RUMUSAN HASIL PERTEMUAN NSC EVALUASI PELAKSANAAN P4MI S/D TA 2005 DAN PROGRAM 2006-2007 Cepu 14-16 Desember 2005 PENDAHULUAN 1. P4MI diproyeksikan pelaksanaannya selama lima tahun dan kegiatannya telah dimulai sejak TA 2003. Berarti proyek ini telah mencapai separuh periode pelaksanaan. Selama periode itu pelaksanaan P4MI menghadapi berbagai hambatan eksternal dan internal di luar rentang kendali pengelola proyek baik di tingkat pusat (PCMU) maupun di tingkat kabupaten (PIU). Akibatnya realisasi fisik dan keuangan masih di bawah target. Tantangan ke depan makin berat karena volume kegiatan paruh kedua lebih besar sedangkan kondisi perekonomian negara akhir-akhir ini juga kurang menguntungkan. 2. Walaupun terdapat berbagai hambatan, tidak sedikit keberhasilan yang pantas dibanggakan dimana manfaat dan dampak positif kegiatan P4MI telah dirasakan oleh petani sebagai penerima manfaat. Keberhasilan dan kekurangan pada pelaksanaan paruh periode pertama menjadi modal penting untuk membangun motivasi dan optimisme dalam menghadapi tantangan target pelaksanaan P4MI yang lebih berat. Bertambahnya perangkat pendukung pelaksana proyek seperti Tim Konsultan serta LSM Nasional dan Lokal akan memberikan kepercayaan diri dan motivasi lebih besar dalam menghadapi tantangan tersebut. 3. Pemberdayaan petani tidak hanya sebatas kegiatan investasi desa dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik saja. Pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat tercapai bila investasi desa dalam bentuk fisik dan non-fisik termasuk pengembangan sumber informasi dan inovasi teknologi dilakukan bersamaan sebagaimana telah dirumuskan dalam disain P4MI. Investasi desa dalam bentuk pembangunan non-fisik bahkan telah terbukti dalam banyak hal jauh lebih unggul manfaatnya. Di beberapa lokasi P4MI, kegiatan investasi non-fisik meliputi pelatihan dan demplot pengembangan teknologi produksi, agroindustri (pengolahan hasil, kemasan hasil olahan) dan pemasaran/agribisnis. 4. Akses terhadap informasi memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan inovasi dalam produksi dan pemasaran. P4MI telah memfasilitasi penyempurnaan sistem informasi pasar maupun informasi teknologi yang telah dibangun sebelumnya. Di tingkat kabupaten, proyek ini juga sedang mengembangkan Pusat Informasi Pertanian Kabupaten. Kelancaran dan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber informasi ini perlu pemerintah kabupaten dan dukungan berbagai pihak terkait.
