DAFTAR ISI ART APJII (Berdasarkan Akta Hizmelina No. 30 tgl 31 Agustus 2012)

DAFTAR ISI ART APJII (Berdasarkan Akta Hizmelina No. 30 tgl 31 Agustus 2012)

BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENJELASAN UMUM PASAL 2 NAMA ASOSIASI DAN PEMAKAIANNYA PASAL 3 PENJABARAN TUGAS-TUGAS POKOK BAB II. KEANGGOTAAN PASAL 4 KRITERIA KEANGGOTAAN PASAL 5 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PASAL 6 PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN PASAL 7 SANKSI-SANKSI ASOSIASI PASAL 8 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA PASAL 9 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN PASAL 10 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN PASAL 11 SURAT TANDA KEANGGOTAAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BAB III. ORGANISASI PASAL 12 PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT KERJA ASOSIASI PASAL 13 HUBUNGAN JENJANG STRUKTUR ASOSIASI PASAL 14 IDNIC (INDONESIA NETWORK INFORMATION CENTER) PASAL 15 REGISTRY G-TLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAIN) PASAL 16 PELAKSANA PENAGIHAN BAB IV. PENGURUS PASAL 17 PERSYARATAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 18 TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 19 PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 20 BADAN PELAKSANA HARIAN PASAL 21 KOORDINATOR DAN KELOMPOK KERJA BAB V. PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 22 PEMILIH DAN HAK SUARA PASAL 23 CALON DAN PENCALONAN PASAL 24 WAKTU DAN CARA PEMILIHAN PASAL 25 PANITIA PEMILIHAN PASAL 26 SERAH TERIMA BAB VI. FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT PASAL 27 BENTUK DAN PENJADWALANNYA PASAL 28 MUSYAWARAH NASIONAL PASAL 29 PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL PASAL 30 WAKTU, TEMPAT, DAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH

PASAL 31 PIMPINAN SIDANG, ACARA, DAN TATA TERTIB PASAL 32 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PASAL 33 RAPAT KERJA NASIONAL PASAL 34 APJII OPEN POLICY MEETING PASAL 35 RAPAT DEWAN PENGAWAS PASAL 36 RAPAT DEWAN PENGURUS PASAL 37 RAPAT-RAPAT LAIN PASAL 38 QUORUM DAN KEABSAHAN RAPAT PASAL 39 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAB VII. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 40 SUMBER DANA PASAL 41 PENGGUNAAN DANA PASAL 42 PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PASAL 43 PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAANNYA BAB VIII. PENUTUP PASAL 44 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 45 PEMBUBARAN ORGANISASI PASAL 46 PERATURAN PELAKSANAAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENJELASAN UMUM 1.1.

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

1.2.

Segala hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan asosiasi akan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan tertulis pengurus asosiasi. PASAL 2 NAMA ASOSIASI DAN PEMAKAIANNYA

2.1.

Nama lengkap organisasi adalah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar, yakni ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA selanjutnya disingkat APJII.

2.2.

Aturan pemakaian nama dan singkatan diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus APJII. PASAL 3 PENJABARAN TUGAS-TUGAS POKOK

3.1.

Dalam hal membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para anggotanya, APJII, dalam hal ini pengurus secara berkesinambungan akan menjalin keserasian tata krama berusaha dan dalam mengambil setiap keputusan dengan memperhatikan suara dan aspirasi para anggotanya, termasuk usaha dan upaya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.

3.2.

Dalam hal melindungi kepentingan anggotanya, APJII juga akan memberikan masukan kepada Pemerintah, melalui departemen terkait, berbagai masalah demi kepentingan para anggotanya.

3.3.

Dalam hal menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan kepentingan antaranggota melalui usaha arbitrase, APJII dapat saja melakukan kerja sama dengan badan arbitrase yang ada, maupun dengan membentuk tim arbitrase tersendiri yang khusus untuk keperluan tersebut.

3.4.

Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antaranggota, APJII dapat mengusahakan pertemuan rutin ataupun mengelola komunikasi tertulis dan/atau elektronik untuk lebih memudahkan komunikasi. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah, APJII akan melakukan pendekatan-pendekatan ke departemen terkait untuk lebih memudahkan para anggotanya berkomunikasi secara langsung. Dalam menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi dengan asosiasi semitra lainnya, APJII akan mengusahakan kontak-kontak awal yang dibutuhkan, serta seandainya diperlukan turut berpartisipasi dalam proyek bersama yang melibatkan para anggotanya.

3.5.

Dalam hal berperan serta dalam menentukan kebijakan di industri internet, APJII akan memberi masukan kepada Pemerintah, melalui departemen terkait, berbagai hal untuk memajukan industri internet.

