DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Umum
1.2.
Tugas Dan Fungsi
1.3.
Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum
BAB 2 KONDISI DAN TANTANGAN 2.1.
Kondisi Umum
2.2.
Tantangan dan Isu Strategis
BAB 3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3.1.
Visi Dinas Pekerjaan Umum
3.2.
Misi Dinas Pekerjaan Umum
3.3.
Tujuan Dinas Pekerjaan Umum
3.4.
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum
3.5.
3.4.1.
Sasaran Strategis
3.4.2.
Sasaran Rinci
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum
BAB 4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4.1.
Arahan RPJP dan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum
4.2.
Arah Kebijakan Daerah
4.3.
Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
4.4.
Strategi 4.4.1.
Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor
4.4.2.
Strategi Pembangunan berwawasan Lingkungan dan Antisipasi terhadap perubahan iklim (Climate Change)
4.5.
Kebijakan Operasional
BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1.
Program dan Kegiatan 2011 – 2016
5.2.
Pendanaan
5.3.
Penataan Aparatur
BAB 6 PENUTUP Penutup
1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Umum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 2010–2014 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal, yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
SKPD
yang
disusun
dengan
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif (lihat Gambar 1.1).
Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004)
Memasuki menengah
tahapan
ketiga
pelaksanaan
(2011-2016),
tatanan
pembangunan Dinas
Pekerjaan
jangka Umum
Kabupaten Karimun telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum termasuk ke dalam kelompok kedinasan dalam rangka menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Fungsi dari masing-masing dinas adalah melakukan: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
Penyusunan Renstra 2011–2016 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Kedinasan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011–2016 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006–2025. Susunan Renstra 2011–2016 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum; visi, misi,
tujuan
dan
sasaran
Dinas
Pekerjaan
Umum;
strategi
penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum; serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing bidang di
3
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012, 2013, 2114, 2015, dan 2016.
1.2.
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Dinas dalam
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum. Adapun fungsi Dinas PU dalam Peraturan Bupati tersebut adalah: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup
bidang
tugasnya;
pengawasan
secara
teknis
pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut: merumuskan
perencanaan
kebijakan
teknis
dan
pelaksanaan
koordinasi, pengendalian dibidang Pekerjaan Umum; melaksanakan teknis
operasional
pelayanan
teknis
di
bidang
administrasi
Pekerjaan
Umum;
ketatausahaan;
melaksanakan melaksanakan
pengelolaan UPTD; melaksanakan kegiatan lain dibidang Pekerjaan Umum yang ditugaskan oleh Bupati.
Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas. Kepala dinas mempunyai tugas merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang pekerjaan umum; melaksanakan teknis operasional dibidang pekerjaan umum; melaksanakan pelayanan teknis administrasil ketatausahaan; melaksanakan pengelolaan UPTD; melaksanakan kegiatan lain dibidang pekerjaan umum yang ditugaskan oleh Bupati.
4
2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas; melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dan di luar Dinas; mengelola urusan rumah tangga Dinas; mengelola keuangan Dinas; mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas; merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; melaksanakan urusan lain di bidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas
Sekretaris, membawahi terdiri dari : 2.1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana teknis ketatausahaan Dinas; menyusun surat – menyurat Dinas; melayani surat menyurat Dinas; menyusun kearsipan surat menyurat Dinas; melayani kerumah tanggaan Dinas; melayani perlengkapan Dinas; menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas; melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas; memeriksa syarat – syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas; mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian Kepegawaian Daerah; mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas.
2.2.
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub
Bagian
Perencanaan,
Keuangan
dan
Pelaporan
mempunyai tugas menyusun rencana pengelolaan keuangan Dinas;
melayanai
keuangan
Dinas;
mengkoordinasikan
penyusunan keuangan dinas dengan Bagian Keuangan pada sekretariat Daerah; menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti
pengeluaran
keuangan
Dinas;
menyusun
laporan
keuangan Dinas; menyusun perencanaan kegiatan Dinas; menyusun
laporan
pelaksanaan
kegiatan
Dinas;
5
melaksanakan tugas perencanaan dan keuangan lain yang ditugaskan oleh sekretaris.
3.
Bidang Bina Marga Bidang
Bina
Marga
mempunyai
tugas
merumuskan
perencanaan, program dan evaluasi keseluruhan sub Dinas Bina Marga; merumuskan dan melaksanakan petunjuk teknis operasional pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelayanan informasi dan perizinan penggunaan jalan dan pengukuran tanah dan pemetaan; melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan informasi dan perizinan jalan serta pengukuran jalan dan pemetaan; merumuskan
persiapan
sarana
dan
prasarana
untuk
menunjang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelayanan informasi, pemberian izin jalan serta pengukuran tanah dan pemetaan; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kebinamargaan; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh
Kepala
Dinas
dalam
rangka
pengembangan
kebinamargaan
Bidang Bina Marga terdiri dari : 3.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas; melakukan perumusan rencana dan program pelaksanaan pembangunan
jalan
dan
jembatan;
melaksanakan
pembangunan jalan dan jembatan; mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi
lain
yang
mendukung
pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan; melakukan pendataan jalan dan jembatan yang perlu dibangun; melaksanakan
6
rekayasa teknologi untuk mempermudah pembangunan jalan dan jembatan; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
3.2.
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan program pelaksanaan pemeliharaan
jalan
dan
jembatan;
melaksanakan
pemeliharaan jalan dan jembatan; mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi
lain
yang
mendukung
pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan jembatan; melakukan pendataan jalan dan jembatan yang perlu dibangun; melaksanakan rekayasa teknologi untuk mempermudah pemeliharaan jalan dan jembatan; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
3.
Bidang Cipta Karya Bidang
Cipta
Karya
mempunyai
tugas
merumuskan
perencanaan, program dan evaluasi keseluruhan kegiatan Cipta Karya; merumuskan dan melaksanakan petunjuk teknis operasional
penertiban
bangunan,
perumahan
dan
penyehatan fisik lingkungan bangunan dan perumahan, serta pemberian izin dan pelayanan informasi; melaksanakan penertiban
bangunan
dan
perumahan
serta
menjamin
penyehatan dengan lingkungan bangunan dan perumahan; merumuskan menunjang
persiapan penertiban
sarana
dan
bangunan,
prasarana perumahan,
untuk dan
penyehatan lingkungan; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan urusan Cipta Karya; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh
7
Kepala Dinas dalam rangka pengembangan urusan Cipta Karya
Bidang Cipta Karya terdiri : 4.1. Seksi Bangunan Seksi Bangunan Mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan
program
penataan,
pengawasan
dan
pengendalian bangunan dan penyehatan fisik lingkungan bangunan;
melaksanakan
penataan,
pengawasan
dan
pengendalian bangunan dan penyehatan fisik lingkungan bangunan; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan serta penyehatan fisik lingkungan bangunan; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
4.2. Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi
Penyehatan
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program penataan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan penyehatan fisik
lingkungan
perumahan;
melaksanakan
penataan,
pengawasan dan pengendalian perumahan dan penyehatan dan fisik lingkungan perumahan; melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan
pelaksanaan
instansi
tugas
terkait
penataan,
untuk
menunjang
pengawasan
dan
pengendalian perumahan serta penyehatan fisik lingkungan perumahan; melaksabakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala Bidang
5.
Bidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman Bidang
Tata
Kota
dan
Pengembangan
Permukiman
mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional penataan
kota
dan
pengembangan
permukiman;
8
melaksanakan kegiatan operasional penataan kota dan pengembangan permukiman; melakukan persiapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan kota dan pengembangan permukiman; merumuskan evaluasi dan pelaporan penataan kota dan pengembangan permukiman; mengkoordinasikan pelaksanaan operasional penataan kota dan pengembangan permukiman; melaksanakan tugas lain dibidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
Bidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman terdiri dari : 5.1. Seksi Peruntukan dan Pengendalian Permukiman Seksi Peruntukan dan Pengendalian Permukiman mempunyai tugas merumuskan perencanaan petunjuk teknis operasional peruntukan Kegiatan
dan
pengendalian
operasional
permukiman;
peruntukan
dan
melakukan
pengendalian
permukiman; melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk
menserasikan
kegiatan
operasinal
perencanaan,
penataan, peruntukan pengembangan dan pengendalian permukiman; melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala Bidang.
