan semakin mudah melengkapi perizinan usahanya karena prosesnya lebih dekat, karena izin usaha dikeluarkan oleh camat. Dengan satu lembar izin tersebut, menurut Ichwansyah, diharapkan sudah memuat tentang legalitas tempat usaha, legalitas data usaha dan legalitas untuk akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Seremoni penyerahan izin usaha mikro dan kecil tersebut akan dilakukan di kawasan Citra Niaga Samarinda, dan izin usaha diberikan kepada 15 pelaku usaha mikro dan kecil dari 4 kabupaten/kota yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Menindaklanjuti terbitnya Perpres No.97/2014, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah meminta kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota dan SKPD terkait lingkup Pemprov Kaltim segera melakukan percepatan untuk penerapannya di daerah. Pemkot Samarinda dan Balikpapan diharapkan dapat menjadi pionner dalam pengimplementasian perpres tersebut. “Tidak hanya pelimpahan izin tetapi juga penyerahan izin. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Jadi cukup dengan izin (satu

lembar) yang dikeluarkan camat, pelaku usaha mikro dan kecil sudah bisa menggunakannya untuk berusaha, persyaratan pinjaman modal di bank dan lainnya,” jelas Awang Faroek saat rapat kerja dengan pimpinan SKPD lingkup Pemprov yang juga diikuti perwakilan Pemkot Samarinda dan Balikpapan di Lamin Etam, Kamis (30/10). Menurut Awang Faroek, hal itu dilakukan untuk memudahkan akses dan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya bagi investor yang mendapatkan kemudahan, melainkan pelaku usaha mikro dan kecil produktif juga mendapat kemudahan untuk pelayanan. “SKPD yang bersangkutan juga tidak boleh membebankan biaya apapun kepada pelaku usaha mikro dan kecil,” ujarnya. Sementara itu, Pemkot Balikpapan menyatakan masih mematangkan draf peraturan wali kota (perwali) sebagai dasar pendelegasian pemberian izin usaha mikro dan kecil ke camat. “Kami masih proses Perwali karena perlu ada dasar hukumnya untuk pendelegasian itu,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Doortje, Rabu (19/11). Dia menyebutkan aturan tersebut akan segera dilakukan ketika proses pembuatan dasar hukum tersebut selesai dilakukan.

Perpres PTSP Sementara itu, terkait Perpres No. 97/2014, Gubernur Kaltim berharap pemerintah daerah sesegera mungkin untuk menggabungkan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dengan PTSP, menjadi BPMPTSP yang memiliki wewenang penuh (pendelegasian gubernur) untuk menerbitkan perizinan dan non perizinan. Pemprov Kaltim sudah menyatukan BPPMD dan PTSP


43

Investasi Perkembangan Pengusaha Mikro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 - 2013

TAHUN

INDUSTRI (UNIT)

PERDAGANGAN (UNIT)

JASA (UNIT)

JUMLAH (UNIT)

TENAGA KERJA (ORANG)

OMSET (JUTA)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2008

3.714

7.621

2.518

13.853

-

20.113,00

2009

3.825

7.777

2.544

14.146

-

20.603,79

2010

4.820

9.410

3.699

17.929

-

46.000,00

2011

5.065

9.560

3.743

18.368

-

46.637,00

2012

5.645

10.707

4.172

20.524

52.233,00

2013

9.720

18.443

7.176

35.339

-

89.935,00

Sumber: Renstra Disperindagkop dan UMKM Kaltim Tahun 2013-2018

“...dengan penerapan Perpres ini, investasi Kaltim akan terus berkembang pesat dan peningkatan pelayanan perizinan investasi pasti lebih ditingkatkan. Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan realisasi investasi bisa mencapai Rp35 triliun. Hingga Oktober, realisasi investasi yang masuk tercatat telah mencapai Rp31 triliun.”

menjadi BPMPTSP. Di sini, BPMPTSP memiliki kewenangan penuh untuk perizinan. Jadi, pengusaha dimudahkan dalam perizinan, tidak perlu lagi datang ke gubernur langsung saja ke BPMPTSP. Perpres PTSP ini mengatur lebih jelas tentang pola penyederhanaan perizinan di semua tingkatan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Sistem baru ini juga mengedepankan konsep pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti. Secara keseluruhan, proses perizinan dikemas lebih ringkas. Proses perizinan akan sangat berbeda dengan pola yang selama ini berjalan yang cenderung menghabiskan waktu lama dan rentan terjadi duplikasi perizinan. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Awang Faroek mengaku akan menyesuaikannya dengan peraturan daerah agar birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas. Dia optimistis, dengan penerapan Perpres ini, investasi 44


Kaltim akan terus berkembang pesat dan peningkatan pelayanan perizinan investasi pasti lebih ditingkatkan. Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan realisasi investasi bisa mencapai Rp35 triliun. Hingga Oktober, realisasi investasi yang masuk tercatat telah mencapai Rp31 triliun. “Kalau target provinsi senilai Rp35 triliun. Kalau target dari BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] hanya senilai Rp32,49 triliun,” kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Diddy Rusdiansyah. Dia menambahkan sektor sumber daya alam masih menjadi andalan Kaltim untuk dapat merealisasikan target yang ditetapkan tersebut. Perkembangan investasi Kaltim juga terus bertumbuh sejak 2011-2014. Pada 2011, persetujuan investasi masih berkisar Rp4,1 triliun, pada 2012 meningkat menjadi Rp10,7 triliun. Pada 2013, angkanya terus bergerak naik menjadi 27,6 triliun dan hingga kuartal III/2014, persetujuan investasi di Kaltim sudah mencapai Rp38,2 triliun. (*)

Konsumen

UPTD Metrologi

Lindungi Konsumen Dengan Tertib Ukur Dalam rangka perlindungan konsumen dan pedagang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim terus berupaya meningkatkan pembentukan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten/kota di provinsi ini.


45

Konsumen

P

embentukan pasar tertib ukur menjadi satu hal yang penting, mengingat akurasi dan kebenaran pengukuran akan memberikan jaminan kepercayaan dan kepuasan bagi konsumen dan masyarakat luas. Adanya pasar tertib ukur di kabupaten/kota tentunya menjadi cikal bakal daerah tersebut menuju Daerah Tertib Ukur. Pada tahun ini, UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim tengah mengupayakan pembentukan tiga pasar tertib ukur yaitu di Kutai Timur, Paser dan Samarinda. Kepala UPTD Metrologi Provinsi Kaltim, Erwinsyah, mengatakan setiap tahunnya diharapkan ada dua atau tiga pasar tradisional yang dibentuk menjadi pasar tertib ukur. Untuk tahun depan, pihaknya saat ini menunggu usulan dari kabupaten/kota. “Seperti Berau saat ini tengah mengkaji dan akan sampaikan satu pasar tertib ukur. Kami menunggu usulan dari kabupaten/kota untuk pembentukan pasar tertib ukur 2015,” ujarnya, baru-baru ini. Hingga saat ini, terbentuk tujuh pasar tertib ukur di wilayah Kaltim, yaitu Pasar Ijabah dan Kedondong di Kota Samarinda (2011), Pasar Baru dan Pasar Klandasan di Kota Balikpapan (2012). Adapun Pasar Rahmat di Samarinda, Pasar Induk Sangatta Utara di Kutai Timur dan Pasar Induk Panyembolun Senaken di Kabupaten Paser, ketiganya ditetapkan pada Oktober 2014 sebagai pasar tertib ukur. Syarat-syarat tercapainya pasar tertib ukur antara lain semua alat UTTP yang digunakan untuk transaksi

46


jual-beli di pasar tersebut harus bertanda tera sah yang berlaku. Rangkaian kegiatan pengujian sampai dengan pembubuhan tanda sah atau tanda batal ini di sebut tera. Syarat lainnya, para pedagang mengetahui cara menggunakan UTTP dengan baik dan benar dan di pasar tersebut disediakan pos ukur ulang. Dengan menjadi pasar tertib ukur, perangkat ukuran, takaran dan timbangan di pasar tradisional tentunya sudah ditera dan tera ulang, sehingga konsumen mendapat jaminan kebenaran atau tidak dicurangi oleh oknum pedagang. Pasalnya, masih ada keluhan konsumen terhadap pasar tradisional akibat praktik kecurangan semacam ini. Selain memberikan jaminan kebenaran (kepercayaan), dengan memotivasi serta mendukung dibangunnya pasar tradisional yang modern dan tertib ukur diharapkan pasar tradisional itu dapat bersaing dengan mini market/supermarket yang kini kian menjamur. Sementara itu, pada 2012-2013 lalu, tiga kota di Kaltim telah ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur, yaitu Kota Balikpapan, Kota Tarakan dan Kota Bontang. Syarat-syarat tercapainya daerah tertib ukur antara lain; (1) semua alat UTTP untuk menentukan kuanta dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku, (2) pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar, (3) Pemerintah kabupaten/kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP, dan (4) pemerintah kabupaten/kota menetapkan pembinaan, pengawasan

Konsumen dan pelayanan kemetrologian menjadi program tahunan daerah. Erwinsyah menyadari untuk mewujudkan daerah tertib dan pasar tradisional tertib ukur, bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Wilayah kabupaten yang cukup luas dan sumber daya manusia (SDM) di daerah yang terbatas dinilai menjadi tantangan tersendiri. “Perlu kerja keras dan dorongan. Untuk itu kami terus mendorong dan memfasilitasi kabupaten/kota untuk memiliki unit pelayanan teknis dan membentuk pasar tertib ukur,” tukasnya. Kabupaten dan kota, lanjut Erwinsyah, pun didorong untuk membangun UPTD Metrologi di masing-masing daerahnya. Kendati hasil retribusi dari penerimaan uang tera tidak terlalu besar, tetapi UPTD di daerah memiliki potensi untuk pengembangan. “Misalnya dengan membuka unit pengujian, unit kalibrasi, melayani perusahaan-perusahaan, apalagi kalau PLN dan PDAM di daerah tersebut bersedia untuk menerakan di UPTD yang ada di kabupaten/ kota. Ini potensi yang bisa dikembangkan,” paparnya. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML), alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, penyerahan/serah terima barang, menentukan pungutan upah, menentukan produk akhir dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan (pulsa telepon, listrik, meter air dan lainnya), wajib ditera dan ditera ulang. “Alat-alat kesehatan juga wajib ditera dan ditera ulang karena berhubungan dengan masyarakat. Kami

“Perlu kerja keras dan dorongan. Untuk itu kami terus mendorong dan memfasilitasi kabupaten/kota untuk memiliki unit pelayanan teknis dan membentuk pasar tertib ukur.” juga bantu melayani kalibrasi bagi perusahaan/instansi yang sudah mendapatkan ISO,” ujarnya. Untuk mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang berhak pada Direktorat/Unit Metrologi Daerah. Dari hasil pengujian tersebut barulah dapat diketahui UTTP yang memenuhi syarat dalam hal kebenaran, kepekaan. UTTP yang memenuhi syarat akan dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tanda batal. UTTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. Ada beberapa cara untuk meyakinkan masyarakat apakah suatu UTTP telah ditera sah atau ditera ulang sah, antara lain sebagai berikut: pertama, tanyakan kepada pemilik /pemakai/kuasa UTTP, apakah UTTP nya telah ditera sah atau ditera ulang sah untuk tahun yang sedang berjalan. Kedua, melihat sendiri tanda sah yang berlaku yang ada pada salah satu bagian dari UTTP tersebut. Hasil kinerja UPTD Metrologi Kaltim pada 2013


47

Konsumen adalah jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 20.261 unit dan wajib tera sejumlah 8.398 orang, serta jumlah penerimaan uang tera sebesar Rp. 490.198.000 dari yang di targetkan Rp 285.000.000 atau melebihi target sebesar 172%. Bila dibandingkan dengan hasil kinerja 2012 dengan jumlah alat UTTP yang ditera sebanyak 23.645 unit, wajib tera sejumlah 8.398 orang, dan uang tera sebesar Rp. 477.675.400. Dalam rangka menyongsong pasar bebas di kawasan Asean (Masyarakat Ekonomi Asean) pada 2015, menurut Erwinsyah, pihaknya akan terus fokus

meningkatkan kegiatan/program kemetrologian di wilayah Kaltim. Termasuk membantu pembentukan UPTD Metrologi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan daerah otonomi baru. “Kami back up, akan dukung peningkatan daya saing kita melalui kemetrologian, dalam kaitannya dengan MEA. Misalnya soal ekspor, ketika barang yang dikirim volumenya 100 ton, tetapi di negara tujuan ternyata tidak sampai 100 ton tentu ini menjadi persoalan. Kami juga lakukan peningkatan di sisi SDM yakni dengan sertifikasi,” pungkasnya. (*)

Data Hasil Kinerja Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2013 No.

Kabupaten / Kota

Jumlah Alat UTPP (Unit)

Jumlah Uang Tera (Rupiah)

Jumlah Wajib Tera (Orang)

1

Kota Samarinda

6.725

145.968.500

2.420

2

Kota Balikpapan

3.409

96.124.000

1.069

3

Kab. Penajam Paser Utara

446

7.599.500

189

4

Kab. Paser

650

21.405.500

314

5

Kab. Kutai Kartanegara

1.506

81.920.500

624

6

Kab. Kutai Barat

530

19.418.000

367

7

Kab. Kutai Timur

482

36.045.000

308

8

Kota Bontang

2.648

16.419.000

898

9

Kab. Berau

568

23.911.000

256

10

Kota Tarakan

1.913

21.768.000

990

11

Kab. Bulungan

739

10.013.000

466

12

Kab. Nunukan

339

7.595.500

240

13

Kab. Malinau

206

1.126.500

147

14

Kab. Tana Tidung

100

884.000

110

Sumber : Disperindagkop & UMKM Kaltim

48


Industri

Maloy Batuta Trans Kalimantan Resmi Jadi KEK Pemerintah Keluarkan PP No.85/2014 Di akhir masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.85/2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

K

eluarnya PP No.85/2014 ini diharapkan mengakselerasi pembangunan dan pengembangan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), sehingga mempercepat terwujudnya industri hilir kelapa sawit yang memberi nilai tambah bagi perekonomian. Terletak di Lubuk Tutung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, investasi pengembangan KEK MBTK ini diperkirakan mencapai angka Rp 3,4 triliun. KEK ini terdiri dari


49

Industri Kawasan KIPI Maloy (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy), Kawasan Batuta Chemical Industry Project (BCIP) dan Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengungkapkan perihal penetapan kawasan MBTK sebagai KEK, pihaknya sudah mendengar langsung dari Sekretaris Dewan Nasional KEK [Enoh Suharto Pranoto, red]. “Jadi dengan ditetapkannya PP yang mengatur tentang KEK MBTK ini, Kaltim akan mendapat kucuran dana yang cukup besar, yakni mencapai angka Rp3,4 triliun dari pemerintah pusat untuk pengembangan KEK MBTK di Kutai Timur,” ujar Awang Faroek didampingi Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Rusmadi, usai menggelar Rapat Kerja dengan jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim, di kediaman dinas gubernur (Lamin Etam), Kamis (30/10). Awang Faroek menuturkan investasi senilai Rp3,4 triliun tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan. Misalnya, pemetaan lahan, pembangunan jalan, instalasi pengolahan limbah, instalasi pengolahan air bersih, fasilitas kantor dan perumahan, termasuk pematangan lahan. KEK MBTK memiliki areal seluas 557,34 hektar dan diusulkan oleh PT Maloy Batuta Trans Kalimantan. Berdasarkan rencana pengembangan, KEK MBTK terdiri atas 3 zona yaitu industri, logistik, dan pengolahan ekspor. Sektor pengembangannya fokus pada industri kelapa sawit. KEK MBTK, menurut Awang Faroek, memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang potensial dikembangkan. Dukungan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, baik batu bara, minyak, gas, mineral dan kelapa sawit, hingga letaknya yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II diyakini menjadi keunggulan tersendiri KEK MBTK. Untuk itu, Awang Faroek meminta kepada jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim agar dapat menyukseskan program pembangunan dan pengembangan KEK MBTK. Karena, lanjut dia, dengan adanya KEK MBTK maka akan membawa multiplier effect bagi masyarakat di sekitar Kutai Timur, maupun Kaltim pada umumnya. “KEK MBTK ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Kita harus kerja ekstra keras untuk menyukseskannya. Tingkatkan koordinasi dan komunikasi agar jika ada permasalahan dapat segera dicarikan solusinya,” tukas Awang Faroek. Pemprov Kaltim berkeyakinan KEK MBTK di Kutai Timur akan berkembang menyaingi Sumatera Utara dan Riau. Kawasan ini diyakini akan menjadi kluster/ kawasan industri yang akan menciptakan nilai tambah paling optimal dari semua sumber daya daerah ini. 50