3.6.

Dalam menyelenggarakan hubungan dengan badan-badan lain yang berkaitan, APJII akan membentuk kerjasama/partisipasi dengan organisasi terkait seperti IANA/ICANN, APNIC, IETF, ISOC, ITU, dan organisasi Internet lainnya di dunia. APJII juga akan menggalang

kemitraan dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara content untuk mencari peluang kerjasama bagi para anggotanya. 3.7.

Sebagai mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi nasional yang terpadu, efisien dan efektif, APJII akan melakukan koordinasi bersama badan-badan Pemerintah agar perencanaan dan implementasi proyek-proyek nasional dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

BAB II. KEANGGOTAAN PASAL 4 KRITERIA KEANGGOTAAN 4.1.

Anggota APJII adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa internet dan memiliki usaha resmi yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia diwakili oleh pemilik atau direkturnya.

4.2.

Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat Pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dalam turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria umum sebagai berikut: a)

Secara perorangan memiliki kepribadian, kharisma, kebijaksanaan dan kearifan;

b)

Secara perorangan mempunyai dedikasi dan integritas yang utuh kepada profesi dan jabatan yang disandangnya serta menjaga martabat dan kehormatan yang dimilikinya; Secara perorangan mempunyai perhatian yang mendukung tujuan utama APJII serta memberikan masukan serta sumbangan pikiran untuk kepentingan asosiasi; Secara organisasi/badan/institusi memiliki keabsahan hukum dan berperan serta dalam pembangunan nasional.

c) d)

PASAL 5 PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 5.1.

Pendaftaran Anggota dilakukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus setempat, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan untuk keperluan tersebut.

5.2.

Lampiran-lampiran yang diperlukan untuk itu antara lain terdiri dari Akte Pendirian Perusahaan/Notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Prinsip dan/atau Ijin Operasi dan/atau Tanda Registrasi dari Pemerintah dan/atau Instansi yang berwenang bagi yang telah mendapatkannya.

5.3.

Prosedur administrasi lainnya diatur pelaksanaannya oleh Dewan Pengurus dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian.

5.4.

Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota APJII ditetapkan melalui tenggang waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja untuk memeriksa keabsahan seluruh lampiran dan dokumen yang menyertai formulir pendaftaran, disamping memeriksa secara nyata keberadaan perusahaan calon Anggota tersebut.

5.5.

Hasil keputusan tersebut sudah harus diberitahukan kepada calon Anggota selambatlambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah masa tenggang waktu di atas.

5.6.

Setiap Anggota harus menyetujui kondisi dan ketentuan keanggotaan.

5.7.

Setiap Anggota yang sudah diterima dan terdaftar akan menerima Surat Tanda Keanggotaan APJII.

PASAL 6 PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN 6.1.

Anggota Kehormatan bisa diusulkan oleh setiap Anggota untuk kemudian disaring dan dicalonkan oleh Dewan Pengurus kepada para Anggota melalui Rapat Kerja Nasional APJII.

6.2.

Pengusulan calon Anggota Kehormatan APJII diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus dengan dilampiri riwayat hidup calon Anggota Kehormatan secara rinci dan penjelasan peran sertanya dalam mendukung organisasi.

6.3.

Apabila calon Anggota Kehormatan adalah organisasi/badan/institusi, maka lampiran profil organisasi, susunan pengurus dan rincian anggotanya serta fungsi dan peranannya di masyarakat merupakan lampiran yang pokok.

6.4.

Kepada Anggota Kehormatan APJII yang sudah memperoleh persetujuan dan disahkan, akan menerima Surat Tanda Keanggotaan Kehormatan APJII. PASAL 7 SANKSI-SANKSI ASOSIASI

Setiap Anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan APJII dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa: 7.1.

Teguran resmi dalam bentuk peringatan tertulis dari Dewan Pengurus.

7.2.

Penghentian pelayanan asosiasi yang semula merupakan haknya sebagai Anggota.

7.3.

Pemberhentian sebagai Anggota secara tertulis dan diumumkan kepada seluruh Anggota. PASAL 8 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA

Status keanggotaan Anggota dapat hilang, karena: 8.1.

Ijin usahanya dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.

8.2.

Karena yang bersangkutan menghentikan usahanya/menutup perusahaan atau tidak dapat lagi mewakili perusahaan dalam keanggotaan APJII.

8.3.

Apabila setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis dan terus menerus, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, termasuk dalam hal kewajiban iuran keanggotaan.

8.4.

Apabila yang bersangkutan merugikan atau mencemarkan nama baik APJII.

