daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

2/17/2014

Gambaran Umum SAP Berbasis Akrual (PP 71 / 2010) Medina Consulting

Dasar Hukum Psl 1 UU17/2003

Psl 36 ayat (1) UU 17/2003

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

• Pendapatan negara/daerah : hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah : kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Biro Keuangan Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1

2/17/2014

Penyusunan SAP Akrual • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam

PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.

• Pertimbangan: – SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, – Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

Lingkup Pengaturan PP 71/2010 (Penjelasan Umum)

• Meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual • SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual


2/17/2014

Penerapan Basis Akrual (pasal 7)

• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Struktur SAP Berbasis Akrual

Lampiran I

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.


2/17/2014

Komponen Laporan Keuangan 1.

Laporan Realisasi Anggaran

2.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3.

Neraca

4.

Laporan Arus Kas

5.

Laporan Operasional

6.

Laporan Perubahan Ekuitas

7.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual (paragraf 60):

Kategori

Laporan Keuangan

Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

(budgetary reports)

Laporan Perubahan SAL

Laporan Finansial

Laporan Operasional (LO) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


2/17/2014

• Walaupun konsepnya ialah SAP berbasis akrual, namun pencatatan dan penyajian dalam basis kas masih dibutuhkan dalam beberapa laporan. • Dalam Kerangka Konseptual paragraf 42 : basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas • Dalam Kerangka Konseptual paragraf 44 : apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. • Kenyataannya, sampai saat ini pemerintah masih melaksanakan penganggaran dengan basis kas. Maka, bila anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA pun disusun berdasarkan basis kas

KONSEP SAPD


2/17/2014

Kerangka Konseptual CASH TOWARDS ACCRUAL

ACCRUAL

Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pokok -LRA -Neraca -LAK -CaLK (Par 25)

Laporan yang Bersifat optional -Laporan Kinerja Keuangan (LKK) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) (par 26)

Keuangan Pokok -LRA -Laporan Perubahan SAL -Neraca -Laporan Operasional (LO) -LAK -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) -CaLK (Par 28)

Kerangka Konseptual CASH TOWARDS ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan a. LRA -Pendapatan -Belanja -Transfer -Pembiayaan b. Neraca -Aset -Kewajiban -Ekuitas Dana (Ekuitas dana lancar, investasi dan dana cadangan) (Par 57-77)

ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Laporan Pelaksanaan Anggaran a. LRA -Pendapatan-LRA -Belanja -Transfer -Pembiayaan b. Laporan Perubahan SAL Laporan Finansial a. Neraca -Aset -Kewajiban -Ekuitas (Par 60-83)


2/17/2014


ACCRUAL

Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)

Unsur Laporan Keuangan (lanjutan)

c. Laporan Kinerja Keuangan Laporan realisasi pendapatan (basis akrual) & belanja (basis akrual) – bersifat OPTIONAL

b. Laporan Operasional (LO) -Pendapatan-LO -Beban -Transfer -Pos Luar Biasa c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya - bersifat OPTIONAL d. Laporan Arus Kas e. Laporan Arus Kas -Penerimaan Kas -Penerimaan Kas -Pengeluaran Kas -Pengeluaran Kas e. CalK f. CaLK


ACCRUAL

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par 39)

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42) Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44)


2/17/2014

Basis Laporan Keuangan LK Primer

LK Sekunder

LK Tersier

Accrual

Neraca Lap Operasional

Lap Ekuitas Lap Arus Kas

CaLK

Cash

LRA

Lap SAL


ACCRUAL

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan Pendapatan (Par 88) Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan Belanja (Par 89) Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan

Pengakuan Pendapatan (Par 95) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan


2/17/2014


ACCRUAL

Definisi (lanjutan)

Definisi (lanjutan)

Surplus/Defisit: selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit-LRA:selisih lebih/kurang pendapatan dan belanja selama satu antara pendapatan-LRA dan belanja selama periode pelaporan. satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset (Par 8)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (Par 8)

Basis

Anggaran

AKRUAL

KAS

Pendapatan Piutang Kas Pendapatan Piutang

Anggaran Pend Apropsiasi Blj

Anggaran SAL Pendapatan LRA

Belanja Beban Hutang Hutang Kas Belanja LRA Anggaran SAL

LK Primer

LK Sekunder

Neraca Lap Ekuitas Lap Operasional Lap Arus Kas LRA

LK Tersier CaLK

Lap SAL

Anggaran SAL


2/17/2014


ACCRUAL

Definisi (lanjutan)

Definisi (lanjutan)

--

Pos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

--

(Par 8)


ACCRUAL

Komponen Laporan Keuangan (lanjutan)


Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali: LAK yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15)

Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali : LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. (Par 15)


2/17/2014


ACCRUAL



Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan (Par 18) Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar (Par 22)

LRA CASH TOWARDS ACCRUAL

ACCRUAL

AKUNTANSI PENDAPATAN

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pengecualian asas bruto – Tidak ada pengecualian.