Kontribusi sektor perkebunan untuk penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari pada sektor pertambangan. Karena itu, nilai tambah keuntungan dari sektor tersebut harus dikembangkan lebih lagi Dengan proses industrialisasi dan hilirisasi produk Sawit akan dihilirisasi menjadi oleochemical, dan kemudian menjadi produk-produk akhir konsumen. “Saya yakin kawasan ini bukan hanya menjadi masa depan daerah saja, tetapi masyarakat Indonesia.,” ungkap Awang Faroek disela peresmian dan groundbreaking proyek MP3EI Plus oleh Menteri Koordinator Perekonomian saat dijabat oleh Chairul Tanjung di Maloy, Sangkulirang, Kutai Timur, 16 September 2014. Kala itu, Menteri Koordinator Perekonomian meresmikan berdirinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditandai dengan peresmian sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit dan ground breaking pabrik pengembangan industri hilir kelapa sawit. “Kontribusi sektor perkebunan untuk penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari pada sektor pertambangan. Karena itu, nilai tambah keuntungan dari sektor tersebut harus dikembangkan lebih luas lagi. Misalnya, dengan pengembangan proses industrialisasi dan hilirisasi produk,” kata Chairul Tanjung. Menurutnya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dibangun untuk mendorong laju pertumbuhan daerah. Dia pun menilai langkah Pemprov Kaltim untuk membangun KEK MBTK merupakan gagasan yang tepat. Saat ini, Kaltim memiliki luasan lahan kebun sawit 1,3 juta ha dan ke depan akan menjadi 2,4 juta hektar. Kaltim memiliki hampir 80 PKS yang akan menghasilkan CPO. Dengan ditetapkannya KEK MBTK di Kaltim, maka jumlah KEK yang ada di Indonesia menjadi delapan KEK. Adapun tujuh KEK yang sudah terlebih dulu ada, yaitu KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat) dan KEK Morotai (Maluku Utara).(*)

Tokoh

Sambut MEA 2015

“Kaltim Berharap Jadi Pelaku Pasar”

P

ada Desember 2015 mendatang, Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan resmi diberlakukan. Tujuan MEA 2015 untuk menciptakan Asean sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, di mana free flow atas barang, jasa dan faktor produksi, investasi, modal dan penghapusan tarif bagi perdagangan antara negara Asean. Untuk memahami sejauhmana kesiapan Kaltim dalam menyongsong MEA 2015, apa saja tantangan dan peluang yang dimiliki provinsi ini, berikut wawancara dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltim H. M. Fauzi A. Bahtar : Menurut Bapak, bagaimana kesiapan Kaltim menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015? Siapkah Kaltim menghadapi pasar bebas di antara negara-negara Asean tersebut? Yang jelas, mau tidak mau, harus siap. Untuk menghadapi MEA, pengusaha harus membuka link bisnis di berbagai sektor, baik lokal, nasional hingga internasional. Sedangkan persiapan di internal pengusaha, tentu harus saling bersinergi satu sama lain. Terpenting, bagaimana pemerintah memberi politicall will, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki pengusaha lokal. Karena, pengusaha perlu kebijakan yang pro-pengusaha lokal. Salah satu yang telah diterapkan saat ini, perusahaan BUMN melakukan JO (Joint Operation) dengan pengusaha lokal untuk membangun proyek besar di Kaltim. Seperti proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Menurut Bapak, sejauhmana peluang yang dimiliki Kaltim dalam MEA 2015? Apakah Kaltim akan menjadi pasar bagi produk, tenaga kerja, investasi dari negara-negara Asean atau sumber daya Kaltim mampu bersaing dengan negara-negara tersebut?

Kalau bicara potensi yang ada di Kaltim, sungguh luar biasa. Terkait menjadi pelaku atau pasar, kita positif thinking saja bahwa Kaltim berharap menjadi pelaku pasar di MEA 2015. Kalau dirinci, dari 12 prioritas produksi, sudah banyak yang ada di Kaltim dan terpenuhi secara umum. Seperti rubber (karet), industri kehutanan, travel, dan pariwisata juga sangat banyak destinasi. Selain itu, perikanan juga sangat terbuka. Untuk komunitas lokal seperti eko-tourism juga ada, tapi bukan tourism. Bahan baku rubber berlimpah di Kaltim, garmen dengan motif batik, corak khas Ulap Doyo dan serta nanas jadi daya tarik tersendiri. Hanya saja, kelas Kaltim perlu capital agar bisa membangun. Sebab, potensi cukup besar, tapi tak ditunjang infrastruktur yang memadai. Jadi, Kaltim perlu investor untuk membantu, juga perlu dorongan kebijakan pemerintah yang bermuara pada peningkatan nilai dan tingginya minat investasi, sehingga produk dihasilkan tak hanya dijual di dalam negeri, tapi menyasar pasar global dan internasional. Idealnya, pada MEA 2015, Indonesia sebagai pelaku, dengan populasi di ASEAN. Karena potensi SDA dan SDM berlimpah, karena itu perlu maksimalkan peningkatan kompetensi SDM untuk memasuki pasar bebas MEA. Tak perlu banyak, yang penting fokus. Seperti hilirisasi perkebunan kelapa sawit, tapi produk turunan sawit tidak ada, padahal cukup potensial dikembangkan menjadi margarin, minyak dan kosmetik. Apa saja tantangan Kaltim untuk mampu bersaing dalam pasar bebas MEA 2015? Tantangan yang dihadapi pada pemantapan kualitas SDM yang kurang. Kemudian, modal/capital yang jadi nilai tambah, attitute juga perlu ditingkatkan. Terkadang setiap pelaksanaan kegiatan usaha, ada pihak INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

51

Tokoh

Beberapa negara tetangga, seperti Vietnam sudah menerapkan pelajaran Bahasa Indonesia untuk persiapkan diri masuk pasar bebas MEA 2015.

tertentu yang mengganggu. Tentunya, infrastruktu yang selama ini jadi hambatan, komunikasi juga perlu dimaksimalkan lagi. Pemerintah saat ini masih banyak wacana dan regulasi, sedangkan pemahaman terhadap MEA masih sangat lemah. Banyak instansi yang tidak memahami tugas pokokk dan fungsi Kadin Kaltim Strategi apa yang perlu dilakukan Kaltim untuk bisa berkompetisi dalam MEA 2015? Strategi yang perlu dilakukan dengan meningkatkan SDM. Karena, yang dituntut dalam penerapan MEA 2015 adalah kompetensi, yakni terukur. Pengembangan SDM dan tanggung jawab pemerintah, baik kejuruan dan pendidikan tinggi tidak bisa ikuti perkembangan dunia usaha. Seperti Migas, banyak pihak swasta yang berperan, pengusaha lokal tak terlibat. Sementara SDA yang ada berlimpah ruah. Nah, terkait sertifikasi tadi, tentunya akan mengutamakan Pulau Jawa dibanding daerah lain seperti Pulau Kalimantan. Hal ini yang seharusnya jangan terjadi, belum lagi diperparah regulasi yang tumpang tindih. Beberapa negara tetangga, seperti Vietnam sudah menerapkan pelajaran Bahasa Indonesia untuk persiapkan diri masuk paasr bebas MEA 2015. Sehingga, SDM Vietnam telah siap dengan komunikasi Bahasa Indonesia di tingkat rendah, menengah dan tinggi. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan Kadin Kaltim sebagai persiapan menghadapi MEA 2015 tersebut? Pembinaan terhadap pengusaha, karena anggotanya adalah pengusaha dan asosiasi perusahaan. Yang 52


dilakukan, seperti program penyuluhan, pelatihan dan kerjasama dengan Regional Economic Development Institute (REDI) dengan fokus pada penyebaran informasi dan jaringan. Sekaligus proses penyiapan database pengusaha berikut potensi usaha serta membangun jaringan antar pengusaha lokal, regional dan internasional. Salah satu agenda Kadin Kaltim pada Rapimprov 2014 digelar 10-11 November di Samarinda mengusung tema “Mempersiapkan Dunia Usaha Kaltim dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”. Dalam kegiatan itu, akan digelar diskusi panel dengan menghadirkan tokoh ekonomi nasional, Gubernur Kaltim, akademisi Universitas Indonesia DR Hendri Saparini serta akademisi lokal dari Universitas Mulawarman dan Politeknik Negeri Samarinda. Rapimprov 2014 memang lebih fokus pada MEA 2015, adapun hasilnya akan disampaikan dalam Rapimnas Kadin Indonesia pada November 2014 di Jakarta. Menurut Bapak, sektor-sektor mana saja yang perlu dibenahi oleh Kaltim, baik peningkatan ketrampilan dan sertifikasi tenaga kerjanya? Dua hal yang tidak terpisahkan, orang Indonesia itu punya semangat dan yakin. Tapi tidak punya sertifikasi. Jadi legal paper. Ada kelemahan di legitimasi formil, karena kurangnya sertifikasi yang harus dilaksanakan pemerintah dan swasta. Kadin Pusat sudah siapkan, tapi belum ada payung hukum. Belum ada data apakah destinasi atau sasaran destinasi capital. Karena, mau jadi pelaku pasar. Potensi yang luar biasa cukup banyak. Intinya, pemerintah harus bersinergi, tak hanya provinsi, kabupaten dan kota. (*)

Produk Unggulan

Tenun Samarinda Seberang

Dorong Nilai Tambah dan Lestarikan Budaya Lokal

“B

erbagai program peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM khususnya pengrajin tenun di Kampung Tenun terus dilakukan, baik itu pembenahan dari segi produksi maupun dari sisi pemasaran,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Ameriza M. Moesa. Dia menuturkan Bank Indonesia telah melakukan pemetaan permasalahan yang terjadi selama ini, termasuk merubah pola pikir masyarakat sekitar untuk kembali membangkitkan citra tenun Samarinda sebagai warisan budaya yang patut dibanggakan. “Seiring dengan program pemerintah setempat, kami membantu untuk membuka akses para pengrajin yang selama ini hanya menjadi pekerja bukan sebagai pelaku usaha,” tukasnya.

Mencoba menggeser posisi tawar, para pengrajin tenun di Kota Samarinda Seberang saat ini tengah menjadi fokus pengembangan Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. Selain melestarikan budaya lokal, pengembangan kain tenun Samarinda tersebut juga dianggap strategis karena juga memiliki potensi pariwisata.

Beberapa tahap yang dilakukan oleh pihaknya adalah membentuk tim percontohan, dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Andalan, yang dipersiapkan untuk menjadi inspirasi bagi kelompok pengrajin lainnya. “Tingkat kesulitan yang dialami adalah membangun citra tenun Samarinda yang selama ini terkenal karena luntur. Membuat formulasi yang tepat membutuhkan tahapan bagi si pengrajin untuk meramu tenun Samarinda yang tidak luntur,” ujarnya. Sementara itu, lanjut Ameriza, pembenahan untuk display produk juga merupakan tantangan selanjutnya, dimana produk yang berkualitas disajikan dengan kemasan yang lebih “pantas”. Dalam arti kata, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli harus representatif. “Hal ini yang nantinya akan kita bangun, INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

53

Produk Unggulan menggeser posisi kain tenun Samarinda untuk segmen yang lebih menjanjikan,” tukasnya. Ameriza yakin pengembangan yang diawali dengan pembenahan sumber daya manusia akan menghasilkan energi yang besar untuk keberlangsungan tenun Samarinda. Untuk itu, pihaknya tidak segansegan mendatangkan para tenaga ahli untuk merubah pola produksi dan pemasaran yang ada selama ini, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk melatih KUB Andalan dan kelompok pengrajin lainnya. “Dari sisi pemasaran juga dilakukan dengan sistem online, Brand Tenun Samarinda “LIPA” ini akan diperkenalkan ke seluruh lapisan masyarakat secara nasional maupun internasional. Otomatis ketika permintaan bertambah, tingkat produksi akan digenjot tanpa mengindahkan unsur kualitas tentunya akan menjadi produk yang potensial bagi pengrajin untuk mengelola usaha mereka,” tambahnya.

harga, yakni sekitar Rp300.000- Rp375.000 Workshop dan Galeri Tenun per sarung untuk Wisata industri kerajinan tenun pakaian laki-laki, Samarinda akan dilengkapi sementara untuk dengan showroom dan workshop, perempuan berkisar yang dibangun tidak jauh dari Rp500.000pemukiman warga kampung Rp700.000 untuk tenun. Secara administratif sarung yang kampung tenun yang merupakan digunakan oleh gabungan dari kelurahan Baqa dan perempuan. Kelurahan Masjid terletak di “Adanya galeri dan Ameriza M. Moesa, Kepala Perwakilan kecamatan Samarinda Seberang, Kota workshop ini diharapkan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Samarinda atau sekitar 15 kilometer dari akan mendongkrang ibu kota Samarinda. penjualan, atau bahkan juga “Wisatawan dapat melakukan tiga hal, yaitu menjadi sarana membangun melihat, mengerjakan dan membawa sesuatu dari inovasi para pengrajin untuk daerah yang mereka kunjungi. Contohnya terlibat menghasilkan karya tenun yang dipadukan dengan langsung dalam proses produksi, belajar menenun dan bahan lainnya untuk menjadi pakaian modern, atau menggunakan alat tenun. Selain itu biasanya cenderamata lainnya,” ujarnya. membawa sesuatu untuk kerabat, atau menjadi Desa wisata merupakan representasi dari berbagai kenangan bagi mereka bahwa pernah berkunjung di keunikan kehidupan masyarakat desa yang tempat tersebut,” papar Ameriza. mengedepankan kehidupan orisinal, penuh filosofi, Sebagai produk andalan Kota Samarinda, budaya dan sikap penduduknya. Kampung wisata sarung Samarinda kerap dijadikan buah tangan tenun yang merupakan cerminan dari peninggalan wisatawan yang datang ke Kaltim. Berdasarkan budaya. data dari Bank Indonesia, sebanyak 65% total “Wisata yang harus ditawarkan oleh kampung produksi sarung Samarinda berdasarkan tenun ini pada dasarnya harus memiliki eksistensi permintaan konsumen. budaya masyarakatnya, yaitu tenun Samarinda. Walaupun harga per item produk tenun Samarinda Eksistensi ini dapat ditunjukkan dengan keberadaan relatif stabil dari tahun ke tahun, tetapi buah tangan showroom dan workshop yang menjadi ciri daerah,” khas Kaltim ini tetap memiliki peringkat teratas untuk pungkas Ameriza. (*) 54


Produk Unggulan

KUB Andalan

Generasi Penerus Tenun Samarinda Bagi Herlina, kegiatan menenun bukan hal yang baru mengingat sang Ibu yang Hajjah Fatmawati yang menjadikan kerajinan tenun Samarinda sebagai mata pencaharian utama. Ketrampilan yang dilakukan secara otodidak ini kian menarik perhatiannya.