5.2. Seksi Penataan Kota dan Pengembangan Tata Ruang Seksi Penataan mempunyai
Kota dan
tugas
Pengembangan
merumuskan
Tata Ruang
perencanaan
teknis
operasional penataan kota dan pengembangan tata ruang; melakukan kegiatan teknis operasional penataan kota dan pengembangan tata ruang; melakukan pengkajian awal penataan
kota dan
pengembangan tata ruang
yang
kondusif; melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan penataan kota dan pengembangan tata ruang; memberikan pelayanan informasi penataan kota dan
9
pengembangan tata ruang yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
6.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaporan penataan dan pengembangan
Sumber
Daya
Air
dan
Pengairan;
melaksanakan penataan dan pengembangan Sumber Daya Air dan
Pengairan; melaksanakan
pengembangan
dan
rehabilitasi penataan dan pengembangan Sumber Daya Air dan
Pengairan;
pemeliharaan
melaksanakan pengairan;
Kegiatan
operasi
melaksanakan
dan
perizinan
pemanfaatan pengairan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya penataan dan pengembangan melaksanakan
Sumber tugas
Daya
lain
di
Air
dan
bidang
Pengairan;
Pengairan
yang
ditugaskan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pengembangan Sumber daya Air terdiri dari : 6.1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi melaksanakan
perencanaan
mempunyai tugas
pembnagunan
sarana dan
prasarana pengairan; menyiapkan petunjuk teknis dan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan
dan
pemeliharaan
fasilitas
pengairan;
melaksanakan tugas lain di bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Pengairan yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
6.2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Seksi
Operasi
dan
Pemeliharaan
mempunyai
tugas
melaksanakan perencanaan pengelolaan dan penataan aliran air pengairan yang teratur dan terpadu; menyiapkan
10
petunjuk teknis dan bahan penataan pengairan yang teratur; melaksanakan pemeliharaan fasilitas pengairan; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan pengairan yang teratur dan pemeliharaan fasilitas pengairan; melaksanakan
pemberian
izin
pemanfaatan
pengairan;
melakukan rekayasa teknologi pengairan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan; melaksanakan kegiatan penataan pengairan lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang. 7.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan
pengujian
komponen
bahan,
penetrasi,
daktilitas, titik aspal, titik nyala, titik baker, berat jenis bitumen keras, pengujian dan penelitian tanah; meneliti konsistensi dan kemudahan pengerjaan; melakukan pengendalian mutu lapangan; keseimbangan atau stabilitas tanah; melakukan penelitian visual; melakukan penyelidikan lapangan dan laboratorium. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
KEPALA DINAS DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BINA MARGA
CIPTA KARYA
TATA KOTA
11
1.3.
Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan
seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya. Bagi Kabupaten Karimun, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan energi. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat
membantu
persoalan memperkuat
mengurangi
kesenjangan
masalah
antar-kawasan
ketahanan
pangan,
kemiskinan, maupun
dan
mengatasi
antar-wilayah,
mengurangi
jumlah
pengangguran dalam suatu negara. Pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum mempunyai
manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Disamping
itu,
infrastruktur
PU
juga
berperan
sebagai
pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur
PU
karenanya
berperan
sebagai
stimulan
dalam
12
mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional pada umumnya, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang. Dengan
demikian,
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan
umum pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan
infrastruktur
tersebut
diselenggarakan
berbasiskan
penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka
peluang
untuk
mendapatkan
keuntungan
ekonomi
(economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits),
13
meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
14
BAB 2 KONDISI DAN TANTANGAN
2.1. Kondisi Umum Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 415.6 ha jaringan sawah beririgasi dari total lahan 613.6 ha sudah seluruhnya berfungsi. Namun demikian, masih ada jaringan irigasi yang belum terbangun, tercatat mencapai lebih kurang 32.26 %, di daerah irigasi di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat. Belum dibangunnya jaringan irigasi tersebut disebabkan oleh kurangnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan sawah. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir yang disebabkan oleh air hujan dan luapan air laut dan kekeringan (seperti banjir di wilayah kecamatan kundur yang berada di wilayah sungai jepun dan sungai sengko, sungai sebesi, parit muda, dan parit tanjung sari, di kecamatan karimun berada di kawasan pelipit, sungai lakam, dan sungai teluk air, di kecamatan meral sering melanda di kawasan baran dan sungai pasir, kecamatan tebing di kawasan teluk uma dan permukiman kapling. Dan kekeringan sering terjadi di Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral dan sebagian kecamatan tebing). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan
pantai
akibat
abrasi
yang
mengancam
keberadaan
permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya (seperti kerusakan pantai di wilayah pesisir pantai pulau durai, pulau akat, pulau
15
sanglar, pulau semembang dan pulau sandam di kecamatan durai, wilayah pesisir pantai bagian utara dan timur di pulau buru, di sepanjang pesisr pantai di bagian utara dan timur laut pulau sugi, sugi bawah, pulau bahan dan pulau combol di kecamatan moro dan sepanjang pesisir barat dan timur pulau kundur. Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional yang sampai saat ini telah mencapai 26.75 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 90 % (2010), kondisi baik 75 %, rusak ringan 10 %, sedang 15 %, dan rusak berat 0 %. Untuk jalan provinsi, total panjang jalan adalah 124.8 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 90 % (2010), kondisi baik 65 %, rusak ringan 5 %, sedang 25 %, dan rusak berat 5 %. Sedangkan total panjang jalan kabupaten adalah 313.9 Km. tercatat kondisi jalan mantap mencapai 78 % (2010), kondisi baik 60 %, rusak ringan 15 %, sedang 18 %, dan rusak berat 7 %. Sampai pertengahan tahun 2011, jalan pesisir pantai (coastal area) dan panggung rakyat yang belum beroperasi baru mencapai 78.8 % dengan total panjang 5.25 km. Sejumlah kendala jalan peisir memang masih terus menghambat yaitu masalah pembebasan tanah. Hingga akhir tahun 2010, persentase desa/kelurahan yang telah memiliki jalan ekonomi sudah terealisasi 100 % atau sudah 54 desa/kelurahan yang telah memiliki jalan ekonomi. Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang penyehatan lingkungan yang meliputi program air bersih, drainase Dan sub bidang bangunan yang meliputi pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam. Untuk program air bersih, kabupaten karimun telah memiliki 3 unit usaha air bersih (UUAB), yang mana untuk UUAB tanjung balai karimun telah terpasang 50 ltr/dt di waduk bati kecamatan tebing dengan
kapasitas
produksi
1.555.200
m3/tahun
dengan
jumlah
pelanggan 3.500 pelanggan. UUAB tanjung batu telah terpasang 10 ltr/dt dengan kapasitas produksi 124.416 m3/tahun dengan jumlah pelanggan 450 pelanggan. UUAB moro telah terpasang 10 ltr/dt dengan
16
kapasitas produksi 149.950 m3/tahun dengan jumlah pelanggan 500 pelanggan. Untuk
kondisi
air
bersih
dengan
non
perpipaan
atau
memanfaatkan sumber air permukaan, pemerintah daerah kabupaten karimun melalui dinas pekerjaan umum memiliki agenda dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan melakukan kegiatan pembangunan sumur umum dan MCK serta kegiatan pembangunan solar water cell. Kegiatankegiatan ini diprioritaskan pada daerah pulau yang memiliki akses/ jangkauan jauh serta sulit. Kabupaten karimun memiliki 32 pulau yang dikategorikan sebagai pulau kecil terpencil atau 12.7% dari jumlah keseluruhan pulau yang berada pada di kabupaten karimun yaitu sebanyak 251 pulau. 32 pulau kecil terpencil ini ditargetkan sebanyak 100% yang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan pembangunan sumur umum dan MCK. Realisasi sampai dengan tahun 2010 sebanyak 90 %. 10 % dari pulau-pulau tersebut belum memiliki sumber air yang benar-benar dapat diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air masih mengandalkan air hujan disebabkan sumber air tanah masih banyak bercampur dengan air laut, sehinga dari warna, bau, dan rasa tidak layak untuk memenuhi kebutuhan air harian masyarakat. Hingga akhir tahun 2010 jumalh sumur bor yang telah terbangun sebanyak 7 unit, jumlah MCK sebanyak 25 unit, sumur umum sudah 27 unit dan solar water cell sudah 2 unit dengan total yang terlayani 750 jiwa. Dalam penanganan drainase di kabupaten karimun hingga akhir tahun 2010,
panjang saluran drainase yang lancar sepanjang
25.1 km. 2.3.
