Realita Haji : 1
Daftar
Realita Haji : 2
Salam Redaksi RH Edisi III/2012 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
A
da perkembangan menarik dalam perencanaan penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012M dalam pembahasan BPIH (Biaya Penyeleggaraan Ibadah Haji). Pembahasan BPIH pada tahun sebelumnya, ditetapkan pada akhir bulan Juli. Sedangkan sekarang pembahasan BPIH tahun ini dimulai sejak awal Februari 2012 lalu, oleh karenanya diharapkan penetapan BPIH dapat dilakukan dalam bulan Mei atau Juni mendatang. Sehingga pelunasan BPIH bagi jemaah calon haji yang masuk dalam daftar berangkat menunaikan ibadah haji 1433H/2012M, bisa segera diproses dan diselesaikan lebih awal. Penetapan BPIH atas kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR RI yang kemudian diteruskan dengan keluarnya Peraturan Presiden tentang besaran BPIH tahun berjalan, sebenarnya ini adalah titik awal kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Karena dari sinilah bisa ditentukan para jemaah calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dengan demikian, setelah mereka melunasi BPIH nya, mereka bisa mendapatkan semua fasilitas sebagai jemaah calon haji secara pasti. Mulai dari bimbingan manasik haji, pembuatan paspor serta DAPIH, gelang identitas, bahkan penentuan pemondokan yang bersangkutan selama di Arab Saudi dan lain sebagainya. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dimana penentuan besaran BPIH baru bisa ditetapkan dalam jangka sekitar satu atau dua bulan menjelang pemberangkatan jemaah calon haji, sehingga proses penyerahan fasilitas tadi, termasuk bimbingan manasik haji atau pembuatan paspor, dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya penetapan BPIH. Ada diantara mereka yang sudah mendapat fasilitas itu, tidak bisa berangkat karena berbagai sebab, sehingga fasilitas itu tidak termanfaatkan sebagaimana seharusnya. Yang lebih disayangkan, jika mereka sudah mendapatkan visa, lantas tidak bisa berangkat, maka visa itu bisa hangus karena keterbatasan waktu dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Laporan tentang pembahasan BPIH ini kita turunkan dalam Fokus Realita sebagai laporan utama dalam edisi ini mengambil tema ‘’Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1433H/2012M.’’Reportase lainnya menyangkut perencanaan dari berbagai daerah, selain perencanaan dari pusat serta dari instansi pemerintah terkait. Selain itu, tentu saja artikel lainnya akan hadir seperti biasa, yaitu seperti Info Kebijakan, Kronika Dalam dan Luar Negeri, Resensi Buku serta Reportase lainnya, Sorotan, menjelaskan mengenai Siklus Penyelenggaraan Ibadah Haji. Semoga rubrikasi yang kita sajikan ini bisa memperluas wawasan kita tentang penyelenggaraan ibadah haji secara lebih utuh. Redaksi Realita Haji berharap adanya masukan dari pembaca yang budiman untuk perbaikan pada edisi-edisi berikutnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb Redaksi Realita Haji : 3
Rencana Pelunasan dan permohonan paspor Assalaamu’alaikum wr. wb. Estimasi keberangkatan saya dan istri tahun 1433H/2012 yang mau saya tanyakan rencana informasi pelunasan BPIH untuk tahun 2012 bulan apa ? kemudian biaya permohonan paspor sudah termasuk di dalam BPIH ? kami tidak ikut KBIH apakah ada perbedaan pelayanan baik dari pembuatan paspor sampai pelayanan di tanah suci ? atas penjelasannya kami ucapkan jazakumulloh khoiron katsiron Wassalaamu’alaikum wr. wb. Wa’alaikum salam wr wb, Pembahasan BPIH dibahas lebih awal untuk tahun ini, sehingga diharapkan penetapanya pun lebih cepat. untuk pembuatan passport sudah termasuk dalam BPIH, kecuali bagi yang telah memiliki passport. Tidak ada perbedaan pelayanan bagi jemaah yang mengikuti KBIH atau tidak, jika Anda masih merasa kurang bimbingan mengenai ibadah haji ada baiknya Anda mengikuti KBIH. Terimakasih telah menghubungi kami, wassalammualaikum wr wb Bagaimana caranya Peralihan dari haji regular ke haji plus. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Orang tu saya telah mendaftar haji reguler pada tanggal 10 maret 2010. Saya ingin mengalihkan mereka ke haji plus mengingat panjangnya daftar tunggu. Mohon penjelasannya bagaimana caranya ? Atas bantuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb M. S. Sabilillah Wa’alaikum salam wr wb,. Terimakasih telah menghubungi kami, untuk pindah dari haji reguler menjadi haji plus, prosedurnya adalah sama dengan mendaftar awal kepada kantor wilayah kemenag kemudian memilih PIHK dan membatalkan nomor porsi haji reguler yang telah dimiliki. Pendaftaran Haji di Bawah 25 Tahun Assalamu alaikum Saya sudah membaca surat edaran yang menyatakan bahwa anak di bawah 17 tahun bisa mendaftar haji hanya dengan persyaratan Kartu Pelajar, Akta lahir ato lain hal sebagainya tanpa harus ada KTP. Permasalahannya adalah bagaimana dengan tabungan hajinya?, sedangkan banyak pihak Bank penerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mengharuskan nasabahnya bisa membuat tabungan kalau sudah punya KTP, Trimakasih Wassalam. Wa’alaikum salam wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk membuka tabungan bagi anak dibawah umur, biasanya bank membuka program tabungan pendidikan, dan tabungan tersebut hanya membutuhkan kartu pelajar serta pendampingan orang tua. silahkan anda menghubungi customer service masing-masing bank (BPS BPIH) untuk mengkonsultasikan hal ini. sementara itu kami juga sedang Realita Haji : 4
berbenah agar jemaah tidak harus memiliki nomor rekening sehingga memudahkan jemaah, khususnya jemaah usia lanjut dan dibawah umur. Wassalammualaikum wr wb. http://haji.kemenag.go.id/index.php/ admin/210/edit/697 Assalamualaikum , saya sudah melakukan pembayaran ongkos haji dengan haji khusus pada bulan maret th 2011, saya mau bertanya untuk haji khusus yang membayar sampai bulan berapa yang berangkat th 2011 , terima kasih, wasslamualikum Wa’alaikum salam wr wb, Terimakasih telah mengubungi kami, sebelumnya telah kami umumkan lewat website ini batas no porsi haji khusus yang dapat melunasi pada tahun 2011, untuk saat ini haji khusus memiliki waiting list ./ daftar tunggu 2-3 tahun. sama seperti haji reguler pendaftaran haji mutlak memiliki prinsip first come frist serve, kecuali untuk jemaah udzur yang telah di atur oleh peraturan Menteri Agama mengenai penggunaan sisa kuota nasional, silahkan anda merujuk sesi regulasi pada website kami untuk peraturan tersebut.
Sorotan Edisi III Tahun 2012
Dari Evaluasi, Awal Perencanaan Haji Drs. M. Amin Akkas, M.Si
S
iklus penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya kegiatan rutin setiap tahun yang tidak jauh berbeda bentuk dan sifatnya. Kegiatan itu diawali dengan perencanaan usai Rapat Kordinasi Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Pusat dan Daerah (Dulu Rakernas Evaluasi Haji) yang diselenggarakan usai penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Dalam Rakernis itu, tidak hanya sekedar menyoroti penyelenggaraan ibadah haji dari berbagai aspeknya, tetapi juga langkah-langkah usaha perbaikan atau peningkatan menghadapi penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Di sini mulai masuk unsur perencanaan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, Rapat Kordinasi itu, punya nilai yang sangat strategis. Pertama sebagai upaya instrospeksi atas penyelenggaraan ibadah haji yang telah diselenggarakan. Sehingga bisa diketahui, apa saja yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan pada penyelenggaraan haji berikutnya. Tentu saja perencanaan penyelenggaraan ibadah haji, perlu pembahasan secara khusus dan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama serta kordinasi dengan instansi lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi tidak kalah pentingnya, setiap usai penyelenggaraan ibadah haji, yakni usaha pencarian perumahan untuk pemondokan para jemaah haji di Makkah, Madinah serta di Jeddah. Ini perlu dilakukan secepatnya untuk mendapatkan perumahan yang strategis sebagai usaha memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji, sehingga memungkinkan mereka beribadah shalat lima waktu di Masjidil Haram Makkah atau di Masjid Nabawi Madinah. Selain itu, juga terkait persaingan dengan Negara-negara lain yang biasanya juga mencari perumahan untuk pemondokan para jemaahnya. Jika terlambat, bisa jadi perumahan yang tersisa jauh dari Masjidil Haram. Padahal, target Bapak Menteri Agama, pemondokan untuk seluruh jemaah haji Indonesia terjauh 2.500 meter dari Masjidil Haram dan di Madinah di wilayah Markaziyah yang jarak terjauhnya 600 meter. Sedangkan di Jeddah, para jemaah haji hanya memerlukan hotel untuk transit, ketika akan kembali ke Tanah Air seusai menunaikan ibadah Rukun Islam ke lima tersebut. Langkah berikutnya terkait pembinaan jemaah calon haji, terutama dalam bimbingan manasik haji. Ini perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan mereka menunaikan ibadah haji. Secara teoritis, bimbingan manasik itu dilaksanakan setelah para jemaah
calon haji melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Tetapi dalam kenyataannya, BPIH baru ditetapkan sekitar 1 atau 2 bulan sebelum pemberangkatan para jemaah calon haji ke Tanah Suci. Ini sangat tidak memungkinkan memberikan pembimbingan manasik haji dengan sempurna. Dari sekian rangkaian perencanaan penyelenggaraan ibadah haji, salah satu yang paling menyita waktu, pikiran dan tenaga adalah ketika pembahasan BPIH antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. Item per item dalam komponen BPIH itu dibahas satu persatu, sehingga untuk ini ke dua belah pihak membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH. Ada Panja BPIH DPR RI serta Panja BPIH Pemerintah. Sampai akhirnya BPIH disepakati bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya para jemaah calon haji yang sudah masuk daftar berangkat menunakan ibadah haji tahun berjalan melunasi BPIH nya. Demikianlah serangkaian siklus penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Semoga semua ini akan bermanfaat bagi kita semua…. Amin ya rabbal alamin….