T

erpilihnya Herlina sebagai ketua kelompok dalam KUB Andalan, meneguhkan keinginannya untuk menjadikan kampung halamannya sebagai daerah tujuan wisata. Upaya Herlina bersama kelompoknya membawa hasil. Melalui pendampingan dan pelatihan kini ia mampu mempersingkat durasi produksi untuk menghasilkan pewarnaan yang berkualitas, dengan formulasi

warna yang tidak luntur. “Setiap hari kami melakukan percobaan untuk menghasilkan warna sintetik yang sesuai, dukungan untuk mempermudah jangkauan bahan baku juga sangat membantu kami untuk menghasilkan tenun Samarinda,” papar Herlina. Ia mengaku sebelumnya, memang menentang sistem distribusi melalui pengepul dengan

pertimbangan bahwa kain tenun tersebut bukan bahan baku yang mengenal kadaluarsa. Ketika ditanya mengenai sistem pemasaran, Herlina menjelaskan rata-rata ia dan keluarga mampu menjual sekitar 10 tenun Samarinda setiap bulannya. “Lain cerita ketika memasuki bulan puasa dan lebaran dan sedang ada kegiatan atau event besar di Samarinda, penjualan bisa


55

Produk Unggulan

“Dari pemintalan satu kincir memakan waktu selama 20 menit, satu tenun bisa memakan waktu selama tiga hari, tapi untuk “aman”nya kami biasanya meminta waktu selama satu minggu.”

mencapai 20 tenun Samarinda per bulan,” jelasnya. Herlina yang telah memiliki tiga unit alat tenun (gedokan) ini pun giat membantu menginformasikan perkembangan produksi dengan metode yang modern kepada teman sejawat di kampungnya. Sambil bercerita proses pembuatan tenun Samarinda, ia mengatakan yang menjadi ukuran kecepatan produksi saat ini memang mengandalkan faktor cuaca, biasanya di musim panas produksi benang lebih cepat. “Dari pemintalan satu kincir memakan waktu selama 20 menit, satu tenun bisa memakan waktu selama tiga hari, tapi untuk “aman”nya kami biasanya meminta waktu selama satu minggu,” sahutnya. Pengalaman untuk berekspresi mencari pewarnaan yang tepat, Herlina mengatakan diperoleh pada pelatihan tahap kedua untuk pewarnaan merah, hijau, ungu dan kuning yang terang. Warna-warna tersebut kerap digunakan untuk motif hatta hitam yang populer dikenal masyarakat. Menutup perbincangan dengan Herlina, ia mengatakan bahwa ia bersama 14 teman lainnya akan melakukan beberapa terobosan agar menjadi inspirasi untuk membangun nilai tambah para pengrajin tenun Samarinda. (*) 56


Inovasi

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Bangkitkan Inovasi Daerah

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur hingga kini memang belum terlalu dirasakan manfaatnya. Bahkan, lembaga yang bertugas menyokong pelaksanaan evaluasi dan inovasi berbagai program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu terkadang masih dipandang sebelah mata. Meski banyak hal yang telah dilakukan, khususnya dalam pengembangan inovasi di daerah.

N

amun, kondisi Balitbangda Kalimantan Timur yang kerap disebut dengan anekdot sebagai ‘Badan Sulit Berkembang’, menurut Kepala Balitbangda Prof Dwi Nugroho Hidayanto hal itu bisa ditepis, namun tak bisa di-justifikasi. Karena kurang maksimalnya peranan yang diberikan, sehingga instansi yang berkantor di Jalan MT Haryono Samarinda itu masih kurang tampak karyanya, meski tugas pokok dan fungsinya tak tampak secara INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

57

Inovasi langsung dan dapat dirasakan, karena berada dibalik layar. Menyikapi hal itu, berbagai inovasi di daerah yang bersentuhan langsung dengan riset dan teknologi mulai dibangkitkan lagi. Terlebih dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2014, Menristek menetapkan 3 ketahanan, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan dan ketahanan air. Ketiga program tersebut dapat disandingkan dengan program agro industri yang menjadi orientasi Kalimantan Timur saat ini hingga masa mendatang. Terlebih dengan ekspor SDA mentah masih terjadi, maka agro industri sulit berkembang. Untuk itu perlu penguatan program dengan memaksimalkan teknologi, yang dicontohkan seperti hasil panen petani kelapa sawit tak langsung diekspor, tapi diolah lebih dulu, setelah itu barang jadi berupa minyak yang diekspor. “Balitbangda ingin melakukan berbagai inovasi untuk penguatan program di pemerintahan. Jadi, keberadaan Balitbangda benar-benar dapat dirasakan

kajian serta sinergisitas dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha hingga pegiat atau pelaku usaha. “Terkait inovasi daerah, Balitbangda selaku mediasi dari proses hingga terwujud. Hingga saat ini, gagasan sudah ada, tetapi belum ada koordinasi dan komunikasi yang terkendali. Idealnya, ada koordinasi dan komunikasi agar terkendali,” ucap guru besar Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ini.

Katalog Penelitian Mantan staf ahli gubernur Kaltim bidang pendidikan ini juga membeberkan rencana Balitbangda akan menghimpun berbagai potensi yang ada di Kaltim, guna menyatukan persepsi sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Para pihak akan dihimpun terdiri lembaga penelitian, lembaga vertikal dan lokal, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. “Selain itu, kami sedang menyusun katalog penelitian yang saat ini belum ada dan sangat

“Jika ingin menjadi negara maju, Indonesia harus alokasikan 5% dari dana APBN untuk riset dan inovasi teknologi agar semakin berkembang pesat, termasuk APBD Kaltim harus tingkatkan anggaran riset.”

manfaatnya. Tidak hanya dinilai sebagai badan yang sulit berkembang,” ujar Dwi Nugroho, awal pekan lalu. Tak hanya itu, Balitbangda Kaltim sangat intens mengikuti berbagai pertemuan guna memaksimalkan peran. Seperti pertemuan Kawasan Ekonomi Maloy (KEK) yang saat ini disokong Balitbangda Kaltim. Meski diketahui beberapa kendala yang menghadang dan harus dituntaskan. Dalam diskusi itu, menggagas inovasi daerah dengan memunculkan industri barang jadi. Namun, proses tersebut tak bisa dilakukan dengan instan, sebab harus melalui pemikiran dan 58


diperlukan. Padahal, katalog itu dapat dijadikan rujukan terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sejak Balitbangda Kaltim berdiri hingga saat ini,” kata akademisi FKIP Unmul ini. Meski demikian, rencana dan situasi terkadang tak seiring sejalan. Sebab, 3 bulan sejak dilantik menjabat kepala Balitbangda Kaltim, Dwi Nugroho mengakui kendala dihadapi instansi dipimpinnya karena dana riset yang minim. Bahkan, persentasenya kurang dari 10%. Padahal, jika penelitian memerlukan aplikatif, tentu memerlukan dana yang cukup.

Inovasi

“Pada Agustus lalu, saya diskusi dengan Habibie Center. Tema yang diusung adalah Indonesia Ingin Maju. Dalam diskusi itu mengungkap minimnya alokasi APBN dan APBD terhadap riset dan inovasi teknologi di Indonesia. Saat ini, kurang dari 1% yang dialokasikan APBN dan APBD. Idealnya, minimal 5%,” bebernya. Sejumlah anggaran yang dialokasikan negara tetangga, seperti Malaysia dan Hongkong justru jauh lebih besar dari Indonesia. Malaysia mengucurkan 2,3% dari total APBN, dan Hongkong alokasikan 3% untuk riset dan inovasi teknologi di negara tersebut. “Jika ingin menjadi negara maju, Indonesia harus alokasikan 5% dari dana APBN untuk riset dan inovasi teknologi agar semakin berkembang pesat, termasuk APBD Kaltim harus tingkatkan anggaran riset,” harapnya. Terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya peneliti profesional, yang dimiliki Balitbangda Kaltim saat ini hanya 18 orang. Meski tercatat memiliki 114 pegawai, terdiri 107 berstatus PNS dan 7 lainnya karyawan kontrak. Dwi Nugroho menyebut angka ideal peneliti di harus mencapai 40% dari jumlah pegawai yang ada. Atas kondisi tersebut, rencana Kaltim akan merekrut tenaga peneliti baru akan dijadikan program prioritas. Pasalnya, saat ini masih terdapat peneliti yang rangkap jabatan struktural. “Kualitas SDM sudah memadai, karena sesuai pendidikan. Hanya saja, mereka harus ditunjang

latihan untuk mengasah kemampuan yang dimiliki. Karena, sudah banyak hasil penelitian dilakukan, seperti Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa alat untuk mengolah Gaharu dan sudah banyak diproduksi. Namun belum dipublikasikan secara meluas, selain itu kami masih lakukan inventarisasi TTG yang ada dan telah diproduksi,” bebernya. Karena itu, Dwi berharap sejak Balitbangda Kaltim berdiri dan berganti pimpinan, tentu harus menunjukkan berbagai karya yang berdampak pada sektor ekonomi dan menunjang sistem lain. Misalnya pertahanan keamanan, SDA, demografi dan ekopoleksosbud yang dikawal Balitbangda untuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II. Hanya saja, program prioritas guna mendukung tiga pilar pembangunan yang dicanangkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yakni pembangunan infrastruktur, pertahian dan SDM dapat sinergi. Setelah itu, dilakukan evaluasi program terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Seperti program beasiswa Kaltim Cemerlang dengan 187.000 penerima diakui telah member dampak terhadap peningkatan SDM. “Kami berharap dukungan dari instansi yang ada di Kaltim, karena secara teknis seluruh instansi yang ada akan menjadi pelaksana kajian dan riset, Balitbangda sebagai pendamping dalam mewujudkannya. Karena itu perlu kerjasama sinergis dan harmonis,” harapnya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

59

Profil

Primer Koperasi Kartika Aji Mustika Prima

33 Tahun, Konsisten Berikan THR ke Anggota PRIMER Koperasi Kartina Aji Mustika Prima kini berusia 33 tahun, terhitung sejak berdiri pada 3 Desember 1981 di Kota Tarakan yang saat ini tergabung di Provinsi Kalimantan Utara

Profil

K

operasi ini didirikan oleh lima pendiri, yakni Letnan Satu Ali Imran, Sersan Kepala Abdul Mungin, Sersan Satu Mardi Suyadi, Sersan Dua Sarkani Rela dan Sersan Dua Ali Ahmad dan diberi nama Primer Koperasi Angkatan Darat disingkat Prikopad Komando Resort Militer (Korem) 091 Aji Surya Natakesuma. Koperasi yang awalnya hanya melayani internal prajurit saja, kini tetap eksis menjalankan kegiatan usaha yang halal dan mampu membukukan asset hingga miliaran rupiah. Pendirian koperasi ini diawali dengan akta pendirian usaha koperasi dari Departemen Koperasi Nomor 697/BH/15/82, kemudian disusul dengan 4 kali perubahan akta notaris, hingga berpindah ke Samarinda pada 1991 dengan nomor akta baru 687/A/ BH/XVI/III/92 dari Departemen Koperasi, kemudian perubahan ketiga dengan nomor akta 697/BH/ IV/KWK.17/XI/96. Koperasi yang kini diketuai Kapten Arh Azrul Azis terbilang sukses. Karena berhasil menyabet penghargaan dari Menteri Koperasi pada peringatan puncak hari

koperasi nasional ke-67 pada 14 Juli 2014 di Medan, Sumatera Utara. Koperasi yang bersifat umum dan terbuka bagi masyarakat itu dinilai sukses dalam menerapkan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dan sukses meraih prestasi gemilang karena mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. Koperasi Kartika AMP menjadi salah satu koperasi terbaik di tingkat nasional karena sukses menerapkan prinsip perkoperasian dengan baik. Para pengurus memperhatikan manajemen laporan yang inovatif dan kreatif mengelola kegiatan usaha di koperasi tersebut. Ketua Koperasi Primko Kartika AMP Kapten Arh Azrul Azis ditemui di Tanjung Redeb, Berau, Kaltim baru-baru ini menyebutkan, saat ini koperasi dipimpinnya memiliki 286 anggota yang merupakan prajurit dan staf di Markas Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Samarinda. Tujuan Koperasi Primko Kartika, menurut Azrul, bertugas membantu meningkatkan

kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Karena itu, upaya mengelola dilakukan dengan profesional, sehingga menjanjikan dan menguntungkan bagi anggotanya. Dalam perkembangannya, Primko Kartika AMP berhasil menerapkan manajemen yang sehat serta peningkatan SDM perkoperasian dalam aspek keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan saat RAT. Dikelola secara inovatif dan kreatif membuat Primko Kartika AMP yang kini tidak merupakan bagian dari Korem 091/ASN, tak menyurutkan semangat untuk berkembang semakin pesat dan menekuni beberapa peluang usaha. Seperti jasa usaha, simpan pinjam, pertokoan/minimarket, cleaning service dan jasa mediasi atau fasilitator yang termasuk usaja jasa lainnya. “Koperasi Primko Kartika AMP bertugas membantu seluruh anggota, baik prajurit maupun PNS yang bertugas di Makorem 091/ ASN dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dengan tekad,


61

Profil

“Prinsip transparansi, tekun, ulet, rajin, etos kerja tinggi menjadi modal utama Koperasi Primko Kartika AMP hingga eksis sampai saat ini. Selain itu, proses regenerasi dilakukan secara rutin dengan durasi kepengurusan 3 tahun sekali...” semangat dan ketekunan, usaha yang digeluti koperasi dikelola dengan professional agar menghasilkan keuntungan yang menjanjikan bagi anggota,” kata Azrul Azis. Hingga kini, Koperasi Primko Kartika AMP mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi, dengan menjadi salah satu koperasi asal Kaltim dan terbaik di tingkat nasional. Hal itu terwujud atas penerapan prinsip perkoperasian dengan baik. Para pengurus memperhatikan manajemen laporan yang inovatif dan kreatif dalam mengelola koperasi. Berbagai kemudahan terhadap anggota dalam transaksi di koperasi juga semakin prima. Bagi anggota yang ingin meminjam dana tunai minimal

62


Profil

Koperasi Primko Kartika AMP bertugas membantu seluruh anggota, baik prajurit maupun PNS yang bertugas di Makorem 091/ASN dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Rp5 juta dan maksimal Rp25 juta dengan bunga 1% dapat terlayani dengan cepat. Bahkan, dana minibank yang beredar mencapai Rp1,5 miliar dan merupakan uang simpanan (Usipa) regular, Usipa plus dari anggota. Tak hanya layanan pinjaman dana, pembelian barang kebutuhan pokok juga dilayani secara tunai dan kredit. “Prinsip transparansi, tekun, ulet, rajin, etos kerja tinggi menjadi modal utama Koperasi Primko Kartika AMP hingga eksis sampai saat ini. Selain itu, proses regenerasi dilakukan secara rutin dengan durasi kepengurusan 3 tahun sekali. Dengan evaluasi kinerja dan pengelolaan koperasi serta memberikan motivasi untuk mengelola usaha koperasi dengan jujur,” jelasnya. Yang luar biasa, Koperasi Primko Kartika AMP telah memberikan dana Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggotanya. Kebijakan itu telah dilakukan sejak berdirinya koperasi tersebut. Bahkan, seluruh anggota akan mendapatkan THR jelang hari raya Idul Fitri. Baik anggota aktif maupun pasif. Pemberian dana THR itu diluar dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun ke seluruh anggota. Namun, pemberian SHU disesuaikan dengan keaktifan anggota dalam transaksi atau gunakan jasa koperasi. Jika anggota aktif, akan mendapat SHU yang cukup besar, sebaliknya, jika anggota pasif, tentu tak mendapatkan SHU, karena koperasi sangat memperhitungkan kontribusi anggota dalam gunakan

jasa usaha yang ada di koperasi. “Dana THR yang dikeluarkan pada Idul Fitri 2014 mencapai Rp712 juta lebih untuk 286 anggota masing-masing Rp2,5 juta per orang. Sementara pendapatan yang berhasil dihimpun dari berbagai unit usaha digeluti koperasi sejak Januari hingga Juli 2014 mencapai Rp1,162 miliar. Omset rata-rata per bulan mencapai Rp300 juta lebih. Padahal, modal awal koperasi pada saat berdiri tahun 1997, hanya Rp4 juta,” rinci Azrul. Namun, batasan status keanggotaan di Koperasi Primko Kartika AMP akan berakhir jika anggota telah pensiun, pindah satuan dan meninggal dunia. Berbicara simpanan wajib dan simpanan pokok anggota Koperasi Primko Kartika AMP, tentu tak sebanding omset dan keuntungan diperoleh. Karena, penerapan simpanan anggota menyesuaikan golongan dan kepangkatan. Sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan (Kasat) Tahun 1986 menetapkan simpanan pokok Rp1.000 per anggota. Kini berubah dengan nominal bervariasi mulai Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, 25.000 hingga Rp50.000 per anggota. “Simpanan pokok dan wajib disesuaikan dengan pangkat dan jabatan anggota koperasi di satuan. Untuk simpanan pokok setiap anggota Rp25.000,” ucapnya. Meski telah mandiri dari Korem 091/ASN sejak 2012 lalu, dan mulai membuka peluang usaha terbuka untuk melayani masyarakat umum, tetapi lebel koperasi milik Korem 091/ASN masih melekat. Sebab,