8.5.

Apabila yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di APJII.

8.6.

Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. PASAL 9 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN

9.1.

Status keanggotaan Anggota Kehormatan dapat hilang, karena: Yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain APJII.

9.2.

Yang bersangkutan meninggal dunia, apabila Anggota Keanggotaan tersebut adalah perorangan.

9.3.

Yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah atau menyatakan pembubaran organisasi, apabila Anggota Kehormatan tersebut adalah organisasi/badan/institusi.

9.4.

Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. PASAL 10 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

10.1. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dan laporan serta pembuktian yang tersedia, maka Dewan Pengurus dapat melakukan pemberhentian keanggotaan secara tetap atau sementara keanggotaan. 10.2. Kepada yang bersangkutan akan disampaikan pemanggilan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk didengar keterangan dan penjelasannya dan Dewan Pengurus menghadirkan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota sebagai saksi. 10.3. Hasil pemanggilan ini merupakan kesimpulan akhir terhadap usulan pemberhentian keanggotaan. 10.4. Kepada yang bersangkutan akan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan yang disahkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan kesimpulan akhir yang diperoleh Dewan Pengurus. 10.5. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan diberikan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak pemanggilan terakhir dilaksanakan. PASAL 11 SURAT TANDA KEANGGOTAAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 11.1. Surat Tanda Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.2. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh dan Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.3. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani oleh Ketua Umum APJII setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 11.4. Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sementara maupun Tetap harus dilampiri sekurang-kurangnya Berita Acara Hasil Pemanggilan yang ditandatangani lengkap oleh 4 (empat) anggota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 ayat 2. 11.5. Bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap, maka Surat Tanda Keanggotaan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi, demikian pula hak dan kewajibannya sebagai anggota APJII.

BAB III. ORGANISASI PASAL 12 PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN PERANGKAT KERJA ASOSIASI 12.1. Musyawarah Nasional Pertama dalam rangka pembentukan APJII tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (15-05-1996) telah meratifikasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian asosiasi. 12.2. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan melalui Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. PASAL 13 HUBUNGAN JENJANG STRUKTUR ASOSIASI 13.1. Dewan Pengurus adalah pelaksana kebijaksanaan dan hasil Musyawarah Nasional APJII. 13.2. Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Musyawarah Nasional oleh Dewan Pengurus. 13.3. Badan-badan pelaksana lainnya dalam bentuk tim atau kelompok kerja dan yang sejenis lainnya bisa dibentuk atas prakarsa dan keputusan Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 13.4. Uraian hak dan kewajiban serta penjelasan lainnya dari setiap anggota Dewan Pengurus maupun setiap personil Badan Pelaksana Harian serta badan/tim atau kelompok kerja yang dibentuk kemudian, diuraikan dalam lembar terpisah berbentuk Uraian Jabatan (Job Description), dan mempunyai kekuatan hukum karena merupakan lampiran kelengkapan Anggaran Rumah Tangga. PASAL 14 IDNIC (INDONESIA NETWORK INFORMATION CENTER) 14.1. Kelembagaan registry yang didirikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan lokal maupun internasional. 14.2. IDNIC adalah badan hukum di Indonesia dibentuk oleh Anggota, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk menjadi Kelembagaan Registry DNS DTT (domain tingkat tinggi) “.id” yang dikelola oleh PDTT-ID (Pengelola Domain Tingkat Tinggi – Indonesia), serta struktur kelembagaan registry untuk DNS DTD (domain tingkat dua). 14.3. Registry DTD adalah lembaga pengelolaan yang mengadakan pengaturan pelayanan operasional kepada Registrar. 14.4. Jumlah Registry DNS DTD disesuaikan dengan kebutuhan DNS DTD di Indonesia, yakni: a) Registry “ac.id” b) Registry “co.id” c) Registry “or.id” d) Registry “net.id” e) Registry “mil.id” f)

Registry “sch.id”

g) Registry “web.id”

h) Registry “go.id” i)

Registry lainnya, yang mungkin muncul berdasarkan permintaan publik. PASAL 15 REGISTRY G-TLD (GENERIC TOP LEVEL DOMAIN)

15.1. Kelembagaan registry yang didirikan harus sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku. 15.2. Apabila situasi belum memungkinkan untuk membentuk lembaga terpisah, maka badan IDNIC yang disebut pada Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga ini dapat berfungsi sebagai pelaksana g-TLD. 15.3. Badan Pelaksana Harian menjadi salah satu registrar untuk pendaftaran nama domain berbasis g-TLD. PASAL 16 PELAKSANA PENAGIHAN Badan Pelaksana Harian menjalankan fungsi sebagai pelaksana penagihan untuk seluruh layanan APJII yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Bab VII Layanan APJII.