Realita Haji : 5
Fokus Realita
Pembahasan Bpih Tahun 1433H/2012M Lebih Cepat
M
enteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1433H/2012 bersama Komisi VIII DPR-RI dijadwal lebih cepat, karena untuk menjaga kualitas pelayanan. Ia memperkirakan BPIH tahun ini diupayakan tidak jauh berbeda seperti tahun 2011 kecuali jika biaya penerbangan mengalami kenaikan.“Kemarin kami sudah mengajukan pengantar awal rincian BPIH ke DPR, diperkirakan BPIH seperti tahun lalu kecuali biaya penerbangan,” kata Menag kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/1) Menag lebih lanjut mengatakan, biaya penerbangan didasari oleh harga aftur atau bahan bakar. “Pada bulan-bulan tertentu kebutuhan BBM lebih tinggi dibanding dengan yang lain, sehingga berpengaruh terhadap komponen BPIH,” jelasnya Selain itu lanjut dia, situasi yang tengah terjadi di Timur Tengah juga bisa berpengaruh bagi penetapan BPIH. “Kalau sampai terjadi perang antara Amerika dan Iran maka berpengaruh besar terhadap kenaikan harga minyak, secara otomotis harga penerbangan haji juga naik,” ujarnya. Dikatakan Menag, percepatan pembahasan BPIH berpengaruh terhadap kinerja pelayanan haji. “Sehingga kerja lebih awal karena anggaran dapat persetujuan, dengan demikian kerja tidak terganggu. Ini juga komitmen semua BPIH akan dipercepat,” imbuhnya.
Realita Haji : 6
Menag juga mengatakan, pihaknya berupaya agara jemaah haji non kuota tidak bisa berangkat ke Arab Saudi lagi tahun ini, karena potensi mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya. “Tentu akan berkordinasi dengan berbagai pihak karena perjalanan menunaikan ibadah haji berbeda dengan perjalanan biasa,” jelasnya. Setiap tahun 200-an ribu umat Muslim dari tanah air baik secara reguler maupun khusus berangkat ke tanah suci, namun selalu muncul masalah haji non kuota. Pada tahun 2011 jemaah haji tersebut ini mencapai 2.270 orang, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya lebih dari 3.000 orang. Jemaah haji non kuota dari tahun ke tahun menimbulkan masalah, karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab selama mereka di Arab Saudi dan tanpa jaminan keamanan dan perlindungan. Di antara mereka bahkan banyak yang terlantar, tersesat, dan sakit. Para jamaah haji non kuota ini saat di Arafah mereka menempati tenda jemaah resmi, memakan makanan yang menjadi jatah haji resmi. Sementara, Pemerintah Arab Saudi membutuhkan jaminan dan keterangan resmi jika ada jemaah yang meninggal dari otoritas terkait, sementara PPIH sebagai otoritas resmi tidak berani memberikan keterangan resmi karena jemaah nonkuota tidak masuk dalam rentang koordinasi. Menag berharap masalah jamaah haji non kuota pada tahun depan dapat dicegah, mulai dari tanah air. Kemenag akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait antara lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta untuk melakukan pencegahan sesuai dengan perundanganundangan yang berlaku. (ks)
Biaya haji masih dalam tahap pembahasan, kami belum tahu. Apakah ada kenaikan atau belum ada kenaikan
P
emerintah masih membahas rencana besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012 dengan melihat perkembangan nilai tukar rupiah dan juga tren kenaikan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi biaya penerbangan. Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Senin, mengatakan saat ini pihaknya masih
mengumpulkan berbagai data untuk pembahasan komponen ongkos naik haji 2012 Meski demikian ada sejumlah hal yang bisa mendorong ongkos ibadah haji 2012 mengalami kenaikan. Suryadharma mengatakan ada tiga hal yang patut dicermati. “Pertama nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 2012 lebih lemah dibandingkan 2011. Pada 2011 nilai tukar berkisar antara Rp8.200 sampai Rp8.300 saat ini mencapai Rp9.000,” katanya. Hal kedua, menurutnya, adalah kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi 120 dolar AS/barel, padahal 2011 hanya 67 dolar AS hingga 80 dolar AS perbarel. Dan yang ketiga adalah peningkatan biaya sewa perumahan di Mekkah karena adanya renovasi dan pembongkaran. Menteri Agama mengatakan saat ini masih mengkaji terus perkembangan yang ada dan akan memaparkannya bila kajian tersebut telah lengkap. Ia enggan mengontari pendapat bahwa penyelenggaraan haji reguler yang selama ini ditangani pemerintah diserahkan kepada pihak swasta. (Hp) Realita Haji : 7
Fokus Realita
S
ekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Cepi Supriatna mengatakan, pihaknya berharap pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau ongkos naik haji segera cepat selesai dan diharapkan pada bulan Mei atau paling lambat awal bulan Juni 2012 sudah selesai. Ia mengakui pihaknya kini juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1433 H/2012 M, yang mencakup pembuatan paspor, penyediaan pemondokan, katering, dan rekruitmen petugas haji baik kloter maupun non kloter.
Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012 M, mencakup pembuatan paspor, penyediaan pemondokan, katering, dan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.
Realita Real Re alit al ita Haji : 8 it
“Kita berharap BPIH atau ongkos naik haji pembahasannya bisa diselesaikan lebih cept lagi,” kata Cepi Supriatna di Jakarta, Rabu (4/4). Tak dirinci sejauhmana pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI, tetapi pembahasan tersebut masih berlanjut selama sepekan ini. ”Kita seriusi masalah ini agar cepat selesai,” ia menjelaskan. Pembahasan BPIH dengan Komisi VIII masih berlanjut. Diharapkan hal ini bisa diselesaikan secepatnya karena Menteri Agama Suryadharma Ali pun harus segera ke Arab Saudi
selain untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji Arab Saudi sekaligus melihat secara langsung kondisi pemondokan di seputar Masjidil Haram dewasa ini, katanya. Menurut Cepi, persoalan pemondokan pada musim haji 2012 akan jauh lebih berat untuk mendapatkan di areal paling dekat dengan Masjidil Haram, Mekkah. Pasalnya, pada 2012 ini sudah 1.700 bangunan dirobohkan sebagai dampak dari perluasan kawasan kompleks Masjidil Haram. Dengan demikian, untuk mendapatkan bangunan terdekat tentu tidak semudah seperti tahun lalu. Terkait dengan upaya tim perumahan yang kini masih menjalankan tugasnya di Arab Saudi, ia menegaskan, pihaknya tetap akan memperjuangkan pemodokan terdekat dengan kawasan Masjidil Haram. “Soal ini, pihaknya tetap pada kebijakan seperti tahun lalu. Mendapatkan pemondokan dekat dengan Masjidil Haram,” jelasnya. Jemaah haji Indonesia pada tahun lalu hampir 90 persen menempati pemondokan dengan jarak 2.000 meter dari Masjidil Haram. Kebijakan ini akan terus diupayakan, tegasnya. Tentu saja dengan makin banyaknya pemondokan dirobohkan, nilai sewa pemondokan di Arab Saudi kini makin mahal. “Kita harus bersaing dengan beberapa negara lain seperti Turki, India, Pakistan, Mesir, Maroko, Banglades dan Malaysia. Di sisi lain, hingga kini tak ada regulasi dari pemerintah setempat mengatur harga sewa pemondokan agar tak melambung tinggi,” ia menjelaskan. Sebagai gambaran, harga sewa pemondokan pada musim haji lalu rata-rata sebesar 3.700 Riyal. Sedangkan yang ditanggung tiap
Jemaah sebesar 3.150 Riyal. Pemerintah memberikan subsidi 550 Riyal untuk setiap jemaah yang diambil dari dana optimalisasi haji. “Soal besaran biaya ini kini menjadi pembahasan serius di Komisi VIII DPR RI,” ujar Cepi Supriatna. Menurut dia, Jemaah haji Indonesia pada musim haji 2012 M membutuhkan sebanyak 194 ribu kapasitas pemondokan. Tim perumahan yang kini masih bertugas di Arab Saudi sudah mendapatkan 60 ribu pemondokan. Hal ini jelas masih jauh dari kebutuhan. Karena itu, meski penyelenggaraan ibadah haji masih jauh, tim perumahan harus bergerak cepat karena dikhawatirkan pemondokan terdekat diambil jemaah dari negara lain.
Persiapan lain Terkait dengan persiapan lain, ia menyebutkan, sesuai dengan arahan Menteri Agama Suryadharma Ali pihaknya akan memperketat seleksi perusahaan katering sebagai pemasok makan bagi jemaah haji Indonesia baik ketika berada di Madinah maupun Arafah dan Mina (Armina). “Perusahaan catering yang masuk daftar hitam (black list) jelas tak disertakan lagi ikut sebagai mitra kerja kita,” ia menjelaskan. Perusahaan katering yang sudah memiliki ISO, memiliki standar kesehatan yang sudah ditentukan, dapat disertakan sebagai penyedia makan bagi jemaah haji Indonesia. “Ini dimaksudkan untuk mencegah kasus nasi basi, misaln ya,” ia mengatakan.
kota setempat dengan didukung 107 kantor imigrasi. Jadi, dalam pelaksanaan teknisnya nanti, akan dibuatkan sistem pengelompokan mengingat jumlah petugas imigrasinya lebih sedikit. Tetapi tidak mengurangi aspek kenyamanan dalam pelayanan karena pihak imigrasi pun menyediakan mobil pelayanan paspor. “Sistem pembuatannya ada yang mobile, seperti pembuatan mobil SIM atau STNK keliling,” tambahnya Untuk pelaksanaan pembuatan paspor ini, lanjut dia, memang masih menunggu instruksi dari Menteri Agama. Pasalnya, hal itu baru bisa dilaksanakan seusai Menag Suryadharma Ali kembali ke tanah air yang sekaligus pula mengumumkan besarnya quota bagi haji Indonesia. “Nah, dari besaran quota itulah kemudian bisa ditentukan jumlah jemaah haji di tiap provinsi,” ia mengatakan. Terkait dengan persiapan bagi petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), ia mengatakan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan merekrut sebanyak 3.250 orang. Termasuk di dalamnya tenaga musiman. Bulan ini (April 2012), telah dilakukan rekrutman secara berjenjang. Persyaratan administrative, ujian tertulis dan psikotes tengah dilakukan dilakukan di Kankemenag Kab./Kota dan seluruh Kanwil Kementerian Agama. “Kita berharap memperoleh tenaga terampil dan professional untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini,” kata Cepi Supriatna. (RM).