Kapten Arh Azrul Azis

beberapa masyarakat umum yang kerap hendak berbelanja di minimarket masih bertanya ke pegawai minimarket, apakah melayani masyarakat umum. “Sampai sekarang, masih banyak yang bertanya saat masuk ke minimarket untuk belanja dengan pertanwyaan apa bisa belanja disini pak? Padahal, koperasi kami siap melayani masyarakat umum, tapi hal itu secara perlahan akan diketahui masyarakat, bahwa tak ada pembatasan bagi masyarakat jika ingin berbelanja di minimarket kami. Sebab, harga jual tak berbeda dengan minimarket pada umumnya, bahkan bisa lebih murah sedikit,” ungkapnya. Azrul berharap, Koperasi Primko Kartika AMP berharap dapat konsisten menerapkan tiga aspek utama, yakni organisasi dan manajemen yang sehat, peningkatan SDM perkoperasian dan aspek keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam RAT. Selain itu, koperasi yang dipimpinnya dapat mengukir prestasi gemilang dan menjadi lebih baik dan berkembang lagi di masa mendatang. (*)


63

Opini

Taiwan

Harimau Asia Terperangkap Oleh Tiongkok Pada 12 Agustus- 16 Agustus 2014, penulis bersama-sama dengan 5 perwakilan Pusat Studi Asean se-Indonesia diundang oleh Pemerintah Taiwan ke Taipei untuk melakukan kunjungan studi (Comparative Study). Ke-enam Pusat Studi Asean tersebut adalah UGM, UNAIR, UNPAD, ANDALAS, BRAWIJAYA dan UNMUL.

S

aat ini ada 11 Pusat Studi Asean di Indonesia yg didirikan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan universitas-universitas negeri di Indonesia, dan untuk wilayah Kalimantan sejauh ini Pusat Studi Asean hanya ada di UNMUL. Kunjungan yang dimulai dengan pertemuan di Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta ini bertujuan lebih memahami hubungan ekonomi, sosial, pendidikan, research dan budaya antara Indonesia dengan Taiwan, dan antara Asean dengan Taiwan, beserta dengan peluang dan tantangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut kunjungan ke Taipei diformat dengan berbagai pertemuan, seminar dan

64


dialog dengan instansi pemerintah, LSM dan lembaga pengkajian serta universitas-universitas di Taipei. Setidaknya ada empat kali seminar di tempat yang berbeda dan enam dialog di berbagai institusi pemerintah dan think tank Taiwan, seperti Kementerian Luar Negeri Taiwan, Kementerian Perdagangan Taiwan, Kementerian Urusan China Daratan Taiwan, Taiwan Foundation for Democracy, Taiwan Institute for Economic Research, Taiwan International Development, Tamkang University Taipei, dan Foreign Association of Taiwan. Kunjungan untuk memperdalam pemahaman terhadap sejarah dan berdirinya Taiwan juga dilakukan ke beberapa

Opini

museum Taipei, seperti Chiang Kai Sek Memorial Park, National Museum of Taiwan, Sun Yat Sen Memorial Park, dan Gedung Tertinggi ke dua di dunia yaitu Taipei 101. Dari semua proses dialog dan seminar maupun sejarah Taiwan, penulis berkesimpulan bahwa situasi saat ini sangat tidak mudah bagi Taiwan, terutama dihadapkan pada masa depan dengan China Tiongkok. Karena itu untuk menggambarkan kondisi tersebut penulis beri judul, Taiwan, Harimau Asia Terperangkap oleh Tiongkok.

Taiwan, siapa mereka? Taiwan adalah sebuah negara melingkupi sebuah pulau yang terletak di lautan Pacifik (Laut China Selatan). Portugis menyebutnya dengan Pulau Formosa yang artinya pulau yang indah. Negara ini terletak di Utara Philipina atau Selatan Jepang dan di Barat China Daratan(Tiongkok), dibatasi oleh selat Taiwan dengan ibukota negara di Taipei. Taiwan memiliki nama resmi The Republic of China (The ROC). Nama ini sedikit dapat membingungkan apabila disandingkan dengan China daratan atau Tiongkok yang menyebut dirinya The People Republic of China (PRC atau dalam bahasa Indonesia RRC, Republik Rakyat China). Taiwan berpenduduk 23,36 juta jiwa (Okt.2013), dengan luas wilayah 36,193 ribu km2, dengan berbagai kelompok suku dan agama dengan mayoritas penduduk Taiwan adalah suku Han China,

Salah satu sektor yang sangat perlu dipelajari dari Taiwan adalah bagaimana negara tersebut dapat membangun usaha kecil dan menengah yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional. dengan 2% melayu-Polinesia. Dengan bahasa resmi Mandarin (Chinese), dengan agama utama; Budha, Tao, I-Kuan Tao, Kristen dan Islam. Lambang negara Taiwan adalah Bunga dengan bendera negara berwarna merah di sudut kiri atas terdapat bintang beralaskan warna biru. Ditinjau dari segi iklim, Taiwan mirip dengan Indonesia beriklim tropis hingga sub-tropis sehingga menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat kekayaan biodiversitas di Asia dengan topografi yang bervariasi dataran sampai pegunungan. Kelembaban yang cukup tinggi, menjadikan hutan dan daratan Taiwan kaya akan jenis tumbuhan dan binatang, terlihat dari 120 spesies jenis mamalia, 670 spesies burung, 141 reptil, 400 spesies kupu-kupu dan lebih dari 3.100 INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

65

Opini spesies ikan, dan lebih dari 4.596 spesies tumbuhan berbunga. Salah satu ikan yang sangat terkenal adalah ikan salmon formosa. Walaupun Taiwan hanya sebuah pulau yang luasnya barangkali tidak lebih besar dari wilayah Jawa Barat tapi negara ini masih kaya akan kawasan lindung dan taman nasional. Terbukti Taiwan memiliki 10 taman nasional atau 20% dari luas daratannya yang terjaga dengan baik. Masyarakat Taiwan didominasi oleh imigran dari daratan China yang bermigrasi terhitung sejak abad ke-17. Namun juga terdapat indigenous people yang mendiami wilayah selatan dan pedalaman pada umumnya di wilayah pegunungan dengan komposisi 2% dari total penduduk. Walaupun penduduk asli sangat sedikit tetapi Pemerintah Taiwan mengakui keberadaan penduduk tersebut dan memberinya pengakuan atas hak-hak adat dengan disahkannya Undang-undang Dasar Masyarakat Asli atau Indigenous People Basic Act. Penduduk asli memeroleh perlindungan dan pelestarian serta kebebasan atas kekayaan dan kebudayaan yang mereka miliki. Secara keseluruhan penduduk Taiwan didominasi oleh kaum pekerja, 74,2% penduduk berusia 15 tahun-64 tahun. Hanya 25% kaum anak-anak atau usia lanjut. Dengan usia harapan hidup termasuk yang tertinggi di Asia yaitu mencapai 79,51 tahun. Pertumbuhan penduduk di bawah 1%, sedangkan mortalitas/kematian di bawah 0,7%.

Sejarah Berdirinya The ROC atau Taiwan Berdasarkan catatan sekilas The Republic of China yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan 2014, negara ini didirikan pada 1912 di daratan Tiongkok. Saat itu Taiwan berada di bawah kekuasaaan kolonial Jepang sebagai keputusan dari Pakta Shimonoseki 1895. Pemerintah Republic of China (ROC)

mulai melaksanakan pemerintahan atas Taiwan pada 1945 setelah Jepang menyerah di akhir perang dunia ke-II. Pemerintah the ROC pindah ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang sipil China. Pemimpin ROC daratan kalah dalam perang sipil China. Sejak saat tersebut the ROC melanjutkan pemerintahannya ke pulau utama Taiwan dan sejumlah pulau kecil lainnya dan meninggalkan China daratan. Pihak berwenang di Beijing tidak pernah menjalankan kedaulatannya atas Taiwan atau pulau-pulau lainnya yang dikuasai pemerintah the ROC di Taipei. Sejak 1987 Taiwan resmi menjadi sebuah negara demokrasi dengan pencabutan undang-undang darurat militer yang berlaku sejak 1945. Saat ini Taiwan menjadi sebuah negara yang demokratis dan memelopori berbagai kegiatan demokrasi diberbagai belahan dunia. Pada 1996 untuk pertama kalinya Taiwan menyelenggarakan pemilihan presiden secara demokratis. Pada 2002 menjadi anggota WTO (organisasi perdagangan dunia). Hingga 2013 Taiwan telah menandatangi berbagai perjanjian bilateral ekonomi termasuk kesepakatan Kerangka Kerjasama Ekonomi dengan Tiongkok dan normalisasi hubungan ekonomi dan perdagangan lintas Lintas Selat Taiwan. Taiwan telah menandatangani perjanjian kerjasama atau kemitraan ekonomi dengan Singapura dan New Zealand, dan memiliki ratusan perwakilan perdagangan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak 2008, Taiwan dipimpin oleh Presiden Ma Yingjeou dari partai Kuomintang yang lebih mengedepankan hubungan baik dengan Tiongkok, dimana persoalan kemerdekaan atau unifikasi tidak menjadi egenda politik utama pemerintahan Ma Ying jeou. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan ekonominya yang lebih mengutamakan status quo dengan Tiongkok.

Hubungan IndonesiaTaiwan, mengapa penting? Walaupun the ROC atau Taiwan hanya merupakan sebuah negara kecil (dilihat dari luas wilayah), tetapi statistik ekonomi dan perdagangan serta produk teknologi negara ini membuat dunia banyak tergantung kepada Taiwan. Kita simak saja pendapat Business Week yang mengatakan”, Why Taiwan Matters, The Global Economy Couldn’t Function Without It..” atau ahli ekonomi dunia

Thomas L. Friedmen di New York Times 10 Maret 2013 yang mengatakan bahwa “Taiwan, negara yang dihadapkan pada Topan Pantai yang ganas, dan tanpa sumberdaya alam untuk menjadi andalan, tapi menjadi negara dengan cadangan devisa ke empat terbesar di dunia, yang mencapai US$347 milliar”. Statistik ekonomi Taiwan memang fantastis, merupakan negara di Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil sejak 3 dekade terakhir. Perdagangan Taiwan membukukan total nilai US$ 575 milliar (2013), lebih dua kali lipat dari Indonesia. Andalan utama ekonomi Taiwan adalah sektor jasa yang mencapai 69,06% dari total GDP, sedangkan sektor industri mencapai 29,18%, sektor pertanian hanya sebesar 1,76%. Sejak 2010 rata-rata pertumbuhan ekonomi Taiwan melambat tetapi masih dalam kondisi baik bahkan merupakan negara dengan ekonomi paling stabil di kawasan Asia. Pangsa pasar produk Taiwan didominasi oleh China Tiongkok (39,7%), sedangkan ASEAN sebesar 19%. Selebihnya adalah Eropa dan Jepang serta USA. Dilihat dari totalitas neraca perdagangan Taiwan surplus sebesar US$30,71 milliar, artinya ekspor melebihi impor. Berdasarkan data WTO (2012), Taiwan menempati peringkat 17 sebagai negara pengekspor, dan menempati urutan 18 sebagai negara pengimpor. Produk Domestik Bruto Taiwan pada 2012 mencapai US$ 475 milliar, peringkat ke 27 dunia dengan pendapatan perkapita 2012 mencapai US$ 38.357 atau peringkat 19 dunia. Bayangkan dengan perkapita income Indonesia di tahun yang sama (2012) sebesar US$ 3.475,- yang berada pada peringkat ke 80 dunia. Taiwan memiliki cadangan devisa terbesar ke 4 di dunia yaitu US$.416,81 milliar bandingkan dengan Indonesia yang hanya US$.118 milliar (2013). Taiwan juga menempati urutan ke 3 dari 50 negara yang disurvei atas iklim investasi, nomor 11 dalam hal daya saing, nomor 12 dalam hal indeks daya saing global, dan urutan 16 dalam hal kemudahan menjalankan usaha. Jika dilihat dari indeks Kemakmuran Legatum Taiwan menduduki peringkat 22 dari 142 negara di dunia yang disurvei. Statistik ekspor Taiwan ke Indonesia pada 2013 mencapai US $15 milliar, dengan produk utama mesin, alat-alat listrik dan technologi tinggi. Sedangkan impor Taiwan dari Indonesia sebesar US$ 7,15 milliar. Indonesia mengalami defisit perdagangan yang sangat besar dengan Taiwan mendekati US$ 7,85 milliar pada 2013. Ekspor utama Indonesia ke Taiwan adalah kekayaan alam seperti minyak dan bahan tambang lainnya. Sampai 2013 total investasi Taiwan di Indonesia mencapai US$ 15,36 milliar sedangkan investasi Indonesia di Taiwan “hanya” US $ 113, juta. Jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya maka

Indonesia masih kalah dari Vietnam sebagai nomor satu tujuan investasi Taiwan yang mencapai total US$27.25 milliar (data per 2013). Namun secara keseluruhan Tiongkok adalah tujuan utama investasi Taiwan yang mencapai 20% dari total investasi Taiwan di luar negeri. Dengan melihat statistik ekonomi dan perdagangan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari Taiwan. Bagaimana sebuah negara yang “kecil” tetapi dapat menjadi raksasa ekonomi, apalagi tidak ditopang oleh kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Salah satu sektor yang sangat perlu dipelajari dari Taiwan adalah bagaimana negara tersebut dapat membangun usaha kecil dan menengah yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Data Kementerian Perdagangan Taiwan menunjukan kelompok usaha kecil dan menengah Taiwan mencapai 98% dari seluruh usaha di Taiwan. Tentu hal ini perlu dipelajari oleh Indonesia, tidak saja sebagai upaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil, tetapi pada gilirannya membangun industri rumah tangga yang tangguh dan tentu saja penyediaan lapangan kerja yang mandiri dimana tidak terlalu tergantung kepada pemerintah. Dengan berbagai data dan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Taiwan merupakan sebuah negara yang sangat penting bagi Indonesia dan sebaliknya Indonesia juga sangat penting di mata Taiwan, terutama dalam hubungan ekonomi. Namun bagaimana hubungan kedua negara ini dapat ditingkatkan dan kendala apa yang akan dihadapi akan saya jelaskan pada bagian berikut ini. INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

