BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pendapatan daerah diartikan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU NO.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah). Pendapatan daerah dapat berasal dari penerimaan dana perimbangan dan daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun2009 adalah sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan. SumberPendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelola kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak secara umum menurut Soemitro (1988:12) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi)yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut peraturan Kabupaten Sleman Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1
Pajak Daerah kabupaten Sleman bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak PengambilanBGGC (SDAEM), Pajak Parkir,Pajak BPHTB, Pajak Air tanah (SDAEM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Dari segi pendapatan asli daerah tersebut pajak hotel merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 yaitu tentang pajak hotel. Yang di maksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencangkupjuga motel, losmen, gubug paristiwa, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel itu sendiri (1) pelayanan yang tersedia oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (2) jasa penunjang adalah fasiitas telepon, fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dasar pengenaan pajak hotel menurut peraturan daerah kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 yaitu : 1. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel 2
2. Tariff pajak hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali untuk rumah kos tariff di tetapkan sebesar 5 %. 3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang terkenal dengan tempat wisata dan Universitasnya, semakin hari semakin banyak dikunjungi pengusaha, wisatawan dan mahasiswa baru. Sudah pasti daerah di tuntut untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana baru untuk mendukung perkembangan daerah. Oleh karena itu banyaknya bangunan baru berbagai sarana dan prasarana baru seperti Hotel, Losmen, Homestay dan penginapan. Meningkatnya pembangunan ini akan berpengaruh terhadap pajak daerah. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai 2014 penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hotel selalu mengalami peningkatan. Pajak hotel untuk tahun ini merupakan pajak terbesar ke empat setelah pajak penerangan jalan umum. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak Hotel, agar penerimaan
pemerintah
terus
meningkat
sehingga
dapat
mempelancar
pembangunan, untuk mencapai ini pemerintah harus melakuan perbaikan dalam bidang keuangan daerah. Meningkatnya pajak hotel diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan di kabupaten Sleman yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah, meskipun realisasi penerimaan daerah masih perlu untuk melakukan evaluasi yang bertujuan ke depan lebih 3
meningkatkan dan mempertahankan penerimaan dari sektor pajak hotel, sehingga untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sleman maka penulis mengambil judul ”ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN”
1.2 Rumusan masalah Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas pajak hotel tahun 2010-2014 ? 2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2010-2014 ? 3. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sleman tahun 2010-2014? 4. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Sleman dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak hotel ?
1.3 Batasan Masalah Suatu masalah yang akan di analisis apabila tidak dibatasi tentu saja akan menjadi panjang dan tidak terarah, sesuai dengan latar belakang di atas maka analisis yang akan dilakukan akan di batasi menyangkut pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman, yaitu dengan menggunakan Feedback Pendapatan Asli Daerah Sleman dari tahun 2010-2014. Analisis ini hanya akan membahas bagaimana efektivitas 4
dan realisasinya, laju pertumbuhannya, besarnya kontribusi terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta upaya Dinas Pendapatan untuk meningkatkan PAD kususnya dari sektor pajak hotel.
1.4 Tujuan penelitian Tujuan yang diharapkan apat dicapai dari penilaian ini adalah sebagai: 1. Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel tahun 2010-2014 di Kabupaten Sleman. 2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2010-2014. 3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. 4. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Pendapatan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kabupaten Sleman Merupakan pikiran yang diharapkan bisa memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan upaya peningktan pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.
5
2. Bagi Pihak Lain Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta dijadikan sumber informasi atau bahan masukan guna pembuatan laporan selanjutnya. 3. Bagi Penulis Sebagi tambahan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolahan Pajak Hotel dan menerapkan ilmu yang telah di peroleh dibangku perkuliahan.
1.6 Sistematika Penulisan Kerangka penulisan ini terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM. Pada bab ini akan di bahas mengenai profil DIPENDA yang antara lain sejarah DIPENDA, struktur organisasi, tugas pokok, tugas dan fungsi masing masing bidang, visi dan misi, tujuan dan sasaran. Selain itu akan membahas tentang kajian pustaka yang didalam nya membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, pajak, pajak hotel. BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi uji hipotesis secara statistik tentang kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman dan upaya peningkatannya.
6
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini akan memuat beberapa kesimpulan dari penelitian dan beberapa saran sebagai rekomendasi atas penelitian.
1.7 Kerangka Penulisan OBSERVASI DI OBJEK PENELITIAN
DATA DOKUMEN
STUDI PUSTAKA
ANALISIS FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2014 (TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL)
HASIL ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL PADA PAD DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2014
ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL, ANALISIS TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH & PAD
KESIMPULAN
7