dadang-solihin.blogspot.com 2

dadang-solihin.blogspot.com

2

Materi • • • •

Alur Pikir Investasi dan PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan Investasi yang Ditemukan Strategi Peningkatan Investasi Daerah


3

INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

STRATEGI INVESTASI SAAT INI

LANDASAN TEORI

KONSEPSI STRATEGI INVESTASI

KINERJA DAERAH MENINGKAT

TINJAUAN PUSTAKA

PAD OPTIMAL

STRATEGI INVESTASI YANG DIHARAPKAN

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

VARIABEL W-T

KONDISI W-T

STRENGTHS

ENVIRONMENTAL INPUT

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

VARIABEL S-O

THREATS

ANALISA SWOT


STRATEGI S-O

4


5

INVESTASI Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut. dadang-solihin.blogspot.com

6

Analisis Potensi PAD 1. Kenali setiap jenis Pajak Daerah, 2. Kenali setiap jenis Retribusi Daerah, 3. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Pajak Daerah tersebut, 4. Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis Retribusi Daerah (kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan), 5. Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com

7

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

 Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

 Mengelola sumber daya ekonomi daerah.


8

Daya Tarik Investasi Daerah

15%

27,4%

22,6%

18,3%

13%

Sumber: KPPOD, 2005


9

Keamanan, Politik dan Sosial Budaya (27,4%) Keamanan  Kemanan Usaha  Keamanan Masyarakat  Dampak Unjuk Rasa Politik  Hubungan Eksekutif-Legislatif  Hubungan Antar Partai Politik

Sosial Budaya  Keterbukaan Masyarakat thd. Dunia Usaha  Keterbukaan Masyarakat thd. Tenaga Kerja dari Luar Daerah  Etos Kerja Masyarakat  Kemudahan Memperoleh Hak Penguasaan Tanah  Potensi Konflik di Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com

10

Ekonomi Daerah (22,6%) Potensi Ekonomi  PDRB Perkapita  Pertumbuhan Ekonomi  Indeks Kemahalan Konstruksi

Struktur Ekonomi  Pertumbuhan Sektor Primer  Pertumbuhan Sektor Sekunder  Pertumbuhan Sektor Tersier


11

Kelembagaan (15%) Kepastian Hukum  Konsistensi Peraturan  Penegakan Keputusan Peradilan  Kecepatan Aparat Keamanan  Pungutan Liar di Luar Birokrasi

Aparatur dan Pelayanan  Respon Pemda thd. Permasalahan Dunia Usaha  Birokrasi Pelayanan Dunia Usaha  Informasi Potensi Ekonomi Daerah  Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat

Kepemimpinan Lokal  Kepemimpinan Kepala Daerah  Inisiatif Kepala Daerah  Hubungan Kepala Daerah dengan Pengusaha

Kebijakan Daerah dan Perda  Kejelasan Tarif  Kejelasan Prosedur  Proses Perumusan Perda  Kebijakan Ketenagakerjaan


12

Tenaga Kerja (18,3%) Kualitas Tenaga Kerja  Produktivitas Tenaga Kerja  Pendidikan Tenaga Kerja

Ketersediaan Tenaga Kerja  Tenaga Kerja Usia Produktif  Tenaga Kerja Pencari Kerja Biaya Tenaga Kerja  Biaya Tenaga Kerja Formal  Biaya Tenaga Kerja Aktual dadang-solihin.blogspot.com

13

Infrastruktur Fisik (13%) Ketersediaan Infrastruktur Fisik  Ketersediaan Jalan Darat  Ketersediaan Pelabuhan Laut  Ketersediaan Pelabuhan Udara  Ketersediaan Sambungan Telepon  Ketersediaan Supply Listrik

Kualitas Infrastruktur Fisik  Kualitas Jalan Darat  Kualitas Pelabuhan Laut  Kualitas Pelabuhan Udara  Kualitas Sambungan Telepon  Kualitas Tegangan Listrik dadang-solihin.blogspot.com

14


15

Sinergi dan Koordinasi


16

What are problems in Indonesia for foreign investors? 

Business-unfriendly labor disputes



Relatively bad socio-political image



Sharp increase of wages in the past years with labor productivity kept low.