67

Opini

Taiwan: Kami sangat memerlukan dukungan Indonesia

S

ejak berkembangnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian global, ternyata juga diikuti semakin kuatnya pengaruh politik global dari negara tersebut, dan memberi implikasi yang semakin serius terhadap Taiwan. Taiwan sebagai sebuah negara dihadapkan pada status yang tidak jelas atas identitas dan kewenangannya termasuk hakhaknya sebagai sebuah negara yang masih diklaim oleh Tiongkok sebagai provinsi yang memberontak. Walaupun sudah jelas sebagaimana diuraikan di atas bahwa Taiwan telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara sejak 1949, tetapi tetap tidak memperoleh pengakuan dari Perserikatan BangsaBangsa karena veto Tiongkok di PBB. Tidak adanya pengakuan internasional atas Taiwan sebagai sebuah negara berdampak luas bagi hubungan ekonomi, sosial, budaya dan politik Taiwan terhadap negaranegara di dunia. Kedudukan dan peran Taiwan maupun kemampuan yang dimilikinya secara ekonomi dan teknologi secara otomatis sangat terpengaruh oleh tidak adanya pengakuan tersebut. Salah satu contoh yang fundamental adalah partisipasi Taiwan dalam forum-forum internasional resmi setingkat kepala negara atau forum antar negara menjadi tidak signifikan ketika selalu harus terlebih dahulu memperoleh “ijin” dari Beijing. Para pakar yang penulis temui maupun saat berdiskusi di berbagai seminar ketika kunjungan ini dilakukan bahwa Taiwan sangat menginginkan statusnya sama dan sederajat serta memiliki “kursi depan” sederet dengan negara lain, bukan harus berada dibelakang kursi Tiongkok. Hal yang sama pernah dilakukan pemerintahan Rezim Suharto yang mengharuskan Paspor Indonesia tertulis bahwa paspor valid kecuali untuk Israel dan Taiwan. Ketentuan sebuah negara untuk melarang rakyatnya mengunjungi sebuah negara lain tentu mengindikasikan sikap tidak bersahabat, apalagi dapat disebut sebagai mitra, tentu tidak saja membawa pengaruh bagi negara yang melarang melainkan juga negara yang dituju yang secara otomatis juga mengurangi peluang dan kesempatan bagi rakyat dan pemerintah di kedua negara untuk melakukan kerjasama. Terutama di jaman yang mengalami globalisasi dan internasionalisasi semua aspek

68


kehidupan, maka tentu kondisi ini bisa menjadi trapping, atau jerat bagi negara yang dikucilkan tersebut dari pergaulan internasional. Walaupun kondisi ini sungguh berbeda dengan Taiwan, yang karena ekonomi dan produk teknologinya luar biasa membuat banyak pemerintahan negara-negara dunia bermuka dua, tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, namun di sisi lain banyak melakukan kerjasama bilateral ekonomi, pendidikan, budaya dan perdagangan layaknya sebuah negara merdeka. Taiwan tentu tidak nyaman dengan situasi seperti ini sebagaimana halnya negara lain yang ingin bermitra dengan Taiwan, tetapi secara terang-terangan membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Taiwan pada tingkat kepala negara atau menteri sejauh ini tidak menjadi pilihan yang terbaik bagi negara yang bersahabat dengan Tiongkok, dikhawatirkan akan melukai perasaan pemerintahan Beijing (Tiongkok). Rakyat Taiwan melihat kondisi ini sebagai sebuah permasalahan, karena menyangkut masa depan bangsa. Namun secara terang-terangan melawan Tiongkok dengan opsi negara merdeka juga tidak 100% menjadi sebuah pilihan, mengingat berbagai ancaman dari Mainland (Tiongkok). Fakta menunjukkan bahwa pilihan kompromi dengan Tiongkok dengan tidak mengedepankan posisi sebagai negara ke negara terhadap Tiongkok menjadi solusi terbaik yang diadopsi oleh pemerintahan Taiwan saat ini. Politik Presiden Mo Ying-jeou yang “mengutamakan Taiwan bagi kepentingan rakyat”, sedikit banyak mereduksi konflik dengan Tiongkok, karena Pemerintahan Mo Ying-jeou lebih mengutamakan hubungan yang menciptakan perdamaian dengan Tiongkok sehingga kedua negara lebih memusatkan pengembangan hubungan pada kepentingan praktis dengan mengesampingkan masalah politik yang menimbulkan perselisihan. Survei yang dilakukan oleh Mainland Affairs Council, Taiwan pada Juli 2014 terhadap 1200 rakyat Taiwan yang berumur 20 tahun-69 tahun dengan pertanyaan; Apakah Rakyat Taiwan memilih Unifikasi dengan China (Tiongkok) atau merdeka?, menunjukkan bahwa mayoritas (31,8%) responden memilih status quo saat ini. Artinya bahwa situasi saat ini dimana masalah

Opini

kemerdekaan atau unifikasi tidak menjadi pilihan utama, melainkan hanya mengedepankan terciptanya kondisi yang damai, aman sebagaimana dipopulerkan oleh pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou. Sedangkan 28,2% menjawab definitely status quo, artinya bahwa pilihan kondisi saat ini hendaknya terus dipertahankan; sebesar 20,1% menjawab status quo sekarang dan merdeka kemudian, berarti tetap menginginkan kemerdekaan; sebanyak 6,6% menjawab status quo sekarang dan unifikasi kemudian; 6,6% dengan tegas menjawab merdeka, dan hanya 1,8% yang menjawab unifikasi sekarang juga. Jawaban di atas mengindikasikan bahwa rakyat Taiwan yang telah menikmati kemakmuran tidak menginginkan terjadinya kekacauan karena pilihan politik yang tidak mengutamakan logika, dimana menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera adalah tujuan utama bernegara. Di sisi lain kepemimpinan presiden yang berkuasa saat ini untuk tidak konfrontal dengan Tiongkok sepertinya berhasil mempengaruhi fikiran rakyat Taiwan. Bahwa kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat saja dilakukan tanpa harus mengedepankan sikap jati diri sebagai negara merdeka, atau barangkali juga logika yang mengatakan bahwa tidak ada artinya sebuah negara terbentuk apabila tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun sebagaimana diuraikan di atas, kemerdekaan dan menjadi sebuah negara yang berdaulat adalah tetap menjadi kehendak rakyat Taiwan. Hal ini terlihat dari berbagai diskusi dengan pejabat maupun pakar di Taipei yang mengatakan bahwa sangat perlu menjadi sebuah negara yang memiliki status dan identitas dalam pergaulan internasional, dan bagi masa depan Taiwan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Bagi Taiwan untuk terlibat dalam pergaulan internasional yang setara dan partisipatif sangat mendesak, kebosanan terhadap politik “bawah tanah” terhada China Daratan atau Tiongkok sebagaimana yang terjadi selama ini sangat ingin diakhiri dengan pengakuan dunia atas Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat. Di sinilah letak persoalan bagaimana Pemerintah Indonesia merespon dan mendukung kemerdekaan taiwan di satu sisi, tapi juga tetap berhubungan baik dengan Pemerintahan Beijing, tetapi apakah ini mungkin dengan perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok yang semakin signifikan?, apalagi politik luar negeri Indonesia bebas aktif namun menganut prinsip tidak mencampuri urusan negara

69


lain, ataukah hal ini bisa dikompromikan dengan Tiongkok?. Hampir semua menyadari bahwa dengan status Tiongkok sebagai salah satu pemilik hak veto di PBB akan membuat pengakuan terhadap Taiwan akan memperoleh reaksi keras dari Tiongkok. Namun ini tentu sangat tetap bergantung pada bagaimana Pemerintah Indonesia melihat keuntungan memiliki hubungan setara dengan Taiwan sebagai sebuah negara, tanpa mengabaikan dampak negatif yang juga muncul. Selalu ada plus minus dari sebuah kebijakan politik. Namun bagaimana nilai plus tersebut dapat membantu rakyat Indonesia meningkatkan kesejahteraan melalui pembinaan hubungan diplomatik dengan Taiwan adalah sebuah pertanyaan lain yang harus dijawab. Atau mungkin juga hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara dapat dilakukan secara maksimal tanpa harus mempersoalkan status kemerdekaan Taiwan, barangkali pilihan lain yang juga perlu mendapat pengkajian. Namun sikap tidak mengakui kedaulatan suatu negara tapi aktif mengeksplorasi manfaat ekonomi dengan negara tersebut juga bukanlah sikap sebuah negara besar seperti Indonesia. Karena itu Indonesia perlu memiliki posisi yang jelas dan tegas, bahwa dengan pengakuan atas kedaulatan Taiwan tidak dimaksudkan untuk menurunkan level hubungan dengan Tiongkok, justru akan semakin memperbesar tingkat hubungan, karena telah menghilangkan salah satu duri dalam hubungan kedua negara. Namun pilihan di atas belum akan diambil oleh pemerintah Indonesia dengan melihat pengaruh Tiongkok dan sementara ini yang terbaik adalah melanjutkan hubungan perdagangan dan ekonomi serta pendidikan dan budaya tanpa harus mencampuri urusan dalam negeri pemerintahan Beijing, atas klaimnya terhadap Taiwan. ----Bernaulus Saragih, M.Sc, PhD. Penulis adalah staff pengajar Fakultas Kehutanan UNMUL dengan Doktor dibidang Ekonomi Lingkungan dari Universitas Leiden Belanda, serta Master of Science dari Universitas Gottingen Jerman, aktif sebagai kolumnis di Tribun Kaltim dan Kaltim Post, serta menjadi nara sumber diberbagai forum nasional dan internasional dibidang Natural Resource and Sustainable Development, banyak terlibat dalam isu-isu global dan nasional seperti perimbangan keuangan dari SDA, Energi dan Perubahan Iklim. Saat ini sebagai Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Asean di Universitas Mulawarman.


69

Kebijakan

Mengenal Lebih Dekat MEA Pada 2003, para pemimpin Asean (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sepakat bahwa Masyarakat Asean harus terbentuk pada 2020. Ini didasari visi bersama Asean sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan pembangunan yang dinamis.

D

idirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967, Asean saat ini beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Para pemimpin Asean menegaskan komitmen kuat mereka pada 2007 untuk mempercepat pembentukan komunitas/masyarakat Asean menjadi 2015. Komunitas Asean terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan Asean, Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC), dan Masyarakat Sosial Budaya Asean. Ketiga pilar 70


tersebut diharapkan dapat bekerja secara bersamaan untuk membentuk Masyarakat Asean. Dengan demikian, para pemimpin Asean sepakat untuk mentransformasi Asean menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Selanjutnya blue print (cetak biru) MEA disusun dan disahkan pada 2007. Untuk mencapai Masyarakat Asean, Asean berpedoman pada Piagam Asean sebagai landasan dasar. Selain itu, Piagam Asean juga memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan regional di

Kebijakan kawasan. Piagam Asean mulai berlaku pada 15 Desember 2008. Berbagai literatur ekonomi menyebutkan beberapa manfaat dari integrasi ekonomi di suatu kawasan. Salah satunya adalah pengembangan pasar yang diperbesar dengan skala ekonomi, alokasi sumber daya (yang ditingkatkan dengan pergerakan bebas faktor-faktor produksi), peningkatan reservasi sumber daya dengan arus modal, investasi dan tenaga kerja, serta meningkatnya persaingan yang mengarah kepada efisiensi dan inovasi. Integrasi ekonomi di Asean, memiliki tujuan politik dan ekonomi. MEA yang merupakan salah satu pilar dari Komunitas/Masyarakat Asean akan segera terwujud di penghujung 2015. MEA memiliki empat pilar (karakteristik) yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi regional (single market and production base), (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (highly competitive region), (3) pembangunan ekonomi di kawasan yang merata (region of equitable economic development), (4) integrasi perekonomian kawasan dengan perekonomian global (integration into the global economy). Pembentukan Asean sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat Asean lebih

dinamis dan lebih berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru. Dalam mendukung pembentukan Asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi, maka hambatan perdagangan berupa tariff akan dihapuskan dan hambatan non tarif secara bertahap juga akan dihapus. Perdagangan dan sistem kepabeanan antar negara di Asean akan terstandardisasi, sederhana dan harmonis sehingga diharapkan mengurangi biaya transaksi. Kawasan Asean juga akan mengakomodir pergerakan bebas bagi para professional, sedangkan investor yang berminat berinvestasi di Asean juga akan diberikan kemudahan untuk berinvestasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa. Pasar tunggal dan basis produksi Asean terdiri atas lima elemen inti, yaitu (1) arus barang yang bebas, (2) arus jasa yang bebas, (3) arus investasi yang bebas (4) arus modal yang lebih bebas, dan (5) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 sektor-sektor prioritas integrasi yang di dalamnya terdiri 7 sektor barang dan 5 sektor jasa, yakni : produk berbasis agro (agrobased), transportasi udara (air travel), otomotif (automotive), e-Asean, elektronika (electronics),


71

Kebijakan perikanan (fisheries), pelayanan kesehatan (healthcare), produk berbasis karet (rubber-based), tekstil dan pakaian (textiles & apparels), pariwisata (tourism) produk berbasis kayu (wood based product), pelayanan logistik (logistics services).

Arus Bebas Barang Di sektor barang tidak akan terjadi kejutan karena penurunan tarif berproses sejak 1992 dan bagi Asean6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) berkewajiban penghapusan tarif diselesaikan 1 Januari 2010. Asean-6, pada 1 Januari 2010, telah menghapuskan tarif dari 7.881 pos tarif tambahan sehingga terdapat sejumlah 54.467 pos tarif yang bea masuknya nol (zero duty) atau 99,65% dari pos tarif yang diperdagangkan dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT-AFTA). Sementara Asean-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) menurunkan bea impor sebanyak 98,86% dari pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0%-5%. Sebanyak 98,87% pos tarif AFTA Indonesia sudah 0% sejak Januari 2010 dan negara ini menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam Highly Sensitive List, belum dibebaskan pada 2015. Kesepakatan (liberalisasi) tarif di Asean dibarengi dengan kerjasama fasilitatif, yaitu Single Window, koordinasi pabeanan, simplifikasi Certificate of Origin, dan lainnya, serta diperluas regional supply chain seperti di sektor otomotif. MEA 2015 tetap mewajibkan barang impor memenuhi seluruh aturan/kebijakan terkait seperti prosedur impor, pembebasan bea masuk, kesesuaian standard an persyaratan teknis (SNI), labeling, sertifikasi kelayakan produk, karantina dan sebagainya.

72


Arus Bebas Jasa Integrasi sektor jasa dimulai pada 1995 dengan disepakatinya Asean Framework Agreement on Services (AFAS). Pembukaan sektor jasa dilakukan bertahap melalui paket-paket integrasi dengan target pada 2015 terintegrasi 128 sub-sektor dari 11 sektor jasa ditambah 16 sub-sektor finansial dan 13 subsektor transportasi udara. Ke-11 sektor jasa yang diliberalisasi tersebut yaitu, jasa bisnis, jasa professional, jasa konstruksi, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa kesehatan, jasa transportasi laut, jasa telekomunikasi, dan jasa pariwisata.

Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil Telah disepakati 8 Mutual Recognition Arrangements (MRAs) antara periode 2005-2009 bagi pertukaran tenaga kerja profesional yaitu engineering services, nursing services, architectural services, surveying qualification, tourism professional, accountancy, medical practitioners, dan dental practitioners. MRAs merupakan suatu kesepakatan pengakuan bersama terhadap produk-produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan perdagangan. Pertukaran tenaga kerja professional ini tetap tunduk pada syarat dan aturan nasional di negara masing-masing, artinya tidak bebas total.

Arus Bebas Investasi Integrasi sektor investasi dimulai dengan Asean Investment Agreement (AIA) pada 1998, yang selanjutnya dilengkapi dengan Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) pada 2009. Dalam perjanjian tersebut dikembangkan mencakup 4 pilar, yakni liberalisasi, fasilitasi,

Kebijakan perlindungan dan promosi investasi. Sekretariat Asean melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan investasi intra-Asean yang cukup signifikan. Pada 2011, arus investasi intra-Asean mencapai US$26,3 triliun, meningkat sebesar 83,4% dibandingkan dengan arus investasi intra-Asean pada 2010 yang sebesar US$14,3 triliun. Untuk memenuhi meningkatkan persaingan arus Foreign Direct Investment (FDI), Asean terus berupaya untuk bergerak kea rah iklim investasi yang lebih liberal dan transparan demi peningkatan arus investasi yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan.