1
5. Inovasi merupakan kegiatan potensial yang mampu mengubah kondisi petani kearah lebih progresif dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Sehubungan dengan itu unit-unit kerja Badan Litbang Pertanian dan institusi terkait perlu mengembangkan teknologi tepat guna termasuk indigenous technology yang langsung dapat diterapkan petani di lahan marginal dan dapat memberikan manfaat optimum bagi perbaikan taraf hidupnya secara berkelanjutan. 6. Kegiatan pasca proyek sebaiknya telah didisain sejak dini agar pembangunan pertanian pedesaan di lahan marginal dengan basis pemberdayaan petani betul-betul terjamin keberlanjutannya. Dukungan pemerintah kabupaten terhadap kelembagaan pedesaan yang telah dibangun seperti KID, FAD dan KKK serta kelompok tani dapat terus dipertahankan keberadaan dan fungsinya disamping dukungan berbagai program/proyek pembangunan daerah pasca proyek yang bersifat sinergistik dan komplementatif. PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA 2.1. Pemberdayaan Petani 1. Komponen ini telah dilaksanakan di seluruh lima kabupaten dan mencakup ketiga sub-komponen yakni (a) mobilisasi kelompok tani, (b) pengembangan kelembagaan, dan (c) investasi desa. Ketiga sub-komponen telah dilakukan pada sebagian desa target sejak TA 2003 s/d 2005, tetapi prosesnya belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam dokumen proyek (khususnya PAM) terutama dalam upaya peningkatan kapasitas petani. Pada TA 2003 – 2004 pelaksanaan pemberdayaan petani mengikuti aturan sementara (interim arrangement) yang disetujui ADB karena belum tersedianya LSM maupun konsultan. Pada TA 2005, LSM baru terlibat mulai pertengahan tahun sehingga belum berfungsi optimal. 2. Pelaksanaan komponen pemberdayaan petani selama paruh pertama pelaksanaan proyek lebih terpusat pada kegiatan investasi desa. Kegiatan ini pun lebih memprioritaskan pada investasi pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti jalan usaha tani, jembatan, gudang dan ketersediaan air (bendung, embung, cekdam, sumur gali/lapang, saluran irigasi, dll.). Sedangkan investasi pembangunan yang bersifat non-fisik (seperti pengembangan agribisnis skala kecil, demplot, pelatihan budidaya dan pengolahan hasil pertanian) mendapat porsi yang masih relatif kecil bahkan di beberapa desa pembangunan non fisik masih dalam proses penggalian kebutuhan. 3. Partisipasi petani dan masyarakat pedesaan dalam kegiatan investasi desa patut dibanggakan. Di beberapa desa kontribusi petani jauh melebihi target bahkan ada yang melebihi dana loan, walaupun di beberapa desa tertentu masih ditemukan yang kontribusinya masih di bawah target (20%). Secara rata-rata kontribusi masyarakat selama paruh pertama pelaksanaan proyek
2
ternyata cukup tinggi (31%). Pencatatan kontribusi tampaknya masih kurang akurat karena ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung investasi desa diperkirakan belum tercatat secara utuh. 4. Hasil kegiatan investasi desa harus dijamin keberlanjutan pemanfaatannya. Status dan mekanisme operasionalisasi dan pemeliharaan hasil investasi desa sangat beragam. Beberapa desa telah merumuskan mekanisme yang jelas dan mampu melaksanakannya dengan baik (a.l. berupa iuran rutin, pungutan retribusi untuk kendaraan berat, penggantian jasa pemakaian untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan pengumpulan modal kegiatan usaha ekonomi produktif), tetapi di beberapa desa lainnya bahkan belum diperoleh mekanisme yang disepakati oleh penerima manfaatnya. Pada hal mekanisme operasional dan pemeliharaan harus telah disusun sejak dalam tahap pembuatan proposal sebagaimana ditegaskan dalam Project Administration Memorandum (PAM). 