DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI
..................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Dasar Hukum
.............................................................................. 2
C. Tujuan Juklak
.............................................................................. 2
D. Keluaran……………………………………………………………… ..... 3 E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3 F. Pengertian dan Istilah ..................................................................... 3
BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Rekomendasi .................................................................................. 8 B. IPTEK yang Adopsi ......................................................................... 9 C. Pengguna IPTEK .......................................................................... 10
BAB III. METODE PELAKSANAAN A. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 12 B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja ..................................................... 14 C. Sumber Data dan Informasi .......................................................... 15 D. Penentuan Lokasi dan Responden / informan ............................... 16 E. Pengumpulan Data Kinerja ........................................................... 16 F. Tabulasi dan Teknik Analisis ......................................................... 17 G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja ...................................... 18
ii
BAB IV. PELAPORAN KINERJA A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja ........................................... 19 B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi ................................................... 19 C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi .......................................... 21 D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK ............................................. 21
BAB V. EVALUASI KINERJA A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi ...................................................... 23 B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil Litbang ...................................... 25 BAB VI. PENUTUP ........................................................................................... 27
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Iptek yang di manfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ............................................................................ 12 Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ............... 14
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengukuran
Kinerja
adalah
proses
penilaian
secara
sistematis
dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran.
Selanjutnya
dilakukan
pula
analisis
akuntabilitas
kinerja
yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.
Pengukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lebih mengandalkan pada pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi.
Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, maka harus ada ukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang disebut indikator kinerja. Di antara indikatorindikator kinerja terdapat indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi (unit kerja mandiri) yang disebut Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), sedangkan ukuran pencapaian yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai disebut Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (IKP/K).
1
Dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja, rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan target-target yang akan dicapai harus dicantumkan dalam laporan tersebut. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja utama/ program/ kegiatan dibandingkan dengan terget kinerja yang telah ditetapkan.
B. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan KP dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan membuat laporan capaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Juklak ini juga
diharapkan dapat
membantu
mengintegrasikan langkah-langkah bagi
Balitbang KP dalam mengelola kinerjanya, mulai dari perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, penyusunan penetapan/perjanjian kinerja dan pelaporan capaian kinerja.
C. Keluaran Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran, capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan sebagai acuan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis sampai dengan penyusunan laporan kinerja bagi Balitbang KP.
D. Hasil yang Diharapkan Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran capaian kinerja Outcome ini diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balitbang KP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan: 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keterkaitannya dalam salah satu komponen sistem AKIP yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan evaluasi hasil pengukuran capaian kinerja;
2.
Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja;
2
3.
Mengimplementasikan Capaian Kinerja untuk penyempurnaan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.
E. Pengertian dan Istilah 1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 2. Kinerja
adalah
unjuk
kerja/hasil
kegiatan/program yang hendak
kerja/keluaran/hasil
dari
atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat pencapaian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran,
pengumpulan
data,
pengklasifikasian,
pengikhtisaran,
dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 6. Perencanaan Strategis (Renstra), adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 3
dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran pencapaian dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 7. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Hasil dari proses ini berupa rencana
kinerja tahunan. 8. Pengukuran Kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pencapaian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. 9. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 12. Indikator Kinerja adalah ukuran pencapaian yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai. 13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran pencapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi 14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
4
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja. 15. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan. 16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan hasil litbang, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 17. Satuan Kerja Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. 18. PPDPI adalah Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yaitu salah satu produk nyata Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) untuk masyarakat nelayan di Indonesia. PPDPI telah dibuat dan didistribusikan sejak tahun 2000, 19. IPTEKMAS adalah penerapan iptek yang telah teruji melalui proses diseminasi kepada kelompok masyarakat pelaku masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan pada suatu kawasan/calon kawasan produksi perikanan dan kelautan. 20. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. 21. Prosedur Operasional Standar (POS) adalah pedoman yang berisi prosedurprosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.
5
22. Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 23. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/ pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/ lisan ketika menjawab wawancara. 24. Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti 25. Kelompok Penerima adalah sekumpulan orang yang menerima paket hasil litbang dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok sasaran IPTEKMAS. 26. Orang (penerima) adalah individu yang menerima paket hasil litbang dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok sasaran IPTEKMAS. 27. Kelompok Kerja adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang tanggungjawab. 28. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundangundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 29. Deskritif adalah suatu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. 6
30. Skor adalah angka perolehan dari suatu tes atau kuesioner. 31. Kosmopolitan dapat berarti mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas dan terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari pelbagai bagian dunia. 32. Job Description adalah penyataan tertulis yang menjelaskan tugas-tugas, kondisi kerja dan aspek-aspek lainnya dari suatu jabatan tertentu. 33. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan uruturutan prosedur dari suatu program.