Sementara untuk pembuatan paspor, sistemnya tetap sama seperti tahun lalu. Para jemaah haji bisa membuatnya di 469 kantor kementerian agama di kabupaten/ Realita Real Re alit al ita it a Ha Haji ji : 9
BBM Naik ? Menteri Agama RI, Suryadharma Ali menyatakan tantangan haji di tahun 2012 semakin berat, sehingga mungkin terjadi kenaikan ongkos haji yang disertai dengan tanda-tanda, termasuk kenaikan bahan bakar minyak. Realita Haji : 10
M
enag menuturkan, kondisi politik dan ekonomi dunia yang belum stabil ini harus dipahami sekali, terutama pada situasi politik di Timur Tengah yang secara nyata mempengaruhi harga minyak dunia. ”Sekarang saja harga minyak itu terus meningkat. Pemerintah harus berupaya melakukan berbagai persiapan dan
mencarikan solusinya,” ujarnya di sela kegiatannya di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia itu bakal menjadi indikator lain yang mendorong kenaikan biaya haji. Karena tak bisa dipungkiri kenaikan harga minyak dunia itu memukul pula sektor perhubungan udara. “Itu menandakan tarif penerbangan pun semakin mahal. Secara efektif pula mempengaruhi biaya keberangkatan haji.”Kalau pada 2011 lalu harga minyak dunia masih pada kisaran USD 80-100 per barrel. Kini harga itu sudah lebih tinggi lagi,” tuturnya. Meski demikian, dia menjelaskan, kenaikan harga itu memang berpengaruh pada kurun empat sampai lima bulan mendatang. Pada masa-masa itu bisa saja harga minyak kembali normal, sehingga fluktuasi ini harus terus dimonitoring. ”Kita nggak bisa kontrol banyak. Kondisi harga minyak sering berpengaruh pada situasi politik Timur Tengah. Nah kita lihat saja bagaimana kondisi di negara itu,” tutur dia. Selain itu pula, dia menjelaskan, kenaikan biaya haji dipengaruhi pula nilai tukar rupiah terhadap dollar. Pada beberapa minggu terakhir ini nilai tukar terus meorosot. Itu berarti harga dolar menjadi lebih mahal dari sebelumnya. ”Untuk diketahui, pada 2011 lalu, nilai tukar rupiah itu mencapai Rp8.300 sampai dengan Rp8.700 per dolar AS. Namun sekarang sudah sampai di atas Rp9.000. Kondisi demikian juga bisa menyebabkan ongkor haji meninggi,” kata Menag. Kendati demikian, dia berharap masyarakat di tanah air tidak kaget dan tidak perlu mengkuatirkan berbagai perubahan tersebut. Karena Kemenag selaku pemerintah akan terus berusaha agar tidak terjadi kenaikan terhadap onkos haji. Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar menyatakan, apabila harga bahan bakar minyak naik, kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah (BPIH) sulit untuk dihindarkan. “ONH (BPIH) itu tergantung harga minyak. “ katanya dalam acara Konferensi Internasional tentang Agama di Jakarta, belum lama ini Namun pihak Kementerian Agama belum dapat memastikan besaran kenaikan BPIH yang akan terjadi apabila harga BBM naik 30 persen seperti yang direncanakan pemerintah. Menurut Nasarudin, kenaikan biaya BPIH tersebut akan dibicarakan terlebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Kemungkinan BPIH turun juga masih ada. Kalau harga minyak stabil secepatnya, tidak ada kenaikan,” ujarnya. Slamet Riyanto Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Slamet Riyanto membenarkan wacana kenaikan BPIH Realita Haji : 11
tersebut masih dalam pembahasan dengan DPR. “Saya tidak memastikan (BPIH) akan naik, ini masih dalam pembahasan dengan DPR,” katanya. Slamet juga menghubungkan BPIH dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga avtur ikut naik. Kenaikan harga avtur tersebut akan mempengaruhi harga tiket pesawat. “Bila harga avtur naik, secara logika, kita dapat menghubungkannya dengan kenaikan harga tiket dan ongkos haji, dong,” ujarnya. Namun Slamet mengingatkan wacana kenaikan BPIH ini masih bersifat kemungkinan dan belum dapat dipastikan. “Saya tidak mau keluarkan statement BPIH akan naik, semua masih kemungkinan,” ucapnya. Seperti diketahui Pemerintah
Realita Haji : 12
berencana menaikkan harga BBM jenis Premium dan solar 30 persen dengan alasan untuk menekan biaya subsidi BBM yang terus membengkak dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Kenaikan harga BBM tersebut rencananya diberlakukan mulai 1 April nanti, bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik yang bertahap sebesar 3 persen per kuartal. Menurut Menteri Agama kenaikan BPIH juga ditandai oleh pemondokan. Untuk diketahui, bahwa di tanah suci Mekkah terdapat sekitar 1.700 lebih pemondokan haji yang terletak tepat di sekitar Masjidil Haram. “Nah jika seluruh pemondokan ini dilakukan pembongkaran, maka pemondokan bagi para jemaah haji Indonesia bisa lebih mundur
lagi. Dan kalau pun mau tetap pada jarak yang sama, atau jarak yang lebih baik, maka biaya pemondokan akan jauh lebih mahal lagi,” kata Suryadharma. Kemudian tanda-tanda yang lain, yakni nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus menurun. “Untuk diketahui, pada tahun 2011 lalu, nilai tukar rupiah itu mencapai Rp8.300 sampai dengan Rp8.700 per US Dollar. Namun sekarang sudah sampai diatas Rp9.000. Kondisi demikian juga bisa menyebabkan ongkor haji meninggi,” kata Menag. Kendati demikian, Menag berharap masyarakat di tanah air tidak kaget dan tidak perlu mengkuatirkan ketiga tanda-tanda yang diuraikan diatas. “Karena kami selaku pemerintah akan terus berusaha sekuat tenaga agar tidak terjadi
kenaikan terhadap ongkos haji,” ujarnya.
belum mampu jangan dipaksakan,” ungkap Slamet di Jakarta, kemarin
Selama dana optimalisasi itu masih mencukupi, demikian Menag, maka kenaikan ongkos haji akan disubsidi. “Kami akan menekan ongkos haji hingga tetap normal seperti biasanya,” kata Suryadharma.
Sebenarnya, lanjut Slamet, dalam menjalankan ibadah haji itu harus benar-benar dengan niat dan kesungguhan, dan tidak memaksa. Sehingga, pelaksanaan ibadah haji pun akan dijalankan dengan lebih khusyuk. “Menjalankan haji lebih baik dengan tenang dan tidak memaksakan diri. Nilai ibadahnya pun Insya Allah akan lebih baik,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Slamet Riyanto mengimbau kepada jemaah calon haji di seluruh Indonesia untuk menabung jika ingin menunaikan ibadah haji. Pasalnya, saat ini cukup banyak jemaah calon haji justru meminjam ke bank (menggunakan dana talangan). Menurut dia hal tersebut sebenarnya sudah dianggap melanggar syarat haji. “Lebih baik menabung. Naik haji kan syaratnya jika sudah merasa mampu. Kalau
Slamet justru menyesalkan bankbank di Indonesia yang mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan para jemaah calon haji. Akibatnya, JCH di Indonesia pun akhirnya membeludak karena telah memanfaatkan jasa pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan.
tidak demikian. Mungkin jemaah memang melihat bahwa haji itu merupakan ibadah. Tetapi bank justru melihat kebutuhan JCH sebagai pasar yang sangat potensial bagi mereka. Maka itu, kami mengimbau agar ke depannya, para jemaah jangan mudah tergiur dengan pemanfaatan pinjaman untuk pelaksanaan ibadah haji,” tukasnya. Sementara itu Komisi VIII DPR menyatakan berkomitmen tidak akan menaikan ongkos BPIH meskipun ada kenaikan BBM. ‘’Komisi VIII sepakat tidak akan kenaikan BPIH tahun ini. kita malah mendorong adanya penurunan. Kalau pun tidak mungkin, maksimal sama dengan besaran biaya tahun lalu,’’ kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Surahman Hidayat. (KS)
“Ini yang saya sesalkan. Harusnya
Realita Haji : 13
Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rakernas dan Hari Ulang Tahun (Harlah) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Senin (9/4) malam, bagi jajaran Kementerian Agama (Kemenag) merupakan dukungan sekaligus apresiasi tentang penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan dapat dilaksanakan lebih maksimal, nyaman dan lebih baik lagi.
P
residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi apresiasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan menerapkan dan memenuhi standar ISO, mendekatkan lokasi pemondokan jemaah haji di Mekkah dan meningkatkan pelayanan, kata Kakanwil Kemenag Imam Haromain Asy’ari di Solo, Selasa. Kemajuan yang dicapai dalam penyelenggaraan ibadah haji diungkap seperti adanya tambahan quota sebanyak 10 ribu bagi calon jemaah haji (Calhaj) Indonesia. SBY juga menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan ibadah haji terus disempurnakan dan ditingkatkan. Semua itu merupakan pemahan mendalam dan luas yang dimiliki SBY tentang perhajian Adanya imbauan dari SBY agar Kemenag memprioritaskan Calhaj usia lanjut, menurut Imam, sesungguhnya juga keinginan kuat dari jajaran Kemenag, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU). SBY menangkap keinginan umat muslim bahwa kini banyak usia lanjut masuk dalam daftar tunggu (waiting list) cukup lama. Bagaimana strategi Kemenag ke depan agar jemaah usia lanjut bisa diprioritaska menunaikan ibadah haji. Menurut Imam, Kemenag mulai jajaran di pusat hingga daerah harus memberikan pemahaman kepada umat Islam atau menyatukan persepsi yang sama bahwa usia lanjut dapat prioitas berangkat haji. Selain itu, disusul dengan dukungan surat keputusan (SK) Kemenag yang menegaskan pemberian prioritas kepada Calhaj usia lanjut. Dengan SK itu tentu jajaran Kemenag punya sikap yang sama ketika memberikan pelayanan mulai saat pendaftaran, bimbingan manasik haji, hingga saat di asrama menjelang keberangkatan, ia menjelaskan. Untuk jangka pendek, menurut Kakanwil Kemenag Jateng itu, selama ini
Realita Haji : 14
Imam Haromain Asy’ari, Kakanwil KemenagJawa Tengah
Kemenag sesungguhnya sudah memberikan prioritas kepada Calhaj usia lanjut. Sebagai gambaran, Calhaj Indonesia ternyata setiap tahun sudah didominasi Calhaj usia lanjut, usia 50 tahun ke atas. Di Jateng saja pada tahun lalu, dari quota 29.600 orang, sebaanyak 50 persen usia lanjut. Imam memperkirakan untuk wilayah Jateng saja setiap tahun ada quota sisa antara 400 sampai 600 porsi. Sisa quota itu dikembalikan ke pusat yang kemudian dikumpulkan menjadi sisa quota nasional. Quota nasional itu lantas didistribusikan ke sejumlah daerah dengan prioritas untuk Calhaj usia lanjut. Mengatur Calhaj usia lanjut, kata Imam, dibutuhkan sentuhan khusus. Pasalnya, mereka harus mendapat bimbingan secara komprehensif baik bidang manasik haji maupun medan yang akan dihadapi di tanah suci: Mekkah, Madinah, dan Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina) dan aturan beribadah yang sesuai tuntunan.