Rampant KKN including nontransparent legal/ judicial system



Confusion related to the ‘decentralization’ policies



Deteriorating social infrastructure


17

Why more FDI in China and other Asian nations and less in Indonesia? •

Better Socio-Economic Situation and Less Labor Disputes  China, Thailand, Malaysia

•

Bigger Market Potential by entrance to WTO  China

•

Good Social Infrastructure  Singapore, Malaysia, China, Thailand

•

Better Rule of Law  Singapore, Malaysia, Thailand

•

Quickly Expanding Industrial Clusters  China, Thailand (esp. auto-related industries), Malaysia

•

Qualified Human Capital  China, India, Singapore, Vietnam


18

All measures should be done at the same time •

To call for Indonesian people to change mindset to really welcome FDI.

•

To improve labor issues and taxation.

•

To improve social security

•

To strengthen law and order including judicial reform.

•

To avoid illegal taxation/ charges taken by many provinces

•

To improve and set up social infrastructure

•

To make ministers a good single team

•

Most important thing: Political leadership or a strong will of the government to realize the above


19

Ketidakpastian Investasi di Daerah •

Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung menerapkan Perda distortif

•

Penyusunan Perda tidak partisipatif

•

Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita, dan kawasan industri

•

Perebutan aset usaha di daerah

•

Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah

•

Konflik pada usaha berbasis lahan luas

•

Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian (ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.)

•

Dll.


20


21

Sinergi Stakeholders


22

Three BKPM’s Priorities 1

Improvements of Licensing: Faster, Simpler, Transparent & Integrated

2 3

Debottlenecking of Investment Realization

Development of Investment Climate

Source: BKPMN 2015 dadang-solihin.blogspot.com

23

Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN Wilayah (Rp Triliun)

Perkiraan 2014

Proyeksi Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

NASIONAL

456.6

519.5

594.8

678.8

792.5

933.0

Jawa

263.7

282.6

302.6

317.5

337.6

354.5

Sumatera

63.0

75.2

90.2

108.0

132.2

163.1

Kalimantan

62.9

74.5

88.8

105.4

128.1

156.9

Sulawesi

20.4

27.8

38.1

52.0

72.7

102.6

Bali dan Nusa Tenggara

14.7

19.0

24.9

32.4

43.2

58.1

Maluku

4.8

7.3

9.5

13.6

16.1

18.7

Papua

27.2

33.2

40.8

50.0

62.6

79.1

Source: RPJMN 2015-2019, Bappenas 2015 dadang-solihin.blogspot.com

24

Arah Kebijakan Investasi Nasional •

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu: 1. Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; 2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.

•

Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.


25

Pillar 1: Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha •

Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat: 1. meningkatkan efisiensi proses perijinan, 2. meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta 3. mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Incentive and Regulation

Fair Competition Improving Investment Climate and Business Climate

Licensing Process Infrastructure Development (including energy)

Labour Policy


National Logistic System Land Acquition Policy 26

Pillar 2: Peningkatan Investasi yang Inklusif •

Arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya local. penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang

kemitraan antara PMA dan UKM lokal

Peningkatan Investasi yang Inklusif

efektivitas strategi dan upaya promosi investasi dadang-solihin.blogspot.com

Pengurangan dampak negatif dominasi PMA

Pengembangan investasi lokal

27

Strategi Peningkatan Investasi Daerah 1. Deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: a. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undangundang yang terkait dengan investasi, b. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, c. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan d. Menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.


28

Strategi Peningkatan Investasi Daerah 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Kawasan Strategis, melalui: a. Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, b. Peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari kepala daerah kepada kepala PTSP, d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, e. Meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis, f.

Membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis,

g. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan h. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam. dadang-solihin.blogspot.com

29

Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi •

Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)

•

Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif (tidak bertentangan dengan free internal trade principle).

•

Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB, dll)) atau dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.

•

Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolis dan oligopolis).

•

Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda yang berkaitan dengan perizinan), meliputi: kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, dan institusi yang berwenang.

•

Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang bersangkutan. dadang-solihin.blogspot.com

30

Strategi Daerah dalam Menarik Investasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Identifikasi potensi ekonomi daerah Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah Pelayanan investasi satu atap Pengembangan situs potensi daerah Keikutsertaan dalam pameran investasi Studi banding pelayanan investasi Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Menggali peluang dan menetapkan unggulan daerah Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah Membangun prasarana dasar dan SDM Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal 12. Menyinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah 13. Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah dadang-solihin.blogspot.com

31


32

dadang-solihin.blogspot.com 2

Recommend Documents