Tantangan dan isu strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau
dikedepankan
dalam
perencanaan
pembangunan
karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa
17
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak,
bersifat
kelembangaan/keorganisasian
dan
menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis kabupaten Karimun 2012-2016 adalah:
2.2.1.
Optimalisasi Free Trade Zone (FTZ)
Di seluruh Indonesia, hanya ada empat kawasan FTZ yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Jelaslah bahwa FTZ merupakan keunggulan komparatif (comparative advantage) yang dimiliki kabupaten Karimun. Sebagai keunggulan komparatif, tentunya diperlukan upaya sungguhsungguh
sehingga
keunggulan
ini
benar-benar
berbuah
pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain soal kelembagaan pengelola FTZ yang perlu senatiasa diperkuat kapasitasnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk optimalisasi FTZ adalah (i) hanya sebagian wilayah dari Pulau Karimun yang dijadikan kawasan FTZ sehingga
menhadapi
tantangantantangan
seperti
pengawasan
penyelundupan, (ii) FTZ perlu dipahami bukan hanya sebagai insentif ekonomi tetapi juga beban pembiayaan terutama pada penyediaan infrastruktur yang memadai karena ketersediaan infrastruktur juga menjadi satu penentu keputusan investor. 2.2.2. Mengatasi kawasan kumuh
Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kawasan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur
18
pekerjaan umum dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif
a. Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1. Tantangan pembangunan bidang SDA
Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan
bahwa pada
tahun
2015
separuh
dari jumlah
penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
2. Isu Strategis pembangunan bidang SDA
Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 428 ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 198 ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena belum adanya jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
19
Perubahan
garis
pantai
akan
menimbulkan
masalah
dalam
kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Mencari
peluang-peluang
investasi
baru
dalam
upaya
pengembangan infrastruktur SDA b. Bidang Bina Marga (Jalan) Tantangan pembangunan bidang pembangunan dan peningkatan jalan
Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan free trade zone dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan di daerah perkotaan dan perdesaan yang mendukung pusat-pusat produksi di 9 wilayah kecamatan untuk mendorong pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Peningkatan kemampuan struktur dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan di daerah perkotaan dan perdesaan di 9 wilayah kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu strategis bidang pembangunan dan peningkatan jalan Jaringan jalan di 4 (empat) pulau besar, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. 6 (enam) ruas jalan nasional dan 10 (sepuluh) ruas jalan provinsi masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
20
Jaringan jalan kawasan pesisir pantai (coastal area) yang masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagian ruas-ruas jalan baru yang dibangun di kawasan free trade zone belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan
jalan
di
kawasan
perbatasan
dan
di
pulau-pulau
terdepan/terluar terutama pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
karena
belum
sepenuhnya
berfungsi
untuk
mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan nasional. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan). Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer. c. Sub Bidang ke-Cipta Karya-an Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga kawasan yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi.
21
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
melalui
pengembangan drainase serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan di 6 wilayah kecamatan. Makin
meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
aspek
kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan dan desa sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan seharihari di daerah perkotaan dan perdesaan (khususnya rawan air bersih perkotaan dan perdesaan). Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air bersih. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building)
untuk
mengendalikan
penggunaan
energi
sekaligus
mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global. Mendorong kualitas lingkungan dan vitalitas kawasan perekonomian perkotaan dan perdesaan, serta tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional melalui jalan lingkungan (semenisasi) di 9 wilayah kecamatan. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum yang modern, berkualitas dan fungsional dan memenuhi standar keselamatan dan handal serta efektif dan efisien.
22
Isu strategis bidang ke-Cipta Karya-an Terbatasnya prasarana perumahan dan pemukiman, serta tingkat penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), Rumah Rusun (Rusun), Rumah Sederhana (RS) Masyarakat miskin masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari terutama di daerah pulau-pulau kecil-terpencil. Belum optimalnya kawasan permukiman yang memenuhi standar kehidupan dengan lingkungan yang sehat dan nyaman melalui penyediaan
jalan
lingkungan,
pengelolaan
sanitasi
dan
pengembangan drainase. d. Bidang Penataan Ruang. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang nyaman dan harmonis sejalan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, transportasi, sumberdaya air, dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Isu strategis bidang penataan ruang. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
23
Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW Kabupaten Karimun dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.
24
BAB 2 VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN 3.1. VISI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Terwujudnya Keselarasan Prasarana Wilayah Dan Pemukiman Yang Mantap Dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal dan berkelanjutan seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
Makna dari keselarasan prasarana wilayah dan permukiman yang mantap dan berkelanjutan yang penjabarannya meliputi: 1) Keselarasan Prasarana Wilayah Keselarasan prasarana wilayah menggambarkan kondisi prasarana wilayah yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara aman dan nyaman. Adanya keselarasan prasarana wilayah diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mewujudkan
masyarakat
yang
sejahtera
dengan
optimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam. 2) Permukiman Yang Mantap Artinya kawasan permukiman yang memenuhi standar kehidupan dan dapat dijadikan modal investasi bilamana diperlukan, dengan
25
lingkungan yang sehat dan nyaman termasuk pelayanan air bersih, drainase, sanitasi, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terjangkau dengan kawasan permukiman yang peduli terhadap keindahan lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Permukiman yang mantap juga mengandung arti diwujudkannya prasarana dan sarana dasar permukiman dengan jalan mendorong kemandirian masyarakat untuk proaktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, sehingga dengan terciptanya permukiman yang mantap dalam lingkungan yang sehat dan nyaman merupakan perwujudan masyarakat yang sejahtera. 3) Berkelanjutan Artinya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya wilayah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan
kelestarian
lingkungan,
sehingga
pembangunan dan pengembangan wilayah dapat berlangsung secara terus menerus.
3.2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum “Terwujudnya Keselarasan Prasarana Wilayah Dan Pemukiman Yang Mantap Dan Berkelanjutan”, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 – 2016, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya air yang berkelanjutan untuk dimanfaatkan semaksimalnya. 2. Meningkatkan kualitas prasarana dan permukiman yang layak, nyaman, tertib dan terpelihara.
26
3. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3.3. TUJUAN DINAS PEKERJAAN UMUM Sebagai penjabaran atas visi Dinas Pekerjaan Umum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam periode lima tahun ke depan adalah: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
bagi
terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan. 2) Meningkatkan keandalan sistem infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
kabupaten,
ketahanan
pangan dan daya saing. 3) Meningkatkan pelayanan
kualitas (dasar)
lingkungan infrastruktur
permukiman pekerjaan
dan
cakupan
umum
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Meningkatkan pembangunan kawasan Free Tread Zone (FTZ), wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5) Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum.
3.4. SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM 3.4.1. Sasaran Strategis Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dalam periode 2012-2016 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:
27
1. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan di kawasan Free Tread Zone (FTZ). 2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 3. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan waduk, sungai, pintu air, turap, tanggul serta prasarana penyediaan air baku dan jaringan irigasi. 4. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan jalan kawasan permukiman (semenisasi), pengembangan sistem jaringan penyediaan air bersih
untuk
penduduk
mendukung
perkotaan
meningkatnya
dan
pelayanan
peningkatan penduduk sanitasi,
tingkat
pelayanan
perdesaan,
meningkatnya
serta sistem
pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan.