AKUNTANSI SILPA/SIKPA SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca – Ekuitas Dana Lancar

Pengecualian asas bruto - Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatanLRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. (Par 25)

AKUNTANSI SILPA/SIKPA SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan SAL. (Par 62)


2/17/2014

Entitas Akuntansi

Pedoman Penerapan SAP Berbasis Akrual Bagi Pemerintah Daerah


2/17/2014

Prasyarat Penerapan Basis Akrual

Prasyarat Penerapan Basis Akrual Necessary Condition •

•

•

Komitmen Dibutuhkan komitmen pemimpin dan pejabat termasuk di dalamnya dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD Kapasitas SDM Dibutuhkan SDM yang menguasai akuntansi dalam jumlah yang memadai Dana Pemeliharaan Dibutuhkan pendanaan tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga yang bersifat pemeliharaan ; hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan penyempurnaan yang terus menerus dari tahun ke tahun


2/17/2014

Prasyarat Penerapan Basis Akrual Sufficient Condition •

•

•

Kebijakan Akuntansi Dibutuhkan pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual; Dokumen ini selain mengakomodasi SAP, juga didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah Prosedur Dibutuhkan sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan penyusunan laporan keuangan Teknologi Diperlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan & akuntansi yang mengakomodasi basis akrual di dalamnya

Strategi Penerapan Basis Akrual


3/27/2014

AKUNTANSI 1 PEMAHAMAN DASAR

PEMAHAMAN DASAR AKUNTANSI 2

Misalkan ada seorang pegawai mendapatkan bonus dari

perusahaannya senilai Rp 2,5 juta yang kemudian digunakan untuk modal kerja usaha bensin eceran. Uang senilai Rp 2,5 juta tersebut digunakan untuk : 1. 2. 3. 4. 5.

Menyewa tempat senilai Rp 1 juta per tahun yang baru dibayar Rp500 ribu Membuat tempat berdagang dengan nilai Rp 500 ribu Membeli 5 buah jerigen ukuran 20 liter @Rp 50.000 dengan total nilai Rp 250 ribu Membeli 50 botol ukuran 1 liter @Rp5.000,- dengan total nilai Rp250ribu Membeli 100 liter bensin premium @6.500,- dengan total nilai Rp 650ribu

Selama 1 (satu) hari berjualan terdapat beberapa transaksi

penjualan sebagai berikut : 1. 2.

Menjual 60 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 450ribu secara tunai Menjual 20 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 150ribu secara kredit

Biro Keuangan Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1

3/27/2014


Misalkan ada seorang pegawai mendapatkan bonus dari

perusahaannya senilai Rp 2,5 juta yang kemudian digunakan untuk modal kerja usaha bensin eceran. Uang senilai Rp 2,5 juta tersebut digunakan untuk : 1.

BAGAIMANA PENCATATAN KEUANGANNYA????? Selama 1 (satu) hari berjualan terdapat beberapa transaksi 2. 3.

4. 5.

Menyewa tempat senilai Rp 1 juta per tahun yang baru dibayar Rp500 ribu Membuat tempat berdagang dengan nilai Rp 500 ribu Membeli 5 buah jerigen ukuran 20 liter @Rp 50.000 dengan total nilai Rp 250 ribu Membeli 50 botol ukuran 1 liter @Rp5.000,- dengan total nilai Rp250ribu Membeli 100 liter bensin premium @6.500,- dengan total nilai Rp 650ribu

penjualan sebagai berikut : 1. 2.

Menjual 60 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 450ribu secara tunai Menjual 20 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 150ribu secara kredit


Sebagian besar orang akan mencatat seperti ini : NO.

URAIAN

1

Modal Awal

2

Biaya DP sewa tempat untuk 1 tahun

3

Biaya pembuatan tempat dagang

4

Pembelian 5 jerigen ukuran 20L

5

Pembelian 50 botol ukuran 1L

6

Pembelian 100L Bensin Premium

7

Penjualan Tunai 60L Bensin Premium

PENERIMAAN

PENGELUARAN

2.500.000,00

KETERANGAN

2.500.000,00

500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 650.000,00

450.000,00

SALDO

2.000.000,00

Dp Rp 500rb dari Sewa Rp 1 juta per tahun

1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00

350.000,00 Ada penjualan 20L secara kredit senilai 800.000,00 Rp150ribu


2

3/27/2014


Pencatatan seperti ini disebut pencatatan keuangan

berbasis kas karena setiap transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau yang keluar. Transaksi yang tidak terkait kas hanya dicatat sebagai keterangan tambahan. Pencatatan seperti ini juga sering disebut pencatatan tunggal (single entry) karena setiap transaksi dicatat hanya pada 1 kolom yaitu kolom penerimaan atau kolom pengeluaran.


Pada pencatatan basis kas, informasi saldo kas

dapat diperoleh. Namun bagaimana jika kita ingin mengetahui :

berapa piutang kita? berapa aset kita? berapa hutang kita? berapa keuntungan atau rugi kita? apakah saldo kas menunjukan untung rugi kita? berapa modal kita setelah berdagang selama 1 hari?


3

3/27/2014


Pada pencatatan basis kas, informasi saldo kas

dapat diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab Namun bagaimana ingin akrual mengetahui oleh akuntansi jika yangkita berbasis yang :

berapa piutang kita? tentunya merupakan pencatatan ganda (double entry) yang dikenal melalui pencatatan di berapa aset kita? berapa hutangkolom kita? debet dan kredit. berapa keuntungan atau rugi kita? Jadi ada 2 hal yang perlu dipahami dengan kuat apakah saldo kas menunjukan untung rugi kita? tentang akuntansi yaitu basis akrual dan berapa modal kita setelah berdagang selama 1 hari?

pencatatan ganda (double entry)


Definisi basis akrual untuk pemerintah terdapat di PP

No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengertian basis akrual mungkin akan lebih dipahami

dengan contoh keseharian sebagai berikut:


4

3/27/2014

9

Dari contoh transaksi Pak Burhan dan Pak Zali terlihat keunggulan basis akrual adalah lebih aktual dan lebih akurat dalam mencatat transaksi dibandingkan basis kas

10


3/27/2014

11

12


3/27/2014

Disinilah kelebihan lain dari basis akrual, yaitu dapat membantu pengambilan keputusan.

13


JADI APAKAH 2 (DUA) KEUNGGULAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DIBANDINGKAN AKUNTANSI BERBASIS KAS????