BAB IV. PENGURUS PASAL 17 PERSYARATAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 17.1. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Warga Negara Republik Indonesia yang sah. b) Pemilik/Direktur/Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan yang menjadi anggota APJII. c) Tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang. d) Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII. e) Berdomisili dan berusaha didalam wilayah hukum Republik Indonesia. 17.2. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 12 dan Pasal 13. 17.3. Dipilih dalam Musyawarah Nasional berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. 17.4. Anggota yang mengajukan sebagai Dewan Pengurus tidak diperkenankan memangku jabatan dalam 3 (tiga) kali masa kerja sebagai Dewan Pengurus secara berturut-turut; 1 (satu) masa kerja Dewan Pengurus adalah selama 3 (tiga) tahun. 17.5. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud dalam Bab VI Pasal 28 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini, maka masa kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah Nasional. 17.6. Dewan Pengurus melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab III Pasal 13 serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

17.7. Fungsi Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 4 dengan wewenang sebagai berikut: a)

Menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan menjadi program kegiatan kerja yang praktis untuk dapat dilaksanakan di lapangan.

b)

Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota agar tetap sejalan dengan kebijaksanaan umum, dan memberikan pertimbangan dan saran-saran mengenai pembinaannya.

c)

Mengakomodir aspirasi Anggota dengan menghasilkan bentuk nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh Anggota secara adil merata dan transparan.

d)

Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan program kerja dan layanan APJII.

e)

Menyelenggarakan hubungan dengan pihak luar yang memberikan manfaat bagi organisasi.

f)

Ketua Umum atau Wakil dan Bendahara atau Wakil memiliki wewenang untuk membuka rekening Bank dan menandatangani giral Bank berupa Cek/Bilyet Giro dan surat-surat lain yang diperlukan oleh Pihak Bank atas rekening Bank APJII. PASAL 18 TATA KERJA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

18.1. Untuk pertama kali Dewan Pengurus menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (APPA) untuk disetujui oleh Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. 18.2. Dewan Pengawas menetapkan program kerja tahunan yang dilengkapi dengan APPA yang diterima dari Dewan Pengurus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah Dewan Pengurus terbentuk. 18.3. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusannya, yang paling sedikit berisikan: a) Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. b) Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. c) Tolok Ukur Unjuk kerja masing-masing Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. d) Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. e) Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. f)

Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Dewan Pengurus diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. PASAL 19 PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

19.1. Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, apabila:

a) Yang bersangkutan mengundurkan diri. b) Yang bersangkutan meninggal dunia c) Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini. d) Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas sesuai dengan Tata Tertib Kerja kepengurusan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini. e) Yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai Pemilik/Direktur/Karyawan di Perusahaan yang menjadi Anggota APJII. 19.2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, Ketua Umum Dewan Pengurus atau Ketua Dewan Pengawas tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas yang khusus untuk itu dapat memilih Calon Pengganti di antara Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. 19.3. Penggantian Anggota Dewan Pengurus dan Pengawas: a) Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Bendahara sebagai Anggota Dewan Pengurus tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurus dapat menentukan penggantinya diantara Anggota Dewan Pengurus untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. b) Apabila oleh sesuatu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Anggota Dewan Pengurus tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurus dapat menentukan penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengurus Paruh Waktu dari daftar calon Anggota Dewan Pengurus, sejauh orang pengganti memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. c) Apabila oleh satu sebab yang disebut dalam ayat 1 di atas, seorang Anggota Dewan Pengawas tidak dapat memegang jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat menentukan penggantinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Paruh Waktu dari urutan pemilihan calon Anggota Dewan Pengawas, sejauh orang pengganti memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. 19.4. Rapat Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas untuk penggantian Ketua Umum, Anggota Dewan Pengurus atau Pimpinan/Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas. 19.5. Pergantian pengurus harus dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional terdekat. 19.6. Anggota APJII dan/atau Anggota Dewan Pengurus dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk APJII mewakili afiliasi dinyatakan berhenti, jika: a) Yang bersangkutan mengundurkan diri; b) Yang bersangkutan meninggal dunia; c) Yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai Pemilik/Direktur/Karyawan di Perusahaan yang menjadi Anggota APJII.