28
3.4.1. Sasaran Rinci Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 5 (lima) tujuan Dinas Pekerjaan Umum yang akan dicapai meliputi: 1.Tujuan 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
bagi
terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran : 1. Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. 2. Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang kabupaten melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4. Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang
sebagai
pedoman
bagi
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat dalam penataan ruang. 5. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan di kawasan industri secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan. 6. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengembangan permukiman. 7. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan. 8. Terlaksananya
pendampingan
penyusunan
rencana
tindak
penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 9. Tersusunnya NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. 10. Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Karimun.
29
11. Terselenggaranya layanan teknis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim).
2.Tujuan 2 Meningkatkan keandalan sistem infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
kabupaten,
ketahanan
pangan dan daya saing. Sasaran : 1. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan,
peningkatan,
rehabilitasi
serta
operasi
dan
pemeliharaan jaringan irigasi. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. 3. Meningkatnya
panjang
jaringan
jalan
kabupaten
dengan
spesifikasi jalan kolektor primer. 4. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur Pekerjaan Umum. 5. Bertambahnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur Pekerjaan Umum. 6. Terselenggaranya layanan teknis melalui monitoring dan evaluasi untuk
meningkatkan
keandalan
sistem
jaringan
infrastruktur
Pekerjaan Umum.
3.Tujuan 3 Meningkatkan pelayanan
kualitas lingkungan (dasar)
permukiman
infrastruktur
pekerjaan
dan
cakupan
umum
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan, perdesaan dan industri. 2. Terwujudnya
penataan
kawasan
permukiman
kumuh
di
perkotaan.
30
3. Terlaksananya
pembangunan
infrastruktur
kawasan-kawasan
permukiman baru. 4. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. 5. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau. 6. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. 7. Terwujudnya
peningkatan pelayanan air minum terhadap
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan. 8. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan.
4.Tujuan 4 Meningkatkan pembangunan kawasan Free Tread Zone (FTZ), wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas jaringan jalan dan jembatan di kawasan Free Tread Zone (FTZ)untuk mendukung kawasan industri, dan pengembangan wilayah, serta sarana mobilitas manusia, barang dan jasa. 2. Meningkatnya
kapasitas
tampung
sumber
air
melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk,
dan
bangunan
penampung
air
lainnya,
serta
terlindunginya kawasan sumber air di kawasan FTZ 3. Berkurangnya
kawasan
terkena
dampak
banjir
melalui
pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana infrastruktur di kawasan FTZ 4. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai di kawasan FTZ 5. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan FTZ.
31
6. Terselenggaranya
penanganan
kawasan
permukiman
dan
RUSUNAWA untuk mendukung FTZ. 7. Bertambahnya
NSPK
untuk
percepatan
pembangunan
di
kawasan FTZ.
5.Tujuan 5 Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum. Sasaran : 1. Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data bidang infrastruktur Pekerjaan Umum. 2. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta
pengawasan
manajemen
jalan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien. 3. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan dari temuan tahun lalu. 4. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang
dapat
ditindaklanjuti sesuai prosedur. 5. Meningkatnya dokumen rancangan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang ke-PU-an yang dimanfaatkan. 6. Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pemograman,
penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. 7. Meningkatnya
kualitas
organisasi
dan
tata
laksana
serta
perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya. 8. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik. 9. Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas PU melalui pendidikan dan pelatihan.
32
3.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun adalah:
1. Bidang Sumber Daya Air. a. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/dipelihara. b. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara. c. Rasio jaringan irigasi. d. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/dipelihara. e. Kapasitas debit layanan air baku untuk air bersih yang dibangun/ ditingkatkan. f. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir. g. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai. h. Cakupan penghijauan wilayah tangkapan air. i. Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air.
2. Bidang Bina Marga. a. Panjang jalan beraspal (km) b. Prosentase jalan nasional dengan kondisi mantap. c. Prosentase jalan Provinsi dengan kondisi mantap. d. Prosentase jalan Kabupaten dengan kondisi mantap. e. Panjang jalan lingkar pulau yang dilalui roda 4 (empat). f.
Proporsi panjang jaringan jalan lingkar pulau dalam kondisi baik.
g. Jalan
penghubung
dari
ibukota
kecamatan
ke
kawasan
permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4). 3. Bidang Cipta Karya. a. Suplai air baku untuk kebutuhan industri. b. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih. c. Persentase luas permukiman yang tertata
33
d. Rasio rumah layak huni e. Jumlah perumahan yang dibangun
4. Bidang Tata Ruang. a. Dokumen RTRW. b. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang kawasan (RDTR). c. Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). d. Kebijakan penataan ruang kelautan. e. Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan.
34
BAB 4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
4.1. Arahan RPJP dan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum
Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Kabupaten Karimun 2006–2025, Visi pembangunan
Daerah
tahun
2006–2025
adalah:
TERWUJUDNYA
KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN
IMAN
DAN
TAQWA.
Dalam
mewujudkan
visi
pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2006–2025 yaitu : 1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis
ekonomi
kerakyatan
dan
mendorong
pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah; 2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar serta koperasi dengan struktur yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan agroindustri sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing kuat; 3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang beriman dan bertakwa,
berbudaya,
memiliki
etos
kerja
tinggi,
berdisiplin,
berkualitas, trampil, cerdas, jujur, berjiwa sosial, dan bergotong royong, sehat dan sejahtera, menguasai sains dan teknologi, sesuai dengan perkembangan jaman; 4. Mewujudkan rasa aman dan damai, supremasi hukum dan HAM, demokrasi dan pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien menuju terwujudnya good governance (ketatapemerintahan yang baik);
35
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta
kawasan
pesisir
dan
perbatasan
sehingga
terlaksana
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; 6. Mewujudkan peningkatan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan guna untuk pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kembali pemerintahan.
4.2. Strategi dan Arah Pembangunan Daerah 4.2.1. Strategi dan Arah Pembanguna Daerah untuk mencapai misi pertama dan kedua. Strategi yang harus dilajankan untuk mencapai misi pertama dan kedua adalah: “Menghimpun sumber daya dari kegiatan ekspor (terutama perikanan laut dan pertanian dengan didukung prasarana pelabuhan
dan
Free Trade
Zone
dan
pengembangan
pariwisata disertai dengan investasi pembangunan terutama peningkatan kemampuan SDM) yang dibiayai oleh pajak dan retribusi daerah yang didukung partisipasi swasta agar dapat memanfaatkan
peluang
antara
lain
kerjasama
IMSGT,
penerapan Otonomi Daerah (termasuk pemberian Dana Alokasi
Umum/DAU),
agar
dapat
mensejahterakan
masyarakat”.
Arah pembangunan jangka panjang untuk Misi pertama dan kedua adalah: 1. Perekonomian demokrasi
dikembangkan
ekonomi
sehingga
berdasarkan terjamin
prinsip
kesempatan
berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. 2. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun
36
kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif. 3. Penanggulangan
kemiskinan
diarahkan
pada
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses
demokratisasi,
diarahkan
pada
pemenuhan
peningkatan
hak
dasar
pemahaman
rakyat tentang
pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan
kemiskinan
juga
diarahkan
pada
peningkatan mutu. 4. Keberpihakan
pemerintah
ditingkatkan
untuk
mengambangkan wilayah-wilayah perdesaan dan pesisisr sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dandapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan ketertarikan kegiatan ekonomi
dengan wilayah-wilayah
Kepulauan
Riau
dalam
satu
lainnya di Propinsi “sistem
wilayah
pengembangan ekonomi” seperti misalnya pembentukan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan lain sebagainya. 5. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dengan memperhatikan
pendayagunaan
dan
pengawasan
wilayah laut yang sangat luas. Berhubung cakupan dan prospek sumberdaya kelautan sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor,
integratif,
dan
komprehensif
agar
dapat
meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Disamping itu mengingat kompleksnya permasalahan dalam
pengelolaan
sumberdaya
laut,
pesisir,
dan
pulaupulau kecil, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama
37
dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. 6. Mendayagunakan pertanian, perikanan, dan kelautan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan efisien dengan mendayagunakan seluruh potensi dan manfaat secara seimbang. 7. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,
modern,
dan
berkelanjutan
serta
jasa-jasa
pelayanan yang efektif, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. 8. Pembangunan
industri
diarahkan
untuk
mewujudkan
industri yang berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsipprinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (good corporate governance). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri ber skala besar. 9. Pemgembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian
38
domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan
dan
peningkatan
produktivitas
yang
didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan
pasar,
pemanfaatan
hasil
inovasi
dan
penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM dan koperasi secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agrobisnis dan agroindustri,
termasuk
yang
mendukung
ketahanan
pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri
melalui
pengembangan
rumpun
industri,
percepatan alih teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). 10. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan
efisiensi kolektif
para anggotanya., baik
produsen maupun konsumen di beberapa sektor kegiatan ekonomi,
sehingga
menjadi
gerakan
ekonomi
yang
berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial
dan
ekonomi
masyarakat.