3/27/2014


Kembali ke transaksi pegawai yang memulai usaha bensin eceran sebelumnya Apabila kita mencatatnya dengan akuntansi berbasis akrual perlu pemahaman tentang persamaan akuntansi sebagai alat analisis

persamaan

akuntansi


3/27/2014

Aset = Kewajiban + Modal

Aset = Kewajiban + Modal kas piutang

jangka pendek jangka panjang

+ pendapatan - beban

persediaan aset tetap dll….


3/27/2014


ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Persediaan =

Beban

Menempatkan modal awal

2

Uang Muka Sewa Tempat

(500.000)

=

3

Membuat tempat berdagang Membeli 5 buah jerigen ukuran 20 liter Membeli 50 botol ukuran 1 liter Membeli 100 liter bensin premium Menjual 60 liter bensin premium tunai Menjual 20 liter bensin premium kredit

(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

450.000

150.000

=

150.000

150.000

650.000 =

1.600.000

=

5 6 7 8

TOTAL

800.000

BALANCE

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal 2.500.000 500.000

500.000

(1.000.000)

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


1. Bonus dari perusahaan senilai Rp 2,5 juta digunakan untuk modal kerja usaha bensin eceran ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

5 6 7 8

TOTAL BALANCE

800.000

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal

Persediaan =

150.000

=

150.000

650.000 =

1.600.000

=

2.500.000 500.000

(1.000.000)

450.000 150.000 500.000

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


3/27/2014


2. Menyewa tempat senilai Rp 1 juta per tahun yang baru dibayar Rp500 ribu ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Persediaan =

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

450.000

150.000

=

150.000

150.000

650.000 =

1.600.000

=

5 6 7 8

TOTAL

800.000

BALANCE

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal 2.500.000 500.000

500.000

(1.000.000)

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


3. Membeli 5 buah jerigen ukuran 20 liter @Rp 50.000 dengan total nilai Rp 250 ribu ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

5 6 7 8

TOTAL BALANCE

800.000

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal

Persediaan =

150.000

=

150.000

650.000 =

1.600.000

=

2.500.000 500.000

(1.000.000)

450.000 150.000 500.000

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


3/27/2014


4. Membeli 50 botol ukuran 1 liter @Rp5.000,- dengan total nilai Rp250ribu ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Persediaan =

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

450.000

150.000

=

150.000

150.000

650.000 =

1.600.000

=

5 6 7 8

TOTAL

800.000

BALANCE

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal 2.500.000 500.000

500.000

(1.000.000)

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


5. Membeli 100 liter bensin premium @6.500,- dengan total nilai Rp 650ribu ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

5 6 7 8

TOTAL BALANCE

800.000

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal

Persediaan =

150.000

=

150.000

650.000 =

1.600.000

=

2.500.000 500.000

(1.000.000)

450.000 150.000 500.000

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


3/27/2014


6. Menjual 60 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 450ribu secara tunai ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Persediaan =

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

450.000

150.000

=

150.000

150.000

650.000 =

1.600.000

=

5 6 7 8

TOTAL

800.000

BALANCE

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal 2.500.000 500.000

500.000

(1.000.000)

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


7. Menjual 20 liter bensin premium @Rp 7.500,- dengan total nilai Rp 150ribu secara kredit ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

5 6 7 8

TOTAL BALANCE

800.000

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal

Persediaan =

150.000

=

150.000

650.000 =

1.600.000

=

2.500.000 500.000

(1.000.000)

450.000 150.000 500.000

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


3/27/2014


Hitung saldo per akun dan cek keseimbangannya ASET No

EKUITAS UTANG

Transaksi Kas

Piutang

Persediaan =

Beban


2


(500.000)

=

3


(500.000)

=

(500.000)

(250.000)

=

(250.000)

(250.000)

=

(250.000)

(650.000)

650.000 =

450.000

=

450.000

150.000

=

150.000

150.000

650.000 =

1.600.000

=

5 6 7 8

TOTAL BALANCE

800.000

=

Pendapatan

1

4

2.500.000

Surplus Defisit

Modal Awal 2.500.000 500.000

500.000

(1.000.000)

2.500.000

600.000

(2.000.000)

1.600.000


Saldo kas

: Rp 800.000,Saldo piutang : Rp 150.000,Saldo persediaan : Rp 650.000,Saldo hutang : Rp 500.000,Saldo Laba/(Rugi) : Rp 600.000,- dikurangi Rp 2.000.000,- = (Rp 1.400,000,-) Saldo Modal : Rp 2.500.000,- dikurangi Rp 1.400.000,- = Rp 1.100.000,-


3/27/2014


Dari analisa persamaan akuntansi ini jika dibandingkan

dengan pencatatan basis kas akan terlihat perbedaan tujuannya. Pencatatan basis kas bertujuan untuk mengetahui saldo kas, sedangkan pencatatan basis akrual bertujuan untuk mengetahui saldo modal. Saldo modal yang baik adalah saldo yang selalu meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu penting untuk menggunakan akuntansi dalam rangka untuk mengetahui berapa modal kita pada suatu tanggal (biasanya tanggal pelaporan keuangan).

Klasifikasi

Transaksi

Laporan Keuangan


3/27/2014

CONTOH Jurnal debit ditulis lebih dulu Tanggal

Kode Rekening

5 Mei 2012

1.1.1.02.01 8.1.1.07.01

3.1.2.05.01 4.1.1.07.01

kredit ditulis menjorok ke dalam

Uraian Kas di Bendahara Penerimaan – LO

Pendapatan pajak hotel –

Kredit

8.000.000

Pendapatan pajak hotel

Estimasi Perubahan SAL LRA

debit

8.000.000

8.000.000 8.000.000

debit dan kredit harus sama


16

2/17/2014

Konsep

Akuntansi

Medina consulting

Count

Accounting

Account Accountable Accountability


2/17/2014

definisi

akuntansi

proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya

Siklus Akuntansi KLASIFIKASI

Transaksi

Laporan Keuangan

Alat :

Alat :

Alat :

JURNAL

Kode Rekening

NERACA SALDO

(BUKU BESAR)


2/17/2014

Identifikasi • Setiap transaksi yang terjadi, diidentifikasi dan dipahami data-data & informasinya • Tentukan unsur-unsur laporan keuangan yang terpengaruh beserta dampaknya.

