dadang-solihin.blogspot.com 2

dadang-solihin.blogspot.com

2

Nama

: Dr. Dr Dadang Solihin, Solihin SE, SE MA

Tempat/Tgl Lahir

: Bandung 6 November 1961

Pekerjaan

: Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor

: Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor

: (021) 392 6248

HP

: 0812 932 2202

PIN BB

: 277878F0

Email

: [email protected]

Website

:

http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com

3

Materi • • • • • • • • • • •

Pendahuluan Apa p itu LKPJ? Ruang Lingkup LKPJ Jenis LKPJ Muatan LKPJ Penilaian LKPJ Penyampaian LKPJ Sistematika, Substansi, dan Rekomendasi LKPJ Evaluasi Kinerja APBD Ti d k Lanjut Tindak L j t Laporan L Hasil H il P Pemeriksaan ik BPK oleh DPRD Beberapa Temuan BPK di Daerah dadang-solihin.blogspot.com

4

Pendah l an Pendahuluan •

Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.

•

Pilkada Pilk d ttelah l h menyebabkan b bk adanya d kkesetaraan t d dan kkemitraan it hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan g DPRD yyang g menjalankan j fungsi g legislatif g dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

•

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.

•

Dalam D l kkaitan it h hubungan b ttersebut b t maka k kkepala l d daerah hb berkewajiban k jib menyampaikan LKPJ kepada DPRD. dadang-solihin.blogspot.com

5

Apa it itu LKPJ?  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah: • Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan p y gg p pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan • Yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.


6

Ruang R ang Lingk Lingkup p LKPJ 1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi; y gg Tugas g Pembantuan;; dan 2. Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. dadang-solihin.blogspot.com

7

Jenis LKPJ 1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran. p kepada p DPRD p paling g lambat 3 bulan setelah tahun Disampaikan anggaran berakhir. 2. LKPJ Akhir Masa Jabatan. Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala d daerah. h

Apabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. dadang-solihin.blogspot.com

8


9

M atan LKPJ Muatan 1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah; g Keuangan g Daerah Secara Makro,, termasuk 2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi; 4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan 5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.


10

1. Arah Kebijakan j Umum Pemerintahan Daerah memuat • Visi,, • Misi, • Strategi, • Kebijakan, dan • Prioritas Daerah


11

2. Pengelolaan g Keuangan g Daerah Secara Makro •

Pengelolaan Keuangan Daerah memuat: – Pengelolaan g Pendapatan p Daerah meliputi: p • Intensifikasi dan Ekstensifikasi, g dan Realisasi Pendapatan p Asli Daerah,, • Target • Permasalahan dan Solusi; – Pengelolaan g Belanja j Daerah Meliputi p • Kebijakan Umum Anggaran, g dan Realisasi Anggaran gg Pendapatan p dan Belanja j • Target Daerah, • Permasalahan dan Solusi.


12

3. Penyelenggaraan y gg Urusan Desentralisasi •

Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi: – Program dan Kegiatan – Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta – Permasalahan dan solusi.


13

4 P 4. Penyelenggaraan l Tugas T Pembantuan P b t 1 Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah; 1. a. b. c. d. e.

Dasar Hukum; Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan Permasalahan dan Solusi.

2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi; a. b. c. d. e.

Dasar Hukum; Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; gg yyang g Digunakan; g dan Sumber dan Jumlah Anggaran Permasalahan dan Solusi.

3. Tugas Pembantuan kepada Desa. a. Dasar Hukum; b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; dan gg yyang g Digunakan. g c. Sumber dan Jumlah Anggaran dadang-solihin.blogspot.com

14

5. Penyelenggaraan y gg Tugas g Umum Pemerintahan 1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan; 2. Permasalahan dan Solusi. Yang Menyangkut: j antar Daerah;; a. Kerjasama b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; c.

g Instansi Vertikal di Daerah;; Koordinasi Dengan

d. Pembinaan Batas Wilayah; g dan Penanggulangan gg g Bencana;; e. Pencegahan f.

Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah;

g Penyelenggaraan g. y gg Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan ; h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan oleh Daerah. dadang-solihin.blogspot.com

15


16

Penilaian LKPJ •

Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.

•

Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan dit t k d ditetapkan dengan K Keputusan t DPRD b berikut ik t saran penyelesaiannya. Apabila ada indikasi pidana pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum.

• • •

gg keputusan p hukum yyang g berkekuatan tetap, p, KDH Sambil menunggu tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya. dadang-solihin.blogspot.com

17

Tolok Ukur Uk r Penilaian LKPJ •

RPJPD

•

RPJMD

•

RKPD

• •

KUA dan PPAS RKA dan DPA SKPD

•

j Program g dan Kegiatan g Indikator Kinerja

•

Perda APBD dan Perda Perubahan


18

Langkah Pengukuran Peng k ran Kinerja 1. Penetapan Indikator Kinerja: j p pada setiap p indikator kinerja j Identifikasi/uraikan ukuran kineja 2. Penetapan Target Kinerja: g kinerja j p pada setiap p indikator kinerja j Identifikasi Target 3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja: pencapaian p kinerja j Identifikasi realisasi p 4. Evaluasi Kinerja: g antara Target g dengan g Pencapain/ p Realisasi Kinerja j Membandingkan pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator Kinerja.