Sementara
itu,
pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan
pendapatan
berpendapatan kesenjangan peningkatan
rendah
dalam
pendapatan kapasitas
kelompok
dan usaha
rangka
masyarakat mengurangi
kemiskinan, dan
melalui
ketrampilan
pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. 11. Pembinaan dan perlindungan bagi tenaga kerja dilakukan secara
terprogram,
dimulai
dari
perekrutan
sampai
dengan peningkatan karir.
39
4.2.2. Strategi dan Arah Pembanguna Daerah untuk mencapai misi ketiga. Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi ketiga adalah: “Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta aktualisasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga eksistensi budaya sehingga dapat mewujudkan insan yang cerdas, sehat dan berakhlak yang dapat mendorong pembangunan di segala sektor.” Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia,
memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat
beragama
dengan
meningkatkan
rasa
saling
percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. 2. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas masyarakat sehingga mampu berdaya saing dalam era Global dengan tetap berlandaskan pada norma agama, adat istiadat tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau pendidikan
disertai dengan
pada
jenjang
pembebasan biaya
pendidikan
dasar
dan
menengah bagi keluarga tidak mampu dengan pola subsidi silang. 3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya
40
kesehatan,
pembiayaan
penyediaan
obat
kesehatan,
dan
SDM
kesehatan,
perbekalan
kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan Upaya
tersebut
dinamika
dilakukan
kependudukan
dengan
memperhatikan
epidemiologi
penyakit,
perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku
hidup
bersih
dan
sehat
dan
kemandirian
masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. 4. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan
pada
peningkatan
pelayanan
keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif, menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu, penataan persebaran dan mobilitas
penduduk
diarahkan
menuju
persebaran
penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sistem admnisitrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelakksanaan pembangunan serta mendorong
terakomodasinya
hak
penduduk
dan
perlindungan sosial. 5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan; pemberantasan tindak kekerasan,
eksploitasi,
dan
diskriminasi
terhadap
perempuan dan anak. 6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
terutama
di
bidang
ekonomi,
sosial
budaya, IPTEK dan politik serta mengembangkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya daerah sebagai
41
bagian
dari
rasa
cinta
tanah
air.
Disamping
itu,
pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat. 7.
Pembangunan
kesejahteraan
sosial
diarahkan
pada
peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindngan
sosial,
peningkatan
kualitas
SDM,
kesejahteraan sodial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Dalam rangka pembangunan berkeadilan,
pembangunan
juga
dilakuakn
dengan
memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah terkena bencana. 8. Mengambangkan dan melestarikan kegiatan seni budaya lokal diarahkan untuk melakukan penyaringan masuknya budaya asing dan menumbuhkembangkan seni budaya melayu sehingga dikenal baik di Kabupaten Karimun, maupun di tingkat nasional dan internasional. 9. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa-seperti religius, kebersamaan dan persatuan- dan nilai modern yang
universal-seperti
etos
kerja
dan
prinsip
tata
kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan
42
bangsa,
pembangunan
olah
raga
diarahkan
pada
peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
4.2.3. Strategi dan Arah Pembanguna Daerah untuk mencapai misi keempat. Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai misi keempat adalah: “Menyusun perencanaan yang baik di segala sektor terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan terarah. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan dan pemafaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan. Serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk investor dan melindungi HAM, maka dapat diraih peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun melalui pemanfaatan potensi geografis Karimun terhadap daerah sekitar dan pemanfaatan programprogram pemerintah.” Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Meningkatnya mewujudkan
profesionalisme tata
aparatur
pemerintahan
daerah
untuk
baik
bersih,
yang
berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 2. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional, bersih berwibawa dan bertanggung jawab, yang diarahkan terhadap
pencapaian
penerapan
prinsip-prinsip
tata
pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi kepada dengan
pelaku
penyalahgunaan
ketentuan
yang
kewenangan
berlaku
dan
sesuai
pemberian
penghargaan bagi yang berprestasi. 3. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya
43
sisitem hukum Nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. 4. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum
birokrasi yang
profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian Nasional. 5. Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator regulator, sekaligus sebagai katalisator
pembangunan
di
berbagai
tingkat
guna
efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. 6.
Pembangunan
hukum
diarahkan
untuk
mendukung
terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ,mengatur
permasalahan
yang
berkaitan
dengan
ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan
hukumnya.
Pembangunan
hukum
juga
diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.
Pembangunan
hukum
dilaksanakan
melalui
pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.
44
7. Demokrasi yang berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi di Kabupaten Karimun akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta transparansi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan
dan
menghambat
aspek
negatif
dari
kemanusiaan. 8.
Penerapan
hukum
yang
ditaati
dan
diikuti
akan
menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi aspirasi masyarakat secara optimal. 9. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan
kepentingan
masyarakat;
melakukan pembenahan struktur hukum di daerah dan meningkatkan budaya hukum, dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 10. Penataan proses politik, yang di titik beratkan pada proses pengalokasian/ representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) Meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (b) Mewujudkan komitmen
politik
kebebasan
yang
media
tegas
masa
di
terhadap
pentingnya
Karimun,
keleluasaan
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masingmasing
yang
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. 11. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui:
(a)
Penciptaan
kesadaran
budaya
dan
45
penanaman
nilai-nilai
politik
demokratis
terutama
peghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan
serta
nilainilai
toleransi
melalui
berbagai
wacana dan media;(b) Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. 12. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang di tekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan : (a)Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis ; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media
masa
Menciptakan
jaringan
daerah
yang
informasi
independen;
yang
lebih
(c)
bersifat
interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok daerah sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan
memperluas
Memanfaatkan
integritas jaringan
komunikasi secara efektif
Kabupaten teknologi
Karimun;
informasi
(e) dan
agar mampu memberikan
informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya
tidak
terjadi
kesalahpahaman
yang
dapat
meletakkan Karimun pada posisi politik yang menyulitkan. 13. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem
hukum
di Kabupaten
Karimun
yang mantap
bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan
materi
hukum
serta
perwujudan
masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya
46
hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan
demokratis.
Pembangunan
hukum
dilaksanakan
melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan daerah yang makin lancar. 14. Pembangunan materi Peraturan daerah diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum yang mampu mendorong
tumbuhnya
kreativitas
dan
keterlibatan
masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.
Kualitas
dikembangkan
dan
kemampuan
melalui
aparatur
peningkatan
kualitas
hukum dan
profesionalisme melalui sistem pendidikkan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pemngambangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan, dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku teladan. 15. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas, dan profesional dengan
tetap
berdasarkan
HAM,
keadilan,
pada
dan
penghormatan
kebenaran,
terutama
terhadap dalam
proses
47
penyelidikan,
penyidikan,
dan
persidangan
yang
transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial
dan
disiplin
pembangunan
sosial,
serta
sehingga
memantapkan
mendukung
stabilitas
yang
mantap dan dinamis peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala
informasi
memberikan
yang
akses
dibutuhkan
kepada
masyarakat,
masyarakat
terhadap
pelibatan dalam berbagai proses pengembilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki
dan
taat
hukum.