7
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Rekomendasi Rekomendasi
merupakan
indikator
kinerja
utama
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbang KP. Di dalam Renstra tersebut ditetapkan bahwa rekomendasi merupakan hasil dari kegiatan litbang yang disampaikan secara resmi kepada pemangku kepentingan sebagai saran, masukan atau bahan pertimbangan yang dapat dipercaya untuk dijadikan bahan dalam menyusun kebijakan di pusat dan/atau daerah. Hasil litbang sebagai sumber rekomendasi ini termasuk di dalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP yang menggunakan hasil litbang sebagai acuan. Rekomendasi yang bersumberkan pada hasil litbang dan hasil kepakaran tersebut dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah dimanfaatkan oleh pengguna sebagai
bahan
atau
bahan
pertimbangan
dalam
penyusunan
kebijakan
pembangunan baik di pusat maupun daerah. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa hasil litbang dan kepakaran yang dimiliki Balitbang KP telah dipercaya dan telah ikut berperan penting dalam penentuan kebijakan bagi program-program pembangunan kelautan dan perikanan atau serta sektor terkait lainnya. Semakin banyak rekomendasi yang dimanfaatkan menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan rekomendasi sebagai outcome Balitbang KP tersebut antara lain: 1. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan pemerintah pusat maupun daerah, seperti misalnya naskah akademis untuk penyusunan peraturan pusat/daerah; 8
2. Tetah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan keputusan UPT Ditjen teknis lingkup KKP atau instansi terkait lainnya, seperti misalnya naskah akademis untuk pembentukan Komisi Rumput Laut Nasional; 3. Telah digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk pengelolaan sumberdaya, seperti misalnya hasil kepakaran yang digunakan dalam Kajiskan untuk menentukan potensi sumberdaya (peta WPP); 4. Telah digunakan sebagai acuan bagi pengguna atau masyarakat, seperti misalnya Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (peta PPDPI); 5. Telah digunakan sebagai acuan oleh staf ahli menteri; 6. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti misalnya sistim dan metode monitoring untuk mengukur tingkat
susut
hasil
(losses)
perikanan
nasional,
program
pembinaan
masyarakat, dan sebagainya; 7. Telah digunakan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan di pusat dan daerah yang diaplikasikan dalam KUK/KAK/TOR, RKA-KL, dan sebagainya.
B. IPTEK yang Adopsi IPTEK hasil kegiatan litbang yang diadopsi merupakan indikator kinerja utama Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam Renstra tersebut ditetapkan bahwa IPTEK hasil litbang KP yang diadopsi oleh pengguna merupakan IPTEK hasil kegiatan litbang KP yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder kelautan dan perikanan (seperti masyarakat perorangan atau kelompok, pengusaha, industri, pemerintah, perguruan tinggi, dsb.) untuk kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. IPTEK hasil kegiatan litbang dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah dimanfaatkan oleh pengguna dalam berbagai tingkatan adopsi IPTEK, yaitu tingkat adopsi tinggi, sedang dan rendah. Tingkat adopsi rendah adalah hanya sebagian kecil hasil penelitian (kurang dari 50 %) di adopsi, sedangkan tingkat adopsi sedang 9
adalah 50 – 70 % hasil penelitian di adopsi, serta tingkat adopsi tinggi adalah lebih dari 70 % hail penelitian di adopsi. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa hasil litbang dari Balitbang KP telah dipercaya dan bermanfaat serta ikut berperan langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Semakin banyak IPTEK yang diadopsi masyarakat menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP. IPTEK yang diadopsi dapat berupa IPTEK yang disebarluaskan oleh Balitbang KP, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, kepada masyarakat pengguna. IPTEK yang diadopsi tersebut dapat juga berupa IPTEK yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP yang dimanfaatkan oleh pengguna di daerah penyebarluasan (daerah introduksi) maupun di luar daerah introduksi. Penyampaian atau media penyampaian terutama dalam bentuk introduksi, diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Selain itu, penyampaian dapat juga dalam bentuk penyampaian langsung oleh para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP secara per orangan maupun kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi. Bentuk penyampaian yang lain di antaranya adalah dalam bentuk tebar karya IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan hasil litbang melalui lefleat, buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk lainnya.