19

1/2 1/ 2

Evaluasi E al asi Kinerja LKPJ 1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan. – Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan p g keuangan g daerah. 2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lainlainnya.


20

2/2

Evaluasi E al asi Kinerja LKPJ 3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan. – Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan p gg gj keberhasilan dan kegagalan g g pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik periodik.


21

K i Kesimpulan l dan d Rekomendasi R k d i •

Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional

•

Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen k keuangan daerah, d h aspek k ttata t kelola k l l pemerintahan i t h yang b baik ik d dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

•


22


23

1/3 1/ 3

Pen ampaian LKPJ Penyampaian 1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. 2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. 3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan DPRD. 4 K 4. Keputusan t DPRD disampaikan di ik paling li llambat b t 30 h harii setelah t l h LKPJ diterima. 5 Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat 5. paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.


24

2/3

Pen ampaian LKPJ Penyampaian 6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. 7 A 7. Apabila bil LKPJ tid tidak k dit ditanggapii d dalam l jjangka k waktu kt 30 h harii setelah t l h LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk p y p penyempurnaan. 8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.


25

3/3

Pen ampaian LKPJ Penyampaian 8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan jabatan. 9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jjabatannya y berakhir,, LKPJ disampaikan p oleh p pejabat j p pengganti gg atau pelaksana tugas kepala daerah.


26


27

Bab 1: Pendahuluan A. Dasar Hukum Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan. B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk d d k menurutt jjenis i kkelamin, l i struktur t kt usia, i jjenis i pekerjaan, k j d dan pendidikan 3 Kondisi Ekonomi; 3. a. Potensi Unggulan Daerah b Pertumbuhan Ekonomi/PDRB b.


28

Bab 2: Kebijakan Pemerintahan Daerah A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD) C. Prioritas Daerah


29

Bab 3: Kebijakan j Umum Pengelolaan Keuangan Daerah A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan Solusi B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja 3. Permasalahan dan Solusi


30

Bab 4: Penyelenggaraan y gg Urusan Pemerintahan Daerah A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi


31

1/2 1/ 2 Bab 5: Penyelenggaraan y gg Tugas g Pembantuan A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan Solusi


32

2 / 2 Bab 5: Penyelenggaraan y gg Tugas g Pembantuan B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada K b Kabupaten/Kota t /K t D Dan D Desa U Untuk t k Provinsi P i i At Atau Kepada K d D Desa Untuk Kabupaten/Kota 3 Sumber dan Jumlah Anggaran 3. 4. Sarana dan Prasarana


33

1/4 1/ 4 Bab 6: Penyelenggaraan y gg Tugas g Umum Pemerintahan A. Kerjasama antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi B Kerjasama B. K j Daerah D h dengan d Pihak Pih k K Ketiga ti 1. Kebijakan dan Kegiatan 2 R 2. Realisasi li iP Pelaksanaan l k K Kegiatan i t 3. Permasalahan dan Solusi


34

2 / 4 Bab 6: Penyelenggaraan y gg Tugas g Umum Pemerintahan C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi


35

3 / 4 Bab 6: Penyelenggaraan y gg Tugas g Umum Pemerintahan E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 1. 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3 S 3. Sumber b d dan JJumlah l hA Anggaran 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5 Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi 5. F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1 JJenis 1. i K Kawasan Kh Khusus Y Yang M Menjadi j di K Kewenangan Daerah 2 Sumber Anggaran 2. 3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com

36

4 / 4 Bab 6: Penyelenggaraan y gg Tugas g Umum Pemerintahan G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2 S 2. Satuan t K Kerja j P Perangkat k t Daerah D h yang M Menanganii K Ketenteraman t t dan Ketertiban Umum 3 Jumlah Pegawai 3. Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 5 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan


37


38

Tujuan T j an •

Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan program dan kegiatan kepala daerah melalui LKPJ yang dilaporkan kepada legsilatif.

•

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan program dan kegiatan kepala daerah selama setahun berjalan.

•

Mengetahui tingkat kinerja pelayanan program dan kegiatan yang dicapai oleh kepala daerah.

•

Menyusun rekomendasi M k d i kkepada d pemerintah i t hd daerah h untuk t k perbaikan b ik kinerja untuk tahun anggaran yang akan datang.


39

1/2 1/ 2

Empat Langkah Evaluasi E al asi 1. Cermati dokumen-dokumen perencanaan daerah serta dokumen laporan kinerja pemerintah daerah seperti LAKIP dan LKPJ. 2. Lakukan uji petik dengan memilih 20 kegiatan utama berbentuk fisik ataupun operasional yang paling berpengaruh dalam proses penyelenggaraan l otonomi t id daerah h pelayanan l publik blik d dan kesejahteraan masyarakat. 3 Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan: 3. a. Kegiatan strategis, b Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscek b. dengan dokumen perencanaan), p besar p pada kesejahteraan j masyarakat, y , serta c. Berdampak d. Memiliki anggaran yang signifikan. Misalnya diatas Rp. 500 juta. dadang-solihin.blogspot.com

40

2/2

Empat Langkah Evaluasi E al asi 4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melakukan pengujian dan menjawab pertanyaan di bawah ini ; – Apakah kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku? – Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya? – Apakah kegiatan tersebut diorganisasikan dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif ? – Apakah realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan tolok ukur input (masukan) output (keluaran) dan outcome (hasil) (masukan), (hasil). Sesuai dengan dokumen rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah? – Apabila terdapat perubahan anggaran kegiatan, apakah perubahan tersebut didasarkan kepada data yang benar dan alasan yang logis? dadang-solihin.blogspot.com

41

www.dadang-solihin.blogspot.com

42

L Laporan Hasil H il Pemeriksaan P ik (LHP) •

•

•

.

UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. LHP yang telah disampaikan kepada DPR DPR, DPD dan DPRD DPRD, dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang sesuai dengan g ketentuan undang-undang g g harus dirahasiakan. BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu semester kepada DPR, DPD dan DPRD serta kepada Presiden dan Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya semester ybs. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan g Negara www.dadang-solihin.blogspot.com

43

Tindak Lanjut Lanj t LHP BPK •

•

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK.


44

Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD

•

1/6 1/ 6

DPRD menerima i LHP BPK yang meliputi: li ti 1. LHP keuangan; 2 LHP kinerja; 2. ki j

•

3. LHP dengan tujuan tertentu. DPRD meminta i t P Pemda d untuk t k menindaklanjuti i d kl j ti LHP BPK dan d meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda.

•

LHP BPK dapat berupa: 1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); 2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); 2 3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau 4 pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 4. opinion).


45


• •

•

2/6

DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah dikonfirmasikan kepada SKPD. Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut, DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada SKPD. SKPD DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja dengan ketentuan: kerja, – LHP dengan opini 1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion); 2. opini tidak wajar (adversed opinion); atau pernyataan y menolak memberikan opini p ((disclaimer of 3. p opinion). – LHP dengan tujuan tertentu. www.dadang-solihin.blogspot.com

46


3/6

Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD p paling g lambat 2 (dua) minggu setelah menerima LHP BPK. 2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu. 3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK BPK. 4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD .


47


•

4/6

Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD dapat berisi usulan: 1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;; dan 2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.


48


•

5/6

DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK,berupa: 1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan; 2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan 3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu

•

Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh Pemda yang terdiri atas:. 1 W 1. Wakil kil G Gubernur/Wakil b /W kil B Bupati/Wakil ti/W kil W Walikota lik t selaku l k penanggungjawab; 2 Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan 2. 3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota. www.dadang-solihin.blogspot.com

49

Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD • •

•

•

•

6/6

DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP dan memberikan dorongan kepada Pemda untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion). DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). www.dadang-solihin.blogspot.com

50

Ti d k L Tindak Lanjut j t LHP BPK oleh l h Pemda P d •

Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.

•

Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK k kepada d BPK dan d DPRD

•

DPRD dan Pemda mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda.


51


52

Beberapa Temuan BPK Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008)

1/3 1/ 3

1. APBD terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari dana kas bon ke kas daerah. 2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggungjawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi. 3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah. Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening satker atau pejabat pejabat, di luar rekening kas daerah (belum menganut prinsip single treassury account 4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini juga karena peraturan dari pusat sering berubah. 5. SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih kurang. 6. Sistem komputer yang dikembangkan tidak compatible. www.dadang-solihin.blogspot.com

53


2/3

7. Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD. 8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif. 9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada i ti intinya b betujuan t j untuk t k memberikan b ik ttambahan b h b benefit fit kkepadanya d dan/atau pejabat eksekutif lainnya, seperti adanya berbagai tunjangan, j g , honor tim/pokja p j dll. 10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. 11. Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan. 12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan dan dana APBD. www.dadang-solihin.blogspot.com

54


3/3

13 Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah 13. mengenai kebenaran jumlah PNS Daerah yang masih benar-benar aktif, karena data kepegawaian tidak akurat. 14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah, sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena filt dari filter d i sekretaris k t i d dewan yang kkurang kketat. t t 15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan dengan baik. guling g aset tanah/bangunan, g , yyang g biasanya y secara fisik 16. Tukar g volume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya jauh di bawah aset yang dilepas. 17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki. www.dadang-solihin.blogspot.com

55

Pemeriksaan: Beban atau Kebutuhan? Beban

Kebutuhan

 Manajemen belum menyadari arti penting good governance,

 Semangat good governance telah menjadi budaya organisasi,

 Pemeriksaan dinilai hanya mencari-cari kesalahan,

 Pemeriksaan dilakukan secara obyektif dan fair,

 Tid Tidak k ada d kkepastian ti h hukum k mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan,

 Ad Ada kkepastian ti h hukum k mengenaii tindak lanjut hasil pemeriksaan,

 Pemeriksaan tidak memberikan nilai tambah bagi g organisasi g yyang g diperiksa.

 Pemeriksaan memberikan nilai tambah bagi g organisasi g yyang g diperiksa.


56


57

dadang-solihin.blogspot.com 2

Recommend Documents