5. Berbagai jenis kegiatan investasi desa telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut antara lain (i) meningkatnya indeks tanam dan pola tanam yang lebih variatif, (ii) memperluas areal tanam dan produktivitas lahan, (iii) kemudahan akses dan penghematan biaya angkut sarana produksi (termasuk alat dan mesin pertanian) serta hasil produksi, (iv) memperluas jangkauan pemasaran, dan (v) meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/wanita tani dalam berbagai teknologi pengolahan hasil yang potensial memperbaiki taraf hidupnya. 6. Mengingat peningkatan capacity building petani sangat penting dalam proses pemberdayaan petani, dua skenario yang harus dilakukan secara bersamaan yaitu (i) menyempurnakan kegiatan pemberdayaan petani dengan cara meningkatkan capacity building petani dan pengembangan kelembagaan dari desa-desa yang sudah melaksanakan investasi desa pada TA 2003 s/d 2005, dan (ii) mengejar target pelaksanaan pemberdayaan petani TA 2005 yang belum selesai, dan perencanaan pelaksanaan tahun 2006-2007. 2.2. Pengembangan Sumber Informasi 1. Guna memudahkan petani mendapat akses terhadap informasi, PusdatinDeptan telah mengembangkan website pertanian nasional dengan menyediakan portal agribisnis yang dapat dimanfaatkan pengguna di daerah, baik untuk memperoleh informasi pasar maupun informasi teknologi pertanian. Informasi lain yang berkaitan dengan rantai pemasaran, data penawaran dan permintaan atas komoditas tertentu, direktori perusahaan dapat diakses melalui portal ini. 2. Disamping itu Pusat Informasi Pertanian (PIP) Kabupaten sedang dibangun dan diharapkan berfungsi sebagai “one-stop-shop” pertukaran informasi. Beberapa workshop dan pelatihan telah dilaksanakan guna mendukung pengelolaan dan pemanfaatan jaringan informasi yang telah dibangun. Pengguna di daerah termasuk petani diharapkan dapat memanfaatkan forum 3
kontak bisnis untuk mempromosikan hasil pertaniannya melalui website sehingga memperoleh peluang lebih tinggi dalam memasarkan dan mendapatkan harga yang layak. 3. Secara umum kegiatan pengembangan sumber informasi pertanian yang dilaksanakan di daerah belum optimal dan terintegrasi dengan komponen P4MI yang lain. Target operasionalisasi Pusat Informasi Pertanian (PIP) Kabupaten pada tahun ketiga belum tercapai, sehingga penataan kembali rencana operasional PIP perlu segera dilaksanakan. 4. Mekanisme operasionalisasi PIP Kabupaten diharapkan dapat segera dikonsolidasikan di tingkat kabupaten dengan melibatkan unsur terkait melalui penerbitan SK Bupati. PCMU telah mengirim surat ke Bupati di lima kabupaten untuk penerbitan SK tersebut dengan disertai draft mekanisme yang telah disepakati pada saat workshop PIP pada tahun 2004 di Jakarta. 5. Pengembangan sumber informasi pertanian nasional dan lokal tidak akan dapat terlaksana dengan baik bila tidak ada dukungan dari Pemerintah kabupaten dan perhatian yang serius dari institusi pusat (Deptan) untuk penyediaan informasi pasar dan teknologi pertanian yang komprehensif. 6. Untuk mempercepat akses petani terhadap informasi pertanian melalui komponen-2-P4MI akan diupayakan pengembangan beberapa pilot sumber informasi pertanian sampai di tingkat kecamatan, atau kalau memungkinkan sampai tingkat desa. Diharapkan Pemda Kabupaten dapat menyediakan dana pendamping operasionalisasinya melalui APBD. 2.3. Pengembangan Inovasi dan Diseminasi 1. Inovasi yang cepat dan besar pengaruhnya bagi peningkatan pendapatan petani perlu teridentifikasi baik bagi petani maupun untuk wanita tani. Model inovasi teknologi yang sudah berhasil baik perlu dirancang pola diseminasi, replikasi dan scaling-up, untuk pengembangannya di daerah lain. 2. Agar petani dapat segera menerapkan inovasi teknologi pertanian, maka teknologi tersebut harus cukup sederhana sesuai dengan keadaan sosialekonomi petani di lahan marginal tadah hujan, khususnya petani