19.7. Jika Anggota yang mewakili terhadap afiliasi oleh satu sebab dalam Pasal 19 ayat 6, maka Rapat Dewan Pengurus yang khusus untuk itu dapat memilih Pengganti di antara Anggota APJII, Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat dan disahkan oleh Dewan Pengawas. PASAL 20 BADAN PELAKSANA HARIAN 20.1. Badan Pelaksana Harian (BPH) dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pelaksana Harian dengan nama jabatan Sekretaris Badan Pelaksana Harian. 20.2. Kepala, organisasi dan personalia Badan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus. 20.3. Staf Badan Pelaksana Harian haruslah profesional, dan tidak diperkenankan mempunyai hubungan kepentingan usaha apapun dengan APJII maupun Anggota APJII. 20.4. Kriteria dan tata cara pemilihan dan penetapan Kepala BPH adalah sebagai berikut: a)

Kepala BPH adalah seorang profesional yang tidak memiliki perusahaan sejenis dengan perusahaan yang menjadi Anggota APJII, termasuk memiliki saham penuh atau sebagian pada perusahaan yang dimaksudkan.

b)

Kepala BPH adalah seorang profesional yang harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan, serta berkemampuan komunikasi aktif internal maupun eksternal.

c)

Kepala BPH adalah seorang profesional yang mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang tenaga kerja sesuai peraturan dan undang-undang tenaga kerja yang berlaku.

d)

Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus.

20.5. Tugas-tugas dan tanggungjawab Badan Pelaksana Harian ditetapkan secara terpisah melalui sebuah Surat Keputusan Dewan Pengurus.

PASAL 21 KOORDINATOR DAN KELOMPOK KERJA 21.1. Kelompok Kerja adalah salah satu bentuk badan pelaksana yang dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan. 21.2. Koordinator dan Wakil Koordinator suatu Kelompok Kerja dipilih oleh Dewan Pengurus atas dasar usul dari anggota yang tergabung dalam suatu kelompok kerja tertentu. 21.3. Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Kerja duduk dalam Dewan Pengurus dan jika berhalangan penggatiannya diatur oleh kesepakatan Anggota dalam Kelompok Kerja yang bersangkutan. 21.4. Kelompok Kerja merupakan forum terbuka yang kegiatannya dapat diikuti oleh setiap Anggota maupun non-anggota yang berminat. 21.5. Aturan kerja, tata komunikasi, program dan biaya kegiatan Kelompok Kerja diusulkan oleh Kelompok Kerja dan disetujui oleh Dewan Pengurus dan diintegrasikan ke dalam Program Kerja Dewan Pengurus. Aturan kerja dan program harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 21.6. Seorang Anggota dapat mengikuti kegiatan lebih dari satu Kelompok Kerja. 21.7. Anggota Kelompok Kerja dapat diminta untuk ikut membiayai kegiatan kelompok yang diikutinya.

BAB V. PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS PASAL 22 PEMILIH DAN HAK SUARA 22.1. Yang berhak memilih Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas adalah Anggota. 22.2. Setiap Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing 1 orang anggota Dewan Pengurus dan 1 orang anggota Dewan Pengawas. PASAL 23 CALON DAN PENCALONAN 23.1. Setiap Anggota yang memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas seperti yang diuraikan dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Dewan Pengurus maupun Dewan Pengawas. 23.2. Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang calon untuk calon Dewan Pengurus dan 1 (satu) orang calon untuk calon anggota Dewan Pengawas dari institusinya, kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. 23.3. Calon yang sah adalah calon yang sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya kepada Panitia Pemilihan. 23.4. Panitia Pemilihan menetapkan tata cara dan jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif, yang menjamin: a) Diketahuinya jadwal dan tata cara pencalonan dan pemilihan calon definitif oleh Anggota dengan tenggang waktu yang cukup. b) Diterimanya surat-surat pencalonan dan pemilihan calon definitif dari anggota yang memilih dan konfirmasi persetujuan oleh calon yang bersangkutan. c) Diketahui oleh Anggota, daftar seluruh calon yang masuk melalui pencalonan diri maupun dicalonkan. d) Didapatnya daftar calon yang sah disertai keterangan yang cukup mengenai caloncalon tersebut oleh seluruh Anggota dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota untuk menilai dan memilih. 23.5. Seorang calon hanya dapat menjadi calon Dewan Pengurus atau calon anggota Dewan Pengawas sejauh pencalonannya memenuhi ketentuan yang disebut dalam ayat 1, 2, 3, pasal ini. PASAL 24 WAKTU DAN CARA PEMILIHAN 24.1. Nama-nama calon Dewan Pengurus dan calon anggota Dewan Pengawas sudah dapat diumumkan oleh Panitia Pemilihan sejak awal dimulainya Musyawarah Nasional, setelah mendapat persetujuan tertulis dari calon. 24.2. Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan melalui sistem formatur tunggal melalui Musyawarah Nasional. 24.3. Dewan Pengawas dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang dari daftar calon Dewan Pengawas yang tersedia. 24.4. Setiap Anggota atau Kuasa Anggota mempunyai 1 (satu) suara untuk memilih 1 (satu) nama calon formatur dan memilih 7 (tujuh) nama calon anggota Dewan Pengawas dengan

