Oleh: Imam Hanafi
Lokakarya Pemetaan Partisipatif: Partisipasi Publik dalam Jaringan Data dan Informasi Spasial Nasional/Daerah Gedung Kantor Gubernur Provinsi Riau, Pekanbaru Rabu, 6 Februari 2013
JKPP Visi Tegaknya kedaulatan rakyat atas ruang
Misi Mengembangkan dan memperkuat simpul-simpul belajar pemetaan partisipatif Mewujudkan kebijakan ruang yang berkeadilan Mendorong gerakan rakyat untuk mempertegas dan memperluas wilayah kelola rakyat
Strategi Meningkatkan daya jangkau pelayanan pemetaan dan perencanaan partisipatif Membangun aliansi strategis Meningkatkan proses-proses advokasi kebijakan keruangan Meningkatkan kualitas penggunaan pemetaan partisipatif Mengelola arus informasi wilayah kelola rakyat untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Pengembangan pendanaan mandiri
Sebaran anggota dan Simpul 66 lembaga 41 individu 14 Simpul (2 sedang di inisiasi)
Sebaran wilayah Pemetaan Partisipatif
Peran JKPP dalam akselerasi Pemetaan Partisipatif
Dukungan langsung pada komunitas
• Pengembangan dan Penguatan Simpul Layanan
Pengembangan Jaringan
Pengembangan metodologi PP Pengembangan model PP Trainning Asistensi advokasi
Latar Belakang… Masyarakat/Komunitas punya klaim atas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya…
Potret CARUT MARUT SOAL RUANG…..
-Konflik Batas -Tumpang tindih perijinan - Penggusuran
Peta masyarakat ?
DLL
Pemetaan Partisipatif…..? Peta ruang hidup yang dibuat oleh masyarakat secara bersama-sama sebagai alat dalam mencapai tujuan yang diinginkan….
Mengapa penting Pemetaan partisipatif,,, •
Kurangnya informasi dan dokumentasi hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam • Ketidakjelasan tata batas dan tumpang tindih lahan • Rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam tata batas dan penataan ruang • Maraknya konflik keruangan baik vertikal maupun horizontal
Kondisi pemungkin PP…
INISIASI. Eksplor peta mental (mental map) pengetahuan masyarakat atas wilayah dan ruang hidupnya, kadang terdokumentasikan lewat cerita-cerita, syair, kesenian, mantra, pantun dan lain-lain. sebagai consensus bersama.
MUSYAWARAH. Era hukum positivisme mensyaratkan adanya peta visual/tertulis sebagai media informasi dan pengakuan dari pihak lain. Ide-ide tentang bagaimana masyarakat membuat petanya sendiri inilah yang kemudian dikenal sebagai ‘pemetaan partisipatif’ atau ‘pemetaan berbasis masyarakat’.
DATA. Hanya masyarakat setempat yang tau kondisi wilayahnya secara detail baik sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, atau harapan masa depan. Maka masyarakat harus membuat petanya sendiri.
Bias Perspektif Ruang….. “Negara habis terbagi oleh DESA”
Pentingnya peta Thematik. Batas sektoral tidak memperhatikan batas desa, batas adat/komunitas. Wilayah Adat tidak dibatasi oleh batas administratif
Peta masyarakat itu LEGAL, antara lain….
Agar masyarakat berperan aktif dalam aturan ini….
Perlu peta untuk ikut aturan ini….
Proses Teknis…. PP bukan semata-mata bikin peta, tetapi membangun pemahaman bersama terhadap ruang hidup masyarakat….
PROSES/TAHAPAN PEMETAAN PARTISIPATIF
Sosialisasi ide pemetaan partisipatif (surat permohonan dari masy) 1
Pertemuan yang melibatkan semua pihak 2
Perencanaan teknis pelaksanaan 3
Penggalian data sosial dan Pengukuran 4
PROSES/TAHAPAN PEMETAAN PARTISIPATIF • Olah data dan Penggambaran
5
• Klarifikasi Hasil • Pengesahan • BATB
6
• RTL dan Penyusunan Rencana Kelola
7
Katakan “YA” pada PP… CEPAT
MURAH
MUDAH DATA PRIMER
Masyarakat mengerti maksud dan tujuannya (sadar manfaat dan resiko) Solutif
Semangat partisipasi
Realitas Pembiayaan
Realitas Pembiayaan proses PP: swadaya masyarakat, sharing dengan pihak lain, di biayai program, dana ADD.
Ketelitian dan Akurasi hasil pp..
Peralatan sederhana tetapi mudah dipahami, murah pengadaan, semua orang bisa berpartisipasi sehingga bisa lebih cepat Kontrol akurasi pada kesepakatan tata batas antar desa/komunitas (BATB)
Informasi peta partisipatif
Tata batas wilayah Tata guna lahan masyarakat (pemukiman, pertanian, pemanfaatan hutan, konservasi) Peta budaya dan sejarah, seperti bekas kampung, kuburan, tempat keramat/suci, daerah larangan. Peta ekologi lokal (kehidupan hewan dan tumbuhan tertentu, kesesuaian lahan untuk tanaman, dll) Peta sistem kepemilikan lahan Kelembagaan lokal dan pengaturannya Toponimi
PENGGUNAAN PETA PARTISIPATIF
Penegasan dan negosiasi batas wilayah Perencanaan dan pengelolaan wilayah (HD, HKM, Zona Khusus, RDTR, dll) Dokumentasi pengetahuan dan kearifan lokal Penguatan kelembagaan (lokal, organisasi rakyat, adat)
Penyerahan peta PP ke UKP4
Masyarakat punya Hak atas ruang….. Penting mengakomodir peta masyarakat….!!!!
Data dan Publikasi…. Semua penggunaan data dan reproduksi peta harus seijin masyarakat pemilik peta melalui musyawarah… Masyarakat adalah pemegang hak cipta peta partisipatif….
GEOWEBDATA BASE (geodata-cso)
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Menginventarisir
keberadaan masyarakat adat
ONE MAP dan peta partisipatif Wacana : Semua peta terintegrasi dalam satu layer yang sama, satu standard yang sama, meggunakan dan menjadi satu referensi, dan dihimpun dalam satu data base dan berbagi dalam satu geoportal…… saling melengkapi, saling sinergi, saling berbagi, saling mengkoreksi… tanpa tumpang tindih Tata Kelola dan Tata Kuasa (HAK). Mungkinkah ?...
PEMETAAN PARTISIPATIF
ONE MAP dalam konsep, dari berbagai perspektif
PETA PARTISIPATIF SEBAGAI SALAH SATU SIMPUL JARINGAN dalam KERANGKA ONE MAP (JDS)
INTEGRASI INFORMASI
Posisi saya ?
Lisensi? Akurasi?
Berbagi pakai…
IIG ISU-ISU STRATEGIS Beberapa contoh isu strategis berikut mendasari pentingnya berbagi pakai data dan informasi geospasial. •Pengelolaan Kebencanaan •Penyelesaian konflik batas wilayah •Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan •Penyusunan Rencana Tata Ruang •Pengurangan emisi karbon akibat kerusakan hutan (REDD+) •Pemanasan global (Global Warming)
IIG= Infrastruktur Informasi Geospasial
KERANGKA KERJA
Prosedur operasioanl Peta Partisipatif (usulan BIG)
BIG : SOP PP
GOOD LAND-USE PLANNING
NEED GOOD LAND-USE INFORMATIONS TERIMA KASIH