Untuk melakukan identifikasi transaksi dengan benar dapat digunakan persamaan akuntansi sebagai alat analisis

persamaan

akuntansi


2/17/2014

Aset = Kewajiban + Modal

CONTOH Membeli sepeda motor seharga Rp 12 juta secara kredit.


2/17/2014

maka….

Aset = Kewajiban + Modal 12 juta

12 juta

Aset = Kewajiban + Modal kas piutang


+ pendapatan - beban



2/17/2014

CONTOH Menerima pendapatan senilai 50 juta rupiah secara tunai atas pekerjaan yang telah diselesaikan

maka….

Aset = Kewajiban + Modal 50 juta

50 juta


2/17/2014

Stop! Sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita main simulasi persamaan akuntansi dulu ya... 

persamaan

akuntansi Pemda


2/17/2014

Aset = Kewajiban + Modal Ekuitas

Aset

=

kas piutang

Kewajiban

+


Ekuitas + pendapatan - beban



2/17/2014

CONTOH Membeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar Rp 200.000

Aset = Kewajiban + Ekuitas (200) =

0

+

(200)

CONTOH Menerima pendapatan pajak sebesar 50 juta

Aset = Kewajiban + Ekuitas 50

=

0

+

50


2/17/2014

CONTOH Membeli alat komunikasi seharga Rp 5 juta secara tunai.

Aset = Kewajiban + Ekuitas 5 + (5) = 0 + 0

PPKD

HOME OFFICE

SKPD

BRANCH

OFFICE


2/17/2014

PPKD

sebagai kantor pusat

SKPD

sebagai kantor cabang

SKPD

sebagai kantor cabang

untuk skpd

Aset

=

kas piutang persediaan aset tetap

Kewajiban

+


Ekuitas RK PPKD + pendapatan - beban

dll….


2/17/2014

CONTOH Membeli kamera seharga Rp 10 juta dengan mekanisme LS

Aset (berupa kamera) ↑

RK PPKD ↑ Aset = Kewajiban + Ekuitas 10 =

0

+

10

CONTOH Membayar beban gaji sebesar 100 juta dengan mekanisme LS

Aset = Kewajiban + Ekuitas 0

=

0

+ 100 + (100)

↑ RK PPKD ↑ Beban gaji


2/17/2014

Klasifikasi

KRedit

debit

DEBIT

Laporan Keuangan

kredit

Transaksi

JURNAL Biro Keuangan Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 13

2/17/2014

Format Jurnal

tanggal transaksi

Tanggal

nama rekening yang bersangkutan

Kode Rekening

Uraian

Debit

kode rekening akun yang bersangkutan

Kredit

nominal transaksi

saldo normal

debit

Aset

kredit

= Kewajiban +

Ekuitas


2/17/2014

saldo normal

debit

Aset

kredit

= Kewajiban +

+ Kredit - debit

+ debit - Kredit

CONTOH Jurnal Tanggal

Kode Rekening

5 Mei 2012

1.1.1.02.01 8.1.1.07.01 3.1.2.05.01 4.1.1.07.01 kredit ditulis menjorok ke dalam

Ekuitas

debit ditulis lebih dulu

Uraian Kas di Bendahara Penerimaan

debit 8.000.000

Pendapatan pajak hotel – LO Estimasi Perubahan SAL Pendapatan pajak hotel – LRA

Kredit

8.000.000 8.000.000 8.000.000

debit dan kredit harus sama


2/17/2014

kode rekening

1 ASET 2 KEWAJIBAN 3

8 4PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN - LO 9BEBAN 5BELANJA 6TRANSFER 7PEMBIAYAAN

NERACA

LRA

EKUITAS

Lo

konsep

Anggaran


2/17/2014

kode rekening

1 ASET 2 KEWAJIBAN 3

8 4PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN - LO 9BEBAN 5BELANJA 6TRANSFER 7PEMBIAYAAN

NERACA

LRA

EKUITAS

Lo

Konsep Anggaran

bila ANGGARAN DISUSUN DENGAN BASIS KAS maka LRA DISUSUN DENGAN BASIS KAS artinya Akan ada 2 basis : akrual dan kas

BASIS AKRUAL

Untuk LO & nERACA

BASIS KAS Untuk LRA


2/17/2014

dianggarkan

SAL

yang terdiri atas:

dianggarkan dianggarkan

Pendapatan (+) Belanja (-)

ESTIMASI PERUBAHAN SAL ANGGARAN

yang terdiri atas:

ESTIMASI Pendapatan (+) Apropriasi Belanja (-)

SAL

Realisasi

yang terdiri atas:

Pendapatan (+) Belanja (-)


2/17/2014

Apabila ada transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran serta terjadi aliran kas masuk atau keluar, maka transaksi tersebut harus dicatat.