menuliskan nama pada kertas suara yang disediakan untuk pemilihan formatur dan pemilihan anggota Dewan Pengawas. 24.5. Tata cara pemilihan diatur oleh Panitia Pemilihan yang harus dapat menjamin: a) Tingkat kerahasiaan suara pemilih. b) Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang dimasukkan/dikirim telah diterima oleh Panitia Pemilihan. c) Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak. d) Cukup waktu bagi pemilih untuk memasukkan dan atau mengirim suaranya. 24.6. Panitia Pemilihan harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada acara sidang terakhir dari Musyawarah, untuk kemudian diangkat oleh Musyawarah. PASAL 25 PANITIA PEMILIHAN 25.1. Panitia Pemilihan dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas. 25.2. Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Panitia, seorang Sekretaris panitia dan 5 (lima) orang anggota. 25.3. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Badan Pelaksana Harian. 25.4. Biaya pelaksanaan pemilihan pengurus merupakan biaya APJII. 25.5. Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional. 25.6. Yang dapat diangkat sebagai panitia pemilihan adalah Anggota. 25.7. Panitia pemilihan sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional yang akan mengadakan pemilihan pengurus baru itu diadakan. PASAL 26 SERAH TERIMA 26.1. Formatur harus sudah mengumumkan susunan Dewan Pengurus inti sebelum Sidang Musyawarah ditutup. 26.2. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Musyawarah Nasional memilih Dewan Pengurus Baru, Dewan Pengurus Lama harus menyerah-terimakan kepengurusan kepada Dewan Pengurus Baru. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas. 26.3. Serah terima Dewan Pengurus yang disebut pada ayat 2 pasal ini sekurang-kurangnya menyangkut pemindahan yang jelas dari: a) Keuangan organisasi; b) Inventaris organisasi; c) Kegiatan organisasi yang sedang berjalan;

Serah terima Dewan Pengawas sekurang-kurangnya menyangkut kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan. 26.4. Selama masa antara terpilihnya Dewan Pengurus Baru dan serah terima tersebut, Dewan Pengurus Lama tetap bekerja dan mendampingi Dewan Pengurus Baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan. Hal yang sama berlaku pula untuk Dewan Pengawas sesuai dengan tugas-tugas Dewan Pengawas.

BAB VI. FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT PASAL 27 BENTUK DAN PENJADWALANNYA APJII memiliki beberapa bentuk rapat anggota dan/atau forum pertemuan dengan penjelasan personil dan jadwal kegiatannya sebagai berikut: 27.1. Musyawarah Nasional 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. 27.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila memenuhi persyaratan yang terdapat di Anggaran Dasar Bab III, Pasal 10 Ayat 6. 27.3. Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. 27.4. APJII Open Policy Meeting (OPM) maksimal 2 (dua) kali setiap 1 (satu) tahun. 27.5. Rapat Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 27.6. Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 27.7. Rapat Dewan Pengawas minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 27.8. Rapat-rapat lain disesuaikan dengan kebutuhan. PASAL 28 MUSYAWARAH NASIONAL 28.1. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi APJII. 28.2. Musyarawah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan apabila ada halangan dalam penyelenggaraannya, maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal yang telah dijadwalkan. 28.3. Bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut, dikerjakan dan disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian, serta didistribusikan kepada Anggota pada saat Musyawarah Nasional diselenggarakan. 28.4. Berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Badan Pelaksana Harian sebagaimana disebutkan pada ayat 3 Pasal ini, maka Dewan Pengurus akan membentuk: a)

Panitia Pengarah (Steering Committee)

b)

Panitia Pelaksana (Organizing Committee) PASAL 29 PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL

29.1. Peserta Musyawarah Nasional adalah:

a) Anggota; b) Anggota Kehormatan. 29.2. Hak Anggota sebagai peserta Musyawarah Nasional adalah mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih. 29.3. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara. 29.4. Kewajiban peserta Musyawarah Nasional adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Musyawarah Nasional (Munas) dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas. 29.5. Apabila seorang Anggota tidak dapat hadir dalam Musyawarah Nasional, maka kehadiran dan hak suaranya dapat dikuasakan kepada Anggota lain yang hadir dengan memberikan surat kuasa. PASAL 30 WAKTU, TEMPAT, DAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL 30.1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan waktu yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya. 30.2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus. Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana diangkat oleh Dewan Pengurus untuk menyusun acara dan materi Musyawarah Nasional serta melaksanakan Musyawarah Nasional. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dan dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pengurus. PASAL 31 PIMPINAN SIDANG, ACARA, DAN TATA TERTIB 31.1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pelaksana. 31.2. Pimpinan Sidang sebanyak-banyaknya terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris Sidang. 31.3. Rencana acara dan tata tertib sidang yang disusun oleh Panitia Pengarah adalah usulan untuk disetujui/diperbaiki oleh sidang Musyawarah Nasional. PASAL 32 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA 32.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila ada hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional. 32.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 6 dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut: a)

Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

b)

Diusulkan oleh Dewan Pengawas yang diputuskan oleh suatu Sidang Dewan Pengawas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.

c)

Diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota yang terdaftar.

32.3. Undangan Khusus dan/atau Peninjau ditiadakan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 32.4. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat permohonan yang sah sesuai ayat 2 pasal ini diterima oleh Dewan Pengurus. 32.5. Tata cara dan pelaksanaannya dikerjakan sama sebagaimana penyelenggaraan Musyawarah Nasional. PASAL 33 RAPAT KERJA NASIONAL 33.1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 33.2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian.

Pengurus

dan

tata

cara

33.3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a) Dewan Pengawas b) Dewan Pengurus c) Pengurus Perwakilan Wilayah d) Anggota dan Anggota Kehormatan e) Badan Pelaksana Harian PASAL 34 APJII OPEN POLICY MEETING 34.1. Tujuan utama APJII Open Policy Meeting adalah membahas dan menetapkan kebijakankebijakan yang berhubungan dengan layanan Anggota APJII kepada publik. 34.2. APJII Open Policy Meeting diselenggarakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 34.3. APJII Open Policy Meeting diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan tata cara pelaksanaannya disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian. 34.4. Hal-hal utama yang dibahas dalam APJII Open Policy Meeting adalah: a)

IDNIC (Indonesia Network Information Center) meliputi Pelayanan IP Address dan ASN beserta pendaftaran Nama Domain, http://www.idnic.net.id

b)

IIX (Indonesia Internet eXchange), Jaringan Interkoneksi Internet di Indonesia, http://www.iix.net.id

c)

NIR (National Internet Registry), layanan small multihoming yang difasilitasi oleh Anggota APJII, http://www.apjii.or.id

34.5. APJII Open Policy Meeting dihadiri oleh: a)

Dewan Pengawas

b)

Dewan Pengurus

c)

Pengurus Perwakilan Wilayah

d)

Anggota dan Anggota Kehormatan

e)

Badan Pelaksana Harian

f)

Undangan Khusus dan/atau Peninjau yang berasal dari tokoh perusahaan dan/atau pejabat pemerintah, yang jumlah dan namanya ditentukan oleh Dewan Pengurus. PASAL 35 RAPAT DEWAN PENGAWAS

35.1. Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 35.2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pengawas 35.3. Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian. PASAL 36 RAPAT DEWAN PENGURUS 36.1. Rapat Dewan Pengurus diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengurus, sekurangkurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 36.2. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 36.3. Bila diperlukan rapat dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Harian. PASAL 37 RAPAT-RAPAT LAIN 37.1. Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh badan-badan/tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus tidak diatur secara khusus di dalam Anggaran Rumah Tangga. 37.2. Tata cara pelaksanaan dan bahan diatur secara tersendiri oleh masing-masing badan/tim/ kelompok kerja, sesuai dengan kebutuhan. 37.3. Hasil rapat disampaikan kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah rapat berakhir. PASAL 38 QUORUM DAN KEABSAHAN RAPAT 38.1. Selain yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar, Musyawarah Nasional dianggap sah bila: a)

Kepada Anggota melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum mulainya Musyawarah Nasional.

b)

Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu).

c)

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional ditunda tiap 15 (lima belas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan).

d)

Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Musyawarah Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

38.2. Selain yang ditentukan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar, Rapat Kerja Nasional dianggap sah bila: a)

Kepada peserta rapat melalui Dewan Pengurus telah dikirimkan undangan sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Kerja.

b)

Telah memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang semestinya hadir dan/atau yang diundang hadir ditambah 1 (satu).

c)

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional ditunda tiap 15 (lima belas) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama setengah jam (dua kali penundaan).

d)

Bila sesudah penundaan setengah jam quorum belum juga tercapai, Rapat Kerja Nasional dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

38.3. Selain yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, Rapat Dewan Pengawas adalah sah bila: a)

Kepada Anggota Dewan telah dikirimkan undangan disertai acara dan materi rapat, 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Rapat Dewan.

b)

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan ditambah 1 (satu). PASAL 39 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

39.1. Setiap forum pertemuan dan rapat-rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 39.2. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah yang hadir ditambah 1 (satu) orang Peserta yang memiliki hak suara. 39.3. Pemungutan suara mengenai orang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi. 39.4. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan rapat berhak menunda keputusan tersebut selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak tidak tercapainya keputusan dan memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengambil ulang keputusan pada pertemuan berikutnya.