miskin. Jenis teknologi tepat guna dan indigenous technology yang telah ditingkatkan perlu diprioritaskan untuk dikembangkan bagi daerah ini. 3. Pengembangan teknologi yang potensial dalam meningkatkan produksi perlu mengantisipasi masalah yang sangat krusial yaitu pemasaran berikut aspekaspek yang dicakupnya, seperti pengemasan dan standar mutu produk. Berbagai proyek dan program peningkatan produksi banyak yang tidak berlanjut karena terbentur masalah ini. 4. Pengembangan teknologi untuk mendukung inovasi petani perlu dirancang secara komprehensif dalam suatu kerangka pengembangan agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian komponen sarana dan prasarana produksi, komponen pascapanen/pengolahan hasil, dan komponen pemasaran, serta 4
komponen kelembagaan, harus disusun bersamaan dengan komponen produksi yang berbasiskan teknologi budidaya yang selama menjadi fokus. 5. Untuk mempercepat adopsi teknologi hasil penelitian dan pengkajian, kegiatan ini perlu disinergikan dengan komponen pengembangan sumber informasi dan komponen pemberdayaan petani. Dengan membangun “pilot” pengembangan sumber informasi pertanian di tingkat desa (telecenter) seperti di Selobomba sebagai hasil kerjasama dengan UNDP-Bappenas, diharapkan akses petani terhadap informasi, termasuk teknologi pertanian, akan lebih cepat. 6. Dalam mendukung pengembangan agribisnis yang memerlukan banyak informasi, pengembangan akses informasi melalui satelit akan bermanfaat dalam upaya pemecahan permasalahan secara cepat dengan capaian radius 30 km2 untuk dapat akses secara online dengan biaya operasionalisasi sekitar Rp 40 juta/tahun. 2.4. Manajemen 1. Pada dasarnya perpanjangan Loan sulit diterima. Oleh karena itu pada saat dilakukan Mid-Term Review ADB diharapkan semua pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dengan keberhasilan P4MI menyatakan perlunya P4MI diperpanjang sampai 2008 atau 2009 dengan justifikasi yang kuat, dan bila perlu mengajukan usulan penyesuaian (redesign) dokumen P4MI. 2. Dalam menghadapi mid-term review perlu disiapkan Position Paper P4MI disertai dukungan informasi yang dibuat dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai tahun 2005 dan Rencana Kegiatan 2006 dan 2007 dari masing masing Penanggung Jawab kegiatan. 3. Harmonisasi antar komponen pelaksana P4MI (PCMU/PIU, konsultan dan LSM) harus dilakukan untuk menyatukan persepsi dengan proses internalisasi melalui dua jalur yaitu (i) membangun budaya kerja dengan jiwa complementary (bukan jiwa competitive), dan (ii) membangun komunikasi formal (seperti melalui rapat koordinasi bulanan) dan informal untuk menumbuhkan sikap saling keterbukaan antar pelaksana P4MI. 4. Dengan adanya berbagai institusi dan unsur-unsur pelaksana proyek yang makin banyak terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan proyek, maka untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diinginkan perlu koordinasi yang solid. Seluruh kegiatan P4MI yang dilakukan di tingkat pusat oleh semua pihak yang terkait harus terkoordinasi sepenuhnya oleh PCMU. Adapun kegiatan yang dilakukan di kabupaten harus tetap dalam koordinasi PIU di setiap kabupaten.
5
5. P4MI tidak diharapkan sebagai suatu kegiatan/program yang dapat menyelesaikan seluruh masalah. Oleh karena itu integrasi dengan proyek/program lain sangat penting untuk dilaksanakan dengan dukungan dan arahan dari Bupati/Pemerintah Kabupaten. 6. Percepatan DIPA 2006, harus diikuti dengan percepatan pengusulan Annual Work Plan untuk mendapat persetujuan ADB dan penyiapan rencana kerja rinci. 7. Demi kontinuitas kegiatan P4MI, diharapkan agar penggantian atau pemberian tugas lain bagi personalia P4MI, baik di pusat maupun di kabupaten seyogyanya dapat dihindarkan atau seminimal mungkin hingga akhir kegiatan P4MI. 3.