SALDO Normal Debit

ESTIMASI Pendapatan

√

Apropriasi belanja ESTIMASI PERUBAHAN SAL belanja PENDAPATAN LRA

Kredit

√ Menyesuaikan √ √


2/17/2014

CONTOH (1) Diestimasikan pendapatan Pemda XYZ tahun ini adalah sebesar Rp 600 juta dan belanjanya sebesar Rp 400 juta

JURNAL Estimasi Pendapatan

600 jt

Apropriasi Belanja

400 jt

Estimasi Perubahan SAL

200 jt

CONTOH (2) Saat ada REALISASI PENDAPATAN sebesar Rp 100 juta, maka dijurnal:

JURNAL Estimasi Perubahan SAL Pendapatan - LRA

100 jt 100 jt


2/17/2014

CONTOH (3) Saat ada REALISASI BELANJA sebesar Rp 200juta, maka dijurnal:

JURNAL Belanja

200 jt Estimasi Perubahan SAL

200 jt

CONTOH (4) Bendahara Penerimaan Menerima Pendapatan Retribusi sebesar Rp 100 jt

JURNAL jurnal berbasis akrual  LO Kas di Bendahara Penerimaan 100 jt

Pendapatan - LO

100 jt

jurnal berbasis kas  LRA Estimasi Perubahan SAL Pendapatan - LRA

100 jt 100 jt


2/17/2014

CONTOH (5) Pembayaran belanja modal kendaraan roda dua dengan menggunakan LS sebesar Rp 20 jt

JURNAL jurnal berbasis akrual  LO Kendaraan roda dua

20 jt

RK PPKD

20 jt

jurnal berbasis kas  LRA Belanja Modal Kendaraan R2

20 jt


20 jt

Klasifikasi

Transaksi

Laporan Keuangan


2/17/2014

BUKU BESAR Format BUKU BESAR

keterangan tentang transaksi

saldo berjalan

Kode Rekening : Nama Rekening:

Tanggal Ref.

tanggal transaksi

Uraian

nomer halaman jurnal

debit

Kredit

Saldo

nominal transaksi


2/17/2014

CONTOH POSTING Tanggal 5 Mei 2012

Jurnal

Kode Rekening 1.1.1.02.01 8.1.1.07.01

Uraian Kas di Bendahara Penerimaan

debit

Kredit

8.000.000

Pendapatan pajak hotel – LO

8.000.000

Buku Besar Kode Rekening : 1.1.1.02.01 Nama Rekening: Kas di Bendahara Penerimaan

Tanggal

Ref.

5 Mei 2012

Uraian Pembayaran pajak

debit

Kredit

8.000.000

Saldo 8.000.000

Kode Rekening : 8.1.1.07.01 Nama Rekening: Pendapatan pajak hotel-LO

Tanggal 5 Mei 2012

Ref.

Uraian Pembayaran pajak

debit

Kredit

Saldo

8.000.000

8.000.000

Pengisian saldo awal Buku Besar Saldo Awal merupakan saldo yang didapatkan dari neraca tahun sebelumnya

kode rekening yang memiliki Saldo Awal adalah akun-akun yang ada di neraca

Saldo Awal diisi pertama kali sebelum ada posting-an transaksi apapun


2/17/2014

Klasifikasi

Transaksi

Laporan Keuangan

NERACA SALDO Biro Keuangan Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 25

2/17/2014

definisi

sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar (kode rekening) dan saldonya pada tanggal tertentu

Format

NERACA saldo No Kode Rekening

Akun

1

1.1.1.01.01

2

2.1.2.05.01

Utang Bunga Obligasi

3

3.1.1.01.01

Ekuitas

4

4.1.1.07.01

Pendapatan pajak restoran-LRA

5

5.1.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

6

6.1.1.01.01

Transfer Bagi Hasil Pajak

7

7.1.4.02.01

Pinjaman dalam Negeri dari Bank

8

8.1.1.07.01

Pendapatan pajak restoran-LO

9

9.1.2.01.01

Beban Alat Tulis Kantor

debit

Kredit

Kas di Kas Daerah


2/17/2014

hubungan NERACA saldo dengan No Kode Rekening

laporan keuangan

Akun

1

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

2

2.1.2.05.01

Utang Bunga Obligasi

3

3.1.1.01.01

Ekuitas

4

4.1.1.07.01

Pendapatan pajak restoran-LRA

5

5.1.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

6

6.1.1.01.01

Transfer Bagi Hasil Pajak

7

7.1.4.02.01

Pinjaman dalam Negeri dari Bank

8

8.1.1.07.01

Pendapatan pajak restoran-LO

9

9.1.2.01.01

Beban Alat Tulis Kantor

Neraca LRA LO


SISTEMATIKA DAN TAHAPAN

Sistematika Dokumen RENBANGDA (Pasal 40 PP 8/2008) RPJPD

RPJMD

RENSTRA SKPD

RKPD

RENJA SKPD

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Gambaran umum kondisi daerah

Gambaran umum kondisi daerah

Gambaran pelayanan SKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu

Analisa isu–isu strategis

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah Serta Krangka Pendanaan

Isu–isu strategis tugas dan fungsi SKPD

Rancangan kerangka ekonomi daerah & pendanaan

Tujuan, sasaran program & kegiatan

Visi & misi daerah

Analisis isu–isu strategis

Visi, misi, tujuan & sasaran, strategi dan kebijakan

Prioritas & sasaran pembangunan

indikator kinerja, keluaran sasaran &Capaian Renstra SKPD

Arah kebijakan

Visi, misi, tujuan & sasaran

Rencana program & kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasar & pedanaan indikatif

Rencana program & kegiatan prioritas daerah

Dana indikatif, sumber & prakiraan maju

Kaidah pelaksanaan

Strategi & arah kebijakan

Indikator kinerja SKPD mengacu ke RPJMD

Kebijakan Umum & Prog Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanan

Sumber dana Penutup

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI (Lampiran II) 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah

2

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis isu-isu strategis

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari SKPD

Rancangan Awal RPJPD

3

Musrenbang RPJPD

Perumusan visi dan misi daerah

Rancangan Akhir RPJPD

Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan

Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan MENDAGRI

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 4

Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD

Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Prov

3

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II) 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

2

Pengolaha n data dan informasi

Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi daerah

Rancangan Awal RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD prov & kab/kota lainnya


Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari SKPD

3

Musrenbang RPJPD

Perumusan visi dan misi daerah

Rancangan Akhir RPJPD

Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan

Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan GUBERNUR

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 4

Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD kab/kota

Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD 4

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI (Lampiran III) Persiapan Penyusunan RPJMD