BAB VII. KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PASAL 40 SUMBER DANA 40.1. APJII memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VIII Pasal 25. 40.2. Uang Pangkal, Uang Iuran, dan Uang Iuran Penggunaan Layanan ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan dikenakan hanya kepada Anggota. 40.3. Uang Pangkal dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan. 40.4. Uang Iuran Penggunaan Layanan dibayarkan pada saat ditagih oleh APJII kepada Anggota. 40.5. Uang Iuran Anggota dibayarkan paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekaligus, selambatlambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan terkait. 40.6. Uang Kegiatan Kegiatan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sesudah kegiatan selesai diselenggarakan. 40.7. Kriteria Uang Kegiatan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus.

40.8. Untuk memperkuat keuangan APJII, Dewan Pengurus dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan asosiasi APJII serta ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan pemanfaatannya diserahkan kepada Dewan Pengurus. 40.9. Uang yang merupakan sumber pemasukan APJII dibayarkan kepada Bendahara melalui Sekretariat Badan Pelaksana Harian. PASAL 41 PENGGUNAAN DANA Penggunaan dan pengelolaan dana APJII ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan ketentuan tersebut diatur dalam keputusan tersendiri, termasuk masalah Tahun Pembukuan, Lalu Lintas dan Mutasi Keuangan, dan lain sebagainya. PASAL 42 PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA 42.1. Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana APJII dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan pertanggungjawaban tertulis Dewan Pengurus dan Badan Pelaksana Harian. 42.2. Dewan Pengawas menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan (financial audit) setiap tahun. 42.3. Laporan Keuangan harus dilaporkan Dewan Pengurus paling sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas. 42.4. Setiap rapat tingkat Dewan Pengurus maupun Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Pengurus, laporan keuangan wajib disampaikan sebagai salah satu pemantauan kegiatan asosiasi. 42.5. Dewan Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan asosiasi kepada seluruh anggota melalui Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. PASAL 43 PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAANNYA 43.1. Perbendaharaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik APJII diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus. 43.2. Daftar Inventaris/perbendaharaan APJII wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus dalam setiap Laporan Pertanggung jawaban di Rapat Kerja Nasional maupun Musyawarah Nasional. 43.3. Apabila asosiasi dibubarkan, maka tata cara likuidasi ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk keperluan khusus tersebut.

BAB VIII. PENUTUP PASAL 44 PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Disesuaikan dengan Bab IX Pasal 26 Anggaran Dasar APJII.

PASAL 45 PEMBUBARAN ORGANISASI 45.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk keperluan pembubaran asosiasi dapat dilaksanakan atas usul 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota. 45.2. Dalam hal Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk memutuskan pembubaran asosiasi, maka akan dibentuk Panitia Likuidasi oleh Dewan Pengawas untuk mengurus harta benda asosiasi. 45.3. Bila terdapat harta milik APJII pada saat pembubaran, maka Panitia Likuidasi diberi kewenangan untuk menyerahkan harta benda APJII tersebut sesuai dengan keputusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut. 45.4. Bila terdapat hutang yang menjadi beban tanggungan APJII, maka pembebanan hutang merupakan tanggungjawab seluruh Anggota secara merata dan berimbang. PASAL 46 PERATURAN PELAKSANAAN 46.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui keputusan-keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII. 46.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII pertama kali disahkan pemakaiannya sejak tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (24-05-1996) disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asli. 46.3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini tetap berlaku kecuali adanya atau berlakunya perubahan-perubahan sebagian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Asli, disebut Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perubahan. 46.4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang dimaksud Ayat 3 Pasal ini dijadikan landasan kebijakan operasional bagi Anggota APJII, serta Pengurus Terpilih melalui Munas sesuai dengan periode-periode operasionalnya atau antar-waktu. 46.5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan yang terakhir disahkan pemakaiannya adalah ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional VII tahun 2012 (duaribu duabelas) yang dilangsungkan di Kuta, Bali pada tanggal 04-07-2012 (empat Juli duaribu duabelas) sampai dengan 06-07-2012 (enam Juli duaribu duabelas).

--oOo--