Ia mengakui pemerintah hingga kini masih terus membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Komisi VIII DPR RI. Diharapkan BPIH atau biaya naik haji segera disepakati yang selanjutnya diajukan ke presiden untuk ditetapkan. Namun apakah BPIH sudah ditetapkan atau belum, pihak jajaran Kemenag harus tetap melaksanakan persiapan karena penyelenggaraan ibadah haji waktunya maju 11 hari setiap tahun. Persiapan harus jalan, proses pembuatan paspor, visa, pengadaan pemondokan dan pemeriksaan kesehatan harus tak boleh terhenti
Mencermati proses persiapan penyelenggaraan ibadah, Imam menjelaskan, sebetulnya tak hanya persiapan, pelaksanaan hingga akhir penyelenggaran banyak melibatkan pemangku kepentingan, seperti Imigrasi, Bea Cukai, Kemenlu, Kemenkes, perbankan dan para ulama, tokoh masyarakat, termasuk secara tak langsung industri kecil dalam pembuatan peralatan ibadah seperti kain ihram, seragam batik sebagai ciri khas Calhaj Indonesia Usai musim haji, bagi jemaah yang sakit dan dirawat di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, menurut dia, juga masih harus diberikan pelayanan
hingga diantar sampai di kedaman jemaah masing-masing. Sekalipun yang bersangkutan bermukim di daerah terpencil, petuas dari Kemenag dan Kemenkes tetap memberikan pelayanan, jelas Imam. Karena begitu banyaknya instansi yang terlibat, belum lagi kaitan dengan nota kesepakatan pemerintah Arab Saudi, tentu persiapan dan penyelenggaraan haji harus tetap berkesinambungn. Sebab, di dalamnya terait erat dengan ritual ibadah haji dan kesalehan sosial paska haji bagi orang yang diharapkan memperoleh haji mambrur. (ess) Realita Haji : 15
Info Kebijakan
S
ekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Cepi Supriatna menyatakan, tidak ada persoalan jika Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta diproyeksikan akan dijadikan bandara penerbangan haji mulai 2013 karena berbagai hal. Pemindahan kembali ke Bandara Halim Perdanakusuma tak akan menimbulkan persoalan karena waktunya pun cukup lama, tahun depan. Jadi sangat memungkinkan pihak manajemen Angkasa Pura II punya cukup waktu melakukan persiapan dan kelengkapan di bandara itu, ungkap Cepi dalam percakapan dengan ANTARA di Jakarta, Jumat. Membangun infrastruktur bagi kelengkapan sebuah bandara haji tidak murah dan mudah. “Tapi, itu semua kan tanggung jawab mereka, manajemen Angkasa Pura,” ia menjelaskan. Sebelumnya Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) Tri S. Sunoko di sela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Jasa Raharja dengan Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/3), menyebutkan mulai 2013, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta
Realita Haji : 16
diproyeksikan akan dijadikan bandara penerbangan haji guna mendukung Bandara SoekarnoHatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Alasannya, bandara Soekarno-Hatta sudah kelebihan kapasitas. “Saya sudah bicara dan dapat penjelasan dengan pak Tri. Pemindahan itu sifatnya hanya pengalihan sementara,” ujar Cepi. Kepada pers, Tri menjelaskan bahwa pihaknya akan mengalokasikan Rp100 miliar untuk keperluan tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKAP) tahun depan
2013. “Perseroan tengah menyusun desain dasar atau Detail Engineering Design (DED),” katanya Revitalisasi tersebut mencakup desain ulang sekaligus penambahan kapasitas. Saat ini, kapasitas tampung terminal itu hanya dua juta pergerakan orang per tahunnya. Halim Perdanakusuma kedepan akan dijadikan bandara pendukung fungsi Bandara Soekarno Hatta (Soetta) yang sudah melebihi kapasitas (over capacity) hingga 2,5 kali. Saat ini kapasitas Soetta hanya 22 juta pergerakan per tahun, namun yang terjadi bisa mencapai
51 juta pergerakan. “Bukan semata untuk antisipasi terminal haji Bandara Soetta dibongkar, justru jamaah haji di Soetta sebagian dilimpahkan ke Halim 2013 mendatang,” katanya. Tri mengatakan, dalam penyusunan DED Kemenhub menggandeng TNI AU selaku pemilik aset bandara Halim. Saat ini, Halim merupakan bandara enclave atau bandara sipil yang melayani penerbangan pesawat TNI AU, dan sebagian penerbangan komersial. Selain itu, bandara Halim juga digunakan untuk tamu VVIP kenegaraan.
Realita Haji : 17
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, telp. 3811642, 3811654, 3800200 Tromol Pos 3500/JKT Fax. 3800174
Jakarta 10710
Realita Haji : 18
Realita Haji : 19
Jadi Pusat Penyatuan Tanggal Hijriah
Realita Haji : 20
OLEH EDY SUPRIATNA SJAFEI
K
ota Suci Mekkah, Arab Saudi, bakal menjadi pusat lembaga riset dan astronomi sesuai dengan rekomendasi konferensi Liga Muslim sedunia guna menyatukan penanggalan hijriah dengan melibatkan para ulama terkemuka.
lembaga riset Islam di Azhar Dr Muhammad bin Ahmad al-Sholeh serta anggota lembaga pengajaran Universitas Imam Muhammad binsuud Dr. Muhammad bin TurkiAlKhastlan. Para peserta menjelaskan bahwa perbedaan negara-negara Islam dalam penentuan bulan Qomariyah bukan hal yang baru,
hal ini merupakan perbedaan yang terjadi sejak lama seiring dengan meluasnya Islam ke barat dan ke timur ke selatan dan utara, namun perbedaan ini baru terasa pada zaman ini setelah berkembangnya teknologi dan informasi. Dunia seakan akan dalam satu kampung. Perbedaan yang paling utama adalah dalam penentuan
Rekomendasi dari konferensi tersebut amat penting karena terkait dengan penentuan penetapan bulan Qomariah. Tentu pula melibatkan para ulama syariah, ulama ahli hisab dan falak. Seperti diberitakan sebelumnya Lembaga Fikih Islam (Islamic Fiqh Academy) di bawah Liga Muslim Sedunia, pada Ahad 13 Februri 2012, bertempat di kantor lembaga muslim sedunia mengadakan konferensi penentuan bulan Qomariah. Konferensi keempat tersebut dipimpin oleh Mufti Umum Arab Saudi Selaku Ketua Lembaga Ulama Besar dan riset ilmiah serta fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah AlSyeikh dan dihadiri oleh Sekjen Liga Muslim Sedunia Dr. Abdullah bin Abdul muhsin Al-Turki dan Sekjen Lembaga Fikih Islam Sholeh bin Zein Al-Marzuki AL-Bagmi. Dalam konferensi tersebut dibahas enam makalah terkait: sejauhmana pengitungan dengan hisab astronomi dalam hal negatif dan dalam hal positif. Sidang itu juga diikuti oleh menteri wakaf dan urusan agama Jordan Dr. Abdussalam Al-Abbadi, anggota dewan ulama Saudi Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-muni’, mantan mufti Republik Arab Mesir Dr. Naser Farid Muhammad Washel, anggota komisi ilmiah konferensi Syeikh Abdul Aziz bin Sholeh al-Humeid, anggota Realita Haji : 21
bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dimana terjadi perbedaan penentuan tanggal antara negara Arab dan Islam dan ada kemungkinan disatukan antara mereka sesuai dengan ru’yat syar’iyah dan ilmiah yang patuh pada dalil qoth’i dan dhanni AlQuran dan sunnah serta ijtihad para ahli fikih. Setelah itu diabahas tiga masalah pokok, pertama : teks-teks syariat terkait ru’yat bulan Qomariyah. Kedua: mazhab para ahli fikih dan para mujtahid dalam metode ru’yat syariyah dalam penentuan penanggalan hijriyah terpadu dan bulan komariyah. Ketiga: mengutamakan dan memilih hal yang harus diikuti dan diterapkan secara praktek di antara umat Islam dewasa ini. Menurut Abdullah M Umar, dari kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kamis, pada konferensi yang berlangsung selam tiga hari tersebut dihasilkan resolusi sebagai berikut: Pertama, bahwa asli penentuan masuk dan keluarnya bulan Qomariyah adalah ru’yat, apakah dilakukan dengan menggunakan mata saja atau dengan bantuan alat astronomi, dan jika tidak terlihat hilal maka disempurnakan 30 hari. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori Hadis-hadis tersebut tentu saja merupakan dalil bahwa rukyat merupakan asli penentuan masuk dan keluarnya bulan Qomariyah Kedua, bahwa melihat hilal merupakan wajib kifayah, tidak sah hal yang wajib kecuali dengan hal ini. Hal ini diperkuat oleh tindakan dan keputusan Rasulullah. Ketiga, saksi harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan agar persaksiannya diterima dan Realita Haji : 22
ditolak jika tidak terpenuhi, istbat dapat diterima sesuai dengan cara pandang melihat hilal, dll dan kesaksiannya tidak diragukan. Keempat, pehitungan astronomi atau hisab falak merupakan ilmu yang ada untuk menunjang ru’yat yang memiliki landasan dan kaidah tertentu, hasilnya patut menjadi pertimbangan, diantaranya untuk mengetahui waktu yang berdekatan, mengetahui terbenamnya bulan sebelum terbenamnya atau terbitnya matahari. Ketinggian bulan di ufuk dalam suatu malam yang didahului oleh kedekatannya sedikit atau banyak. Untuk itu hendaknya kesaksian melihat hilal diterima jika rukyat dianggap tidak mustahil dari segi ilmu yang diterima secara qathi’ sesuai yang dikeluarkan oleh lembaga astronomi yang resmi. Hal tersebut dalam keadaan tidak terjadinya iqtiron (kedekatan) atau dalam keadaan tenggelamnya bulan sebelum hilangnya matahari. Kelima, rukyat hilal bagi muslim minoritas di sebuah negara kawasan atau regional disesuaikan dengan muslim lainnya sebagai praktek dari penyatuan puasa dan berbukanya. Keenam, terkait dengan negara dimana terdapat muslim minoritas, yang tidak mungkin melihat hilal karena berbagai sebab, maka harus mengikuti negara Islam terdekat atau negara terdekat yang ada umat Islamnya. Keluarnya keputusan hilal di negara tersbut melalui perwakilan islamic center atau lembaga lain. Ketujuh, penentuan awal bulan Qomariyah terkait dengan ibadah merupakan masalah syariah yang menjadi tanggungjawab para ulama syariah melalui lembaga yang resmi, adapun tanggungjawab para ahli astronomi dan lembaga astronomi
dalam memberikan perhitungan atronomi yang mendetail terkait kelahiran bulan dan posisi hilal, memperkirakan keadaan rukyat di tiap tempat dan hal lain yang merupakan informasi yang dapat membantu lembaga syariat dalam mengeluarkan keputusan yang detail dan benar. Kedelapan, syariat tidak melarang penggunaan metodelogi ilmu moderen seperti, perhitungan astronomi, alat pengintai dll dalam kemaslahatan dan pergaulan manusia. islam tidak bertentangan dengan ilmu dan realitanya. Kesembilan, jika masuknya bulan terbukti oleh lembaga syariat dan dilegalisasi oleh pemerintah di sebuah negara islam maka tidak boleh diragukan setelah keputusan dikeluarkan. karena hal ini merupakan masalah ijtihad dimana perbedaan diputuskan oleh pemerintah. Ke-10, menyerukan kepada pemerintahan Islam untuk memperhatikan metode rukyat dan menentukan lembaga rukyat dalam hal ini konferensi memuji upaya sebagian negara Islam dalam rukyat dan menciptakan tempat dua astronomi, terutama upaya Saudi dengan mendirikan King Abdul Aziz City for Sience and Teknologi. Ke-11, konferensi merekomendasikan agar Liga Muslim sedunia membentuk lembaga ilmiah terdiri dari para ulama syariah dan ulama astronomi yang ahli dalam riset dan kajian kedua bidang tersebut. Lembaga tersebut diharapkan berpusat di Mekkah dan akan menyatukan tanggal dimulainya kalender hijriyah yang menjadi acuan umat Islam seluruh dunia.