2

Rancangan Awal RPJMD

1 Penelaahan RPJPD PROV

Pengolaha ndata dan informasi

Hasil evalua si capaia n RPJMD

VISI, MISI dan Program KDH

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW prov. lainnya


Perumusan Penjelasan visi dan misi

Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi daerah lainnya


Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Rancangan RPJMD

Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Musrenbang RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dgn SKPD Provinsi

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan MENDAGRI

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan

3

4

Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD

5

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III) Persiapan Penyusunan RPJMD

2

Rancangan Awal RPJMD

1 Penelaahan RPJPD Kab/Kota

Pengolaha ndata dan informasi

Hasil evalua si capaia n RPJMD

VISI, MISI dan Program KDH

Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya


Perumusan Penjelasan visi dan misi

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya


Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Rancangan RPJMD

Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Musrenbang RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah


Pembahasan dgn SKPD Kab/Kota

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan


Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan

3

4

Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD

6

PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSI (Lampiran IV) Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD

1

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Rancangan RPJMD

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD

Musrenbang RPJMD 3 Tdk sesuai

Renstra-KL & Renstra SKPD kab/kota

Penelaahan RTRW & KLHS

sesuai


VERIFIKASI

Perumusan visi dan misi SKPD

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi

Perumusan Tujuan

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Perumusan sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

Rancangan RENSTRASKPD

Rancangan akhir RENSTRA-SKPD

2

Tdk sesuai

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Perda RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD

VERIFIKASI

sesuai

4

Perumusan Strategi dan Kebijakan


Penetapan Renstra SKPD RENSTRASKPD

PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV) Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD

1

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Rancangan RPJMD

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD

Musrenbang RPJMD 3 Tdk sesuai

Renstra-KL & Renstra SKPD Provinsi

Penelaahan RTRW & KLHS

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Perumusan visi dan misi SKPD

Perumusan Tujuan

Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Perumusan sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD

Rancangan RENSTRASKPD

Rancangan akhir RENSTRA-SKPD

2

Tdk sesuai

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM Perumusan Strategi dan Kebijakan


sesuai VERIFIKASI

VERIFIKASI

sesuai

4

Penetapan Renstra SKPD RENSTRASKPD

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V) Persiapan Penyusunan RKPD

SE Penyusuna n RenjaSKPD

1


Telaahan kebijakan nasional Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Analisis Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Review RPJMD

Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi

2

Penyusuna n Rancangan Renja SKPD Provinsi

Rancangan Awal RKPD


Perumusan prioritas dan sasaran pembanguna n beserta pagu

Dok RKPD provinsi tahun berjalan

Forum Konsultas i Publik

VERIFIKASI Bappeda

Rancanga n RKPD

Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda

Berita Acara Musrenban g kab/kota

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Musrenbang RKPD provinsi

4

3

Penetapan PERGUB ttg RKPD

5

PENYUSUNA N KUA & PPAS

Rancangan Akhir RKPD

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V) Persiapan Penyusuna n RKPD

SE Penyusuna n RenjaSKPD

1

Telaahan kebijakan nasional


Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Review RPJMD

2

Penyusuna n Rancangan Renja SKPD kab/kota

Rancangan Awal RKPD


Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Analisis Ekonomi & keuda

Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota

Berita Acara Musrenban g kecamatan

VERIFIKASI Bappeda

Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembanguna n beserta pagu

Dok RKPD kab/kota tahun berjalan

Forum Konsultas i Publik

Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda

Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif

Musrenbang RKPD kab/kota

4

Rancangan Akhir RKPD

3

Penetapan 5 PERBUP/PERWA L ttg RKPD

PENYUSUNAN KUA & PPAS

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI (Lampiran VI) Persiapan Penyusunan Renja SKPD

1

SE GUBERNUR perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD prov Sinkronisasi Kebijakan Nasional


hasil evaluasi capaian Renstra SKPD prov

Isu-isu penting penyelenggar aan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD prov

Telaahan Rancangan Awal RKPD prov

2

Rancangan Renja-SKPD prov

Perumusa n Sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD prov

Penyesuaian Rancangan Renja SKPD prov

Penyusunan Rancangan RKPD prov Penyesuaian & penyampaian Rancangan Renja SKPD prov kpd Bappeda

Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif

Per KDH RKPD Prov

Musrenbang RKPD prov

Perumusa n Tujuan

hasil evaluasi pelaksanaan RenjaSKPD prov tahun lalu

Perumusan Racng akhir RKPD prov

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH

4

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD

RENJA-SKPD Provinsi

3 Forum SKPD Kabupaten/Kota

Usulan program & kegiatan dari masyarakat

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI) Persiapan Penyusunan Renja SKPD

1

SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD kab/kota


Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota

Isu-isu penting penyelenggar aan tugas dan fungsi SKPD

hasil evaluasi pelaksanaan RenjaSKPD kab/kota tahun lalu

Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota

2

Rancangan Renja-SKPD kab/kota

Perumusa n Tujuan

Perumusan Ranc. akhir RKPD

Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif

Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota

3 Usulan program & kegiatan dari masyarakat

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa

Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota

Musrenbang RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota

Perumusa n Sasaran

Per KDH RKPD kab/kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kot a

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH

4

Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD

RENJA-SKPD Kab/Kota

Struktur APBD

APBD Pendapatan Daerah

• PAD • Dana Perimbangan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

• Klasifikasi belanja menurut organisasi

• Penerimaan Pembiayaan

• Klasifikasi belanja menurut fungsi

• Pengeluaran Pembiayaan

• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja

PERENCANAAN & PENGANGGARAN DPRD

KDH

SKPD

RPJMD

Renstra

RKPD

Renja

Rancg KUA

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

Rancg KUA

PPKD/TAD/MDN/GUB

Pembahasan

KUA

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RKA-SKPD

1

PPAS

15

PERENCANAAN & PENGANGGARAN DPRD

KDH

SKPD

PPKD/TAD/MDN/GUB

1

Penyusunan R-APBD

R-APBD

R-APBD

Pembahasan

Penjabaran APBD

R-APBD Penjabaran

R-APBD

R-APBD setuju & Penjabaran R-APBD evaluasi & Penjabaran Perda APBD

Perkada Penj.