Peningkatan
perwujudan
masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 16. Penuntasan
penanggulangan
kewenangan
aparatur
negara
penyelahgunaan dicapai
dengan
penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan.Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan efektivitas
pengawasan
pengawasan
internal,
aparatur
intensitas dan
negara
pengawasan
melalui
fungsional,
dan
pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara
negara
terhadap
prinsip-prinsip
ketatapemeintahan yang baik.
48
17. Keberpihakan pemerintah daerah kabupaten Karimun harus
ditingkatkan
untuk
mengembangkan
wilayah-
wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat
dan
dapat
mengejar
ketertinggalan
pembangunannya dengan daerah lain. 18. Wilayah-wilayah
perbatasan
dikembangkan
dengan
mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) menjadi berorientasi keluar (outward looking), sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangaan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain
menggunakan
pendekatan
yang
bersifat
keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan pula bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. 19. Peningkatan
kerjasama
antar
daerah
akan
terus
ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memilkul
tanggung
proporsional,
baik
jawab
pembiayaan
dalam
pembangunan
secara dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.
49
4.2.4.
Strategi dan Arah Pembanguna Daerah untuk mencapai misi kelima
Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai misi kelima adalah: “Dengan memanfaatkan kehadiran PDAM dan PLN, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, serta masukknya PDMN maupun PMA, maka diharapkan dapat mengatasi masalah air bersih, ketersediaan listrik, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi sehingga diharapkan dapat bersaing dengan perkembangan yang terjadi di negara tetangga.”
Sedangkan arah pembangunan jangka panjangnya adalah: 1. Tersusunnya
jaringan
infrastruktur
perhubungan
yang
handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan,
termasuk
hampir
sepenuhnya
elektrifikasi
rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat dipenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air. 2. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud Kabupaten Karimun tanpa pemukiman kumuh dan liar. 3. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap
terjaganya
fungsi
dan
daya
dukung,
dan
kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas
50
kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. 4. Terpeliharanya ekayaan leragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing kabupaten Karimun, serta pembangunan daerah. 5. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 6. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi
melalui
political
trading
yang
saling
menguntungkan.menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar armada angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan peanfaatan
e-commerce
dalam
konteks
paperless
document; dan tersedianya pusat pelayanan informasi terpadu. 7. Menyeleraskan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada:
(1)
pengembangan
kemampuan
pemenuhan
kebutuhan tenaga listrik Nasional dan kehandalannya untuk
memulihkan
ketenagalistrikan
kemampuan
nasional
yang
pasokan memadai
sistem melalui
rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru terutama pembangkit listrik
non-BBM;
(2)
Penyempurnaan
struktur
industri
penyediaan tenaga listrik, yang memberikan peluang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah serta terpisah dari misi sosial, dan bagi badan usaha pemerintah daerah; pemerintah pusat dan masyarakat untuk wilayah nonkomersil; (3) Diversifikasi energi untuk pembangkit listrik; terutama gas dan batu
51
bara, juga mulai dapat diterapkannya pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan dalam skala besar. 8. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah
administrasi,
tetapi
lebih
ditekankan
pada
pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi.
Upaya
pengembangan mendorong
ini
dapat
produk
dilakukan
unggulan
terwujudnya
melalui
daerah,
koordinasi,
serta
sinkronisasi,
keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia
usaha,
dan
masyarakat
dalam
mendukungg
peluang berusaha dan investasi di daerah. 9. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukunganya diarahkan pada: (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi profesional,
dan
berkualitas
kredibel,
penyelenggaraan
yang
mandiri,
pembangunan
dikelola
dan
secara
efisien;
perumahan
(2)
beserta
prasarana dan sarana pendukunya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan;
dan
(3)
pembangunan
perumahan
beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 10. Mendayagunakan SDA yang terbarukan.SDA terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus
52
dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien,
dan
bertanggung
jawab
dengan
mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. 11. Mengelola SDA yang tidak terbarukan. Pengelolaan SDA tak terbarukan seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Output-nya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi,
konservasi,
dan
memperkuat
pendanaaan
dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi
yang
memperhitungkan
biaya
produksi
dan
menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan
53
energi terus diarahkkan kepada penganekaragaman energi,
konservasi
energi,
dengan
memperhatikan
pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksannakan dengan memperhatikan komposisi pengguna energi yang optimum bagi tiap jenis energi. 12. Menjaga dan melestarikan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah
tangkapan
mewujudkan
air
dan
keberadaan
keseimbangan
antara
air
pasokan
tanah; dan
kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management
yang
ditujukan
untuk
meningkaykan
kapasitas dan keandlaan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan
dan
kualitas
pelayanan
terhadap
masyarakat. 13. Mengembangkan pembangunan memperhatikan
potensi
dalam
20
sumberdaya tahun
pendayagunaan
ke dan
kelautan.Arah depan
perlu
pengawasan
wilayah laut yang sangat luas. Cakupan dan prospek sumber
daya
kelautan
dangat
luas,
maka
arah
pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor,
integratif,
dan
komprehensif
agar
dapat
meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulaupulau
kecil,
maka
pendekatan
keterpaduan
dalam
kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi.
54
14. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan penataan ruang antar sektor lautan
dan
daratan
serta
menyatu
dalam
strategi
pembangunan Nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Karimun. 15. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup dipriorotaskan pada upaya untuk meningkatkan daya
dukung
lingkungan
dalam
menunjang
pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian kedepan mereka
mampu
berperan
sebagai
penggerak
bagi
penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
4.3. Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Karimun telah merumuskan new deal pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun yang secara prinsip memuat triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan propoor.
Track
pertama
dilakukan
dengan
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan pertumbuhan
55
ekonomi yang berkualitas dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan track ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan (secara diagramatis, triple track strategy dapat dilihat pada Gambar 4.1.). Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Gambar 4.1. Triple Track Strategy
Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama:
(i)
program-program
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan
kesempatan infrastruktur
kerja; untuk
(ii)
program-program
mengurangi
kesenjangan
antarwilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan
kawasan
terpencil
serta
terisolir;
dan
(iii)
program-program
pembangunan infrastruktur PU yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui upaya-upaya: (i) penerapan prinsip-prinsip green construction dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PU; (ii) mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PU yang berbasiskan penataan ruang; dan (iii) pembangunan infrastruktur PU dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara diagramatis, peran infrastruktur PU dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut ini. Gambar 4.2. Peran Infrastruktur Pu Dalam Pembangunan Daerah
Berdasarkan
agenda, prioritas pembangunan, strategi dan arah
pembangunan daerah, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Free trade Zone (FTZ), strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan
pangan
guna
mendukung
daya
saing
dan
mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas. 3. Pembinaan peran
penyelenggaraan
pelayanan
publik
infrastruktur melalui
bidang
pekerjaan
optimasi
umum
untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.
4.4.