Tingkatkan Layanan Haji,
L
ayanan ibadah haji di Kabupaten Sukabumi akan lebih mudah. Pasalnya, pada 2012 ini telah dibentuk Badan Layanan Ibadah Haji (BLIH). ’’BLIH hadir untuk meningkatkan layanan bagi calon jemaah haji (Calhaj),’’ ujar Kepala Bagian Keagamaan, Pemkab Sukabumi, Ali Iskandar, kepada Republika, Senin (13/2). Selama ini banyak calhaj yang kesulitan memperoleh informasi mengenai ibadah haji. Menurut Ali, pembentukan BLIH
melibatkan sejumlah lembaga. Di antaranya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Sukabumi, Kementerian Agama (Kemenag), dan Ikatan Persaudaraan Haji. Penandatanganan kerjasama telah dilakukan pada Jumat (10/2) lalu di Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi. Ali menerangkan, layanan BLIH terbuka untuk masyarakat umum dan anggota Korpri. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi dan layanan ibadah haji secara mudah dan lengkap di
sana. BLIH nantinya melengkapi keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di awal pembentukannya, lanjut Ali, BLIH akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia berharap warga dapat memanfaatkan kehadiran lembaga tersebut. Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi berharap, peran BLIH dapat berperan maksimal dalam layanan ibadah haji. Misalnya dengan memberikan kemudahan layanan dan informasi haji bagi para calon haji. Realita Haji : 23
Awasi Tender Katering Haji 2012 DPRD Lampung rencanya akan meninjau dan mengawasi langsung pelaksanaan tender katering jamaah haji Provinsi Lampung, pada musim haji tahun 2012
Realita Haji : 24
P
engawasan yang dilakukan Komisi V ini bertujuan untuk menghindari kejadian pada musim haji sebelumnya, yakni makanan jamaah telat dan ada yang basi. Untuk jasa katering haji ini, Pemprov Lampung menganggarkan sekitar Rp 11 miliar. Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan daerah itu sebagai embarkasi haji penuh. Menteri Agama telah menerbitkan Surat Keputusan untuk Embarkasi Antara Lampung. “Gubernur Lampung telah bertekad menjadikan daerah itu memiliki embarkasi sendiri, itu merupakan langkah positif,” kata
dia, usai melantik pengurus Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kota Bandarlampung, Selasa. Untuk menjadikan Lampung sebagai embarkasi haji, menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung harus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya sebagai persyaratan embarkasi permanen. Ia menyebutkan, sarana pendukung itu berupa bandara udara harus memadai seperti landasan pacu harus mampu dilandasi pesawat berbadan lebar. Kemudian, asrama haji harus representatif sehingga dapat menampung jemaah haji baik dari Lampung maupun daerah lain. “Sarana pendukung lainnya juga perlu juga dipersiapkan sehingga Lampung dapat menjadi embarkasi permanen,” kata dia.
P
engurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berharap pemerintah menambah sejumlah syarat pendaftaran jemaah haji, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas haji. “Sebaiknya pemerintah memberlakukan syarat mampu dalam pendaftaran jemaah haji. Mampu dalam pengertian bukan hanya biaya, tetapi juga dari aspek ilmu dan pengetahuan agama,” kata Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) H. Kurdi Mustofa, usai pelantikan Pengurus Wilayah (PW) IPHI Nusa Tenggara Barat (NTB) masa bhakti 2012-2017, di Mataram, Minggu (11/3). Mayjen (Purnawirawan) TNI H. Kurdi Mustofa melantik H.M. Sukiman Azmi sebagai kata Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) NTB masa bhakti 2012-2017,
berdasarkan Surat Keputusan PP IPHI Nomor: 3.131/skep/PP-IPHI/ II/2012, tertanggal 2 Februari 2012. Kurdi mengatakan, ukuran pengetahuan agama seorang calon jemaah haji dapat dilihat dari proses manasik haji, yang diselenggarakan lebih awal agar dapat menghasilkan calon-calon haji yang lebih berkualitas. “Dalam proses manasik haji, perlu ada uji membaca Al Quran, dan pengetahuan lainnya. Bagi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat manasik yang berguna saat pendaftaran calon jamaah haji,” ujarnya. Syarat mampu lainnya, kata Kurdi, yakni kemampuan finansial yang terukur yang berarti seorang calon jemaah haji harus memastikan diri telah memenuhi semua kebutuhan hidup orang yang ditinggalkannya saat berhaji.
Hal itu erat kaitannya dengan tingkah laku calon jemaah haji tertentu, yang hanya karena ingin mengejar prestise haji kemudian nekat berhutang, atau mendahulukan kebutuhan biaya haji daripada pendidikan anakanaknya. Hanya saja, harapan IPHI itu masih harus dikomunikasikan dengan Kementerian Agama, agar dapat mengubah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji. PMA itu belum mengakomodasi syarat pengetahuan agama bagi calon jemaah haji, sehingga patut ditindaklanjuti. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah, maksudnya agar para calon jemaah haji juga termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan agama. Ekstrimnya, kalau mau berhaji harus bisa baca Al Quran dulu. Kewajiban membaca Al Quran itu perintah agama,” ujarnya. (ESS) Realita Haji : 25
P
embangunan di Makkah mengarah pada kemampuan mengakomodasi jemaah haji hingga 5 juta orang dan sekitar 25 juta jemaah umrah. Jemaah haji yang menunggu pemberangkatan hingga tahun 2020 tak perlu gusar, bahkan bersykurlah. Sebab, pada tahun 2020 itu, atau sekitar 8 tahun lagi, pembangunan kota suci Makkah sudah mencapai puncaknya. Semua bangunan dan super blok selesai dan kita tinggal menikmati dan mengagumi kemegahannya. Tapi, jangan heran jika Makkah kemudian menjadi kota paling mahal di dunia. Memang, pemerintah Arab Saudi tetap akan mengalokasikan pemondokan untuk jemaah miskin yang diambilkan dari tanah wakaf Masjidil Haram, meski harus bersedia menrima kenyataan jauh dari Masjidil Haram Sejak diresmikan jam Makkah pada awal Ramadhan tahun 1421 Hijriyah atau tahun 2010 lalu, wajah Makkah telah berubah. Apalagi sejak itu muncul ide untuk mewujudkan waktu Makkah sebagai waktu yang melekat bagi umat Islam di dunia. Namun, keinginan ini belum terlaksana, selain pada beberapa negara di Timur Tengah. Kita juga akan dikejutkan dengan perkembangan pembangunan wilayah Makkah yang sangat mencengangkan. Bahkan, selesainya pembangunan jamarat tahun lalu membaut perhajian semakin mudah dan menyenangman. Tidak ada lagi kata khawatir terjadi bentrok dan benturan antar jemaah saat melempar jamarat. Bahkan, Arab Saudi untuk mendukung 5 sampai 10 juta jemaah haji akan membangun tingkat Arafah Jemaah haji kita mungkin tak lama menunggu antre keberangkatan. Bahkan sangat mungkin kuota kita akan bertambah menjadi 500.000 jemaah haji yang akan nanti justru akan menjadi masalah baru bagi pemenuhannya jemaahnya setelah semua jemaah tunggu diberangtkatkan Tak hanya itu, 5 juta jemaah haji juga akan memaksa Arab Saudi membuka bandara-bandara baru untuk memenuhi hajat Makkah dan Madinah. Jika kini untuk melayani jemaah haji sebanyak 2 juta saja kesibukan sudah sedemikian padat, apalagi jika melonjak dua atau tiga kali lipat. Penerbangan bukan sesuatu yang mudah akhir-akhir ini. Memang sangat mungkin jemaah haji akan diterbangkan dengan pesawat super raksasa
Realita Haji : 26
A380 yang mampu mengangkut 850 jemaah haji sekaligus. Masalahnya, di bandara Soekarno Hatta sendiri saja belum tersedia terminalnya. Jika saja nantinya dibangun, biaya penerbangan akan semakin mahal karena nantinya penerbangan akan dilakukan secara _hub and spoke_, semua penerbangan akan ditujukan ke Jakarta dan dari sana kemudian penerbangan dilanjutkan ke Jeddah atau Madinah. Bahkan, jika mungkin tahun 2020 mendatang, jemaah akan datang dengan multi moda transportasi. Kapal laut akan mungkin dihidupkan lagi sebagai pilihan karena tak tertampungnya jemaah melalui udara. Hal ini tentu akan meramaikan pelabuhan Islam Jeddah atau pelabuhan industri Yanbu’ yang selama ini baru dimanfaatkan jemaah haji asal Mesir saja. Tapi, fasilitas di Arb Saudi akan sangat memadai. Kereta Api Haramain akan menghubungkan Makkah-Madinah-Jeddah dengan jadwal setiap 30 menit. Makkah-Arafah-Mina-Muzdalifah juga sedang dalam pengerjaan yang akan memudahkan pergerakan jemaah haji.
