dadang-solihin.blogspot.com 2

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi • • • • • • •

Pengertian Indikator Kinerja dan Log-Frame Perumusan Isu Strategis SKPD Perumusan Visi-Misi SKPD Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Renstra SKPD Evaluasi Kinerja Pembangunan


4

Pengertian • Rencana Strategis adalah: – Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan tujuan-tujuan kebijakan dan tindakan/program organisasi (termasuk lingkungan), – Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa datang, – Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan, – Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana cara mencapainya.

• Indikator Kinerja Pembangunan adalah: – Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, – Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post), – Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. dadang-solihin.blogspot.com

5

Indikator Kinerja dan Log-Frame

AT INPUT

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT

INPUT

ABK KPJM


6

Metode Penyusunan

Alur Pikir Logic Model IMPACTS

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin diubah

OUTCOMES

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

OUTPUTS

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

ACTIVITIES

Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja

Metode Pelaksanaan

INPUTS

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


7

Matriks Logic Model D B

Level

Uraian

Kriteria Sukses

Indikator Kinerja

Impacts

Outcomes Outputs Activities

C

Inputs

Needs A (permasalahan, penyebab)


8


9

Apa Itu Isu Strategis? • Isu Strategis adalah – Isu paling pokok – Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak – Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya • Isu Strategis akan menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah untuk 5 tahun mendatang.


10

Tolok Ukur Penentuan Strategis 1.

Aktual

Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?

2.

Urgensi

Apakah isu ini mendesak?

3.

Relevansi

Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?

4.

Dampak +

Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi daerah?

5.

Kesesuaian

Apakah isu ini jika dibahas akan membantu pembangunan daerah?

6.

Inklusi

Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?

7.

Sensitivitas

Apakah isu ini aman dari dampak negatif?


11

Tujuan dan Prinsip Tujuan

Prinsip-Prinsip

• Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka panjang, • Yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan daerah

1. Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, top-down dan bottom up 2. Rancangan visi daerah jangka panjang perlu tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis 3. Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi


12

1/2

Keluaran • Rumusan isu-isu strategis yang diorganisasikan sesuai klasifikasi fungsi-fungsi pemerintahan daerah • Yang diperkirakan akan menghambat perwujudan good governance dan pembangunan berkelanjutan, • Terutama yang berkaitan dengan 1. Ekonomi: • Pertumbuhan dan pengembangan daya saing daerah • Hambatan-hambatan dalam investasi penanaman modal • Ekonomi biaya tinggi


13

2/2

Keluaran 2. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang: • Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan ruang terbangun • Kerusakan Sumber Daya Alam • Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam 3. Perlindungan Sosial: • Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran • Konflik-konflik sosial 4. Pelayanan Umum • Pelayanan Publik • Hambatan Penyelenggaraan otonomi daerah • Pemekaran wilayah dadang-solihin.blogspot.com

14

Metode dan Langkah Metode • Kajian analitis dan diskusi antar Tim Penyusun • Dialog atau diskusi melalui FGD

Langkah-langkah 1. Review kembali draft rumusan strategis 2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah dibahas 3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah 4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun rumusan alternatif

Informasi yang Disiapkan • Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat • Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi perkembangan daerah • Rumusan hasil FGD yang telah disepakati dadang-solihin.blogspot.com

15


16

VISI • Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), • Visi tersebut seharusnya mengambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.


17

Kriteria Rumusan Visi 1. Mengambarkan dengan jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. 2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu startegis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. 3. Disertai penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah menjadi acuan bagi perumusan startegi, kebijakan dan program 4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan daerah. 5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.


18

MISI • Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. • Rumusan misi merupakan hal yang penting memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi


19

Kriteria Perumusan Misi 1. Menunjukkan dengan jelas upayaupaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah. 2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. 3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.


20

Hirarki dari Visi ke Program Visi

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan/ Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi

Strategi

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan Program

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com

21

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

KINERJA PRIMA

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Kebingungan

Visi

X

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Frustrasi

Visi

Misi

X

Strategi

Kebijakan

Program

Tidak Terarah

Visi

Misi

Sasaran

X

Kebijakan

Program

Tidak Efektif

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Program

Salah Langkah

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Visi

X

X Kebijakan


X

Tidak Efisien 22

Yang Harus Diingat • Konsistensi Internal (dalam dokumen itu sendiri): – Visi  Misi  Tujuan  Sasaran  Strategi  Kebijakan Program  Kegiatan  Pagu Indikatif. • Konsistensi Ekternal : – Apakah sudah mengacu/selaras kepada dokumen diatasnya seperti RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra Provinsi/K/L dan lainlain


23

Tujuan dan Sasaran • Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah • Yang selanjutannya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.


24

Tujuan • Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. • Kriteria Tujuan: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, 2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan, 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, 4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti


25

Sasaran • Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. • Kriteria Sasaran: 1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. 2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah. 4. Memenuhi kriteria SMART


26

Merumuskan Indikator yang Memenuhi Kriteria SMART Specific



Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses untuk mendapatkannya.



Indikator yang dapat terukur baik secara kuantitatif atau kualitatif.



Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.

(Spesifik/khusus)

Measureable (Terukur)

Accountable (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Result-oriented (Relevan)

Time-bound (Periode Waktu Tertentu)

  



Relevan /terkait langsung dengan Program/Kegiatan yang diukur. Uji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai atau tidaknya sasaran strategis dari suatu Program/Kegiatan akan dapat diketahui.