Strategi
4.4.1. Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan terhadap lintas sektor Strategi
pengembangan
wilayah
kabupaten
karimun
diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimunl (RTRW) Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahum 2007 tentang RTRW. Dalam pengembangan
wilayah
kabupaten
tersebut,
pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang termasuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan suatu kawasan. Oleh karenanya dalam strategi pengembangan
kawasan
rencana
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan umum harus terpadu dan searah dengan RTRWN yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum selain harus sesuai dengan pola ruang wilayah (peruntukan,
pengembangan,
pelestarian,
pemanfaatan,
dan
pengendalian) juga harus sesuai dengan struktur ruang wilayah nasional (sistem infrastruktur) dan sesuai dengan sistem kota Pusat Kegiatan
58
Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam rangka integrasi dengan rencana pengembangan sektor per pulau strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis pulau, meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur regional dilakukan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu RTRW Kabupaten Karimun, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; (2) Pengembangan kawasan-kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayahnya dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah pulau dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk peningkatan sektor-sektor strategis
dan
pengembangan
kawasan
cepat
tumbuh;
(3)
Pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan prinsipprinsip prosperity dan security dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui strategi pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dengan meningkatkan akses ke negara tetangga; (4) Mendorong simpul-simpul utama pulau sebagai pusat/hub ekonomi kawasan ke pasar internasional dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk pengembangan sistem transportasi wilayah mendukung
pusat-pusat
ekonomi
wilayah
regional;
dan
(5)
Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan agropolitan. Dalam operasionalisasi rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum berbasis RTRW Kabupaten Karimun per pulau pada periode 2012-2016 diperlukan penjabaran sasaran fungsi-fungsi kawasan per pulau (Pulau Karimun dan karimun anak, Pulau Parit, Pulau Tulang dan Pulau Lumut, Pulau Sugi, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol dan Pulau Citlim, Pulau Durai dan Pulau Sanglang Besar) yang perlu didukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang telah teridentifikasi dalam RTRW Kabupaten Karimun serta menyusun indikasi program
59
utama untuk memenuhi tuntutan sasaran fungsi kawasan tersebut. Dalam hal ini diperlukan upaya penajaman (tidak generik/ tipologis) berbasis kondisi infrastruktur pekerjaan umum eksisting dan skenario pengembangannya untuk lima tahunan per kawasan dan per pulau dengan
mempertimbangkan
kemampuan
pendanaan,
kapasitas
lembaga, dan sumberdaya. Arah pembangunan jaringan infrastruktur bidang sumberdaya air
dikaitkan
pertumbuhan
dengan
upaya
ekonomi
mendorong
(kawasan
kawasan
andalan
pusat-pusat
ekonomi),
melalui
pembangunan prasarana atau infrastruktur sumberdaya air dalam kesatuan wilayah sungai terutama dengan fungsi pendayagunaan sumberdaya air, antara lain untuk penyediaan air baku (irigasi dan industri) dan air bersih. Upaya fungsi konservasi untuk menjaga kelestarian sumberdaya air dipadukan dengan keberadaan kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung dan hutan konversi, dengan ketentuan minimal seluas 30% dari daerah aliran sungai. Pengaturan fungsi pengendalian daya rusak air diarahkan pada kawasan lindung setempat antara lain sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana. Arah pembangunan jaringan infrastruktur bidang cipta karya dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota-desa sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan simpul transportasi antar kota-desa (pelabuhan), pusat kegiatan ekspor-impor (lokasi kawasan industri), dan pusat
kegiatan
bisnis
jasa
(lokasi
perkantoran
dan
perbankan/keuangan), serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (pedesaan, sentra produksi) yang saling menguntungkan. Pembangunan infrastruktur PU juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama lainnya seperti industri, pertanian, kelautan dan perikanan, yang sekaligus juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau karimun dan luar pulau karimun.
60
Pembangunan industri misalnya, diarahkan untuk menjadikan Pulau Karimun pada tahun 2025 menjadi kawasan industri tangguh kelas dunia yang diakui di lingkungan global. Kebijakan pengembangan industri juga diarahkan pada peningkatan peran wilayah-wilayah di luar Pulau Karimun. Dalam rangka mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
untuk
mempercepat
pengembangan
ekonomi
di
wilayah
Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Pengembangan
industri
dan
keberadaan
KEK
ini
perlu
dukungan infrastruktur pekerjaan umum seperti jalan akses dari pusat produksi ke simpul koleksi dan distribusi (pelabuhan dan bandara), pemenuhan kebutuhan air baku untuk industri dan air minum, pengendalian pemanfaatan air tanah, dukungan pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan permukiman dan prasarana untuk pekerja, dan dukungan untuk mengurangi risiko banjir. Dukungan infrastruktur PU tersebut juga dapat dibangun dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah-swasta
(public-private
partnership).
Demikian
juga
diperlukan rencana penataan ruang yang selaras dengan rencana penataan ruang di atasnya. Dukungan infrastruktur PU dalam pembangunan sektor pertanian terkait dengan dukungan terhadap ketahanan pangan dengan memprioritaskan dukungan terhadap pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan seperti melalui pembangunan dan penanganan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, membangun waduk/embung, serta mengendalikan banjir pada kawasan pertanian terpadu dan pengembangan peran petani
pemakai
air.
Dalam
hal
kelancaran
distribusi
pangan
dilaksanakan melalui pembangunan jalan dan jembatan dari pusatpusat produksi ke jalan provinsi. Sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi
kesenjangan
pembangunan
antar
wilayah,
maka
61
pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan. Dukungan terhadap pengembangan kawasan agropolitan
tersebut
dapat
berupa
penyiapan
rencana
induk
pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana PU seperti air baku, jalan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman. Terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, mengingat besarnya jumlah rumah tangga nelayan dan merupakan kelompok penduduk
berpenghasilan
rendah,
maka
dukungan
infrastruktur
pekerjaan umum dan permukiman dibutuhkan dengan koordinasi dan integrasi dengan SKPD terkait dalam hal penyediaan sarana jalan, air bersih, sanitasi, dan permukiman.
4.4.2.
Strategi Pembangunan Berwawasan lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim (Climate Change) Infrastruktur
lingkungan
memberikan
termasuk
kontribusi
pemanasan
besar
global.
terhadap
Infrastruktur
isu-isu dapat
mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya sudah berada dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam UndangUndang (UU) sektor ke-PU-an. Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No.
28/2002)
telah
mengamanatkan
pentingnya
memperhatikan
keseimbangan antara aspek bangunan dan lingkungannya. Demikian pula Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan UndangUndang Jalan (UU No. 38/2004) mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. Ketentuan lebih lanjut dari UU tersebut, yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya
62
baik berupa norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), maupun peraturan
daerah
pembangunan
sudah
yang
seharusnya
lebih
berwawasan
menekankan
lingkungan,
pada
sebagaimana
diamanatkan oleh UU tersebut. Pada
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 sudah tidak dapat dipungkiri bahwa
dalam
perkembangannya
akan
dihadapkan
dengan
tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan
pembangunan
peningkatan infrastruktur
kualitas
ke
depan
lingkungan
pekerjaan
umum,
harus
termasuk
baik
mampu dalam
dalam
mendorong
pembangunan
proses
perencanaan,
pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum. Infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut harus
memenuhi
karakteristik
keseimbangan
dan
kesetaraan,
pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green infrastructure),
mempertahankan
dan
building dan green
mendorong
peningkatan
prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian
lingkungan
dalam
setiap
aspek
pelaksanaan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Tolok
ukur
green
construction
adalah
mengharmonikan
infrastruktur dan bangunan dalam jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek iklim, sumber daya alam, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Manfaat
yang
paling
penting
dari
penerapan
green
construction ini adalah tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam, tetapi juga dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Manfaat lainnya yang dianggap paling penting adalah bahwa kehidupan dan kesehatan
63
masyarakat
akan
menjadi
kepedulian
lingkungan
lebih
dari
baik,
termasuk
masyarakat
meningkatnya
dalam
mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan nilai-nilai estetika lingkungan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Untuk itu, dalam pengembangan teknologi,
rancangan
dan
arsitektur
bangunan,
metodologi
pembangunan, material dan bahan yang dimanfaatkan, serta efisiensi penggunaan energi dan sumber daya air, termasuk prinsip-prinsip dasar 3R:
Reduce
(mengurangi),
Reuse
(menggunakan
kembali),
dan
Recycling (mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an. Demikian
pula
kebutuhan
inovasi
teknologi
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi sangat tinggi agar krisis air bersih dan pemasalahan sanitasi khususnya yang terkait dengan water-borne diseases (seperti diare, demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya) dapat dihindari. Penyelenggaraan
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan
umum dalam RPJMD 2012-2016 juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas (capacity building) sumber
daya
manusia
dan
institusi
termasuk
kompetensi
dan
kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan, mendorong peran sektor swasta melalui regulasi yang sehat dan iklim usaha yang semakin kondusif dan kompetitif, serta mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan.