Tapi, jangan dikira semua itu akan diberikan dengan gratis. Sebab, Makkah nantinya akan menjadi kota termahal di dunia. Jika selama ini jemaah haji membayar 4.000 Riyal untuk masa tinggal 20 hari di apartemen sederhana, artinya sehari harus dibayar 200 Riyal atau Rp 500.000 perorang. Sementara hotel bisa mencapai puluhan juta rupiah Kini, penduduk asli Makkah mulai terpinggirkan karena tak kuasa menghadang arus pemilik modal yang benafsu membangun hotel di Makkah. Nama-nama investor besar perhotelan seperti JWMarriot, Swiss Belhotel, Hilton, Kempinsky, dan lain sebagainya semakin menceramkan kuku panjangnya di Tanah Suci.
Melenceng Pembangunan Makkah ini dinilai mulai jauh melenceng sebagai kota suci. Harian New York Times pernah mengritik pembangunan Makkah yang tak sesuai dengan tujuan jutaan umat ke sana. Pembangunan Makkah yang dicanangkan adalah pembangunan berskala nafsu yang tidak rasional. Makkah tak ubahnya Paris, London, New York atau Tokyo. Bangunan dan barang mewah
dijual untuk jemaah haji. Sementara pedagang tradisional terpinggirkan jauh berkilo-kilo meter dari pusat kota Makkah. Untuk pembenaran tujuan itu, pemerintah Makkah terpaksa harus menghancurkan bangunanbangunan tua meski sudah dilindungi Unesco sebagai situs yang wajib dijaga. Benteng peninggalan Usmani (Ottoman) abad ke 18 harus rela hilang dari sergapan mata setiap memandang ke arah selatan Masjidil Haram. “Ini merupakan bentuk komersialisasi rumah Allah, “ komentar Sami Angawi, arsitek Arab Saudi yang tengah menggarap riset tentang perhajian. “Bayangkan saja, bangunan yang berada dekat masjid berdiri apartemen mewah yang disewakan pada pihak swasta selama 25 tahun. Jadi, jika anda ingin mendekat Masjidil Haram maka anda harus membayar tiga kali lipat dari sekarang,” katanya. Menurutnya, orang ke Makkah bukan untuk tidur di tilam mewah dan menghabiskan miliaran riyal untuk belanja. Mereka datang ke Makkah hanya untuk beribadah yang mementingkan untuk tinggal lama besimpuh di masjid. Hal ini membuat umat Islam akan terasing
sendiri di rumah ibadahnya. “Dari pandangan arsitek, dan pejabat pemerintah, motif dari pembangunan kota Makkah adalah uang. Buah keinginan untuk mengeruk keuntungan dari kota yang sangat disucikan,” kritiknya. Surat kabar itu juga menambahkan ekploitasi secara berlebihan kota Makkah dapat mengancam keberadaan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Mentalitas itu yang dinilai NY Times membagi kota suci Mekkah. “Sepanjang pengamatan dapat terlihat bangunan mewah dan ekslusif mengelilingi masjid suci dan membuat kaum miskin kian terpinggirkan,” katanya. Makkah memang akan melampaui Amerika Serikat dan Eropah. Eropah dan Amerika Serikat yang tengah mengalami krisis keuangan menjadi kebalikan dari Arab Saudi yang menikmati harga lonjakan tinggi minyak bumi. Bangunan di Makkah menajdi bangunan termegah dan termahal untuk ukuran arsitektural. Diakui, pemerintah Makkah berusaha agar bangunan baru tetap dekat dengan watak kota Makkah. Seperti bandara haji di Jeddah yang memiliki bentuk kuat serasi dengan watak Arab. Realita Haji : 27
Jemaah haji yang pernah ke Makkah pada awal tahun 2000-an, kini dia akan keilangan kenangan. Tak da lagi Pasar Seng yang sangat terkenal dan dekat dengan hati jemah haji Asia Tenggara itu. Untuk pengembangan mataf (tempat tawaf ) zumur Zamzam yang dulu bisa dimasuki dan dilihat dari dekat, ditutup. Bahkan pernah muncul
wacana untuk membongkar tempat kelahiran Rasulullah yang sekarang menjadi perpustakaan Masjidil Haram itu. Diangankan dalam wacana itu, nantinya tempat kelahiran Nabi Muhammad yang dalam banyak pendapat merupakan tempat mustajab untuk doa itu, hanya nantinya ditandai sebuah batu besar di lobby hotel, yang tertulis di atasnya: di sini tempat Realita Haji : 28
dilahirkan NabiMuhammad SAW. Kelewatan. Untungnya keinginan itu gagal, seperti kegagalan atau diurungkannya keinginan Raja Abdul Aziz menggusur rumah kelahiran Rasulullah di awal kekuasaannya setelah diganti sebuah istana oleh penduduk Makkah.
Jabal Qubais tampak dipertahankan karena biasa dipergunakan keluarga kerajaan bila ingin ke Masjidil Haram.
Orang tak bisa lagi menyaksikan eksotika Jabal Omar dan Jabal khandama karena sudah diratakan dan dijadikan bangunan apartemen pencakar langit, hotel bintang lima, dan mal. Begitu juga Jabal Omar di barat daya masjid yang dari situ diperoleh areal seluas 23 hektar dibangun untuk hotel dan mal, yang sama sakali asing bagi rakyat kecil. Sementara istana raja yang ada di
Arab Saudi mengeluarkan biaya tak kurang dari SR 6 miliar (sekitar Rp 16 triliun). Pemilik bangunan harus menerima keputusan tanpa syarat. Di situ sudah tidak ada satu pun bangunan yang berdiri.
Di sebelah utara masjid ada sekitar seribu rumah dan hotel yang dirobohkan. Lokasi ini meliputi wilayah Jabal Samiya. Untuk memindahkan mereka, pemerintah
Sebagai perluasan Masjidil Haram tanah bekas bangunan itu harus dikeruk hingga sejajar dengan masjid. Bahkan, harus digali
hingga beberapa lantai untuk memancangkan tiang. Pekerjaan inilah yang membutuhkan waktu paling lama. Sudah setahun ini belum juga kelar. Penggusuran rumahnya sendiri hanya memakan waktu beberapa bulan. Tentu dengan peralatan yang serba canggih. Hotel-hotel besar dihancurkan dengan dinamit. Yang membutuhkan waktu lama justru pengerukan tanahnya. Itulah bukit batu yang sangat keras. Nyaris seluruh bangunan semula berdiri di atas sebuah batu besar. Kini batu itu harus disingkirkan. Untuk menghancurkannya tidak cukup menggunakan satu dua dinamit. Sebelum jemaah haji datang, hampir setiap hari terdengar ledakan-ledakan bom. Sekarang ledakan itu sudah berhenti. Yang dilakukan tinggal menyingkirkan bongkahan batu-batu besar tersebut. Membuang batu-batu tersebut juga tidak mudah. Bukan hanya Jabal Khandama dan Jabal Omar di sekita Masjidil Haram yang dihancurkan. Bukit-bikit lainnya pun dipotong untuk rumah-rumah flat baru. Sementara itu, kota Makkah sudah tidak ada lagi tanah datar. Maka bongkahan-bongkahan gunung harus diangkut ke luar kota. Material itu dibuang ke celah-celah bukit. Hiruk pikuk alat-alat berat tak mengganggu jemaah yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Pelaksana proyek sekarang lebih pintar. Setiap kali dilakukan pengerukan selalu disertai penyemprotan dengan air. Sehingga debu tak lagi beterbangan ke masjid. Di situ akan disediakan ruang terbuka yang bisa dipakai salat untuk 200 ribu jemaah mengikuti imam di depan kabah Pembangunan yang tengah
dikerjakan ini juga mengakibatkan kemerosotan moral. Pemalsuan air Zamzam merajelela. Memang, Pemerintah Arab Saudi tidak ingin jemaah haji tertipu. Razia bukan hanya dilakukan terhadap pedagang kaki lima. Toko-toko milik warga Arab tak luput dari pemeriksaan. Banyak minuman, air zam-zam palsu, pakaian, souvenir yang disita. Tapi, penggusuran sekitar Masjidil Haram itu menimbulkan peluang baru bagi warga Arab dan mukimin.
Jiwa-jiwa dagang bangkit. Di sekitar pondokan banyak bermunculan tok-toko baru. Di situ jemaah bisa mendapatkan aneka tasbih, surban, sajadah, kurma, dan oleh-oleh khas Arab lainnya. Bahkan, jika mungkin tahun 2020 mendatang, jemaah akan datang dengan multi moda transportasi. Kapal laut akan dihidupkan lagi dan akan meramaikan pelabuhan islam Jeddah atau pelabuihan industri Yanbu’. (MH)
Realita Haji : 29
“SISTEM LIVING COST” JUGA DIANUT CALON HAJI CHINA
T
ernyata bukan hanya calon jemaah haji (Calhaj) Indonesia saja yang memberlakukan “sistem living cost” , umat Islam dari negeri “tirai bambu” China juga menganut hal yang sama sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan tatkala menjalankan rukun Islam di tanah suci: Mekkah, Madinah, dan Armina (Arafah-MudzdalifahMina). Jika Calhaj dari Indonesia memperoleh “living cost” sebesar 1.500 SR (1Riyal = Rp2.529,83, atau sekitar Rp3.794.745) , umat Muslim China yang menunaikan ibadah haji menerima sebesar 5.000 CNY (5000 Yuan Renminbi = 7. 208.818,18 Rupiah). “Living cost” sesunggunya merupakan dana titipan jemaah sebesar 400 dolar AS atau SAR 1,500. Living cost tersebut dikembalikan kepada jamaah di pelabuhan embarkasi pada saat akan berangkat ke Arab Saudi. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Dewan Perwakilan Rakyat direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. Alasannya, karena sebagian besar jamaah Realita Haji : 30
haji, terutama Calhaj dari pedesaan, membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) -- yang dahulu dikenal dengan sebutan Ongkos Naik Haji (ONH) -- atas dasar menabung, yang setelah dananya cukup sebesar dibayarkan untuk pergi haji. Dengan pengertian seluruh kegiatan perhajian di Arab Saudi telah tertutupi dengan BPIH dimaksud. Soal kesamaan adanya sistem “living cost” ini, ternyata dari tahun ke tahun pada pelaksanaan ibadah haji, dirasakan masih perlu dipertahankan. Masih banyak warga dari pedesaan di tanah air berharap adanya dukungan dana ketika berada di tanah suci. Karena itu, para penyelenggara haji dari China pun menerapkan hal serupa mengingat umat Islam tersebar di berbagai wilayah. Belum lagi suku dan latarbelakang pendidikan di kalangan umat Muslim China sangat majemuk. China pun memiliki hampir kesamaan dalam pembatasan usia yang harus berangkat menunaikan ibadah haji. Indonesia, sesuai dengan perundangan yang ada, membatasi usia 17 tahun ke atas. Sementara China pun menetapkan kebijakan jemaah haji harus berusia di atas 18 tahun dengan memperhatikan sekali kesehatan calon jemaah hajinya. Wakil Duta Besar Republik China untuk Indonesia Yang Lingzhu, bersama
stafnya Zang Liang, tatkala berkunjung ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, pernah bercerita bahwa pihaknya menetapkan biaya penyelenggaraan haji sebesar 25.000 CNY (25.000 Yuan Renminbi = 36.044 090,9 Rupiah Indonesia) setiap jemaah haji. Dari dana sebesar itu, sekitar 5.000 CNY dialokasikan untuk “living cost”, kata Yang Lingzhu yang dalam pertemuan itu diterima Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Haji Bapak Drs. H. A. Kartono. Ikut mendampingi Kasubdit Bimbingan Jamaah Bapak Drs. H. Asnawi Muhammadiyah, Kasubdit Penyuluhan Haji Bapak Drs. H. A. Basani,Kasubdit Bina Haji Khusus Bapak H. Triganti Harso, Kasubbag Tata Usaha Bapak Drs. H. Khoirizi HD,MM, dan Direktur Pelayanan Haji, Sri Ilham Lubis yang saat itu masih menjabat Kasubdit Dokumen Direktorat Pelayanan Haji.