C. Pengguna IPTEK Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang KP merupakan indikator kinerja utama Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam Renstra tersebut ditetapkan bahwa pengguna IPTEK hasil litbang KP adalah anggota masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Pengguna tersebut termasuk juga institusi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelaku ekonomi, pengusaha, industri atau perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan yang berada di kawasan minapolitan maupun di luar kawasan minapolitan. Pengguna IPTEK tersebut dapat juga merupakan pengguna yang menerima IPTEK secara langsung dari Balitbang KP maupun pengguna yang 10
mendapatkan IPTEK tersebut secara tidak langsung di sekitar kawasan kelompok sasaran. Terkait keterlibatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan, maka paket bantuan lewat kegiatan Iptekmas, refine, dan lainnya harus ada batas minimum sejak diberikan paket, sehingga bukti penggunanya bukan karena bantuan, tetapi karena membutuhkan hasil litbang tersebut. Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang tersebut dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah memanfaatkan IPTEK hasil kegiatan Balitbang KP dalam berbagai tingkatan adopsi IPTEK (tingkat adopsi tinggi, sedang dan rendah), dan difusi IPTEK. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa masyarakat telah mempercayai hasil litbang dari Balitbang KP dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, ini dapat diartikan bahwa hasil litbang tersebut telah ikut berperan langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Semakin banyak jumlah pengguna IPTEK menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP. Pengguna IPTEK tersebut mendapatkan informasi tentang IPTEK yang digunakan dapat langsung dari Balitbang KP melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti introduksi, diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Pengguna IPTEK tersebut dapat juga mendapatkan IPTEK yang digunakan sumber lain yang memanfaatkan IPTEK tersebut yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP. Media lain sumber IPTEK yang dimanfaatkan pengguna dapat juga dalam bentuk penyampaian langsung oleh para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP secara per orangan maupun kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sumber IPTEK yang lain di antaranya adalah tebar karya IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan hasil litbang melalui lefleat, buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk lainnya.
11
BAB III METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemikiran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Badan Litbang KP) sebagai suatu lembaga yang menghasilkan IPTEK dan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh satuan kerja dibawahnya. Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk paket IPTEK dan atau kebijakan yang selanjutnya menjadi inovasi yang dimanfaatkan sebagai bahan diseminasi yang disampaikan melalui suatu kegiatan tertentu seperti yang terlihat pada gambar 1 di bawah ini
Gambar 1. Kerangka Pemikiran IPTEK yang dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
12
Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Den Ban dan Hawkins (1996) yang mengemukakan: “an innovation is an idea, method, or object which is regarded as new by individual, but which is not always the result of recent research” (dalam Musyafak dan Ibrahim, 2005). Dengan demikian, inovasi mempunyai tiga komponen, yaitu; (a) ide atau gagasan, (b) metode atau praktek, dan (c) produk (barang dan jasa).
Ketiga komponen tersebut harus mempunyai sifat “baru”. Sifat “baru” tersebut tidak selalu berasal dari hasil penelitian mutakhir. Hasil penelitian yang telah lalu pun dapat disebut inovasi, apabila diintroduksikan kepada masyarakat tani yang belum pernah mengenal sebelumnya. Jadi, sifat “baru” pada suatu inovasi harus dilihat dari sudut pandang masyarakat (calon adopter), bukan kapan inovasi tersebut dihasilkan. Pada tataran pemahaman yang lebih operasional, inovasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga penelitian dan pengkajian dapat berwujud IPTEK, kelembagaan, dan kebijakan.
Inovasi IPTEK dan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kelautan dan Perikanan didesiminasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Salah satu kegiatan yang bermodus diseminasi adalah kegiatan Iptekmas.
Beberapa indikator yang dapat merupakan parameter capaian kinerja Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yaitu jumlah rekomendasi, tingkat adopsi IPTEK, dan jumlah pengguna hasil Badan Litbang Kelautan dan Perikanan.