Evaluasi Penyusunan DPA-SKPD

16

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 1

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) •

SAPD merupakan serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

•

SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Tahapan Penyusunan SAPD : 1. Identifikasi prosedur 2. Menentukan pihak-pihak terkait 3. Menentukan dokumen terkait 4. Menentukan jurnal standar 5. Menuangkannya dalam langkah teknis

2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas: 1. Pencatatan Anggaran 2. Pendapatan-LO 3. Belanja dan Beban 4. Aset 5. Kewajiban 6. Pembiayaan 7. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 8. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD 9. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 10. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas: 1. Pencatatan Anggaran SKPD 2. Akuntansi Pendapatan SKPD 3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD 4. Akuntansi Aset SKPD 5. Akuntansi Kewajiban SKPD 6. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD 7. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD 8. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

3

SISTEM AKUNTANSI

PPKD

4

SISTEM AKUNTANSI

PPKD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pencatatan Anggaran Pendapatan-LO Belanja dan Beban Aset Kewajiban Pembiayaan Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD 9. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 10.Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

5

Pencatatan Anggaran PPKD Langkah Teknis Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPAPPKD) yang sudah dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada Fungsi Akuntansi PPKD Berdasarkan DPA PPKD tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal anggaran sebagai berikut :

Akuntansi Pendapatan PPKD Langkah Teknis Pajak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan Transfer

Pendapatan Hibah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Non Operasional – Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan Non Operasioal – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Akuntansi Pendapatan PPKD Langkah Teknis

7

Pendapatan Pajak

Pada saat pembayaran pajak : Kas di Kas Daerah

xxx

Pendapatan …. –LO

xxx

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL Pendapatan ….. -LRA

xxx xxx

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayar, akan dicatat : Piutang Pendapatan …… Pendapatan ……-LO

xxx xxx

8


Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kemudian dicatat : Kas di Kas Daerah

xxx

Utang Jaminan

xxx

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Berdasarkan BM akan menjurnal :

Utang Jaminan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan LO

xxx xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat : Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA

xxx xxx 9


Pendapatan Transfer

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang dicatat : Kas di Kas Daerah Pendapatan Transfer –LO

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Transfer -LRA

xxx xxx

Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan :

xxx

Piutang Pdptn Transfer

xxx

xxx

Pendapatan Transfer - LO

xxx

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD, kemudian mencatat : Kas di Kas Daerah Piutang Pdptn Transfer

xxx xxx

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Transfer -LRA

xxx xxx 10

Akuntansi Pendapatan PPKD Langkah Teknis Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat Kas di Kas Daerah

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa uang merupakan realisasi anggaran, maka dicatat : xxx

Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah

xxx

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx

Pendapatan Hibah –LRA

xxx

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatat : Aset Tetap

xxx

Pendapatan Hibah -LO

xxx

11

Pendapatan Non Operasional - Surplus Penjualan Aset non Lancar

Akuntansi Pendapatan PPKD Langkah Teknis •

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

•

Transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat : Kas di Kas Daerah

xxx

Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang – LO

xxx

Investasi

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat : Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan

xxx xxx 12

Pendapatan Non Operasional - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Akuntansi Pendapatan PPKD Langkah Teknis •

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut.

•

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat : Kewajiban Jangka Panjang …..

xxx

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang – LO

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat : Pengeluaran Pembiayaan

xxx


xxx 13

Akuntansi Beban PPKD Langkah Teknis Beban Bunga/Subsidi Beban …….. Utang ……..

xxx

Utang ……

xxx

xxx

Kas di Kas Daerah

Belanja ……. Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx

xxx xxx

Beban Hibah/BanSos/Transfer Beban ……… Kas di Kas Daerah

xxx xxx

dan

Belanja ……. Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx xxx 14

Akuntansi Aset PPKD Langkah Teknis Investasi Jangka Pendek

PEROLEHAN Investasi

Investasi Jangka Pendek______ Kas di Kas Daerah

xxx xxx

Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang______

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Pengeluaran Pembiayaan

xxx


xxx 15

Akuntansi Aset PPKD Langkah Teknis Investasi Jangka Pendek

HASIL Investasi

Berupa pendapatan bunga, biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut

Metode Biaya

Investasi Jangka Panjang

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Metode ini digunakan terutama untuk investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian

Keuntungan investee tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki Pemda. Pemda hanya menerima dividen yang dibagikan

Metode Ekuitas Keuntungan investee akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemda 16

Akuntansi Aset PPKD Langkah Teknis

HASIL Investasi

Metode Biaya Piutang Lainnya

xxx

Kas di Kas Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan

xxx

xxx

Piutang Lainnya

xxx

Daerah yang dipisahkan – LO Ekuitas SAL-Est Perubahan SAL

xxx

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA

xxx

Metode Ekuitas Investasi ______

xxx


&

xxx

Daerah yang dipisahkan – LO

Kas di Kas Daerah

xxx

Investasi ______

xxx

Ekuitas SAL-Est Perubahan SAL

xxx


Jurnal keuntungan investee sesuai porsi kememilikan Pemda

xxx

Daerah yang dipisahkan – LRA Jurnal penerimaan deviden tunai dari investee

17

Akuntansi Aset PPKD Langkah Teknis

HASIL Investasi

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Kas di Kas Daerah Pendapatan bunga - LO

Ekuitas SAL-Est Perubahan SAL Pendapatan Bunga – LRA

xxx xxx

xxx xxx

18

Akuntansi Aset PPKD Langkah Teknis Investasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah

PELEPASAN Investasi

xxx

Pendapatan bunga - LO

xxx

Investasi Jangka Pendek

xxx


xxx

Pendapatan bunga - LRA

xxx

Investasi Jangka Panjang Kas di Kas Daerah Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar

xxx xxx

Investasi Jangka Panjang Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx xxx

Penerimaan Pembiayaan

xxx

19

Akuntansi Kewajiban PPKD Langkah Teknis PENERIMAAN Utang

Kas di Kas Daerah Kewajiban Jangka Panjang________

xxx


xxx

xxx


PEMBAYARAN Utang

Kewajiban Jangka Panjang

xxx

xxx

Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pembiayaan Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx xxx xxx 20

Akuntansi Kewajiban PPKD Langkah Teknis

REKLASIFIKASI Utang

Kewajiban Jangka Panjang________ Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

xxx xxx

21

Akuntansi Pembiayaan PPKD Langkah Teknis


Pengeluaran Pembiayaan


xxx


Pengeluaran Pembiayaan Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL

xxx

xxx xxx

22

SISTEM AKUNTANSI

SKPD

23

SISTEM AKUNTANSI S K P D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pencatatan Anggaran SKPD Akuntansi Pendapatan SKPD Akuntansi Belanja dan Beban SKPD Akuntansi Aset SKPD Akuntansi Kewajiban SKPD Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo SKPD 8. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

24

Akuntansi Anggaran PPKD Langkah Teknis Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) yang sudah dibuat oleh SKPD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan kepada PPK-SKPD Berdasarkan DPA PPKD tersebut, PPK-SKPD kemudian akan mencatat jurnal anggaran sebagai berikut :

Estimasi Pendapatan

xxx

Ekuitas SAL- Estimasi Perubahan SAL

xxx

Apropriasi Belanja

xxx

Akuntansi Pendapatan SKPD Ketentuan Umum 1. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah. 2. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima. 26

Akuntansi Pendapatan SKPD Langkah Teknis

Pendapatan Pajak

Pada saat pembayaran pajak baik dengan penetapan maupun tidak : Kas di Bend Penerimaan

xxx

Pendapatan …. –LO

xxx


xxx

Pendapatan ….. -LRA

Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan ke Kasda:

xxx

RK PPKD

xxx

Kas di Bend Penerimaan

xxx

Berdasarkan TBP, PPKD/Dinas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan dan kemudian akan menerbitkan surat ketetapan Lebih Bayar:

Kurang Bayar:

Pendapatan ………-LO

xxx

Utang

Piutang Pendapatan ……

xxx

xxx

Pendapatan ……-LO

Akuntansi Pendapatan SKPD Langkah Teknis

xxx

27

Pendapatan Retribusi

Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran: Kas di Bend Penerimaan

xxx

Pendapatan ….. -LO

xxx

Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah: RK PPKD


Kas di Bend Penerimaan

xxx

Pendapatan ….. -LRA

xxx xxx

xxx

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat : Piutang Pendapatan …… Pendapatan ……-LO

xxx xxx

28

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan

Beban Pegawai

Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS

Pengajuan Ganti Uang

Akuntansi Beban

Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan

Beban Barang Beban Barang Menggunakan Mekanisme LS Pengajuan Ganti Uang Pembayaran Sewa > 1 tahun

Pengembalian Beban 29

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Beban Pegawai Menggunakan

Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPKSKPD mencatat jurnal : Beban Pegawai

xxx

Kas di Bend Pengeluaran

Beban Pegawai Menggunakan

Belanja Pegawai

xxx

xxx


xxx

Mekanisme LS

Berdasarkan SP2D LS Gaji, PPK-SKPD akan mencatat: Beban Pegawai RK PPKD

xxx

Belanja Pegawai

xxx


xxx xxx 30

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis

Pengajuan Ganti Uang PPK-SKPD akan mencatat penerimaan GU dengan menjurnal: Kas di Bend Pengeluaran

xxx

RK PPKD

xxx

31

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat Beban _______

xxx


Belanja _______

xxx


xxx xxx

Pengajuan Ganti Uang PPK-SKPD akan mencatat penerimaan GU dengan menjurnal: Kas di Bend Pengeluaran RK PPKD

xxx xxx 32

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Beban Barang Menggunakan Mekanisme LS Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat Beban Barang ___

xxx

Utang ____

xxx

Berdasarkan salinan SP2D LS Barang, PPK-SKPD mencatat: Utang ___

xxx

RK PPKD

Belanja Barang & Jasa

xxx

xxx


xxx

33

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Pengembalian Beban Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan

mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD menjurnal: Kas di Bend Pengeluaran Beban ____

xxx


xxx

Belanja _____

xxx xxx

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang. 34

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Pengembalian Beban Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, PPKSKPD menjurnal: RK PPKD

xxx

Beban ____


xxx

xxx

Belanja _____

xxx

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan menjurnal : Ekuitas SAL-Est Perubahan SAL Pendapatan Lain-Lain-LRA

xxx xxx 35

Akuntansi Beban SKPD Langkah Teknis Pembelian Aset Tetap

Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap, dan menjurnal: Aset Tetap________

xxx

Utang ____

xxx

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang telah diterbitkan, PPKSKPD menjurnal: Utang ____ RK PPKD

xxx xxx

Belanja Modal ______ Ekuitas SAL–Est Perubahan SAL

xxx xxx 36

Akuntansi Kewajiban SKPD Langkah Teknis Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya hutang/

kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat: Beban.___

xxx

Utang ___

atau

xxx

Aset Tetap ____

xxx

Utang ____

xxx

Pada saat dilakukan pembayaran: Utang ____

xxx


xxx

atau

Utang ______

xxx

RK PPKD

xxx 37

Terima Kasih


38

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Recommend Documents