Arus Bebas Permodalan Sesuai Cetak Biru MEA, Asean menargetkan terciptanya integrasi keuangan dan pasar modal pada 2015. Perdagangan dan arus investasi di kawasan Asean diyakini akan jauh lebih besar dengan adanya suatu sistem keuangan regional yang terpadu dan berfungsi baik, disertai aturan permodalan yang lebih liberal dan terhubung dengan pasar modal. Dalam Roadmap for Monetary and Financial

Integration of Asean (RIA-Fin), integrasi keuangan kawasan Asean difasilitasi oleh inisiatif-inisiatif sebagai berikut : (i) liberalisasi jasa keuangan, (ii) liberalisasi neraca permodalan, (iii) pengembangan pasar modal. Penerapan MEA di penghujung 2015 diharapkan memberikan manfaat bagi negara anggota di kawasan tersebut. Beberapa manfaat tersebut a.l; pertama, menurunnya angka kemiskinan. Telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Asean dari 45% pada 1990 menjadi 15,6% pada 2010. Kedua, kelas menengah Asean. Jumlah kelas menengah Asean meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu 15% pada 1990 menjadi 37% pada 2010. Manfaat ketiga, peningkatan FDI di Asean dan Indonesia. Terdapat peningkatan FDI dari US$ 98 miliar pada 2010 menjadi US$110 miliar pada 2012. Dari FDI yang masuk ke Asean tersebut sebanyak US$13,8 miliar masuk ke Indonesia pada 2010 dan US$19,9 miliar pada 2012. Keempat, produk domestik bruto dan PDB per kapita. PDB Asean tumbuh sebesar 5,7% pada 2011 dengan nilai US$2,31 triliun. PDB per kapita Asean naik hampir empat kali lipat dari US$965 (1998) menjadi US$3.601 (2011).

Liberalisasi Tarif di Asean Negara Total Penghapusan Tarif (%) 0% >0% Lainnya Brunei Darussalam 99,27 - 0,73 Indonesia 98,87 0,17 0,96 Malaysia 98,74 0,59 0,66 Filipina 98,62 1,11 0,27 Singapura 100 - Thailand 99,85 - Asean-6 99,20 0,35 0,45 Kamboja 59,64 40,36 Laos 78,73 20,36 0,91 Myanmar 79,66 19,69 0,65 Vietnam 72,24 25,77 1,99 Asean-4 72,57 26,55 0,89 Asean 88,96 10,24 0,62 Sumber: Materi Presentasi “MEA 2015: Peluang Besar Menuju Kejayaan Indonesia”, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendag, dalam sosialisasi MEA 2015 di Samarinda, 23-24 Oktober 2014.


73

Kebijakan Kelima, perdagangan. Total perdagangan barang Asean pada 2012 mencapai US$2,48 triliun. Total perdagangan barang Indonesia di Asean pada 2012 mencapai US$381,7 miliar. Keenam, pariwisata. Jumlah wisatawanke Asean pada 2012 mencapai 89 juta orang, terdiri dari 40 juta wisatawan intra-Asean dan 49 juta wisatawan extra-Asean. Indonesia berada di peringkat ke-4 (menerima total 8 juta wisatawan) setelah Malaysia, Thailand dan Singapura. (*)

(Disarikan dari Publikasi “Masyarakat Ekonomi Asean 2015” oleh Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendag, Juni 2014, dan materimateri presentasi Sosialisasi MEA 2015 oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, dan Pusat Studi Asean Universitas Mulawarman, Samarinda).

Analisa SWOT Pasar Asean Kekuatan: • Berlokasi strategis di kawasan Asia yang dinamis • Secara umum memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat • Fundamental makroekonomi yang baik (terutama di kalangan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam atau dikenal Asean-6) • Pasar bagi 600 juta orang • Berlimpahnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati • Kemampuan produksi yang luas • Diversifikasi ekspor yang luas secara tujuan dan produk • Usia populasi produktif dan kelas menengah yang tinggi • Investasi asing langsung yang kuat • Kelemahan : • Kesenjangan pembangunan antara pendapatan, modal manusia, institusi, dan infrastruktur • Perbedaan dalam tata pemerintahan yang baik dan supremasi hokum • Kesenjangan dalam pertumbuhan populasi dan penuaan populasi • Pelaksanaan komitmen MEA, terutama dalam membangun consensus masyarakat Asean • Peluang : • Lokasi dekat dengan potensi pasar yang tinggi di RRT dan India • Sejarah, hubungan budaya yang kuat di seluruh Asia • Hubungan ekonomi dengan Asean +1 FTA dengan Australia, Selandia Baru, RRT, India, Jepang dan Republik Korea Ancaman: • Konflik keamanan di kawasan Asia yang timbul dari Laut China Selatan, kudeta politik di Thailand dan lainnya • Ketergantungan ekonomi terhadap guncangan eksternal dari AS dan Eropa • Bangkitnya RRT dan India yang membayangi relevansi Asean • Kurangnya kerjasama regional yang efektif pada isu perubahan iklim, keamanan air-energi-pangan, dan manajemen bencana (kekeringan, banjir, gempa bumi) Sumber : Publikasi “Masyarakat Ekonomi Asean 2015” oleh Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Juni 2014, diolah

74


Rileks

Tenggarong Kutai Carnival

Langkah ‘Kota Raja’ Kembangkan Industri Kreatif


75

Rileks Tenggarong Kutai Carnival 2014 yang digelar Sabtu (18/10) menjadi momentum bagi para talent menampilkan kreasi busananya. Para talent mengenakan kostum dengan tema burung Enggang, Mangrove dan Purun kerajinan anyaman. Tema tersebut dipilih bertujuan untuk melestarikan alam dan budaya lokal Kutai.

T

iga tema itu dikreasikan masing-masing oleh 131 talent Tenggarong Kutai Carnival (TKC), termasuk di dalamnya ada 40 talent anak-anak. Adapun tema TKC 2014 ini yaitu “Nature Of Borneo”. Carnaval ini diselenggarakan dalam rangkaian Festival Kota Raja (FKR) untuk memeriahkan HUT ‘Kota Raja’ Tenggarong ke-232. “Penampilan 40 talent anak-anak usia Sekolah Dasar ini berbeda dengan carnival yang kami selenggarakan tahun sebelumnya. Selain itu, perbedaannya kini para talent TKC mempersiapkan dan membuat kostum masing-masing sejak Workshop TKC pertama pertengahan Mei 2014,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Sri Wahyuni. Event TKC tahun ini merupakan yang ke tiga kalinya dilaksanakan sejak 2012. Tahun pertama (2012) kostum yang ditampilkan berasal dari tema Hudoq, Tameng dan bulu Enggang, kemudian pada 2013 TKC mengambil tema kostum Belian, Seraong dan Anggrek. Penyelenggaraan carnaval ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kaltim khususnya di Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan membantu usaha kerakyatan. Sekaligus mengajak masyarakat mencintai budaya daerah seiring pengaruh kuat era globalisasi yang sangat besar. Seorang talent dalam carnaval kali ini, dijelaskan Sri Wahyuni, secara mandiri melakukan desain dan membuat kostum berkat menjalani workshop TKC selama 3 bulan. Talent juga dilatih make up sampai memperagakan kostumnya bebas berkreasi sendiri. Bahkan, talent juga mendanai kostum yang dibuatnya. Sedangkan, Disbudpar Kutai Kartanegara hanya sebagai fasilitator. TKC 2014 digelar bekerjasama dengan Jember Fashion Carnival (JFC) dalam carnaval dan pembuatan kostum. Meski masih baru, TKC yang

76


Laporan Utama Rileks

diselenggarakan di tahun ketiga sudah mulai menuai prestasi dengan 40 talent TKC akan mewakili Kaltim pada event Wonderful Artchipelago Carnival Indonesia (WACI) pada 23 Agustus 2014, di Jember, Jawa Timur. Selain itu 1 Januari 2014, 6 talent TKC berkesempatan menjadi bagian dari wakil Indonesia dalam Tournament of Roses di Pasadena, Los Angeles, California Amerika Serikat. Kala itu Indonesia berhasil meraih Director’s Throphy. TKC juga merupakan bagian dari visi misi INDAGKOP INDAGKOPKALTIM KALTIM• Edisi • EdisiTriwulan TriwulanIVI 2014

77

Rileks

Penyelenggaraan carnaval ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kaltim khususnya di Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan membantu usaha kerakyatan. Sekaligus mengajak masyarakat mencintai budaya daerah seiring pengaruh kuat era globalisasi yang sangat besar. Tenggarong yang terus mempersiapkan diri menjadi kota wisata. Langkah ini diharapkan agar Kutai Kartanegara mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa lagi harus bergantung dana perimbangan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Konsep run way utama TKC 2014 melintasi run way 125 meter mulai taman pedestrian jembatan Kartanegara dihadapan tenda berkapsitas 1.300

78


undangan, kemudian terus menyusuri jalan raya di tepi Sungai Mahakam hingga finish di sekretariat Gerbang Raja atau depan Skate Park Tenggarong. Undangan yang hadir dari para peserta Rapat Kerja Nasional ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies). Berkumpulnya para pelaku usaha pariwisata tersebut dan menyaksikan TKC, diharapkan dapat memasukkan Tenggarong ke jadwal paket perjalanan wisata nasional. (*)

Laporan UtamaEkspor Impor

Ekspor Batu Bara

Eksportir Wajib Kantongi ET-Batu Bara Meski Kalimantan Timur masih menjadi daerah net-ekspor pada Agustus 2014 dengan mencatatkan nilai surplus senilai US$1,35 miliar, tekanan terhadap ekspor masih belum berkurang. Ini karena ekspor komoditas utama dari golongan barang bahan bakar mineral baik migas maupun non migas masih terdepresiasi hingga 16,42%.

B

erdasarkan data ekspor impor yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Timur, terjadi penurunan nilai ekspor pada Agustus hingga sebesar 9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu dari US$2,23 miliar menjadi US$2,03 miliar. Demikian halnya dengan periode yang sama tahun lalu, nilai

ekspor Agustus tahun ini turun hingga 23,15% karena ekspor migas dan non migas serempak turun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) Ameriza M. Moesa mengatakan selama ini komoditas ekspor non migas utamanya batu bara di Kaltim digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi di

China. Namun, permintaan batu bara dari negeri Tirai Bambu itu menurun drastis sehingga mempengaruhi kinerja ekspor regional. “Ekspor batu bara ke China pada 2011 mencapai 62,71 juta ton. Sementara, ekspor ke India hanya berkisar 43,5 juta ton. Namun, sampai Agustus 2014 ini, ekspor ke China disalip oleh India. China kini


79

Ekspor Impor

hanya sebesar 33,85 juta ton, sedangkan ekspor ke India mencapai 37,66 juta ton,” jelasnya. Ameriza mengatakan meski permintaan dari India terus meningkat, tetapi belum bisa menyamai permintaan sebelumnya dari China. Ia melanjutkan menurunnya permintaan dari China inilah yang menjadi penyebab lesunya harga batu bara asal Kaltim. “Hal ini bakal diperparah dengan kebijakan ekspor batu bara yang akan dikeluarkan China yang kabarnya akan menerbitkan policy untuk memanfaatkan cadangan batu bara yang mereka miliki. Artinya, China akan mengurangi ketergantungan mereka dari impor batu bara, termasuk dari Kaltim,” ungkapnya. Ameriza berharap batu bara Kaltim akan tertolong dengan meningkatnya permintaan India dan sejumlah negara Asean yang sedang mengembangkan sumber energi berbahan bakar batu bara. BI Kaltim mencatat, laju pertumbuhan sektor pertambangan kuartal II/2013 sebesar 1,56 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni tumbuh 1,16 % secara tahunan. Kinerja sektor pertambangan ditopang oleh peningkatan produksi batu bara sekalipun masih tergolong rendah. Kenaikan impor batu bara India dan Korsel menjadi faktor pendorong kenaikan produksi komoditas ekspor andalan Kaltim tersebut. “Ekspor batu bara Kaltim ke India ini karena kebijakan di India 80

“Ekspor batu bara Kaltim ke India ini karena kebijakan di India yang mulai mengalihkan energi dari gas ke batu bara yang ditangkap para pengusaha eksportir batu bara Kaltim. Optimisme prospek bisnis batu bara Kaltim juga terkaitnya mulai beroperasi pembangkit PLTU di beberapa negara Asean yang membutuhkan konsumsi batu bara.” yang mulai mengalihkan energi dari gas ke batu bara yang ditangkap para pengusaha eksportir batu bara Kaltim. Optimisme prospek bisnis batu bara Kaltim juga terkaitnya mulai beroperasi pembangkit PLTU di beberapa negara Asean yang membutuhkan konsumsi batu bara,” tukasnya. Ameriza meyakini permintaan batu bara dari India akan


meningkat karena perdana menteri yang baru sedang semangat membangun kecukupan energi negeri itu dengan batu bara. Begitu juga dengan Bangladesh, dan Malaysia yang terus mengembangkan energi listrik batu bara. Vietnam yang selama ini jadi eksportir, 2 tahun lagi kami prediksi akan mengimpor batu bara,” katanya. Cadangan batu bara di Kaltim

Ekspor Impor

diperkirakan mencapai 9,3 miliar metrik ton dengan produksi tahun lalu yang direncanakan mencapai 223 juta metrik ton. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Amrullah mengatakan eksploitasi batu bara yang dilakukan selama ini terlalu berlebihan sehingga bisa mendorong percepatan habisnya kandungan sumber energi tak terbarukan tersebut. Apabila produksi batu bara tidak dibatasi, ada kekhawatiran generasi penerus di masa mendatang tidak dapat menikmati kekayaan alam yang dimiliki Kaltim tersebut. Penurunan bisnis batu bara ternyata juga berdampak terhadap impor barang yang memiliki keterkaitan dengan sektor ini. Seperti impor bahan peledak, produk piroteknik, korek api, paduan piroforik, preparat tertentu yang mudah terbakar secara tahunan turun hingga 25%. Bahan peledak biasa dibutuhkan untuk

membongkar tanah saat masa eksplorasi dan eksploitasi.

Regulasi Untuk menertibkan dan mencegah eksploitasi batu bara secara besar-besaran serta mendukung hilirisasi produk, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru-baru ini mengeluarkan regulasi baru. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.39/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batu Bara dan Produk Batu Bara. Permendag No. 39 tersebut ditetapkan pada 15 Juli 2014 dan efektif berlaku mulai 1 September 2014. Sesuai regulasi baru tersebut, pelaksanaan ekspor batu bara dan produk batu bara, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET)batu bara dari Menteri. Untuk mendapatkan


81

Ekspor Impor

“Batu bara hanya boleh diekspor oleh perusahaan yang memiliki ET-batu bara. Tujuan jangka panjang Permendag ini adalah hilirisasi produk, memang untuk jangka pendek akan terjadi penurunan ekspor non migas Kaltim.”

82

pengakuan sebagai ET-batu bara, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan a.l; (1) fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; (2) fotokopi nomor pokok wajib pajak; (3) fotokopi tanda daftar perusahaan; (4) asli rekomendasi dari Dirjen Minerba. Dalam Permendag Nomor 39/2014, produk pertambangan yang diatur tata niaga ekspornya berjumlah 24 nomor pos tariff (HS), yang meliputi batu bara antrasit, bituminous,


lignit, kokas, gas batu bara, dan produk turunan lainnya. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim, Elfina, mengakui pemberlakuan Permendag No.39 tersebut diprediksi akan mengoreksi kinerja ekspor non migas daerah ini hingga 20% pada tahun ini. Sekitar 81,2% ekspor non migas Kaltim (per Juli 2014) disumbang oleh batu bara. “Batu bara hanya boleh diekspor oleh perusahaan yang memiliki ET-batu bara. Tujuan jangka panjang Permendag ini adalah hilirisasi produk, memang untuk jangka pendek akan terjadi penurunan ekspor non migas Kaltim,” ujar Elfina. Menurut Elfina, masih banyak permasalahan teknis terkait

Ekspor Impor

Permendag No.39/2014 yang belum dipahami oleh dunia usaha dan surveyor yang terkait ekspor batu bara. Untuk itu, pihaknya akan menyosialisasikan regulasi tersebut. “Untuk mendapatkan ET, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan penilaian Clean and Clear (C and C) dari Kementerian ESDM. Syarat inilah yang dirasa cukup berat oleh pelaku usaha di sektor batu bara,” ujar Elfina.