Kuantitas dari setiap indikator yang dikemukakan merupakan suatu hasil evaluasi kinerja yang menggambarkan outcome dari Badan Litbang KP. Hasil evaluasi ini merupakan umpan balik (feedback) baik bagi perbaikan proses diseminasi, perbaikan rumusan bahan rekomendasi, adopsi IPTEK, dan jumlah pengguna hasil 13
Badan Litbang KP. Secara skematis kerangka pemikiran pentingnya pengukuran capaian kinerja outcome Badan Litbang KP diperlihatkan pada Gambar 2. REKOMENDASI INOVASI HASIL LITBANG DAN KEBIJAKAN
DISEMINASI
Umpan Balik
Umpan Balik
Jumlah Rekomendasi
CAPAIAN KINERJA Adopsi Hasil litbang
Jumlah Pengguna
EVALUASI KINERJA
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja Alat bantu utama yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja outcome adalah kuesioner (daftar pertanyaan) baik yang dengan rekomendasi, adopsi IPTEK, maupun jumlah pengguna IPTEK dan kebijakan. Sedangkan dokumen pendukung dari pengukuran capaian outcome adalah Penetapan Kinerja, RKT, RENSTRA, KUK/KAK/TOR, Proposal Teknis, dan Laporan Kegiatan/Penelitian
Kuesioner
pengukuran
kinerja
rekomendasi
berisikan
hal-hal
yang
mempertanyakan asal usul rekomendasi yang disampaikan kepada pihak pengguna. 14
Kuesioner pengukuran kinerja tingkat adopsi IPTEK berisikan hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang mempertanyakan sejauh mana IPTEK hasil Badan Litbang KP yang diperkenalkan kepada pengguna dapat mereka terima (adopsi).
Kuesioner adopsi IPTEK disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup yang menyediakan alternatif pilihan jawaban bagi responden sesuai dengan uraian IPTEK yang dikemukakan oleh satker dibawah Badan Litbang KP.
Bahan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adopsi IPTEK adalah Prosedur Operasional Standar (POS) penerapan IPTEK dan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing satker lingkup Badan Litbang KP.
Alat bantu untuk pengukuran kinerja jumlah pengguna IPTEK dapat dipertanyakan secara langsung kepada anggota masyarakat atau kelompok yang menerima paket kegiatan diseminasi (Iptekmas) yang dilaksanakan oleh Badan Litbang KP.
Di lain pihak, dapat juga berasal dari berbagai laporan atau dokumen yang membuat pernyataan bahwa anggota masyarakat atau sejumlah masyarakat telah menggunakan suatu IPTEK yang berasal dari unit kerja Badan Litbang KP.
C. Sumber Data dan Informasi Data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja outcome Badan Litbang KP dapat bersumber dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari para penerima paket kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Litbang KP, baik anggota masyarakat secara perorangan maupun kelompok, atau lembaga swasta/pemerintah atau pelaku ekonomi atau perusahaan tertentu.
15
Data dan informasi ini baik yang berasal dari hasil wawancara ataupun dari hasil pencatatan lapangan petugas ataupun catatan lapangan informan atau responden. Di lain pihak, sumber sekunder juga merupakan sumber data dan informasi yang dapat dipergunakan, termasuk laporan lembaga pemerintah atau laporan satker.
D. Penentuan Lokasi dan Responden/ Informan Lokasi kegiatan yang berkaitan outcome yang dihasilkan Badan Litbang KP jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan lokasi agar upaya pengukuran yang dilakukan dapat merupakan hasil yang dapat mewakili keseluruhan lokasi untuk komoditas tersebut.
Kemudian, seyogyanya lokasi yang dipilih berdasarkan keterwakilan satker yang berada di bawah Badan Litbang KP. Kemudian dapat juga ditambah dengan kriteria khusus jika diperlukan evaluasi pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap penting, termasuk pengelompokan menurut komoditas, jenis IPTEK, tahapan produksi, dan lain sebagainya.
Responden atau informan ditentukan berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh masing-masing satker terutama pada kegiatan Iptekmas. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan responden atau informan lainnya dipilih berdasarkan kebutuhan sesuai dengan indikator kinerja outcome yang akan diukur.
E. Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui wawancara yang dipandu kuesioner terhadap responden ataupun informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Studi dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, misalnya termasuk Surat Keputusan Tim Kelompok Kerja di Kelembagaan Lingkup KKP, keberadaan MoU, naskah akademis, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Desa
16
(Perdes), notulensi rapat dengan pengguna misalnya dalam menyusun Rencana Kerja Pemda/ RKA-KL yang dilengkapi dengan wawancara.
F. Tabulasi dan Teknik Analisis Tabulasi dilakukan berdasarkan keperluan dan ketersedian data baik kualitatif maupun
kuantitatif.