PERMASALAHAN
1. Sampai dengan akhir tahun 2005 baru tercapai sebanyak 403 desa yang telah melaksanakan investasi desa, sehingga masih terdapat 609 desa yang harus dicakup selama dua tahun sisa waktu pelaksanaannya yaitu TA 2006 dan 2007. 2. Pencairan dana setiap tahun, dari TA 2003 sampai dengan TA 2005, selalu mengalami kelambatan yang berakibat menghambat pelaksanaan kegiatan P4MI secara keseluruhan. Selain itu dari jumlah dana yang tersedia sering tidak sesuai dengan jumlah desa yang direncanakan terutama untuk TA 2006. 3. Aspek pemberdayaan petani belum dilaksanakan secara optimal, terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas, kajian sosial, kajian kemiskinan, kajian kesetaraan gender, peningkatan kemampuan tenaga pertanian termasuk keluarga dan kelompok tani, pengembangan jaringan kerja dan partnership dengan pihak luar kelompok tani. 4. Kenaikan harga bahan bangunan akibat kenaikan BBM terutama dalam tahun 2005 menjadi kendala pencapaian sasaran kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. 5. Kinerja implementasi kegiatan di desa terkendala oleh terbatasnya anggota masyarakat yang memenuhi syarat sebagai anggota KID dan FD seperti ditetapkan dalam Panduan Investasi Desa yang telah ditetapkan PCMU. 6. Lokasi desa-desa dalam satu kecamatan yang, terutama di kabupaten Donggala dan Ende, menyulitkan pertemuan rutin FAD dalam membahas proposal investasi desa. 4.
RENCANA TINDAK LANJUT
1. Guna meningkatkan efektivitas kerja, maka semua pelaku kegiatan P4MI, terutama PCMU/PIU, konsultan dan LSM harus bekerja sebagai suatu tim yang harmonis, kooperatif dan transparan untuk mencapai satu tujuan, yaitu 6
keberhasilan P4MI. Kegiatan P4MI di tingkat pusat harus dalam koordinasi PCMU dan tingkat kabupaten dalam koordinasi PIU. Dengan demikian tidak ada kegiatan tanpa diketahui dan disetujui oleh PCMU dan/atau PIU. 2. Komunikasi formal perlu didukung oleh komunikasi informal guna meningkatkan keakraban, kebersamaan, dan transparansi antar pelaku kegiatan P4MI sehingga terjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dan efektif. Perlu pula dilakukan pertemuan koordinasi secara berkala/bulanan baik di pusat maupun kabupaten. 3. Mulai 2006 semua kegiatan P4MI harus dilaksanakan sesuai dengan rancangan P4MI yang dituangkan dalam Memorandum Administrasi Proyek. Dalam hubungan ini maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan hal-hal berikut ini: (i)
Pemberdayaan petani harus dilakukan secara lengkap mulai dari kajian sosial, kajian kemiskinan, mobilisasi kelompok tani (dengan memperhatikan keanggotaan minimal 50 % petani miskin dan kesetaraan gender) dan perencanaan investasi desa (dengan didahului perencanaan tingkat keluarga dan kelompok). Bagi desa-desa yang telah melaksanakan investasi desa tahun 2003 s/d 2005 harus ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut untuk melengkapinya;
(ii)
Kajian sosial, kajian kemiskinan, dan kesetaraan gender, pemberdayaan petani dan perencanaan investasi desa harus dilakukan pada awal tahun anggaran setiap tahun (sebaiknya mulai Januari) agar saat anggaran cair, kegiatan-kegiatan tersebut telah diselesaikan. Kajian sosial harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman ADB terutama untuk mencegah kegiatan yang merugikan kehidupan petani oleh kegiatan P4MI;