Ubah Struktur Kaltim, sudah seharusnya merubah struktur ekonominya yang selama ini dikuasai oleh produk-produk sumber daya alam. Rencana Pemprov Kaltim untuk mengubah struktur ekonomi menjadi berbasis sumber daya alam terbarukan seperti kelapa sawit menjadi langkah positif yang bisa diteruskan. Pemerintah Provinsi Kaltim sudah menargetkan satu juta hektare kebun sawit untuk dikembangkan. Selain itu, Pemprov Kaltim juga menargetkan beroperasinya 60 pabrik CPO hingga akhir tahun ini untuk mendukung pengolahan tandan buah segar yang dihasilkan oleh perkebunan yang ada. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Fauzi Bahtar berpendapat Kaltim sudah saatnya

“Untuk mendapatkan ET, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan penilaian Clean and Clear (C and C) dari Kementerian ESDM. Syarat inilah yang dirasa cukup berat oleh pelaku usaha di sektor batu bara.” mempersiapkan diri menghadapi era renewable resources seperti industri agribisnis karena memiliki ketahanan usia yang lebih lama dibandingkan dengan industri pertambangan dan migas. Selain itu, industri agribisnis diyakini juga

lebih padat karya sehingga mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang lebih besar. “Kalau di pertambangan penggunaan teknologi memang lebih banyak dibandingkan manusia. Kalau di perkebunan ini lebih padat karya karena ada beberapa bagian yang harus mengandalkan tenaga manusia,” tuturnya. Adapun, kontribusi ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya, lemak olahan yang dapat dimakan dan malam hewani atau malam nabati tercatat senilai US$225,09 juta. Secara tahunan, angka ini tumbuh 13,23%. Pemprov sebaiknya segera mengakselerasi peluang ini sehingga bisa merealisasikan tujuan untuk merubah struktur ekonomi regional. (*)


83

Lintas Laporan Sektor Utama

UMP Kaltim 2015 Capai Rp2,026 Juta Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2015 yang akan berlaku efektif 1 Januari - 31 Desember 2015 akhirnya ditetapkan sebesar Rp2.026.126. UMP Kaltim 2015 tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp139.811, lebih tinggi dibandingkan dengan UMP 2014 yang hanya Rp1.886.315.

S

urat Keputusan Gubernur untuk Penetapan UMP Kaltim 2015 tersebut ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pertanggal 1 November 2015. Ini akan menjadi acuan penetapan Upah Minimum Kabapaten/Kota (UMK) 2015. Gubernur Awang Faroek Ishak menegaskan penetapan UMP telah mempertimbangkan banyak hal di antaranya, Nilai Kebutuhan Layak (KHL) 2014, pertumbuhan ekonomi, produktivitas,

84


keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. “Kepentingan usaha dan pekerja menjadi pertimbangan utama penetapan UMP ini,” kata Awang Faroek, Sabtu, 1 November 2014. Penetapan UMP ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun

Lintas Sektor

“Penetapan ini sudah kami lakukan dengan seadil-adilnya dan sebijak mungkin setelah mempertimbangkan berbagai kondisi riil di lapangan. Jika pun ada yang tidak puas, maka sampaikan keberatan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan aksi-aksi yang tidak produktif.”

2013 tentang Upah Minimum. Setelah penetapan UMP ini, Gubernur Awang Faroek berharap agar Dewan Pengupahan di kabupaten dan kota segera berunding untuk membahas penetapan UMK di masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan,

sebelum 1 Januari 2015, kesepakatan tentang nilai UMK di Dewan Pengupahan bisa segera diajukan kepada walikota dan bupati untuk segera ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan di Kaltim. Setelah penetapan ini, lanjut Gubernur Awang Faroek, para pekerja diharapkan tetap dapat melakukan aktifitas kerja dengan terus meningkatkan produktifitas kerja di masing-masing perusahaan. Para pekerja juga diharapkan tidak melakukan aksi-aksi yang tidak produktif dan berpeluang merugikan diri sendiri, kelangsungan perusahaan serta merugikan masyarakat yang lain. “Penetapan ini sudah kami lakukan dengan seadiladilnya dan sebijak mungkin setelah mempertimbangkan berbagai kondisi riil di lapangan. Jika pun ada yang tidak puas, maka sampaikan keberatan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan aksi-aksi yang tidak produktif,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Mohammad Djailani, selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi menuturkan bahwa usul penetapan UMP yang diajukan kepada gubernur Kaltim telah melalui proses pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi yang INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

85

Lintas Sektor

“[UMP] naik 7,4% dari angka tahun lalu meskipun tahun lalu banyak pengusaha yang belum membayar. Karena mekanisme penetapan UMP harus dilakukan setiap tahun dan buruh menghendaki kenaikan, Apindo menyepakati kenaikan itu.” terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta melibatkan para ahli dari perguruan tinggi dan Badan Pusat Statistik (BPS). “Penetapan oleh gubernur telah didahului dengan kesepakatan antara perwakilan serikat pekerja/buruh dan perwakilan Apindo. Kami semua berharap agar pekerja dan buruh tetap tenang karena upah tahun ini sudah meningkat dan mengacu pada KHL. Kontinuitas usaha akan terjaga dengan baik jika pekerja mampu tetap menjaga kondusifitas di lingkungan kerja,” papar Djailani didampingi Kabid Hubungan Industrial Abdullah. Angka UMP Kaltim 2015 yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besaran UMP Kaltim tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan UMK. Sementara itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi. Jadi UMP merupakan standar terendah bagi upah pekerja di kabupaten/kota se-Kaltim. Menanggapi hal tersebut, pelaku pengusaha mengaku sepakat dengan penetapan tersebut kendati masih ada yang mengeluhkan penerapan di lapangan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo mengatakan penetapan tersebut sudah melalui pertimbangan dan tahapan perundingan di Dewan Pengupahan. “[UMP] naik 7,4% dari angka tahun lalu meskipun tahun lalu banyak pengusaha yang belum membayar. Karena mekanisme penetapan UMP harus dilakukan setiap tahun dan buruh menghendaki kenaikan, Apindo menyepakati kenaikan itu,” katanya. Dia mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami makna UMP karena menganggap angka batas minimal tersebut sebagai gaji yang akan diterima pekerja. Padahal, UMP merupakan jaring INDAGKOPKALTIM KALTIM• •Edisi EdisiTriwulan TriwulanIVIV2014 2014 86 86 INDAGKOP

pengaman bagi pekerja lajang yang belum memiliki pengalaman kerja. Apindo Kaltim mengusulkan UMP nantinya disesuaikan dengan kelas usaha sehingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tidak terkendala oleh kewajiban membayar upah yang tinggi. Slamet berpendapat pengusaha UKM selama ini menampung pekerja lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Rencana pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak, menurutnya juga akan berimbas pada beban yang harus ditanggung pengusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha akan melakukan efisiensi dan distribusi biaya operasional kepada konsumen. “Mau tidak mau harga barang akan naik,” ujarnya. (*)

Laporan Utama

CV Beruang Madu

Dukung Industri Lokal Perlahan tapi pasti, CV. Beruang Madu terus menancapkan eksistensinya untuk bersaing dalam industri konveksi di Kota Balikpapan. Bisnis yang bermula dari usaha yang kecil dan modal yang minim pada 2008 tersebut, akhirnya tercatat sebagai salah satu perusahaan konveksi yang cukup bergengsi.

D

engan kapasitas produksi kurang lebih 1000 unit -1500 unit seragam setiap bulannya, konveksi yang berlokasi di Balikpapan Baru telah memiliki sekitar 30 pegawai. Mulai dari tenaga desain, cutting pola, penjahit, hingga pegawai yang bertanggung jawab menangani order kepada pelanggan. “Di awal berdiri pada 2008, kami memiliki 5 orang karyawan saja. Bermodal kepercayaan dan selalu menjaga kualitas tentunya. Bisnis yang kecil tersebut perlahan dikenal oleh beberapa klien. Tidak hanya memenuhi pesanan untuk seragam, kami juga melayani pemesanan untuk souvenir khas Kaltim,” papar Sesilia Golam, Pimpinan CV. Beruang Madu. Diakui oleh Sesilia, awal mula merambah bisnis konveksi ini karena ketidaksengajaan. Adanya

Sesilia Golam, Pimpinan CV. Beruang Madu

peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan, tidak dilewatkan begitu saja. Berbekal pengetahuan dan pengalaman ia bersama suami akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri konveksi yang menjanjikan. “Sebelumnya kami punya usaha di bidang otomotif, dan akhirnya merambah ke konveksi karena memang ada beberapa kebutuhan yang secara


87

Wirausaha

kebetulan menjadi tantangan tersendiri pada saat itu. Pemesanan kaos sablon dalam jumlah yang besar,” paparnya. Ia menjelaskan, prinsip membangun sebuah perusahaan harus diawali dengan keberanian untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pasar. “Bisnis konveksi masih sangat menjanjikan untuk kota ini, melihat peluang tersebut, kami mulai berupaya keras untuk membuat formulasi dan perhitungan bisnis yang realistis, hingga akhirnya CV. Beruang Madu juga membuka usaha clothing dengan label perusahaan yang sama untuk diproduksi sebagai merchandise khas Kaltim. Niatnya selain memperkenalkan Balikpapan dengan kekayaan khasanah budayanya,” jelas Sesilia. Untuk usaha konveksi seragam dan kaos untuk perusahaan, CV. Beruang Madu telah memiliki beberapa pelanggan tetap yang terus mempercayakan kualitas produksinya. Produki seragam biasanya membutuhkan proses sekitar 1 minggu-3 minggu, tapi target produksi tersebut masih bergantung pada persediaan bahan baku. Dengan minimal pemesanan sebanyak 24 lembar, variasi harga per lembar juga disesuaikan dengan 88

bahan dan tingkat kesulitan dari pemesan.

Serupa Tapi Tak Sama Dengan brand yang sama, CV. Beruang Madu yang juga mem produksi kaos khas Kaltim sebagai ikon oleh-oleh khas dari Kota Balikpapan. Keseriusan Sesilia untuk berperan dalam mempromosikan budaya lokal ini didukung dengan dibukanya outlet khusus untuk menjual barang-barang seni khas Kaltim untuk para wisatawan. “Ini salah satu upaya untuk mendukung industri lokal. Kami menyediakan wadah untuk menjawab solusi pemasaran yang menjadi kendala terutama untuk kerajinan tangan (handycraft) di Balikpapan. Untuk memperpanjang usia bisnis tentunya pertimbangan untuk membentuk pasar dan membangun sinergi untuk saling melengkapi,” terang ibu dua anak yang meraih penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Nasional dari Kementrian Pemuda dan Olahraga di bidang Kewirausahawan pada 2010. Sesilia menjelaskan outlet yang khusus menjual oleh-oleh khas Kaltim tersebut menawarkan sejumlah ke rajinan manik, mandau, batik Kaltim dan juga panganan khas Kaltim kua litas terbaik dengan harga bersaing.


Memasuki pertengahan 2014. Sesilia kembali berinovasi dalam industri kreatif yang kini kian gencar dilakukan oleh pengusaha lokal dalam mengembangkan usaha di bidang clothing. Kali ini, pada pasar ritel CV. Beruang Madu mencoba mengenalkan brand baru yakni T-Shirt Borneo Island. Terinspirasi dari keindahan Pulau Kalimantan. Borneo Island hadir dan memfokuskan diri pada pasar t-shirt yang akan mulai dipasarkan di Balikpapan, Samarinda dan Jakarta. Ia menegaskan, usaha konveksi yang telah digeluti selama 6 tahun tersebut menjadi bekal untuk pihaknya dalam membuka pasar t-shirt yang berkualitas. “Tidak hanya digunakan untuk oleh-oleh yang selama ini sudah banyak di kenal masyarakat, kami ingin mengadopsi keindahan alam dan budaya Kalimantan dikenakan dalam setiap situasi dan menjadi trend baru di masyarakat. Harapan ke depan, merek Borneo Island yang rencananya dibandrol mulai Rp159.900 per item tersebut mampu menjadi ikon baru untuk Balikpapan. Saya sudah mempersiapkan promosi produk ini hingga tingkat Asia Tenggara. Karena tujuannya memang go international,” tegasnya bangga. (*)

Tips & Trik

Tips

Merawat Sepatu

Agar Awet dan Tahan Lama

S

epatu adalah alas kaki yang digunakan untuk bepergian. Menggunakan sepatu lebih keren dbandingkan dengan menggunakan sandal. Banyak di antara kita yang begitu cinta dengan sepatu yang dimiliki sehingga terkadang takut kalau sepatu tersebut menjadi cepat rusak. Nah bagaimana cara merawat sepatu agar tetap awet dan tahan lama digunakan 1. Mengganti sepatu setiap hari Sebaiknya anda memiliki sepatu hingga 7 buah sehingga dapat mengganti sepatu sehari – hari. Sepatu yang setiap hari dipakai akan menjadi lebih cepat rusak dibandingkan bila digunakan berganti – gantian. 2. Buat selalu kering Saat musim hujan tiba pemakaian sepatu menjadi lebih sering basah. Dan bila tidak segera dikeringkan dapat menyebabkan bau atau sepatu menjadi lebih cepat rusak.

4. Gunakan sesuai tempatnya Bila sepatu anda adalah untuk berolahraga maka gunakanlah untuk berolahraga. Namun bila jenis sepatu anda adalah sepatu untuk jalan santai maka jangan gunakan untuk berolahraga karena akan menyebabkan cepatnya sobek pada bagian tertentu. 5. Hindari hujan Air adalah zat yang dapat merusak apa saja yang ia kenai. Agar sepatu anda tidak ikut rusak maka hindari terkena hujan dalam waktu yang lama. Gunakan pelindung sepatu agar air tidak merembes dan menyerap ke dalam sepatu anda. Itulah 5 tips merawat sepatu agar awet. Selamat mencoba. (sumber: http:// tikars.blogspot.com/2013/12/tips-merawat-sepatu-agarawet-dan-tahan.html)

3. Hindari menumpuk sepatu Saat menempatkan sepatu di tempatnya usahakan agar sepatu tersebut tidak saling tertindih. Sepatu yang tertindih di bawah akan menjadi cepat rusak dan mudah sobek. Jadi sebaiknya buatlah rak sepatu yang baik untuk menyimpan banyak sepatu anda.