Memperhitungkan rentang atau periode waktu pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya. dadang-solihin.blogspot.com

27


28

Langkah Penyusunan Tujuan dan Sasaran 1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program Kepala Daerah terpilih. 2. Menguji apakah rancangan pernyataan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. 3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran pada setiap tujuan 4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi kriteri indikator kunci. 5. Menyelaraskan rancanan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur.


29

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misi Misi 1: . . . . . . . . . .

Tujuan Tujuan . . . . . .


Sasaran Sasaran . . . . . .

30

Contoh dari Misi ke Tujuan Visi 2013-2018: “Riau Maju, Sejahtera dan Ihsan" Misi

Tujuan

Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.

Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga.

Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

Mewujudkan kehidupan warga yang dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan.

Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

• Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan. • Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.


31

Strategi dan Arah Kebijakan • Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien


32

Strategi • Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan • Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi: 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat antara lain menggunakan metode SWOT. dadang-solihin.blogspot.com

33

Arah Kebijakan • Arah Kebijakan adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu-kewaktu selama 5 (lima) tahun. • Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya • Kriteria Arah Kebijakan: 1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu 2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat, 3. Membantu menghubungkan tiap-tiap startegi kepada sasaran secara lebih rasional, 4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com

34

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan


35

Contoh dari Visi sampai Program Misi

Tujuan/ Sasaran

Strategi

Meningkatkan APM SMP/MTS/Paket

Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

Meningkatkan Jumlah Penduduk >15 tahun melek huruf

Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang berkualitas

Menurunkan angka kematian bayi per 1000 kelahiran

Meningkatnya usia harapan hidup

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran dadang-solihin.blogspot.com

Peningkatan tingkat pendidikan tenaga kesehatan masyarakat Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak

Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 36

1/2 Apa Itu Renstra SKPD • Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


37


38

2/2 Apa Itu Renstra SKPD • Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. • Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


39

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD (1)

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d)

Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih

Renstra SKPD

(2)

(3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

a) b) c) d) e)

Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD

(5)

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

(7) (6)


Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 40

Outline Renstra SKPD 1. 2. 3. 4.

Pendahuluan; Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008


41

Sistematika Penulisan Renstra SKPD BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 1.5 Sistematika Penulisan BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu) BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal) 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound) 4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan BAB 6 PENUTUP


42

Step by Step Penyusunan Renstra SKPD 5

3

Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1

Persiapan

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD/ Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pelaksanaan Musrenbangda Jangka Menengah

Penetapan Perda tentang RPJMD

2

4

6


43

1

Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD 12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com

44

2

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJPD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD 10. FGDs untuk setiap Topik 11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com

45

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah Tupoksi SKPD Perumusan Visi dan Misi SKPD Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) Pembahasan Forum SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


46

4

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

• Musrenbang RPJMD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

5 • • • •

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


47

6

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi • Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD • Penetapan Ranperda menjadi Perda • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan • Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


48


49


50

Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.


51

Definisi Evaluasi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010)


52

Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  untuk memilih dan menentukan: 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir  untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan  untuk menilai: 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com

53

Mengapa Perlu Monev • • • • • • • • •

Review perkembangan/progress Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan” Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com

54

1/3 Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 1.

Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

2.

Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD:

. . .

 mengantisipasi perubahan-perubahan,  kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,  merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


55

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


2/3 . .

.

56

Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 7.

Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

8.

Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.

9.

Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.

10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD


3/3 .

. . . .

57


58

Lampiran: Contoh Logframe Level Impacts

Uraian Meningkatnya kesetaraan gender

Outcomes  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

Kriteria Sukses Meningkatnya IPG dan IDG

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum menjadi 18 kebijakan pada tahun 2014

Indikator  Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM).  Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah

Meningkatnya jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan, program, dan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi kegiatan pelaksanaan PUG di menjadi 31 kebijakan pada tahun bidang ekonomi di tingkat 2014 nasional dan daerah  Meningkatnya Jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan perlindungan perlindungan perempuan terhadap perempuan terhadap berbagai berbagai tindak kekerasan menjadi tindak kekerasan 26 kebijakan pada tahun 2014  Persentase cakupan perempuan  Meningkatnya Persentase cakupan korban kekerasan yang mendapat perempuan korban kekerasan yang penanganan pengaduan mendapat penanganan pengaduan menjadi 100 persen pada tahun 2014

Level Output

Uraian  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan





Kriteria Sukses Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014. 5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014 5 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun 2014 3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan pada tahun 2014

 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan



 Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan



 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014  1 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2014

















 

Indikator Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)

Level Uraian Output  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan





 Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender



 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan



 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang



 Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak











Kriteria Sukses Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9 kebijakan tahun 2014 3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014. 17 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014 1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014. 10 K/L dan 15 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2014. Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014. 6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.

 





 





Indikator Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov) Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)

 Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)

Level Activities

  





  

 Input

 

Uraian Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Dana SDM

Kriteria Sukses

Indikator

Level Needs

Uraian  Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal

Keterangan  Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

 Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.  Belum efektifnya  Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan kelembagaan PUG dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pemberdayaan pembangunan; perempuan  Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan  Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota  Kapasitas kelembagaan  Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak masih terbatas

dadang-solihin.blogspot.com 2

Recommend Documents