(iii) Dalam perencanaan investasi desa harus telah menetapkan pula rencana operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat penerima manfaat, untuk menjamin prasarana yang dibangun akan bermanfaat dalam jangka waktu lama. Untuk prasarana yang sudah dibangun tahun 2003 sampai dengan 2005, yang belum menetapkan prosedur operasi dan pemeliharaan termasuk pendanaannya perlu segera menyusun dan melaporkannya ke PCMU melalui PIU, sebelum tanggal 30 April 2006; 4. Mengingat banyaknya konsultan dan staf LSM dalam pelaksanaan kegiatan P4MI ini, maka masing-masing individu konsultan atau LSM wajib membuat rencana kegiatan berkala (bulanan atau kwartalan), dan laporan bulanan, yang diketahui dan disetujui oleh PCMU atau PIU; 5. Mid-term Review kegiatan P4MI akan dilaksanakan dalam bulan Agustus 2006; persiapan-persiapan berupa laporan-laporan, status kegiatan sampai dengan kwartal pertama tahun 2006 (Maret 2006), usulan-usulan perubahan kegiatan tersebut perlu disiapkan sebelumnya, dan harus dapat diterima PCMU sebelum tanggal 30 April 2006;
7
6. Guna memudahkan Mid-term Review dan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan P4MI, maka perlu disusun Laporan Tengan Tahunan secara teratur. Laporan Tengah Tahunan yang perlu disusun segera dan harus selesai sebelum 31 Maret 2006 ialah Laporan Tengah Tahun Pertama 2005 (Januari s/d Juni 2005) dan Tengah Kedua 2005 (Juli s/d Desember 2005); 7. Penyampaian semua jenis laporan, seperti laporan bulanan, laporan tengah tahunan, laporan untuk monitoring dan evaluasi, harus dipercepat, sehingga tidak ada informasi yang terlambat atau permasalahan yang tidak terselesaikan. Penanggung Jawab penyusunan dan penyampaian laporan adalah: (i)
Laporan tingkat desa disusun oleh Fasilitator Desa dan disampaikan kepada staf LSM Lokal yang bertugas di kecamatan yang bersangkutan;
(ii)
Laporan tingkat desa dirangkum oleh staf LSM lokal menjadi laporan tingkat kecamatan yang kemudian disampaikannya kepada ATL dari LSM di tingkat kabupaten untuk diverifikasi dan dirangkum, kemudian diserahkan kepada PIU;
(iii) PIU dibantu oleh konsultan yang bertugas di kabupaten (DLO dan DME) menyusun laporan tingkat kabupaten dan di sampaikan kepada PCMU; (iv) PCMU dibantu oleh konsultan dan staf LSM nasional yang ada di Jakarta menyusun laporan tingkat pusat. Perlu diupayakan sebaikbaiknya agar laporan dapat selesai tepat waktu. 8. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa peran PPL dalam membantu pelaksanaan kegiatan P4MI, terutama untuk komponen 3, cukup besar. Untuk itu perlu disusun tata-hubungan kerja antara pelaksana P4MI di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan PPL, dengan dikoordinasi oleh PIU. 9. Dalam rangka penyediaan teknologi spesifik lokasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani dalam penerapan teknologi, maka Kebun Percobaan Maumere perlu diberikan peran dan tanggungjawab lebih besar dalam mendukung pelaksanaan komponen inovasi (3) agar lebih efisien dan efektif mengingat jarak antara Kupang (lokasi BPTP-NTT) dengan Ende (lokasi kegiatan P4MI) cukup jauh.
8
Foto a
Foto a
Foto c
Foto b
Pada tanggal 14-16 Desember 2005 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Poor Farmers’ Income Improvement through Income Project (PFI3P) telah melaksanakan acara | Evaluasi Pelaksanaan P4MI s/d TA 2005 dan Program 2006-2007, pada acara ini Ka. Badan Litbang Pertanian yang di dampingi oleh Bupati Blora dan PCMU-P4MI memberikan pengarahan, acara tersebut dihadiri oleh peserta dari lima kabupaten yang terlibat dalam kegiatan Proyek PFI3P serta undangan dari instansi terkait (Foto b). Ka. Badan Litbang Pertanian pada kunjungnya ke lokasi Proyek PFI3P, berkesempatan melihat demplot peternakan sapi (Foto c), Dalam upaya melestarikan lingkungan Ka. Badan Litbang Pertanian beserta Bupati Blora menebarkan benih ikan di salah satu bendungan yang pembuatannya didanai dari Proyek PFI3P (Foto d)
Foto d
9