89

Tips & Trik

Kandungan Penting Dalam Cabe Rawit

90


C

abe rawit sudah sangat dikenal di Indonesia. Cabe ini sangat berbeda dengan cabe lainnya karena bentuknya yang kecil dan rasanya yang sangat pedas. Tak mengherankan jika cabe ini digunakan sebagai campuran beragam masakan pedas. Cabe ini juga biasanya digunakan sebagai teman untuk makan gorengan atau cemilan yang digoreng lainnya. Dibalik rasa pedas dari cabe ini, banyak sekali kandungan istimewa cabe yang bisa anda dapatkan. Bentuknya yang mungil ternyata menyimpan segudang manfaat dan kandungan. Pertama, cabe rawit ternyata bisa digunakan untuk mengurangi resiko anda terkena kanker. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, kandungan capsaicin yang terdapat pada cabe ternyata bisa membunuh sel kanker tanpa harus merusak sel normal. Tentu saja anda harus mengonsumsi secara rutin. Kedua, seperti yang dikatakan di atas, cabe sering kali digunakan sebagai teman makan gorengan, hal ini ternyata ada maksudnya. Gorengan mengandung banyak sekali kolesterol jahat dan ketika kita makan dengan cabe, kolesterol tersebut bisa dikurangi. Rasa pedas dari cabe juga berguna untuk membakar kalori sehingga walaupun kita makan banyak gorengan kita tetap bisa membakar lemak. Ketiga, cabe ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Beberapa 90 dengan makanan orang merasa tak selera atau masakan yang rasanya asin, asam atau manis, tapi sebagian besar orang akan langsung ingin makan jika disodori makanan yang cita rasanya pedas. Zat capaicin pada cabe tersebut yang mendorong produksi hormone edophrin sehingga nafsu makan seseorang bisa meningkat. Selain manfaatmanfaat di atas, masih banyak sekali manfaat yang terkandung pada cabe rawit seperti bisa mengatasi masalah ketidaksuburan, mengurangi tanda-tanda penuaan dini, dan zat antioksidan dalam cabe bisa mencegah radikal bebas yang sering kita temukan. Tidak ada salahnya anda makan cabe ini tapi tentunya jumlahnya harus dibatasi. Jika anda mengonsumsi cabe dalam jumlah yang banyak hal ini bisa memicu masalah pencernaan anda. (Sumber: http://tikars. blogspot.com/2014/09/kandungan-pentingdalam-cabe-rawit.html)

Peristiwa

Pemerintah Jaga Stabilisasi Pangan

S

AMARINDA - Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, sekaligus mengelola cadangan pangan dan pendistribusian pangan. Ini untuk mewujudkan kecukupan bahan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang disampaikan staf ahli Gubernur bidang Pertanian, SDA dan Lingkungan Hidup Sigit Hardiwinarto pada Rapat Koordinasi Daerah Stabilisasi Pangan, Kamis (2/10). “Tataran implementasi di daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota sangat diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lintas sektor terhadap kebijakan stabilisasi pangan,” ujarnya. Setidaknya terdapat tiga hal yang harus ditangani guna stabilisasi pangan yakni aspek produksi pangan (kuantitas) dengan meningkatkan produktivitas pangan (beras/non beras) serta menggalakkan cadangan pangan dan pengembangan lumbung pangan desa. Selain itu, aspek distribusi (aksesibilitas) atau pendistribusian pangan secara teratur dan tersalur dari sentra (produsen) pangan ke konsumen. “Masalah yang terjadi terlalu panjang rantai distribusi menyebabkan harga pangan menjadi sangat tinggi,” ungkapnya. Sedangkan aspek konsumsi pangan (bergizi dan aman) pada umumnya belum sesuai anjuran Pola Pangan Harapan (beragam, bergizi dan seimbang). “Konsumsi pangan kita didominasi beras tetapi asupan protein nabati dan hewani masih kurang,” sebutnya.

Gubernur berharap melalui Rakorda ini dapat terbangun pemahaman bersama terhadap pentingnya menjaga stabilitas pangan nasional dan daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan mengidentifikasi segala permasalahan yang menghambat. Sementara itu, Asisten Deputi Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian Elias Payong Kerar mengatakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilisasi pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan stabilisasi pangan secara koordinatif pemerintah membentuk Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian. “Di daerah juga terbentuk Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID). Mengingat fluktuasi inflasi di Kaltim khususnya di Kota Samarinda dan Tarakan relatif tinggi dibandingkan inflasi nasional khususnya komoditas pangan,” ujar Elias Payoong Kerar. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Benny Rahman mengemukakan pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan (konsumsi) pangan masyarakat. Rakorda kebijakan stabilisasi pangan diikuti 70 peserta dari instansi terkait sektor pertanian tanaman pangan dan perdagangan dari kabupaten dan kota, menghadirkan narasumber Kepala Divisi Regional Bulog Kaltim dan Dinas Perindagkop UMKM Kaltim. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

91

Peristiwa

Pemda Didorong Edukasi UMKM Soal SNI JAKARTA : Pemerintah daerah diharapkan memberikan edukasi kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayahnya, untuk menghasilkan produk dengan Standar Nasional Indonesia sehingga mampu bersaing dari serbuan produk impor di era perdagangan bebas.

H

arapan tersebut disampaikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja, Mohammad Nasir saat membuka pameran Indonesia Quality Expo (IQE) 2014 yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta Convention Center, Rabu (12/11). Nasir mengaku setuju dengan upaya Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk terus mengedukasi pelaku bisnis terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya para pelaku UMKM di daerah. “Dengan melihat apa yang sudah dilakukan BSN, saya optimis. Saya mengimbau kepala daerah untuk ikut mengedukasi pentingnya produk ber-SNI,” ujar Nasir, seperti dikutip dari laman resmi www.indonesia-quality-expo.com. Menurut Nasir, Indonesia yang sebentar lagi menyongsong pasar ASEAN sangat membutuhkan produk-produk berkualitas yang memiliki daya saing. Daya saing itu bisa terukur jika pelaku bisnis sudah menguji produk mereka di level nasional. Jika untuk mendapatkan SNI harus mengeluarkan biaya mahal, maka berarti pemerintah belum mampu menjalankan kewajiban untuk melin dungi produk dalam negeri. “Untuk itu, saya minta BSN menyiapkan 92

sebuah layanan khusus untuk publik terkait bagaimana cara mendapatkan SNI. Namun harus dilaksanakan secara simpel dan sederhana, dan kita harus mendapat kepercayaan, dan jangan menimbulkan biaya mahal,” katanya. Terkait dengan upaya menggandeng perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, Nasir menuturkan pihaknya akan mencoba melinierkan antara riset dengan bidang-bidang ilmu yang sesuai dengan kondisi di lapangan terkait dalam upaya meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri. Sementara itu, Kepala BSN Bambang Prasetya mengaku siap untuk memperbanyak jumlah produk yang ber-SNI. Tujuannya, supaya bisa melindungi produk lokal dari persaing an global, terdekat yaitu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Merespon imbauan dari Menristekdikti untuk mengedukasi Pemda dan pelaku usaha di daerah, Bambang mengaku siap. Karena sudah sejak lama pihaknya juga mempertimbangkan berkembangnya otonomi daerah dan bagaimana kelancaran ekspor-impor produk unggulan daerah bisa berjalan. Bambang menambahkan pelaksanaan IQE 2014 kali ini bertepatan dengan momentum persiapan Indo-


nesia dalam menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Ajang ini sekaligus untuk membuktikkan kesiapan Indonesia menjelang MEA serta untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menghasilkan produk Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, aman bagi konsumen maupun lingkungan. Selain pameran produk, IQE 2014 akan diisi dengan kegiatan Seminar Nasional tentang Kesiapan Daerah Menghadapi MEA 2015. Dalam rangkaian expo tersebut, BSN juga menetapkan empat kepala daerah sebagai Tokoh Standardisasi. Empat tokoh tersebut adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk Kategori Pemerintah Provinsi, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman untuk kategori Pemerintah Kota, serta Bupati Gunung Kidul Badingah untuk kategori Pemerintah Kabupaten. Para penerima penghargaan tersebut adalah sosok yang dinilai paling konsisten menyuarakan pentingnya standar dan mutu produk di Indonesia, terutama dalam MEA 2015. Selain memberikan penghargaan tokoh standardisasi, pada kesempatan yang sama, BSN juga melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak swasta. (*)

Peristiwa

Kepedulian dan kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengembangkan dan membina industri kecil dan menengah (IKM) mendapat apresiasi sekaligus pengakuan di tingkat nasional.

Wali Kota Samarinda Raih Upakarti

P

ada Rabu (15/10), Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dianugerahi penghargaan Upakarti Tahun 2014 oleh Presiden RI untuk Kategori Jasa Kepedulian. Penghargaan Upakarti tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, Mohamad S. Hidayat, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang oleh tim penilai dianggap peduli dan aktif dalam menetapkan berbagai kebijakan dengan memerhatikan daya dukung daerah setempat, sehingga tercipta iklim usaha kondusif di Samarinda. ”Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Samarinda. Semoga industri kecil dan menengah yang ada di Kota Tepian semakin hari semakin berkembang, sehingga dapat terus menyerap tenaga kerja,” kata Jaang usai menerima penghargaan tersebut, seperti dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Samarinda. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga dan SKPD, serta memberikan apresiasi yang

tinggi kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda sehingga iklim usaha di daerah tersebut terus menunjukan tren positif. Adanya sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan tersebut, menurut Syaharie Jaang, mendorong pertumbuhan ekonomi di Samarinda meningkat signifikan. ”Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kota kami, selain juga merupakan tantangan untuk berbuat yang lebih baik bagi pengembangan IKM di Samarinda,” ujar Syaharie Jaang. Dia menegaskan upaya mengembangkan IKM merupakan sebagai salah satu strategi kunci untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya enterpreneurship . Mengingat hal itu merupakan salah satu tujuan pokok guna mencapai visi Kota Samarinda sebagai kota berbasis industri perdagangan dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Dengan pilar utama membangun perekonomian melalui industri, maka usaha kecil kami harapkan dapat menjembatani semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. Upakarti Jasa Kepedulian Tahun 2014 ini hanya diberikan kepada sepuluh Bupati/Walikota se-Indonesia yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam pengembangan IKM yang telah sukses mengembangkan usahanya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

93

Peristiwa

Pelaku Usaha Tunggu Prosedur Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce BALIKPAPAN : Pelaku bisnis e-commerce menanti langkah pemerintah agar menetapkan kebijakan prosedur pembayaran pajak bagi perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara e-commerce. “Kami juga para pelaku e-commerce juga menunggu kebijakan pemerintah tentang pajak itu bagaimana? Karena regulasi pajak di e-commerce itu masih grey area,” tutur Iwan Himawan selaku iPaymu Head of Marketing and Business Development, Kamis, 23 Oktober 2014. Menurutnya, penerapan pajak pada perdagangan e-commerce masih menimbulkan polemik. Akibatnya para pelaku bisnis e-commerce masih 94


Peristiwa

“Kalau di Pph, apabila ada penambahan nilai ekonomi, ya kita kenakan pajak. Kalau jasa, kita kenakan Ppn, jadi sama saja. Cuma medianya saja yang beda.” kebingungan akan prosedur pembayaran pajak yang diwajibkan. “Prinsipnya, teman-teman pelaku bisnis ini terbuka untuk dikenakan biaya pajak, hanya peraturan dan pengaturannya saja yang harus lebih jelas. Dan jangan sampai pajak ini jadi memberatkan UKM,” tambahnya. Apalagi, lanjut Iwan, pelaku UKM di Indonesia cukup banyak, yakni 68%. Dia juga mengatakan, pelaku UKM kini mulai merambah ke perdagangan e-commerce, dan tentunya jumlah pelaku UKM yang berdagang secara e-commerce akan meningkat dari tahun ke tahun. “Untuk itu, sosialisasikan yang benar sampai ke mereka.Tulang punggung pajak di negara ini hanya dari korporasi besar. Padahal ada perekonomian di luar korporasi, yaitu UKM,” lanjutnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak beserta iPaymu melakukan sosialisasi kepada para pelaku bisnis e-commerce di Balikpapan, Kamis (23/10/2014). Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pelaku bisnis mengenai prosedur pembayaran pajak transaksi e-commerce. Bekerja sama dengan iPaymu, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi regulasi pajak ecommerce kepada para pelaku bisnis e-commerce di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini untuk menginformasikan para peserta mengenai pembayaran pajak dari bisnis e-commerce. Menurut Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Anita Widiati, saat ini banyak pelaku bisnis e-commerce yang belum mengetahui bahwa penarapan pembayaran pajak antara bisnis konvensional dengan e-commerce tak memiliki perbedaan. “Kalau di Pph, apabila ada penambahan nilai ekonomi, ya kita kenakan pajak. Kalau jasa, kita kenakan Ppn, jadi sama saja. Cuma medianya saja yang beda,” tutur Anita. Dia juga mengatakan, meskipun saat ini

pertumbuhan bisnis e-commerce terus meningkat, pemerintah masih menggunakan penerapan pembayaran pajak yang sama dan belum mengeluarkan regulasi baru mengenai pajak bisnis e-commerce. Sayangnya, lanjutnya, dengan penerapan yang sama dengan bisnis konvensional pun masih banyak para pelaku bisnis e-commerce yang belum menunaikan kewajiban pajaknya. “Kami ambil sampling dari 1600 pebisnis e-commerce, 1000 orang punya NPWP, yang 600 orang tidak tahu dan tidak punya. Dari 1000 orang itu yang aktif kewajiban pajaknya cuma 600 orang. Makanya kami gencarkan sosialisasi,” ungkapnya. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Kanwil DJP Kaltim Jumri mengatakan, meskipun mewajibkan dan menggencarkan pembayaran pajak bagi para pelaku bisnis e-commerce, pihaknya tetap mempermudah pembayaran pajak bagi pebisnis UKM yang berdagang secara e-commerce. “Kalau mereka benar-benar murni UKM yang omzetnya tidak mencapai Rp4,8 miliar per tahun, cukup bayar pajak sebesar 1% saja. Pemerintah ingin memudahkan, jadi pebisnis UKM yang belum mencapai Rp4,8 miliar ya tidak usah mikir apa-apa,” tukasnya. (*) INDAGKOP KALTIM • Edisi Triwulan IV 2014

95

Peristiwa

Daya Saing, Kaltim Terbaik Ketiga Secara Nasional JAKARTA : Daya saing Kalimantan Timur (Kaltim) berada di peringkat ketiga secara nasional, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ini berdasarkan hasil survei dan kajian Asia Competitiveness Institute (ACI), Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore (NUS) pada 2014. Plt Sekprov Kaltim Rusmadi mengatakan hasil kajian lembaga independen dari Singapura ini menegaskan bahwa pembangunan di berbagai bidang yang terus dilakukan terbukti telah memberikan dampak sangat positif bagi kemajuan Kaltim. “Daya saing kita terbaik ketiga secara nasional. Tentu ini sangat baik,” katanya usai penganugerahan Investment Award 2014 di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. Rusmadi menuturkan, dari hasil survei Asia Competitiveness Institute (ACI), Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore (NUS) terungkap banyak kemajuan yang dicapai Kaltim. Kajian dan penilaian lembaga survei internasional ini meliputi empat aspek, yakni indeks kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, indeks kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja, indeks perencanaan pemerintah dan institusi, serta indeks stabilitas ekonomi makro. Posisi Kaltim untuk indeks stabilitas ekonomi makro relatif stabil dengan skor 0,75 poin. Berada di 96


posisi keempat di antara 33 provinsi di Indonesia. Posisi itu sama dengan hasil survei lembaga yang sama beberapa tahun lalu. Peningkatan terjadi untuk indeks kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dengan skor 1,59 poin naik dua peringkat ke peringkat kedua. Sebelumnya, Kaltim berada di peringkat keempat. Sedikit penurunan terjadi pada indeks kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja dari peringkat kedua pada survei sebelumnya turun ke posisi keempat. Namun dengan skor 1,63 poin, Kaltim tetap berada jauh dari provinsi-provinsi lain yang berada di posisi minus atau dibawah 0. Peningkatan yang signifikan justru terjadi untuk indeks perencanaan pemerintah dan institusi. Jika sebelumnya Kaltim hanya berada di posisi 17, hasil survei tahun ini naik ke posisi empat dengan skor 1,25 poin. “Secara keseluruhan daya saing kita berada di posisi tiga besar. Ini membanggakan kita semua,” tukas Rusmadi. Dia menilai, hasil survei ini akan sangat berguna untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah di masa datang. Daya saing akan sangat berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menciptakan atau mengembangkan iklim paling produktif bagi bisnis dan inovasi, yang bermuara pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*)

Lensa Foto Laporan Utama

Teluk Balikpapan Geliat berbagai aktivitas di sektor industri, perdagangan dan transportasi di Teluk Balikpapan, Kota Balikpapan, Kaltim. (Foto-foto: Fachmi Rahman)

INDAGKOP INDAGKOP KALTIM KALTIM •• Edisi Edisi Triwulan Triwulan IV IV 2014 2014

97

Lensa Foto

98


Lensa Foto

Denyut Perekonomian

Infrastruktur pelabuhan, kilang minyak, hingga galangan kapal menjadi salah satu denyut perekonomian yang berlangsung di sepanjang Teluk Balikpapan, Kota Balikpapan, Kaltim. (Foto-foto: Fachmi Rachman)

INDAGKOP INDAGKOP KALTIM KALTIM •• Edisi Edisi Triwulan Triwulan IV IV 2014 2014

99 99

Daftar Isi Edisi Triwulan IV 2014 Prolog Peluang Besar dari MEA 2015 Laporan Utama

Recommend Documents