haji yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sangat baik. Yang Lingzhu memang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia (UI) Jakarta -- dan sudah tinggal selama 9 tahun di Indonesia ini. Hal tersebut memotivasi beliau untuk melakukan kunjungan kekerabatan dan saling tukar informatika dengan pemerintah Indonesia di bidang perhajian.
Orientasi Pelayanan Direktur Pembinaan haji Bapak Drs. H. A. Kartono, pada pertemuan tersebut, menjelaskan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan kebijakan lainnya, katanya, merupakan landasan pijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. Parameter yang dibangun dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah berorientasi pada pelayanan, pembinaan dan perlindungan
Pemerintah Republik China mengirim 12.700 jemaah untuk melaksanakan ibadah haji pada 1430 H/2009 M dan diperkirakan pada 2012 akan mengalami kepada jemaah haji sejak di peningkatan sesuai dengan tanah air-Arab Saudi dan kembali kuota yang diberikan pemerintah ke tanah air, tegasnya. Arab Saudi. Pelaksanaan pembinaan juga Wakil Duta Besar Republik dilakukan bukan hanya pada China itu menyatakan bahwa saat pelaksanaan ibadah haji kunjungannya memang saja, namun dilakukan setelah dimaksudkan sebagai saling kembalinya jemaah haji ke tanah tukar informasi terkait air. Hal itu dimaksudkan untuk penyelenggaraan ibadah membentuk pribadi-pribadi yang Realita Real Re alit al ita it a Haji Haji : 3 31 1
amanah, santun dan profesional sebagai salah satu sumber daya manusia bagi bangsa. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dilakukan dengan kemitraan yang melibatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji kepada 19.000 jemaah haji khusus. Setiap tahunnya pemerintah memberangkatkan 210.000 jemaah haji dengan komposisi reguler sebanyak 191.000 dan jemaah haji khusus 19.000 jemaah. Ditegaskan Kartono, pelayanan, pembinaan dan perlindungan
Realita Haji : 32
berorientasi kepada keberpihakan pemerintah kepada jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Pendaftaran jemaah haji dilakukan dengan system “First Come First Served” yang dimediakan melalui Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk menciptakan kesempatan yang berkeadilan dalam melaksanakan ibadah haji. Sementara pola pembinaan jemaah haji untuk dapat melakukan mandiri di dalam melaksanakan manasik haji, pemerintah melakukan bimbingan manasik haji sebanyak 10 kali di
Kecamatan dan empat kali di Kabupaten/Kota seluruh provinsi di Indonesia. Jemaah haji dibekali dengan Buku Paket Manasik Haji, identitas jemaah haji berupa gelang, asuransi, “living cost” sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika di Arab Saudi, jemaah dilayani dengan petugas pelayanan umum, pembimbing ibadah dan keamanan yang merupakan Petugas Non Kloter yang akan memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah haji ketika di Arab Saudi.
Petugas Non Kloter tersebut sebanyak 536 orang yang berasal dari Indonesia sedangkan 560 orang berasal dari Mukimin dan Mahasiswa Indonesia yang berada di Timur Tengah. Petugas tersebut tergabung di dalam 3 Daerah Kerja (Jeddah, Mekkah dan Madinah) dengan satu tujuan, melayani, membimbing dan memberikan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia.
5 orang setiap satu kelompok terbang.
Disamping itu, jemaah haji Indonesi juga diikuti oleh petugas Kloter yaitu petugas haji yang melekat dengan jemaah haji sejak dari tanah air maupun arab Saudi. Petugas tersebut terdiri dari Petugas TPHI, TPIHI, dokter dan para medis sebanyak
Disamping itu, pemerintah melakukan penyuluhan tentang perhajian terkini yang dilakukan dengan memanfaatkan media massa cetak dan elektronik. Upaya menciptakan jemaah haji yang mandiri, mabrur, amanah dan profesional sebagai salah
Jumlah kelompok terbang yang terintegrasi di dalam 12 embarkasi (Medan, Aceh, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan) memberangkatkan jemaah haji sebanyak 478 Kloter (Kelompok Terbang).
satu sumber daya manusia bangsa memang bukan tugas ringan, kata Kartono. Yang Lingzhu, sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas informasi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Semua itu akan dijadikan motivasi untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji di negaranya. Ia berharap adanya tindak lanjut kerjasama di bidang penyelenggaraan ibadah haji dalam bidang manajemen penyelenggaraan haji. Termasuk juga terciptanya hubungan silaturrahmi antara jemaah haji Indonesia dengan jemaah haji Republik China. (AR)
Realita Haji : 33
Kronika Luar Negeri
(Mengenal Hukuman di Arab Saudi)
Raja Arab Saudi Pun Tak Bisa Cegah Pemancungan
D
alam kasus tertentu, hukuman mati yang diberlakukan di tanah Arab Saudi tak dapat diubah sekalipun dengan intervensi raja. Bahkan jika Raja Arab Saudi menyerahkan mahkotanya untuk mendapatkan pengampunan dari keluarga korban agar seorang terpidana mati dapat diringankan atau diubah hukumannya dengan seumur hidup, misalnya, tak mungkin bisa dilakukan. Hal ini bisa terlihat dari kasus Ali bin Dakhilullah bin Muhammad Al-Ayyasy Al-Syarief yang pada Juli 2011 dipancung, kata Abdullah M Umar, alumni Universitas Indonesia (UI) yang bekerja di kantor KJRI Jeddah menuturkan, belum lama ini. Kementrian Dalam Negeri Arab Saudi pada Senin, (18/7/2011) menjatuhkan hukuman mati kepada warga Arab Saudi tersebut. Meski Ali bin Dakhilullah bin Muhammad Al-Ayyasy Al-Syarief, warga setempat, ketika dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka hukuman mati tetap berlaku. Hukuman hadd al-harobah (hukuman karena menghilangkan nyawa dan mengganggu keamanan negara) tak membedakan apakah warga tersebut berasal dari negeri sendiri atau asing. Pelaku Kriminal tersebut, cerita Abdullah M Umar, diyakini oleh pihak pengadil setempat telah mengkonsumsi narkoba, mencuri mobil dan merampok sebuah toko di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau pombensin.
Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud Raja Arab Saudi keenam Realita Haji : 34
Tatkala Ali bin Dakhilullah bin Muhammad Al-Ayyasy Al-Syarief melalukan aksi kriminalnya, seorang warga Sudan Muhammad Abdul Jabbar Muhammad
mencoba mencegahnya. Nasib sial menimpa warga Sudan tersebut, karena justru pelaku menembak Muhammad Abdul Jabbar hingga tewas. Pelaku kriminal juga mengambil brangkas besi di toko SPBU setempat. Lantas, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Pihak berwajib pun menginterogasinya hingga disidangkan di pengadilan umum. Pengadilan memutuskan menghukum mati pelaku karena dianggap telah menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan tindakan kerusakan serta mengganggu keamanan Negara atau had al-harobah. Keputusan tersebut selanjutnya dibenarkan di Pengadilan Banding dan juga Mahkamah Agung. Dari situ keluarlah keputusan Raja untuk mengeksekusi mati pelaku tersebut. Abdullah M Umar juga menyebutkan bahwa sebelumnya pada 16 Juli lalu di Tabuk, Pemerintah Arab Saudi juga telah mengeksekusi mati seorang warganya bernama Adel bin Muhammad bin Faisal Asiri setelah pelaku memasuki rumah seorang warga, menganiaya istrinya, memvideokan wanita tersebut dalam keadaan telanjang serta mencoba memperkosanya. Pada 10 Juli tahun lalu tiga warga Negeria juga telah dieksekusi mati di Jeddah setelah terbukti memasuki rumah seorang warga Nigeria bernama Omar Mohammed Adam, menganiaya istrinya, mengikat dan menghantam Omar hingga tewas.
PERLU DISOSIALISASIKAN Deretan panjang tentang berita hukuman mati di Arab Saudi kerap terdengar. Tapi sayangnya tak tersosialisasi di kalangan tenaga
kerja Indonesia (TKI). Hak dan kewajiban yang harus diketahui sebelum bertolak ke Arab Saudi, hanya tersentuh di kalangan terbatas. Padahal mengetahui persoalan hukum di negara “petro dollar” tersebut sungguh penting sehingga setiap warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi mengetahui “rambu-rambu” yang ada dan dapat terhindar dari kasus tercela.
dimaafkannya Jamilah bt Abidin Rofi¿i tanpa imbalan.
Tenaga kerja Indonesia jarang dibekali dengan pengetahuan hukum di tanah Arab. Padahal masalah ini amat penting, sehingga cerita “ratapan” dan pembelaan dari kalangan petinggi di tanah air bisa dilakukan secara proporsional, kata seorang anggota Satgas TKI di Jakarta.