Analisis
data
secara
umum
dilakukan
menggunakan
pendekatan deskriptif.
Teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis kelompok sasaran dan diluar kelompok sasaran terutama terkait dengan adopsi dan penyebaran IPTEK.
Analisis dapat juga dilakukan mengunakan pendekatan statistik jika diperlukan misalnya korelasi antara karakteristik penerima IPTEK terhadap tingkat adopsi IPTEK.
Khusus untuk menentukan kategori tingkat adopsi IPTEK pada setiap inovasi IPTEK atau kebijakan yang diperkenalkan atau dikembangkan, maka diadakan pengelompokan yang meliputi adopsi tinggi, sedang, dan rendah. Adopsi tinggi, sedang dan rendah didapatkan dengan cara sebagai berikut;
Skore Maximum − Skor Minimum −1 Jumlah Kategori Keterangan: (1) Skor maksimum dan skor minimum diperoleh dari hasil penjumlahan skor setiap responden untuk setiap item IPTEK yang diperkenalkan (2) Jumlah kategori adalah 3 (rendah, sedang dan tinggi)
17
Jadi penetapan kategori variabel ”Tingkat Adopsi” secara keseluruhan dengan jumlah responden m dan jumlah item pertanyaan n, maka perhitungan besar kisaran adalah: Skor maksimum = m x n x 3 = 3mn Skor minimum
=mxnx1=
mn
G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja Pelaksana kegiatan pengukuran kinerja outcome Badan Litbang KP ini dibedakan berdasarkan kepentingan yang sama dalam suatu kegiatan. Kelompok tersebut adalah : a. Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja; b. Tim Pengumpulan Data; c. Tim Analisis; d. Tim Pelaporan; e. Tim Evaluasi
Dengan demikian masing-masing tim tersebut memiliki fungsi sesuai dengan tugas yang dibebankan dalam penunjukkannya.
18
BAB IV PELAPORAN KINERJA
A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja Data dan informasi untuk penilaian kinerja diperoleh dari hasil wawancara pada sumber informasi. Sumber informasi kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dikatagorikan menjadi empat kelompok, yaitu: penghasil IPTEK, pengguna IPTEK, dan pemanfaat IPTEK (disebut juga sebagai yang mengkomersialkan IPTEK) dan laporan tertulis.
Data dan informasi yang telah dikumpulkan harus diformulasikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi kualitatif dapat dikonversi menjadi data kuantitatif melalui teknik frekuensi, dan pembobotan.
Penyajian data dan informasi tersebut harus disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti: grafik, flowchart atau diagram, dan foto. Penyajian yang paling sederhana adalah dalam bentuk tabel-tabel analisis.
Data dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, flowchart atau diagram, dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut harus diuraikan secara deskriptif agar tidak terjadi kekeliruan informasi. Selain itu, penyajian data dan informasi dalam bentuk grafik, flowchart atau diagram, dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut sangat berguna untuk membantu penelusuran, alat ukur untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mereplikasi atau renovasi prosedur suatu kegiatan.
B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi Pelaporan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dapat diperoleh dari tiga katagori, yaitu: rekomendasi dari hasil penelitian, rekomendasi karena 19
kepakaran serta rekomendasi karena keikutsertaan satker Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung salah satu program pembangunan nasional.
Pelaporan kinerja rekomendasi dari hasil penelitian diperoleh dari suatu kegiatan penelitian pada satker, atau interaksi kegiatan antar satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pelaporan rekomendasi ini dapat dalam bentuk naskah akademik tentang penyelesaian suatu permasalahan atau isu pembangunan, peraturan daerah yang memanfaatkan sebagian atau seluruh hasil rekomendasi hasil penelitian, naskah rekomendasi yang disampaikan dalam rapat pimpinan, atau bagian naskah rekomendasi isinya sebagian atau seluruhnya diadopsi oleh staf ahli menteri.
Pelaporan kinerja rekomendasi dari kepakaran terjadi karena keikutsertaan peneliti lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada berbagai tugas pada Kelompok Kerja di Eselon I Lingkup Kementerian Kelalutan dan Perikanan serta pada Komisi Nasional dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wujud dari pelaporan kinerja rekomendasi karena keikutsertaan ini dapat dalam bentuk peraturan menteri
seperti: peraturan yang terkait dengan
pengelolaan sumberdaya, pemanfaatan sumberdaya, pemasaran, mutu produk, susut hasil, dan lain sebagainya.