64
Perubahan Iklim (Climate Change) Mengingat karakteristiknya sebagai Provinsi kepulauan Riau yang berada di Garis Khatulistiwa, Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana terkait dengan iklim (climate-related disasters). Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun strategi mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Secara umum terdapat beberapa efek perubahan iklim seperti naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. Potensi dampak yang ditimbulkan adalah penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir; tanah longsor, intrusi air laut; dan badai. Selain itu karena 40% dari penduduk Kabupaten Karimun bermukim di dataran rendah, serta terdapat lebih kurang 32 pulau dari 251 pulau yang dikategorikan sebagai pulau kecil terpencil yang terancam terkena abrasi pantai, dan lebih dari 70 km garis pantai yang mengalami abrasi termasuk 26 pulau terluar, menyebabkan tingginya kerentanan Kabupaten Karimun terhadap perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim perlu menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan
pembangunan
daerah
(RPJP
dan
RPJMD)
serta
perencanan pembangunan di daerah.
4.4.3.
Strategi Pembiayaan
Investasi pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha, selain pemerintah, dan pola-pola kerjasama
diantara
ketiganya
menjadi
sangat
penting
karena
kebutuhan akan infrastruktur yang kian meningkat sehingga dibutuhkan mobilisasi
dan
upaya
mengembangkan
berbagai
alternatif
pembiayaan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan arahan RPJMD (2012-2016) dimana percepatan pembangunan infrastruktur diupayakan dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia
65
usaha, atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), serta peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Selain pembiayaan yang bersumber dari APBD II (Kabupaten), skim pembiayaan publik dapat juga dilakukan melalui APBD I (Provinsi) dan APBN.
………
UUN ND DEERR C CO ON NSSTTRRU UC CTTIIO ON N
66
BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. Program dan Kegiatan 2012 – 2016 Sebagai penjabaran atas strategi dan arah pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum periode 2012-2016 yang telah ditetapkan, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi : 5.1.1. PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA, dengan sasaran-nya: meningkatkan sarana antisipasi bencana melalui operasi dan pemeliharaan
di
10
lokasi
sungai;
6
lokasi
tanggul
serta
terfasilitasinya kegiatan penanganan kerusakan prasarana dan sarana SDA akibat banjir dan genangan air melalui rehabilitasi dam / pintu air di 6 wilayah kecamatan, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan trio tata air. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan trio tata air. 3. Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang ditetapkan. 4. Jumlah
sarana/prasarana
penyediaan
air
baku
yang
dibangun/ditingkatkan. 5. Panjang tanggul tanah yang dibangun. 6. Panjang tanggul tanah yang diperbaiki. 7. Jumlah dan panjang sungai yang di normalisasi/dipelihara. 8. Jumlah jaringan irigasi tanah yang dibangun/ditingkatkan. 9. Jumlah pintu air yang dibangun/ditingkatkan.
67
b. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG, dengan sasaran-nya : terselenggaranya sarana antisipasi bencana melalui perlindungan pantai di 9 wilayah kecamatan di kabupaten karimun, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut : 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong. 3. Panjang
bangunan
pengamanan
pantai
yang
dibangun/ditingkatkan. 4. Panjang
bangunan
dinding
penahan
tanah
yang
dibangun/ditingkatkan.
5.1.2. PROGRAM BIDANG BINA MARGA a. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN, dengan sasarannya: Pembangunan prasarana jalan dan jembatan dikawasan industri, kawasan perkotaan dan perdesaan serta daerah terisolir untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi , yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. 3. Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan yang ditetapkan. 4. Panjang jalan lingkar pulau yang telah dibangun minimal dilalui roda 4. 5. Panjang jalan provinsi yang dibangun/ditingkatkan. 6. Panjang jalan kabupaten yang dibangun/ditingkatkan. 7. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. 8. Jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalan. 9. Panjang jalan aspal yang dibangun.
68
10. Panjang jalan tanah yang dibangun. 11. Panjang jalan kerikil yang dibangun. 12. Panjang dan jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan. 13. Jumlah box culvert yang dibangun/direhabilitasi.
b. PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN, dengan sasarannya:
Meningkatnya
kemampuan
struktur
dan
pemeliharaan
prasarana jalan dan jembatan di daerah perkotaan dan perdesaan di
9 wilayah kecamatan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan peningkatan jalan dan jembatan. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan peningkatan jalan dan jembatan. 3. Panjang jalan nasional yang ditingkatkan. 4. Jumlah lahan yang dibebaskan untuk peningkatan jalan. 5. Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin. 6. Panjang jalan yang mendapat pelebaran. 7. Panjang dan jumlah jembatan yang mendapat penggantian.
5.1.3. PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA a. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, dengan sasaran-nya: Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan pasarana aparatur, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari
kegiatan
penyusunan
DED
sarana
dan
prasarana
aparatur. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan penyusunan DED sarana dan prasarana aparatur.
69
3. Jumlah
sarana
dan
prasarana
gedung
aparatur
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi.
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS UMUM, dengan sasaran-nya: Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan pasarana fasilitas umum, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan penyusunan DED sarana dan prasarana fasilitas umum. 2. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang di review dari kegiatan penyusunan DED sarana dan prasarana fasilitas umum. 3. Jumlah
sarana
dan
prasarana
olahraga
yang
rekreasi
yang
pasar
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi. 4. Jumlah
sarana
dan
prasarana
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi. 5. Jumlah
sarana
dan
prasarana
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi. 6. Jumlah
sarana
dan
prasarana
tempat
ibadah
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi. 7. Jumlah
sarana
dan
prasarana
pendidikan
yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi.
c. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH / MINUM DAN AIR LIMBAH, dengan sasaran-nya: Tercapainya kebutuhan
peningkatan sehari-hari
di
pemenuhan daerah
kebutuhan
perkotaan
dan
air
untuk
perdesaan
(khususnya rawan air bersih perkotaan dan perdesaan), yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah kota dan desa yang terlayani air bersih. 2. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih.
70
3. Jumlah jiwa yang terlayani.
d. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG, dengan sasaran-nya: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan drainase serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan di 9 wilayah kecamatan, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari
kegiatan
penyusunan
DED
pembangunan
saluran
drainase/gorong-gorong. 2. Panjang saluran drainase yang dibangun. 3. Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat. 4. Panjang saluran drainase yang dipelihara.
e. PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN,
dengan
LINGKUNGAN
sasaran-nya:
PERUMAHAN
Meningkatnya
DAN
kualitas
lingkungan dan vitalitas kawasan perekonomian perkotaan dan perdesaan,
serta tertatanya kembali lingkungan permukiman
tradisional melalui jalan lingkungan (semenisasi) di 9 wilayah kecamatan, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan dari kegiatan penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana perumahan. 2. Panjang jalan lingkungan (semenisasi) yang dibangun. 3. Panjang jalan lingkungan (semenisasi) dalam kondisi baik. 4. Jumlah kelurahan/desa yang terlayani dari jalan lingkungan (semenisasi).
71
5.1.4. PROGRAM BIDANG TATA RUANG a. PROGRAM PENATAAN KOTA DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, dengan
sasaran-nya:
Mewujudkan
pemanfaatan
ruang
yang
nyaman dan harmonis sejalan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, transportasi, sumberdaya air, dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, yang diukur dari indikator kinerja outcome sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan yang di rencanakan. 2. Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang di rencanakan. 3. Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan. 4. Jumlah peraturan daerah / peraturan bupati yang telah ditetapkan.
5.2. Pendanaan
UUN ND DEERR C CO ON NSSTTRRU UC CTTIIO ON N ----D a l a m P r o s e s A n a l i s a Dalam Proses Analisa---5.3. Penataan Aparatur Dalam mencapai visi jangka panjang, misi, dan tujuan organisasi,
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Karimun
perlu
menjalankan penataan aparatur yang menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kedinasan, regulasi, serta sumber daya manusia aparatur Negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penataan aparatur perlu dilakukan mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, yakni masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi;
perlunya
peningkatan
transparansi
dan
akuntabilitas;
rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
72
BAB 5 PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun 2012-2016 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun 2012-2016 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pekerjaan umum akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis bidang Pekerjaan Umum sangat
73
bermanfaat
untuk
mendukung
kebutuhan
sosial
ekonomi
masyarakat,
pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.
74