Fahad bin Hamud Al-Zayabi tanpa syarat dan bayaran, hanya mengharap ridho Allah SWT yang telah difasilitasi oleh Pangeran Sultan bin Muhammad bin Suud dan para Syeikh anggota Ishlah Dzatul Bain di Taif pada 11 Juli lalu.
Di Arab Saudi ada dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang. Yaitu, hak umum dan hak khusus. Hak umum adalah hak dan kewajiban Negara untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindakan pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkanketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman sebanding atau qisash kepada pelaku. Penuntut hak khusus ini dapat memaafkan pelaku baik dengan imbalan atau tidak sama sekali yaitu hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Hal ini bisa terlihat dari pembebasan tenaga kerja Darsem Dawud asal Subang dengan diyat sebesar SR 2 juta dan kasus
Anak korban yang dibunuh oleh Jamilah mewakili seluruh keluarganya memberikan maaf pada Mei 2011 yang disampaikan secara resmi di depan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang warga Saudi Safar Al-Zayabi terhadap pembunuh anaknya berwaga Saudi
Pemberian maaf hak khusus ini akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam dakwaan hak umum. Dalam kasus pembunuhan, menurut dr. Ramon Andrias (staf Satgas TKI), pemberian maaf oleh salah seorang ahli waris akan menggugurkan hukuman mati. Jika ahli waris tidak memaafkan dan ada salah seorang ahli waris yang masih belum aqil baligh maka eksekusi hukuman mati akan ditunda menunggu akil baligh ahli waris tersebut. Contohnya, kata Ramon, kasus Siti Jaenab bt Duhri Rupa yang telah divonis hukuman mati qisash setelah membunuh istri majikannya pada tahun 1999, namun eksekusinya masih menunggu anak laki-laki korban hingga akil baligh. Dan pengadilan akan meminta pendapat ahli waris yang telah akil baligh tadi. Biasanya, menurut dia, dalam proses ini Komisi Pemaafan dan Rekonsiliasi antara Pihak atau yang disebut dengan Lajnah AlAfwu Wa Ishlah Dzatul Bain. Komisi tersebut diketuai oleh Realita Haji : 35
Gubernur Mekkah dan memiliki cabang di tiap daerah berperan besar agar keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku dengan imbalan (diyat) atau tidak. Lajnah Afwu, ia menjelaskan, adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengupayakan pemaafan
dan perdamaian antar pihak-pihak dan anggota masyarakat yang bertikai dalam kasus-kasus yang diperbolehkan secara hukum untuk diupayakan pemaafan. Para anggota dalam lembaga ini terdiri dari tokoh-tokoh bijak yang berpengaruh dalam masyarakat dan pemerintahan biasanya dari unsur hakim, ulama dan tokoh masyarakat, serta pejabat tinggi di kantor Gubernur dan Kepolisian. Komisi ini tidak mengupayakan pemaafan terhadap kasus perampokan, penyimpangan seksual (homo dan lesbi) Realita Haji : 36
disertai pembunuhan dan kasus pelanggaran terhadap kehormatan seseorang (pemerkosaan) disertai pembunuhan dan kasus besar lain yang mengusik keamanan Negara, ia menjelaskan. Sementara untuk hak umum yang merupakan hak Negara, maka
negara berhak untuk memberikan pengampunan. Sedangkan untuk hak khusus Negara tidak berhak untuk campur tangan sama sekali karena hal itu menjadi hak setiap individu. Jika ahli waris korban dalam hak khusus meminta dilakukan hak qisas (hukum setimpal) maka permintaan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah. Had adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam AL-Quran dan Hadis seperti nyawa dibayar nyawa,mata dibayar mata, hidung di bayar hidung dan
luka-luka ada hukuman setimpal. Hukuman cambuk 80 dera bagi pelaku minuman keras, dan rajam bagi pelaku zina termasuk dalam katagori ini, katanya. Adapun Tazir adalah sanksi hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis dan
penetapannya dilakukan hakim atau penguasa berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepanjang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis. Contohnya pacaran, pemalsuan dll. Ia pun menjelaskan mengenai kasus pembunuhan yang disertai tindak pidana kekerasan lain, seperti pemerkosaan dan perampokan digolongkan dalam jenis pidana berbuat kerusakan di muka bumi (fasad fir ardh) yang sanksinya disebut had hirabah seperti dua kasus di atas.
Dalam had hirabah, walaupun selah seorang ahli waris memberikan pemaafan kepada pelaku, tidak otomatis lolos dari hukuman mati karena hakim akan menetapkan hukuman maksimal berupa hukuman mati secara tazir. Penetapan hukuman mati secara tazir ini mengingat keji dan kejamnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman mati jenis ini masih bisa mendapatkan pengampunan dari Raja, namun sangat kecil kemungkinan karena telah dikeluarkan keputusan hukuman mati oleh Hakim dan dibenarkan oleh pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Ketua Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI), Muhammad Maftuh Basyuni mengungkapkan, di Arab Saudi ada tiga macam hukuman, yaitu: hukuman (1) Qisas (kisas), yaitu hukuman orang yang membunuh. Tegasnya,yang membunuh harus dibunuh. Jenis hukuman ini tak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk raja, terkecuali keluarga korban. Kalau keluarga korban memberi maaf, maka yang bersangkutan terbebas dari hukuman pancung. Namun jika tidak, maka eksekusi dilaksanakan. Hukuman (2) Ta’zir. Hukuman ini mengarah kepada hukuman mati yang diberlakukan bagi mereka yang melakukan perbuatanperbuatan di luar prikemanusiaan, misalnya, membakar rumah, provokasi sehingga menimbulkan pertentangan (perkelahian), sihir atau guna-guna. Sedangkan hukuman (3) Rajam. Yaitu hukuman mati bagi orangorang sudah nikah melakukan perjinahan. Bagi mereka yang masih jejaka atau perawan dikenakan hukuman cambuk yang jumlahnya ditentukan oleh kebijakan hakim.
Kedua hukuman terakhir ini, oleh raja bisa dilakukan intervensi dengan memberi hukuman kurungan atau dibebaskan. Hukum cambuk pun jumlahnya bisa dikurangi. Menurut Mftuh Basyuni, kehadiran Satgas TKI di Arab Saudi tak dimaksudkan untuk intervensi putusan hakim setempat. Apalagi sebagai orang asing yang datang ke Arab Saudi, tentu harus menghormati hukum yang berlaku di negeri itu. “Jadi, datang ke Arab Saudi bukan membela orang yang salah, apalagi pembunuh. Juga tak ingin membela pengedar narkoba,” ia menjelaskan. Namun, lanjut dia, hukum yang berlaku di Arab Saudi memberi peluang untuk pemafaan dari keluarga korban. Maka Satgas masuk untuk membela hak asasi manusia (HAM) mereka. Bagi pengedar narkoba, kalau itu niatnya ke arah itu, Satgas tak buat apa-apa. Namun jika ada orang yang tertipu, hal itu patut dibela HAM mereka. Dengan prinsip ini, Satgas TKI yang bertugas sejak 7 Juli 2011 sampai hari ini mendapat bantuan atau dukungan dari berbagai pihak. Bahkan pemerintah kerajaan Arab Saudi memberi bantuan besar untuk jalankan tugas ini, ia mengatakan. Apa bantuan yang diperoleh itu, Maftuh menyebut, salah satunya yang sangat besar adanya lajnah, lembaga yang membantu memediasi pemaafan (Afiwa Ita Baitil Bayin) yang tugasnya memberikan bantuan bagi mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan untuk melakukan pendekatan kepada keluarga korban agar mau memberi pemaafan. (ESS)
Realita Haji : 37
Wa Jadah, Inspirasi Berantas Korupsi
T
ernyata memang korupsi sangat sukar dan bahkan hampir “mustahil bin mustahal” dapat diberantas. Coba lihat, sejak awal Februari hingga kini media massa, utamanya televisi, yang menayangkan siaran langsung jalannya pengadilan kasus Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang semakin menambah rasa pasimis bahwa menjebloskan koruptor jauh lebih sulit ketimbang memenjarakan pencuri sandal jepit. Pengadilan tipikor yang menggelar kasus tersebut begitu menarik perhatian publik. Sebagian warga ada yang merasa gemas. Pasalnya, hakim dalam persidangan tak mengejar tardakwa dengan pertanyaan yang dapat mengungkap siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Proses persidangan kini masih berlanjut. Tetapi yang jelas, para penegak hukum memang harus mencari pembuktian-pembuktian yang diharapkan dapat mengungkap duduk persoalan tersebut sehingga dapat diketahui kemana larinya dana yang dikorup. Korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Realita Haji : 38
Dra. Erika Revida, MS, salah seorang pemerhati korupsi dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara menyebutkan, sebagai akibat dari perbuatan korupsi, maka kaum koruptor “yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang” bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama. Di mulai pada zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Jadi, korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negaranegara maju sekalipun.
KORUPSI TABUNGAN HAJI Bahkan di Malaysia saja, pengelolaan dana Tabung Haji ternyata dikorupsi. Padahal, para pengamat haji di tanah air membanggakan bahwa Malaysia termasuk sukses sebagai penyelenggara ibadah haji. Nyatanya, dana besar yang sukses diinvestasikan ke berbagai bidang bisnis, telah menyeret beberapa orang masuk penjara. Esensinya korupsi itu terjadi lantaran kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, pengaturan yang bertele-tele, dan pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Ada pula yang menyebutkan karena kelemahan moral, tekanan ekonomi, hambatan struktur administrasi, hambatan struktur sosial. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa korupsi terjadi akibat perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Termasuk pula berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Sudah jelas dampak dari korupsi mengakibatkan pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. Termasuk pula pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi. Para ahli pun sepakat bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan,
rakyat tak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Tegasnya, akibat-akibat korupsi dapat terjadi, sebagai berikut : Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
bersifat preventif dan represif. Pencegahan (preventif ) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan
Juga tata politik seperti pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
penghasilan, menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” di antara para pejabat dan pegawai.
Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakantindakan represif.
Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah menegakkan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.
Secara umum,korupsi merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Namun yang jelas semua itu perlu komitmen bersama untuk mengatasinya.
Jelas saja korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Lantas, apa upaya penanggulangan korupsi?. Ya, bisa dimulai dengan cara yang
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, dan barang siapa berjalan diatas jalannya pasti sampai. Man jaddah wa jadah. Kalimat ini merupakan penggalan dari kalimat mutiara panjang, yakni man jadda wajada, man saaro’ala ddarbi washola. Kalimat tersebut memang tengah “naik daun”, diangkat ke dalam layar lebar. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi penyemangat memberantas korupsi.(ess)
Realita Haji : 39
Realita Haji : 40