Pelaporan kinerja rekomendasi yang mendukung salah satu program nasional merupakan kegiatan dari satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi model pemberdayaan ekonomi pada tingkat lokasi (desa atau kecamatan) pada sentra perikanan. Wujud model pemberdayaan ekonomi ini, selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menjadi bagian dari program pembangunan yang sedang dilaksanakan.
20
Bukti-bukti untuk memperkuat atas capaian Indikator Kinerja Utama diantaranya berupa
surat/naskah
akademis
tentang
rekomendasi,
SK
Pokja
yang
mengikutsertakan para peneliti sebagai tim dalam beberapa kegiatan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.,
C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi Pelaporan kinerja IPTEK yang diadopsi merupakan hasil kerja dari suatu kegiatan penerapan IPTEK yang dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada berbagai lokasi. Kegiatan penerapan IPTEK tersebut dapat dalam bentuk diseminasi hasil penelitian, uji adaptasi dari suatu IPTEK, dan uji multi lokasi dari suatu IPTEK.
Kinerja dari IPTEK yang diadopsi tersebut dapat diukur dari kecepatan adopsi pada kelompok sasaran (motivator, early adopter, mayoritas awal, mayoritas lambat, mayoritas lamban). Kecepatan adopsi tersebut dapat dicermati dari lama adopsi atau luasan jangkauan adopsi dari IPTEK tersebut.
D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK Pelaporan kinerja pengguna IPTEK adalah performan dari pengguna tentang IPTEK yang diadopsi. Performan ini mencakup ketepatan IPTEK yang dibutuhkan oleh pengguna pada saat diperlukan, perubahan-perubahan yang terjadi pada pengguna tentang kesesuaian IPTEK tersebut, serta manfaat dari keberadaan IPTEK tersebut pada pengguna.
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK terkait dengan ketepatan IPTEK yang dibutuhkan ditunjukkan oleh semakin banyaknya pengguna yang ingin memperoleh IPTEK tersebut, atau semakin banyaknya bantuan dalam bentuk replikasi IPTEK tersebut yang diberikan oleh pihak lain, atau dapat juga dengan semakin luasnya IPTEK tersebut digunakan pada suatu kawasan.
21
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi pada pengguna dicirikan oleh perubahan sikap pengguna kearah yang positif dalam berbagai aktivitas kehidupan yang terkait dengan IPTEK tersebut seperti perubahan cara penanganan ikan, perubahan cara mendistribusikan ikan, termasuk juga efisiensi usaha dan peningkatan pendapatan.
Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan semakin luasnya IPTEK tersebut dimanfaatkan dapat diukur dari sebaran pengguna yang menggunakan IPTEK tersebut atau munculnya pengguna yang mengkormersialkan IPTEK tersebut untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan.
22
BAB V EVALUASI KINERJA
A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi Evaluasi kinerja rekomendasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan dalam pelaksanaannya, alat yang dipakai dan tujuan-tujuan yang diberikan. Karenanya kegiatan-kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi. Evaluasi kinerja rekomendasi berfokus pada nilai manfaat suatu kegiatan, program atau kebijakan; interdependensi fakta nilai, evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti tapi juga terhadap nilai; berorientasi pada masa kini, masa lalu, dan obyektif. Unsur penting evaluasi kinerja rekomendasi adalah mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu pada metodologi penelitian yang digunakan, dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes), dari pada efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar, perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu rekomendasi telah dilaksanakan dengan baik, memberikan konstribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang adalah merupakan tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi. Kriteria evaluasi kinerja rekomendasi mencakup Efektivitas (Apakah hasil yang diinginkan tercapai); Efisiensi (Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan); Kecukupan (Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah); Pemerataan (Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda); Responsivitas (Apakah hasil rekomendasi memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu); Ketepatan (Apakah hasil/ tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai). Evaluasi kinerja rekomendasi dilaksanakan
23
dengan menggunakan sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh Balitbang KP. Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dapat memberikan gambaran permasalahan adanya gap hasil litbang, yaitu kesesuaian antara kebutuhan hasil litbang dengan hasil litbang yang diterapkan, selain itu sifat hasil litbang merupakan suatu hal yang perlu dievaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kelebihan dan kekurangan suatu hasil litbang, perlu digunakan seperangkat kriteria yang juga bermanfaat untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kecepatan adopsinya. Kriteria tersebut adalah 1) keuntungan relatif (relative advantages) adalah tingkat dimana suatu inovasi/hasil litbang dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik dari pada ide yang telah ada sebelumnya, dan membawa manfaat/ keuntungan bagi calon adopter, 2) kesesuaian (compatibility), kesesuaian yaitu apakah inovasi/ hasil litbang yang akan didifusikan itu sesuai dengan nilai–nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang sudah ada sebelumnya, kebutuhan, selera, adat istiadat, dan lainnya, 3) kerumitan (complexity) sebuah inovasi/ hasil litbang apabila semakin rumit/ sulit digunakan maka tingkat adopsinya pun akan semakin sulit dan lama, 4) dapat dicoba (trialibility) ,sebuah inovasi/ hasil litbang apabila dapat diujicobakan terlebih dahulu sebelum memutuskan diterima atau tidak, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat, 5) dapat diamati (observability), sebuah inovasi/ hasil litbang apabila dapat diamati secara nyata hasilnya maka akan lebih cepat diadopsi. Semakin mudah hasil/ efek sebuah inovasi/ hasil litbang dapat terlihat/ diamati, maka orang – orang pun akan semakin tertarik untuk menggunakan hasil litbang tersebut. Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dilaksanakan dengan menggunakan sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh Balitbang KP. Pelaksanaan evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi terdiri atas lima tahapan, yaitu : 1. Perencanaan. 2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 24
3. Pelaksanaan. 4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja. 5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja. B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil litbang Pada pelaksanaan penerapan hasil litbang kepada pengguna hasil litbang ,terjadi perbedaan
dan
ketidaksesuaian
antara
pengguna
hasil
litbang
yang
ditargetkan/direncanakan dengan pengguna hasil litbang yang direalisasikan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan karakteristik individu pengguna hasil litbang yang berpengaruh terhadap kecepatan adopsi hasil litbang, hal tersebut menyebabkan perlunya disusun suatu kategorisasi pengguna hasil litbang berdasarkan kecepatan adopsinya. Dalam hal ini terdapat lima kategori pengguna hasil litbang yang perlu dipertimbangkan yaitu (a) inovator (innovators) jumlahnya 2,5% dalam masyarakat, (b) pengadopsi awal (early adopters) jumlahnya 13,5% dalam masyarakat, (c) mayoritas awal (early majority) jumlahnya 34% dalam masyarakat, (d) mayoritas lambat (late majority) jumlahnya 34% dalam masyarakat
dalam masyarakat, dan (e) kelompok lamban (Laggard) jumlahnya
15% dalam masyarakat. Dengan pengetahuan tentang kategorisasi pengguna hasil litbang dan prosentase jumlah pengguna hasil litbang, dapatlah kemudian disusun strategi penerapan hasil litbang yang mengacu pada kelima kategori adopter tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing kelompok pengguna hasil litbang . Hal ini penting untuk menghindari pemborosan sumberdaya hanya karena strategi penerapan hasil litbang kepada pengguna hasil litbang yang tidak tepat sasaran. Strategi untuk menghadapi adopter awal misalnya, haruslah berbeda dengan strategi bagi mayoritas akhir, mengingat gambaran ciri-ciri mereka masing-masing. Evaluasi kinerja pengguna hasil litbang dilaksanakan dengan menggunakan sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh Balitbang KP.
25
Adapun pelaksanaan evaluasi kinerja terdiri atas lima tahapan, yaitu : 1. Perencanaan. 2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 3. Pelaksanaan. 4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja. 5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja.
26
BAB VI PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan
ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para
pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporannya sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memadai. Pengukuran capaian kinerja
berperan
sebagai
salah
satu
rangkaian
sistem
akuntabilitas
dan
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, dan media umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Pengukuran capaian kinerja ini juga berfungsi sebagai rangkaian/ proses penyampaian laporan kinerja dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada publik. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Satuan Kerja lingkup Balitbang KP serta partisipasi masyarakat.
Juklak pengukuran capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan SAKIP selama ini. Namun demikian, kinerja
di
lingkungan
sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas
Balitbang
KP,
Juklak
ini
tentu masih
memerlukan
penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan pengukuran capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.
Sebagai tindak lanjut Juklak akan disusun dan ditetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) oleh masing-masing satker lingkup Balitbang KP.
27
